Ilustrasi Risiko Hukum dan Kepatuhan

Ilustrasi. [Source: Unsplash]

Pragmaintegra.com – Sub-bab-sub-bab sebelumnya membahas risiko hukum sebagai bagian dari kerangka yang lebih luas. Sub-bab terakhir ini menempatkannya di pusat. Pertanyaannya ada tiga: bagaimana risiko hukum dan risiko kepatuhan diidentifikasi, diukur, dan dimitigasi sebagai kategori risiko tersendiri; apa peran penasihat hukum, baik internal maupun eksternal, di dalam komite risiko dan dalam keputusan berisiko; serta bagaimana peran itu berhubungan dengan perlindungan pertimbangan bisnis dalam Pasal 97 ayat (5) UU PT. Sub-bab ini ditutup dengan sintesis atas seluruh Bab 6 yang menjembatani ke Bab 7 tentang pengendalian internal dan fungsi kepatuhan.

Landasan Filosofis: Hukum sebagai Batas dan sebagai Risiko

Bagi penasihat hukum, memperlakukan hukum sebagai ‘risiko’ selalu mengandung ketegangan moral. Dalam pandangan klasik, hukum adalah batas yang harus ditaati, bukan biaya yang dapat ditimbang terhadap keuntungan. Dalam bahasa manajemen risiko, pelanggaran hukum dapat tampak sebagai salah satu peristiwa dengan kemungkinan dan dampak tertentu, yang dapat diterima apabila dampaknya kecil. Bab 1 telah membahas bahaya pandangan kalkulatif semacam itu, yang mendorong korporasi memperlakukan kepatuhan sebagai perhitungan biaya dan manfaat. Penelitian tentang perantara hukum investasi asing di Kamboja yang dibahas pada Bab 1 bahkan mencatat seorang perantara yang menyatakan bahwa tugasnya bukan memastikan klien mematuhi hukum seratus persen, melainkan membantu klien mengoptimalkan risikonya dan tidak patuh dengan cara yang dapat dikelola perusahaan.[1] Ungkapan itu adalah bentuk paling telanjang dari manajemen risiko hukum yang kehilangan pijakan normatifnya.

Dalam pandangan modul ini, ketegangan itu dapat diselesaikan dengan membedakan dua lapis yang telah diperkenalkan pada sub-bab e. Untuk norma yang jelas, hukum adalah batas; manajemen risiko hanya berfungsi memastikan bahwa batas itu tidak dilanggar, bukan menimbang apakah layak dilanggar. Untuk norma yang maknanya belum pasti, hukum memang menjadi sumber ketidakpastian, dan di sinilah manajemen risiko hukum dalam arti sesungguhnya bekerja. Kajian tentang pertimbangan bisnis di Republik Ceko menegaskan pembedaan yang sama dari sisi hukum perseroan: keputusan untuk menaati hukum dan anggaran dasar bukan keputusan bisnis, karena keduanya harus ditaati, tetapi terdapat banyak keadaan ketika hukum tidak jelas, sehingga literatur asing mengembangkan gagasan aturan pertimbangan hukum (legal judgment rule).[2]

Landasan Teoretis

a. Risiko kepatuhan sebagai objek pengukuran. Penelitian tentang penilaian risiko kepatuhan di perbankan yang dibahas pada Bab 3 mencatat bahwa ISO 37301 mendefinisikan risiko kepatuhan sebagai kemungkinan terjadinya dan akibat dari ketidakpatuhan terhadap kewajiban kepatuhan, bahwa matriks dua dimensi kemungkinan dan dampak umumnya mengabaikan dimensi kemampuan deteksi, dan bahwa penghapusan total risiko ketidakpatuhan adalah mustahil sehingga risiko residual harus dikendalikan dan dipantau.[3] Tinjauan atas risiko operasional perbankan menambahkan bahwa data litigasi tersebar dan terpecah-pecah, sehingga risiko hukum lebih sulit dimodelkan dibandingkan jenis risiko operasional lainnya.[4]

b. Penasihat hukum sebagai penjaga gerbang. Literatur tentang profesi hukum korporasi menempatkan advokat sebagai penjaga gerbang (gatekeeper) yang dapat memfasilitasi atau mencegah pelanggaran. Kajian tentang peran profesi hukum korporasi dalam korupsi global yang dibahas pada Bab 4 mencatat bahwa skandal seperti Panama Papers, Pandora Papers, dan 1MDB menyorot fasilitasi korupsi dan pencucian uang oleh profesi hukum korporasi, bahwa dalam satu investigasi penyamaran hanya satu dari advokat di tiga belas firma hukum yang didatangi menolak memberi saran awal, dan bahwa advokat semestinya dipegang pada standar pengetahuan yang sangat tinggi yang diperkuat dengan praktik uji tuntas.[5] Kajian yang sama mengusulkan kode etik organisasi advokat yang eksplisit tentang korupsi dan uji tuntas atas tanda bahaya.[6]

c. Bias sisi bawah. Di sisi lain, literatur manajemen risiko memperingatkan bahwa profesi hukum cenderung hanya melihat sisi bawah. Kajian tentang kegagalan penerapan ERM mencatat bahwa salah satu sebab fiksasi pada sisi bawah adalah penempatan fungsi ERM di bawah penasihat hukum umum perusahaan, yang tugasnya menghindari eksposur hukum atau komersial.[7] Dalam pandangan modul ini, kedua literatur itu tidak bertentangan, melainkan menggambarkan dua kegagalan yang berlawanan: penasihat hukum yang terlalu lentur menjadi fasilitator pelanggaran, sedangkan penasihat hukum yang terlalu kaku menjadi penghambat yang diabaikan. Peran yang sehat berada di antara keduanya.

d. Pertimbangan bisnis dan proses keputusan. Kajian tentang aturan pertimbangan bisnis di Republik Ceko menjelaskan bahwa aturan itu melindungi direktur dari tanggung jawab atas hasil keputusan yang tidak dapat dipengaruhinya, sekaligus melindungi perusahaan dari manajemen yang defensif, yaitu menghindari risiko sama sekali, menumpuk dokumen dan memformalkan proses secara tidak efektif dan mahal, atau membeli asuransi tanggung jawab direksi yang mahal; namun, aturan itu tidak boleh melindungi keputusan yang berbahaya atau tidak masuk akal.[8] Kajian itu juga menyimpulkan bahwa pengadilan pada prinsipnya tidak meninjau kebenaran materiil keputusan, tetapi meninjau proses pengambilannya, sambil mewaspadai bias hasil, yaitu kecenderungan menilai keputusan lebih baik apabila hasilnya baik; dan bahwa Mahkamah Agung Ceko mensyaratkan penggunaan sumber informasi faktual dan hukum yang wajar tersedia untuk menaksir keuntungan dan kerugian dari pilihan yang ada.[9]

Baca juga: Menerapkan Adaptive Governance Theory dalam Tata Kelola Perusahaan

Konsep: Siklus Risiko Hukum

a. Identifikasi. Identifikasi risiko hukum dimulai dari peta kewajiban, yaitu daftar kewajiban hukum yang berlaku bagi perusahaan, sebagaimana diuraikan pada sub-bab b dan c. Dalam pandangan modul ini, identifikasi perlu menelusuri empat sumber risiko hukum: perilaku perusahaan sendiri, termasuk karyawan dan pihak ketiga yang bertindak atas namanya; ketidakpastian makna norma; perubahan peraturan dan kebijakan penegakan; dan perjanjian, baik yang merugikan maupun yang tidak dapat ditegakkan. Kajian perbandingan manajemen risiko di Indonesia mencatat bahwa bagaimana organisasi publik dan swasta menangani risiko hukum dan risiko kepatuhan masih merupakan pertanyaan penelitian yang terbuka,[10] sehingga praktik di Indonesia belum memiliki tolok ukur empiris yang mapan.

b. Pengukuran. Pengukuran risiko hukum harus jujur tentang keterbatasannya. Sub-bab a telah membahas bahwa banyak risiko hukum berada dalam wilayah ketidakpastian.[11] Dalam pandangan modul ini, pengukuran yang lebih tepat untuk risiko hukum terdiri atas tiga unsur: rentang akibat yang realistis, dari yang paling ringan hingga yang terburuk namun masih kredibel; penilaian kualitatif tentang kekuatan posisi hukum berdasarkan dasar hukum, yurisprudensi, dan praktik otoritas; serta kemampuan deteksi, yaitu seberapa cepat perusahaan akan mengetahui apabila risiko itu mulai terwujud. Unsur ketiga sejalan dengan kritik literatur terhadap matriks dua dimensi yang mengabaikan kemampuan deteksi.[12]

c. Mitigasi. Mitigasi risiko hukum memiliki bentuk yang khas. Untuk risiko yang bersumber dari perilaku, mitigasinya adalah pengendalian internal, pelatihan, dan sistem pelaporan pelanggaran yang akan dibahas pada Bab 7. Untuk risiko yang bersumber dari ketidakpastian norma, mitigasinya adalah pendapat hukum tertulis, permohonan penegasan kepada otoritas apabila tersedia, dan pengungkapan yang memadai. Untuk risiko yang bersumber dari perjanjian, mitigasinya adalah perancangan kontrak sebagai alat alokasi risiko, sejalan dengan pengamatan literatur bahwa kontrak alih daya juga merupakan alokasi risiko antara para pihak.[13] Untuk risiko yang bersumber dari perubahan peraturan, mitigasinya adalah pemantauan regulasi dan partisipasi dalam proses pembentukan peraturan.

d. Aturan pertimbangan hukum. Konsep yang paling penting bagi penasihat hukum adalah hubungan antara keputusan berisiko dan perlindungan pertimbangan bisnis. Pasal 97 ayat (5) UU PT membebaskan anggota direksi yang dapat membuktikan bahwa kerugian bukan karena kesalahan atau kelalaiannya, ia telah bertindak dengan iktikad baik dan kehati-hatian, tidak memiliki benturan kepentingan, dan telah mengambil tindakan untuk mencegah kerugian. Dalam pandangan modul ini, ketika suatu keputusan bisnis bergantung pada tafsir hukum yang belum pasti, pendapat hukum yang diberikan secara independen, berdasarkan informasi yang lengkap, dan sebelum keputusan diambil merupakan bukti terkuat bagi unsur kehati-hatian. Inilah padanan Indonesia bagi gagasan aturan pertimbangan hukum yang dicatat literatur:[14] direksi yang mengandalkan nasihat hukum yang wajar atas norma yang tidak jelas sepatutnya dipandang telah bertindak hati-hati, meskipun tafsir yang dipilih kemudian tidak diterima pengadilan. Namun, perlindungan itu runtuh apabila pendapat hukum diminta setelah keputusan diambil, disusun berdasarkan fakta yang tidak lengkap, atau dipesan untuk membenarkan kesimpulan yang telah ditentukan.

Praktik: Penasihat Hukum di dalam Komite Risiko dan Keputusan Berisiko

Dalam praktik, penasihat hukum dapat berperan dalam manajemen risiko perusahaan melalui empat posisi. Pertama, sebagai anggota atau narasumber tetap komite manajemen risiko di tingkat direksi, yang menyampaikan penilaian risiko hukum atas setiap risiko utama dan atas inisiatif bisnis baru. Kedua, sebagai narasumber komite pemantau risiko atau komite audit di tingkat dewan komisaris, yang memberikan penilaian independen atas perkara, sengketa, dan perubahan peraturan yang material. Ketiga, sebagai pemberi pendapat dalam keputusan berisiko, seperti akuisisi, investasi besar, restrukturisasi, dan posisi pajak yang dapat diperdebatkan. Keempat, sebagai perancang dokumen, yaitu pernyataan selera risiko, piagam komite, kebijakan eskalasi, dan kontrak yang mengalokasikan risiko.

Setiap posisi itu menuntut kehati-hatian etis tersendiri. Kajian tentang profesi hukum korporasi mencatat konsepsi standar peran advokat, yaitu keberpihakan, netralitas, dan ketidakbertanggungjawaban moral atas tujuan klien, serta usulan agar pembelaan yang bersemangat dibatasi apabila menimbulkan risiko yang nyata, substansial, dan dapat diduga atas tindakan klien yang melanggar hukum.[15] Dalam pandangan modul ini, prinsip itu dapat diterjemahkan ke dalam tiga aturan praktis bagi advokat di dalam komite risiko. Pertama, pisahkan dengan tegas antara pendapat tentang apa yang dibolehkan hukum dan pendapat tentang apa yang bijak secara bisnis, dan nyatakan pemisahan itu dalam dokumen. Kedua, jangan pernah menyajikan risiko pelanggaran norma yang jelas sebagai pilihan bisnis yang dapat ditimbang. Ketiga, catat setiap kali nasihat hukum tidak diikuti, karena catatan itu melindungi klien sekaligus advokat.

Bagi direksi BUMN, peran penasihat hukum memperoleh dimensi tambahan. Kajian atas BPI Danantara mencatat bahwa perlindungan pertimbangan bisnis dalam undang-undang BUMN yang diubah mengangkat penilaian komersial sebagai standar utama dengan unsur iktikad baik, kehati-hatian, ketiadaan benturan kepentingan, dan langkah pencegahan yang wajar, tetapi aset yang dikelola tetap terikat pada kewajiban akuntabilitas publik.[16] Dalam pandangan modul ini, bagi BUMN, dokumentasi bahwa keputusan berisiko telah melalui kajian risiko, termasuk kajian hukum yang independen, bukan sekadar kebutuhan tata kelola, tetapi garis pertahanan pertama ketika keputusan itu kelak diperiksa dalam kerangka keuangan negara. Penelitian di Indonesia tentang perizinan berbasis risiko juga mengingatkan bahwa klasifikasi risiko oleh negara dapat bersifat subjektif dan tidak menangkap risiko yang berubah-ubah,[17] sehingga kajian hukum atas keputusan berisiko tidak boleh berhenti pada status perizinan formal.

Bidang sengketa pajak memperlihatkan bagaimana kedua lapis itu bekerja dalam satu perkara. Tenggat pengajuan keberatan dalam Pasal 25 ayat (3) UU KUP dan tenggat banding dalam Pasal 35 Undang-Undang Pengadilan Pajak, masing-masing tiga bulan, adalah norma yang jelas; terlewatnya tenggat itu bukan risiko yang dapat ditimbang, melainkan kegagalan pengendalian yang harus dicegah dengan sistem pencatatan tenggat yang andal. Sebaliknya, pokok sengketa, seperti tafsir ketentuan tentang objek pajak, kewajaran transaksi dengan pihak afiliasi, atau pengkreditan pajak masukan, sering berada dalam wilayah ketidakpastian; di sini penasihat hukum memberikan penilaian tentang kekuatan posisi dan rentang akibat, termasuk sanksi administratif dan imbalan bunga, yang menjadi dasar keputusan direksi untuk menempuh keberatan dan banding atau menerima ketetapan. Dalam pandangan modul ini, memisahkan kedua lapis itu secara tegas dalam laporan kepada direksi dan dewan komisaris membuat pengawasan atas risiko pajak menjadi jauh lebih bermakna.

Advokat eksternal, seperti firma hukum yang melayani klien korporasi, memiliki posisi yang berbeda dari penasihat hukum internal. Kedudukannya yang independen memberi nilai lebih pada pendapatnya, tetapi ia sering hanya melihat sebagian fakta. Dalam pandangan modul ini, advokat eksternal perlu menyatakan secara eksplisit fakta dan dokumen yang menjadi dasar pendapatnya, asumsi yang dipakainya, dan batas lingkup penugasannya, karena pendapat yang kelak dipakai sebagai bukti kehati-hatian hanya sekuat dasar faktanya. Ia juga perlu menolak penugasan yang semata-mata dimaksudkan untuk membenarkan keputusan yang sudah diambil, karena pendapat semacam itu tidak memberi perlindungan dan dapat menyeret advokat ke dalam pertanggungjawaban.

Analisis Kritis

Catatan pertama menyangkut aturan pertimbangan hukum di Indonesia. Hukum Indonesia tidak secara eksplisit mengenal perlindungan bagi keputusan yang bersandar pada nasihat hukum yang wajar. Dalam praktik penegakan hukum terhadap direksi BUMN, kerugian sering diperiksa dari sudut keuangan negara dan tindak pidana korupsi, sehingga pendapat hukum yang diperoleh sebelum keputusan belum tentu dipertimbangkan sebagaimana mestinya. Dalam pandangan modul ini, ketidakpastian itu tidak menghapus nilai pendapat hukum, tetapi menuntut agar pendapat itu disusun dengan standar yang dapat diuji: independen, berbasis fakta lengkap, mempertimbangkan risiko pidana di samping risiko perdata, dan diberikan sebelum keputusan.

Catatan kedua menyangkut dokumentasi defensif. Kajian tentang pertimbangan bisnis di Republik Ceko mencatat bahwa pengenalan aturan itu kemungkinan mendorong penumpukan bahan dokumen keputusan, meskipun ditegaskan bahwa penumpukan formal tidak cukup memenuhi syarat informasi yang memadai.[18] Dalam pandangan modul ini, bahaya yang sama mengintai praktik di Indonesia: pendapat hukum dan kajian risiko dapat berubah menjadi ritual yang mahal tanpa meningkatkan mutu keputusan, persis seperti kritik terhadap ERM yang terlalu menekankan pelaporan.[19] Ukuran mutu yang sebenarnya adalah apakah kajian itu mengubah atau mempertajam keputusan.

Catatan ketiga menyangkut posisi penasihat hukum internal. Penelitian di perbankan Bangladesh menemukan bahwa pejabat risiko yang kenaikan pangkat, gaji, dan bonusnya bergantung pada direktur utama enggan berkonflik dengannya.[20] Dalam pandangan modul ini, penasihat hukum internal menghadapi tekanan yang sama, sehingga independensinya perlu dijamin melalui jalur pelaporan langsung kepada dewan komisaris atau komitenya untuk isu-isu tertentu, sebagaimana fungsi kepatuhan yang akan dibahas pada Bab 7. Catatan keempat menyangkut kompetensi. Penelitian atas pejabat kepatuhan di Belanda yang dibahas pada Bab 3 mencatat bahwa sebagian besar pejabat kepatuhan berlatar belakang hukum, tetapi jarang dilatih dalam ilmu sosial tentang kepatuhan, sehingga berisiko memakai praktik yang terbukti tidak efektif.[21] Dalam pandangan modul ini, hal yang sama berlaku bagi penasihat hukum dalam manajemen risiko, yang perlu memahami bahasa probabilitas, skenario, dan selera risiko agar nasihatnya dapat masuk ke dalam proses keputusan.

Kesimpulan dan Implikasi bagi Praktisi Hukum

Risiko hukum dan risiko kepatuhan adalah kategori risiko yang khas karena bersumber sekaligus dari perilaku perusahaan, ketidakpastian norma, perilaku penegak hukum, dan perjanjian. Untuk norma yang jelas, hukum adalah batas yang tidak ditimbang; untuk norma yang tidak pasti, hukum adalah sumber ketidakpastian yang harus dikelola dengan pendapat hukum yang jujur, dokumentasi, dan pengungkapan. Pendapat hukum yang independen dan diberikan sebelum keputusan merupakan bukti terkuat bagi unsur kehati-hatian dalam Pasal 97 ayat (5) UU PT. Bagi praktisi hukum, rekomendasinya adalah sebagai berikut. Pertama, bantu klien membangun siklus risiko hukum yang mencakup identifikasi dari empat sumber, pengukuran berbasis rentang, kekuatan posisi, dan kemampuan deteksi, serta mitigasi yang sesuai dengan sumber risikonya. Kedua, dalam setiap keputusan berisiko, berikan pendapat hukum sebelum keputusan diambil, nyatakan fakta, asumsi, dan batas lingkupnya, serta pisahkan penilaian hukum dari penilaian bisnis. Ketiga, jangan pernah menyajikan pelanggaran norma yang jelas sebagai pilihan bisnis yang dapat ditimbang, dan catat setiap nasihat yang tidak diikuti. Keempat, perjuangkan jalur pelaporan independen bagi penasihat hukum internal kepada dewan komisaris untuk isu hukum yang material. Kelima, lengkapi keahlian hukum dengan pemahaman bahasa manajemen risiko agar nasihat hukum masuk ke dalam keputusan, bukan sekadar diarsipkan.

Sintesis: Dari Mengelola Risiko ke Mengendalikan Perilaku

Bab 6 dapat dirangkum dalam empat lapis. Pada lapis filosofis, bab ini berangkat dari pembedaan Knight antara risiko yang dapat diukur dan ketidakpastian yang tidak dapat diukur, serta dari gagasan Beck tentang masyarakat risiko dan ketidakbertanggungjawaban yang terorganisasi. Dari keduanya lahir kesadaran bahwa korporasi modern tidak dapat menghindari risiko, tetapi wajib memilihnya secara sadar dan menunjuk pihak yang bertanggung jawab atasnya. Hukum, dalam lapis ini, tampil dalam dua wajah: sebagai batas yang harus ditaati dan sebagai sumber ketidakpastian yang harus dikelola.

Pada lapis teoretis, bab ini menunjukkan bahwa regulasi berbasis risiko dan meta-regulasi telah memindahkan sebagian tugas menilai risiko dari negara kepada korporasi, dengan bahaya bahwa pengaturan diri berhenti pada tingkat kepatuhan formal dan memberi regulator rasa kendali yang palsu. Teori keagenan menjelaskan mengapa komite risiko dan pelaporan kepada dewan diperlukan, sedangkan perkembangan doktrin Caremark sejak Marchand dan Boeing menunjukkan bahwa hukum fidusia kini menilai pengawasan dari keberadaan sistem pelaporan atas risiko yang mission critical, kesungguhan pemantauan, dan tanggapan terhadap tanda bahaya.

Pada lapis konseptual, bab ini merumuskan rangkaian konsep yang saling bertaut: kerangka COSO ERM 2017 dan ISO 31000:2018 sebagai bahasa bersama; kewajiban manajemen risiko yang bertingkat intensitasnya dalam hukum Indonesia; manajemen risiko sebagai bukti pemenuhan kewajiban pengawasan berdasarkan Pasal 97, 108, dan 114 UU PT; selera risiko, toleransi, laporan, dan komite sebagai perangkat pengawasan; serta siklus risiko hukum dan aturan pertimbangan hukum sebagai wilayah khas penasihat hukum.

Pada lapis praktik, bab ini menghasilkan pedoman kerja bagi advokat: memetakan kewajiban manajemen risiko klien dengan memeriksa status peraturan terbaru, membedakan risiko hukum yang tidak dapat ditoleransi dari posisi hukum yang dapat diperdebatkan, merancang dokumentasi pengawasan dewan komisaris yang dapat dipertanggungjawabkan, dan memberikan pendapat hukum sebelum keputusan berisiko diambil. Benang merah keempat lapis itu adalah bahwa manajemen risiko hanya bermakna apabila mengubah keputusan dan perilaku, bukan sekadar menghasilkan dokumen.

Di sinilah Bab 7 dimulai. Manajemen risiko menjawab pertanyaan risiko apa yang dihadapi perusahaan dan risiko mana yang dipilih; pengendalian internal dan fungsi kepatuhan menjawab pertanyaan bagaimana memastikan bahwa perilaku sehari-hari tetap berada dalam batas pilihan itu. Penelitian tentang ERM dan pelaporan keuangan menegaskan bahwa kerangka ERM dan kerangka pengendalian internal COSO berbagi tujuan operasi, pelaporan, dan kepatuhan tetapi memiliki penekanan yang berbeda,[22] sedangkan penelitian tentang pengelolaan risiko oleh dewan menemukan bahwa pengawasan risiko yang kuat berasosiasi dengan pengendalian internal atas pelaporan keuangan yang efektif.[23] Kajian perbandingan di Indonesia menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah yang diturunkan dari COSO 1992 lebih berfokus pada proses daripada prinsip dan kerangka manajemen risiko, dan bahwa satu unit yang sekaligus menjalankan fungsi lini kedua dan ketiga sulit menjaga independensinya.[24] Kajian tentang kegagalan ERM juga mengingatkan bahwa menggabungkan ERM dengan audit internal melemahkan keduanya.[25] Pertanyaan-pertanyaan tentang rancangan pengendalian internal, pembagian peran antarlini, kedudukan fungsi kepatuhan, dan independensinya menjadi pokok pembahasan Bab 7.


*Artikel ini merupakan bagian dari ‘Learning Module for Lawyers: Corporate Law’ yang disusun oleh Tim Penulis Firma Pragma Integra.

Referensi

[1] Erie, Bodurtha, and Young, ‘Legal Brokers of Chinese Investment in Cambodia: Compliance between Contract and Culture’.

[2] Lucie Josková, ‘The Business Judgment Rule in the Czech Republic’, Acta Universitatis Carolinae Iuridica, 68.3 (2022), pp. 37–47, https://doi.org/10.14712/23366478.2022.34.

[3] Bognár, Szentes, and Benedek, ‘Compliance Risk Assessment in the Banking Sector: Application of a Novel Pairwise Comparison-Based PRISM Method’.

[4] Grinza, Madhooshiarzanagh, and Nava, ‘Climate-Related Operational Risk in Banking: A Critical Review and Methodological Roadmap’.

[5] Elliott, ‘The corporate legal profession’s role in global corruption: obligations and opportunities for contributing to collective action’.

[6] Elliott, ‘The corporate legal profession’s role in global corruption: obligations and opportunities for contributing to collective action’.

[7] Fraser, Quail, and Simkins, ‘What’s Wrong with Enterprise Risk Management?’.

[8] Josková, ‘The Business Judgment Rule in the Czech Republic’.

[9] Josková, ‘The Business Judgment Rule in the Czech Republic’.

[10] Priyarsono and others, ‘Risk Management in Private Companies and Public Sector Organizations: A Preliminary Comparative Study’.

[11] Sunstein, ‘Knightian uncertainty in the regulatory context’.

[12] Bognár, Szentes, and Benedek, ‘Compliance Risk Assessment in the Banking Sector: Application of a Novel Pairwise Comparison-Based PRISM Method’.

[13] Fraser, Quail, and Simkins, ‘What’s Wrong with Enterprise Risk Management?’.

[14] Josková, ‘The Business Judgment Rule in the Czech Republic’.

[15] Elliott, ‘The corporate legal profession’s role in global corruption: obligations and opportunities for contributing to collective action’.

[16] Santosa and others, ‘Separated State Assets in BPI Danantara and Its Relevance with Business Judgment Rules’.

[17] Aristo, Diaz, and Putri, ‘Risk-Based Licensing Arrangements: Between Convenience and Legal Certainty’.

[18] Josková, ‘The Business Judgment Rule in the Czech Republic’.

[19] Fraser, Quail, and Simkins, ‘What’s Wrong with Enterprise Risk Management?’.

[20] Moniruzzaman, ‘Risk of regulatory failure of “risk-based regulation” while using enterprise risk management as a meta-regulatory toolkit’.

[21] Kuiper, ‘There Is No Quick Fix: Compliance Officers’ Views on Organizational Behavioral Change’.

[22] Gao, Hsu, and Liu, ‘Enterprise Risk Management, Financial Reporting and Firm Operations’.

[23] Beasley and others, ‘Tempering Financial Reporting Risk through Board Risk Management’.

[24] Priyarsono and others, ‘Risk Management in Private Companies and Public Sector Organizations: A Preliminary Comparative Study’.

[25] Fraser, Quail, and Simkins, ‘What’s Wrong with Enterprise Risk Management?’.

Tell Your Friends
Avatar
Pragma Integra is a law firm that combines deep expertise in taxation, corporate and business law, and business development.

Need legal or tax advice?

Discuss your matter with our lawyers

Facing a tax dispute, a corporate transaction or a business problem? Tell us about it and our team will get back to you.

Let’s Talk on WhatsAppContact Form

Integrated Legal & Business Solutions

Have Tax and Business Problems? Let's Solve Them Together

From complex tax disputes to critical corporate decisions, Pragma Integra is here to guide you with trusted expertise and strategic solutions.