
Ilustrasi. [Source: Unsplash]
Bagian dari Learning Module for Lawyers › Corporate Law › Modul 2 › Bab 12 Tax Governance dan Kepatuhan Pajak Korporasi
Pragmaintegra.com – Setelah filosofi dan tata kelola, sub-bab ini memetakan kerangka kepatuhan pajak yang harus dihadapi korporasi di Indonesia. Kerangka itu terdiri atas tiga lapis. Lapis pertama adalah hukum positif, terutama UU KUP sebagaimana diubah melalui UU HPP dan UU Nomor 6 Tahun 2023, beserta peraturan pelaksananya. Lapis kedua adalah infrastruktur administrasi, yang sejak 1 Januari 2025 bertumpu pada sistem inti administrasi perpajakan yang dikenal sebagai Coretax. Lapis ketiga adalah pendekatan otoritas pajak dalam mengawasi kepatuhan, yang bergerak dari pemeriksaan ex post menuju manajemen risiko kepatuhan dan, secara bertahap, kepatuhan kooperatif. Sub-bab ini tidak mengulang rincian teknis setiap kewajiban, tetapi menunjukkan bagaimana ketiga lapis itu membentuk lingkungan kepatuhan yang harus dikelola melalui tata kelola pajak yang dibahas pada sub-bab sebelumnya.
Landasan Filosofis: Kepastian sebagai Hak Wajib Pajak
Asas kepastian, yang dirumuskan Adam Smith sebagai salah satu asas pemungutan pajak, menuntut bahwa jumlah, waktu, dan cara pembayaran pajak harus jelas bagi wajib pajak. Dalam pandangan modul ini, asas ini memperoleh makna baru dalam sistem self-assessment: karena wajib pajak menghitung sendiri kewajibannya, ketidakjelasan aturan secara langsung dipindahkan menjadi risiko wajib pajak. Penelitian tentang model kepatuhan pajak korporasi berargumen bahwa risiko pajak yang bersumber dari regulasi dan kebijakan otoritas pajak membuat penekanan semata pada kekuasaan menjadi kurang relevan, dan bahwa otoritas pajak semestinya tidak membiarkan wajib pajak berjuang sendiri di ‘hutan pajak’, melainkan menurunkan risiko melalui layanan, kepastian, program kepatuhan kooperatif, dan teknologi.[1]
Pandangan ini menggeser cara memandang kerangka kepatuhan. Kerangka kepatuhan bukan hanya daftar kewajiban wajib pajak, melainkan juga daftar kewajiban negara untuk menyediakan aturan yang jelas, sistem yang andal, dan prosedur yang adil. Kajian tentang tax morale korporasi di negara berkembang menunjukkan bahwa ketidakjelasan aturan memperbesar diskresi otoritas, dan bahwa diskresi yang dipersepsikan sewenang-wenang menggerus kesediaan membayar pajak.[2] Dalam pandangan modul ini, keseimbangan antara kewajiban wajib pajak dan kewajiban negara itulah yang menentukan apakah kerangka kepatuhan menghasilkan kepatuhan sukarela atau sekadar kepatuhan yang dipaksakan.
Landasan Teoretis
a. Manajemen risiko kepatuhan. Administrasi pajak modern di banyak negara beralih dari pemeriksaan acak atau merata menuju manajemen risiko kepatuhan (compliance risk management). Kajian tentang transformasi digital administrasi pajak Indonesia mencatat bahwa Direktorat Jenderal Pajak menerapkan kerangka manajemen risiko perusahaan dengan pendekatan ISO 31000:2018 untuk manajemen risiko kepatuhan, dan mendefinisikan risiko kepatuhan wajib pajak sebagai segala kemungkinan atau ketidakpastian yang dapat berdampak pada sasaran utama otoritas pajak, yaitu penerimaan yang optimal.[3] Kajian yang sama menguraikan manajemen risiko kepatuhan sebagai proses terstruktur untuk mengidentifikasi, menilai, memeringkat, dan menangani risiko kepatuhan wajib pajak secara sistematis.[4] Dalam pandangan modul ini, pendekatan ini adalah wujud administratif dari regulasi responsif: sumber daya pemeriksaan yang terbatas diarahkan kepada wajib pajak berisiko tinggi, sementara wajib pajak berisiko rendah diperlakukan melalui layanan dan imbauan.
b. Kepatuhan kooperatif. Teori kedua adalah kepatuhan kooperatif. Penelitian atas proyek percontohan horizontal monitoring di Austria menguraikan bahwa konsep ini bermula dari konsep enhanced relationship yang diperkenalkan OECD pada 2008, kemudian diperbarui oleh Forum on Tax Administration OECD pada 2013 menjadi kerangka co-operative compliance, yang menggambarkan hubungan berkelanjutan berbasis kepercayaan sebagai pengganti pendekatan konfrontatif pemeriksaan ex post.[5] Dalam program ini korporasi wajib memiliki kerangka pengendalian pajak yang maju dan bersikap sepenuhnya transparan atas transaksi, catatan keuangan, dan isu pajak lainnya, sementara otoritas pajak diharapkan berperilaku dapat diprediksi dan memberikan kepastian hukum tepat waktu; OECD merumuskannya sebagai ‘transparansi sebagai imbalan atas kepastian’.[6] Penelitian yang sama mencatat bahwa laporan OECD 2013 menyebut 24 negara telah menerapkan kepatuhan kooperatif dan bahwa di kebanyakan negara kerangka pengendalian pajak yang mapan kini menjadi syarat untuk mengikuti program.[7]
Dari perspektif prinsipal-agen, penelitian itu berpendapat bahwa tujuan utama kepatuhan kooperatif adalah mengurangi konflik keagenan dan asimetri informasi antara otoritas pajak dan manajemen perusahaan. Dalam rezim pemeriksaan konvensional, klarifikasi atas isu pajak yang sulit dapat memakan waktu bertahun-tahun dan menimbulkan beban keuangan bagi perusahaan, sedangkan dalam kepatuhan kooperatif kedua pihak diharapkan transparan sehingga kepastian dicapai lebih awal dan otoritas dapat mengalokasikan ulang sumber dayanya kepada wajib pajak berisiko tinggi.[8]
c. Prepopulasi dan biaya moral ketidakjujuran. Teori ketiga datang dari psikologi ekonomi tentang dampak digitalisasi. Eksperimen terkontrol dengan 213 partisipan dalam simulasi pelaporan pajak penghasilan menemukan bahwa formulir yang diisi sebelumnya (prefilled) secara benar meningkatkan kepatuhan secara signifikan dibandingkan formulir kosong.[9] Namun, efeknya asimetris: apabila nilai yang diisi sebelumnya lebih rendah daripada penghasilan sebenarnya, kepatuhan turun ke tingkat formulir kosong, dan selisih kecil cenderung tidak dikoreksi; sebaliknya, apabila nilai yang diisi lebih tinggi, partisipan hampir selalu mengoreksinya ke bawah.[10] Penelitian itu menafsirkan bahwa pengisian sebelumnya mengubah biaya moral ketidakjujuran, karena kesalahan dalam data yang disediakan dipersepsikan sebagai ‘kesalahan orang lain’, dan bahwa efek positifnya terutama terlihat pada individu dengan tax morale tinggi.[11] Dalam pandangan modul ini, temuan dari eksperimen atas individu ini tidak dapat langsung diterapkan pada korporasi, tetapi relevan untuk memahami risiko ketika sistem administrasi berbasis data pihak ketiga mulai menyajikan data yang diisi sebelumnya kepada wajib pajak badan.
Baca juga: Kepatuhan Regulasi ESG bagi Pengacara Korporasi: Dari Pengungkapan Wajib hingga Verifikasi
Konsep: Lapisan Kewajiban dalam Kerangka Kepatuhan Indonesia
a. Kewajiban formal dan material. Kerangka kepatuhan pajak Indonesia dapat dibagi menjadi kewajiban formal dan kewajiban material. Kewajiban formal meliputi pendaftaran untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak dan pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak, penyelenggaraan pembukuan berdasarkan Pasal 28 UU KUP, penyimpanan dokumen selama jangka waktu yang ditentukan, pembuatan faktur pajak dan bukti potong, serta penyampaian Surat Pemberitahuan Masa dan Tahunan berdasarkan Pasal 3 UU KUP. Kewajiban material meliputi penghitungan, pemotongan, pemungutan, dan penyetoran pajak yang benar. Dalam pandangan modul ini, pembedaan ini penting karena sebagian besar sengketa korporasi berasal dari kewajiban material, sedangkan sebagian besar sanksi administratif yang paling mudah dihindari berasal dari kewajiban formal, seperti keterlambatan pelaporan dan penyetoran.
b. Perubahan melalui UU HPP. UU HPP mengubah sejumlah unsur kerangka kepatuhan, antara lain integrasi Nomor Induk Kependudukan sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak bagi orang pribadi, penyesuaian sanksi administratif, penguatan bantuan penagihan pajak antarnegara, program pengungkapan sukarela pada 2022, serta pengaturan anti-penghindaran dalam penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Kajian tentang transformasi digital administrasi pajak mencatat bahwa pada 2022 Direktorat Jenderal Pajak melaksanakan UU HPP, program pengungkapan sukarela, dan pengembangan sistem inti administrasi perpajakan secara bersamaan.[12] Bagi korporasi, perubahan sanksi pasca-UU HPP relevan terutama dalam perhitungan risiko sengketa, yang dibahas pada sub-bab keenam.
c. Coretax sebagai infrastruktur kepatuhan. Sistem inti administrasi perpajakan merupakan bagian dari Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2018. Kajian tentang transformasi digital administrasi pajak menguraikan bahwa peta jalan pengembangannya dimulai pada 2021, dengan penerapan yang semula ditargetkan pada Oktober 2023 dan pascapenerapan pada 2024, serta mencatat bahwa sistem ini tidak dapat berdiri sendiri dan memerlukan interoperabilitas dengan sistem informasi lembaga lain.[13] Dasar hukum operasionalnya adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan, yang diundangkan pada 18 Oktober 2024, berlaku sejak 1 Januari 2025, dan mencabut 42 peraturan sebelumnya. Coretax mengintegrasikan proses inti administrasi, yaitu pendaftaran, pelaporan Surat Pemberitahuan, pembayaran, pemeriksaan, dan penagihan, dalam satu sistem.
d. Manajemen risiko kepatuhan di Direktorat Jenderal Pajak. Kajian tentang transformasi digital administrasi pajak mencatat bahwa pengembangan manajemen risiko kepatuhan oleh Direktorat Jenderal Pajak dimulai pada 2004, diikuti pengawasan berbasis risiko oleh account representative sejak 2005, lalu pada 2019 diterapkan fungsi ekstensifikasi, fungsi pemeriksaan dan pengawasan untuk memprioritaskan wajib pajak yang akan diawasi atau diperiksa, serta fungsi penagihan; pada 2021 dikembangkan fungsi edukasi dan fungsi pelayanan yang memberikan notifikasi dengan bahasa berbeda sesuai profil risiko wajib pajak.[14] Pengembangan ini diatur melalui surat edaran Direktur Jenderal Pajak, antara lain SE-24/PJ/2019 dan SE-39/PJ/2021. Kajian yang sama mencatat bahwa pemilihan kasus pemeriksaan dipusatkan pada hasil analisis untuk memilih kasus berisiko tertinggi, dengan teknik pencocokan data, analitik prediktif, dan pembelajaran mesin, serta bahwa pencocokan data faktur elektronik telah mampu mendeteksi kemungkinan faktur fiktif.[15]
e. Kepatuhan kooperatif di Indonesia. Indonesia belum memiliki program kepatuhan kooperatif yang diatur secara formal dalam undang-undang atau peraturan menteri. Langkah pertama berupa uji coba dimulai pada 13 Juli 2026 bersama PT Pertamina (Persero), dengan komponen penilaian mandiri kerangka pengendalian pajak, pembahasan kesepakatan kepatuhan, integrasi data, dan evaluasi bersama, serta rencana perluasan kepada badan usaha milik negara lain sebelum diperluas kepada wajib pajak badan non-BUMN. Penelitian di Austria memberi gambaran tentang apa yang dapat diharapkan. Perusahaan peserta melaporkan peningkatan kepastian pajak yang jauh lebih besar dibandingkan kelompok pembanding, yang berasosiasi dengan kenaikan risiko pajak dan biaya kepatuhan yang lebih kecil; perusahaan peserta lebih banyak mengandalkan kesepakatan informal di muka dan melaporkan hubungan yang jauh lebih baik dengan otoritas pajak.[16] Namun, mutu manajemen risiko pajak perusahaan peserta sudah lebih tinggi sejak sebelum masuk program dan tidak membaik lebih cepat daripada kelompok pembanding, sehingga program cenderung menarik perusahaan yang memang sudah patuh.[17] Penelitian itu juga mengakui keterbatasan berupa sampel kecil, yaitu 9 dari 13 perusahaan peserta dan 31 perusahaan pembanding, bias seleksi, dan desain potong lintang yang tidak memungkinkan kesimpulan kausal.[18]
f. Rezim keterbukaan informasi. Lapisan terakhir kerangka kepatuhan adalah akses otoritas pajak terhadap informasi. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan memberi Direktorat Jenderal Pajak akses terhadap informasi keuangan dari lembaga jasa keuangan dan menjadi dasar keikutsertaan Indonesia dalam pertukaran informasi keuangan secara otomatis. Di bidang harga transfer, kewajiban dokumentasi berupa dokumen induk, dokumen lokal, dan laporan per negara memberi otoritas gambaran tentang struktur grup multinasional. Dalam pandangan modul ini, gabungan antara data pihak ketiga, pertukaran informasi internasional, dan Coretax berarti bahwa asimetri informasi yang selama ini menguntungkan wajib pajak semakin menyempit. Kerangka kepatuhan bergeser dari ‘apa yang dilaporkan wajib pajak’ menuju ‘apa yang sudah diketahui otoritas’, sehingga strategi yang bertumpu pada ketidaktahuan otoritas semakin berisiko.
g. Kepatuhan sebagai proses responsif. Kerangka di atas dapat dibaca melalui lensa teori regulasi responsif yang dibahas pada Bab 1. Literatur regulasi responsif menekankan bahwa kepatuhan yang gagal dalam regulasi bisnis sering bukan akibat niat buruk atau kalkulasi untuk curang, melainkan akibat kurangnya kompetensi untuk patuh, dan bahwa regulasi yang responsif menuntut perbaikan berkelanjutan, bukan sekadar pemenuhan standar minimum.[19] Dalam pandangan modul ini, bagian terbesar dari kerangka kepatuhan pajak, mulai dari edukasi, imbauan berbasis profil risiko, sampai kepatuhan kooperatif, sesungguhnya merupakan upaya membangun kompetensi kepatuhan, sedangkan pemeriksaan dan penyidikan adalah puncak piramida yang semestinya hanya disentuh oleh sebagian kecil wajib pajak.
Praktik: Mengelola Kepatuhan dalam Kerangka Baru
a. Pemetaan kewajiban pajak. Langkah praktis pertama bagi korporasi adalah pemetaan kewajiban pajak, sejalan dengan pemetaan kewajiban kepatuhan yang dibahas pada Bab 3. Pemetaan ini mencakup seluruh jenis pajak yang relevan, baik sebagai wajib pajak maupun sebagai pemotong atau pemungut, tenggat setiap kewajiban, pihak yang bertanggung jawab, dan pengendalian yang diterapkan. Dalam pandangan modul ini, pemetaan yang baik juga mencakup kewajiban pajak daerah dan kewajiban pajak di negara lain tempat grup beroperasi, karena risiko pajak korporasi tidak berhenti di batas Direktorat Jenderal Pajak.
b. Kesiapan data dalam era Coretax. Coretax menggeser titik berat kepatuhan dari pengisian formulir ke integritas data. Ketika data faktur, bukti potong, dan informasi pihak ketiga tersedia bagi otoritas secara hampir seketika, ketidakselarasan antara data internal perusahaan dan data yang dimiliki otoritas akan segera terlihat dan dapat memicu imbauan atau pemeriksaan. Kajian tentang transformasi digital mencatat bahwa informasi dari pihak ketiga dapat digunakan sebagai sumber verifikasi atas pelaporan dan pembayaran pajak, dan bahwa teknologi informasi diarahkan untuk menekan beban kepatuhan melalui pendekatan compliance by design.[20] Dalam pandangan modul ini, korporasi perlu melakukan rekonsiliasi berkala antara pembukuan, faktur keluaran dan masukan, bukti potong, serta data yang tampil di akun wajib pajak, dan memperlakukan setiap ketidakselarasan sebagai indikator risiko. Eksperimen tentang formulir yang diisi sebelumnya memberi peringatan tambahan: data yang disajikan sistem tidak selalu benar, dan kecenderungan membiarkan kesalahan yang menguntungkan dapat berubah menjadi risiko ketika data itu diuji ulang.[21]
c. Bersiap untuk kepatuhan kooperatif. Bagi korporasi besar, terutama badan usaha milik negara dan perusahaan terbuka, pertanyaan praktisnya adalah apakah dan bagaimana bersiap untuk kepatuhan kooperatif. Penelitian tentang model kepatuhan pajak korporasi menekankan perlunya pengendalian internal yang terdokumentasi dan teruji serta kerangka pengendalian pajak agar risiko pajak berada pada tingkat yang dapat diterima, sehingga kedua pihak dapat mencapai keadaan ‘tanpa kejutan pajak’.[22] Pengalaman Chili yang dicatat dalam penelitian tentang transparansi pajak menunjukkan bahwa perusahaan yang mengikuti perjanjian kepatuhan kooperatif dengan otoritas pajak memiliki tingkat pengungkapan yang lebih tinggi tentang keterlibatan pemangku kepentingan dalam isu pajak.[23] Dalam pandangan modul ini, kesiapan itu meliputi tiga hal: kerangka pengendalian pajak yang dapat diuji pihak luar, kesediaan budaya organisasi untuk mengungkapkan posisi pajak yang tidak pasti sejak awal, dan kapasitas hukum untuk merundingkan kesepakatan kepatuhan yang melindungi kepentingan klien.
d. Kalender kepatuhan dan sanksi administratif. Sebagian besar sanksi administratif yang menimpa korporasi besar sesungguhnya dapat dicegah melalui disiplin tenggat. Pasal 3 ayat (3) UU KUP menetapkan batas penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan badan paling lama empat bulan setelah akhir tahun pajak; Pasal 7 UU KUP mengenakan denda atas keterlambatan penyampaian Surat Pemberitahuan; dan Pasal 9 ayat (2a) UU KUP mengenakan sanksi bunga atas keterlambatan pembayaran berdasarkan tarif bunga acuan. Dalam pandangan modul ini, kalender kepatuhan yang dikelola secara terpusat, dengan penanggung jawab dan cadangan waktu yang memadai, adalah pengendalian paling sederhana dan paling murah. Pengendalian ini juga membangun reputasi wajib pajak yang tertib di mata sistem manajemen risiko kepatuhan, yang dapat memperhitungkan riwayat kepatuhan formal dalam profil risiko wajib pajak.
e. Peran advokat. Advokat memiliki tiga peran dalam kerangka kepatuhan ini. Pertama, menafsirkan perubahan peraturan dan menerjemahkannya menjadi prosedur internal. Kedua, menilai apakah suatu posisi pajak cukup kuat untuk dipertahankan atau lebih baik dibetulkan melalui pembetulan Surat Pemberitahuan atau pengungkapan ketidakbenaran. Ketiga, mendampingi klien dalam hubungan dengan otoritas pajak, termasuk dalam program kepatuhan kooperatif, dengan memastikan bahwa transparansi tidak berubah menjadi penyerahan informasi tanpa batas. Pembahasan tentang kerahasiaan advokat-klien pada Bab 9 relevan di sini: tidak semua dokumen yang disusun dalam rangka nasihat pajak harus diserahkan, dan batas antara transparansi kooperatif dan pelepasan hak perlu dirumuskan dengan cermat.
Analisis Kritis
Tiga catatan kritis perlu diajukan. Pertama, digitalisasi bukan jaminan kepatuhan. Kajian tentang transformasi digital administrasi pajak Indonesia mencatat bahwa proses administrasi yang sepenuhnya digital tidak selalu menghasilkan kepatuhan yang tinggi, bahwa biaya kepatuhan masih tinggi, dan bahwa integrasi data antarinstansi masih menjadi tantangan karena perbedaan sistem, kepentingan, dan platform antarlembaga.[24] Kajian yang sama mengidentifikasi risiko transformasi digital berupa sistem warisan, kompleksitas, keterbatasan sistem, serta keamanan dan privasi data.[25] Dalam pandangan modul ini, transisi ke Coretax menciptakan risiko kepatuhan baru yang bersumber dari sistem itu sendiri, dan korporasi perlu mendokumentasikan kendala sistem agar keterlambatan atau kesalahan akibat gangguan sistem tidak dibebankan sebagai pelanggaran.
Kedua, kepatuhan kooperatif berisiko menciptakan dua kelas wajib pajak. Penelitian di Austria menunjukkan bahwa program cenderung diikuti perusahaan besar yang sudah memiliki manajemen risiko pajak yang baik.[26] Uji coba di Indonesia juga dimulai dari badan usaha milik negara besar. Kajian tax morale di negara berkembang mencatat bahwa pemilik usaha kecil merasa perusahaan besar lebih mudah bernegosiasi dengan petugas pajak dan lebih dihormati, sementara usaha kecil menghadapi perlakuan yang lebih keras.[27] Dalam pandangan modul ini, apabila kepatuhan kooperatif hanya dinikmati korporasi besar, persepsi ketidakadilan dapat menggerus tax morale wajib pajak lain, sehingga desain program perlu disertai jalur kepastian yang dapat diakses wajib pajak menengah.
Ketiga, manajemen risiko kepatuhan yang berorientasi pada penerimaan mengandung ketegangan bawaan. Definisi risiko kepatuhan sebagai segala kemungkinan yang berdampak pada sasaran penerimaan yang optimal[28] menempatkan target penerimaan sebagai ukuran keberhasilan. Dalam pandangan modul ini, orientasi ini dapat mendorong pemilihan kasus pemeriksaan berdasarkan potensi penerimaan daripada tingkat ketidakpatuhan yang sesungguhnya, dan ketegangan inilah yang sering dirasakan wajib pajak dalam bentuk koreksi yang agresif. Kerangka kepatuhan yang sehat memerlukan ukuran keberhasilan yang juga memperhitungkan kepastian hukum dan kualitas hubungan, bukan hanya penerimaan.
Kesimpulan dan Implikasi bagi Praktisi Hukum
Kerangka kepatuhan pajak Indonesia sedang mengalami perubahan besar: UU KUP pasca-UU HPP memperbarui kewajiban dan sanksi, Coretax mengubah administrasi menjadi berbasis data terintegrasi sejak 2025, manajemen risiko kepatuhan mengarahkan pengawasan kepada wajib pajak berisiko tinggi, dan uji coba kepatuhan kooperatif pada 2026 membuka kemungkinan hubungan baru yang berbasis transparansi dan kepastian. Literatur menunjukkan bahwa kepatuhan kooperatif dapat meningkatkan kepastian dan memperbaiki hubungan, tetapi cenderung menarik perusahaan yang sudah patuh; prepopulasi data dapat meningkatkan kepatuhan apabila datanya benar; dan digitalisasi tidak dengan sendirinya menghasilkan kepatuhan. Bagi praktisi hukum, rekomendasinya adalah sebagai berikut. Pertama, bantu klien menyusun peta kewajiban pajak yang lengkap, termasuk pajak daerah dan kewajiban grup lintas negara. Kedua, dorong rekonsiliasi data berkala antara pembukuan dan data di Coretax, serta dokumentasikan setiap kendala sistem. Ketiga, siapkan klien besar untuk kepatuhan kooperatif dengan membangun kerangka pengendalian pajak yang dapat diuji. Keempat, rumuskan batas transparansi dalam hubungan kooperatif agar tidak mengorbankan kerahasiaan advokat-klien dan hak-hak hukum klien. Kelima, pantau peraturan pelaksana yang akan mengatur kepatuhan kooperatif secara formal, karena substansi kesepakatan dan perlindungan bagi wajib pajak akan sangat ditentukan oleh peraturan tersebut.
*Artikel ini merupakan bagian dari ‘Learning Module for Lawyers: Corporate Law’ yang disusun oleh Tim Penulis Firma Pragma Integra.
Referensi
[1] Aulia, Rosdiana, and Inayati, ‘Trust, Power, and Tax Risk into the “Slippery Slope”: A Corporate Tax Compliance Model’.
[2] de la Feria and Tran, ‘(Dis)obeying the law: corporate tax morale in developing countries’.
[3] Kurnia Rahayu and Kusdianto, ‘Challenges of Digital Tax Administration Transformation in Indonesia’.
[4] Kurnia Rahayu and Kusdianto, ‘Challenges of Digital Tax Administration Transformation in Indonesia’.
[5] Eberhartinger and Zieser, ‘The Effects of Cooperative Compliance on Firms’ Tax Risk, Tax Risk Management and Compliance Costs’.
[6] Eberhartinger and Zieser, ‘The Effects of Cooperative Compliance on Firms’ Tax Risk, Tax Risk Management and Compliance Costs’.
[7] Eberhartinger and Zieser, ‘The Effects of Cooperative Compliance on Firms’ Tax Risk, Tax Risk Management and Compliance Costs’.
[8] Eberhartinger and Zieser, ‘The Effects of Cooperative Compliance on Firms’ Tax Risk, Tax Risk Management and Compliance Costs’.
[9] Martin Fochmann, Nadja Müller, and Michael Overesch, ‘Less cheating? The effects of prefilled forms on compliance behavior’, Journal of Economic Psychology, 83 (2021), p. 102365, https://doi.org/10.1016/j.joep.2021.102365.
[10] Fochmann, Müller, and Overesch, ‘Less cheating? The effects of prefilled forms on compliance behavior’.
[11] Fochmann, Müller, and Overesch, ‘Less cheating? The effects of prefilled forms on compliance behavior’.
[12] Kurnia Rahayu and Kusdianto, ‘Challenges of Digital Tax Administration Transformation in Indonesia’.
[13] Kurnia Rahayu and Kusdianto, ‘Challenges of Digital Tax Administration Transformation in Indonesia’.
[14] Kurnia Rahayu and Kusdianto, ‘Challenges of Digital Tax Administration Transformation in Indonesia’.
[15] Kurnia Rahayu and Kusdianto, ‘Challenges of Digital Tax Administration Transformation in Indonesia’.
[16] Eberhartinger and Zieser, ‘The Effects of Cooperative Compliance on Firms’ Tax Risk, Tax Risk Management and Compliance Costs’.
[17] Eberhartinger and Zieser, ‘The Effects of Cooperative Compliance on Firms’ Tax Risk, Tax Risk Management and Compliance Costs’.
[18] Eberhartinger and Zieser, ‘The Effects of Cooperative Compliance on Firms’ Tax Risk, Tax Risk Management and Compliance Costs’.
[19] Braithwaite, ‘Street-Level Meta-Strategies: Evidence on Restorative Justice and Responsive Regulation’.
[20] Kurnia Rahayu and Kusdianto, ‘Challenges of Digital Tax Administration Transformation in Indonesia’.
[21] Fochmann, Müller, and Overesch, ‘Less cheating? The effects of prefilled forms on compliance behavior’.
[22] Aulia, Rosdiana, and Inayati, ‘Trust, Power, and Tax Risk into the “Slippery Slope”: A Corporate Tax Compliance Model’.
[23] Faúndez-Ugalde, Toledo-Zúñiga, and Castro-Rodríguez, ‘Tax Sustainability: Tax Transparency in Latin America and the Chilean Case’.
[24] Kurnia Rahayu and Kusdianto, ‘Challenges of Digital Tax Administration Transformation in Indonesia’.
[25] Kurnia Rahayu and Kusdianto, ‘Challenges of Digital Tax Administration Transformation in Indonesia’.
[26] Eberhartinger and Zieser, ‘The Effects of Cooperative Compliance on Firms’ Tax Risk, Tax Risk Management and Compliance Costs’.
[27] de la Feria and Tran, ‘(Dis)obeying the law: corporate tax morale in developing countries’.
[28] Kurnia Rahayu and Kusdianto, ‘Challenges of Digital Tax Administration Transformation in Indonesia’.
← Artikel sebelumnya
Pajak sebagai Isu Tata Kelola KorporasiArtikel berikutnya →
Kebijakan Pajak Korporasi dan Selera Risiko PajakTell Your Friends
Need legal or tax advice?
Discuss your matter with our lawyers
Facing a tax dispute, a corporate transaction or a business problem? Tell us about it and our team will get back to you.
