
Ilustrasi. [Source: Unsplash]
Bagian dari Learning Module for Lawyers › Corporate Law › Modul 2 › Bab 12 Tax Governance dan Kepatuhan Pajak Korporasi
Pragmaintegra.com – Setiap korporasi memiliki kebijakan pajak, entah tertulis atau tidak. Kebijakan itu tercermin dalam keputusan sehari-hari: apakah perseroan mengambil posisi agresif atas biaya yang dapat dikurangkan, bagaimana grup menata pembiayaan intra-grup, apakah perseroan memanfaatkan entitas di yurisdiksi bertarif rendah, dan seberapa jauh perseroan bersedia berselisih dengan otoritas pajak. Sub-bab ini membahas bagaimana kebijakan pajak dan selera risiko pajak dirumuskan secara sadar, dengan bertumpu pada pembedaan antara perencanaan pajak, penghindaran pajak, dan penggelapan pajak; aturan anti-penghindaran umum dan khusus dalam hukum Indonesia; serta perubahan lanskap akibat pajak minimum global.
Landasan Filosofis: Kebebasan Menata Urusan dan Batasnya
Hukum pajak modern bertumpu pada dua prinsip yang saling tarik. Prinsip pertama adalah kebebasan wajib pajak untuk menata urusannya dengan cara yang paling efisien secara pajak, sepanjang tidak melanggar hukum. Kajian atas kebijakan anti-penghindaran di Indonesia mencatat bahwa prinsip umum, baik dahulu maupun sekarang, adalah bahwa wajib pajak bebas menata urusannya dengan cara yang paling efisien secara pajak, dan bahwa aturan anti-penghindaran umum tidak dimaksudkan untuk transaksi komersial yang sah, melainkan untuk mencegah penghindaran yang abusif.[1] Kajian tentang aturan anti-penghindaran umum di Amerika Serikat dan yurisdiksi lain juga menegaskan bahwa perusahaan dapat secara sah menggunakan perencanaan pajak untuk mengurangi kewajibannya, meningkatkan profitabilitas, atau menambah nilai bagi pemegang saham, dan bahwa aturan anti-penghindaran tidak boleh membatasi pilihan perusahaan antara pembiayaan utang dan ekuitas berdasarkan perbedaan perlakuan pajaknya.[2]
Prinsip kedua adalah bahwa hukum harus ditafsirkan dan diterapkan sesuai dengan maksud dan tujuannya, sehingga bentuk hukum yang dipilih semata-mata untuk mengakali maksud pembentuk undang-undang tidak boleh menang atas substansi ekonomi. Sebagaimana dibahas pada sub-bab pertama, literatur tanggung jawab pajak korporasi menuntut kepatuhan pada ‘semangat’ hukum, bukan hanya ‘huruf’-nya.[3] Dalam pandangan modul ini, kedua prinsip itu tidak saling meniadakan. Kebebasan menata urusan adalah aturan umumnya; doktrin substansi dan aturan anti-penghindaran adalah pengecualian yang harus ditafsirkan secara sempit dan dibuktikan oleh pihak yang mendalilkannya. Ketegangan di antara keduanya adalah ruang tempat kebijakan pajak korporasi dirumuskan.
Landasan Teoretis
a. Spektrum perencanaan, penghindaran, dan penggelapan. Teori pertama adalah spektrum perilaku pajak. Kajian sistematis tanggung jawab pajak korporasi membedakan penggelapan pajak, yang melibatkan tindakan ilegal, penipuan, dan kecurangan, dari penghindaran pajak yang berada dalam batas hukum, dan menempatkan penghindaran pada suatu rentang, dari pengurangan pajak yang didorong negara untuk tujuan sosial sampai penghindaran agresif yang bertumpu pada tafsir harfiah, posisi pajak yang tidak pasti, teknikalitas, atau ketidakselarasan antar-sistem pajak.[4] Kajian yang sama mengidentifikasi teknik yang umum digunakan, yaitu harga transfer, reorganisasi perusahaan melalui penggabungan, pengambilalihan, atau pemisahan, penggunaan surga pajak, pemanfaatan celah hukum, struktur modal dan utang intra-grup, penempatan aset tidak berwujud di yurisdiksi bertarif rendah, serta penyimpanan kas di anak perusahaan luar negeri.[5] Penelitian di Inggris menambahkan kategori ketiga di antara keduanya, yaitu penghindaran abusif yang melibatkan penyajian fakta secara keliru dengan sengaja.[6]
b. Teori aturan anti-penghindaran umum. Teori kedua menyangkut instrumen hukum untuk menarik garis batas. Kajian tentang aturan anti-penghindaran umum mendefinisikannya sebagai aturan umum dengan rumusan luas yang melarang penggunaan transaksi yang tujuan utamanya menyalahgunakan ketentuan undang-undang, dengan menolak manfaat pajak dari transaksi pura-pura atau transaksi tanpa substansi ekonomi, serta mencegah wajib pajak mengutamakan bentuk di atas fungsi dengan memanfaatkan kelemahan teks.[7] Kajian itu mengidentifikasi empat keunggulan: kemampuan menjangkau transaksi baru yang tidak terantisipasi ketika aturan khusus lemah atau tidak ada; kemampuan mengakhiri ‘permainan kucing dan tikus’ antara wajib pajak dan otoritas; kemampuan menjaga tax morale masyarakat, karena penghindaran yang berkelanjutan oleh korporasi kaya dapat menggerus kesediaan warga membayar pajak; dan kemampuan mempersempit kesenjangan keadilan antara wajib pajak yang canggih dan yang tidak.[8]
Kajian yang sama juga mengakui keterbatasannya. Aturan anti-penghindaran umum diterapkan setelah transaksi terjadi sehingga menimbulkan ketidakpastian atas imbal hasil setelah pajak; aturan yang diterapkan secara sewenang-wenang dapat menjadi ‘penghapus legislatif’ yang menulis ulang hukum pajak dengan setiap tafsir baru; dan aturan ini rentan diterapkan secara selektif.[9] Namun, kajian itu berpendapat bahwa kekhawatiran tersebut dapat dibesar-besarkan, karena aturan semacam ini memuat kriteria spesifik, karena penerapannya membentuk pola yang semakin jelas, dan karena sebagian ketidakpastian justru dapat mendorong kepatuhan sukarela, mengingat aturan yang terlalu jelas dapat menjadi peta jalan bagi penghindar pajak.[10] Kajian itu juga mencatat bahwa di negara-negara civil law doktrin penyalahgunaan hak, seperti abus de droit di Prancis dan ketentuan perpajakan Jerman yang mewajibkan pengenaan pajak berdasarkan substansi ekonomi, telah berhasil diterapkan pada perkara pajak.[11]
c. Teori pajak minimum global. Teori ketiga menyangkut perubahan struktural dalam persaingan pajak internasional. Kajian ekonomi tentang pajak minimum global menjelaskan bahwa kesepakatan Inclusive Framework OECD menetapkan aturan Global Anti-Base Erosion (GloBE) agar grup multinasional dengan pendapatan konsolidasi di atas 750 juta euro membayar tarif efektif minimum 15 persen atas laba lebih per yurisdiksi, dengan pajak tambahan (top-up tax) yang dipungut apabila tarif efektif di suatu yurisdiksi di bawah ambang itu; tujuannya membatasi persaingan pajak dan pengalihan laba melalui lantai tarif yang seragam.[12] Kajian itu menunjukkan bahwa aturan ini meredam manipulasi harga transfer, tetapi pengecualian berbasis substansi, yang mengurangi dasar pengenaan pajak tambahan berdasarkan biaya gaji dan aset berwujud, bekerja seperti subsidi produksi yang lebih menguntungkan industri padat modal; akibatnya, tidak semua aktivitas multinasional akan dikenai tarif efektif 15 persen, sementara entitas cangkang di surga pajak paling dirugikan karena tidak memperoleh pengurangan berbasis substansi.[13]
Baca juga: Kepatuhan Regulasi ESG bagi Pengacara Korporasi: Dari Pengungkapan Wajib hingga Verifikasi
Konsep: Batas Hukum Penghindaran dalam Hukum Indonesia
a. Aturan anti-penghindaran khusus. Hukum Indonesia terutama mengandalkan aturan anti-penghindaran khusus. Pasal 18 Undang-Undang Pajak Penghasilan memberi kewenangan kepada Menteri Keuangan untuk menetapkan perbandingan utang dan modal, kepada Menteri Keuangan untuk menetapkan saat diperolehnya dividen dari badan usaha di luar negeri yang dikendalikan, dan kepada Direktur Jenderal Pajak untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan berdasarkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dalam transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa. Pasal 18 ayat (3c) memberi kewenangan untuk menetapkan penjualan atau pengalihan saham perusahaan antara atau perusahaan cangkang di negara yang memberikan perlindungan pajak sebagai penjualan atau pengalihan saham badan di Indonesia. Kajian tentang kebijakan anti-penghindaran mencatat bahwa aturan khusus semacam ini dipandang melemah seiring waktu apabila tidak diperbarui.[14]
b. Aturan anti-penghindaran umum dalam UU HPP dan PP 55/2022. Kajian atas kebijakan anti-penghindaran umum di Indonesia, yang didasarkan pada wawancara dengan analis Direktorat Jenderal Pajak, analis Badan Kebijakan Fiskal, pemeriksa, penelaah keberatan, hakim Pengadilan Pajak, konsultan, dan akademisi pada Maret hingga Mei 2024, mencatat bahwa prinsip anti-penghindaran umum telah memperoleh landasan dalam penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Pajak Penghasilan sebagaimana diubah melalui UU HPP, yang memberi pemerintah kewenangan mencegah upaya mengurangi, menghindari, atau menunda pembayaran pajak yang bertentangan dengan maksud dan tujuan ketentuan perpajakan, termasuk melalui transaksi yang bertentangan dengan prinsip substansi mengungguli bentuk.[15] Kajian yang sama mencatat bahwa Pasal 32 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 menegaskan bahwa apabila penghindaran tidak dapat ditangani melalui aturan khusus, Direktorat Jenderal Pajak dapat menentukan kembali besarnya utang pajak berdasarkan prinsip substansi mengungguli bentuk, sehingga aturan umum berfungsi sebagai upaya terakhir.[16]
Kajian itu menemukan bahwa semua informan sepakat Indonesia belum memiliki aturan anti-penghindaran umum yang berbentuk ketentuan undang-undang tersendiri, karena klausulnya hanya terdapat dalam penjelasan; meskipun demikian, analis kebijakan berpendapat ketentuan itu tetap dapat ditegakkan karena penjelasan merupakan bagian tak terpisahkan dari undang-undang.[17] Dari tiga syarat yang lazim dalam aturan anti-penghindaran umum, yaitu adanya manfaat pajak, tujuan utama atau salah satu tujuan utama transaksi adalah memperoleh manfaat itu, dan penyalahgunaan maksud ketentuan, ketentuan Indonesia dinilai memenuhi syarat pertama dan ketiga, tetapi tidak secara tegas memuat syarat kedua, sehingga kajian itu merekomendasikan pedoman pelaksanaan yang mendefinisikan transaksi, termasuk rangkaian transaksi, manfaat pajak yang terukur, dan uji tujuan.[18]
c. Substansi mengungguli bentuk di pengadilan. Penerapan prinsip substansi mengungguli bentuk di pengadilan tidak sederhana. Kajian yang sama mencatat keterangan Kementerian Keuangan bahwa Direktorat Jenderal Pajak sering kalah di Pengadilan Pajak dalam sengketa yang bertumpu pada prinsip substansi mengungguli bentuk, karena hakim cenderung mengutamakan struktur hukum formal dan ketentuan yang tegas; dalam perkara pemanfaatan entitas bertujuan khusus di Belanda oleh dua perusahaan Indonesia, koreksi berdasarkan prinsip substansi untuk menentukan pemilik manfaat akhirnya dibatalkan oleh Mahkamah Agung.[19] Kajian itu juga mencatat keterangan pemeriksa bahwa koreksi memerlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti dan bahwa pembuktian substansi dalam praktik sulit dilakukan karena asimetri informasi.[20]
d. Penggelapan pajak sebagai batas pidana. Di ujung spektrum, penggelapan pajak diancam pidana. Pasal 39 UU KUP mengancam pidana terhadap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja seperti menyampaikan Surat Pemberitahuan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, menyembunyikan pembukuan, atau tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. Pasal 39A UU KUP mengancam pidana atas penerbitan atau penggunaan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya. Dalam pandangan modul ini, batas antara penghindaran dan penggelapan terletak pada kejujuran atas fakta: penghindaran memanfaatkan fakta yang benar dengan tafsir hukum yang dapat diperdebatkan, sedangkan penggelapan menyembunyikan atau memalsukan fakta. Struktur yang secara hukum sah dapat berubah menjadi penggelapan ketika dokumen disusun untuk menggambarkan substansi yang tidak ada.
e. Pajak minimum global di Indonesia. Indonesia menerapkan pajak minimum global melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136 Tahun 2024 tentang Pengenaan Pajak Minimum Global Berdasarkan Kesepakatan Internasional. Peraturan ini menerapkan pajak tambahan minimum domestik dan Income Inclusion Rule mulai 2025 serta Undertaxed Profits Rule mulai 2026, dengan kewajiban pelaporan melalui Surat Pemberitahuan khusus; pembayaran pajak tambahan untuk tahun pajak 2025 dijadwalkan paling lambat 31 Desember 2026, sedangkan penyampaian GloBE Information Return dijadwalkan mulai 2027. Kajian tentang treaty shopping dan pajak minimum global menjelaskan urutan pemungutannya: yurisdiksi tempat laba yang dikenai pajak rendah dapat memungut sendiri melalui pajak tambahan minimum domestik yang memenuhi syarat; sisa pajak tambahan dipungut negara induk akhir melalui Income Inclusion Rule, atau negara induk antara apabila negara induk akhir tidak menerapkannya; dan Undertaxed Profits Rule berfungsi sebagai pengaman terakhir.[21] Kajian itu mencatat bahwa apabila negara berkembang memberikan insentif yang menurunkan tarif efektif di bawah 15 persen tanpa pajak tambahan minimum domestik, negara lain, yang sering kali merupakan negara perantara dalam rute treaty shopping, berada pada posisi untuk memungut pajak tambahan tersebut, sehingga efek insentif dinihilkan dan penerimaannya berpindah ke negara lain.[22]
f. Tanggung jawab atas fasilitasi oleh pihak lain. Batas hukum penghindaran juga menyangkut perilaku pihak lain yang bertindak untuk korporasi. Bab 2 membahas model ‘kegagalan mencegah’ dalam Criminal Finances Act 2017 Inggris, yang memidana korporasi yang gagal mencegah orang yang terkait dengannya memfasilitasi penggelapan pajak, dengan pembelaan berupa prosedur pencegahan yang wajar. Hukum Indonesia belum mengenal delik serupa secara khusus, tetapi Pasal 43 UU KUP memberlakukan ancaman pidana perpajakan kepada pihak yang menyuruh melakukan, turut serta, menganjurkan, atau membantu, sedangkan Pasal 48 huruf d KUHP baru, sebagaimana dibahas pada Bab 2, menjadikan tidak diambilnya langkah pencegahan yang diperlukan sebagai salah satu dasar pertanggungjawaban pidana korporasi. Dalam pandangan modul ini, kebijakan pajak korporasi karena itu harus menjangkau perilaku agen, distributor, dan konsultan yang menangani urusan pajak perseroan, sejalan dengan pembahasan uji tuntas pihak ketiga pada Bab 8.
Praktik: Merumuskan Kebijakan Pajak dan Selera Risiko Pajak
a. Taksonomi posisi pajak. Langkah pertama dalam merumuskan selera risiko pajak adalah taksonomi posisi pajak. Dalam pandangan modul ini, posisi pajak korporasi dapat dikelompokkan menjadi empat: posisi yang jelas didukung undang-undang dan praktik; posisi yang didukung undang-undang tetapi memerlukan penafsiran yang dapat diperdebatkan; posisi agresif yang bertumpu pada celah atau ketidakselarasan aturan, yang berisiko tinggi diuji dengan aturan anti-penghindaran; dan posisi yang tidak dapat dipertahankan tanpa menyembunyikan atau mengaburkan fakta. Kelompok terakhir berada di luar selera risiko perseroan mana pun karena memasuki wilayah pidana. Pernyataan selera risiko pajak menentukan kelompok mana yang dapat diambil, dengan persetujuan siapa, dan dengan dokumentasi apa.
b. Uji substansi dan uji keterbukaan. Langkah kedua adalah menerapkan dua uji sederhana atas setiap rencana transaksi berdampak pajak signifikan. Uji substansi menanyakan apakah transaksi itu memiliki tujuan komersial yang nyata di luar manfaat pajak, apakah entitas yang terlibat memiliki kegiatan, karyawan, dan pengambilan keputusan yang sungguh-sungguh, dan apakah dokumen mencerminkan kenyataan. Uji keterbukaan menanyakan apakah perseroan bersedia menjelaskan struktur itu secara lengkap kepada otoritas pajak, auditor, investor, dan publik. Kajian tentang aturan anti-penghindaran umum mencatat bahwa tingkat artifisialitas yang diperlukan untuk memperoleh manfaat pajak biasanya merupakan indikasi kuat penghindaran.[23] Dalam pandangan modul ini, struktur yang hanya dapat bertahan selama tidak diketahui adalah struktur yang sudah gagal dalam uji tata kelola.
c. Kesiapan menghadapi pajak minimum global. Langkah ketiga, khusus bagi grup multinasional yang memenuhi ambang pendapatan, adalah menyesuaikan kebijakan insentif dan struktur dengan rezim pajak minimum global. Kajian ekonomi pajak minimum global mencatat bahwa pengecualian berbasis substansi dimaksudkan agar yurisdiksi tetap dapat menawarkan insentif atas imbal hasil rutin dari kegiatan substantif tanpa memicu pajak tambahan.[24] Kajian tentang treaty shopping mengingatkan bahwa insentif yang menurunkan tarif efektif di bawah ambang dapat kehilangan nilainya bagi grup yang terkena aturan GloBE.[25] Dalam pandangan modul ini, bagi korporasi di Indonesia, konsekuensinya adalah bahwa analisis manfaat insentif seperti tax holiday dan fasilitas kawasan ekonomi khusus harus dilakukan pada tingkat grup, dengan memperhitungkan pajak minimum domestik Indonesia, kewajiban data yang besar, dan perkembangan perundingan di tingkat OECD yang masih berlanjut.
d. Katup pengaman: pembetulan dan pengungkapan. Kebijakan pajak yang baik juga mengatur apa yang dilakukan ketika perseroan menyadari bahwa posisi yang telah diambil ternyata keliru. UU KUP menyediakan beberapa katup pengaman: pembetulan Surat Pemberitahuan atas kemauan sendiri berdasarkan Pasal 8 ayat (1), pengungkapan ketidakbenaran perbuatan sebelum penyidikan berdasarkan Pasal 8 ayat (3), dan penghentian penyidikan untuk kepentingan penerimaan negara berdasarkan Pasal 44B. Dalam pandangan modul ini, kebijakan pajak perlu menetapkan prosedur internal ketika kesalahan ditemukan, termasuk siapa yang memutuskan pembetulan, bagaimana menilai apakah kesalahan itu disengaja, dan kapan advokat dilibatkan untuk melindungi kerahasiaan analisis. Prosedur ini sejalan dengan pembahasan respons insiden dan pengungkapan sukarela pada Bab 11: semakin cepat kesalahan dibetulkan, semakin rendah sanksi dan semakin kecil risiko eskalasi ke ranah pidana.
e. Peran Dewan Komisaris dan advokat. Langkah terakhir adalah memastikan bahwa keputusan pajak yang berada di kelompok berisiko tinggi tidak diambil tanpa sepengetahuan organ pengawas. Sebagaimana dibahas pada sub-bab kedua, sikap pimpinan pajak yang berani mengambil risiko cenderung menghasilkan posisi yang agresif.[26] Dalam pandangan modul ini, Dewan Komisaris dan komite audit perlu menerima laporan tentang posisi pajak yang tidak pasti dan nilai eksposurnya, dan advokat perlu menyusun pendapat hukum yang jujur tentang kekuatan dan kelemahan posisi, termasuk risikonya di hadapan Pengadilan Pajak yang tidak terikat preseden. Pendapat hukum yang hanya menyajikan argumen pendukung tanpa menilai risiko tidak membantu organ perseroan menjalankan kewajiban kehati-hatiannya.
Analisis Kritis
Tiga persoalan kritis menonjol. Pertama, aturan anti-penghindaran umum Indonesia berada dalam posisi yang ambigu. Ia ada, tetapi hanya dalam penjelasan undang-undang dan peraturan pemerintah; ia diakui sebagai upaya terakhir, tetapi syarat tujuan utamanya tidak tegas; dan ia bertumpu pada prinsip substansi mengungguli bentuk yang dalam praktik peradilan sering kalah melawan bentuk hukum formal.[27] Kajian tentang kebijakan anti-penghindaran mencatat kekhawatiran bahwa penerapan aturan ini dapat menambah jumlah sengketa pajak di Indonesia.[28] Dalam pandangan modul ini, ketidakpastian semacam ini merugikan kedua pihak: otoritas tidak memiliki instrumen yang kokoh, sementara wajib pajak yang beriktikad baik tidak memperoleh kepastian. Selama pedoman pelaksanaan yang jelas belum ada, kebijakan pajak korporasi sebaiknya mengasumsikan bahwa struktur tanpa substansi berisiko dikoreksi, meskipun belum tentu koreksi itu bertahan di pengadilan.
Kedua, pajak minimum global tidak menghapus persaingan pajak, melainkan mengubah bentuknya. Kajian ekonomi menunjukkan bahwa pengecualian berbasis substansi membuat tarif efektif 15 persen tidak tercapai untuk banyak industri dan bekerja seperti subsidi bagi industri padat modal.[29] Kajian tentang treaty shopping menunjukkan bahwa aturan ini dapat mengalihkan penerimaan dari negara berkembang yang memberikan insentif kepada negara induk atau negara perantara.[30] Dalam pandangan modul ini, bagi Indonesia sebagai negara tuan rumah investasi, pertanyaan kebijakan yang penting bukan apakah pajak minimum global baik atau buruk, melainkan apakah insentif nasional telah disesuaikan agar tidak menjadi hadiah bagi kas negara lain.
Ketiga, perdebatan etika penghindaran pajak sering tidak memberikan panduan operasional. Kajian sistematis tanggung jawab pajak korporasi menyimpulkan bahwa teori etika normatif secara meyakinkan mendukung tanggung jawab pajak[31], tetapi penelitian di Inggris menunjukkan bahwa pemangku kepentingan sendiri tidak sepakat tentang di mana garis moral ditarik.[32] Dalam pandangan modul ini, korporasi memerlukan aturan yang dapat dioperasikan. Uji substansi dan uji keterbukaan yang ditawarkan di atas adalah upaya menerjemahkan tuntutan etis menjadi kriteria yang dapat diterapkan oleh Direksi, komite audit, dan penasihat hukum.
Kesimpulan dan Implikasi bagi Praktisi Hukum
Kebijakan pajak korporasi berada di antara kebebasan menata urusan dan larangan menyalahgunakan maksud undang-undang. Hukum Indonesia mengandalkan aturan anti-penghindaran khusus dalam Pasal 18 Undang-Undang Pajak Penghasilan, dilengkapi prinsip anti-penghindaran umum dalam penjelasan Pasal 18 sebagaimana diubah UU HPP dan Pasal 32 ayat (4) PP 55/2022, yang bertumpu pada prinsip substansi mengungguli bentuk sebagai upaya terakhir; sementara penggelapan pajak tetap menjadi batas pidana berdasarkan Pasal 39 dan Pasal 39A UU KUP. Rezim pajak minimum global melalui PMK 136/2024 mengubah nilai insentif dan struktur bagi grup multinasional besar. Bagi praktisi hukum, rekomendasinya adalah sebagai berikut. Pertama, bantu klien merumuskan pernyataan selera risiko pajak yang mengelompokkan posisi pajak menurut tingkat kepastiannya dan menetapkan tingkat persetujuan untuk setiap kelompok. Kedua, terapkan uji substansi dan uji keterbukaan atas setiap transaksi berdampak pajak signifikan, terutama yang melibatkan entitas di luar negeri. Ketiga, dokumentasikan tujuan komersial, substansi, dan pengambilan keputusan secara memadai, karena perkara pajak sering dimenangkan atau dikalahkan pada tingkat pembuktian. Keempat, bagi grup multinasional, evaluasi ulang nilai insentif pajak dengan memperhitungkan pajak minimum global pada tingkat grup. Kelima, sampaikan pendapat hukum yang jujur tentang risiko, termasuk kemungkinan kalah di Pengadilan Pajak, agar Direksi dan Dewan Komisaris dapat mengambil keputusan dengan kehati-hatian yang dituntut UU PT.
*Artikel ini merupakan bagian dari ‘Learning Module for Lawyers: Corporate Law’ yang disusun oleh Tim Penulis Firma Pragma Integra.
Referensi
[1] Royani and Yulianti, ‘Analisis Kebijakan General Anti-Avoidance Rule (GAAR) di Indonesia’.
[2] Kathryn Kisska-Schulze and Robert C. Bird, ‘Curbing multinational digital tax avoidance with the general anti‐avoidance rule’, American Business Law Journal, 63.1 (2026), pp. 33–55, https://doi.org/10.1111/ablj.70010.
[3] Scarpa and Signori, ‘Understanding corporate tax responsibility: a systematic literature review’.
[4] Scarpa and Signori, ‘Understanding corporate tax responsibility: a systematic literature review’.
[5] Scarpa and Signori, ‘Understanding corporate tax responsibility: a systematic literature review’.
[6] Lokanan, ‘The morality and tax avoidance: A sentiment and position taking analysis’.
[7] Kisska-Schulze and Bird, ‘Curbing multinational digital tax avoidance with the general anti‐avoidance rule’.
[8] Kisska-Schulze and Bird, ‘Curbing multinational digital tax avoidance with the general anti‐avoidance rule’.
[9] Kisska-Schulze and Bird, ‘Curbing multinational digital tax avoidance with the general anti‐avoidance rule’.
[10] Kisska-Schulze and Bird, ‘Curbing multinational digital tax avoidance with the general anti‐avoidance rule’.
[11] Kisska-Schulze and Bird, ‘Curbing multinational digital tax avoidance with the general anti‐avoidance rule’.
[12] Guttorm Schjelderup and Frank Stähler, ‘The economics of the global minimum tax’, International Tax and Public Finance, 31.4 (2024), pp. 935–52, https://doi.org/10.1007/s10797-023-09794-w.
[13] Schjelderup and Stähler, ‘The economics of the global minimum tax’.
[14] Royani and Yulianti, ‘Analisis Kebijakan General Anti-Avoidance Rule (GAAR) di Indonesia’.
[15] Royani and Yulianti, ‘Analisis Kebijakan General Anti-Avoidance Rule (GAAR) di Indonesia’.
[16] Royani and Yulianti, ‘Analisis Kebijakan General Anti-Avoidance Rule (GAAR) di Indonesia’.
[17] Royani and Yulianti, ‘Analisis Kebijakan General Anti-Avoidance Rule (GAAR) di Indonesia’.
[18] Royani and Yulianti, ‘Analisis Kebijakan General Anti-Avoidance Rule (GAAR) di Indonesia’.
[19] Royani and Yulianti, ‘Analisis Kebijakan General Anti-Avoidance Rule (GAAR) di Indonesia’.
[20] Royani and Yulianti, ‘Analisis Kebijakan General Anti-Avoidance Rule (GAAR) di Indonesia’.
[21] Maarten van ’t Riet and Arjan Lejour, ‘Developing Countries, tax Treaty Shopping and the Global Minimum Tax’, Public Finance Review, 53.6 (2025), pp. 671–732, https://doi.org/10.1177/10911421251334849.
[22] van ’t Riet and Lejour, ‘Developing Countries, tax Treaty Shopping and the Global Minimum Tax’.
[23] Royani and Yulianti, ‘Analisis Kebijakan General Anti-Avoidance Rule (GAAR) di Indonesia’.
[24] Schjelderup and Stähler, ‘The economics of the global minimum tax’.
[25] van ’t Riet and Lejour, ‘Developing Countries, tax Treaty Shopping and the Global Minimum Tax’.
[26] Aulia, Rosdiana, and Inayati, ‘Trust, Power, and Tax Risk into the “Slippery Slope”: A Corporate Tax Compliance Model’.
[27] Royani and Yulianti, ‘Analisis Kebijakan General Anti-Avoidance Rule (GAAR) di Indonesia’.
[28] Royani and Yulianti, ‘Analisis Kebijakan General Anti-Avoidance Rule (GAAR) di Indonesia’.
[29] Schjelderup and Stähler, ‘The economics of the global minimum tax’.
[30] van ’t Riet and Lejour, ‘Developing Countries, tax Treaty Shopping and the Global Minimum Tax’.
[31] Scarpa and Signori, ‘Understanding corporate tax responsibility: a systematic literature review’.
[32] Lokanan, ‘The morality and tax avoidance: A sentiment and position taking analysis’.
← Artikel sebelumnya
Kerangka Kepatuhan Pajak Korporasi di IndonesiaArtikel berikutnya →
Manajemen Risiko Pajak dalam TransaksiTell Your Friends
Need legal or tax advice?
Discuss your matter with our lawyers
Facing a tax dispute, a corporate transaction or a business problem? Tell us about it and our team will get back to you.
