Pragmaintegra.com – Pertimbangan lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) kini masuk ke dalam keputusan inti Direksi, mulai dari investasi energi terbarukan, pengelolaan rantai pasok, hingga kebijakan ketenagakerjaan. Keputusan semacam ini sering menurunkan profitabilitas jangka pendek demi nilai jangka panjang, sehingga timbul pertanyaan apakah BJR melindungi Direksi yang memprioritaskan ESG, dan sebaliknya apakah Direksi yang mengabaikan ESG masih dapat berlindung di balik BJR.

Perlindungan BJR atas Keputusan Investasi ESG

Muhammad dan Hasibuan menyimpulkan bahwa BJR membebaskan Direksi dari tanggung jawab pribadi atas penurunan profitabilitas jangka pendek akibat investasi ESG sepanjang keputusan memenuhi parameter prosedural: iktikad baik, ketiadaan benturan kepentingan, keputusan yang terinformasi, dan tujuan yang patut. Penurunan laba jangka pendek dapat dipandang sebagai risiko bisnis yang sah demi keberlangsungan perseroan, bukan kelalaian manajerial, sepanjang bebas dari greenwashing.[1] Dalam hukum Indonesia, kerangka ini sejalan dengan Pasal 97 ayat (2) dan ayat (5) UU PT yang mengaitkan pengurusan dengan kepentingan dan maksud serta tujuan perseroan, serta dengan kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan berdasarkan Pasal 74 UU PT bagi perseroan yang kegiatan usahanya di bidang atau berkaitan dengan sumber daya alam.

Baca juga: Kepatuhan Regulasi ESG bagi Pengacara Korporasi: Dari Pengungkapan Wajib hingga Verifikasi

ESG yang Melemahkan BJR

Di sisi lain, pertumbuhan norma ESG yang bersifat mengikat justru dapat mempersempit ruang BJR. Kuntz berargumen bahwa semakin banyak norma ESG yang menjadi hukum positif, semakin lemah BJR: Direksi tidak boleh menyebabkan perseroan melanggar hukum, dan pelanggaran tersebut merupakan pelanggaran kewajiban loyalitas; kewajiban kepatuhan dan pengawasan bertindak sebagai penguat, terutama terhadap risiko yang bersifat mission critical. Akibatnya, apabila Direksi gagal mematuhi norma ESG atau gagal mengawasi operasi perseroan secara memadai, perlindungan BJR tidak tersedia.[2] Bagi perseroan Indonesia, norma seperti kewajiban laporan keberlanjutan bagi lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik berdasarkan POJK Nomor 51/POJK.03/2017, kewajiban lingkungan hidup, dan ketentuan ketenagakerjaan merupakan batas yang tidak dapat ditawar dengan argumen pertimbangan bisnis.

Benturan Kepentingan Nonfinansial dan Kebutuhan Proses

Keputusan yang berorientasi pemangku kepentingan juga dapat menimbulkan benturan kepentingan yang tidak bersifat finansial. Spercel menunjukkan bahwa Direksi dapat terdorong oleh prestise atau reputasi pribadi, misalnya mengutamakan kelompok yang sejalan dengan preferensinya atau menggunakan dana perseroan untuk agenda pribadi. Ia menyarankan agar Direksi melakukan analisis biaya dan manfaat, menjelaskan nilai jangka panjang yang tercipta bagi perseroan, mengungkapkan dasar keputusan, mencari persetujuan pihak yang tidak berkepentingan apabila relevan, dan menegaskan tujuan perseroan dalam dokumen organisasinya.[3] Rekomendasi ini relevan bagi Indonesia, terutama di perseroan yang dikendalikan pemegang saham dominan, di mana mekanisme pasar untuk mengoreksi keputusan yang merugikan sering tidak berjalan.

Kesimpulan dan Implikasi bagi Praktisi Hukum

ESG bekerja dua arah terhadap BJR: keputusan ESG yang diproses dengan wajar dilindungi, tetapi norma ESG yang mengikat mempersempit ruang diskresi. Bagi praktisi hukum, rekomendasinya adalah: pertama, mengaitkan setiap keputusan ESG dengan kepentingan jangka panjang perseroan disertai analisis biaya dan manfaat yang terdokumentasi; kedua, memetakan norma ESG yang bersifat wajib bagi klien dan memastikan sistem kepatuhan dan pengawasannya memadai; ketiga, menghindari klaim keberlanjutan yang tidak didukung data untuk mencegah risiko greenwashing; keempat, mengidentifikasi benturan kepentingan nonfinansial dan menerapkan persetujuan pihak yang tidak berkepentingan apabila relevan; dan kelima, mempertimbangkan perumusan tujuan dan nilai keberlanjutan perseroan dalam anggaran dasar atau kebijakan tata kelola.

*Artikel ini merupakan bagian dari ‘Learning Module for Lawyers: Corporate Law’ yang disusun oleh Tim Penulis Firma Pragma Integra.

Referensi

[1] Ogan Muhammad and Anggara Akbar Hasibuan, ‘Application of the Business Judgment Rule Doctrine to ESG Investment Decisions’, Journal of Creative Power and Ambition (JCPA), 4.2 (2026), pp. 2329–47, https://doi.org/10.70610/jcpa.v4i02.1900.

[2] Kuntz, ‘ESG and the Weakening Business Judgment Rule’.

[3] Spercel, ‘The Business Judgment Rule in Stakeholder Capitalism’.