Pragmaintegra.com – Struktur, komposisi, dan efektivitas komite menentukan kualitas pengawasan Dewan Komisaris. Komite dewan memungkinkan pembagian kerja yang lebih mendalam atas isu-isu teknis seperti pelaporan keuangan, remunerasi, risiko, dan keberlanjutan. Dalam sistem dua tingkat Indonesia, komite pada umumnya merupakan perangkat Dewan Komisaris. Pasal 121 ayat (1) UU PT menyatakan bahwa dalam menjalankan tugas pengawasan, Dewan Komisaris dapat membentuk komite yang anggotanya seorang atau lebih adalah anggota Dewan Komisaris, dan Pasal 121 ayat (2) mewajibkan komite tersebut bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.

Fundamental Structures

Komite Wajib dan Komite Sukarela

Bagi emiten dan perusahaan publik, pembentukan Komite Audit diwajibkan oleh POJK Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, dan fungsi nominasi dan remunerasi diatur oleh POJK Nomor 34/POJK.04/2014. Bagi bank, ketentuan tata kelola OJK mewajibkan komite tertentu, antara lain komite audit, komite pemantau risiko, dan komite remunerasi dan nominasi. Komite lain, seperti komite tata kelola, keberlanjutan, atau teknologi, umumnya bersifat sukarela dan dibentuk sesuai kebutuhan perseroan.

Piagam, Komposisi, dan Akuntabilitas

Setiap komite memerlukan piagam yang mengatur kewenangan, komposisi, kualifikasi, tata cara rapat, dan pelaporan. Putra dan Setiawan, dalam tinjauan literatur atas komite nominasi dan remunerasi, mengklasifikasikan aspek penelitian ke dalam definisi komite, dimensinya, pengukuran, hasil penelitian, dan alasan temuan empiris yang saling bertentangan, yang menunjukkan bahwa efektivitas komite sangat bergantung pada desain dan konteksnya.[1] Muqorobin dan rekan, dengan sampel perusahaan manufaktur di BEI periode 2017–2020, menemukan bahwa keberadaan komite manajemen risiko memoderasi pengaruh perilaku pengambilan risiko terhadap kinerja perusahaan.[2]

Kesimpulan dan Implikasi bagi Praktisi Hukum

Struktur komite harus mengikuti kebutuhan pengawasan, bukan sekadar formalitas kepatuhan. Bagi praktisi hukum, rekomendasinya adalah: pertama, memetakan komite yang wajib berdasarkan status dan sektor klien; kedua, menyusun piagam komite yang jelas mengenai kewenangan dan pelaporan kepada Dewan Komisaris; ketiga, menegaskan bahwa tanggung jawab hukum tetap berada pada Dewan Komisaris meskipun tugas didelegasikan kepada komite; dan keempat, mengevaluasi kebutuhan komite sukarela berdasarkan profil risiko klien.

Audit Committee

Peran Komite Audit

Komite Audit membantu Dewan Komisaris mengawasi pelaporan keuangan, pengendalian internal, fungsi audit internal, independensi dan kinerja auditor eksternal, serta kepatuhan terhadap peraturan. POJK 55/POJK.04/2015 mensyaratkan Komite Audit emiten paling sedikit terdiri atas tiga orang anggota yang berasal dari Komisaris Independen dan pihak dari luar emiten, diketuai oleh Komisaris Independen, dengan sekurang-kurangnya satu anggota berlatar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan/atau keuangan.

Keahlian Keuangan

Keahlian keuangan anggota Komite Audit berkaitan dengan mutu informasi. El Mahdy, Jia, dan Yu menemukan, dengan data 705 perusahaan Amerika Serikat periode 2007–2018, bahwa keahlian keuangan Komite Audit berkaitan dengan asimetri informasi di pasar ekuitas.[3] Hesarzadeh dan rekan menunjukkan bahwa pengaruh keahlian keuangan bergantung pada independensi: keahlian keuangan meningkatkan pengawasan regulator ketika independensi Komite Audit rendah dan menurunkannya ketika independensi tinggi.[4]

Kesibukan dan Kepemilikan Saham Anggota

Bhuiyan dan rekan menemukan, dengan 6.408 observasi perusahaan tercatat di Australia, bahwa perusahaan dengan Komite Audit yang sibuk lebih sering melakukan penyajian kembali laporan keuangan, sedangkan kepemilikan saham oleh anggota Komite Audit mengurangi penyajian kembali dan melemahkan hubungan tersebut.[5] Temuan ini relevan bagi pengaturan rangkap jabatan anggota Komite Audit di Indonesia.

Kesimpulan dan Implikasi bagi Praktisi Hukum

Efektivitas Komite Audit ditentukan oleh independensi, keahlian, dan ketersediaan waktu anggotanya. Bagi praktisi hukum, rekomendasinya adalah: pertama, memastikan komposisi dan kualifikasi Komite Audit memenuhi POJK 55/POJK.04/2015; kedua, membatasi rangkap jabatan anggota agar tersedia waktu yang memadai; ketiga, memastikan akses Komite Audit kepada auditor internal dan eksternal tanpa perantaraan Direksi; dan keempat, mendokumentasikan pembahasan Komite Audit atas isu pelaporan yang material.

Nomination and Remuneration Committee

Fungsi Nominasi dan Remunerasi

Fungsi nominasi dan remunerasi membantu Dewan Komisaris dalam menyusun komposisi, kebijakan, dan kriteria seleksi calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris, mengevaluasi kinerja, serta menyusun struktur dan kebijakan remunerasi. POJK 34/POJK.04/2014 mengatur bahwa fungsi ini dapat dijalankan oleh komite yang dibentuk Dewan Komisaris atau oleh Dewan Komisaris sendiri, dan ketua komite harus Komisaris Independen.

Nominasi dan Kekuasaan Eksekutif

Elms dan Kent menemukan bahwa kekuasaan CEO menjadi salah satu penjelasan mengapa sebagian perusahaan tercatat Australia tidak membentuk komite nominasi, dan mengkaji dampak positif pembentukan komite nominasi terhadap keberagaman dewan.[6] Magnúsdóttir dan rekan menunjukkan bahwa pemangku kepentingan memiliki pandangan berbeda tentang siapa yang patut duduk dalam komite nominasi dan kriteria seleksinya, padahal komposisi komite memengaruhi apakah dewan memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk menangani isu keberlanjutan dan tata kelola.[7]

Efektivitas Komite dan Kinerja

Al-Absy dan AlMahari, dengan sampel perusahaan tercatat di Bursa Bahrain, menilai efektivitas komite nominasi berdasarkan pemisahan komite, ukuran, independensi, frekuensi rapat, dan jumlah anggota perempuan, dan menemukan bahwa interaksi komite nominasi dengan karakteristik dewan tertentu berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan.[8] Putra dan Setiawan mencatat bahwa temuan empiris tentang komite nominasi dan remunerasi sering bertentangan, sehingga konteks perusahaan perlu diperhatikan.[9]

Kesimpulan dan Implikasi bagi Praktisi Hukum

Fungsi nominasi dan remunerasi adalah instrumen utama untuk mencegah dominasi eksekutif. Bagi praktisi hukum, rekomendasinya adalah: pertama, memastikan ketua komite adalah Komisaris Independen sesuai POJK 34/POJK.04/2014; kedua, menyusun kriteria seleksi berbasis matriks kompetensi; ketiga, memastikan anggota yang memiliki benturan kepentingan tidak terlibat dalam pembahasan remunerasinya sendiri; dan keempat, mendokumentasikan dasar rekomendasi nominasi dan remunerasi kepada Dewan Komisaris dan RUPS.

Risk Management Committee

Pengawasan Risiko di Tingkat Dewan

Komite risiko membantu Dewan Komisaris mengawasi kerangka manajemen risiko, selera risiko, dan eksposur risiko material. Di sektor perbankan Indonesia, komite pemantau risiko merupakan komite wajib, sedangkan di sektor nonkeuangan pembentukannya umumnya sukarela, kecuali diwajibkan ketentuan sektoral.

Bukti Efektivitas

Jiang dan Ji memanfaatkan kewajiban pembentukan komite risiko dalam Dodd–Frank Act 2010 sebagai variasi kuasi-eksperimental dan menemukan bahwa pembentukan komite risiko secara efektif menurunkan risiko bank; independensi anggota, frekuensi rapat yang lebih tinggi, dan jumlah anggota yang lebih banyak semuanya berperan dalam penurunan risiko tersebut.[10] Di Indonesia, Muqorobin dan rekan menemukan bahwa keberadaan komite manajemen risiko memoderasi pengaruh perilaku pengambilan risiko, seperti penggunaan utang, intensitas modal, intensitas riset dan pengembangan, dan ketidakpastian laba, terhadap kinerja perusahaan manufaktur.[11]

Hubungan dengan Komite Audit

Di banyak perusahaan, pengawasan risiko dijalankan oleh Komite Audit. Pemisahan komite risiko menjadi relevan ketika eksposur risiko kompleks, misalnya di sektor keuangan, energi, atau teknologi, agar Komite Audit dapat berfokus pada pelaporan keuangan dan pengendalian internal.

Kesimpulan dan Implikasi bagi Praktisi Hukum

Komite risiko yang independen dan aktif terbukti berkontribusi pada pengendalian risiko. Bagi praktisi hukum, rekomendasinya adalah: pertama, memastikan pemenuhan kewajiban komite pemantau risiko bagi klien perbankan; kedua, mempertimbangkan pemisahan komite risiko dari Komite Audit bagi klien dengan eksposur risiko kompleks; ketiga, merumuskan kewenangan komite risiko untuk menelaah selera risiko dan laporan risiko material; dan keempat, memastikan frekuensi rapat dan independensi anggota memadai.

Baca juga: Teori Pemrosesan Informasi (Information Processing Theory) dalam Konteks Teori Tata Kelola Perusahaan Modern

Corporate Governance Committee

Komite Tata Kelola

Komite tata kelola bertugas menelaah kerangka tata kelola perusahaan, kebijakan dan piagam organ, evaluasi dewan, kode etik, dan kepatuhan terhadap pedoman tata kelola. Di Indonesia, fungsi ini sering digabungkan dengan fungsi nominasi dan remunerasi atau dijalankan oleh Komite Audit, sementara di BUMN dan sektor keuangan dapat dibentuk komite tersendiri sesuai ketentuan yang berlaku.

Evaluasi Dewan sebagai Tugas Inti

Salah satu tugas inti komite tata kelola adalah mengoordinasikan evaluasi dewan. Akonor dan rekan menunjukkan bahwa praktik evaluasi dewan bergerak dari penilaian mandiri yang kurang objektif menuju evaluasi independen, umpan balik 360 derajat, dan platform berbasis teknologi, dan bahwa evaluasi dewan yang efektif berdampak positif terhadap kinerja organisasi.[12]

Koordinasi Antarkomite

Komite tata kelola juga berperan mengoordinasikan pembagian tugas antarkomite untuk menghindari tumpang tindih dan celah pengawasan. Putra dan Setiawan menunjukkan bahwa dimensi komite, seperti ukuran, independensi, dan frekuensi rapat, digunakan secara beragam dalam penelitian, yang mencerminkan pentingnya desain komite yang konsisten.[13]

Kesimpulan dan Implikasi bagi Praktisi Hukum

Komite tata kelola menjaga koherensi seluruh sistem tata kelola. Bagi praktisi hukum, rekomendasinya adalah: pertama, menetapkan organ yang bertanggung jawab atas evaluasi dewan dan pembaruan kebijakan tata kelola; kedua, memetakan pembagian tugas antarkomite dalam satu matriks; ketiga, menelaah secara berkala kesesuaian piagam organ dengan peraturan terbaru; dan keempat, memastikan laporan pelaksanaan tata kelola dalam laporan tahunan disusun berdasarkan masukan komite.

ESG Committee

Komite Keberlanjutan

Komite keberlanjutan atau komite ESG membantu dewan mengawasi strategi, risiko, kinerja, dan pelaporan keberlanjutan. Pembentukannya di Indonesia bersifat sukarela, tetapi semakin relevan seiring kewajiban laporan keberlanjutan bagi lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik.

Bukti Internasional

Tham dan Sun menemukan, pada perusahaan tercatat di Hong Kong periode 2007–2024, bahwa keberadaan komite keberlanjutan berhubungan positif dengan kinerja ESG, tetapi hubungan positif ini melemah seiring meningkatnya masa jabatan dewan.[14] Mereka juga mengakui bahwa variabel keberadaan komite tidak menangkap perbedaan efektivitas, keahlian, independensi, atau frekuensi rapat komite.

Bukti Indonesia

Bukti dari Indonesia beragam. Jasman dan rekan menemukan bahwa independensi dewan dan komite tanggung jawab sosial berpengaruh terhadap pelaporan keberlanjutan perusahaan tercatat di BEI periode 2016–2020.[15] Sebaliknya, Paleni dan rekan menemukan bahwa pada perusahaan sektor energi di Indonesia, keberadaan komite tanggung jawab sosial tidak memberikan efek moderasi yang signifikan terhadap hubungan kinerja ESG dengan kinerja keuangan, dan bahwa pelaporan keberlanjutan belum memenuhi harapan dalam pelaporan informasi nonkeuangan.[16]

Kesimpulan dan Implikasi bagi Praktisi Hukum

Komite keberlanjutan bermanfaat apabila substantif, bukan simbolis. Bagi praktisi hukum, rekomendasinya adalah: pertama, membentuk komite keberlanjutan dengan mandat, keahlian, dan sumber daya yang jelas; kedua, mengaitkan tugas komite dengan kewajiban laporan keberlanjutan dan tanggung jawab sosial dan lingkungan; ketiga, memastikan komite mengawasi risiko greenwashing dalam pengungkapan; dan keempat, mengevaluasi efektivitas komite, bukan sekadar keberadaannya.

Technology and Digital Transformation Committee

Komite Teknologi

Komite teknologi atau komite transformasi digital membantu dewan mengawasi strategi teknologi, investasi digital, keamanan siber, tata kelola data, dan inovasi. Di Indonesia, bank diwajibkan memiliki komite pengarah teknologi informasi di tingkat manajemen berdasarkan ketentuan OJK tentang penyelenggaraan teknologi informasi, sedangkan komite teknologi di tingkat Dewan Komisaris umumnya bersifat sukarela.

Bukti tentang Inovasi

Clark dan rekan menemukan bahwa komite teknologi di tingkat dewan berdampak positif terhadap peluncuran produk baru, tetapi tidak terhadap paten; keahlian komite di bidang teknologi dan eksekutif meningkatkan efektivitas komite, tetapi hanya apabila disertai sumber daya keuangan yang lebih besar.[17]

Pengawasan Risiko Siber

Komite teknologi juga relevan bagi pengawasan risiko siber. Arafat dan Nugraha menunjukkan bahwa kegagalan membangun dan mengawasi sistem keamanan siber yang memadai dapat dipandang sebagai pelanggaran kewajiban kehati-hatian, dan bahwa kerangka seperti NIST Cybersecurity Framework dan ISO/IEC 27001 dapat dijadikan tolok ukur objektif.[18] Komite teknologi dapat menjadi forum dewan untuk memastikan pengawasan tersebut berjalan dan terdokumentasi.

Kesimpulan dan Implikasi bagi Praktisi Hukum

Komite teknologi efektif apabila memiliki keahlian dan didukung sumber daya. Bagi praktisi hukum, rekomendasinya adalah: pertama, mempertimbangkan pembentukan komite teknologi bagi klien yang model bisnisnya bergantung pada teknologi; kedua, memastikan keanggotaan komite mencakup keahlian teknologi yang relevan; ketiga, menugaskan komite untuk mengawasi keamanan siber dan pelindungan data pribadi; dan keempat, mengaitkan pengawasan komite dengan keputusan alokasi sumber daya.

Committee Effectiveness and Evaluation

Mengevaluasi Komite

Keberadaan komite tidak menjamin efektivitasnya. Evaluasi komite menilai kejelasan mandat, komposisi dan keahlian, independensi, frekuensi dan mutu rapat, akses informasi, kualitas laporan kepada dewan, serta dampaknya terhadap keputusan dan risiko perusahaan.

Dimensi Efektivitas

Bukti empiris menunjukkan dimensi yang relevan untuk evaluasi. Jiang dan Ji menemukan bahwa independensi anggota, frekuensi rapat, dan jumlah anggota komite risiko berperan dalam penurunan risiko bank.[19] Al-Absy dan AlMahari menilai efektivitas komite nominasi berdasarkan pemisahan, ukuran, independensi, frekuensi rapat, dan keberagaman anggota.[20] Tham dan Sun mengingatkan bahwa sekadar keberadaan komite tidak menangkap perbedaan efektivitas, keahlian, independensi, atau frekuensi rapat.[21]

Proses Evaluasi

Evaluasi komite dapat dilakukan secara mandiri, oleh Dewan Komisaris, atau oleh pihak eksternal. Akonor dan rekan mencatat pergeseran ke arah evaluasi independen dan berbasis data serta pentingnya adaptasi terhadap konteks lokal.[22] Hasil evaluasi sebaiknya ditindaklanjuti dengan penyesuaian piagam, komposisi, atau program pengembangan anggota.

Kesimpulan dan Implikasi bagi Praktisi Hukum

Evaluasi komite memastikan struktur tata kelola berfungsi secara substantif. Bagi praktisi hukum, rekomendasinya adalah: pertama, menetapkan indikator efektivitas komite yang terukur; kedua, melaksanakan evaluasi komite secara tahunan sebagai bagian dari evaluasi dewan; ketiga, mempertimbangkan evaluasi eksternal secara berkala; dan keempat, mengungkapkan pelaksanaan dan tindak lanjut evaluasi dalam laporan tahunan.

*Artikel ini merupakan bagian dari ‘Learning Module for Lawyers: Corporate Law’ yang disusun oleh Tim Penulis Firma Pragma Integra.

Referensi

[1] Putra and Setiawan, ‘Nomination and Remuneration Committee: A Review of Literature’.

[2] Masculine Muhammad Muqorobin, Utpala Rani, and Alex Johanes Simamora, ‘The Role of Risk Management Committee between Risk-Taking Behavior and Companies’ Performance’, International Journal of Productivity and Performance Management, 73.3 (2024), pp. 817–36, https://doi.org/10.1108/ijppm-07-2022-0347.

[3] Dina El Mahdy, Hao Jia, and Cong Yu, ‘Audit Committee Financial Expertise and Information Asymmetry’, Journal of Financial Reporting and Accounting, 22.5 (2024), pp. 1119–51, https://doi.org/10.1108/jfra-12-2021-0440.

[4] Reza Hesarzadeh, Ameneh Bazrafshan, and Saher Aqel, ‘Audit Committee and Regulatory Scrutiny’, Revista de Administração de Empresas, 62.6 (2022), e2021-0141, https://doi.org/10.1590/s0034-759020220603.

[5] Uddin Bhuiyan, Opare, and Ahmed, ‘Does Audit Committee Busyness Affect Financial Restatement? Evidence from Audit Committee Share Ownership’.

[6] Natalie Elms and Pamela Fae Kent, ‘Nomination Committees in Australia, Outcomes for Influence of a Powerful CEO and Diversity’, Journal of Accounting Literature, 46.4 (2024), pp. 481–509, https://doi.org/10.1108/jal-12-2022-0132.

[7] Hildur Magnúsdóttir, Auður Arna Arnardóttir, and Þröstur Olaf Sigurjónsson, ‘Selecting Nomination Committee Members—Stakeholders’ Perspective’, Sustainability, 15.6 (2023), p. 5595, https://doi.org/10.3390/su15065595.

[8] Mujeeb Saif Mohsen Al-Absy and Nada Hameed AlMahari, ‘The Interaction Effect of Nomination Committee’s Effectiveness on Board of Directors’ Characteristics and Firm Performance’, Administrative Sciences, 13.5 (2023), p. 135, https://doi.org/10.3390/admsci13050135.

[9] Putra and Setiawan, ‘Nomination and Remuneration Committee: A Review of Literature’.

[10] Liangliang Jiang and Mingming Ji, ‘Risk Management Committee and Bank Performance: Evidence from the Adoption of the Dodd–Frank Act’, Journal of Business Finance & Accounting, 51.7-8 (2024), pp. 1762–88, https://doi.org/10.1111/jbfa.12765.

[11] Muqorobin, Rani, and Simamora, ‘The Role of Risk Management Committee between Risk-Taking Behavior and Companies’ Performance’.

[12] Akonor and others, ‘Board Evaluation and Organizational Performance’.

[13] Putra and Setiawan, ‘Nomination and Remuneration Committee: A Review of Literature’.

[14] Yeut Hong Tham and Zhiyue Sun, ‘Board Tenure, Sustainability Committees and CEO Duality: Evidence on ESG Performance’, Business Strategy & Development, 9.3 (2026), e70406, https://doi.org/10.1002/bsd2.70406.

[15] Jasman Jasman, Inung Wijayanti, and Rizal Mawardi, ‘The Effect of Board Size, Board Independence, Board Diversity and CSR Committee on Sustainability Reporting’, Journal of Economics, Finance and Management Studies, 6.11 (2023), https://doi.org/10.47191/jefms/v6-i11-51.

[16] Herman Paleni, Ridwan Nurazi, and Dewi Rahmayanti, ‘The Role of CSR Committee in the Sustainability Reporting on the Financial Performance of Energy Sector Companies in Indonesia’, International Journal of Economics, Business and Management Research, 8.2 (2024), pp. 51–61, https://doi.org/10.51505/ijebmr.2024.8205.

[17] Brent B. Clark and others, ‘Aligning the Stars: How Technology Committees and Relevant Resources Drive Firm Innovation’, Journal of Management, 52.5 (2026), pp. 1938–64, https://doi.org/10.1177/01492063251330200.

[18] Arafat and Ugra Nugraha, ‘Tanggung Jawab Direksi–Komisaris Pasca Serangan Siber: Fiduciary Duty dan Business Judgment Rule’.

[19] Jiang and Ji, ‘Risk Management Committee and Bank Performance: Evidence from the Adoption of the Dodd–Frank Act’.

[20] Al-Absy and AlMahari, ‘The Interaction Effect of Nomination Committee’s Effectiveness on Board of Directors’ Characteristics and Firm Performance’.

[21] Tham and Sun, ‘Board Tenure, Sustainability Committees and CEO Duality: Evidence on ESG Performance’.

[22] Akonor and others, ‘Board Evaluation and Organizational Performance’.