
Ilustrasi. [Source: Unsplash]
Bagian dari Learning Module for Lawyers › Corporate Law › Modul 2 › Bab 4 Anti-Korupsi dan Integritas Bisnis
Pragmaintegra.com – Tidak ada sistem pencegahan yang sempurna. Cepat atau lambat, korporasi akan menghadapi dugaan korupsi: laporan pelapor internal, temuan audit, pemberitaan media, surat panggilan dari penyidik, atau permintaan informasi dari mitra asing yang sedang diselidiki di negaranya. Cara korporasi menangani momen itu sering lebih menentukan nasibnya daripada pelanggaran awalnya. Bagian ini membahas pilihan-pilihan yang tersedia, yaitu pelaporan kepada KPK atau kejaksaan, pengungkapan sukarela, kerja sama pelaku termasuk status saksi pelaku yang bekerja sama (justice collaborator), dan perjanjian penundaan penuntutan yang kini dikenal dalam KUHAP baru, serta ketegangan antara kepentingan korporasi dan kepentingan individu di dalamnya. Bagian ini diakhiri dengan sintesis seluruh bab.
Landasan Filosofis: Kebenaran, Pemulihan, dan Hukuman yang Adil
Penanganan dugaan korupsi mempertemukan tiga nilai yang tidak selalu sejalan. Nilai pertama adalah kebenaran: korupsi adalah kejahatan yang disepakati oleh kedua pihak dan disembunyikan bersama, sehingga hampir mustahil diungkap tanpa keterangan orang dalam. Nilai kedua adalah pemulihan: korban korupsi, baik negara, pesaing, maupun masyarakat, berkepentingan agar kerugian dipulihkan dan praktik dihentikan. Nilai ketiga adalah hukuman yang adil: pelaku harus menerima akibat yang sepadan dengan kesalahannya. Mekanisme kerja sama, baik bagi individu maupun korporasi, menukar sebagian nilai ketiga dengan nilai pertama dan kedua.
Kajian etika bisnis tentang perjanjian penundaan penuntutan bagi perusahaan multinasional yang menyuap pejabat asing memperlihatkan ketegangan itu secara tajam. Dari sudut pandang deontologis Kant, perjanjian semacam itu dinilai gagal karena tidak menegakkan prinsip hukuman yang adil, tidak proporsional, dan melemahkan keadilan prosedural dengan menghindari putusan bersalah; dari sudut pandang utilitarian Bentham, yang menuntut agar hukuman mencegah kejahatan, memperbaiki pelaku, dan memulihkan korban, perjanjian itu juga dipertanyakan karena bukti residivisme.[1] Kajian itu mengakui bahwa pragmatisme etis, yang menilai kompromi berdasarkan kegunaannya, menawarkan sudut pandang lain, dan bahwa tidak semua perjanjian tidak efektif.[2] Dalam pandangan modul ini, pelajaran filosofisnya bukan bahwa kerja sama harus ditolak, melainkan bahwa kerja sama hanya sah apabila ia sungguh menghasilkan kebenaran, pemulihan, dan perbaikan, bukan sekadar harga yang lebih murah bagi pelaku yang kuat.
Landasan Teoretis
a. Teori insentif pelaporan. Korupsi jarang terungkap tanpa orang dalam. Kajian tentang insentif finansial bagi pelapor pelanggaran mencatat bahwa pelapor umumnya adalah karyawan organisasi yang dilaporkan, dan bahwa mereka menghadapi biaya pembalasan yang besar, mulai dari mutasi, penurunan jabatan, pemecatan, pencantuman dalam daftar hitam industri, hingga pelecehan fisik; kerahasiaan sering tidak cukup melindungi mereka karena kebanyakan pelapor lebih dahulu menyampaikan keprihatinan secara internal dan akses atas informasi tentang pelanggaran biasanya terbatas pada segelintir orang.[3] Bukti empiris yang dihimpun kajian itu menunjukkan bahwa di sektor kesehatan Amerika, tempat imbalan bagi pelapor tersedia, 41 persen kasus kecurangan terdeteksi oleh karyawan, dibandingkan 14 persen di sektor lain, dan bahwa keterlibatan pelapor berkorelasi dengan sanksi yang lebih tinggi, hukuman penjara yang lebih lama bagi eksekutif, dan proses penegakan yang lebih cepat.[4]
b. Teori kerja sama pelaku. Kajian yang sama mengutip percobaan tentang suap kolusif yang menemukan bahwa amnesti dan imbalan bagi pelapor sangat efektif menghalangi transaksi ilegal dalam interaksi sekali jalan, tetapi efeknya berkurang dalam interaksi yang berulang, sehingga imbalan yang lebih tinggi mungkin diperlukan.[5] Logikanya sederhana: suap bergantung pada saling percaya antara pemberi dan penerima, dan janji keringanan bagi pihak yang lebih dahulu membuka diri menanamkan ketidakpercayaan ke dalam hubungan itu. Inilah dasar teoretis status saksi pelaku yang bekerja sama. Sebuah kajian hukum Indonesia mendefinisikannya sebagai pelaku yang bersedia bekerja sama dengan penyidik untuk membongkar kejahatan terorganisasi dengan imbalan keringanan pidana, sambil mencatat kritik bahwa praktik ini dapat dipandang sebagai ‘pertukaran’ kesaksian dengan pengurangan hukuman, dan bahwa kekebalan hukum membuka peluang sumpah palsu dan kekeliruan pemidanaan.[6]
c. Teori penyelesaian tanpa persidangan. Bagi korporasi, padanan kerja sama pelaku adalah penyelesaian tanpa persidangan. Kajian etika bisnis yang telah disebut merangkum argumen pendukungnya: mencegah dampak kolateral dari putusan bersalah, memungkinkan akuntabilitas tanpa persidangan yang mahal, memperbaiki program kepatuhan, dan mendorong kerja sama dengan penuntut umum; serta argumen penentangnya: tidak efektif mencegah, menghambat celaan masyarakat yang biasanya menyertai penuntutan, menggerus pertanggungjawaban pidana korporasi, membatasi akuntabilitas eksekutif senior, dan memberi diskresi yang besar kepada penuntut umum dengan pengawasan pengadilan yang terbatas.[7] Data OECD yang dikutip literatur lain menunjukkan bahwa 78 persen dari 890 kasus suap asing diselesaikan tanpa persidangan, dengan catatan bahwa ‘wortel’ hanya semenarik ‘tongkat’ yang mengancam di belakangnya.[8]
Baca juga: Penerapan Teori Prinsipal-Agen (Principal-Agent Theory) dalam Tata Kelola Perusahaan Modern
Konsep: Pilihan-pilihan Hukum dalam Penanganan Dugaan Korupsi
a. Pelaporan kepada KPK atau kejaksaan. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 membatasi kewenangan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan KPK pada perkara yang melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang terkait, dan/atau yang menyangkut kerugian negara paling sedikit satu miliar rupiah; di luar itu, perkara korupsi ditangani kejaksaan dan kepolisian. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 mengatur tata cara peran serta masyarakat, termasuk penghargaan bagi pelapor. Bagi korporasi, pilihan lembaga tujuan pelaporan bukan sekadar soal kewenangan formal, tetapi juga soal koordinasi: kajian tentang multiplisitas kelembagaan mencatat risiko bahwa satu lembaga tidak menghormati janji keringanan dari lembaga lain, dan bahwa pihak yang diperiksa dapat menghadapi beberapa forum sekaligus.[9]
b. Pengungkapan sukarela korporasi. Hukum Indonesia belum mengenal program keringanan yang terstruktur bagi korporasi yang melaporkan sendiri pelanggaran korupsinya, berbeda dengan kebijakan penegakan korporasi di Amerika atau pedoman korporasi Serious Fraud Office di Inggris yang telah dibahas pada bagian tentang rezim ekstrateritorial. Pasal 4 UU Tipikor bahkan menegaskan bahwa pengembalian kerugian negara tidak menghapuskan pidana. Meski demikian, pengungkapan sukarela tetap memiliki arti hukum. Pengembalian kerugian dan sikap kooperatif dapat menjadi pertimbangan pemidanaan, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor menyediakan kerangka untuk menimbang kerugian, kesalahan, dampak, dan keuntungan dalam penjatuhan pidana. Kriteria pertanggungjawaban korporasi dalam KUHP nasional dan Perma Nomor 13 Tahun 2016 yang mempertanyakan langkah pencegahan juga membuat respons korporasi terhadap pelanggaran, termasuk pelaporan dan perbaikan, relevan sebagai bukti bahwa korporasi tidak membiarkan tindak pidana.
c. Saksi pelaku yang bekerja sama. Status ini berakar pada Pasal 37 ayat (2) dan ayat (3) UNCAC, yang diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006, dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang memungkinkan saksi pelaku memperoleh penanganan khusus dan penghargaan, serta dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 dan pedoman kejaksaan.[10] Kajian hukum yang sama mencatat bahwa penerapannya belum efektif karena instrumen di bawah undang-undang tidak mengikat hakim dan penilaian akhirnya bergantung pada majelis; kajian itu menemukan disparitas, ketika satu perkara dengan status saksi pelaku yang ditolak hanya dijatuhi pidana dua tahun, sementara perkara dengan status yang diterima dijatuhi hingga empat tahun.[11] Dalam pandangan modul ini, ketidakpastian itu menurunkan nilai insentif kerja sama, karena pelaku tidak dapat memperkirakan imbalan atas risiko yang diambilnya.
d. Perjanjian penundaan penuntutan dalam KUHAP baru. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana, yang berlaku sejak 2 Januari 2026, memperkenalkan perjanjian penundaan penuntutan bagi korporasi, diatur antara lain dalam Pasal 1 angka 17 dan Pasal 328. Menurut uraian yang tersedia, permohonan dapat diajukan oleh tersangka korporasi atau kuasanya kepada penuntut umum sebelum perkara dilimpahkan ke pengadilan; isi kesepakatan dapat mencakup ganti rugi atau restitusi kepada korban, program kepatuhan atau perbaikan tata kelola antikorupsi, kewajiban pelaporan, kerja sama dengan penegak hukum, dan tindakan korektif; kesepakatan wajib diperiksa dan disahkan pengadilan dalam persidangan; apabila seluruh kewajiban dipenuhi, perkara dapat dihentikan dengan penetapan pengadilan, sedangkan apabila kewajiban dilanggar, penuntut umum dapat melanjutkan penuntutan. Dalam pandangan modul ini, keterlibatan pengadilan dalam pengesahan merupakan pilihan desain yang lebih dekat dengan model Inggris dan Singapura daripada model Amerika, yang oleh kajian etika bisnis dikritik karena pengawasan pengadilannya terbatas.[12] Apakah dan bagaimana mekanisme ini diterapkan pada tindak pidana korupsi, termasuk hubungannya dengan kewenangan KPK dan kewajiban pemulihan kerugian negara, masih perlu dicermati dalam praktik dan peraturan pelaksananya.
e. Posisi korporasi dan individu. Kepentingan korporasi dan kepentingan individu di dalamnya dapat berbeda tajam. Korporasi yang ingin bekerja sama mungkin perlu menyerahkan informasi tentang perbuatan pengurus atau karyawannya; kajian etika bisnis mencatat kekhawatiran bahwa kerja sama semacam itu dapat menjadikan korporasi ‘agen negara’ terhadap karyawannya sendiri dan menimbulkan persoalan hak untuk tidak memberatkan diri sendiri.[13] Sebaliknya, individu yang terancam dapat berupaya mengalihkan kesalahan kepada korporasi, atau korporasi mengorbankan individu tingkat bawah untuk melindungi pimpinan. Literatur tentang pertanggungjawaban korporasi menegaskan bahwa tidak ada model yang meniadakan tanggung jawab individu, dan bahwa kompleksitas entitas dapat menjadi tameng.[14] Pengalaman Indonesia, sebaliknya, memperlihatkan banyak perkara ketika pengurus dipidana sementara korporasi yang menikmati hasil korupsi tidak tersentuh.[15]
Praktik: Protokol Penanganan Dugaan Korupsi
Dalam pandangan modul ini, penanganan dugaan korupsi oleh korporasi dapat disusun dalam beberapa langkah. Langkah pertama adalah triase: menilai kredibilitas dan keseriusan dugaan, menentukan siapa yang mungkin terlibat, dan memastikan bahwa orang yang diduga terlibat tidak mengendalikan penanganannya. Langkah kedua adalah pelestarian bukti: menghentikan penghapusan dokumen dan data yang relevan, karena penghilangan bukti setelah dugaan muncul dapat menimbulkan tanggung jawab tersendiri, termasuk delik merintangi penyidikan dalam Pasal 21 UU Tipikor. Langkah ketiga adalah investigasi internal yang dipimpin pihak yang independen dari pihak yang diduga terlibat, dengan pembedaan yang jelas antara advokat yang mewakili korporasi dan kepentingan individu yang diwawancarai, serta pemberitahuan kepada mereka bahwa advokat korporasi tidak mewakili kepentingan pribadi mereka.
Langkah keempat adalah keputusan tentang pelaporan dan kerja sama. Keputusan ini harus diambil oleh organ yang tidak berbenturan kepentingan, dengan menimbang kewajiban hukum, kemungkinan dugaan itu terungkap melalui jalur lain, paparan ekstrateritorial, kepentingan pemulihan, dan dampaknya terhadap individu yang terlibat. Langkah kelima adalah pemulihan dan perbaikan: menghentikan praktik, memutus hubungan dengan pihak ketiga yang terlibat, menjatuhkan sanksi disiplin secara konsisten tanpa memandang jabatan, memulihkan kerugian, dan memperbaiki pengendalian yang gagal. Langkah keenam adalah komunikasi yang terukur kepada regulator, mitra, pemegang saham, dan publik sesuai kewajiban keterbukaan informasi, terutama bagi emiten.
Dua persoalan praktis perlu mendapat perhatian khusus. Pertama, perlindungan pelapor internal. Bukti tentang biaya pembalasan menunjukkan bahwa saluran pelaporan tanpa perlindungan nyata hanya akan menghasilkan diam.[16] Korporasi perlu memastikan bahwa pelapor tidak dimutasi, diturunkan, atau diberhentikan karena laporannya, dan bahwa identitasnya dilindungi sejauh mungkin. Kedua, pengolahan data pribadi dalam investigasi. Investigasi internal hampir selalu memeriksa surel, pesan, catatan keuangan, dan data pribadi karyawan, pelapor, serta pihak ketiga. Dalam pandangan modul ini, langkah ini harus dirancang sejak awal sesuai Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, termasuk dasar pemrosesan yang sah, pembatasan tujuan, minimisasi data, dan pengamanan, karena investigasi yang melanggar pelindungan data dapat menimbulkan tanggung jawab baru dan merusak nilai buktinya.
Bagi korporasi dengan paparan lintas negara, penanganan harus dikoordinasikan. Kajian tentang multiplisitas kelembagaan mengingatkan bahwa penyelesaian dengan satu lembaga tidak otomatis menutup proses di lembaga lain, dan bahwa asas ne bis in idem yang diterapkan secara luas pun dapat disalahgunakan melalui penyelesaian ringan dengan satu lembaga untuk menutup jalan bagi lembaga lain.[17] Dalam pandangan modul ini, strategi yang dapat dipertanggungjawabkan adalah transparansi yang konsisten kepada semua otoritas yang berwenang, bukan pemilihan forum yang paling lunak.
Analisis Kritis
Kritik pertama menyangkut risiko bahwa mekanisme kerja sama korporasi berubah menjadi ‘biaya usaha’. Kajian etika bisnis atas data perkara di Amerika menemukan bahwa 301 perusahaan telah memperoleh perjanjian penundaan penuntutan pada periode 1992 hingga 2023, bahwa terdapat perusahaan yang berulang kali menyelesaikan perkara FCPA, termasuk yang pernah memperoleh perjanjian semacam itu, dan menyimpulkan bahwa korupsi korporasi tampak telah ternormalisasi dan diperhitungkan dalam strategi sebagai biaya menjalankan usaha.[18] Dalam pandangan modul ini, Indonesia yang baru memperkenalkan mekanisme ini perlu belajar dari pengalaman itu: syarat pemulihan, perbaikan yang terverifikasi, akuntabilitas individu, dan pengawasan pengadilan yang sungguh-sungguh harus menjadi inti, bukan pelengkap.
Kritik kedua menyangkut kredibilitas ancaman. Insentif kerja sama, baik bagi individu maupun korporasi, hanya berfungsi apabila ancaman di belakangnya nyata.[19] Penelitian tentang lembaga antikorupsi di Indonesia menunjukkan bahwa kapasitas penindakan atas perkara besar menurun setelah 2019.[20] Dalam pandangan modul ini, ketika korporasi menilai bahwa kemungkinan terungkapnya pelanggaran rendah, ia tidak akan memilih mengungkap diri; karena itu mekanisme kerja sama tidak dapat menggantikan kapasitas deteksi, termasuk perlindungan dan insentif bagi pelapor.
Kritik ketiga menyangkut ketidakpastian bagi individu. Disparitas putusan terhadap saksi pelaku yang bekerja sama menunjukkan bahwa sistem belum memberikan kepastian imbalan.[21] Kritik keempat menyangkut keseimbangan antara korporasi dan individu: mekanisme penyelesaian korporasi dapat membuat korporasi membeli kedamaian sambil menyerahkan individu tingkat bawah, atau sebaliknya membuat individu senior terlindungi di balik penyelesaian korporasi. Dalam pandangan modul ini, advokat harus jujur sejak awal tentang siapa kliennya, dan menolak peran ganda yang menempatkannya dalam benturan kepentingan antara korporasi dan individu.
Kesimpulan dan Implikasi bagi Praktisi Hukum
Penanganan dugaan korupsi menentukan apakah pelanggaran menjadi awal perbaikan atau awal kehancuran korporasi. Hukum Indonesia kini menyediakan beberapa jalur: pelaporan kepada KPK atau kejaksaan, status saksi pelaku yang bekerja sama bagi individu, dan perjanjian penundaan penuntutan bagi korporasi dalam KUHAP baru, meskipun program keringanan bagi pengungkapan sukarela korporasi belum terstruktur. Bagi praktisi hukum, rekomendasinya adalah sebagai berikut. Pertama, siapkan protokol penanganan dugaan korupsi sebelum dibutuhkan, termasuk triase, pelestarian bukti, investigasi independen, dan pengambilan keputusan oleh organ yang tidak berbenturan kepentingan. Kedua, bedakan sejak awal kepentingan korporasi dan individu, berikan pemberitahuan yang patut kepada karyawan yang diwawancarai, dan dorong individu yang berisiko memperoleh penasihat hukum sendiri. Ketiga, nilai pilihan pengungkapan dan kerja sama secara menyeluruh, termasuk paparan ekstrateritorial dan koordinasi antarlembaga, dan jangan memilih forum semata karena paling lunak. Keempat, perlakukan perjanjian penundaan penuntutan dalam KUHAP baru sebagai kesempatan untuk perbaikan yang terverifikasi, bukan sebagai jalan keluar murah, dan siapkan bukti pemulihan serta perbaikan tata kelola yang dapat diuji pengadilan. Kelima, lindungi pelapor dan rancang investigasi internal sesuai ketentuan pelindungan data pribadi sejak awal.
Sintesis: Filosofi, Teori, Konsep, dan Praktik Anti-Korupsi dan Integritas Bisnis
Keenam bagian bab ini dapat dirangkai menjadi satu kerangka pemahaman antikorupsi korporasi yang tersusun atas empat lapis. Kerangka ini merupakan sintesis modul ini atas literatur yang telah dibahas, dan setiap lapis dibaca bersama analisis kritisnya.
Lapis pertama adalah filosofi. Korupsi adalah pengkhianatan kepercayaan oleh pemegang kekuasaan yang dipercayakan, dan dalam korupsi bisnis pengkhianatan itu berlapis: pejabat mengkhianati publik, pemberi suap mengkhianati pasar yang adil, dan profesional yang memfasilitasinya mengkhianati fungsi profesinya.[22] Hukum pidana antikorupsi adalah upaya terkeras negara untuk melindungi kepercayaan itu, tetapi ia sendiri harus menjaga legitimasi, kepastian, dan keadilan prosedural.[23] Lapis ini juga menjelaskan mengapa hukum menuntut pemberian yang berkaitan dengan jabatan dibawa ke wilayah yang terang melalui konsep gratifikasi, dan mengapa kerja sama pelaku hanya sah apabila menghasilkan kebenaran dan pemulihan. Kritik yang menyertainya adalah bahwa seruan moral tidak cukup tanpa pemahaman tentang mengapa korupsi bertahan.
Lapis kedua adalah teori. Korupsi dijelaskan oleh kegagalan keagenan, oleh keseimbangan aksi kolektif yang membuat penolakan sendirian tampak sia-sia, oleh interaksi moralitas dan konteks, dan oleh tatanan ekonomi-politik yang membuat pemberantasan korupsi bergerak maju dan mundur.[24] Pada tingkat global, suap lintas negara dijelaskan sebagai dilema tahanan yang memerlukan penegakan bersama, dan perubahan arah FCPA pada 2025 memperlihatkan bahwa korupsi mahal terutama karena penegakannya.[25] Pada tingkat organisasi, teori kelembagaan dan masyarakat audit menjelaskan mengapa adopsi program antikorupsi dapat terpisah dari praktik.[26] Kritik yang menyertainya adalah bahwa teori-teori ini sebagian besar dibangun di luar Indonesia dan harus dibaca dengan memperhitungkan kondisi kelembagaan setempat.
Lapis ketiga adalah konsep. Konsep-konsep kunci bab ini adalah kegagalan keagenan berlapis, keseimbangan korup, delik kerugian negara dan delik pertukaran, kesalahan korporasi berbasis kegagalan mencegah, jangkauan de jure dan de facto rezim ekstrateritorial, integritas yang dapat disertifikasi dan integritas yang dapat diverifikasi, penyamaran pertukaran, titik sentuh dengan pejabat, pemilik manfaat, serta kerja sama pelaku dan penyelesaian tanpa persidangan. Konsep-konsep ini memungkinkan praktisi bergerak dari pertanyaan ‘apakah klien menyuap’ ke pertanyaan ‘di mana dan bagaimana sistem klien memungkinkan suap, dan bagaimana klien merespons ketika suap terjadi’. Kritik yang menyertainya adalah bahwa konsep mudah berubah menjadi label; ia hanya berguna sepanjang mengarahkan pemeriksaan atas fakta.
Lapis keempat adalah praktik. Praktik antikorupsi korporasi mencakup pemetaan hukum yang berlaku setelah berlakunya KUHP dan KUHAP baru serta perubahan Undang-Undang BUMN 2025; pemetaan paparan ekstrateritorial dan kewajiban kontraktual; pembangunan sistem anti-penyuapan yang dapat diverifikasi; pengendalian pada area berisiko tinggi dan transparansi pemilik manfaat; serta protokol penanganan dugaan korupsi yang menghormati kebenaran, pemulihan, dan hak-hak individu. Bukti dari Indonesia, mulai dari pelemahan lembaga antikorupsi, kolusi pengadaan di luar sistem elektronik, hingga rendahnya pelaporan pemilik manfaat, menunjukkan bahwa praktik ini harus dirancang untuk lingkungan dengan penegakan yang tidak selalu dapat diandalkan.[27] Kritik yang menyertainya adalah godaan untuk mengukur yang mudah diukur, yaitu sertifikat dan dokumen, daripada yang penting, yaitu perilaku pada saat keputusan diambil.
Keempat lapis ini saling mengoreksi, dan semuanya bermuara pada satu peran bagi advokat korporasi: menjadi penjaga gerbang yang membuat integritas klien dapat diverifikasi, bukan perancang penampilan kepatuhan. Bab ini juga memperlihatkan bahwa antikorupsi semakin bergantung pada informasi tentang orang: identitas pemilik manfaat, hubungan keluarga dan politik pengurus, data pihak ketiga dalam uji tuntas, komunikasi karyawan dalam investigasi, dan identitas pelapor yang harus dilindungi. Putusan Mahkamah Kehakiman Uni Eropa tentang register pemilik manfaat menunjukkan bahwa transparansi untuk mencegah kejahatan keuangan harus ditimbang terhadap hak atas privasi dan pelindungan data pribadi.[28] Ketegangan antara kebutuhan untuk mengetahui dan kewajiban untuk melindungi inilah yang menjadi titik tolak Bab 5, yang membahas program kepatuhan pelindungan data pribadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022: bagaimana korporasi mengumpulkan, memproses, dan melindungi data pribadi secara sah, termasuk ketika data itu dibutuhkan untuk mencegah dan menangani korupsi.
*Artikel ini merupakan bagian dari ‘Learning Module for Lawyers: Corporate Law’ yang disusun oleh Tim Penulis Firma Pragma Integra.
Referensi
[1] De Vita and Vozza, ‘The Ethics of Deferred Prosecution Agreements for MNEs Culpable of Foreign Corruption: Relativistic Pragmatism or Devil’s Pact?’.
[2] De Vita and Vozza, ‘The Ethics of Deferred Prosecution Agreements for MNEs Culpable of Foreign Corruption: Relativistic Pragmatism or Devil’s Pact?’.
[3] Giancarlo Spagnolo and Theo Nyreröd, ‘Financial Incentives for Whistleblowers: A Short Survey’, in The Cambridge Handbook of Compliance (Cambridge: Cambridge University Press, 2021), pp. 341–50, https://doi.org/10.1017/9781108759458.024.
[4] Spagnolo and Nyreröd, ‘Financial Incentives for Whistleblowers: A Short Survey’.
[5] Spagnolo and Nyreröd, ‘Financial Incentives for Whistleblowers: A Short Survey’.
[6] Khrisna Lintang Satrio Nugroho, ‘Criminal Law Policy of Justice Collaborator in Corruption Crime Case’, Law Reform, 17.1 (2021), pp. 24–35, https://doi.org/10.14710/lr.v17i1.37550.
[7] De Vita and Vozza, ‘The Ethics of Deferred Prosecution Agreements for MNEs Culpable of Foreign Corruption: Relativistic Pragmatism or Devil’s Pact?’.
[8] Harris, ‘Corporate Liability within the IACC Framework’.
[9] Davis, ‘Anti-corruption Law and Systemic Corruption: The Role of Direct Responses’.
[10] Nugroho, ‘Criminal Law Policy of Justice Collaborator in Corruption Crime Case’.
[11] Nugroho, ‘Criminal Law Policy of Justice Collaborator in Corruption Crime Case’.
[12] De Vita and Vozza, ‘The Ethics of Deferred Prosecution Agreements for MNEs Culpable of Foreign Corruption: Relativistic Pragmatism or Devil’s Pact?’.
[13] De Vita and Vozza, ‘The Ethics of Deferred Prosecution Agreements for MNEs Culpable of Foreign Corruption: Relativistic Pragmatism or Devil’s Pact?’.
[14] Harris, ‘Corporate Liability within the IACC Framework’.
[15] Mahmud and others, ‘Patterns of Corporate Punishment in Corruption Crimes in the Indonesian Legal System’.
[16] Spagnolo and Nyreröd, ‘Financial Incentives for Whistleblowers: A Short Survey’.
[17] Davis, ‘Anti-corruption Law and Systemic Corruption: The Role of Direct Responses’.
[18] De Vita and Vozza, ‘The Ethics of Deferred Prosecution Agreements for MNEs Culpable of Foreign Corruption: Relativistic Pragmatism or Devil’s Pact?’.
[19] Harris, ‘Corporate Liability within the IACC Framework’.
[20] Umam and Khan, ‘The rise and fall of anti-corruption agencies in Indonesia’s emerging democracy’.
[21] Nugroho, ‘Criminal Law Policy of Justice Collaborator in Corruption Crime Case’.
[22] Elliott, ‘The corporate legal profession’s role in global corruption: obligations and opportunities for contributing to collective action’.
[23] Davis, ‘Anti-corruption Law and Systemic Corruption: The Role of Direct Responses’.
[24] Uhl, Herrmann, and Treiber, ‘Corruption: A situational action view’; Umam and Khan, ‘The rise and fall of anti-corruption agencies in Indonesia’s emerging democracy’.
[25] Acorn, ‘Law and Politics in FCPA Prosecutions of Foreign Corporations’; Crippa, Malesky, and Picci, ‘Making Bribery Profitable Again? The Market Effects of Suspending Accountability for Overseas Bribery’.
[26] Islam and others, ‘Corporate disclosures on curbing bribery and the UK Bribery Act 2010: evidence from UK companies’; Pajuelo Beltrán and others, ‘Certifiable Integrity, Verifiable Limits: Anti-Bribery Certification and Public Procurement Reform in Peru’.
[27] Umam and Khan, ‘The rise and fall of anti-corruption agencies in Indonesia’s emerging democracy’; Saputra and Chariri, ‘EXPOSING E-PROCUREMENT FAILURES IN PREVENTING PROCUREMENT OF GOODS AND SERVICES FRAUD’; Baharudin and Kartika, ‘CRIMINAL ACCOUNTABILITY FOR BENEFICIAL OWNERSHIP OF CORPORATIONS IN THE CRIME OF MONEY LAUNDERING IN INDONESIA’.
[28] Mitić, ‘UBO INFORMATION TRANSPARENCY IN THE CORPORATE REGISTERS AND ITS EFFECT ON PRIVACY PROTECTION FROM AML-CFT PERSPECTIVE’.
Tell Your Friends
Need legal or tax advice?
Discuss your matter with our lawyers
Facing a tax dispute, a corporate transaction or a business problem? Tell us about it and our team will get back to you.
