Pragmaintegra.com – Asuransi tanggung jawab direksi dan pejabat (directors’ and officers’ liability insurance, selanjutnya asuransi D&O) adalah asuransi tanggung jawab profesional yang melindungi anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan pejabat perusahaan dari kerugian finansial akibat tuntutan atas tindakan yang salah dalam kapasitas jabatannya. Lazić Buljan dan Hasanović menggambarkan asuransi D&O bukan semata-mata alat perlindungan, melainkan mekanisme alokasi risiko yang tertanam dalam tata kelola modern untuk menyeimbangkan akuntabilitas dan kebebasan berwirausaha.[1] Secara historis, asuransi D&O diperkenalkan oleh Lloyd’s of London pada 1934 dan kemudian berkembang luas di negara-negara maju.[2]

Basic Coverage Structure

Relevansi bagi Indonesia

Kebutuhan asuransi D&O di Indonesia berakar pada rezim tanggung jawab pribadi dalam UU PT. Anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan apabila bersalah atau lalai berdasarkan Pasal 97 ayat (3), secara tanggung renteng apabila Direksi terdiri atas dua orang atau lebih berdasarkan Pasal 97 ayat (4), dan dapat bertanggung jawab dalam kepailitan berdasarkan Pasal 104 ayat (2); ketentuan serupa berlaku bagi Dewan Komisaris berdasarkan Pasal 114 dan Pasal 115. Kasus besar di sektor jasa keuangan memperlihatkan bahwa tanggung jawab pribadi dan tanggung renteng anggota Direksi dapat timbul dari kelalaian dalam keputusan investasi.[3]

Tiga Lapis Perlindungan: Side A, Side B, dan Side C

Polis D&O lazim terdiri atas tiga lapis. Side A melindungi individu tertanggung secara langsung apabila perusahaan tidak dapat atau tidak boleh memberikan ganti rugi (indemnifikasi), misalnya karena insolvensi. Side B mengganti perusahaan atas pembayaran indemnifikasi yang telah diberikan kepada individu tertanggung. Side C, atau perlindungan entitas, melindungi perusahaan itu sendiri, umumnya terbatas pada tuntutan di bidang efek. Yamakoshi mencatat bahwa Side C dibeli oleh sekitar sembilan puluh persen perusahaan tercatat di Amerika Serikat dan semula diperkenalkan oleh penanggung untuk memecahkan masalah alokasi kerugian antara individu dan perusahaan, bukan karena permintaan tertanggung.[4]

Kesimpulan dan Implikasi bagi Praktisi Hukum

Asuransi D&O merupakan pelengkap, bukan pengganti, tata kelola yang baik. Bagi praktisi hukum, rekomendasinya adalah: pertama, menilai eksposur tanggung jawab pribadi anggota Direksi dan Dewan Komisaris klien berdasarkan UU PT dan peraturan sektoral; kedua, memahami struktur Side A, Side B, dan Side C sebelum menelaah polis; ketiga, memastikan mekanisme indemnifikasi dalam anggaran dasar atau perjanjian sejalan dengan struktur polis; dan keempat, menjelaskan kepada klien bahwa asuransi tidak meniadakan kewajiban fidusia.

Coverage Components

Unsur-Unsur Pertanggungan

Unsur pokok pertanggungan D&O meliputi definisi tertanggung, definisi tuntutan (claim), definisi tindakan yang salah (wrongful act), definisi kerugian (loss), serta batas pertanggungan dan retensi. Masing-masing unsur menentukan luas perlindungan secara nyata.

Tertanggung dan Tuntutan

Tertanggung umumnya mencakup anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang sedang, pernah, dan akan menjabat, pejabat eksekutif tertentu, dan dalam beberapa polis karyawan yang menjadi tergugat bersama. Definisi tuntutan dapat mencakup gugatan perdata, penyidikan atau penuntutan pidana, pemeriksaan oleh regulator, dan arbitrase. Yamakoshi menunjukkan, melalui perbandingan rumusan polis berbahasa Jepang dan Inggris, bahwa cakupan ‘tuntutan di bidang efek’ dapat ditafsirkan sempit atau luas, sehingga rumusan definisi sangat menentukan.[5]

Kerugian dan Biaya Pembelaan

Kerugian umumnya meliputi biaya pembelaan, ganti rugi, dan nilai penyelesaian, tetapi biasanya tidak mencakup denda pidana, sanksi administratif yang tidak dapat diasuransikan menurut hukum, dan pengembalian keuntungan yang tidak sah. Biaya pembelaan sering menjadi komponen terpenting karena tuntutan terhadap anggota Direksi dapat berlangsung lama sebelum kesalahan terbukti. Lazić Buljan dan Hasanović menekankan bahwa asuransi D&O memitigasi konsekuensi finansial bagi individu atas pelanggaran kewajiban kehati-hatian dan loyalitas kepada perusahaan.[6]

Batas Pertanggungan Bersama

Batas pertanggungan sering digunakan bersama oleh Side A, Side B, dan Side C. Yamakoshi mengingatkan bahwa batas bersama dengan Side C dapat menggerus perlindungan yang tersedia bagi individu tertanggung, dan bahwa klausul pembayaran di muka biaya pembelaan sambil menunggu alokasi dapat mencapai hasil serupa tanpa perluasan Side C.[7]

Kesimpulan dan Implikasi bagi Praktisi Hukum

Nilai polis D&O ditentukan oleh rumusan definisinya. Bagi praktisi hukum, rekomendasinya adalah: pertama, menelaah definisi tertanggung, tuntutan, tindakan yang salah, dan kerugian secara cermat; kedua, memastikan pemeriksaan regulator dan penyidikan pidana termasuk dalam definisi tuntutan sejauh diperbolehkan; ketiga, memastikan biaya pembelaan dibayar di muka; dan keempat, mempertimbangkan batas pertanggungan khusus Side A agar perlindungan individu tidak tergerus oleh klaim entitas.

Risk Assessment dan Pricing

Penilaian Risiko oleh Penanggung

Premi asuransi D&O ditentukan melalui penilaian risiko yang mencakup ukuran dan sektor perusahaan, status tercatat atau tidak, kondisi keuangan, riwayat klaim, mutu tata kelola, eksposur regulasi, serta rencana transaksi korporasi. Penilaian ini juga mengandung informasi bagi pihak luar tentang profil risiko perusahaan.

Asuransi D&O sebagai Sinyal Risiko

Bukti empiris menunjukkan bahwa kepemilikan asuransi D&O berkaitan dengan profil risiko perusahaan. Huang menemukan, dengan data perusahaan tercatat nonkeuangan di Taiwan periode 2010–2017, bahwa asuransi D&O berpengaruh positif dan signifikan terhadap frekuensi gagal bayar yang diharapkan, terutama pada perusahaan dengan rasio pertanggungan yang tinggi.[8] Ruan dan rekan menemukan bahwa pembelian asuransi D&O memperpanjang jatuh tempo utang perusahaan, menunjukkan bahwa kreditor memandangnya sebagai alat pengawasan eksternal, padahal asuransi tersebut justru meningkatkan risiko perusahaan tanpa menurunkan biaya keagenan.[9]

Premi dan Disiplin Litigasi

Besaran premi juga berkaitan dengan efek disiplin litigasi. Liu dan rekan menemukan bahwa asuransi D&O secara substansial mengurangi reaksi pasar yang positif terhadap reformasi litigasi perwakilan khusus di Tiongkok, dan hubungan negatif ini lebih kuat pada perusahaan dengan premi D&O yang lebih tinggi.[10]

Informasi yang Diungkapkan kepada Penanggung

Dalam hukum Indonesia, Pasal 251 KUHD menetapkan bahwa keterangan yang keliru atau tidak benar, atau penyembunyian keadaan yang diketahui tertanggung, dapat mengakibatkan batalnya pertanggungan. Karena itu, pengisian formulir proposal D&O harus dilakukan dengan cermat, termasuk pengungkapan sengketa, pemeriksaan regulator, dan keadaan yang berpotensi menimbulkan tuntutan.

Kesimpulan dan Implikasi bagi Praktisi Hukum

Penilaian risiko dan penetapan premi mencerminkan sekaligus memengaruhi tata kelola perusahaan. Bagi praktisi hukum, rekomendasinya adalah: pertama, memastikan keterangan dalam proposal asuransi lengkap dan akurat sesuai Pasal 251 KUHD; kedua, menyadari bahwa kepemilikan asuransi D&O dapat dibaca pasar dan kreditor sebagai sinyal; ketiga, menggunakan perbaikan tata kelola sebagai argumen negosiasi premi; dan keempat, mengevaluasi kecukupan batas pertanggungan berdasarkan profil eksposur nyata, bukan sekadar praktik pasar.

Policy Terms and Conditions

Syarat dan Ketentuan yang Menentukan

Syarat dan ketentuan polis D&O menentukan kapan, bagaimana, dan dalam batas apa perlindungan diberikan. Unsur pentingnya adalah dasar klaim yang diajukan dan dilaporkan (claims made and reported), tanggal retroaktif, periode pelaporan tambahan, pengecualian, klausul keterpisahan (severability), dan alokasi kerugian.

Dasar Klaim yang Diajukan dan Periode Pelaporan

Polis D&O umumnya berbasis klaim yang diajukan selama periode polis, bukan berbasis kejadian. Konsekuensinya, tuntutan yang diajukan setelah polis berakhir tidak tertanggung kecuali terdapat periode pelaporan tambahan. Hal ini penting saat terjadi perubahan pengendalian, merger, atau pengunduran diri anggota Direksi, sehingga perpanjangan pelaporan (run-off) perlu dinegosiasikan.

Pengecualian dan Keterpisahan

Pengecualian umum meliputi perbuatan curang atau pidana yang disengaja, keuntungan pribadi yang tidak sah, tuntutan antartertanggung (insured versus insured), polusi, dan tuntutan yang telah diketahui sebelum polis. Yamakoshi menunjukkan bahwa pengecualian perbuatan pidana sering menganggap perbuatan pejabat senior sebagai perbuatan perusahaan sendiri sehingga meniadakan perlindungan, dan bahwa pengecualian yang mensyaratkan putusan akhir (final adjudication) dalam rumusan polis berbahasa Inggris memberikan efektivitas yang jauh lebih besar dibandingkan rumusan polis Jepang yang lazim.[11] Dalam hukum Indonesia, Pasal 276 KUHD menetapkan bahwa kerugian yang disebabkan oleh kesalahan tertanggung sendiri tidak dibebankan kepada penanggung, sehingga rumusan pengecualian perlu dibaca bersama ketentuan ini.

Alokasi Kerugian

Ketika tuntutan mencakup pihak yang tertanggung dan tidak tertanggung, atau hal yang tertanggung dan tidak tertanggung, diperlukan klausul alokasi. Yamakoshi mencatat bahwa masalah alokasi kembali muncul ketika penanggung menaikkan retensi Side B dan Side C dalam pasar yang mengeras.[12]

Kesimpulan dan Implikasi bagi Praktisi Hukum

Syarat dan ketentuan polis sering lebih menentukan daripada besaran batas pertanggungan. Bagi praktisi hukum, rekomendasinya adalah: pertama, menegosiasikan pengecualian perbuatan curang yang hanya berlaku setelah putusan akhir; kedua, memastikan klausul keterpisahan agar kesalahan satu tertanggung tidak menghilangkan perlindungan tertanggung lain; ketiga, menegosiasikan periode pelaporan tambahan dalam transaksi korporasi; dan keempat, menelaah pengecualian tuntutan antartertanggung agar gugatan derivatif dan gugatan kurator tetap tertanggung.

Baca juga: Teori Stewardship (Stewardship Theory) dalam Corporate Governance: Prinsip dan Implementasi

Claims Management

Mengelola Klaim D&O

Pengelolaan klaim menentukan apakah perlindungan asuransi benar-benar diperoleh ketika dibutuhkan. Tahapannya meliputi pemberitahuan klaim atau keadaan, persetujuan penanggung atas penasihat hukum dan biaya pembelaan, kerja sama dalam pembelaan, negosiasi penyelesaian, dan penyelesaian sengketa pertanggungan.

Pemberitahuan dan Persetujuan

Polis D&O umumnya mensyaratkan pemberitahuan tertulis sesegera mungkin atas tuntutan dan, dalam banyak polis, atas keadaan yang dapat menimbulkan tuntutan. Keterlambatan pemberitahuan dapat mengurangi atau meniadakan perlindungan. Polis juga biasanya mensyaratkan persetujuan penanggung atas penunjukan penasihat hukum, biaya pembelaan, dan penyelesaian; pengakuan tanggung jawab tanpa persetujuan penanggung dapat membahayakan klaim.

Pembelaan dan Penyelesaian

Dalam pembelaan, kepentingan tertanggung, perusahaan, dan penanggung tidak selalu sejalan, misalnya dalam keputusan untuk berdamai atau melanjutkan perkara. Liu dan rekan menunjukkan bahwa asuransi D&O berfungsi sebagai mekanisme pengalihan risiko yang efektif tetapi dapat melemahkan efek disiplin litigasi, sehingga perusahaan perlu berhati-hati dalam menggunakannya sebagai alat manajemen risiko.[13] Lazić Buljan dan Hasanović menekankan perlunya penyesuaian kontraktual asuransi D&O terhadap bentuk-bentuk baru risiko manajerial.[14]

Sengketa Pertanggungan

Sengketa antara tertanggung dan penanggung dapat diselesaikan melalui mekanisme yang diatur dalam polis, termasuk mediasi atau arbitrase, serta melalui pengaduan kepada OJK atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan sesuai ketentuan perlindungan konsumen sektor jasa keuangan.

Kesimpulan dan Implikasi bagi Praktisi Hukum

Hak atas perlindungan dapat hilang karena kesalahan prosedural. Bagi praktisi hukum, rekomendasinya adalah: pertama, menyusun protokol internal pemberitahuan klaim dan keadaan kepada penanggung; kedua, memastikan persetujuan penanggung diperoleh sebelum menunjuk penasihat hukum dan sebelum berdamai; ketiga, mengelola potensi benturan kepentingan antara tertanggung, perusahaan, dan penanggung; dan keempat, mendokumentasikan seluruh komunikasi dengan penanggung untuk keperluan sengketa pertanggungan.

Coverage Extensions dan Endorsements

Perluasan Perlindungan

Perluasan (extension) dan endorsemen menyesuaikan polis standar dengan profil risiko tertentu. Perluasan yang lazim meliputi perlindungan bagi direktur luar (outside directorship liability) yang ditempatkan perusahaan di entitas lain, perlindungan biaya penyelidikan, biaya krisis dan hubungan masyarakat, biaya ekstradisi, biaya jaminan, tanggung jawab pasangan dan ahli waris, serta tanggung jawab ketenagakerjaan dan pensiun.

Perlindungan Entitas dan Klausul Pembayaran di Muka

Perluasan perlindungan entitas di luar tuntutan efek jarang tersedia dan memerlukan pertimbangan biaya. Yamakoshi berpendapat bahwa perusahaan di pasar dengan litigasi efek yang jarang perlu menilai ulang apakah Side C benar-benar melayani tujuan asuransi D&O mereka, alih-alih sekadar meniru praktik Amerika Serikat.[15] Pertimbangan ini relevan bagi perusahaan Indonesia, di mana gugatan kelompok di bidang pasar modal belum berkembang seperti di Amerika Serikat.

Perluasan untuk Risiko Baru

Perkembangan risiko baru, seperti risiko siber, pelindungan data pribadi, dan keputusan berbasis teknologi, mendorong permintaan perluasan polis. Xu dan Peng menemukan bahwa perusahaan yang memiliki asuransi D&O berinvestasi lebih besar pada kecerdasan artifisial, dan mekanismenya antara lain adalah meningkatnya toleransi risiko manajerial.[16] Temuan ini menunjukkan bahwa perluasan perlindungan dapat mendukung inovasi, tetapi juga perlu diimbangi pengawasan agar tidak mendorong pengambilan risiko yang berlebihan.

Kesimpulan dan Implikasi bagi Praktisi Hukum

Perluasan polis harus dipilih berdasarkan risiko nyata klien. Bagi praktisi hukum, rekomendasinya adalah: pertama, mengidentifikasi penempatan direktur di entitas lain yang memerlukan perlindungan direktur luar; kedua, menilai kebutuhan perlindungan biaya penyelidikan regulator; ketiga, menilai secara kritis manfaat perluasan entitas dalam konteks pasar Indonesia; dan keempat, menyelaraskan perluasan polis dengan program asuransi siber dan program asuransi lain agar tidak tumpang tindih atau berlubang.

Advanced Risk Considerations

Asuransi D&O dan Perilaku Pengurus

Pertimbangan risiko lanjutan menyangkut dampak asuransi D&O terhadap perilaku pengurus dan tata kelola. Dua hipotesis bersaing: asuransi D&O dapat mendorong keberanian mengambil keputusan yang bermanfaat, atau sebaliknya menimbulkan bahaya moral karena pengurus terlindung dari konsekuensi kesalahannya.

Bukti tentang ESG dan Investasi Lingkungan

Bukti empiris dari Tiongkok tidak seragam. Tang dan rekan menemukan hubungan positif antara asuransi D&O dan kinerja ESG, yang lebih menonjol pada BUMN.[17] Sebaliknya, Liu, Jiang, dan Gan menemukan bahwa asuransi D&O berhubungan negatif dengan investasi lingkungan perusahaan karena mendorong eksekutif mencari keuntungan pribadi, terutama keuntungan moneter.[18]

Bukti tentang Pelaporan dan Pemegang Saham Minoritas

Jia dan rekan menemukan bahwa perusahaan yang memiliki asuransi D&O menunjukkan konservatisme akuntansi yang lebih tinggi.[19] Zhang dan rekan menemukan bahwa asuransi D&O menurunkan partisipasi pemegang saham minoritas dalam tata kelola, dengan mekanisme melalui peningkatan kinerja perusahaan.[20] Temuan-temuan ini menunjukkan bahwa dampak asuransi D&O bergantung pada konteks kelembagaan dan mutu tata kelola.

Risiko yang Tidak Dapat Diasuransikan

Pertimbangan lanjutan juga mencakup batas yang ditetapkan oleh ketertiban umum. Denda pidana, sanksi administratif tertentu, dan kerugian akibat perbuatan curang yang disengaja pada umumnya tidak dapat diasuransikan. Dalam konteks BUMN, perlu juga dicermati apakah pembayaran premi dari anggaran perusahaan sejalan dengan ketentuan dan kebijakan Kementerian BUMN.

Kesimpulan dan Implikasi bagi Praktisi Hukum

Asuransi D&O dapat memperkuat atau melemahkan tata kelola, tergantung desain dan pengawasannya. Bagi praktisi hukum, rekomendasinya adalah: pertama, mengimbangi asuransi D&O dengan mekanisme pengawasan internal yang kuat; kedua, mempertimbangkan retensi atau porsi risiko yang ditanggung sendiri oleh pengurus untuk mengurangi bahaya moral, seperti yang diwajibkan § 93 ayat (2) kalimat 3 AktG di Jerman bagi anggota direksi perusahaan terbuka; ketiga, mengungkapkan keberadaan asuransi D&O secara transparan kepada pemegang saham; dan keempat, memastikan batas ketertiban umum dipahami oleh tertanggung.

Insurance Market Dynamics

Siklus Pasar Asuransi D&O

Pasar asuransi D&O bergerak dalam siklus melunak dan mengeras. Dalam pasar yang mengeras, premi naik, kapasitas berkurang, retensi meningkat, dan syarat polis diperketat; dalam pasar yang melunak, kondisi sebaliknya terjadi. Siklus ini dipengaruhi oleh frekuensi dan besaran klaim, perubahan regulasi, dan kondisi pasar modal.

Penetrasi di Pasar Berkembang

Penetrasi asuransi D&O di pasar berkembang masih rendah dibandingkan negara maju. Di Tiongkok, persentase perusahaan tercatat yang membeli asuransi D&O meningkat dari 2,30 persen pada 2002 menjadi 8,53 persen pada 2019.[21] Ruan dan rekan mencatat bahwa setelah skandal kecurangan Luckin Coffee pada 2020 dan berlakunya Undang-Undang Sekuritas Tiongkok yang direvisi pada 1 Maret 2020, yang memperberat sanksi pelanggaran pengungkapan dan memperjelas praduga kesalahan serta tanggung jawab tanggung renteng direktur dan pejabat, perusahaan tercatat Tiongkok semakin memperhatikan asuransi D&O.[22]

Retensi dan Kapasitas

Yamakoshi mencatat bahwa dalam pasar yang mengeras penanggung menaikkan retensi Side B dan Side C, yang menghidupkan kembali masalah alokasi kerugian.[23] Bagi perusahaan Indonesia, kapasitas pasar asuransi domestik dan keterlibatan reasuransi internasional menentukan ketersediaan batas pertanggungan yang memadai, dengan memperhatikan UU Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian sebagaimana diubah dengan UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Kesimpulan dan Implikasi bagi Praktisi Hukum

Siklus pasar memengaruhi biaya dan luas perlindungan. Bagi praktisi hukum, rekomendasinya adalah: pertama, merencanakan pembaruan polis jauh sebelum jatuh tempo, terutama dalam pasar yang mengeras; kedua, memantau perkembangan regulasi yang meningkatkan eksposur pengurus, seperti penguatan penegakan hukum pasar modal; ketiga, menilai kekuatan keuangan penanggung dan reasuransinya; dan keempat, mempertimbangkan struktur berlapis dengan beberapa penanggung untuk batas pertanggungan yang besar.

Program Management dan Optimization

Mengelola Program Asuransi D&O

Program asuransi D&O perlu dikelola sebagai bagian dari manajemen risiko perusahaan, bukan sekadar pembelian polis tahunan. Pengelolaannya mencakup penentuan batas pertanggungan, struktur berlapis, koordinasi dengan indemnifikasi perusahaan, peninjauan polis berkala, dan pelaporan kepada organ perusahaan.

Rasionalitas Ekonomi Asuransi D&O

Radhakrishnan dan Liao menunjukkan secara teoretis bahwa tanpa asuransi, investor harus membayar kompensasi yang lebih tinggi kepada manajer untuk menutup ekspektasi sanksi, yang justru mendorong manipulasi laporan yang lebih agresif; dengan asuransi yang wajar, investor lebih memilih rezim asuransi, sementara efek jera tanggung jawab hukum tetap ada di kedua rezim.[24] Namun, Liu dan rekan mengingatkan bahwa asuransi D&O dapat melemahkan efek disiplin litigasi, sehingga desain program harus mempertimbangkan mekanisme tata kelola lainnya.[25]

Kerangka Hukum dan Kelembagaan

Lazić Buljan dan Hasanović mengusulkan penyesuaian regulasi dan kontrak asuransi D&O terhadap bentuk-bentuk baru risiko manajerial serta pengembangan kerangka hukum dan kelembagaan yang sesuai.[26] UU PT tidak mengatur asuransi D&O secara tegas, sehingga dasar pembelian dan pembayaran premi oleh perseroan sebaiknya dituangkan dalam anggaran dasar, keputusan RUPS, atau kebijakan remunerasi dan fasilitas organ, termasuk penegasan batas indemnifikasi yang tidak bertentangan dengan Pasal 97 UU PT.

Kesimpulan dan Implikasi bagi Praktisi Hukum

Program D&O yang optimal memadukan perlindungan individu, perlindungan perusahaan, dan disiplin tata kelola. Bagi praktisi hukum, rekomendasinya adalah: pertama, menetapkan dasar korporasi pembelian asuransi D&O dan indemnifikasi dalam anggaran dasar, keputusan RUPS, atau kebijakan remunerasi; kedua, meninjau polis setiap tahun berdasarkan perubahan profil risiko, transaksi, dan regulasi; ketiga, melaporkan program D&O kepada Dewan Komisaris dan komite terkait; dan keempat, mengoordinasikan program D&O dengan kebijakan indemnifikasi agar tidak ada celah perlindungan.

*Artikel ini merupakan bagian dari ‘Learning Module for Lawyers: Corporate Law’ yang disusun oleh Tim Penulis Firma Pragma Integra.

Referensi

[1] Vesna Lazić Buljan and Lejla Hasanović, ‘Directors’ and Officers’ (D&O) Liability Insurance: Challenges of Implementation in Bosnia and Herzegovina’, in Regional Law Review (Belgrade: Institute of Comparative Law, 2026), p. 89, https://doi.org/10.56461/iup_rlrc.2026.7.ch8.

[2] Jiamin Liu, Yalin Jiang, and Shengdao Gan, ‘How Does D&O Insurance Affect Corporate Environmental Investment?’, Frontiers in Environmental Science, 10 (2022), p. 960097, https://doi.org/10.3389/fenvs.2022.960097.

[3] Yoghi Arief Susanto and Yeti Sumiyati, ‘Pelanggaran Prinsip Tanggung Jawab Perusahaan Asuransi Investasi Perspektif Perundang-undangan dan Hukum Ekonomi Syariah’, Asy-Syari’ah, 22.2 (2021), pp. 313–36, https://doi.org/10.15575/as.v22i2.9707.

[4] Seiji Yamakoshi, ‘The Significance and Challenges of Side C Coverage in D&O Insurance’, SSRN Electronic Journal, 2026, https://doi.org/10.2139/ssrn.7341220.

[5] Yamakoshi, ‘The Significance and Challenges of Side C Coverage in D&O Insurance’.

[6] Lazić Buljan and Hasanović, ‘Directors’ and Officers’ (D&O) Liability Insurance: Challenges of Implementation in Bosnia and Herzegovina’.

[7] Yamakoshi, ‘The Significance and Challenges of Side C Coverage in D&O Insurance’.

[8] Huang, ‘Directors and Officers Liability Insurance and Default Risk’.

[9] Qingsong Ruan and others, ‘Does D&O Insurance Mislead Creditors’ Lending Decisions? Evidence from Corporate Debt Maturity Structure’, International Journal of Finance & Economics, 29.4 (2024), pp. 4462–82, https://doi.org/10.1002/ijfe.2885.

[10] Yijun Liu and others, ‘Impact of D&O Insurance on the Disciplinary Effects of Litigation: Insights from China’s Special Representative Litigation’, Corporate Governance: An International Review, 33.6 (2025), pp. 1350–83, https://doi.org/10.1111/corg.12651.

[11] Yamakoshi, ‘The Significance and Challenges of Side C Coverage in D&O Insurance’.

[12] Yamakoshi, ‘The Significance and Challenges of Side C Coverage in D&O Insurance’.

[13] Liu and others, ‘Impact of D&O Insurance on the Disciplinary Effects of Litigation: Insights from China’s Special Representative Litigation’.

[14] Lazić Buljan and Hasanović, ‘Directors’ and Officers’ (D&O) Liability Insurance: Challenges of Implementation in Bosnia and Herzegovina’.

[15] Yamakoshi, ‘The Significance and Challenges of Side C Coverage in D&O Insurance’.

[16] Wenshuai Xu and Jianfei Peng, ‘Directors’ and Officers’ Liability Insurance and Corporate AI Investment: Supervision or Opportunism?’, SSRN Electronic Journal, 2026, https://doi.org/10.2139/ssrn.7354439.

[17] Songlian Tang and others, ‘Does Directors’ and Officers’ Liability Insurance Improve Corporate ESG Performance? Evidence from China’, International Journal of Finance & Economics, 29.3 (2024), pp. 3713–37, https://doi.org/10.1002/ijfe.2849.

[18] Liu, Jiang, and Gan, ‘How Does D&O Insurance Affect Corporate Environmental Investment?’.

[19] Wanjiao Jia, Shuoshuo Bi, and Yingjie Du, ‘Directors’ and Officers’ Liability Insurance and Accounting Conservatism: Empirical Evidence from China’, Managerial Auditing Journal, 37.8 (2022), pp. 1091–112, https://doi.org/10.1108/maj-10-2021-3353.

[20] Ruigang Zhang, Runze Yang, and Hanwen Huo, ‘Directors’ and Officers’ Liability Insurance and Minority Shareholders’ Participation in Corporate Governance’, International Journal of Finance & Economics, 30.2 (2025), pp. 1106–23, https://doi.org/10.1002/ijfe.2961.

[21] Liu, Jiang, and Gan, ‘How Does D&O Insurance Affect Corporate Environmental Investment?’.

[22] Ruan and others, ‘Does D&O Insurance Mislead Creditors’ Lending Decisions? Evidence from Corporate Debt Maturity Structure’.

[23] Yamakoshi, ‘The Significance and Challenges of Side C Coverage in D&O Insurance’.

[24] Suresh Radhakrishnan and Pei-Cheng Liao, ‘Managerial Opportunism, Legal Liability and D&O Insurance’, SSRN Electronic Journal, 2023, https://doi.org/10.2139/ssrn.4404411.

[25] Liu and others, ‘Impact of D&O Insurance on the Disciplinary Effects of Litigation: Insights from China’s Special Representative Litigation’.

[26] Lazić Buljan and Hasanović, ‘Directors’ and Officers’ (D&O) Liability Insurance: Challenges of Implementation in Bosnia and Herzegovina’.