Ilustrasi Selera Risiko dan Pelaporan Risiko

Ilustrasi. [Source: Unsplash]

Pragmaintegra.com – Selera risiko, pelaporan risiko, dan komite pemantau risiko adalah perangkat utama pengawasan risiko. Sub-bab sebelumnya menyimpulkan bahwa pengawasan risiko oleh organ perseroan dinilai dari keberadaan sistem pelaporan atas risiko yang paling penting, kesungguhan pemantauan, dan dokumentasi tanggapan. Sub-bab ini membahas tiga perangkat yang menghubungkan ketiga unsur itu dalam praktik: pernyataan selera risiko, yang menetapkan risiko apa dan seberapa besar yang bersedia diambil perusahaan; pelaporan risiko kepada dewan, yang menjadi saluran informasi bagi pengawasan; dan komite pemantau risiko, yang menjadi wadah kelembagaan pengawasan itu. Ketiganya juga merupakan dokumen dan struktur yang paling mungkin diperiksa ketika terjadi sengketa, sehingga relevan langsung bagi penasihat hukum.

Landasan Filosofis: Memilih Risiko secara Sadar

Gagasan selera risiko berangkat dari pengakuan sederhana bahwa korporasi tidak dapat dan tidak semestinya menghindari semua risiko. Kajian kritis tentang kegagalan penerapan ERM menegaskan bahwa setiap organisasi, dari rumah sakit hingga perusahaan perangkat lunak, menaruh asetnya pada risiko dengan harapan memperoleh imbal hasil; itulah cara organisasi menghasilkan uang, berinovasi, dan mengalahkan pesaing, sehingga risiko adalah sesuatu yang perlu dan baik.[1] Kajian yang sama mencatat bahwa banyak orang yang berinteraksi dengan ERM justru berpikir bahwa semua risiko buruk, sebuah fiksasi pada sisi bawah yang antara lain disebabkan oleh fokus regulasi pada pengecualian dan kesenjangan, serta oleh penempatan fungsi ERM di bawah asuransi, audit internal, atau penasihat hukum umum perusahaan, yang tugasnya memang menghindari eksposur hukum atau komersial.[2]

Dalam pandangan modul ini, catatan terakhir itu merupakan cermin yang perlu dilihat setiap penasihat hukum. Profesi hukum terlatih untuk melihat sisi bawah, dan itu adalah nilai tambahnya. Namun, apabila cara pandang itu menguasai seluruh manajemen risiko, perusahaan kehilangan kemampuan membedakan risiko yang layak diambil dari risiko yang harus dihindari. Pernyataan selera risiko adalah upaya filosofis untuk menjawab pertanyaan itu secara sadar dan sebelum keputusan diambil: bukan ‘bagaimana menghindari risiko’, melainkan ‘risiko mana yang kita pilih, demi tujuan apa, dan sampai batas mana’. Sebagaimana dibahas pada sub-bab a, jawaban atas pertanyaan itu tidak selalu dapat dinyatakan dalam angka, tetapi tetap harus dinyatakan. Pernyataan itu juga memiliki fungsi hukum yang dibahas pada sub-bab d: dengan menyatakan risiko mana yang dipandang paling penting dan sampai batas mana risiko itu diterima, organ perseroan sekaligus menetapkan peta yang kelak dipakai untuk menilai apakah pengawasannya memadai.[3]

Landasan Teoretis

a. Selera risiko sebagai jembatan strategi dan risiko. Kajian tentang kegagalan penerapan ERM menempatkan proses penetapan selera risiko sebagai salah satu cara memadukan ERM ke dalam penetapan strategi, dan menawarkan cara berpikir yang praktis: tujuan strategis yang jalurnya tidak linear dan menuntut ketangkasan menunjukkan selera risiko yang lebih tinggi, sedangkan tujuan yang perubahan kecil pada indikator kinerjanya sudah menandakan hilangnya kendali menunjukkan selera risiko yang rendah.[4] Kajian atas perusahaan listrik di Eropa mencatat bahwa selera risiko dipahami sebagai sejumlah risiko yang siap diterima perusahaan untuk mencapai sasaran strategisnya, dan bahwa salah satu perusahaan yang diteliti menerapkan kerangka selera risiko untuk setiap risiko dan untuk portofolio risiko secara keseluruhan, lengkap dengan metrik dan pemodelan risiko.[5]

b. Teori keagenan dan komite risiko. Komite risiko dapat dipahami sebagai mekanisme keagenan. Penelitian atas perusahaan keuangan di bursa Arab Saudi periode 2010 sampai 2022 menjelaskan bahwa komite manajemen risiko dipandang memperbaiki mutu pemantauan, menurunkan biaya keagenan, dan mengurangi perilaku oportunistik manajer, antara lain melalui laporan risiko yang rinci; penelitian itu juga mencatat bahwa tanggung jawab manajemen risiko dahulu berada pada komite audit, tetapi banyak pedoman tata kelola kini merekomendasikan komite risiko tersendiri karena komite audit berfokus pada pelaporan keuangan dan kepatuhan, sedangkan komite risiko dapat diisi anggota yang ahli di bidang risiko.[6] Penelitian di Indonesia atas perusahaan manufaktur di bursa memakai kerangka keagenan dan teori sinyal yang sama untuk menjelaskan peran komite manajemen risiko yang dibentuk dewan komisaris.[7]

c. Teori informasi dan pelaporan. Pengawasan bergantung pada informasi, tetapi informasi juga dapat menjadi ritual. Penelitian atas perusahaan besar di Amerika Serikat menegaskan bahwa meskipun proses manajemen risiko dirancang dan dijalankan manajemen, dewan bertanggung jawab menilai dan menyetujui rancangan serta efektivitas proses itu, sehingga dewan merupakan mekanisme manajemen risiko tertinggi di dalam organisasi; penelitian itu juga mengutip survei COSO tahun 2010 yang menemukan bahwa hanya 12 persen responden menilai proses manajemen risiko perusahaannya sangat efektif dan hanya separuh perusahaan melaporkan bahwa dewan menerima informasi risiko penting sekurang-kurangnya setahun sekali.[8] Sebaliknya, kajian tentang kegagalan ERM memperingatkan bahaya terlalu menekankan pelaporan: di banyak organisasi, peran utama fungsi ERM telah berubah menjadi produksi daftar dan laporan risiko untuk konsumsi dewan, bukan membantu pengambilan keputusan dalam ketidakpastian; seorang anggota dewan mengeluh bahwa penilaian risiko atas proposal besar baru ia lihat setelah keputusan diambil, berupa presentasi satu arah untuk membenarkan pilihan yang sudah dibuat.[9]

d. Budaya risiko. Selera risiko yang tertulis hanya bermakna apabila dihayati. Penelitian tentang budaya risiko perbankan yang dibahas pada Bab 3 mencatat bahwa budaya risiko bersifat kualitatif, sulit ditangkap, dan tidak dapat diamati langsung.[10] Penelitian atas perusahaan besar Amerika Serikat yang dibahas di atas menjadikan keterlibatan dewan dalam selera risiko, keselarasan strategi dan risiko, serta budaya risiko sebagai salah satu dari tiga komponen ukuran kesungguhan pengelolaan risiko oleh dewan.[11]

Baca juga: Menerapkan Adaptive Governance Theory dalam Tata Kelola Perusahaan

Konsep: Selera, Toleransi, Laporan, dan Komite

a. Selera risiko, toleransi risiko, dan kapasitas risiko. COSO 2017 membedakan selera risiko, yaitu jenis dan jumlah risiko secara umum yang bersedia diterima organisasi dalam mengejar nilai, dari toleransi, yaitu batas variasi kinerja yang dapat diterima terhadap sasaran, dan dari kapasitas risiko, yaitu jumlah maksimum risiko yang mampu diserap organisasi. Dalam pandangan modul ini, ketiga konsep itu membentuk hierarki: kapasitas adalah batas yang ditentukan oleh kemampuan keuangan dan hukum perusahaan, selera adalah pilihan strategis di bawah batas itu, dan toleransi adalah rambu operasional yang menerjemahkan selera ke dalam indikator yang dapat dipantau. Penelitian di perbankan Bangladesh menunjukkan mengapa pembedaan ini penting dalam praktik: regulator mewajibkan bank menyusun pernyataan selera risiko, tetapi para manajer risiko mengeluhkan ketiadaan pedoman tentang cara menyusunnya dan cara menetapkan titik pemicu tindakan manajemen.[12]

b. Selera risiko hukum. Kategori risiko hukum memerlukan perlakuan khusus dalam pernyataan selera risiko. Dalam pandangan modul ini, setidaknya tiga lapis perlu dibedakan. Lapis pertama adalah pelanggaran yang tidak dapat ditoleransi sama sekali, seperti penyuapan, pencucian uang, pelanggaran sanksi, dan pelanggaran keselamatan yang mengancam jiwa; untuk lapis ini, selera risiko adalah nol dan pernyataannya bersifat normatif. Lapis kedua adalah posisi hukum yang dapat diperdebatkan secara jujur, seperti tafsir ketentuan perpajakan yang belum mapan atau struktur transaksi yang bergantung pada tafsir regulator; untuk lapis ini, perusahaan dapat menetapkan selera tertentu, disertai syarat pendapat hukum tertulis, persetujuan organ yang berwenang, dan pengungkapan yang memadai. Lapis ketiga adalah risiko litigasi komersial yang lazim dalam usaha; untuk lapis ini, selera dapat dinyatakan dalam batas nilai sengketa, konsentrasi perkara, dan dampak reputasi.

c. Laporan risiko kepada dewan. Kajian atas perusahaan listrik di Eropa mencatat bahwa sistem ERM yang berkembang memiliki laporan risiko formal yang disampaikan kepada dewan sekurang-kurangnya sekali setahun, daftar risiko dengan pemilik dan langkah penanganannya, serta indikator risiko utama.[13] Penelitian atas perusahaan besar Amerika Serikat menunjukkan bahwa yang penting bukan hanya keberadaan laporan, tetapi tiga hal: pernyataan formal tanggung jawab dewan atas pengawasan sistem manajemen risiko, pemantauan risiko yang teratur dan sistematis sekurang-kurangnya setahun sekali, dan keterlibatan dewan dalam selera risiko serta budaya risiko; perusahaan dengan pengelolaan risiko dewan yang lebih kuat berasosiasi dengan pengendalian internal atas pelaporan keuangan yang efektif, pemilihan auditor spesialis industri, dan lebih jarangnya penyajian kembali laporan keuangan.[14] Penelitian itu menyimpulkan bahwa yang menentukan bukan hanya siapa yang duduk di dewan, tetapi proses manajemen risiko yang dijalankan anggotanya.[15]

d. Komite pemantau risiko. Penelitian atas perusahaan keuangan di Arab Saudi menemukan bahwa keberadaan komite risiko, independensinya, dan keahlian anggotanya berasosiasi dengan biaya keagenan yang lebih rendah dan kinerja keuangan yang lebih baik, sedangkan ukuran komite yang besar dan kesibukan anggotanya yang merangkap banyak jabatan berasosiasi dengan biaya keagenan yang lebih tinggi dan kinerja yang lebih buruk; penelitian itu merekomendasikan agar anggota komite tidak dibebani tanggung jawab berlebihan.[16] Penelitian itu juga menggambarkan tugas komite yang lazim, antara lain menasihati dewan, melaporkan eksposur risiko dan merekomendasikan tindakan, menilai ulang toleransi risiko secara berkala, meninjau kebijakan dan strategi risiko, serta mengawasi sistem manajemen risiko dan menilai efektivitasnya.[17]

e. Eskalasi dan titik pemicu. Selera dan toleransi risiko baru bekerja apabila disertai aturan eskalasi, yaitu ketentuan tentang kapan suatu perkembangan wajib dilaporkan kepada direksi, kepada komite, dan kepada dewan komisaris secara penuh, tanpa menunggu siklus laporan berkala. Kajian tentang uji tuntas hak asasi manusia yang dibahas pada sub-bab d menunjukkan mengapa aturan semacam itu penting dari sudut hukum: fungsi kepatuhan memiliki kekuatan tersembunyi untuk mengubah keadaan dewan dari ketidaktahuan menjadi kesadaran, sehingga dewan wajib menanggapi, sedangkan kegagalan menciptakan ekspektasi agar manajemen melaporkan isu yang mission critical kepada dewan dapat bertentangan dengan kewajiban pengawasan.[18] Dalam pandangan modul ini, titik pemicu untuk risiko hukum dapat dirumuskan secara kualitatif, misalnya dimulainya penyidikan terhadap perusahaan atau pengurus, diterimanya surat teguran atau sanksi dari otoritas, gugatan dengan nilai di atas ambang tertentu, atau temuan pelanggaran oleh fungsi kepatuhan yang melibatkan pejabat senior.

Praktik: Menyusun Selera Risiko dan Laporan yang Dapat Dipertanggungjawabkan

Di Indonesia, perangkat-perangkat ini paling rinci diatur di sektor perbankan. POJK 18/POJK.03/2016 menempatkan kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit risiko sebagai salah satu pilar penerapan manajemen risiko dan menugasi dewan komisaris menyetujui serta mengevaluasi kebijakan manajemen risiko, sedangkan POJK 17 Tahun 2023 mewajibkan dewan komisaris membentuk komite pemantau risiko di samping komite audit. Di sektor perasuransian, lembaga penjamin, dan dana pensiun, POJK 28 Tahun 2025 mewajibkan komite manajemen risiko di tingkat direksi dan penilaian sendiri profil risiko tahunan yang disetujui direksi dan disampaikan kepada dewan komisaris. Di BUMN, PER-2/MBU/03/2023 memasukkan penetapan strategi risiko ke dalam unsur penerapan manajemen risiko dan memberi dewan komisaris kewenangan menetapkan klasifikasi risiko. Bagi perseroan pada umumnya, Pasal 121 UU PT memungkinkan dewan komisaris membentuk komite, termasuk komite yang khusus menangani risiko.

Penasihat hukum memiliki peran yang konkret dalam penyusunan pernyataan selera risiko. Pertama, ia memastikan bahwa lapis risiko yang tidak dapat ditoleransi dirumuskan selaras dengan kewajiban hukum, misalnya larangan penyuapan dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi dan KUHP baru, kewajiban antipencucian uang, dan kewajiban pelindungan data pribadi. Kedua, ia membantu merumuskan syarat bagi lapis risiko yang dapat diperdebatkan, sehingga keputusan untuk mengambil posisi hukum tertentu selalu didahului pendapat hukum tertulis dan persetujuan organ yang berwenang. Ketiga, ia memeriksa bahasa pernyataan itu sendiri. Dalam pandangan modul ini, pernyataan selera risiko adalah dokumen yang kelak dapat dipakai pihak lawan: pernyataan ‘toleransi nol’ yang tidak disertai upaya nyata dapat menjadi bukti kesenjangan antara janji dan praktik, sedangkan pernyataan yang terlalu longgar dapat dibaca sebagai penerimaan sadar atas risiko pelanggaran.

Contoh dari bidang perpajakan memperlihatkan bagaimana pembedaan lapis itu bekerja. Sebuah perusahaan dapat menyatakan bahwa ia tidak menerima risiko penghindaran pajak yang tidak memiliki substansi ekonomi dan tidak menerima risiko keterlambatan pemenuhan kewajiban formal, tetapi bersedia mengambil posisi atas tafsir ketentuan yang belum mapan sepanjang posisi itu didukung pendapat hukum tertulis, disetujui direksi, didokumentasikan secara lengkap, dan dicadangkan secara wajar dalam laporan keuangan. Pernyataan semacam itu memberi pedoman yang jelas kepada fungsi pajak, memberi dewan komisaris tolok ukur untuk mengawasi, dan sekaligus menjadi bukti kehati-hatian apabila kelak posisi itu disengketakan dalam keberatan atau banding. Dalam pandangan modul ini, model yang sama dapat diterapkan pada bidang lain yang penuh tafsir, seperti perizinan, ketenagakerjaan, dan persaingan usaha.

Untuk pelaporan, penasihat hukum perlu memastikan bahwa risiko hukum dilaporkan dalam bentuk yang membantu keputusan, bukan sekadar daftar. Laporan yang baik tentang risiko hukum memuat perkara dan sengketa material beserta rentang akibatnya, perubahan peraturan yang berdampak, temuan pemeriksaan otoritas, pelanggaran batas toleransi beserta tindakan perbaikannya, dan isu yang memerlukan keputusan dewan. Kajian tentang kegagalan ERM juga menunjukkan nilai mengintegrasikan pertimbangan risiko ke dalam proses yang paling menentukan, termasuk alih daya, karena kontrak alih daya bukan hanya alokasi uang dan jasa, tetapi juga alokasi risiko antara para pihak, dan manajemen kepatuhan regulasi, dengan menanyakan persyaratan mana yang apabila tidak dipenuhi berpotensi menimbulkan kerugian terbesar.[19] Dalam pandangan modul ini, kedua contoh itu adalah wilayah alami penasihat hukum: perancangan kontrak sebagai alat alokasi risiko, dan penetapan prioritas kepatuhan berdasarkan besarnya akibat.

Untuk komite, praktik di Indonesia perlu memperhatikan dua temuan empiris. Penelitian atas perusahaan manufaktur di bursa menemukan bahwa jumlah anggota komite manajemen risiko yang kecil menyebabkan risiko tidak terpetakan secara optimal, dan bahwa pada perusahaan dengan konsentrasi kepemilikan tinggi keberadaan komite justru berasosiasi dengan pengungkapan risiko yang lebih rendah.[20] Penelitian di Arab Saudi menemukan bahwa komite yang terlalu besar dan anggota yang terlalu sibuk berasosiasi dengan hasil yang lebih buruk.[21] Dalam pandangan modul ini, pelajarannya adalah bahwa komite pemantau risiko harus dirancang menurut fungsi, bukan menurut kelaziman: anggotanya perlu memiliki keahlian yang relevan dan waktu yang cukup, piagamnya harus memuat risiko-risiko utama yang diawasinya, dan risalahnya harus mencatat pengawasan yang sungguh dijalankan, termasuk pertanyaan yang diajukan kepada direksi.

Analisis Kritis

Catatan pertama menyangkut selera risiko sebagai dokumen kertas. Penelitian di Bangladesh menunjukkan bahwa kewajiban menyusun pernyataan selera risiko tanpa pedoman dan tanpa budaya risiko yang tumbuh menghasilkan praktik yang berhenti pada tingkat kepatuhan.[22] Dalam pandangan modul ini, risiko yang sama mengintai perusahaan Indonesia yang menyusun pernyataan selera risiko karena diwajibkan regulator atau disarankan konsultan, tanpa pernah memakainya dalam keputusan investasi, kredit, atau kontrak. Ujian yang paling sederhana adalah bertanya kapan terakhir kali suatu usulan bisnis ditolak atau diubah karena melampaui selera risiko. Apabila pertanyaan itu tidak dapat dijawab, besar kemungkinan pernyataan selera risiko perusahaan hanya hidup di dalam dokumen tata kelola dan tidak pernah hadir di meja keputusan.

Catatan kedua menyangkut ilusi angka. Sebagaimana dibahas pada sub-bab a, banyak risiko hukum berada dalam wilayah ketidakpastian, bukan risiko yang terukur.[23] Kajian tentang kegagalan ERM menambahkan bahwa risiko bukan satu titik gabungan dampak dan probabilitas, melainkan kurva berbagai kemungkinan hasil, sehingga peta panas hanya berguna untuk menetapkan prioritas dan memancing diskusi, bukan untuk memutuskan.[24] Dalam pandangan modul ini, toleransi risiko hukum yang dinyatakan dalam angka probabilitas yang tampak presisi lebih berbahaya daripada toleransi yang dinyatakan dalam skenario dan syarat prosedural yang jujur.

Catatan ketiga menyangkut pelaporan yang berlebihan. Tuntutan pengawasan yang ketat dapat mendorong produksi laporan yang semakin tebal, sementara substansi pengawasan tidak bertambah. Dalam pandangan modul ini, laporan risiko kepada dewan komisaris harus diukur dari kemampuannya memancing pertanyaan dan keputusan, bukan dari kelengkapannya. Catatan keempat menyangkut penempatan fungsi. Kajian tentang kegagalan ERM mencatat bahwa regulator semakin menuntut agar pejabat kepala risiko melapor langsung kepada dewan, dan bahwa menggabungkan fungsi ERM dengan audit internal atau fungsi asurans lainnya melemahkan keduanya.[25] Penasihat hukum yang diminta merancang struktur organisasi risiko perlu memperhatikan pemisahan peran ini, sejalan dengan model tiga lini yang dibahas pada Bab 3.

Catatan kelima menyangkut siapa yang menetapkan selera risiko. Dalam teori, selera risiko ditetapkan oleh dewan atas nama pemegang saham. Dalam perusahaan dengan pemegang saham pengendali yang dominan, selera risiko yang sesungguhnya sering ditetapkan di luar ruang rapat dewan; penelitian di Indonesia menemukan bahwa pemegang saham mayoritas cenderung berfokus pada laba dan dividen dan tidak mendorong pengungkapan risiko.[26] Di BUMN, persoalannya lebih rumit karena selera risiko komersial harus didamaikan dengan sifat publik aset yang dikelola; kajian atas BPI Danantara berpendapat bahwa perlindungan bagi keputusan bisnis perlu dikalibrasi dengan akuntabilitas publik atas aset yang bersumber dari negara.[27] Dalam pandangan modul ini, pernyataan selera risiko BUMN yang hanya meniru format perusahaan swasta tanpa menjawab ketegangan itu akan gagal memberikan pedoman tepat pada keputusan yang paling berisiko secara hukum.

Kesimpulan dan Implikasi bagi Praktisi Hukum

Pernyataan selera risiko, pelaporan risiko kepada dewan, dan komite pemantau risiko adalah perangkat yang menerjemahkan kewajiban pengawasan ke dalam praktik sehari-hari. Bukti empiris menunjukkan bahwa proses pengawasan risiko oleh dewan yang dirumuskan secara formal, dijalankan secara teratur, dan menyentuh selera serta budaya risiko berasosiasi dengan hasil yang lebih baik, dan bahwa komite risiko yang independen dan ahli lebih efektif daripada komite yang besar dan sibuk. Namun, ketiga perangkat itu mudah merosot menjadi dokumen dan laporan yang tidak memengaruhi keputusan. Bagi praktisi hukum, rekomendasinya adalah sebagai berikut. Pertama, bantu klien menyusun pernyataan selera risiko yang membedakan risiko hukum yang tidak dapat ditoleransi, posisi hukum yang dapat diperdebatkan dengan syarat prosedural, dan risiko litigasi komersial yang lazim. Kedua, periksa bahasa pernyataan selera risiko sebagai dokumen yang kelak dapat dipakai pihak lawan, dan hindari janji yang tidak disertai upaya nyata. Ketiga, rancang format laporan risiko hukum kepada dewan komisaris yang memuat rentang akibat, perubahan peraturan, temuan otoritas, pelanggaran batas toleransi, dan keputusan yang diperlukan. Keempat, rancang komite pemantau risiko berdasarkan fungsi, dengan anggota yang ahli dan tidak terlalu sibuk, piagam yang memuat risiko utama, dan risalah yang mencatat pengawasan yang sungguh dijalankan. Kelima, imbangi kecenderungan profesi hukum untuk hanya melihat sisi bawah dengan ikut menanyakan risiko mana yang layak diambil demi tujuan strategis klien.


*Artikel ini merupakan bagian dari ‘Learning Module for Lawyers: Corporate Law’ yang disusun oleh Tim Penulis Firma Pragma Integra.

Referensi

[1] Fraser, Quail, and Simkins, ‘What’s Wrong with Enterprise Risk Management?’.

[2] Fraser, Quail, and Simkins, ‘What’s Wrong with Enterprise Risk Management?’.

[3] Shapira, ‘Mission Critical ESG and the Scope of Director Oversight Duties’.

[4] Fraser, Quail, and Simkins, ‘What’s Wrong with Enterprise Risk Management?’.

[5] Pecina, Miloš Sprčić, and Dvorski Lacković, ‘Qualitative Analysis of Enterprise Risk Management Systems in the Largest European Electric Power Companies’.

[6] Abdulateif A. Almulhim and others, ‘Effects of Risk Committee on Agency Costs and Financial Performance’, Journal of Risk and Financial Management, 17.8 (2024), p. 328, https://doi.org/10.3390/jrfm17080328.

[7] Agustina and others, ‘Can the risk management committee improve risk management disclosure practices in Indonesian companies?’.

[8] Beasley and others, ‘Tempering Financial Reporting Risk through Board Risk Management’.

[9] Fraser, Quail, and Simkins, ‘What’s Wrong with Enterprise Risk Management?’.

[10] Dürst and Kunz, ‘The Risk Culture Scale: A Measurement Tool to Comprehensively Assess Banks’ Risk Culture’.

[11] Beasley and others, ‘Tempering Financial Reporting Risk through Board Risk Management’.

[12] Moniruzzaman, ‘Risk of regulatory failure of “risk-based regulation” while using enterprise risk management as a meta-regulatory toolkit’.

[13] Pecina, Miloš Sprčić, and Dvorski Lacković, ‘Qualitative Analysis of Enterprise Risk Management Systems in the Largest European Electric Power Companies’.

[14] Beasley and others, ‘Tempering Financial Reporting Risk through Board Risk Management’.

[15] Beasley and others, ‘Tempering Financial Reporting Risk through Board Risk Management’.

[16] Almulhim and others, ‘Effects of Risk Committee on Agency Costs and Financial Performance’.

[17] Almulhim and others, ‘Effects of Risk Committee on Agency Costs and Financial Performance’.

[18] Hess, ‘The Management and Oversight of Human Rights Due Diligence’.

[19] Fraser, Quail, and Simkins, ‘What’s Wrong with Enterprise Risk Management?’.

[20] Agustina and others, ‘Can the risk management committee improve risk management disclosure practices in Indonesian companies?’.

[21] Almulhim and others, ‘Effects of Risk Committee on Agency Costs and Financial Performance’.

[22] Moniruzzaman, ‘Risk of regulatory failure of “risk-based regulation” while using enterprise risk management as a meta-regulatory toolkit’.

[23] Sunstein, ‘Knightian uncertainty in the regulatory context’.

[24] Fraser, Quail, and Simkins, ‘What’s Wrong with Enterprise Risk Management?’.

[25] Fraser, Quail, and Simkins, ‘What’s Wrong with Enterprise Risk Management?’.

[26] Agustina and others, ‘Can the risk management committee improve risk management disclosure practices in Indonesian companies?’.

[27] Santosa and others, ‘Separated State Assets in BPI Danantara and Its Relevance with Business Judgment Rules’.

Tell Your Friends
Avatar
Pragma Integra is a law firm that combines deep expertise in taxation, corporate and business law, and business development.

Need legal or tax advice?

Discuss your matter with our lawyers

Facing a tax dispute, a corporate transaction or a business problem? Tell us about it and our team will get back to you.

Let’s Talk on WhatsAppContact Form

Integrated Legal & Business Solutions

Have Tax and Business Problems? Let's Solve Them Together

From complex tax disputes to critical corporate decisions, Pragma Integra is here to guide you with trusted expertise and strategic solutions.