Ilustrasi Area Berisiko Tinggi Korupsi dan Pemilik Manfaat

Ilustrasi. [Source: Unsplash]

Pragmaintegra.com – Sistem anti-penyuapan hanya efektif bila diarahkan pada titik-titik tempat suap paling mungkin terjadi. Bagian ini membahas area berisiko tinggi yang paling sering dihadapi korporasi di Indonesia: pengadaan, perizinan, interaksi dengan pejabat publik dan pihak yang terhubung secara politik, hadiah dan jamuan, sumbangan politik dan sosial, serta pembayaran fasilitasi. Bagian ini juga membahas transparansi pemilik manfaat, karena struktur korporasi yang menyembunyikan pengendali sebenarnya merupakan sarana yang memungkinkan hasil korupsi dinikmati tanpa terlihat. Benang merahnya adalah bahwa korupsi bisnis jarang tampil sebagai transaksi yang terang; ia hampir selalu dibungkus dalam bentuk lain.

Landasan Filosofis: Batas antara Hubungan Sosial dan Pertukaran Jabatan

Memberi hadiah adalah salah satu praktik sosial tertua. Hadiah membangun dan memelihara hubungan, menyatakan penghormatan, dan menciptakan kewajiban timbal balik yang tidak dirumuskan secara tegas. Justru karena sifat itulah hadiah menjadi wahana yang ideal bagi korupsi. Sosiologi ekonomi mutakhir menyebut gejala ini sebagai penyamaran (obfuscation) pertukaran yang tercela: pelaku meredam celaan moral atas pertukaran yang tidak sah dengan menata ulangnya sehingga tidak tampak sebagai transaksi, misalnya melalui pertukaran hadiah, ketika hadiah balasan diberikan di kemudian hari sehingga hubungan antara keduanya tersamar, atau melalui perantara, ketika A membayar B yang kemudian memberi sesuatu kepada C yang lalu memberikan keuntungan kepada A.[1] Ciri pembeda pertukaran hadiah dari transaksi pasar adalah bahwa timbal balik hanya dapat diharapkan, tidak dapat dipaksakan; penyamaran semacam itu menciptakan penyangkalan yang masuk akal, karena pemberi selalu dapat berkata bahwa ia memberi karena suka, bukan karena mengharapkan balasan.[2]

Hukum Indonesia menjawab ambiguitas ini dengan konsep gratifikasi. Pasal 12B UU Tipikor tidak bertanya apakah pemberian itu dimaksudkan sebagai suap; ia menganggap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagai suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dan Pasal 12C membuka jalan keluar melalui pelaporan kepada KPK. Dalam pandangan modul ini, konstruksi itu secara filosofis tepat: ia tidak menghapus praktik sosial memberi, tetapi memaksa pemberian yang berkaitan dengan jabatan keluar dari wilayah tersamar ke wilayah yang terang, tempat negara dapat menilainya. Bagi korporasi, prinsip yang sama berlaku: pemberian kepada pejabat yang tidak sanggup diungkapkan secara terbuka hampir pasti bermasalah.

Landasan Teoretis

a. Teori pertukaran tersamar dan kepercayaan. Penelitian eksperimen sosiologi atas pilihan untuk menyuap menunjukkan bahwa penyamaran mengandung ketidakpastian yang tinggi bagi pelakunya sendiri, karena pemberi tidak dapat memastikan bahwa penerima akan membalas. Penelitian itu menemukan bahwa kepercayaan yang berbasis loyalitas mendorong orang memilih bentuk suap yang tersamar melalui dua jalur: meningkatkan harapan bahwa balasan akan diberikan, dan mengurangi ketidaknyamanan moral pelaku.[3] Penelitian yang sama mencatat bahwa logika ‘keluarga’ yang menekankan loyalitas tanpa syarat dapat mendorong penyamaran, bahwa celah dalam infrastruktur regulasi negara membuka ruang bagi bentuk-bentuk penyamaran tertentu, dan bahwa kepercayaan dapat dibangun secara bertahap melalui hadiah yang makin meningkat.[4] Dalam pandangan modul ini, temuan ini sangat relevan bagi Indonesia, karena hubungan bisnis dengan pejabat sering dibangun melalui jejaring kekerabatan, almamater, dan pertemanan yang menyediakan kepercayaan berbasis loyalitas itu.

b. Teori anomi dan sisi penawaran suap. Literatur tentang suap sering memandang pelaku usaha sebagai korban pejabat yang meminta. Penelitian atas usaha kecil di 26 negara dengan memakai data survei perusahaan Bank Dunia menggunakan teori anomi untuk menunjukkan bahwa tidak semua pemberi suap adalah korban: ketika tujuan yang sah, seperti memenuhi persyaratan regulasi, terhalang oleh sarana yang sah, sebagian pelaku usaha secara proaktif menawarkan suap sebagai strategi bisnis.[5] Penelitian itu menemukan bahwa hambatan berupa kejahatan dan ketidaktertiban, hambatan transportasi, dan waktu yang harus dihabiskan manajemen untuk urusan regulasi berkorelasi positif dengan porsi penjualan yang dibayarkan sebagai pembayaran informal kepada pejabat, dan bahwa jarak kekuasaan yang tinggi memperkuat hubungan antara birokrasi yang berbelit dan suap.[6]

c. Teori titik sentuh dan ketergantungan pada izin. Penelitian atas reaksi pasar terhadap penghentian penegakan FCPA pada 2025 menemukan bahwa penerima manfaat terbesar berada di sektor ekstraksi, konstruksi, transportasi, dan komunikasi, yang secara luas dipandang paling rawan korupsi karena kebutuhan memperoleh izin dan lisensi setempat.[7] Dalam pandangan modul ini, temuan itu menegaskan teori sederhana yang berguna bagi praktisi: risiko suap sebanding dengan jumlah, nilai, dan diskresi titik sentuh antara korporasi dan pejabat. Semakin banyak keputusan pejabat yang menentukan kelangsungan usaha, semakin besar risiko suap, dan semakin penting pengendalian di titik-titik itu.

d. Selubung korporasi dan pemilik manfaat. Teori keempat menyangkut tahap setelah suap dibayar, yaitu bagaimana hasilnya disimpan dan dinikmati. Kajian tentang transparansi pemilik manfaat mencatat bahwa skandal Panama Papers dan Paradise Papers memperlihatkan kepada publik bagaimana struktur badan hukum yang kompleks dipakai untuk menutupi pendapatan ilegal, dan bahwa organisasi yang besar dan rumit dapat menjadi selubung kejahatan korporasi dan keuangan.[8] Kajian tentang profesi hukum korporasi menambahkan bahwa ketertutupan pemilik manfaat merupakan masalah korupsi yang inheren lintas negara, difasilitasi oleh jasa profesional yang menguasai struktur hukum dan arus keuangan global.[9]

Baca juga: Penerapan Teori Prinsipal-Agen (Principal-Agent Theory) dalam Tata Kelola Perusahaan Modern

Konsep: Peta Area Berisiko Tinggi

a. Pengadaan. Pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan area dengan nilai uang terbesar. Sebuah penelitian akuntansi mencatat bahwa belanja pengadaan pemerintah Indonesia pada 2019 mencapai Rp1.168,4 triliun atau 47,47 persen dari total anggaran negara, dan bahwa sistem pengadaan elektronik tidak menjamin bebas kecurangan, sebagaimana tampak dari temuan BPK tahun 2018 atas kerugian Rp503,48 miliar di 81 kementerian dan lembaga.[10] Penelitian kualitatif di sebuah kabupaten yang menerapkan pengadaan elektronik sejak 2012 menemukan intervensi dari dalam, yaitu dari atasan, anggota dewan, hingga kepala daerah yang menitipkan perusahaan, dan dari luar, termasuk kontraktor dan aparat penegak hukum yang meminta paket atau meminta perusahaan bawaannya dimenangkan; kelompok kerja pemilihan mengalami intimidasi dan ancaman mutasi.[11] Penelitian itu juga menemukan dua pola kolusi: kolusi pelaksana pengadaan dengan penyedia melalui kebocoran dokumen sebelum tender dan ‘pendampingan’ penyusunan penawaran, termasuk dugaan ‘commitment fee’ sebesar empat persen yang dilaporkan sebuah lembaga swadaya masyarakat, serta kolusi antarpenyedia melalui dua atau tiga perusahaan bayangan yang berfungsi sebagai pendamping; semua ini berlangsung di luar sistem elektronik sehingga sulit dibuktikan.[12] Kerangka hukumnya adalah Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya, yang memuat etika pengadaan seperti menghindari benturan kepentingan dan tidak menerima, menawarkan, atau menjanjikan hadiah.

b. Perizinan. Perizinan merupakan titik sentuh yang menentukan apakah suatu usaha dapat berjalan. Penelitian atas usaha kecil yang telah disebut mencatat bahwa lingkungan regulasi dengan persyaratan yang kompleks dan lembaga perizinan yang terfragmentasi menjadi peluang bagi petugas untuk meminta suap guna ‘memperlancar’ atau ‘mempercepat’ proses, dan bahwa biaya kepatuhan yang sama untuk semua ukuran usaha membebani usaha kecil secara tidak proporsional.[13] Penelitian lapangan di Kamboja menunjukkan bentuk ekstremnya, ketika membayar dua kali biaya resmi dipandang sebagai cara memastikan permohonan disetujui.[14] Dalam pandangan modul ini, sistem perizinan berusaha berbasis risiko melalui Online Single Submission mengurangi sebagian titik sentuh tatap muka, tetapi risiko berpindah ke tahap yang masih memerlukan penilaian pejabat, seperti persetujuan lingkungan, persetujuan bangunan, verifikasi standar, dan pengawasan.

c. Interaksi dengan pejabat dan pihak yang terhubung secara politik. Interaksi dengan pejabat tidak terbatas pada perizinan dan pengadaan; ia mencakup pemeriksaan pajak, kepabeanan, inspeksi ketenagakerjaan dan lingkungan, serta penegakan hukum. Risiko yang lebih tersamar datang dari pihak yang terhubung secara politik di dalam korporasi sendiri. Penelitian atas emiten Indonesia mencatat bahwa koneksi politik sebagian besar dibangun dengan menempatkan figur elite di dewan komisaris, dan bahwa koneksi itu berasosiasi dengan keputusan investasi yang kurang efisien.[15] Dalam pandangan modul ini, pengangkatan mantan pejabat atau kerabat pejabat ke dalam organ perseroan, perekrutan anak pejabat, dan penggunaan konsultan atau firma yang terhubung secara politik harus diperlakukan sebagai titik risiko, karena bentuk-bentuk inilah yang dicatat literatur sebagai cara menyamarkan pemberian, misalnya ketika pengembang properti mempekerjakan anak pejabat atau memakai firma hukum yang terhubung secara politik sebagai perantara pembayaran.[16]

d. Hadiah, jamuan, dan gratifikasi. Pasal 12B UU Tipikor membedakan beban pembuktian berdasarkan nilai gratifikasi: untuk nilai Rp10.000.000 atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi bukan suap dibebankan kepada penerima, sedangkan untuk nilai kurang dari itu dibebankan kepada penuntut umum. Pasal 12C menyatakan bahwa ketentuan itu tidak berlaku apabila penerima melaporkan gratifikasi kepada KPK paling lambat 30 hari kerja sejak diterima. KPK mengatur tata cara pelaporan melalui peraturannya, yang terakhir diperbarui dengan Peraturan KPK Nomor 1 Tahun 2026, antara lain dengan menaikkan batas nilai wajar pemberian terkait pernikahan atau upacara adat dan keagamaan menjadi Rp1.500.000 per pemberi dan memperluas peran unit pengendalian gratifikasi di instansi. Penting dicatat bahwa kewajiban melapor berada pada penerima, tetapi risiko pidana bagi pemberi tetap ada apabila pemberian itu memenuhi unsur suap. Bagi korporasi, kebijakan hadiah dan jamuan harus memuat batas nilai, larangan pemberian tunai dan setara tunai, larangan pemberian pada masa pengambilan keputusan, pencatatan, dan persetujuan berjenjang.

e. Sumbangan politik dan sosial. Sumbangan politik merupakan wilayah yang sah sekaligus berisiko. Undang-Undang Partai Politik membatasi sumbangan badan usaha kepada partai politik, dan peraturan pemilu membatasi sumbangan dana kampanye dari badan usaha, misalnya paling banyak Rp25 miliar untuk pasangan calon presiden dan wakil presiden menurut peraturan KPU yang berlaku pada Pemilu 2024, dengan kewajiban pencatatan dan pelaporan. Risikonya bukan terutama pada sumbangan yang tercatat, melainkan pada sumbangan yang disamarkan melalui individu, perusahaan afiliasi, atau pembiayaan kegiatan, dan pada sumbangan yang diberikan menjelang keputusan pejabat yang terkait. Sumbangan sosial, termasuk program tanggung jawab sosial perusahaan, juga dapat menjadi sarana penyamaran apabila disalurkan kepada yayasan atau kegiatan yang dikendalikan pejabat atau keluarganya, atau apabila dipersyaratkan sebagai imbalan izin. Dalam pandangan modul ini, ujian sederhananya adalah apakah sumbangan itu tetap akan diberikan seandainya penerima atau pengendalinya tidak memiliki kewenangan atas kepentingan korporasi.

f. Pembayaran fasilitasi. Pembayaran fasilitasi adalah pembayaran kecil kepada pejabat untuk mempercepat tindakan rutin yang memang menjadi haknya, seperti penerbitan dokumen atau pemeriksaan barang. FCPA memuat pengecualian untuk pembayaran semacam itu yang ditujukan pada tindakan pemerintahan rutin, sedangkan UK Bribery Act tidak mengenal pengecualian itu. Hukum Indonesia juga tidak mengenalnya: pembayaran kepada pegawai negeri yang berkaitan dengan jabatannya dapat memenuhi unsur suap atau gratifikasi, dan permintaan pembayaran oleh pejabat dapat merupakan pemerasan atau pungutan liar. Penelitian atas usaha kecil yang telah disebut menunjukkan mengapa praktik ini bertahan: birokrasi yang berbelit dan waktu manajemen yang tersita mendorong pembayaran informal untuk ‘get things done’ dalam urusan kepabeanan, pajak, izin, dan regulasi.[17] Dalam pandangan modul ini, kebijakan korporasi yang tepat adalah melarang pembayaran fasilitasi sepenuhnya, dengan pengecualian sempit untuk ancaman terhadap keselamatan jiwa, yang harus segera dicatat dan dilaporkan.

g. Pemilik manfaat. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme mendefinisikan pemilik manfaat sebagai orang perseorangan yang dapat menunjuk atau memberhentikan pengurus, memiliki kemampuan mengendalikan korporasi, berhak atas dan/atau menerima manfaat dari korporasi baik langsung maupun tidak langsung, merupakan pemilik sebenarnya dari dana atau saham, dan/atau memenuhi kriteria yang ditetapkan. Sebuah kajian hukum Indonesia mencatat bahwa penggunaan nominee belum diatur dan hanya bersandar pada kebebasan berkontrak, sehingga dapat menjadi ‘tangan tak terlihat’ untuk menyembunyikan identitas pemilik manfaat, biasanya melalui keluarga, teman, atau orang tepercaya; kajian itu juga mengutip data bahwa per 2 Mei 2023 baru 864.329 dari 2.610.499 korporasi, atau 33,11 persen, yang telah melaporkan pemilik manfaatnya kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.[18] Kewajiban penyampaian informasi pemilik manfaat semula diatur dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 15 Tahun 2019 dan kini diperbarui melalui Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 Tahun 2025 tentang verifikasi dan pengawasan pemilik manfaat korporasi, yang antara lain mewajibkan pemutakhiran tahunan dan mengatur sanksi bertingkat hingga pemblokiran akses layanan administrasi hukum.

Praktik: Pengendalian pada Setiap Titik Risiko

Dalam pandangan modul ini, pengendalian pada area berisiko tinggi dapat dirangkum dalam beberapa prinsip praktis. Untuk pengadaan, korporasi yang menjadi penyedia harus melarang pertemuan informal dengan panitia atau kelompok kerja selama proses pemilihan, memastikan bahwa tidak ada pegawai yang menerima dokumen pengadaan sebelum diumumkan, menolak menjadi ‘pendamping’ dalam tender yang dikondisikan, dan memeriksa apakah perusahaan lain yang ikut tender memiliki pengendali yang sama. Untuk perizinan, korporasi harus memetakan setiap izin yang diperlukan, jalur resmi beserta biaya dan jangka waktunya, serta pihak ketiga yang dipakai untuk mengurusnya, dan memastikan setiap pembayaran kepada konsultan perizinan sebanding dengan jasa yang nyata.

Untuk interaksi dengan pejabat dan pihak yang terhubung secara politik, korporasi perlu mewajibkan pengungkapan hubungan keluarga dan politik oleh calon pengurus, pegawai kunci, dan mitra, serta menerapkan masa jeda sebelum mantan pejabat yang berwenang atas kepentingan korporasi dapat diangkat atau dipekerjakan. Untuk hadiah dan jamuan, kebijakan harus selaras dengan aturan gratifikasi yang berlaku bagi penerima, karena pemberian yang wajib dilaporkan penerima namun tidak dilaporkan menempatkan pemberi dalam risiko. Untuk sumbangan politik dan sosial, keputusan harus diambil oleh organ yang lebih tinggi, didokumentasikan, diuji terhadap kepentingan korporasi yang sedang bergantung pada keputusan pejabat terkait, dan diungkapkan sesuai ketentuan.

Untuk pemilik manfaat, advokat memiliki peran ganda. Sebagai penasihat korporasi klien, advokat harus memastikan klien melaporkan pemilik manfaatnya secara benar dan memutakhirkannya, dan tidak membantu penggunaan nominee untuk menyembunyikan pengendali. Sebagai pihak yang melakukan uji tuntas atas mitra klien, advokat harus menelusuri pemilik manfaat mitra, termasuk kemungkinan bahwa pejabat atau keluarganya berada di balik perusahaan yang ditunjuk sebagai agen, pemasok, atau mitra patungan. Kajian tentang profesi hukum korporasi mengingatkan bahwa penyelidikan sebuah lembaga swadaya masyarakat terhadap 13 firma hukum di Amerika menemukan bahwa sebagian besar advokat tetap memberikan saran awal tentang cara memindahkan dana ke Amerika tanpa mengungkap identitas pejabat asing, meskipun penyamar memakai istilah seperti ‘uang abu-abu’, ‘uang hitam’, dan ‘pembayaran fasilitasi’; hanya satu advokat yang menolak.[19]

Pihak ketiga merupakan saluran yang paling sering dipakai untuk menyuap di semua area di atas. Penelitian atas perusahaan Inggris mencatat bahwa suap kepada pejabat asing sering dilakukan melalui perwakilan, agen, dan perantara di yurisdiksi setempat untuk memenangkan atau mempertahankan kontrak.[20] Dalam pandangan modul ini, tanda bahaya yang perlu diwaspadai mencakup agen yang diusulkan atau diminta oleh pejabat, komisi yang tidak sebanding dengan jasa, permintaan pembayaran ke rekening pihak lain atau di negara lain, ketiadaan kapasitas nyata pada agen, dan penolakan agen untuk menandatangani komitmen antikorupsi atau hak audit.

Analisis Kritis

Kritik pertama menyangkut beban sosial aturan gratifikasi. Dalam masyarakat yang menghargai pemberian sebagai tanda hubungan baik, aturan gratifikasi dapat dirasakan kaku dan asing. Namun penelitian tentang penyamaran pertukaran menunjukkan bahwa justru keakraban dan loyalitas yang membuat suap tersamar terasa nyaman secara moral.[21] Dalam pandangan modul ini, aturan gratifikasi tidak bermaksud menghapus budaya memberi, melainkan memisahkan hubungan pribadi dari kewenangan jabatan; kenaikan batas nilai wajar dalam peraturan KPK terbaru menunjukkan bahwa negara berupaya menyesuaikan aturan dengan kenyataan sosial tanpa melepaskan prinsipnya.

Kritik kedua menyangkut sisi penawaran. Literatur dan kebijakan sering berfokus pada pejabat yang meminta, sehingga pelaku usaha diposisikan sebagai korban. Penelitian berbasis teori anomi menunjukkan bahwa sebagian pelaku usaha menyuap secara proaktif sebagai strategi,[22] dan literatur akuntansi kritis mengingatkan peran perusahaan multinasional sebagai pemasok suap.[23] Dalam pandangan modul ini, korporasi tidak dapat berlindung di balik dalih pemerasan apabila ia sendiri menawarkan atau memelihara hubungan yang memungkinkan permintaan itu. Pemerasan yang sungguh-sungguh harus ditolak dan dilaporkan, bukan dibayar lalu dirasionalisasi.

Kritik ketiga menyangkut keterbatasan teknologi. Pengadaan elektronik dan perizinan daring sering dipromosikan sebagai solusi korupsi, tetapi penelitian di tingkat kabupaten menunjukkan bahwa kolusi berpindah ke luar sistem elektronik dan bahwa tanpa integritas pimpinan, sistem apa pun tetap dapat dicurangi.[24] Dalam pandangan modul ini, teknologi mengurangi titik sentuh, tetapi tidak menggantikan pengawasan atas hubungan informal yang menentukan siapa menang.

Kritik keempat menyangkut ketegangan antara transparansi pemilik manfaat dan pelindungan data pribadi. Mahkamah Kehakiman Uni Eropa pada 22 November 2022, dalam perkara gabungan C-37/20 dan C-601/20, menyatakan bahwa akses publik atas informasi pemilik manfaat merupakan campur tangan serius terhadap hak atas penghormatan kehidupan pribadi dan pelindungan data pribadi, sehingga register yang semula terbuka bagi publik berubah menjadi akses terbatas.[25] Kajian tentang putusan itu menyimpulkan bahwa data pemilik manfaat harus tunduk pada kewajiban kerahasiaan dan prinsip pelindungan data yang memadai.[26] Indonesia memilih akses terbatas bagi korporasi dan pihak berwenang,[27] sehingga persoalannya bergeser ke pertanyaan lain: bagaimana korporasi dan advokat yang melakukan uji tuntas memperoleh dan memproses data pemilik manfaat mitra secara sah. Pertanyaan ini menjadi salah satu jembatan menuju pembahasan pelindungan data pribadi pada bab berikutnya.

Kesimpulan dan Implikasi bagi Praktisi Hukum

Korupsi bisnis hampir selalu tampil dalam bentuk yang tersamar: hadiah, jamuan, sumbangan, jasa konsultan, perekrutan, atau struktur kepemilikan yang menyembunyikan pengendali. Area berisiko tinggi adalah titik-titik tempat keputusan pejabat menentukan kepentingan korporasi, yaitu pengadaan, perizinan, dan interaksi dengan pejabat serta pihak yang terhubung secara politik, ditambah saluran yang memungkinkan hasil korupsi dinikmati tanpa terlihat. Bagi praktisi hukum, rekomendasinya adalah sebagai berikut. Pertama, petakan titik sentuh klien dengan pejabat beserta nilai dan diskresinya, dan pusatkan pengendalian pada titik-titik dengan risiko tertinggi. Kedua, selaraskan kebijakan hadiah, jamuan, dan sumbangan klien dengan ketentuan gratifikasi Pasal 12B dan Pasal 12C UU Tipikor serta peraturan KPK terbaru, dengan ingatan bahwa risiko pemberi tidak hapus hanya karena kewajiban melapor ada pada penerima. Ketiga, larang pembayaran fasilitasi dan siapkan protokol untuk menolak dan melaporkan permintaan pembayaran oleh pejabat. Keempat, lakukan uji tuntas pihak ketiga dan pemilik manfaat atas agen, konsultan, pemasok, dan mitra, dan jangan pernah membantu penggunaan nominee untuk menyembunyikan pengendali. Kelima, perlakukan pengangkatan pihak yang terhubung secara politik ke dalam organ perseroan dan perekrutan keluarga pejabat sebagai keputusan berisiko yang memerlukan pengungkapan, persetujuan organ yang lebih tinggi, dan masa jeda.


*Artikel ini merupakan bagian dari ‘Learning Module for Lawyers: Corporate Law’ yang disusun oleh Tim Penulis Firma Pragma Integra.

Referensi

[1] Oliver Schilke and Gabriel Rossman, ‘Honor among Crooks: The Role of Trust in Obfuscated Disreputable Exchange’, American Sociological Review, 89.2 (2024), pp. 391–419, https://doi.org/10.1177/00031224241232599.

[2] Schilke and Rossman, ‘Honor among Crooks: The Role of Trust in Obfuscated Disreputable Exchange’.

[3] Schilke and Rossman, ‘Honor among Crooks: The Role of Trust in Obfuscated Disreputable Exchange’.

[4] Schilke and Rossman, ‘Honor among Crooks: The Role of Trust in Obfuscated Disreputable Exchange’.

[5] Ohu and Spitzmueller, ‘Greasing the wheel through bribes: interaction of national culture and local business conditions’.

[6] Ohu and Spitzmueller, ‘Greasing the wheel through bribes: interaction of national culture and local business conditions’.

[7] Crippa, Malesky, and Picci, ‘Making Bribery Profitable Again? The Market Effects of Suspending Accountability for Overseas Bribery’.

[8] Isidora Mitić, ‘UBO INFORMATION TRANSPARENCY IN THE CORPORATE REGISTERS AND ITS EFFECT ON PRIVACY PROTECTION FROM AML-CFT PERSPECTIVE’, Facta Universitatis, Series: Law and Politics, 2023, https://doi.org/10.22190/fulp230422002m.

[9] Elliott, ‘The corporate legal profession’s role in global corruption: obligations and opportunities for contributing to collective action’.

[10] Edwin Saputra and Anis Chariri, ‘EXPOSING E-PROCUREMENT FAILURES IN PREVENTING PROCUREMENT OF GOODS AND SERVICES FRAUD’, Jurnal RAK (Riset Akuntansi Keuangan), 8.1 (2023), pp. 51–72, https://doi.org/10.31002/rak.v8i1.880.

[11] Saputra and Chariri, ‘EXPOSING E-PROCUREMENT FAILURES IN PREVENTING PROCUREMENT OF GOODS AND SERVICES FRAUD’.

[12] Saputra and Chariri, ‘EXPOSING E-PROCUREMENT FAILURES IN PREVENTING PROCUREMENT OF GOODS AND SERVICES FRAUD’.

[13] Ohu and Spitzmueller, ‘Greasing the wheel through bribes: interaction of national culture and local business conditions’.

[14] Erie, Bodurtha, and Young, ‘Legal Brokers of Chinese Investment in Cambodia: Compliance between Contract and Culture’.

[15] Joni, Natalia, and Leliana, ‘The investment behavior of politically connected firms in Indonesia’.

[16] Schilke and Rossman, ‘Honor among Crooks: The Role of Trust in Obfuscated Disreputable Exchange’.

[17] Ohu and Spitzmueller, ‘Greasing the wheel through bribes: interaction of national culture and local business conditions’.

[18] Achmad Khozin Baharudin and Adhitya Widya Kartika, ‘CRIMINAL ACCOUNTABILITY FOR BENEFICIAL OWNERSHIP OF CORPORATIONS IN THE CRIME OF MONEY LAUNDERING IN INDONESIA’, Jurnal Al-Dustur, 6.1 (2023), https://doi.org/10.30863/aldustur.v6i1.4684.

[19] Elliott, ‘The corporate legal profession’s role in global corruption: obligations and opportunities for contributing to collective action’.

[20] Islam and others, ‘Corporate disclosures on curbing bribery and the UK Bribery Act 2010: evidence from UK companies’.

[21] Schilke and Rossman, ‘Honor among Crooks: The Role of Trust in Obfuscated Disreputable Exchange’.

[22] Ohu and Spitzmueller, ‘Greasing the wheel through bribes: interaction of national culture and local business conditions’.

[23] Islam and others, ‘Corporate disclosures on curbing bribery and the UK Bribery Act 2010: evidence from UK companies’.

[24] Saputra and Chariri, ‘EXPOSING E-PROCUREMENT FAILURES IN PREVENTING PROCUREMENT OF GOODS AND SERVICES FRAUD’.

[25] Mitić, ‘UBO INFORMATION TRANSPARENCY IN THE CORPORATE REGISTERS AND ITS EFFECT ON PRIVACY PROTECTION FROM AML-CFT PERSPECTIVE’.

[26] Mitić, ‘UBO INFORMATION TRANSPARENCY IN THE CORPORATE REGISTERS AND ITS EFFECT ON PRIVACY PROTECTION FROM AML-CFT PERSPECTIVE’.

[27] Baharudin and Kartika, ‘CRIMINAL ACCOUNTABILITY FOR BENEFICIAL OWNERSHIP OF CORPORATIONS IN THE CRIME OF MONEY LAUNDERING IN INDONESIA’.

Tell Your Friends
Avatar
Pragma Integra is a law firm that combines deep expertise in taxation, corporate and business law, and business development.

Need legal or tax advice?

Discuss your matter with our lawyers

Facing a tax dispute, a corporate transaction or a business problem? Tell us about it and our team will get back to you.

Let’s Talk on WhatsAppContact Form

Integrated Legal & Business Solutions

Have Tax and Business Problems? Let's Solve Them Together

From complex tax disputes to critical corporate decisions, Pragma Integra is here to guide you with trusted expertise and strategic solutions.