Ilustrasi Filosofi dan Teori Pengendalian Internal

Ilustrasi. [Source: Unsplash]

Pragmaintegra.com – Bab 3 menempatkan fungsi kepatuhan dalam arsitektur organisasi, sedangkan Bab 6 membahas manajemen risiko perusahaan sebagai cara korporasi menghadapi ketidakpastian. Bab ini beralih ke lapisan yang lebih tua dan lebih teknis, tetapi justru paling sering menjadi sumber tanggung jawab hukum: pengendalian internal. Sebelum membahas kerangka COSO, audit internal, dan konsekuensi hukum kelemahan pengendalian pada sub-bab berikutnya, sub-bab ini menelusuri pertanyaan dasarnya: mengapa organisasi perlu mengendalikan orang-orangnya sendiri, seberapa jauh pengendalian itu dapat dibenarkan, dan kapan pengendalian justru merusak hal yang hendak dilindunginya. Bab 1 telah memakai teori keagenan untuk menjelaskan mengapa korporasi melanggar; di sini teori yang sama dibaca dari sisi sebaliknya, yaitu sebagai teori tentang biaya dan batas pemantauan, lalu dihadapkan dengan tandingannya, teori stewardship.

Landasan Filosofis: Kepercayaan, Kontrol, dan Delegasi

Setiap organisasi lahir dari delegasi. Pemilik modal menyerahkan pengelolaan kepada direksi, direksi menyerahkan pelaksanaan kepada manajer, dan manajer menyerahkan pekerjaan sehari-hari kepada karyawan. Pada setiap mata rantai delegasi itu muncul pertanyaan yang sama, yang dalam filsafat politik telah diajukan sejak Hobbes dan Locke tentang hubungan antara penguasa dan yang dikuasai: apakah pihak yang diberi kewenangan akan menggunakannya untuk kepentingan pihak yang memberi kewenangan? Hobbes menjawabnya dengan kecurigaan, sehingga kekuasaan harus dijaga oleh kekuatan yang lebih besar; Locke menjawabnya dengan kepercayaan yang bersyarat, yaitu kewenangan diberikan sebagai amanah (trust) yang dapat dicabut bila disalahgunakan. Dalam pandangan modul ini, kedua jawaban itu hidup berdampingan dalam desain pengendalian internal modern: sebagian mekanisme dibangun atas asumsi bahwa orang akan menyimpang bila ada kesempatan, sebagian lain atas asumsi bahwa orang dapat dipercaya bila diberi arah, kapasitas, dan keterlibatan.

Weber memandang birokrasi, dengan aturannya yang tertulis, hierarki yang jelas, dan arsip yang dapat diperiksa, sebagai bentuk organisasi yang paling rasional dan dapat diandalkan. Sebuah kajian tentang tata kelola sektor publik mengingatkan bahwa kontrol birokratis memang merupakan fondasi tata kelola yang andal, tetapi sejak gelombang reformasi manajemen publik baru, kontrol cenderung berlipat ganda, menimbulkan efek samping, dan menaikkan biaya transaksi; fokus pada pengukuran keluaran yang semula dimaksudkan untuk memberi otonomi justru melahirkan lapisan-lapisan kontrol baru.[1] Kajian yang sama merumuskan pola yang disebutnya lingkaran setan kontrol yang terus meningkat: kesalahan di tingkat lokal dijawab dengan aturan umum yang baru, waktu yang semestinya dipakai untuk melayani berubah menjadi waktu untuk memenuhi kontrol yang berlebihan dan melemahkan motivasi, sehingga kemungkinan kesalahan baru justru meningkat, lalu dijawab lagi dengan kontrol tambahan.[2]

Pola itu tidak hanya dikenal di sektor publik. Dalam pandangan modul ini, ia sangat akrab bagi praktisi kepatuhan korporasi: setiap temuan audit melahirkan prosedur baru, setiap insiden melahirkan formulir persetujuan tambahan, dan setiap skandal di perusahaan lain melahirkan kebijakan yang diadopsi tanpa menimbang beban kumulatifnya. Pertanyaan filosofis yang harus dijawab bukanlah apakah kontrol diperlukan, sebab tanpa kontrol amanah tidak dapat dipertanggungjawabkan, melainkan bagaimana kontrol dirancang agar tidak menggerus kepercayaan yang menjadi prasyarat kerja sama. Power, dalam kritiknya tentang masyarakat audit yang akan dibahas lebih jauh pada Bab 10, menunjukkan bahwa verifikasi dapat berubah menjadi ritual yang memberi rasa aman tanpa menambah pengetahuan; bab ini memusatkan perhatian pada sisi lain dari persoalan yang sama, yaitu kapan kontrol menambah dan kapan mengurangi kepercayaan.

Landasan Teoretis

a. Teori keagenan dan biaya pemantauan. Jensen dan Meckling merumuskan hubungan keagenan sebagai kontrak ketika satu pihak (prinsipal) melibatkan pihak lain (agen) untuk menjalankan tugas atas namanya dengan mendelegasikan sebagian kewenangan. Kajian atas tata kelola publik merangkum asumsi pokok teori ini: terdapat konflik kepentingan yang melekat karena tujuan prinsipal dan agen tidak sejalan, ditambah asimetri informasi karena prinsipal tidak mengetahui karakter dan upaya agen, sehingga prinsipal yang berhati-hati membatasi potensi kerugian dengan membangun alat kontrol; dengan kata lain, prinsipal berusaha mengurangi risiko melalui kontrol, melalui sistem pemantauan eksternal, koreksi, serta imbalan dan sanksi.[3] Jensen dan Meckling juga membedakan biaya keagenan atas ekuitas dan atas utang, dan kajian empiris atas perekonomian berkembang menegaskan bahwa biaya keagenan atas ekuitas muncul ketika kendali dan kepemilikan terpisah, sedangkan kepemilikan yang tersebar dan asimetri informasi yang besar memungkinkan manajer bertindak untuk kepentingannya sendiri dan menyembunyikan perilaku itu di balik fluktuasi kinerja perusahaan.[4]

Bab 1 telah memperlihatkan penerapan teori ini pada kasus CVC di Brasil, ketika kegagalan akuntansi menggelembungkan hasil dan memicu pembayaran bonus kepada mantan eksekutif; literatur yang dirangkum dalam kasus itu menunjukkan bahwa kemungkinan kecurangan lebih tinggi ketika kompensasi dikaitkan dengan metrik kinerja operasional.[5] Yang perlu diperdalam di sini adalah sisi biaya. Pemantauan tidak gratis, dan teori keagenan sendiri memperlakukan pemantauan sebagai salah satu komponen biaya keagenan. Penelitian atas kontrak kompensasi CEO pada perusahaan S&P 1500 sebelum dan sesudah berlakunya Sarbanes–Oxley Act memberikan ilustrasi yang tajam: regulasi itu mengurangi konflik kepentingan antara pemegang saham dan CEO, terutama dengan mengurangi kerugian pemegang saham ketika CEO menyimpang dari tujuan memaksimalkan nilai, tetapi tidak menghilangkannya; pada saat yang sama, regulasi itu menaikkan biaya keagenan, yang diukur sebagai premi risiko, yaitu jumlah maksimal hipotetis yang bersedia dibayar pemegang saham untuk memantau CEO secara sempurna, di sebagian besar kategori perusahaan.[6] Dalam pandangan modul ini, temuan itu merangkum dilema teori keagenan: pengendalian yang lebih ketat memang menyempitkan ruang penyimpangan, tetapi ongkosnya ditanggung oleh organisasi dalam bentuk kompensasi risiko, administrasi, dan kekakuan.

Penelitian lain menunjukkan bahwa sarana pemantauan tidak bekerja secara linear. Kajian atas 14.719 perusahaan di Chile, sebuah perekonomian dengan perlindungan investor yang rendah dan konsentrasi kepemilikan yang tinggi, menemukan bahwa kepemilikan manajerial dan struktur modal menurunkan biaya keagenan secara tidak linear: kepemilikan manajerial berfungsi sebagai sarana kontrol internal yang efektif, tetapi utang yang terlalu tinggi justru menaikkan biaya keagenan karena risiko kebangkrutan, dan diskresi manajerial menurunkan biaya keagenan kecuali pada perusahaan dengan peluang pertumbuhan yang rendah.[7] Bagi Indonesia, yang struktur kepemilikannya juga terkonsentrasi, temuan itu mengingatkan bahwa masalah keagenan tidak hanya terjadi antara manajer dan pemegang saham, tetapi juga antara pemegang saham pengendali dan pemegang saham minoritas, sebuah tema yang akan kembali pada sub-bab tentang pengendalian dalam grup perusahaan.

b. Teori stewardship sebagai tandingan. Teori stewardship, yang berakar pada psikologi dan sosiologi, dirumuskan secara sistematis pada dasawarsa 1990-an sebagai alternatif teori keagenan. Teori ini tetap mempersoalkan bagaimana menjamin akuntabilitas ketika tugas didelegasikan, tetapi dengan asumsi yang berbeda tentang motivasi: seorang steward menunjukkan komitmen pada kepentingan terbaik organisasi dan rela menundukkan kepentingan pribadinya demi kesejahteraan jangka panjang pihak lain, sehingga tujuan prinsipal dan bawahan menjadi selaras dan kebutuhan akan pemantauan eksternal memudar.[8] Perbedaan yang paling penting bagi desain pengendalian adalah cara mengelola risiko. Bila dalam teori keagenan prinsipal mengurangi risiko melalui kontrol, dalam teori stewardship prinsipal menyerap risiko dengan membangun kepercayaan; kesalahan seorang steward lebih mungkin disebabkan kurangnya kompetensi atau keselarasan daripada niat mementingkan diri, sehingga koreksi bukan alat yang berguna dan bahkan dapat merusak motivasi, sementara imbalan ekstrinsik yang bersifat memaksa dapat melemahkan motivasi prososial.[9]

Teori stewardship sering dipakai untuk membela perusahaan keluarga, dengan anggapan bahwa pengelola keluarga secara alami bertindak sebagai penjaga warisan bersama. Sebuah kajian atas grup multibisnis keluarga di Eropa Selatan mempersoalkan anggapan itu dan mencatat penelitian atas hampir 15.000 perusahaan privat di Belgia selama 19 tahun yang menemukan bahwa perusahaan keluarga memang merupakan steward keuangan yang baik, tetapi steward organisasi yang buruk.[10] Kajian itu memandang stewardship bukan sebagai kondisi struktural yang stabil, melainkan sebagai proses yang rapuh, politis, paradoksal, dan dapat berbalik: seiring bergantinya generasi, nilai sosio-emosional melemah, kepentingan rente ekonomi menonjol, dan keseimbangan yang menopang stewardship dapat bergeser ke perilaku mencari rente, karena manusia dapat sekaligus mementingkan diri dan altruistik.[11] Kajian yang sama berpendapat bahwa stewardship paling terlindungi bukan dengan menganggapnya sebagai filsafat yang secara moral lebih unggul, melainkan dengan menyediakan ruang dialog dan oposisi antara pandangan yang berbeda.[12]

c. Crowding-out: ketika kontrol menggerus motivasi. Teori yang menjembatani kedua kutub itu adalah teori crowding motivasional. Literatur kepatuhan merumuskan bahwa alasan ekstrinsik untuk patuh dapat menyingkirkan motivasi intrinsik, membuat keputusan untuk patuh semata-mata bergantung pada alasan ekstrinsik, dan pada akhirnya menurunkan kepatuhan ketika orang menjadi kebal terhadap instrumen itu atau ketika instrumen itu dihapus.[13] Kajian yang sama secara eksplisit menyebut pemantauan: walaupun pemantauan atas perilaku dapat meningkatkan kepatuhan dan mengurangi ketidakjujuran, pemantauan sekaligus melemahkan motivasi intrinsik untuk berbuat demikian; instrumen kontrol juga dapat dibaca sebagai sinyal bahwa otoritas tidak memercayai orang untuk patuh dengan sendirinya, yang dirasakan sebagai merendahkan, atau sebagai sinyal bahwa pelanggaran telah meluas.[14]

Bukti eksperimental yang dirangkum literatur itu bersifat mencolok. Dalam permainan kepercayaan, agen justru mengembalikan lebih sedikit ketika prinsipal mengancam denda atas ketidakpatuhan, dan lebih banyak ketika prinsipal memilih tidak mendenda padahal mampu; dalam permainan penegakan kontrak, kepatuhan lebih tinggi pada tingkat penegakan yang tinggi dan juga yang rendah, sedangkan pelanggaran paling banyak terjadi pada tingkat penegakan menengah.[15] Di lingkungan organisasi, meta-analisis atas 65 studi tentang hubungan antara perusahaan dan agennya menemukan bahwa pemantauan meningkatkan kinerja agen tetapi juga dapat meningkatkan oportunisme yang licik, dengan efek yang bergantung pada apa yang dipantau, proses atau hasil, dan pada jenis hubungannya.[16] Kajian itu juga mencatat eksperimen tentang suap: sistem audit dari atas yang peluang tertangkapnya rendah tidak efektif dan bahkan diikuti permintaan suap yang lebih besar, sedangkan sistem pelaporan oleh warga mengurangi suap walaupun peluang hukumannya sama rendahnya.[17]

d. Sintesis teoretis: keagenan dan stewardship sebagai strategi paralel. Kajian kasus atas reformasi kepercayaan di sebuah kota di Denmark menunjukkan bahwa kedua teori tidak harus dipilih salah satu. Para politisi di kota itu mengurangi, membedakan, dan merancang bersama kontrol: pimpinan unit yang berpengalaman dan terbukti mengelola anggaran secara bertanggung jawab hanya diperiksa sekali setahun, sedangkan pimpinan baru diperiksa empat kali setahun; sistem kontrol baru dirancang bersama pegawai sehingga mereka menginternalisasi kontrol; namun kasus pemalsuan pencatatan jam kerja tetap ditindak dengan sanksi, dan pegawai yang mementingkan diri tetap diperlakukan dengan logika keagenan.[18] Kajian itu menyimpulkan bahwa keagenan dan stewardship sebaiknya dipahami sebagai strategi paralel yang saling berinteraksi, dengan peringatan bahwa skandal dan persaingan politik mudah mendorong kembali ke mode keagenan murni, dan bahwa tawaran kepercayaan yang dangkal dapat dipersepsikan sebagai proses semu.[19]

Baca juga: Analisis Komprehensif Teori Biaya Transaksi (Transaction Cost Theory) dalam Tata Kelola Perusahaan Modern

Konsep: Pengendalian sebagai Jaminan Memadai, Bukan Kecurigaan Total

Dari landasan teoretis itu dapat ditarik empat konsep kerja. Pertama, pengendalian internal adalah instrumen akuntabilitas atas delegasi, bukan pernyataan ketidakpercayaan. Pengendalian memungkinkan pihak yang memberi amanah memperoleh informasi tentang pelaksanaan amanah tanpa harus melakukan sendiri setiap pekerjaan. Kedua, pengendalian bersifat proporsional: intensitasnya harus sebanding dengan risiko, kompetensi, dan rekam jejak pihak yang dikendalikan, sebagaimana diperlihatkan oleh pembedaan frekuensi pemeriksaan anggaran dalam kasus Denmark.[20] Ketiga, pengendalian memiliki biaya yang tidak selalu terlihat: biaya keagenan yang naik, kekakuan prosedur, dan, yang paling sulit diukur, erosi motivasi intrinsik.[21] Keempat, pengendalian yang efektif bukan pengendalian yang paling ketat, melainkan yang ditegakkan secara sungguh-sungguh pada titik-titik yang paling berisiko.

Konsep keempat itu memperoleh dukungan empiris yang kuat dari penelitian atas 8.497 observasi perusahaan publik di Tiongkok periode 2007–2011. Penelitian itu menemukan bahwa pengendalian internal atas pelaporan keuangan yang lebih kuat berkaitan dengan biaya perjalanan dan jamuan yang lebih rendah, lebih sedikit kasus penggelapan dan penerimaan suap yang terungkap, dan lebih kecil pengalihan kas keluar perusahaan melalui pinjaman, dengan mekanisme seperti pemisahan antara pihak yang menyetujui dan pihak yang membayar tagihan, reviu laporan biaya, kebijakan penggantian biaya yang jelas, dan prosedur persetujuan pinjaman.[22] Namun, pada badan usaha milik negara, yang justru mengalami tekanan politik paling besar untuk membangun pengendalian internal, dan pada perusahaan swasta dengan pemegang saham pengendali yang dominan, pengendalian itu jauh kurang efektif; penelitian itu menafsirkannya sebagai gejala window dressing, yaitu bentuk yang mengalahkan substansi.[23] Kesimpulannya patut dikutip sebagai prinsip: agar efektif, ‘internal controls must also be enforced by management’, dan kewajiban membangun pengendalian internal tidak dengan sendirinya mengekang penyimpangan yang disengaja.[24]

Dalam pandangan modul ini, konsep-konsep tersebut membawa pada satu rumusan: pengendalian internal adalah bentuk kepercayaan yang terstruktur. Ia tidak berangkat dari kecurigaan total, sebab organisasi yang memperlakukan setiap orang sebagai calon pelanggar akan kehilangan kerja sama sukarela yang menjadi sumber produktivitasnya. Ia juga tidak berangkat dari kepercayaan buta, sebab kepercayaan tanpa verifikasi tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pemegang saham, kreditur, regulator, dan masyarakat. Rumusan ini menjelaskan mengapa kerangka pengendalian internal yang akan dibahas pada sub-bab berikutnya hanya menjanjikan keyakinan yang memadai (reasonable assurance), bukan jaminan mutlak.

Praktik: Delegasi dan Pengawasan dalam Hukum Perseroan Indonesia

Hukum perseroan Indonesia membangun pengendalian di atas struktur delegasi yang jelas. Pasal 92 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja, menugaskan Direksi menjalankan pengurusan untuk kepentingan Perseroan, dan Pasal 97 ayat (2) mewajibkan pengurusan itu dilaksanakan dengan iktikad baik dan penuh tanggung jawab. Pasal 108 ayat (1) menugaskan Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan dan jalannya pengurusan pada umumnya, serta memberi nasihat kepada Direksi. Dalam bahasa teori keagenan, Direksi adalah agen yang mengelola, dan Dewan Komisaris adalah mekanisme pemantauan yang dipasang oleh undang-undang; dalam bahasa teori stewardship, keduanya adalah pengemban amanah yang sama-sama terikat pada kepentingan Perseroan.

UU PT juga memasang tanggung jawab pribadi sebagai insentif pengendalian. Pasal 97 ayat (3) menjadikan setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan bila bersalah atau lalai, dengan alasan pembebasan dalam Pasal 97 ayat (5), termasuk telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian. Pasal 114 ayat (3) dan ayat (5) memuat konstruksi serupa bagi Dewan Komisaris. Pasal 69 ayat (3) bahkan menetapkan bahwa bila laporan keuangan yang disediakan ternyata tidak benar dan/atau menyesatkan, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris secara tanggung renteng bertanggung jawab terhadap pihak yang dirugikan. Dalam pandangan modul ini, ketentuan-ketentuan itu memperlihatkan bahwa hukum Indonesia memilih model campuran: ia memercayakan pengurusan kepada Direksi, tetapi mengaitkan kepercayaan itu dengan kewajiban membangun sarana pencegahan yang dapat dibuktikan.

Peraturan sektoral kemudian menerjemahkan kewajiban itu ke dalam struktur. Emiten wajib memiliki komite audit berdasarkan Peraturan OJK Nomor 55/POJK.04/2015 dan unit audit internal berdasarkan Peraturan OJK Nomor 56/POJK.04/2015, sedangkan BUMN mengenal satuan pengawasan intern dan komite audit dalam rezim Undang-Undang BUMN yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025; kedua rezim ini dibahas rinci pada sub-bab tentang audit internal. Pedoman tata kelola BUMN yang lebih tua, Peraturan Menteri BUMN PER-01/MBU/2011 sebagaimana diubah dengan PER-09/MBU/2012, telah mengatur satuan pengawasan intern dan mekanisme pelaporan penyimpangan dalam Pasal 26 dan Pasal 27.[25] Di titik inilah teori bertemu praktik: struktur yang diwajibkan undang-undang menyediakan kerangka pemantauan, tetapi efektivitasnya, sebagaimana diperlihatkan oleh penelitian di Tiongkok, bergantung pada penegakan oleh manajemen dan pada apakah struktur itu dijalankan sebagai kerja pengendalian atau sebagai pemenuhan formalitas.[26]

Bagi advokat, implikasi praktisnya dapat dirumuskan dalam tiga pertanyaan diagnostik ketika menilai sistem pengendalian klien. Pertama, di mana titik delegasi yang paling berisiko, yaitu kewenangan yang besar, informasi yang timpang, dan insentif yang kuat untuk menyimpang, seperti pengadaan, persetujuan kredit, transaksi pihak berelasi, dan pengakuan pendapatan. Kedua, apakah intensitas pengendalian di setiap titik itu sebanding dengan risikonya, atau justru merata secara birokratis sehingga beban berat dipikul di area berisiko rendah sementara area berisiko tinggi luput. Ketiga, apakah pengendalian yang tertulis benar-benar ditegakkan, terutama terhadap pimpinan puncak dan pemegang saham pengendali, yang dalam penelitian empiris justru paling mampu menetralkan pengendalian.[27]

Analisis Kritis

Teori keagenan memberi bahasa yang kuat untuk merancang pengendalian, tetapi ia membawa dua bias. Bias pertama adalah asumsi bahwa semua penyimpangan berasal dari kepentingan pribadi yang rasional. Bab 1 telah memperlihatkan, melalui teori kemudahan kejahatan kerah putih, bahwa penyimpangan juga lahir dari kesempatan yang terbuka karena kekacauan atau ketiadaan pengawasan, serta dari kesediaan yang dibentuk oleh pembelajaran dan netralisasi.[28] Pengendalian yang dirancang hanya untuk mencegah pencurian oleh agen yang mementingkan diri akan gagal menghadapi penyimpangan yang lahir dari tekanan target, budaya takut, atau tujuan yang terlalu ambisius, sebagaimana diperlihatkan kasus Volkswagen, yang pada tahap awalnya tidak berangkat dari niat menipu.[29] Bias kedua adalah kecenderungan menjawab setiap kegagalan dengan kontrol tambahan, yang justru menghasilkan lingkaran setan yang digambarkan di awal sub-bab ini.[30]

Teori stewardship menawarkan koreksi, tetapi ia juga memiliki batas yang serius. Dalam konteks Indonesia, yang struktur kepemilikannya terkonsentrasi dan banyak didominasi grup keluarga dan negara, retorika stewardship dapat dipakai untuk menolak pengawasan independen dengan dalih kepercayaan dan kekeluargaan. Kajian atas grup keluarga yang telah dikutip mengingatkan bahwa stewardship dapat berbalik menjadi perilaku mencari rente seiring pergantian generasi.[31] Penelitian di Tiongkok menunjukkan bahwa pengendalian internal paling lemah justru di tempat pemegang saham pengendali paling kuat.[32] Dalam pandangan modul ini, stewardship tidak dapat diandaikan; ia harus dibuktikan melalui rekam jejak, dan pembuktian itu sendiri memerlukan pengendalian. Inilah paradoks yang tidak dapat dihindari: kepercayaan yang layak diberikan hanya dapat diketahui melalui verifikasi.

Catatan ketiga menyangkut generalisasi. Bukti tentang crowding-out sebagian besar berasal dari eksperimen laboratorium dengan taruhan kecil dan rentang waktu singkat, dan literatur yang merangkumnya sendiri mengakui bahwa prosesnya kemungkinan lebih kompleks dalam situasi nyata yang berlangsung lama, dengan implikasi moral dan hukum yang lebih kuat.[33] Kasus reformasi kepercayaan di Denmark terjadi di negara dengan tingkat kepercayaan sosial yang tinggi dan tradisi kooperatif yang panjang, dan kajian itu sendiri mengakui keterbatasan generalisasinya.[34] Bagi Indonesia, pelajaran yang dapat diambil bukan bahwa kontrol harus dikurangi, melainkan bahwa kontrol harus dirancang dengan memperhitungkan dampaknya terhadap motivasi, dan bahwa kontrol yang dirancang bersama pihak yang dikendalikan lebih mungkin diinternalisasi.

Kesimpulan dan Implikasi bagi Praktisi Hukum

Pengendalian internal berdiri di antara dua pandangan tentang manusia dalam organisasi. Teori keagenan memandangnya sebagai jawaban atas konflik kepentingan dan asimetri informasi, dengan biaya pemantauan sebagai harga yang harus dibayar. Teori stewardship memandang kepercayaan sebagai cara menyerap risiko yang lebih murah dan lebih memotivasi, tetapi kepercayaan itu rapuh dan dapat berbalik. Teori crowding-out menunjukkan bahwa kontrol yang berlebihan atau dirancang dengan buruk dapat menggerus motivasi intrinsik yang menjadi sumber kepatuhan sukarela, sedangkan bukti empiris menunjukkan bahwa pengendalian hanya efektif bila ditegakkan, terutama terhadap pihak yang paling berkuasa. Bagi praktisi hukum, rekomendasinya adalah sebagai berikut. Pertama, perlakukan pengendalian internal sebagai instrumen akuntabilitas atas delegasi kewenangan, dan petakan titik-titik delegasi yang paling berisiko sebelum menilai kecukupan pengendalian klien. Kedua, sarankan pengendalian yang proporsional dan dibedakan menurut risiko dan rekam jejak, bukan penambahan prosedur secara merata setiap kali terjadi insiden. Ketiga, periksa penegakan, bukan hanya keberadaan, pengendalian, terutama terhadap Direksi, pemegang saham pengendali, dan transaksi pihak berelasi, karena di situlah pengendalian paling sering dinetralkan. Keempat, ingatkan klien bahwa tanggung jawab pribadi Direksi dan Dewan Komisaris berdasarkan Pasal 69 ayat (3), Pasal 97, dan Pasal 114 UU PT menuntut bukti adanya sarana pencegahan yang nyata, sehingga dokumentasi pengendalian yang dijalankan merupakan bagian dari pembelaan hukum. Kelima, libatkan pihak yang dikendalikan dalam merancang pengendalian dan sampaikan alasannya, agar pengendalian dipahami sebagai bentuk kepercayaan yang terstruktur, bukan sebagai tanda kecurigaan.


*Artikel ini merupakan bagian dari ‘Learning Module for Lawyers: Corporate Law’ yang disusun oleh Tim Penulis Firma Pragma Integra.

Referensi

[1] Tina Øllgaard Bentzen, ‘Breaking the Vicious Circle of Escalating Control: Connecting Politicians and Public Employees through Stewardship’, Administrative Sciences, 11.3 (2021), p. 63, https://doi.org/10.3390/admsci11030063.

[2] Bentzen, ‘Breaking the Vicious Circle of Escalating Control: Connecting Politicians and Public Employees through Stewardship’.

[3] Bentzen, ‘Breaking the Vicious Circle of Escalating Control: Connecting Politicians and Public Employees through Stewardship’.

[4] Jorge Andrés Muñoz Mendoza and others, ‘Monitoring and Managerial Discretion Effects on Agency Costs: Evidence from an Emerging Economy’, BAR – Brazilian Administration Review, 18.1 (2021), e190112, https://doi.org/10.1590/1807-7692bar2021190112.

[5] Oliveira, Machado, and Bruni, ‘Accounting Failures and Earnings Management: The Case of CVC S.A.’.

[6] George-Levi Gayle, Chen Li, and Robert A. Miller, ‘Was Sarbanes–Oxley Costly? Evidence from Optimal Contracting on CEO Compensation’, Journal of Accounting Research, 60.4 (2022), pp. 1189–234, https://doi.org/10.1111/1475-679x.12436.

[7] Muñoz Mendoza and others, ‘Monitoring and Managerial Discretion Effects on Agency Costs: Evidence from an Emerging Economy’.

[8] Bentzen, ‘Breaking the Vicious Circle of Escalating Control: Connecting Politicians and Public Employees through Stewardship’.

[9] Bentzen, ‘Breaking the Vicious Circle of Escalating Control: Connecting Politicians and Public Employees through Stewardship’.

[10] Miguel Pina e Cunha and others, ‘Stewardship as process: A paradox perspective’, European Management Journal, 39.2 (2021), pp. 247–59, https://doi.org/10.1016/j.emj.2020.09.006.

[11] Cunha and others, ‘Stewardship as process: A paradox perspective’.

[12] Cunha and others, ‘Stewardship as process: A paradox perspective’.

[13] Christopher P. Reinders Folmer, ‘Crowding-Out Effects of Laws, Policies and Incentives on Compliant Behaviour’, in The Cambridge Handbook of Compliance (Cambridge: Cambridge University Press, 2021), pp. 326–40, https://doi.org/10.1017/9781108759458.023.

[14] Reinders Folmer, ‘Crowding-Out Effects of Laws, Policies and Incentives on Compliant Behaviour’.

[15] Reinders Folmer, ‘Crowding-Out Effects of Laws, Policies and Incentives on Compliant Behaviour’.

[16] Reinders Folmer, ‘Crowding-Out Effects of Laws, Policies and Incentives on Compliant Behaviour’.

[17] Reinders Folmer, ‘Crowding-Out Effects of Laws, Policies and Incentives on Compliant Behaviour’.

[18] Bentzen, ‘Breaking the Vicious Circle of Escalating Control: Connecting Politicians and Public Employees through Stewardship’.

[19] Bentzen, ‘Breaking the Vicious Circle of Escalating Control: Connecting Politicians and Public Employees through Stewardship’.

[20] Bentzen, ‘Breaking the Vicious Circle of Escalating Control: Connecting Politicians and Public Employees through Stewardship’.

[21] Gayle, Li, and Miller, ‘Was Sarbanes–Oxley Costly? Evidence from Optimal Contracting on CEO Compensation’; Reinders Folmer, ‘Crowding-Out Effects of Laws, Policies and Incentives on Compliant Behaviour’.

[22] Weili Ge and others, ‘Internal Control over Financial Reporting and Resource Extraction: Evidence from China’, Contemporary Accounting Research, 38.2 (2021), pp. 1274–309, https://doi.org/10.1111/1911-3846.12653.

[23] Ge and others, ‘Internal Control over Financial Reporting and Resource Extraction: Evidence from China’.

[24] Ge and others, ‘Internal Control over Financial Reporting and Resource Extraction: Evidence from China’.

[25] Hanindita, Julaeha, and Soewito, ‘Strengthening Anti-Bribery Governance through Integration of GCG with SNI ISO 37001: 2016 ABMS’.

[26] Ge and others, ‘Internal Control over Financial Reporting and Resource Extraction: Evidence from China’.

[27] Ge and others, ‘Internal Control over Financial Reporting and Resource Extraction: Evidence from China’.

[28] Gottschalk and Hamerton, ‘Categories of White-Collar Offenders Based on the Theory of Convenience’.

[29] Tanner and Mansell, ‘Escalating Deception: A Control-Theoretic Analysis of the Volkswagen Emissions Scandal’.

[30] Bentzen, ‘Breaking the Vicious Circle of Escalating Control: Connecting Politicians and Public Employees through Stewardship’.

[31] Cunha and others, ‘Stewardship as process: A paradox perspective’.

[32] Ge and others, ‘Internal Control over Financial Reporting and Resource Extraction: Evidence from China’.

[33] Reinders Folmer, ‘Crowding-Out Effects of Laws, Policies and Incentives on Compliant Behaviour’.

[34] Bentzen, ‘Breaking the Vicious Circle of Escalating Control: Connecting Politicians and Public Employees through Stewardship’.

Tell Your Friends
Avatar
Pragma Integra is a law firm that combines deep expertise in taxation, corporate and business law, and business development.

Need legal or tax advice?

Discuss your matter with our lawyers

Facing a tax dispute, a corporate transaction or a business problem? Tell us about it and our team will get back to you.

Let’s Talk on WhatsAppContact Form

Integrated Legal & Business Solutions

Have Tax and Business Problems? Let's Solve Them Together

From complex tax disputes to critical corporate decisions, Pragma Integra is here to guide you with trusted expertise and strategic solutions.