
Ilustrasi. [Source: Unsplash]
Bagian dari Learning Module for Lawyers › Corporate Law › Modul 2 › Bab 11 Respons Insiden, Remediasi, dan Penyelesaian dengan Regulator
Pragmaintegra.com – Sub-bab sebelumnya menunjukkan bahwa perilaku korporasi setelah pelanggaran menentukan posisinya dalam piramida penegakan. Perilaku itu tidak terbentuk pada saat korporasi duduk di hadapan regulator, tetapi pada jam dan hari pertama setelah tanda-tanda pelanggaran muncul. Sub-bab ini membahas manajemen krisis kepatuhan, yaitu cara korporasi mengenali, meneruskan, dan menangani informasi tentang dugaan pelanggaran serius sebelum informasi itu berkembang menjadi perkara. Pembahasan mencakup eskalasi informasi, pembentukan tim krisis, peran penasihat hukum, dan pengamanan dokumen melalui perintah penahanan dokumen (legal hold). Teknik investigasi internal, termasuk wawancara, analisis forensik, dan hubungan dengan penegak hukum selama penyidikan, telah dibahas pada Bab 9 dan tidak diulang; sub-bab ini berfokus pada tata kelola keputusan pada fase awal krisis.
Landasan Filosofis: Krisis sebagai Ujian Kejujuran Organisasi
Krisis kepatuhan adalah momen ketika korporasi dipaksa memilih antara dua naluri yang sama-sama manusiawi: naluri melindungi diri dan naluri mengatakan yang sebenarnya. Naluri pertama mendorong penundaan, penyangkalan, dan pembatasan informasi. Naluri kedua mendorong pengakuan, keterbukaan, dan perbaikan. Hukum tidak sepenuhnya memihak salah satunya. Hukum mengakui hak untuk membela diri, kerahasiaan hubungan antara advokat dan klien, dan asas bahwa seseorang tidak wajib memberatkan dirinya sendiri. Namun, hukum juga mewajibkan keterbukaan kepada regulator dan pasar, melarang perusakan bukti, dan semakin sering memberi imbalan bagi pengungkapan dan kerja sama.
Dalam pandangan modul ini, persoalan filosofis manajemen krisis bukan memilih salah satu naluri, melainkan menata urutannya. Korporasi berhak, dan bahkan wajib, memahami fakta sebelum berbicara; tetapi hak untuk memahami fakta tidak boleh menjadi dalih untuk menyembunyikan fakta. Organisasi yang sehat membedakan dengan tegas antara ‘belum tahu’ dan ‘tidak mau tahu’. Pembedaan itu menjadi inti seluruh pembahasan sub-bab ini: eskalasi menjamin bahwa organisasi segera tahu, tim krisis menjamin bahwa organisasi menimbang dengan benar, penasihat hukum menjamin bahwa organisasi bertindak dalam batas hukum, dan perintah penahanan dokumen menjamin bahwa kebenaran tidak hilang selama organisasi menimbang.
Dimensi kedua adalah tanggung jawab kepemimpinan. Krisis kepatuhan bukan sekadar kegagalan teknis; ia hampir selalu mencerminkan kegagalan tata kelola dalam mendengar, menimbang, dan bertindak atas peringatan. Karena itu, penanganan krisis yang baik menuntut pimpinan untuk menerima kemungkinan bahwa sumber masalah ada pada keputusan dan budaya yang mereka bentuk sendiri. Pimpinan yang memperlakukan krisis semata sebagai ancaman reputasi pribadi cenderung mencari kambing hitam di lapisan bawah organisasi, sedangkan pimpinan yang memperlakukannya sebagai kesempatan memperbaiki tata kelola cenderung membuka informasi dan mengundang pengawasan. Pilihan sikap itu, yang diambil dalam hitungan hari, sering menentukan jalannya perkara selama bertahun-tahun.
Landasan Teoretis
a. Normalisasi penyimpangan dan manajemen amoral. Penyelidikan atas berbagai skandal organisasi, dari bencana Deepwater Horizon hingga Challenger, berulang kali menyimpulkan bahwa pelanggaran lahir dari proses yang disebut normalisasi penyimpangan, yaitu ketika praktik yang menyimpang menjadi bagian dari cara kerja yang dianggap wajar. Sebuah kajian atas skandal Rumah Sakit Stafford di Inggris berargumen bahwa penjelasan itu cenderung membebaskan manajemen dari tanggung jawab, padahal manajemen mengendalikan banyak tuas pelembagaan. Kajian itu mencatat kesaksian yang menggambarkan instalasi gawat darurat yang kekurangan staf dan keterampilan, perawat yang memalsukan catatan, manajer yang salah menggambarkan struktur dan proses rumah sakit kepada regulator, serta klinisi yang diam atau tidak cukup keras meniup peluit.[1] Kajian tersebut menyimpulkan bahwa tiga sinyal manajemen yang amoral, yaitu memprioritaskan target keuangan jangka pendek, menyebarkan tanggung jawab, dan membina identifikasi organisasi yang tinggi, dapat mendorong organisasi ke arah ‘keheningan etis’ dan pelanggaran yang tidak disengaja.[2]
Teori ini penting bagi manajemen krisis karena menjelaskan mengapa informasi tentang pelanggaran sering terlambat mencapai pengambil keputusan. Organisasi yang mengalami normalisasi penyimpangan tidak menganggap tanda-tanda pelanggaran sebagai krisis; ia menganggapnya sebagai bagian dari pekerjaan sehari-hari. Kasus Volkswagen, yang dibahas pada Bab 1, memperlihatkan pola yang sama: budaya hierarkis, iklim ketakutan, dan larangan tidak tertulis untuk membawa kabar buruk membuat masalah teknis yang diketahui para insinyur tidak pernah ditangani secara terbuka, sementara struktur tata kelola membatasi pengawasan independen dewan pengawas.[3]
b. Penimbunan kabar buruk. Literatur keuangan menjelaskan dorongan manajer untuk menunda kabar buruk. Sebuah penelitian atas 37.987 observasi perusahaan publik Amerika Serikat periode 2001 hingga 2019 memanfaatkan pemberlakuan bertahap undang-undang pemberitahuan pelanggaran data di negara-negara bagian. Penelitian itu menemukan bahwa setelah undang-undang itu berlaku, risiko anjloknya harga saham perusahaan yang terdampak meningkat sekurang-kurangnya lima persen relatif terhadap simpangan bakunya, dan ukuran penimbunan kabar buruk oleh manajer meningkat 5,2 persen; perusahaan juga menambah pengumuman sukarela yang didominasi kabar positif.[4] Penelitian itu menjelaskan mekanismenya: ketika satu kabar buruk tidak lagi dapat disembunyikan, manajer terdorong menunda kabar buruk lain agar tidak terjadi rangkaian kabar buruk berturut-turut, padahal akumulasi kabar buruk yang akhirnya tidak dapat disembunyikan justru memicu kejatuhan harga saham.[5] Penelitian yang sama mencatat bahwa setelah skandal emisinya terungkap, Volkswagen menunda pengumuman kerugian keuangan dan pergantian manajemen untuk meredam dampak lanjutan terhadap reputasi dan harga sahamnya.[6]
Bagi manajemen krisis, temuan ini memiliki implikasi langsung. Krisis kepatuhan menciptakan insentif yang kuat bagi manajemen untuk mengatur waktu informasi, dan insentif itu dapat menimbulkan pelanggaran baru, yaitu pelanggaran kewajiban keterbukaan yang dibahas pada sub-bab berikutnya. Karena itu, keputusan tentang waktu dan isi pengungkapan tidak boleh diserahkan hanya kepada manajemen yang kepentingan pribadinya ikut dipertaruhkan.
c. Kapan dewan bertindak. Penelitian atas bank-bank tercatat di Uni Eropa yang didenda regulator Amerika Serikat pada 2009 hingga 2018 karena pelanggaran seperti pengelakan pajak, pencucian uang, manipulasi pasar, dan kecurangan menemukan bahwa dewan lebih mungkin memberhentikan direktur utama setelah bank menerima denda, bukan selama masa investigasi, dan bahwa usia serta masa jabatan direktur utama lebih kuat memprediksi pemberhentian daripada karakteristik dewan.[7] Penelitian itu juga mengutip temuan terdahulu bahwa dalam banyak kasus dewan bank tidak mengambil tindakan apa pun terhadap direktur utama meskipun mengetahui adanya pelanggaran.[8] Dalam pandangan modul ini, temuan tersebut menunjukkan bahwa dewan cenderung bereaksi terhadap sanksi eksternal, bukan terhadap informasi internal; manajemen krisis yang baik harus membalik kecenderungan itu dengan memastikan dewan memperoleh dan menindaklanjuti informasi jauh sebelum regulator menjatuhkan sanksi.
Baca juga: Legitimacy Theory: Kerangka Kerja Kritis dalam Tata Kelola Perusahaan Modern
Konsep: Empat Komponen Manajemen Krisis Kepatuhan
a. Eskalasi. Eskalasi adalah mekanisme yang menjamin bahwa informasi tentang dugaan pelanggaran serius sampai kepada pengambil keputusan yang tepat dalam waktu yang tepat. Komponennya meliputi kriteria pemicu, jalur pelaporan, dan batas waktu. Kriteria pemicu sebaiknya dirumuskan secara objektif, misalnya dugaan keterlibatan anggota direksi atau dewan komisaris, potensi kerugian di atas ambang tertentu, potensi tindak pidana, potensi kewajiban keterbukaan kepada pasar atau regulator, kebocoran data pribadi, atau perhatian media. Jalur pelaporan harus memiliki cabang yang melewati manajemen apabila manajemen sendiri diduga terlibat, misalnya langsung kepada komite audit atau dewan komisaris. Batas waktu harus disesuaikan dengan tenggat hukum eksternal yang paling pendek, yang dalam beberapa rezim dihitung dalam hitungan jam.
Dalam pandangan modul ini, kegagalan eskalasi jarang disebabkan oleh ketiadaan prosedur tertulis. Ia lebih sering disebabkan oleh budaya yang menghukum pembawa kabar buruk dan oleh penyebaran tanggung jawab yang membuat setiap orang menganggap orang lain telah melapor, sebagaimana dijelaskan oleh literatur normalisasi penyimpangan.[9] Karena itu, desain eskalasi harus disertai jaminan perlindungan bagi pelapor, sebagaimana dibahas pada bab tentang sistem pelaporan pelanggaran.
b. Tim krisis. Tim krisis adalah forum pengambilan keputusan sementara yang dibentuk untuk menangani satu insiden. Komposisinya lazimnya mencakup perwakilan direksi yang tidak terlibat, fungsi hukum, fungsi kepatuhan, audit internal, komunikasi korporat, teknologi informasi atau forensik digital, dan sumber daya manusia, dengan akses langsung kepada komite audit atau dewan komisaris. Prinsip pertama dalam pembentukan tim adalah independensi: siapa pun yang mungkin terlibat dalam pelanggaran harus dikeluarkan dari tim, termasuk apabila ia anggota direksi. Prinsip kedua adalah kejelasan mandat: tim harus mengetahui keputusan apa yang dapat diambilnya sendiri dan keputusan apa yang harus diajukan kepada organ perseroan. Prinsip ketiga adalah dokumentasi: setiap keputusan penting, termasuk keputusan untuk tidak mengungkapkan atau menunda pengungkapan, harus dicatat beserta alasannya.
Dalam konteks perseroan terbatas, tim krisis tidak menggantikan organ perseroan. Direksi tetap bertanggung jawab atas pengurusan perseroan, dan dewan komisaris tetap bertanggung jawab atas pengawasan. Pasal 97 dan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) menempatkan tanggung jawab itu secara pribadi pada anggota direksi dan anggota dewan komisaris. Dalam pandangan modul ini, tim krisis sebaiknya dibentuk melalui keputusan direksi dengan sepengetahuan dewan komisaris, atau, apabila direksi diduga terlibat, melalui inisiatif dewan komisaris atau komite audit.
c. Peran penasihat hukum. Penasihat hukum memegang tiga peran yang kadang saling bertegangan. Peran pertama adalah penasihat bagi korporasi sebagai klien, bukan bagi individu pengurusnya; pembedaan ini harus disampaikan secara eksplisit kepada setiap karyawan yang diwawancarai, sebagaimana dibahas pada Bab 9. Peran kedua adalah penjaga kerahasiaan. Pasal 19 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat mewajibkan advokat merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari kliennya karena hubungan profesinya dan memberi advokat hak atas kerahasiaan hubungannya dengan klien, termasuk perlindungan atas berkas dan dokumennya. Namun, perlindungan itu melekat pada advokat dan hubungan profesionalnya, sehingga penasihat hukum internal yang tidak berpraktik sebagai advokat, atau dokumen yang dibuat untuk tujuan bisnis biasa, belum tentu memperoleh perlindungan yang sama. Peran ketiga adalah penjaga batas hukum: penasihat hukum harus mencegah korporasi melakukan pelanggaran baru selama krisis, seperti perusakan bukti, pernyataan yang menyesatkan, atau tekanan terhadap saksi dan pelapor.
Dalam pandangan modul ini, peran ketiga itulah yang paling sering diuji. Pada fase awal krisis, pimpinan korporasi sering meminta penasihat hukum untuk ‘mengendalikan narasi’. Permintaan itu sah sejauh berarti memastikan bahwa pernyataan korporasi akurat dan tidak spekulatif; ia menjadi tidak sah ketika berarti menyembunyikan fakta yang wajib diungkapkan. Advokat yang mendampingi korporasi dalam krisis perlu menyampaikan batas itu sejak awal dan secara tertulis.
Keputusan penting lain pada fase awal adalah siapa yang menyelidiki. Investigasi oleh fungsi internal lebih cepat dan murah, tetapi kredibilitasnya dapat diragukan apabila dugaan pelanggaran menyentuh pimpinan puncak atau apabila hasilnya kelak akan diserahkan kepada regulator sebagai dasar permohonan keringanan. Investigasi oleh advokat dan akuntan forensik eksternal yang ditunjuk oleh dewan komisaris atau komite audit lebih kredibel, tetapi memerlukan mandat tertulis yang jelas tentang ruang lingkup, akses, pelaporan, dan perlakuan atas temuan. Dalam pandangan modul ini, pilihan itu harus diambil dengan memperhitungkan pemakai akhir hasil investigasi: apabila hasilnya kemungkinan besar akan dibaca oleh regulator, penuntut umum, atau hakim, independensi penyelidik merupakan bagian dari nilai bukti itu sendiri. Teknik dan standar investigasinya dibahas pada Bab 9.
d. Pengamanan dokumen. Perintah penahanan dokumen (legal hold) adalah instruksi tertulis kepada karyawan dan pengelola sistem untuk menangguhkan penghapusan rutin dan menyimpan seluruh dokumen dan data yang mungkin relevan dengan suatu perkara. Unsur-unsurnya meliputi penentuan cakupan subjek dan periode, identifikasi pemegang data atau kustodian, penangguhan kebijakan retensi otomatis termasuk pada surel, aplikasi pesan, dan penyimpanan awan, konfirmasi tertulis dari penerima, pemantauan kepatuhan, dan pencabutan resmi setelah perkara selesai. Pengamanan dokumen juga mencakup penyalinan forensik atas perangkat kunci sebelum data berubah.
Kewajiban ini memiliki dasar hukum yang konkret. Pasal 100 ayat (1) UU PT mewajibkan direksi memelihara seluruh daftar, risalah, dan dokumen keuangan perseroan. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan mengatur kewajiban penyimpanan dokumen perusahaan dalam jangka waktu tertentu. Di sisi lain, perusakan dokumen dalam konteks perkara dapat menjadi tindak pidana tersendiri. Pasal 21 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengancam pidana setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan perkara korupsi. Pasal 107 Undang-Undang Pasar Modal sebagaimana diubah oleh UU P2SK mengancam pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama lima tahun serta denda paling sedikit Rp1,5 miliar dan paling banyak Rp50 miliar bagi setiap pihak yang dengan sengaja bertujuan menipu atau merugikan pihak lain atau menyesatkan OJK, menghilangkan, memusnahkan, menghapuskan, mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, atau memalsukan catatan dari pihak yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran, termasuk emiten dan perusahaan publik. Di bidang perpajakan, Pasal 28 ayat (11) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan mewajibkan buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan disimpan selama sepuluh tahun, sehingga penghapusan data yang tampaknya rutin dapat sekaligus melanggar kewajiban perpajakan, sebagaimana akan relevan dalam pembahasan Bab 12. Dalam pandangan modul ini, perintah penahanan dokumen bukan sekadar praktik baik, melainkan perlindungan hukum bagi korporasi dan pengurusnya dari tuduhan menghalangi proses hukum.
Praktik: Belajar dari Insiden
Insiden siber yang menimpa PT Bank Syariah Indonesia Tbk pada Mei 2023 memberikan ilustrasi lokal tentang tantangan manajemen krisis. Sebuah kajian atas insiden itu mencatat bahwa sistem bank mengalami gangguan sejak 8 Mei 2023; kelompok peretas LockBit mengklaim telah mencuri dan mengenkripsi 1,5 terabita data; tangkapan layar data yang dicuri diunggah oleh sebuah akun media sosial pada 13 Mei 2023; dan data nasabah serta karyawan dilaporkan terpapar.[10] Kajian yang sama mencatat bahwa bank mengumumkan pemulihan layanan cabang dan sekitar 1.200 anjungan tunai mandiri melalui media sosial pada 9 Mei, dan manajemen mengumumkan pemulihan seluruh layanan pada 11 Mei; pada saat itu direktur utama menduga gangguan disebabkan serangan siber, sementara seorang wakil direktur menyatakan bahwa data tetap aman.[11] Kajian itu juga mengutip pandangan sebuah lembaga advokasi kebijakan bahwa bank seharusnya segera memberitahukan kegagalan pelindungan data pribadi kepada nasabah secara tertulis, tanpa penundaan yang tidak perlu, dengan memuat data yang terpapar, waktu dan cara terjadinya, serta langkah penanganan dan pemulihan, dan mencatat bahwa Badan Siber dan Sandi Negara serta tim audit teknologi informasi OJK berkoordinasi dengan bank sejak awal insiden.[12]
Dalam pandangan modul ini, insiden itu memperlihatkan tiga pelajaran manajemen krisis. Pertama, pernyataan pimpinan yang tidak seragam pada hari-hari pertama krisis menunjukkan belum adanya satu forum yang mengendalikan fakta dan pesan. Kedua, krisis siber dengan cepat berubah menjadi krisis kepatuhan karena melibatkan kewajiban pemberitahuan kepada subjek data, kewajiban kepada regulator perbankan, dan kewajiban keterbukaan kepada pasar bagi emiten. Ketiga, regulator dan lembaga negara hadir sejak awal, sehingga korporasi tidak memiliki kemewahan untuk menunda pembentukan sikap resmi. Modul ini tidak menilai apakah bank yang bersangkutan melanggar kewajiban hukum tertentu; ilustrasi ini dipakai untuk menunjukkan tekanan waktu dan koordinasi yang dihadapi setiap korporasi dalam insiden serupa.
Berdasarkan uraian di atas, modul ini menyarankan rangkaian tindakan pada 72 jam pertama sebagai berikut: menilai secara awal kredibilitas dan keparahan informasi; mengaktifkan tim krisis yang independen; menerbitkan perintah penahanan dokumen dan mengamankan bukti digital; memetakan seluruh tenggat pelaporan dan keterbukaan yang mungkin terpicu; menentukan apakah diperlukan penasihat hukum eksternal dan investigasi independen; menetapkan satu juru bicara dan satu sumber fakta; serta memberi informasi awal kepada dewan komisaris. Urutan ini bukan formula baku, tetapi kerangka berpikir yang dapat disesuaikan dengan jenis insiden.
Analisis Kritis
Tiga persoalan perlu dicatat. Pertama, ketegangan antara kerahasiaan dan kerja sama. Hukum Indonesia belum mengatur secara rinci status hasil investigasi internal yang disusun di bawah arahan advokat, termasuk apakah dokumen itu dapat disita dan bagaimana menyerahkannya kepada penegak hukum tanpa melepaskan perlindungan atas dokumen lain. Ketidakpastian itu dapat membuat korporasi ragu untuk melakukan investigasi yang mendalam atau mendokumentasikan temuannya secara jujur.
Kedua, insentif manajemen. Penelitian tentang penimbunan kabar buruk menunjukkan bahwa kewajiban keterbukaan yang lebih ketat pada satu jenis informasi dapat mendorong manajer menunda kabar buruk lainnya.[13] Penelitian atas bank Eropa menunjukkan bahwa dewan cenderung bertindak setelah sanksi, bukan sebelumnya.[14] Dalam pandangan modul ini, kedua temuan itu menunjukkan bahwa manajemen krisis yang sepenuhnya dikendalikan oleh manajemen yang kepentingannya ikut dipertaruhkan rawan bias; peran dewan komisaris, komite audit, dan penasihat independen harus diperkuat justru pada saat krisis.
Ketiga, kesenjangan antara prosedur dan budaya. Banyak korporasi memiliki rencana tanggap krisis yang rinci, tetapi rencana itu tidak berguna apabila budaya organisasi membuat informasi tidak pernah dieskalasi. Literatur normalisasi penyimpangan dan manajemen amoral menunjukkan bahwa keheningan etis dibentuk oleh sinyal manajemen sehari-hari, bukan oleh dokumen kebijakan.[15] Literatur regulasi responsif juga mengkritik audit oleh regulator yang dilakukan dari balik meja sebagai ‘ritual yang menenangkan’ yang merusak regulasi relasional.[16] Dalam pandangan modul ini, kritik yang sama berlaku bagi rencana tanggap krisis internal yang hanya ada di atas kertas: rencana itu harus diuji melalui simulasi berkala yang melibatkan pimpinan puncak, bukan sekadar disetujui dan diarsipkan.
Kesimpulan dan Implikasi bagi Praktisi Hukum
Manajemen krisis kepatuhan adalah fase ketika kejujuran organisasi diuji. Teori normalisasi penyimpangan dan manajemen amoral menjelaskan mengapa informasi tentang pelanggaran sering terlambat, penelitian tentang penimbunan kabar buruk menjelaskan mengapa manajemen tergoda mengatur waktu informasi, dan penelitian tentang reaksi dewan menunjukkan bahwa organ pengawas cenderung bertindak setelah sanksi eksternal. Empat komponen, yaitu eskalasi, tim krisis, peran penasihat hukum, dan pengamanan dokumen, menjadi penangkal terhadap kecenderungan itu. Bagi praktisi hukum, rekomendasinya adalah sebagai berikut. Pertama, bantu klien menyusun kriteria eskalasi yang objektif dan jalur pelaporan yang dapat melewati manajemen apabila manajemen diduga terlibat. Kedua, sebelum krisis terjadi, rancang komposisi dan mandat tim krisis yang independen serta hubungannya dengan direksi, dewan komisaris, dan komite audit. Ketiga, segera setelah insiden teridentifikasi, terbitkan perintah penahanan dokumen tertulis, amankan bukti digital, dan dokumentasikan langkah itu, karena perusakan catatan dapat menjadi tindak pidana tersendiri. Keempat, tegaskan sejak awal bahwa advokat mewakili korporasi, tata dokumen investigasi agar perlindungan kerahasiaan advokat dapat dipertahankan sejauh hukum memungkinkan, dan jangan menjanjikan kerahasiaan mutlak. Kelima, petakan seluruh tenggat pelaporan dan keterbukaan yang mungkin terpicu sejak hari pertama, karena keputusan menunda informasi dapat menimbulkan pelanggaran baru yang lebih serius daripada pelanggaran awal.
*Artikel ini merupakan bagian dari ‘Learning Module for Lawyers: Corporate Law’ yang disusun oleh Tim Penulis Firma Pragma Integra.
Referensi
[1] Tom Entwistle and Heike Doering, ‘Amoral Management and the Normalisation of Deviance: The Case of Stafford Hospital’, Journal of Business Ethics, 190.3 (2024), pp. 723–38, https://doi.org/10.1007/s10551-023-05445-6.
[2] Entwistle and Doering, ‘Amoral Management and the Normalisation of Deviance: The Case of Stafford Hospital’.
[3] Tanner and Mansell, ‘Escalating Deception: A Control-Theoretic Analysis of the Volkswagen Emissions Scandal’.
[4] Ivan Obaydin, Limin Xu, and Ralf Zurbruegg, ‘The unintended cost of data breach notification laws: Evidence from managerial bad news hoarding’, Journal of Business Finance & Accounting, 51.9-10 (2024), pp. 2709–36, https://doi.org/10.1111/jbfa.12794.
[5] Obaydin, Xu, and Zurbruegg, ‘The unintended cost of data breach notification laws: Evidence from managerial bad news hoarding’.
[6] Obaydin, Xu, and Zurbruegg, ‘The unintended cost of data breach notification laws: Evidence from managerial bad news hoarding’.
[7] B. Casu and others, ‘Bank Misconduct, Board Diversity and CEO Turnover’, Review of Corporate Finance, 3.1-2 (2023), pp. 149–74, https://doi.org/10.1561/114.00000038.
[8] Casu and others, ‘Bank Misconduct, Board Diversity and CEO Turnover’.
[9] Entwistle and Doering, ‘Amoral Management and the Normalisation of Deviance: The Case of Stafford Hospital’.
[10] Rini Fitriani, Rokhmat Subagiyo, and Binti Nur Asiyah, ‘Mitigating IT Risk of Bank Syariah Indonesia: A Study of Cyber Attack on May 8, 2023’, Al-Amwal: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syari’ah, 15.1 (2023), p. 86, https://doi.org/10.24235/amwal.v15i1.14124.
[11] Fitriani, Subagiyo, and Asiyah, ‘Mitigating IT Risk of Bank Syariah Indonesia: A Study of Cyber Attack on May 8, 2023’.
[12] Fitriani, Subagiyo, and Asiyah, ‘Mitigating IT Risk of Bank Syariah Indonesia: A Study of Cyber Attack on May 8, 2023’.
[13] Obaydin, Xu, and Zurbruegg, ‘The unintended cost of data breach notification laws: Evidence from managerial bad news hoarding’.
[14] Casu and others, ‘Bank Misconduct, Board Diversity and CEO Turnover’.
[15] Entwistle and Doering, ‘Amoral Management and the Normalisation of Deviance: The Case of Stafford Hospital’.
[16] Braithwaite, ‘Street-Level Meta-Strategies: Evidence on Restorative Justice and Responsive Regulation’.
← Artikel sebelumnya
Filosofi dan Teori Penegakan dan PemulihanArtikel berikutnya →
Kewajiban Pelaporan dan Keterbukaan saat Krisis KepatuhanTell Your Friends
Need legal or tax advice?
Discuss your matter with our lawyers
Facing a tax dispute, a corporate transaction or a business problem? Tell us about it and our team will get back to you.
