
Ilustrasi. [Source: Unsplash]
Bagian dari Learning Module for Lawyers › Corporate Law › Modul 2 › Bab 5 Program Kepatuhan Pelindungan Data Pribadi
Pragmaintegra.com – Program kepatuhan pelindungan data pribadi sering diperlakukan sebagai urusan teknis: menyusun kebijakan privasi, memasang formulir persetujuan, menunjuk petugas, dan mengisi daftar periksa. Cara pandang itu keliru sejak titik berangkatnya. Setiap kewajiban dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) adalah terjemahan dari suatu jawaban atas pertanyaan yang lebih tua, yaitu mengapa informasi tentang seseorang layak dilindungi, dari siapa, dan dengan harga berapa bagi pihak yang mengolahnya. Bagian ini membahas jawaban-jawaban tersebut: privasi sebagai hak asasi yang berakar pada martabat, privasi sebagai kepentingan ekonomi yang dipertukarkan di pasar, gagasan penentuan nasib informasional, teori kepercayaan digital, serta perbedaan model Eropa dan Amerika yang membentuk posisi Indonesia. Pembahasan ini tidak mengulang teori umum tentang mengapa korporasi patuh yang telah diuraikan pada Bab 1, tetapi menelusuri apa yang khas dari objek kepatuhan bernama data pribadi.
Landasan Filosofis: Privasi antara Martabat, Kebebasan, dan Kekuasaan
a. Dari hak untuk dibiarkan sendiri ke hak atas pelindungan data. Sejarah konseptual privasi modern lazim ditarik ke rumusan Warren dan Brandeis pada akhir abad kesembilan belas tentang ‘the right to be let alone’. Kajian tentang konstitusionalisme digital di Eropa mencatat bahwa rumusan itu dipahami sebagai kebebasan negatif yang melindungi kehidupan pribadi dari campur tangan luar, dan bahwa pada mulanya Eropa pun memahami privasi dengan cara serupa; Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa di Strasbourg memaknai privasi sebagai hak untuk hidup jauh dari publisitas dan perhatian yang tidak diinginkan.[1] Namun, kajian yang sama menunjukkan bahwa Pengadilan Strasbourg tidak berhenti pada makna itu: privasi juga diperlakukan sebagai syarat bagi perkembangan dan pemenuhan kepribadian, otonomi, dan identitas, yang terkait erat dengan martabat manusia.[2]
Pergeseran paling menentukan terjadi ketika privasi bergerak dari dimensi negatif menuju dimensi positif berupa hak atas pelindungan data pribadi. Kajian tersebut mengaitkan pergeseran itu dengan meningkatnya peran informasi dalam pelaksanaan tugas publik, pertumbuhan negara kesejahteraan, dan hadirnya teknik pemrosesan otomatis seperti basis data, yang menurunkan biaya penyimpanan sekaligus melahirkan risiko baru.[3] Ketiadaan kendali atas pengumpulan dan pemrosesan data secara masif memungkinkan otoritas pemerintah maupun perusahaan swasta mengambil keputusan tanpa menjelaskan data apa yang digunakan, untuk tujuan apa, dan berapa lama.[4] Dengan kata lain, persoalan privasi bergeser dari soal kerahasiaan menjadi soal kekuasaan: siapa yang mengetahui apa tentang siapa, dan apa yang dapat dilakukannya dengan pengetahuan itu.
b. Penentuan nasib informasional. Titik balik doktrinalnya adalah putusan Mahkamah Konstitusi Federal Jerman tahun 1983 yang membatalkan undang-undang sensus yang memungkinkan pengumpulan dan pertukaran data sensus antara otoritas federal dan daerah. Putusan yang dikenal sebagai Volkszählungsurteil itu melahirkan hak atas penentuan nasib informasional (informationelle Selbstbestimmung), yang diturunkan dari hak umum atas kepribadian dan pelindungan martabat manusia.[5] Kajian yang sama mencatat bahwa pengadilan itu tidak menyangkal peran penting data bagi kebijakan publik, tetapi menyoroti kurangnya kesadaran individu atas pemrosesan datanya untuk keperluan perpajakan dan jaminan sosial.[6]
Dalam pandangan modul ini, akar filosofis gagasan tersebut dapat dibaca dalam tradisi Kant tentang otonomi moral: manusia adalah tujuan pada dirinya sendiri dan tidak boleh diperlakukan semata-mata sebagai sarana. Ketika data seseorang diolah tanpa sepengetahuannya untuk menentukan kelayakan kredit, harga asuransi, atau peluang kerjanya, ia berisiko direduksi menjadi objek perhitungan pihak lain. Penentuan nasib informasional bukan berarti setiap orang memiliki data dirinya seperti memiliki benda, melainkan bahwa setiap orang berhak mengetahui dan, dalam batas yang wajar, ikut menentukan bagaimana gambaran dirinya dibentuk dan digunakan oleh pihak lain. Rumusan ini penting bagi praktisi karena menjelaskan mengapa UU PDP menempatkan transparansi dan hak subjek data sebagai inti, bukan sekadar pelengkap.
c. Privasi sebagai pengaman demokrasi dan penyeimbang asimetri kekuasaan. Privasi tidak hanya bernilai bagi individu. Kajian tentang konstitusionalisme digital, merujuk pada literatur klasik tentang nilai sosial privasi, menegaskan bahwa privasi juga merupakan pengaman penting bagi masyarakat, dan bahwa privasi informasional penting bagi demokrasi tetapi tidak memadai tanpa hukum pelindungan data yang mendorong transparansi dan akuntabilitas untuk mengurangi asimetri kekuasaan.[7] Kasus Cambridge Analytica disebut sebagai contoh paradigmatis asimetri kekuasaan di bidang data, ketika penargetan mikro pemilih menantang keadilan dan transparansi proses pemilihan.[8] Kajian itu juga menggambarkan paradoks zaman algoritmik: individu menjadi semakin transparan, sementara dunia yang mengolah datanya menjadi semakin buram.[9]
Dari sudut ini, tujuan utama hukum pelindungan data adalah melindungi otonomi sekaligus menjamin transparansi dan akuntabilitas. Kajian yang sama berpendapat bahwa regulasi pelindungan data Eropa mengekspresikan semacam pakta sosial baru: hak fundamental tidak lagi hanya mengikat negara secara vertikal, tetapi juga menuntut tanggung jawab positif untuk menanggulangi asimetri kekuasaan secara horizontal, termasuk ketika keputusan otomatis diambil oleh perusahaan swasta yang kuat seperti platform daring.[10] Bagi korporasi, implikasinya jelas: kewajiban pelindungan data bukan perpanjangan administrasi negara yang kebetulan dibebankan kepada swasta, melainkan pengakuan bahwa korporasi itu sendiri dapat menjadi pemegang kekuasaan informasional.
Landasan Teoretis
a. Teori kontrol, akses, dan tiga dimensi privasi. Literatur pemasaran dan sistem informasi masih bertumpu pada dua definisi klasik. Westin mendefinisikan privasi sebagai hak seseorang untuk menentukan informasi apa tentang dirinya yang dikomunikasikan kepada orang lain dan dalam kondisi apa, sedangkan Altman memandangnya sebagai kontrol selektif atas akses terhadap diri. Bertolak dari premis otonomi, akses, dan kontrol itu, sebuah kajian konseptual yang didukung wawancara dengan manajer senior dan konsumen membedakan tiga jenis privasi konsumen: privasi informasi (hak mengendalikan akses, penggunaan, dan penyebaran data pribadi), privasi komunikasi (pelindungan pesan dan interaksi dari penyadapan), dan privasi individual (hak untuk dibiarkan sendiri tanpa gangguan, termasuk dari surel sampah dan iklan penargetan ulang).[11] Pembedaan ini berguna bagi penyusun program kepatuhan karena memperlihatkan bahwa risiko privasi korporasi tidak berhenti pada kebocoran basis data, tetapi juga mencakup pemantauan komunikasi pegawai dan pemasaran yang mengganggu.
b. Teori strukturasi dan ketegangan privasi. Kajian yang sama memakai teori strukturasi untuk menjelaskan bahwa struktur, termasuk kerangka regulasi, dapat sekaligus membatasi dan memungkinkan tindakan konsumen maupun perusahaan. Kerangka regulasi privasi dipahami sebagai upaya menghadirkan keadilan, kepercayaan, dan akuntabilitas dalam pertukaran data antara konsumen dan perusahaan, sembari menyeimbangkannya dengan tujuan sosial lain seperti profitabilitas dan kemakmuran ekonomi.[12] Kajian itu memetakan dua strategi data korporasi, yaitu monetisasi data untuk keuntungan langsung dan berbagi data dengan mitra ekosistem, serta mencatat skalanya: laman privasi sebuah produsen minuman global di Eropa mencantumkan 18 pihak ketiga penerima data, sedangkan sebuah perusahaan pembayaran mencantumkan sekitar 600 pihak.[13] Ketegangan privasi lahir dari interaksi strategi data perusahaan, respons protektif konsumen, dan respons regulator; ketiganya saling membentuk.[14]
c. Teori kepercayaan digital dan pasar privasi. Teori kepercayaan digital memandang data pribadi sebagai sesuatu yang diserahkan konsumen dengan harapan tidak disalahgunakan, sehingga perlakuan perusahaan atas data menjadi sinyal keandalannya. Penelitian eksperimental tentang ‘pasar privasi’ memperlihatkan dimensi ekonomis dari kepercayaan itu. Penelitian tersebut mengutip survei yang menunjukkan bahwa 60 persen konsumen memilih tidak memasang aplikasi karena pengumpulan informasinya terlalu luas dan 43 persen mencopot aplikasi setelah mengetahui praktik pengumpulan informasinya.[15] Melalui dua eksperimen pilihan di empat industri, yaitu perbankan, asuransi, berita, dan bioskop, penelitian itu menemukan bahwa lima elemen praktik privasi, yaitu cara pengumpulan, penyimpanan, penggunaan, transparansi, dan kontrol, semuanya memengaruhi pilihan konsumen, dan bahwa konsumen bersedia membayar harga lebih tinggi untuk opsi privasi yang lebih baik.[16] Konsumen lebih peka terhadap pengumpulan informasi di industri yang menangani informasi sensitif seperti bank dan asuransi, dan menolak keras penyebaran data kepada pihak ketiga di semua industri.[17]
Temuan tersebut mengubah cara memandang kepatuhan. Penelitian yang sama berpendapat bahwa apabila semua perusahaan hanya memenuhi syarat minimum hukum dan karenanya menawarkan praktik privasi yang identik, persaingan menjadi ketat; sebaliknya, perhatian yang meningkat terhadap privasi merupakan peluang diferensiasi strategis.[18] Kajian konseptual sebelumnya memberikan ilustrasi: inisiatif privasi sebuah produsen gawai besar, seperti fitur transparansi pelacakan aplikasi, disebut memperkuat loyalitas pengguna, dengan 92,6 persen penggunanya menyatakan tidak akan berpindah ke platform pesaing.[19] Dalam pandangan modul ini, teori kepercayaan digital menjembatani dua narasi yang sering dipertentangkan, yaitu privasi sebagai hak dan privasi sebagai biaya. Bagi korporasi yang bisnisnya bergantung pada kepercayaan, pelindungan data adalah bagian dari nilai produk itu sendiri.
d. Teori komodifikasi dan gerakan ganda. Di sisi lain, data pribadi juga diperlakukan sebagai komoditas. Kajian atas ketentuan transfer data dalam perjanjian perdagangan regional memakai kerangka gerakan ganda (double movement) dari Karl Polanyi: fasilitasi aliran data lintas batas dengan mengorbankan privasi dibaca sebagai langkah menuju komodifikasi data pribadi, sedangkan penguatan hak substantif dan prosedural individu merupakan gerakan tandingan berupa pelindungan sosial.[20] Kajian itu menekankan kekhasan komodifikasi data pribadi: ia menyentuh ranah paling privat kehidupan dan perilaku individu, mengubahnya menjadi informasi yang menghasilkan laba, dan secara teknis mudah dilakukan dalam skala global melalui infrastruktur digital.[21] Ketegangan antara komodifikasi dan pelindungan ini, menurut kajian tersebut, bahkan tercermin dalam judul regulasi pelindungan data Uni Eropa sendiri, yang mengatur pemrosesan data pribadi sekaligus pergerakan bebas data tersebut.[22]
Baca juga: Dampak Teknologi pada Struktur Tata Kelola Perusahaan: Dari Rapat Dewan Virtual hingga Blockchain
Konsep: Dua Model Transatlantik dan Posisi Indonesia
a. Model martabat dan model kebebasan. Literatur perbandingan lazim membedakan model Eropa dan model Amerika. Kajian konstitusionalisme digital mencatat bahwa pengalaman Eropa dibentuk oleh trauma Perang Dunia Kedua, ketika data tentang etnisitas, pandangan politik, dan identitas lain dikumpulkan untuk catatan pemerintah, sedangkan Amerika Serikat relatif lebih sedikit mengalami campur tangan semacam itu sehingga berkembang pendekatan laissez-faire berbasis kebebasan individu.[23] Mengikuti Whitman, Eropa digambarkan sebagai sisi martabat dan Amerika sebagai sisi kebebasan dari Atlantik; kajian itu mengakui bahwa kenyataannya lebih bernuansa, tetapi menegaskan bahwa nilai dasar kedua tradisi memang berbeda.[24] Di Amerika, pelindungan privasi tidak dilekatkan pada individu secara menyeluruh, melainkan bersifat sektoral; di Eropa, pelindungan data bersifat personalistik dan sejak Piagam Hak-Hak Fundamental yang mengikat setelah Traktat Lisabon diakui sebagai hak fundamental tersendiri.[25]
b. Efek Brussel dan standar global de facto. Perbedaan model tidak berarti kedua dunia terpisah. Kajian konseptual tentang ketegangan privasi mencatat bahwa regulasi pelindungan data Uni Eropa telah menjadi standar global dan bahwa hukum privasi baru cenderung mencerminkan fondasinya.[26] Bukti empiris memperkuat pengamatan itu. Penelitian yang mengikuti lebih dari 110.000 situs web dari Mei 2017 hingga November 2018 menemukan bahwa setelah regulasi itu berlaku, situs web mengurangi jumlah domain pihak ketiga yang dipanggilnya, termasuk situs di luar Uni Eropa yang melayani konsumen di luar Uni Eropa dan secara hukum tidak tunduk pada regulasi tersebut; penelitian itu membacanya sebagai indikasi ‘efek Brussel’, yaitu ekspor kerangka regulasi Uni Eropa ke negara lain.[27]
c. Posisi Indonesia. Indonesia tidak sepenuhnya berada di salah satu kutub. Secara konstitusional, Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 menjamin hak setiap orang atas pelindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya. UU PDP menjadikan ketentuan itu dasar konstitusionalnya dan dalam konsiderannya menempatkan pelindungan data pribadi sebagai bagian dari hak asasi manusia atas pelindungan diri pribadi. Pilihan kata ‘martabat’ dalam Pasal 28G ayat (1) mendekatkan Indonesia pada model Eropa. Pilihan itu diperkuat oleh arsitektur UU PDP yang bersifat menyeluruh lintas sektor, mengenal pengendali dan prosesor, dasar pemrosesan, penilaian dampak, pejabat pelindungan data, dan rezim transfer bertingkat. Sebuah penelitian tentang penilaian dampak di sektor perbankan menyimpulkan bahwa UU PDP mengintegrasikan prinsip regulasi pelindungan data Uni Eropa sebagai rujukan utamanya.[28]
Namun, posisi Indonesia dalam diplomasi data lebih ambigu. Kajian perbandingan tata kelola aliran data lintas batas mencatat bahwa pada KTT G20 Osaka 2019, ketika 24 negara menandatangani deklarasi tentang ekonomi digital yang memuat gagasan ‘Data Free Flow with Trust’, empat negara berkembang penting, yaitu India, Mesir, Indonesia, dan Afrika Selatan, tidak ikut serta.[29] Kajian itu menempatkan sikap negara berkembang Asia dalam kerangka hak atas pembangunan dan otonomi industri, yang mempertimbangkan perkembangan industri digital dan kepentingan keamanan nasional.[30] Dalam pandangan modul ini, Indonesia dengan demikian memegang tiga logika sekaligus: logika martabat dalam konstitusi dan UU PDP, logika kedaulatan dan pembangunan dalam kebijakan data, serta logika keterbukaan perdagangan yang tampak dalam komitmen dengan Amerika Serikat yang dibahas pada bagian tentang transfer lintas negara. Ketiganya tidak selalu selaras, dan ketidakselarasan itulah yang harus dikelola oleh program kepatuhan korporasi.
Praktik: Dari Filosofi ke Desain Program
a. Konteks waktu dan kelembagaan. UU PDP diundangkan pada 17 Oktober 2022 dengan masa penyesuaian paling lama dua tahun, sehingga kewajibannya berlaku efektif sejak Oktober 2024. Peraturan pelaksananya, Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan UU PDP, ditetapkan dan diundangkan pada 16 Juli 2026 dan mulai berlaku pada 16 Januari 2027. Sementara itu, lembaga pelindungan data pribadi yang diamanatkan Pasal 58 UU PDP untuk dibentuk dengan Peraturan Presiden belum terbentuk per September 2026; Kementerian Komunikasi dan Digital masih menjalankan fungsi pengawasan pada masa transisi. Bagi praktisi, kombinasi kewajiban yang sudah berlaku, peraturan teknis yang baru akan berlaku, dan regulator yang belum berdiri menuntut program kepatuhan yang disusun atas dasar prinsip, bukan semata menunggu petunjuk teknis.
b. Pilihan antara kepatuhan reaktif dan inovasi privasi. Kajian konseptual tentang ketegangan privasi membedakan dua respons perusahaan. Respons reaktif adalah kepatuhan privasi dalam arti minimum: mengikuti aturan setempat, memperlakukan privasi sebagai fitur tambahan yang dipikirkan belakangan, dan bertujuan sekadar tetap berada dalam batas hukum; respons ini umum pada usaha kecil, tetapi juga dapat dipilih korporasi besar untuk memanfaatkan perbedaan sistem hukum antarnegara.[31] Respons proaktif adalah inovasi privasi: kepatuhan dijadikan pilar bisnis, isu kepatuhan diidentifikasi lintas rezim hukum dan ditangani dengan satu rencana terpadu, privasi ditanamkan sejak perancangan, pengumpulan data diminimalkan melalui penemuan, kategorisasi, dan pemetaan aliran data, dan pihak ketiga yang mengolah data atas nama perusahaan diaudit.[32] Kajian itu juga mencatat biayanya: inovasi privasi mahal dan menuntut komitmen jangka panjang serta transformasi struktur dan praktik bisnis.[33]
Dalam pandangan modul ini, landasan filosofis yang dipilih korporasi menentukan respons mana yang dipilihnya. Korporasi yang memandang data pribadi semata sebagai komoditas akan cenderung memilih kepatuhan reaktif dan memperlakukan UU PDP sebagai biaya. Korporasi yang memandang data pribadi sebagai bagian dari martabat pelanggannya, sekaligus sebagai fondasi kepercayaan, akan lebih mudah menerima kewajiban penilaian dampak, transparansi, dan minimisasi sebagai investasi. Advokat yang mendampingi penyusunan program sebaiknya menguji terlebih dahulu cara pandang direksi terhadap data sebelum menyusun dokumen apa pun.
c. Membaca model bisnis klien melalui strategi data. Tipologi strategi data dalam kajian konseptual tersebut dapat dipakai sebagai alat diagnosis awal. Perusahaan pengumpul data (data harvester) terutama memanfaatkan data pihak pertama secara internal dan relatif lebih sedikit terpapar; perusahaan patron data (data patron) berbagi data secara luas dengan mitra tetapi membatasi penggunaannya; perusahaan informan data (data informant) mengandalkan monetisasi data, misalnya pialang data dan pengembang aplikasi; perusahaan ahli data (data expert) melakukan berbagi dan monetisasi dalam skala tinggi.[34] Setiap tipe menghadapi profil risiko yang berbeda. Bank, perusahaan asuransi, dan penyedia layanan kesehatan di Indonesia menangani data yang dipandang konsumen paling sensitif, sehingga, mengikuti temuan penelitian pasar privasi, pengumpulan informasi yang berlebihan paling cepat menggerus pilihan konsumen di sektor-sektor tersebut.[35]
d. Transparansi yang dapat dipahami. Teori kontrol mengandaikan bahwa subjek data memahami apa yang terjadi pada datanya. Penelitian atas 276 pernyataan privasi perusahaan teknologi finansial yang beroperasi di Jerman sebelum dan sesudah regulasi Uni Eropa berlaku menemukan bahwa keterbacaannya justru menurun: teks menjadi lebih panjang, waktu baca bertambah, dan bahasa menjadi lebih terstandar, sehingga pemahaman pengguna memburuk.[36] Penelitian itu juga menemukan bahwa jumlah data yang diproses meningkat signifikan, tetapi tingkat transparansinya tidak berubah secara signifikan.[37] Bagi praktisi Indonesia, temuan ini merupakan peringatan agar kebijakan privasi tidak disusun sebagai dokumen pertahanan hukum yang hanya dapat dibaca oleh advokat.
Analisis Kritis
Pertama, gagasan penentuan nasib informasional mengandaikan individu yang berdaya, padahal bukti empiris menunjukkan sebaliknya. Penelitian atas pernyataan privasi perusahaan teknologi finansial secara terbuka mempertanyakan apakah pengguna dapat memberikan persetujuan yang terinformasi apabila bahasa pernyataan privasi tidak dapat dipahami, dan menjawabnya secara umum dengan ‘tidak’.[38] Penelitian itu bahkan tidak mengasumsikan bahwa orang awam akan membaca pernyataan privasi; seperti prospektus efek, pembaca sebenarnya adalah otoritas pelindungan data dan pelaku profesional yang kemudian mengomunikasikannya kepada publik.[39] Dalam pandangan modul ini, implikasinya bagi Indonesia serius: selama lembaga pelindungan data belum berdiri, pembaca profesional itu tidak ada, sehingga beban transparansi dan kontrol jatuh kembali pada individu yang paling tidak mampu memikulnya.
Kedua, regulasi yang dirancang untuk mengendalikan kekuasaan informasional dapat memperkuat pemegang kekuasaan yang sama. Kajian konseptual tentang ketegangan privasi mencatat bahwa regulasi Uni Eropa mungkin secara tidak sengaja memberdayakan perusahaan teknologi besar yang semula hendak dibatasinya, karena perusahaan besar dengan sumber daya keuangan, hukum, dan personel lebih mampu menyesuaikan diri.[40] Penelitian empiris atas pasar teknologi web memberi bukti yang sejalan: meskipun pasar secara keseluruhan menyusut setelah regulasi berlaku, perusahaan dominan di banyak pasar teknologi web justru menambah pangsa pasarnya.[41] Dalam pandangan modul ini, regulator dan penyusun kebijakan di Indonesia perlu memperhitungkan beban kepatuhan yang tidak proporsional bagi usaha kecil dan menengah, sementara advokat korporasi perlu menyadari bahwa kepatuhan dapat berfungsi sebagai penghalang masuk pasar.
Ketiga, jangkar konstitusional privasi di Indonesia masih tipis. Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 berbicara tentang pelindungan diri pribadi dan martabat, bukan secara eksplisit tentang data, dan hak itu dapat dibatasi berdasarkan Pasal 28J. Dalam pandangan modul ini, konstruksi bahwa pelindungan data pribadi merupakan bagian dari pelindungan diri pribadi adalah konstruksi legislatif yang masih memerlukan pengayaan melalui putusan pengadilan. Tanpa itu, kepentingan negara dan kepentingan ekonomi akan mudah mendominasi penafsiran, terlebih ketika komitmen perdagangan menuntut keterbukaan aliran data.
Keempat, pertentangan antara model martabat dan model pasar tidak dapat diselesaikan dengan memilih salah satu. Kajian tentang komodifikasi data dalam perjanjian perdagangan menunjukkan bahwa model yang dominan cenderung memperlakukan pelindungan data sebagai pengecualian terhadap aturan umum liberalisasi.[42] Sebaliknya, penelitian tentang pasar privasi menunjukkan bahwa pasar sendiri dapat memberi imbalan kepada perusahaan yang melindungi privasi.[43] Dalam pandangan modul ini, program kepatuhan yang baik justru berdiri di persimpangan kedua logika itu: ia menghormati hak sebagai batas yang tidak dapat ditawar, dan memanfaatkan kepercayaan sebagai sumber nilai ekonomi.
Kesimpulan dan Implikasi bagi Praktisi Hukum
Privasi bukan sekadar kerahasiaan, melainkan cara hukum mengatur kekuasaan informasional. Dari kebebasan negatif untuk dibiarkan sendiri, privasi berkembang menjadi hak positif atas pelindungan data yang bertumpu pada martabat dan penentuan nasib informasional, sementara pada saat yang sama data pribadi diperdagangkan sebagai komoditas dan dijadikan dasar kepercayaan pasar. Indonesia, melalui Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 dan UU PDP, condong pada model martabat, tetapi kebijakan data dan perdagangannya membawa logika kedaulatan dan keterbukaan yang tidak selalu selaras. Bagi praktisi hukum, rekomendasinya adalah sebagai berikut. Pertama, mulailah setiap penugasan program pelindungan data dengan menguji cara pandang direksi terhadap data, apakah sebagai komoditas, kewajiban, atau fondasi kepercayaan, karena cara pandang itu menentukan kedalaman program. Kedua, petakan strategi data klien, yaitu sejauh mana klien memonetisasi dan berbagi data, sebelum menyusun dokumen apa pun, sebab profil risiko perusahaan pengumpul data sangat berbeda dari perusahaan yang memperdagangkan data. Ketiga, rancang transparansi untuk dipahami, bukan untuk melindungi diri; kebijakan privasi yang panjang dan kabur tidak memenuhi tujuan transparansi dan melemahkan dasar persetujuan. Keempat, perlakukan pelindungan data sebagai bagian dari nilai produk bagi klien di sektor yang menangani data sensitif, seperti perbankan, asuransi, dan kesehatan, karena di sektor itulah kepercayaan paling mudah hilang. Kelima, ikuti perkembangan kelembagaan, termasuk berlakunya PP 33/2026 pada Januari 2027 dan pembentukan lembaga pelindungan data, tetapi jangan menunda program dengan alasan menunggu regulator; prinsip UU PDP sudah mengikat sejak Oktober 2024.
*Artikel ini merupakan bagian dari ‘Learning Module for Lawyers: Corporate Law’ yang disusun oleh Tim Penulis Firma Pragma Integra.
Referensi
[1] Giovanni De Gregorio, ‘Digital Constitutionalism, Privacy and Data Protection’, in Digital Constitutionalism in Europe: Reframing Rights and Powers in the Algorithmic Society (Cambridge: Cambridge University Press, 2022), pp. 216–72, https://doi.org/10.1017/9781009071215.007.
[2] De Gregorio, ‘Digital Constitutionalism, Privacy and Data Protection’.
[3] De Gregorio, ‘Digital Constitutionalism, Privacy and Data Protection’.
[4] De Gregorio, ‘Digital Constitutionalism, Privacy and Data Protection’.
[5] De Gregorio, ‘Digital Constitutionalism, Privacy and Data Protection’.
[6] De Gregorio, ‘Digital Constitutionalism, Privacy and Data Protection’.
[7] De Gregorio, ‘Digital Constitutionalism, Privacy and Data Protection’.
[8] De Gregorio, ‘Digital Constitutionalism, Privacy and Data Protection’.
[9] De Gregorio, ‘Digital Constitutionalism, Privacy and Data Protection’.
[10] De Gregorio, ‘Digital Constitutionalism, Privacy and Data Protection’.
[11] Sara Quach and others, ‘Digital technologies: tensions in privacy and data’, Journal of the Academy of Marketing Science, 50.6 (2022), pp. 1299–323, https://doi.org/10.1007/s11747-022-00845-y.
[12] Quach and others, ‘Digital technologies: tensions in privacy and data’.
[13] Quach and others, ‘Digital technologies: tensions in privacy and data’.
[14] Quach and others, ‘Digital technologies: tensions in privacy and data’.
[15] Felix Eggers and others, ‘The Market for Privacy: Understanding How Consumers Trade Off Privacy Practices’, Journal of Interactive Marketing, 58.4 (2023), pp. 341–60, https://doi.org/10.1177/10949968221140061.
[16] Eggers and others, ‘The Market for Privacy: Understanding How Consumers Trade Off Privacy Practices’.
[17] Eggers and others, ‘The Market for Privacy: Understanding How Consumers Trade Off Privacy Practices’.
[18] Eggers and others, ‘The Market for Privacy: Understanding How Consumers Trade Off Privacy Practices’.
[19] Quach and others, ‘Digital technologies: tensions in privacy and data’.
[20] Magdalena Słok-Wódkowska and Joanna Mazur, ‘Between commodification and data protection: Regulatory models governing cross-border information transfers in regional trade agreements’, Leiden Journal of International Law, 37.1 (2024), pp. 111–38, https://doi.org/10.1017/s092215652300050x.
[21] Słok-Wódkowska and Mazur, ‘Between commodification and data protection: Regulatory models governing cross-border information transfers in regional trade agreements’.
[22] Słok-Wódkowska and Mazur, ‘Between commodification and data protection: Regulatory models governing cross-border information transfers in regional trade agreements’.
[23] De Gregorio, ‘Digital Constitutionalism, Privacy and Data Protection’.
[24] De Gregorio, ‘Digital Constitutionalism, Privacy and Data Protection’.
[25] De Gregorio, ‘Digital Constitutionalism, Privacy and Data Protection’.
[26] Quach and others, ‘Digital technologies: tensions in privacy and data’.
[27] Christian Peukert and others, ‘Regulatory Spillovers and Data Governance: Evidence from the GDPR’, Marketing Science, 41.4 (2022), pp. 746–68, https://doi.org/10.1287/mksc.2021.1339.
[28] Dian Ismiati Anggraini and Panca Oktavia Hadi Putra, ‘Data Protection Impact Assessment Framework in the Banking Sector in Indonesia to Implement Law of Personal Data Protection’, Jurnal Sistem Informasi, 21.1 (2025), pp. 15–34, https://doi.org/10.21609/jsi.v21i1.1439.
[29] Yik-Chan Chin and Jingwu Zhao, ‘Governing Cross-Border Data Flows: International Trade Agreements and Their Limits’, Laws, 11.4 (2022), p. 63, https://doi.org/10.3390/laws11040063.
[30] Chin and Zhao, ‘Governing Cross-Border Data Flows: International Trade Agreements and Their Limits’.
[31] Quach and others, ‘Digital technologies: tensions in privacy and data’.
[32] Quach and others, ‘Digital technologies: tensions in privacy and data’.
[33] Quach and others, ‘Digital technologies: tensions in privacy and data’.
[34] Quach and others, ‘Digital technologies: tensions in privacy and data’.
[35] Eggers and others, ‘The Market for Privacy: Understanding How Consumers Trade Off Privacy Practices’.
[36] Gregor Dorfleitner, Lars Hornuf, and Julia Kreppmeier, ‘Promise not fulfilled: FinTech, data privacy, and the GDPR’, Electronic Markets, 33.1 (2023), p. 33, https://doi.org/10.1007/s12525-023-00622-x.
[37] Dorfleitner, Hornuf, and Kreppmeier, ‘Promise not fulfilled: FinTech, data privacy, and the GDPR’.
[38] Dorfleitner, Hornuf, and Kreppmeier, ‘Promise not fulfilled: FinTech, data privacy, and the GDPR’.
[39] Dorfleitner, Hornuf, and Kreppmeier, ‘Promise not fulfilled: FinTech, data privacy, and the GDPR’.
[40] Quach and others, ‘Digital technologies: tensions in privacy and data’.
[41] Peukert and others, ‘Regulatory Spillovers and Data Governance: Evidence from the GDPR’.
[42] Słok-Wódkowska and Mazur, ‘Between commodification and data protection: Regulatory models governing cross-border information transfers in regional trade agreements’.
[43] Eggers and others, ‘The Market for Privacy: Understanding How Consumers Trade Off Privacy Practices’.
← Artikel sebelumnya
Penanganan Dugaan Korupsi oleh KorporasiArtikel berikutnya →
Peta Kewajiban UU PDP bagi KorporasiTell Your Friends
Need legal or tax advice?
Discuss your matter with our lawyers
Facing a tax dispute, a corporate transaction or a business problem? Tell us about it and our team will get back to you.
