Pragmaintegra.com – Prinsip tata kelola yang baik baru bermakna apabila penerapannya dapat diukur, dibandingkan, dan diperbaiki. Kerangka penilaian tata kelola, baik berupa scorecard, indeks, maupun peringkat, mengubah prinsip abstrak seperti transparansi dan akuntabilitas menjadi indikator yang dapat diverifikasi. Bagi perseroan, penilaian ini menjadi alat diagnosis internal; bagi investor dan regulator, penilaian ini menjadi sinyal mutu tata kelola; dan bagi praktisi hukum, hasil penilaian membantu memetakan kelemahan kepatuhan yang berpotensi menimbulkan risiko hukum.

Assessment Frameworks

ASEAN Corporate Governance Scorecard

Kerangka penilaian regional yang paling relevan bagi emiten Indonesia adalah ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS), yang diprakarsai ASEAN Capital Market Forum (ACMF) dan berlandaskan prinsip tata kelola OECD. Penilaian ACGS dilakukan atas perusahaan tercatat di negara-negara ASEAN berdasarkan informasi yang tersedia untuk publik, dan hasilnya dipublikasikan dalam laporan negara dan penilaian regional.[1] Penelitian di Indonesia menggunakan skor ACGS sebagai proksi mutu tata kelola, misalnya untuk menguji hubungannya dengan konservatisme akuntansi; Hariyani dan rekan menemukan bahwa skor ACGS berpengaruh signifikan terhadap konservatisme akuntansi pada perusahaan dalam indeks Kompas 100 yang masuk peringkat 50 teratas ACGS periode 2017–2020.[2]

Indeks Tata Kelola Nasional dan Kerangka Domestik

Di samping ACGS, berbagai yurisdiksi membangun indeks tata kelola nasional yang disesuaikan dengan kode tata kelola setempat. Nsour dan Al-Rjoub membangun indeks tata kelola Yordania berskala 0–100 yang terdiri atas lima subindeks dan 60 elemen, dan menemukan bahwa tata kelola paling lemah terdapat pada prosedur dewan dan pengungkapan.[3] Naidu dan rekan membangun indeks berbasis kepatuhan terhadap King Code di Afrika Selatan dengan subindeks karakteristik dewan, akuntansi dan audit, serta manajemen risiko.[4] Di Indonesia, kerangka domestik yang relevan mencakup POJK Nomor 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka yang menerapkan pendekatan terapkan atau jelaskan (comply or explain), Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUGKI) 2021 yang diterbitkan Komite Nasional Kebijakan Governansi, ketentuan tata kelola sektoral bagi bank dan lembaga jasa keuangan, serta ketentuan tata kelola BUMN yang ditetapkan Kementerian BUMN.

Penilaian Mandiri, Penilaian Independen, dan Pembandingan

Kerangka penilaian dapat dijalankan melalui penilaian mandiri oleh organ perseroan, penilaian independen oleh pihak eksternal, atau pembandingan dengan perusahaan sejenis. Penilaian mandiri murah dan memperkuat kepemilikan internal, tetapi rentan bias; penilaian independen lebih objektif, tetapi memerlukan biaya dan akses informasi. Kombinasi keduanya, disertai pembandingan dengan rekan industri, memberikan gambaran yang paling seimbang.

Kesimpulan dan Implikasi bagi Praktisi Hukum

Kerangka penilaian tata kelola merupakan instrumen kepatuhan sekaligus instrumen strategis. Bagi praktisi hukum, rekomendasinya adalah: pertama, memilih kerangka penilaian yang sesuai dengan status klien, yakni ACGS dan POJK 21/POJK.04/2015 bagi emiten, ketentuan sektoral bagi lembaga jasa keuangan, dan ketentuan Kementerian BUMN bagi BUMN; kedua, menggunakan PUGKI sebagai acuan praktik terbaik bagi perseroan tertutup; ketiga, mengombinasikan penilaian mandiri dengan penilaian independen secara berkala; dan keempat, memanfaatkan hasil penilaian untuk memetakan risiko hukum yang memerlukan perbaikan.

Evaluation Components

Apa yang Dinilai

Komponen penilaian menentukan aspek tata kelola apa yang dianggap penting. Sebagian besar kerangka penilaian menilai struktur dan komposisi dewan, proses dewan, manajemen risiko dan pengendalian internal, kepatuhan, pengawasan strategi, hubungan dengan pemangku kepentingan, transparansi dan pengungkapan, perlindungan hak pemegang saham, serta etika dan integritas. Kerangka yang lebih mutakhir menambahkan integrasi keberlanjutan, kapabilitas tata kelola digital, dan kesiapan krisis.

Lima Area ACGS

ACGS menilai lima area: hak pemegang saham, perlakuan setara terhadap pemegang saham, peran pemangku kepentingan, pengungkapan dan transparansi, serta tanggung jawab dewan. Putra dan Adam menguji pengaruh kelima area tersebut terhadap profitabilitas perusahaan terbuka Indonesia tahun 2021 dan menemukan bahwa hanya hak pemegang saham yang berpengaruh positif, karena perusahaan dapat melindungi hak pemegang saham untuk berpartisipasi efektif dalam RUPS, sedangkan area lainnya tidak berpengaruh signifikan.[5] Studi kasus Apsari dan Puspita atas PT XL Axiata Tbk memperlihatkan bahwa kelemahan perusahaan justru terletak pada komponen hak pemegang saham dan tanggung jawab dewan.[6]

Efektivitas Dewan dan Kepemimpinan

Komponen yang paling sulit dinilai adalah efektivitas dewan, karena menyangkut dinamika, budaya, dan mutu pertimbangan yang tidak tampak dalam dokumen. Akonor dan rekan menunjukkan bahwa evaluasi dewan berlandaskan teori keagenan, teori ketergantungan sumber daya, dan teori pemangku kepentingan, dan bahwa tren global bergerak ke arah evaluasi yang holistik, inklusif, dan berbasis teknologi; evaluasi dewan yang efektif berdampak positif terhadap kinerja organisasi.[7] Dalam hukum Indonesia, evaluasi kinerja Direksi dan Dewan Komisaris merupakan bagian dari fungsi nominasi dan remunerasi, dan bagi emiten diatur antara lain dalam POJK Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.

Kesimpulan dan Implikasi bagi Praktisi Hukum

Komponen penilaian harus mencerminkan risiko tata kelola yang nyata bagi klien. Bagi praktisi hukum, rekomendasinya adalah: pertama, memastikan perlindungan hak pemegang saham, termasuk tata cara RUPS, karena area ini terbukti berkaitan dengan kinerja; kedua, menempatkan evaluasi efektivitas dewan sebagai komponen inti, bukan formalitas; ketiga, menambahkan komponen tata kelola digital dan keberlanjutan sesuai profil risiko klien; dan keempat, mendokumentasikan hasil evaluasi sebagai dasar perbaikan dan pertanggungjawaban organ.

Measurement Methodologies

Dari Prinsip ke Angka

Metodologi pengukuran menentukan apakah skor tata kelola andal dan dapat dibandingkan. Pilihan utamanya meliputi pengukuran kuantitatif atau kualitatif, cara penskoran, pembobotan, dan uji keandalan. Setiap pilihan membawa konsekuensi: penskoran yang terlalu sederhana dapat menyamakan pengungkapan formal dengan praktik substantif, sedangkan penilaian kualitatif yang terlalu luas sulit diverifikasi.

Penskoran Biner, Pembobotan, dan Uji Keandalan

Banyak indeks menggunakan penskoran biner: skor satu apabila suatu ketentuan dipenuhi atau diungkapkan dan nol apabila tidak, dengan bobot setara. Naidu dan rekan menggunakan pendekatan ini dan menguji keandalannya dengan koefisien Cronbach’s alpha, yang menunjukkan bahwa indeks dan subindeksnya merupakan ukuran yang sangat andal.[8] Islam dan rekan juga menggunakan penskoran dikotomis dengan bobot setara karena seluruh faktor dianggap penting bagi tata kelola yang efektif.[9] Pendekatan lain adalah indeks berskala 0–100 yang tersusun atas subindeks, seperti yang dibangun Nsour dan Al-Rjoub, yang memungkinkan identifikasi area terlemah.[10]

Divergensi Pemeringkatan

Persoalan metodologis yang paling serius tampak pada pemeringkatan ESG, yang memuat dimensi tata kelola. Berg, Kölbel, dan Rigobon menunjukkan bahwa peringkat ESG dari enam lembaga pemeringkat terkemuka sangat berbeda, dan perbedaan itu berasal dari pengukuran (56 persen), cakupan (38 persen), dan bobot (6 persen); mereka juga menemukan efek penilai, yakni pandangan umum penilai terhadap suatu perusahaan memengaruhi pengukuran kategori-kategori spesifik.[11] Temuan ini mengingatkan bahwa skor tata kelola bukan fakta objektif, melainkan hasil pilihan metodologis.

Analisis Kesenjangan dan Model Kematangan

Selain penskoran, praktik penilaian menggunakan analisis kesenjangan antara praktik aktual dan standar, analisis tren antarperiode, pembandingan, serta model kematangan yang menempatkan perseroan pada tingkat tertentu dari praktik dasar hingga praktik unggul. Pendekatan berbasis risiko memusatkan penilaian pada area yang paling material bagi perseroan.

Kesimpulan dan Implikasi bagi Praktisi Hukum

Skor tata kelola harus dibaca bersama metodologinya. Bagi praktisi hukum, rekomendasinya adalah: pertama, memahami cara penskoran dan pembobotan sebelum menggunakan skor sebagai dasar nasihat; kedua, tidak memperlakukan peringkat pihak ketiga sebagai bukti tunggal mutu tata kelola, mengingat besarnya divergensi pemeringkatan; ketiga, melengkapi skor kuantitatif dengan penilaian kualitatif atas praktik substantif; dan keempat, menggunakan analisis kesenjangan untuk menyusun prioritas perbaikan yang terukur.

Implementation Process

Tahapan Penilaian

Penilaian tata kelola yang kredibel mengikuti proses yang terstruktur: perencanaan dan penentuan ruang lingkup, pengumpulan data, telaah dokumen, wawancara, observasi, analisis, penyusunan laporan, penyampaian temuan, rekomendasi, rencana aksi, dan tindak lanjut. Kualitas penilaian ditentukan oleh kelengkapan bukti dan independensi penilai.

Telaah Dokumen dan Analisis Isi

Tahap pengumpulan bukti umumnya bertumpu pada dokumen publik dan internal. Apsari dan Puspita menilai penerapan ACGS pada PT XL Axiata Tbk melalui data sekunder dari laman resmi perusahaan dan Bursa Efek Indonesia, dan memperoleh skor akhir 85,78 (sangat terpercaya) untuk 2020, 81,51 (terpercaya) untuk 2021, dan 81,37 (terpercaya) untuk 2022.[12] Susilowati dan rekan menggunakan analisis isi laman perusahaan teknologi finansial Indonesia dan Malaysia dengan indeks pengungkapan yang dimodifikasi dari ACGS.[13] Metode ini efisien, tetapi hanya menangkap apa yang diungkapkan, bukan apa yang dipraktikkan.

Wawancara, Observasi, dan Umpan Balik

Untuk menilai praktik substantif, penilai perlu melengkapi telaah dokumen dengan wawancara anggota organ, observasi rapat, dan survei pemangku kepentingan. Akonor dan rekan mencatat bahwa evaluasi dewan awalnya berupa penilaian mandiri atau penilaian sejawat yang sering kurang ketat dan objektif, kemudian berkembang ke arah evaluasi independen oleh spesialis eksternal serta pendekatan seperti umpan balik 360 derajat.[14]

Pelaporan Temuan dan Tindak Lanjut

Temuan penilaian harus disampaikan kepada organ yang berwenang, yakni Direksi, Dewan Komisaris, dan bila relevan RUPS, disertai rekomendasi yang spesifik, penanggung jawab, dan tenggat. Tanpa mekanisme tindak lanjut, penilaian hanya menghasilkan dokumen tanpa perubahan.

Kesimpulan dan Implikasi bagi Praktisi Hukum

Proses penilaian menentukan kredibilitas hasilnya. Bagi praktisi hukum, rekomendasinya adalah: pertama, menetapkan ruang lingkup dan metodologi secara tertulis sebelum penilaian dimulai; kedua, mengombinasikan telaah dokumen dengan wawancara dan observasi untuk menangkap praktik substantif; ketiga, menjaga kerahasiaan temuan yang sensitif dan mempertimbangkan perlindungan privilese bila penilaian dilakukan dalam konteks potensi sengketa; dan keempat, memastikan setiap temuan memiliki rencana aksi, penanggung jawab, dan tenggat.

Baca juga: Evolusi Tata Kelola Perusahaan: Dari Era Pra-modern Hingga Digital

Performance Standards

Standar sebagai Tolok Ukur

Standar kinerja tata kelola berasal dari berbagai sumber: praktik terbaik internasional seperti Prinsip Tata Kelola G20/OECD yang direvisi pada 2023, ketentuan peraturan perundang-undangan, ketentuan bursa, kriteria lembaga pemeringkat, ekspektasi investor institusional, standar sektoral, kode tata kelola nasional, dan standar ESG. Perseroan perlu menentukan standar mana yang wajib dipenuhi dan mana yang menjadi aspirasi.

Hubungan Skor Tata Kelola dan Nilai Perusahaan

Bukti empiris mengenai manfaat skor tata kelola yang tinggi tidak seragam. Biçer dan Şit menemukan bahwa mutu tata kelola berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan dalam Indeks Tata Kelola Perusahaan Borsa Istanbul.[15] Sebaliknya, Robasa dan Prastiwi menemukan bahwa skor ACGS tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan yang terdaftar di BEI dan SGX pada 2020–2021, sementara modal intelektual berpengaruh positif.[16] Putra dan Adam menemukan bahwa di antara lima area ACGS, hanya hak pemegang saham yang berpengaruh positif terhadap profitabilitas.[17]

Standar Wajib dan Standar Aspiratif

Variasi temuan tersebut menunjukkan bahwa skor tata kelola tidak dengan sendirinya meningkatkan nilai; yang penting adalah apakah praktik yang diukur benar-benar mengurangi risiko dan memperbaiki pengambilan keputusan. Karena itu, perseroan sebaiknya membedakan standar wajib berdasarkan UU PT, ketentuan OJK, dan ketentuan sektoral, yang pelanggarannya menimbulkan sanksi dan tanggung jawab hukum, dari standar aspiratif seperti ACGS dan PUGKI yang dipilih berdasarkan strategi perseroan.[18]

Kesimpulan dan Implikasi bagi Praktisi Hukum

Standar kinerja tata kelola harus dipilih secara sadar. Bagi praktisi hukum, rekomendasinya adalah: pertama, memetakan standar wajib dan memastikan kepatuhannya penuh; kedua, memilih standar aspiratif yang relevan dengan strategi dan basis investor klien; ketiga, tidak menjanjikan bahwa skor tata kelola yang tinggi otomatis meningkatkan nilai perusahaan, mengingat bukti yang tidak seragam; dan keempat, mengaitkan peningkatan standar dengan pengurangan risiko hukum yang konkret.

Reporting dan Disclosure

Pengungkapan sebagai Bagian dari Tata Kelola

Hasil penilaian tata kelola perlu dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan melalui laporan tahunan, laporan tata kelola, laporan keberlanjutan, dan laman perusahaan. Bagi emiten, kewajiban laporan tahunan diatur dalam POJK Nomor 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik, dan pengungkapan penerapan pedoman tata kelola mengikuti POJK Nomor 21/POJK.04/2015.

Tingkat Pengungkapan dan Kinerja

Pengungkapan tata kelola di Indonesia masih menghadapi kesenjangan. Susilowati dan rekan menemukan bahwa tingkat pengungkapan tata kelola pada laman perusahaan teknologi finansial rendah, yakni rata-rata 7 dari 50 butir untuk Indonesia dan 9 dari 50 butir untuk Malaysia, dan pengungkapan di Malaysia lebih tinggi kemungkinan karena tekanan regulasi yang lebih kuat.[19] Di Bangladesh, Islam dan rekan menemukan bahwa indeks pengungkapan tata kelola berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA, tetapi tidak signifikan terhadap Tobin’s Q, dan perusahaan sampel hanya sebagian mematuhi pedoman regulator.[20]

Risiko Pengungkapan Strategis

Pengungkapan juga dapat digunakan secara strategis untuk memperbaiki citra tanpa perbaikan substantif. Chen dan rekan menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat ESG washing, semakin besar divergensi peringkat ESG, dan dampak ini terutama didorong oleh greenwashing dalam dimensi lingkungan.[21] Bagi perseroan Indonesia, pengungkapan yang menyesatkan dapat menimbulkan tanggung jawab berdasarkan ketentuan pasar modal mengenai informasi atau fakta material yang tidak benar atau menyesatkan.

Kesimpulan dan Implikasi bagi Praktisi Hukum

Pengungkapan tata kelola harus akurat, lengkap, dan dapat diverifikasi. Bagi praktisi hukum, rekomendasinya adalah: pertama, memastikan laporan tahunan dan laporan tata kelola memenuhi POJK yang berlaku; kedua, menerapkan prinsip terapkan atau jelaskan secara jujur, termasuk menjelaskan alasan ketidakpatuhan; ketiga, menelaah klaim tata kelola dan keberlanjutan agar tidak menyesatkan; dan keempat, memanfaatkan laman perusahaan untuk pengungkapan yang mudah diakses pemangku kepentingan.

Assessment Tools dan Technology

Teknologi dalam Penilaian Tata Kelola

Teknologi mengubah cara tata kelola dinilai dan dipantau. Portal dewan, sistem manajemen kepatuhan, dasbor kinerja, analitik data, dan alat survei digital memungkinkan pengumpulan data yang lebih cepat dan pemantauan yang berkelanjutan. Akonor dan rekan mencatat bahwa penggunaan perangkat analitik data dan dasbor kinerja makin lazim dalam evaluasi dewan, sehingga penilaian bergeser ke arah yang lebih berbasis data.[22]

RegTech dan Batasnya

Teknologi regulasi (RegTech) digunakan untuk kepatuhan, manajemen risiko, manajemen identitas, pelaporan regulasi, dan pemantauan transaksi. Kunhibava dan rekan mengidentifikasi tantangan penggunaannya, antara lain ketiadaan kerangka regulasi yang memadai, rendahnya kesadaran dan keahlian, teknologi lama, serta kelemahan pemrogram manusia. Mereka menegaskan bahwa RegTech tidak dapat menyelesaikan seluruh masalah tata kelola, termasuk masalah budaya korporasi, karena teknologi juga dapat digunakan untuk menghindari regulasi; karena itu diperlukan standar tata kelola manusia sebagai pelengkap.[23]

Keamanan Data dan Kerahasiaan

Alat penilaian digital mengumpulkan informasi sensitif tentang anggota organ dan proses internal. Perseroan harus memastikan perlindungan data pribadi sesuai UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, pengendalian akses, dan kerahasiaan hasil evaluasi, serta menilai risiko vendor penyedia platform.

Kesimpulan dan Implikasi bagi Praktisi Hukum

Teknologi memperkuat penilaian tata kelola, tetapi tidak menggantikan pertimbangan manusia. Bagi praktisi hukum, rekomendasinya adalah: pertama, memilih alat penilaian yang sesuai dengan skala dan kompleksitas klien; kedua, memastikan perjanjian dengan vendor platform mengatur keamanan data, kerahasiaan, dan hak audit; ketiga, mematuhi UU Pelindungan Data Pribadi dalam pengelolaan data evaluasi; dan keempat, memadukan RegTech dengan standar etika dan akuntabilitas manusia.

Continuous Improvement Framework

Penilaian sebagai Siklus

Penilaian tata kelola bernilai apabila menjadi siklus perbaikan yang berkelanjutan: menilai, merencanakan perbaikan, melaksanakan, memantau, dan menilai kembali. Tanpa siklus ini, skor tata kelola dapat stagnan atau bahkan menurun.

Stagnasi dan Penurunan Skor

Bukti empiris menunjukkan bahwa perbaikan tata kelola tidak terjadi dengan sendirinya. Nsour dan Al-Rjoub menemukan bahwa perusahaan Yordania tidak menunjukkan kemajuan reformasi tata kelola selama periode studi 2018–2019.[24] Studi atas PT XL Axiata Tbk menunjukkan skor ACGS menurun dari 85,78 pada 2020 menjadi 81,37 pada 2022, sehingga perusahaan perlu meningkatkan penerapan ACGS untuk mempertahankan nilai perusahaan.[25]

Mekanisme Perbaikan Berkelanjutan

Mekanisme perbaikan mencakup rencana aksi berbasis temuan, penetapan penanggung jawab dan tenggat, pemantauan oleh komite yang relevan, pelatihan dan pengembangan anggota organ, serta penilaian ulang berkala. Akonor dan rekan menekankan bahwa praktik evaluasi dewan bergerak ke arah perbaikan berkelanjutan dan inklusivitas pemangku kepentingan, disertai adaptasi terhadap konteks lokal.[26] Hasil penilaian juga dapat dikaitkan dengan sistem remunerasi dan suksesi agar perbaikan tata kelola memiliki konsekuensi nyata.

Kesimpulan dan Implikasi bagi Praktisi Hukum

Tata kelola yang baik merupakan proses, bukan status. Bagi praktisi hukum, rekomendasinya adalah: pertama, menyusun siklus penilaian tahunan dengan rencana aksi yang terukur; kedua, memantau tren skor antarperiode untuk mendeteksi penurunan secara dini; ketiga, mengaitkan hasil penilaian dengan program pengembangan, remunerasi, dan suksesi anggota organ; dan keempat, memperbarui kerangka penilaian sesuai perubahan regulasi, seperti revisi Prinsip Tata Kelola G20/OECD dan ketentuan OJK.

*Artikel ini merupakan bagian dari ‘Learning Module for Lawyers: Corporate Law’ yang disusun oleh Tim Penulis Firma Pragma Integra.

Referensi

[1] Asian Development Bank, ASEAN Corporate Governance Scorecard: Country Reports and Assessments 2019 (Manila: Asian Development Bank, 2021), https://doi.org/10.22617/tcs210345.

[2] Diyah Santi Hariyani and others, ‘Financial Leverage and ASEAN Corporate Governance Scorecard on Accounting Conservatism’, Jurnal Ekonomi Modernisasi, 18.3 (2023), pp. 293–304, https://doi.org/10.21067/jem.v18i3.7410.

[3] Maen F. Nsour and Samer A. M. Al-Rjoub, ‘Building a Corporate Governance Index (JCGI) for an Emerging Market: Case of Jordan’, International Journal of Disclosure and Governance, 19.2 (2022), pp. 232–48, https://doi.org/10.1057/s41310-021-00139-9.

[4] Delane Deborah Naidu, Kerry McCullough, and Faeezah Peerbhai, ‘Towards Better Governance: Creating a Corporate Governance Index for South African Firms’, Corporate Governance: The International Journal of Business in Society, 24.8 (2024), pp. 133–46, https://doi.org/10.1108/cg-04-2024-0228.

[5] Bryan Yuwanda Lenggana Putra and Helmy Adam, ‘Pengaruh Penerapan ASEAN Corporate Governance Scorecard terhadap Profitabilitas Perusahaan Terbuka Indonesia Tahun 2021’, Jurnal Akuntansi dan Ekonomika, 13.2 (2024), pp. 194–203, https://doi.org/10.37859/jae.v13i2.5632.

[6] Putri Diva Apsari and Ayu Fury Puspita, ‘Analisis Penerapan ASEAN Corporate Governance Scorecard pada PT XL Axiata Tbk Periode 2020-2022’, Reviu Akuntansi, Keuangan, dan Sistem Informasi, 2.4 (2023), pp. 843–50, https://doi.org/10.21776/reaksi.2023.2.4.240.

[7] Esther Florence Akonor and others, ‘Board Evaluation and Organizational Performance’, International Journal of Research and Innovation in Social Science, 8.2 (2024), pp. 162–74, https://doi.org/10.47772/ijriss.2024.802012.

[8] Naidu, McCullough, and Peerbhai, ‘Towards Better Governance: Creating a Corporate Governance Index for South African Firms’.

[9] Islam, Hossain, and Md. Sayaduzzaman, ‘Nexus between Corporate Governance Disclosure and Firm Performance’.

[10] Nsour and Al-Rjoub, ‘Building a Corporate Governance Index (JCGI) for an Emerging Market: Case of Jordan’.

[11] Florian Berg, Julian F. Kölbel, and Roberto Rigobon, ‘Aggregate Confusion: The Divergence of ESG Ratings’, Review of Finance, 26.6 (2022), pp. 1315–44, https://doi.org/10.1093/rof/rfac033.

[12] Apsari and Puspita, ‘Analisis Penerapan ASEAN Corporate Governance Scorecard pada PT XL Axiata Tbk Periode 2020-2022’.

[13] Susilowati and others, ‘Advancing SDG No 16 via Corporate Governance Disclosure: Evidence from Indonesian and Malaysian Fintech Companies’ Websites’.

[14] Akonor and others, ‘Board Evaluation and Organizational Performance’.

[15] Mehmet Biçer and Ahmet Şit, ‘The Impact of Corporate Governance Quality on Firm Value: A Case Study on Corporate Governance Index of Borsa Istanbul’, Central European Business Review, 12.3 (2023), pp. 1–19, https://doi.org/10.18267/j.cebr.324.

[16] Ruben Robasa and Arum Prastiwi, ‘Pengaruh Skor ASEAN Corporate Governance Scorecard dan Modal Intelektual terhadap Nilai Perusahaan’, Reviu Akuntansi, Keuangan, dan Sistem Informasi, 3.4 (2023), pp. 965–78, https://doi.org/10.21776/reaksi.2024.3.4.313.

[17] Putra and Adam, ‘Pengaruh Penerapan ASEAN Corporate Governance Scorecard terhadap Profitabilitas Perusahaan Terbuka Indonesia Tahun 2021’.

[18] Asian Development Bank, ASEAN Corporate Governance Scorecard: Country Reports and Assessments 2019.

[19] Susilowati and others, ‘Advancing SDG No 16 via Corporate Governance Disclosure: Evidence from Indonesian and Malaysian Fintech Companies’ Websites’.

[20] Islam, Hossain, and Md. Sayaduzzaman, ‘Nexus between Corporate Governance Disclosure and Firm Performance’.

[21] Hanwen Chen and others, ‘Corporate ESG Washing and ESG Rating Divergence: Evidence from China’, Business Strategy and the Environment, 34.7 (2025), pp. 8390–428, https://doi.org/10.1002/bse.70017.

[22] Akonor and others, ‘Board Evaluation and Organizational Performance’.

[23] Sherin Kunhibava and others, ‘Selected Issues in the Use of RegTech in the Islamic and Conventional Financial Markets’, Journal of Islamic Accounting and Business Research, 15.5 (2024), pp. 746–61, https://doi.org/10.1108/jiabr-03-2022-0069.

[24] Nsour and Al-Rjoub, ‘Building a Corporate Governance Index (JCGI) for an Emerging Market: Case of Jordan’.

[25] Apsari and Puspita, ‘Analisis Penerapan ASEAN Corporate Governance Scorecard pada PT XL Axiata Tbk Periode 2020-2022’.

[26] Akonor and others, ‘Board Evaluation and Organizational Performance’.