
Ilustrasi. [Source: Unsplash]
Bagian dari Learning Module for Lawyers › Corporate Law › Modul 2 › Bab 11 Respons Insiden, Remediasi, dan Penyelesaian dengan Regulator
Pragmaintegra.com – Krisis kepatuhan hampir selalu memicu kewajiban untuk berbicara: kepada regulator sektoral, kepada pasar, kepada pihak yang dirugikan, dan dalam keadaan tertentu kepada penegak hukum. Kewajiban itu tersebar di banyak rezim, masing-masing dengan definisi pemicu, tenggat, dan sanksinya sendiri. Sub-bab ini memetakan kewajiban pelaporan dan keterbukaan yang paling sering terpicu oleh insiden kepatuhan, dengan perhatian khusus pada keterbukaan informasi atau fakta material oleh emiten dan perusahaan publik, pelaporan kepada regulator sektoral, dan pemberitahuan kegagalan pelindungan data pribadi. Pengungkapan sukarela kepada penegak hukum dalam perkara korupsi telah dibahas pada Bab 4, dan pengungkapan ketidakbenaran dalam perpajakan akan dibahas pada Bab 12; keduanya dirujuk seperlunya.
Landasan Filosofis: Keterbukaan sebagai Bentuk Pertanggungjawaban
Kewajiban keterbukaan bertumpu pada gagasan bahwa pihak yang mengendalikan informasi tentang risiko yang ditanggung orang lain berutang penjelasan kepada mereka. Investor menanggung risiko atas dana yang mereka tanamkan, nasabah dan konsumen menanggung risiko atas data dan keselamatan mereka, dan masyarakat menanggung risiko atas lingkungan dan keuangan publik. Ketika korporasi mengetahui bahwa risiko itu telah berubah karena pelanggaran yang terjadi di dalamnya, menahan informasi berarti memindahkan beban keputusan kepada pihak yang tidak tahu. Dalam pengertian ini, keterbukaan bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bentuk pertanggungjawaban moral atas hubungan kepercayaan.
Namun, keterbukaan juga memiliki batas yang sah. Informasi yang belum diverifikasi dapat menyesatkan, keterbukaan yang terlalu dini dapat merusak investigasi atau memberi kesempatan kepada pelaku untuk menghilangkan bukti, dan sebagian informasi menyangkut hak pihak ketiga. Dalam pandangan modul ini, persoalan filosofisnya bukan apakah korporasi harus terbuka, melainkan bagaimana menyeimbangkan kecepatan dan ketepatan. Hukum Indonesia, sebagaimana akan ditunjukkan, cenderung memprioritaskan kecepatan, dan pilihan itu membawa konsekuensi bagi cara korporasi mengelola krisis.
Dimensi kedua adalah kesetaraan informasi di pasar. Pasar modal hanya dapat berfungsi apabila semua investor memiliki akses yang setara terhadap informasi material. Informasi tentang pelanggaran yang diketahui oleh orang dalam tetapi belum diumumkan menciptakan peluang perdagangan yang tidak adil dan merusak kepercayaan pada pasar secara keseluruhan. Karena itu, keterbukaan atas insiden kepatuhan oleh emiten bukan hanya urusan antara emiten dan regulatornya, melainkan menyangkut integritas pasar.
Landasan Teoretis
a. Asimetri informasi dan efek tak terduga keterbukaan wajib. Teori ekonomi tentang keterbukaan wajib memandangnya sebagai alat untuk mengurangi asimetri informasi antara manajemen dan pihak luar. Namun, penelitian empiris menunjukkan bahwa keterbukaan wajib dapat menimbulkan efek yang tidak diharapkan. Penelitian atas undang-undang pemberitahuan pelanggaran data di Amerika Serikat, yang mewajibkan perusahaan memberitahu individu yang datanya terpapar, menemukan bahwa setelah undang-undang itu berlaku manajer cenderung menimbun kabar buruk lainnya sehingga risiko anjloknya harga saham meningkat; efek itu lebih kuat di negara bagian yang membuka hak gugat perdata, pada perusahaan dengan kesadaran keamanan informasi yang rendah, dan pada perusahaan dengan lingkungan informasi yang lemah.[1] Penelitian itu menyimpulkan bahwa peraturan pelindungan konsumen dapat menimbulkan konsekuensi yang tidak diinginkan bagi pemangku kepentingan lain karena transparansi operasional yang diwajibkan mendorong manajer menimbun kabar buruk lain dan memperburuk transparansi keuangan.[2]
Implikasinya bagi perancang dan penegak aturan adalah bahwa kewajiban keterbukaan harus dirancang sebagai sistem, bukan sebagai kewajiban terpisah. Bagi korporasi, implikasinya adalah bahwa satu insiden dapat memicu beberapa kewajiban keterbukaan sekaligus, dan menahan satu informasi sambil mengungkapkan informasi lain justru meningkatkan risiko hukum dan pasar.
b. Reaksi pasar dan kebocoran informasi. Teori pasar efisien memperkirakan bahwa harga saham bereaksi ketika informasi baru diumumkan. Penelitian atas penyajian kembali laporan keuangan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk menemukan bahwa reaksi itu tidak selalu terjadi pada hari pengumuman. Penelitian itu mencatat bahwa abnormal return saham badan usaha milik negara lain cenderung negatif sebelum tanggal pengumuman dan positif beberapa hari sesudahnya, tetapi perbedaannya tidak signifikan; penelitian itu menjelaskan bahwa reaksi pasar telah terjadi jauh sebelum penyajian kembali diterbitkan karena media dan analis telah lebih dahulu memberitakan dan memproyeksikan hasilnya, serta menyebut kemungkinan kebocoran informasi.[3] Dalam pandangan modul ini, temuan tersebut menunjukkan bahwa dalam krisis kepatuhan yang menjadi sorotan publik, pengumuman resmi sering tertinggal dari pasar, dan keterlambatan itu sendiri menjadi sumber kerugian bagi investor yang tidak memiliki akses informasi.
c. Kualitas pemberitahuan dan kepercayaan. Penelitian atas 826 konsumen yang terdampak kebocoran data sebuah toko daring di Polandia menemukan bahwa kepercayaan terhadap toko itu turun tajam dan 35,5 persen responden memutuskan tidak akan berbelanja lagi di sana, meskipun mereka tidak berhenti berbelanja daring secara umum; otoritas pelindungan data Polandia kemudian mendenda toko itu sebesar PLN 2.830.410, sekitar 660.000 euro, atas bocornya 2,2 juta rekaman data.[4] Penelitian itu mencatat bahwa toko tersebut telah mengirimkan surel pemberitahuan kepada seluruh konsumennya, tetapi banyak penerima mengabaikannya karena mengira surel itu hanya pembaruan kebijakan privasi, dan penilaian konsumen atas pemenuhan kewajiban pemberitahuan rata-rata hanya 2,10 pada skala satu sampai lima; konsumen yang menilai kewajiban itu telah dipenuhi menunjukkan perubahan kepercayaan yang lebih baik.[5] Pelajaran teoretisnya adalah bahwa kepatuhan formal terhadap kewajiban pemberitahuan tidak sama dengan komunikasi yang efektif.
d. Keterbukaan oleh regulator: pengumuman sanksi sebagai alat penegakan. Keterbukaan tidak hanya merupakan kewajiban korporasi; regulator juga memakainya sebagai instrumen. Penelitian atas 207 tindakan penegakan sanksi ekonomi oleh otoritas pengawas aset asing Amerika Serikat pada 2010 hingga 2021 berangkat dari temuan survei bahwa korporasi secara konsisten lebih memprioritaskan perlindungan reputasi daripada menghindari denda. Penelitian itu menemukan bahwa denda terhadap perusahaan domestik berprofil paling tinggi rata-rata 5,2 kali lebih besar daripada terhadap perusahaan berprofil paling rendah, dan bagi perusahaan asing lebih dari delapan belas kali, yang ditafsirkan sebagai strategi ‘menjadikan contoh’ agar sedikit tindakan penegakan menghasilkan efek jera yang besar.[6] Dalam hukum Indonesia, logika yang sama tampak dalam kewenangan OJK mengumumkan pengenaan sanksi menurut Pasal 11 POJK 31/2015 dan kewajiban mengumumkan perintah pengembalian keuntungan tidak sah melalui situs web OJK atau media massa menurut Pasal 100D ayat (3) Undang-Undang Pasar Modal sebagaimana diubah UU P2SK. Bagi korporasi, implikasinya adalah bahwa pilihan antara mengungkapkan sendiri dan menunggu diumumkan regulator merupakan pilihan tentang siapa yang mengendalikan narasi pertama.
e. Insentif pengungkapan diri. Kajian ekonomi hukum atas penyelesaian perkara suap korporasi mencatat bahwa tujuan mendorong pengungkapan diri sulit dipadukan dengan tujuan pencegahan: keringanan yang dapat diperkirakan bagi pelaku yang melaporkan diri menghasilkan statistik penegakan yang baik dan membuat pengungkapan diri menjadi pilihan yang bijak, tetapi tidak dengan sendirinya mencegah suap apabila tolok ukur sanksi yang menjadi dasar pengurangan terlalu rendah.[7] Kajian yang sama berpendapat bahwa transparansi fakta perkara dan keringanan karena kerja sama merupakan sinyal bagi korporasi lain, bukan hanya tentang pelanggaran, tetapi juga tentang manfaat kepatuhan dan pengungkapan diri.[8] Dalam pandangan modul ini, insentif pengungkapan diri hanya bekerja apabila tiga syarat terpenuhi: kemungkinan terdeteksi cukup tinggi, keringanan dapat diperkirakan, dan sanksi tanpa pengungkapan cukup berat.
Baca juga: Legitimacy Theory: Kerangka Kerja Kritis dalam Tata Kelola Perusahaan Modern
Konsep: Peta Kewajiban Pelaporan dan Keterbukaan
a. Empat arah kewajiban. Modul ini membedakan empat arah kewajiban. Arah pertama adalah pelaporan kepada regulator sektoral, yang bertujuan memungkinkan pengawasan dan intervensi. Arah kedua adalah keterbukaan kepada pasar, yang bertujuan menjaga kesetaraan informasi bagi investor. Arah ketiga adalah pemberitahuan kepada pihak terdampak, seperti subjek data pribadi atau konsumen, yang bertujuan memungkinkan mereka melindungi diri. Arah keempat adalah pengungkapan kepada penegak hukum, yang umumnya bersifat sukarela tetapi membawa konsekuensi bagi keringanan sanksi. Keempat arah itu memiliki pemicu, tenggat, dan sanksi yang berbeda, tetapi sering terpicu oleh peristiwa yang sama.
b. Keterbukaan informasi atau fakta material oleh emiten. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik semula mengatur dalam Pasal 2 bahwa laporan dan pengumuman informasi atau fakta material wajib disampaikan paling lambat pada akhir hari kerja kedua setelah terdapatnya informasi itu. Pasal 2 tersebut telah dicabut oleh Pasal 59 huruf b Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 45 Tahun 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Emiten dan Perusahaan Publik, yang diundangkan dan berlaku pada 31 Desember 2024. Kewajiban itu kini diatur dalam Pasal 52 POJK 45/2024: emiten atau perusahaan publik wajib menyampaikan laporan informasi atau fakta material kepada OJK dan mengumumkannya kepada masyarakat; laporan dan pengumuman itu sekurang-kurangnya memuat tanggal kejadian, jenis informasi, uraian, dan dampaknya; dan penyampaiannya dilakukan sesegera mungkin pada saat emiten mengetahui atau selayaknya mengetahui informasi itu, paling lambat sebelum dimulainya sesi I perdagangan di Bursa Efek pada hari kerja berikutnya. Pasal 1 angka 9 POJK 45/2024 mendefinisikan informasi atau fakta material sebagai informasi atau fakta penting dan relevan mengenai peristiwa, kejadian, atau fakta yang dapat memengaruhi penilaian harga oleh pelaku pasar, penilaian harga oleh investor atau pihak berkepentingan lainnya, serta keputusan investasi mereka.
Ketentuan lain dalam POJK 31/2015 tetap berlaku. Pasal 4 mengatur media pengumuman, sekurang-kurangnya melalui situs web emiten dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing, sekurang-kurangnya bahasa Inggris, serta situs web Bursa Efek atau satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional. Pasal 5 mengatur keadaan ketika informasi telah diketahui oleh pihak luar sebelum diumumkan: emiten wajib segera melaporkan dan mengumumkannya pada hari yang sama apabila terjadi pada hari kerja, atau pada hari kerja pertama setelah hari libur. Pasal 6 memuat daftar informasi atau fakta material, antara lain perkara hukum yang material, penggantian akuntan, perubahan pengendalian, perubahan anggota direksi dan dewan komisaris, restrukturisasi utang, dan penghentian segmen usaha, serta informasi atau fakta material lainnya. Pelanggaran Pasal 52 POJK 45/2024 dapat dikenai sanksi administratif menurut Pasal 53, mulai dari peringatan tertulis, denda, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan, pencabutan izin, pembatalan pendaftaran, hingga pencabutan efektifnya pernyataan pendaftaran, yang dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului peringatan tertulis dan juga terhadap pihak yang menyebabkan pelanggaran.
Dalam pandangan modul ini, perubahan dari ‘akhir hari kerja kedua’ menjadi ‘sesegera mungkin, paling lambat sebelum sesi I hari kerja berikutnya’ memperpendek ruang bernapas emiten dalam krisis secara signifikan. Frasa ‘selayaknya mengetahui’ juga berarti bahwa emiten tidak dapat berlindung di balik ketidaktahuan yang disebabkan oleh lemahnya sistem eskalasi; kegagalan eskalasi sebagaimana dibahas pada sub-bab sebelumnya dapat dengan sendirinya menjadi dasar pelanggaran kewajiban keterbukaan.
c. Pelaporan kepada regulator sektoral. Di sektor jasa keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 Tahun 2024 tentang Penerapan Strategi Anti Fraud bagi Lembaga Jasa Keuangan menempatkan investigasi, pelaporan, dan sanksi sebagai salah satu dari empat pilar strategi anti-fraud dan mewajibkan lembaga jasa keuangan menyampaikan kepada OJK laporan strategi anti-fraud, laporan pelaksanaannya, dan laporan kejadian fraud yang berdampak signifikan. Di bidang anti pencucian uang, kewajiban penyedia jasa keuangan untuk melaporkan transaksi keuangan mencurigakan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, sebagaimana dibahas pada Bab 8, tetap berjalan bahkan ketika transaksi itu melibatkan pengurus atau nasabah penting korporasi sendiri.
d. Pemberitahuan kegagalan pelindungan data pribadi. Pasal 46 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi mewajibkan pengendali data pribadi, dalam hal terjadi kegagalan pelindungan data pribadi, menyampaikan pemberitahuan tertulis paling lambat 3 x 24 jam kepada subjek data pribadi dan lembaga penyelenggara pelindungan data pribadi, dengan isi minimum mengenai data yang terungkap, kapan dan bagaimana data terungkap, serta upaya penanganan dan pemulihan. Sebagaimana dibahas pada Bab 5, peraturan pelaksanaannya, Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2026, baru berlaku pada 16 Januari 2027, dan lembaga penyelenggara pelindungan data pribadi belum terbentuk per September 2026. Sebagai pembanding, regulasi pelindungan data Uni Eropa mewajibkan pengendali memberitahu otoritas pengawas tanpa penundaan yang tidak semestinya dan paling lambat 72 jam setelah mengetahui pelanggaran yang kemungkinan menimbulkan risiko bagi hak dan kebebasan individu.[9] Insiden siber pada sebuah bank syariah nasional pada Mei 2023 memperlihatkan bagaimana tuntutan pemberitahuan semacam itu muncul dari masyarakat sipil bahkan sebelum kewajiban itu dapat ditegakkan sepenuhnya.[10]
e. Pengungkapan kepada penegak hukum. Pengungkapan sukarela kepada penegak hukum umumnya tidak diwajibkan, tetapi semakin sering menjadi syarat keringanan. Sebagaimana dibahas pada Bab 4 dan akan diperdalam pada sub-bab f, kebijakan penegakan di sejumlah yurisdiksi menjadikan pengungkapan sukarela, kerja sama, dan remediasi sebagai syarat utama untuk memperoleh penghentian atau keringanan penuntutan. Dalam hukum Indonesia, logika serupa tampak dalam pertimbangan ada tidaknya penyelesaian kerugian pada Pasal 100A UU P2SK dan dalam pertimbangan kepatuhan terdakwa pada Pasal 328 ayat (4) KUHAP baru.
Praktik: Materialitas, Waktu, dan Konsistensi
a. Ilustrasi: penyajian kembali laporan keuangan Garuda Indonesia. Penelitian atas reaksi pasar terhadap penyajian kembali laporan keuangan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk mencatat bahwa dua anggota dewan komisaris menolak menandatangani laporan keuangan tahun 2018 karena kontrak dengan penyedia layanan internet nirkabel diakui sebagai pendapatan lain-lain sebesar USD 239,94 juta, sehingga perseroan membukukan laba bersih USD 809.846 dari sebelumnya rugi USD 216,58 juta.[11] Penelitian yang sama, mengutip pemberitaan, mencatat bahwa setelah pemeriksaan oleh regulator pasar modal, laporan keuangan itu dinyatakan tidak sesuai standar akuntansi; direksi didenda Rp100 juta oleh OJK, izin kantor akuntan publik yang mengaudit dibekukan selama 12 bulan oleh Kementerian Keuangan, Bursa Efek Indonesia menjatuhkan denda Rp250 juta, dan perseroan wajib menyajikan kembali laporan keuangannya, yang diterbitkan pada 26 Juli 2019 dengan rugi bersih USD 179.236.723.[12]
Dalam pandangan modul ini, kasus itu mengandung tiga pelajaran keterbukaan. Pertama, perbedaan pendapat di dalam organ perseroan tentang perlakuan akuntansi yang material merupakan sinyal krisis yang harus dieskalasi, bukan ditutupi. Kedua, ketika suatu persoalan telah menjadi perhatian media dan analis, pasar bergerak sebelum pengumuman resmi, sehingga penundaan keterbukaan tidak melindungi emiten tetapi justru merugikan investor yang tidak memiliki informasi.[13] Ketiga, sanksi dapat menjangkau berbagai pihak sekaligus, yaitu emiten, direksi, auditor, dan anggota bursa, yang masing-masing tunduk pada rezim berbeda.
b. Menentukan materialitas dalam krisis. Pertanyaan praktis yang paling sulit adalah kapan suatu dugaan pelanggaran menjadi informasi material. Dugaan yang belum diverifikasi, investigasi internal yang baru dimulai, atau surat panggilan dari penegak hukum tidak selalu material. Namun, definisi dalam POJK 45/2024 berorientasi pada pengaruh terhadap penilaian harga dan keputusan investasi, bukan pada kepastian fakta. Dalam pandangan modul ini, pendekatan yang aman adalah menilai materialitas berdasarkan besaran potensi dampak dan probabilitasnya, mendokumentasikan penilaian itu beserta alasannya, dan meninjaunya kembali setiap kali informasi baru muncul. Keputusan untuk tidak mengungkapkan harus diambil oleh forum yang independen dan dicatat, sebagaimana dibahas pada sub-bab tentang manajemen krisis.
c. Konsistensi lintas kewajiban. Satu insiden dapat memicu laporan kepada OJK, pengumuman kepada pasar, pemberitahuan kepada subjek data, dan komunikasi kepada penegak hukum. Isi keempatnya harus konsisten. Laporan kepada regulator yang menyatakan insiden serius tidak boleh berdampingan dengan pengumuman kepada pasar yang menyatakan tidak ada dampak material. Inkonsistensi itu bukan hanya persoalan reputasi, tetapi dapat menjadi dasar tuduhan pernyataan yang menyesatkan, sebagaimana dibahas pada sub-bab berikutnya. Dalam praktik, modul ini menyarankan satu matriks kewajiban yang memuat, untuk setiap rezim, pemicu, tenggat, penerima, isi minimum, penanggung jawab, dan status penyampaian.
Analisis Kritis
Pertama, hukum keterbukaan Indonesia hampir tidak menyediakan ruang penundaan yang sah. POJK 31/2015 tidak memuat ketentuan tentang penundaan keterbukaan atau perlakuan rahasia atas informasi material yang sedang diselidiki, dan POJK 45/2024 justru memperpendek tenggat. Sejumlah yurisdiksi lain, termasuk rezim penyalahgunaan pasar Uni Eropa, memungkinkan emiten menunda keterbukaan dengan syarat tertentu, misalnya apabila keterbukaan segera akan merugikan kepentingan sah emiten, penundaan tidak menyesatkan publik, dan kerahasiaan dapat dijaga. Dalam pandangan modul ini, ketiadaan mekanisme semacam itu di Indonesia mendorong dua perilaku yang sama-sama tidak sehat: keterbukaan prematur yang tidak akurat, atau penundaan diam-diam yang tidak terdokumentasi.
Kedua, keterbukaan wajib yang dirancang secara terpisah dapat menimbulkan efek samping. Bukti tentang penimbunan kabar buruk setelah berlakunya kewajiban pemberitahuan pelanggaran data menunjukkan bahwa kewajiban yang sempit dapat menggeser masalah ke bidang lain.[14] Dalam pandangan modul ini, regulator Indonesia perlu memandang kewajiban keterbukaan pasar, pelaporan sektoral, dan pemberitahuan kepada subjek data sebagai satu ekosistem, termasuk dalam merancang pengecualian dan koordinasi antarlembaga.
Ketiga, kualitas komunikasi. Kewajiban pemberitahuan sering dipenuhi secara formal tetapi gagal secara substantif, seperti ditunjukkan oleh pemberitahuan kebocoran data yang diabaikan penerimanya karena dikira pembaruan kebijakan privasi.[15] Hukum Indonesia mengatur isi minimum, tetapi tidak mengatur bentuk dan kejelasan. Keempat, penegakan kewajiban pemberitahuan data pribadi masih bergantung pada pembentukan lembaga penyelenggara pelindungan data pribadi, sehingga terdapat kesenjangan antara kewajiban di atas kertas dan kemampuan negara untuk mengawasinya.
Kesimpulan dan Implikasi bagi Praktisi Hukum
Kewajiban pelaporan dan keterbukaan merupakan konsekuensi hukum langsung dari insiden kepatuhan dan sering menjadi sumber pelanggaran kedua yang lebih serius daripada pelanggaran pertama. Sejak 31 Desember 2024, emiten dan perusahaan publik wajib mengungkapkan informasi atau fakta material sesegera mungkin dan paling lambat sebelum sesi I perdagangan pada hari kerja berikutnya, berdasarkan apa yang diketahui atau selayaknya diketahui. Kewajiban itu berjalan berdampingan dengan pelaporan kepada regulator sektoral dan pemberitahuan kegagalan pelindungan data pribadi dalam 3 x 24 jam. Bagi praktisi hukum, rekomendasinya adalah sebagai berikut. Pertama, susun bersama klien matriks kewajiban pelaporan dan keterbukaan sebelum krisis terjadi, memuat pemicu, tenggat, penerima, isi minimum, dan penanggung jawab untuk setiap rezim yang berlaku. Kedua, bagi klien emiten, sesuaikan prosedur internal dengan Pasal 52 POJK 45/2024, karena tenggat lama dua hari kerja dalam POJK 31/2015 telah dicabut. Ketiga, dokumentasikan setiap penilaian materialitas, termasuk keputusan untuk tidak mengungkapkan, beserta alasan dan forum yang memutuskan, karena frasa ‘selayaknya mengetahui’ menggeser beban kepada sistem informasi internal. Keempat, pastikan konsistensi isi laporan kepada regulator, pengumuman kepada pasar, dan pemberitahuan kepada pihak terdampak. Kelima, rancang pemberitahuan kepada pihak terdampak agar benar-benar dipahami, bukan sekadar memenuhi isi minimum, karena kualitas pemberitahuan memengaruhi pemulihan kepercayaan dan penilaian regulator.
*Artikel ini merupakan bagian dari ‘Learning Module for Lawyers: Corporate Law’ yang disusun oleh Tim Penulis Firma Pragma Integra.
Referensi
[1] Obaydin, Xu, and Zurbruegg, ‘The unintended cost of data breach notification laws: Evidence from managerial bad news hoarding’.
[2] Obaydin, Xu, and Zurbruegg, ‘The unintended cost of data breach notification laws: Evidence from managerial bad news hoarding’.
[3] Bunga Maharani and others, ‘Reaksi Pasar Perusahaan BUMN pada Penerbitan Restatement Laporan Keuangan PT Garuda Indonesia Tbk’, Jurnal Akuntansi Universitas Jember, 21.1 (2023), p. 55, https://doi.org/10.19184/jauj.v21i1.40328.
[4] Artur Strzelecki and Mariia Rizun, ‘Consumers’ Change in Trust and Security after a Personal Data Breach in Online Shopping’, Sustainability, 14.10 (2022), p. 5866, https://doi.org/10.3390/su14105866.
[5] Strzelecki and Rizun, ‘Consumers’ Change in Trust and Security after a Personal Data Breach in Online Shopping’.
[6] Keith A. Preble and Bryan R. Early, ‘Enforcing economic sanctions by tarnishing corporate reputations’, Business and Politics, 26.1 (2024), pp. 102–23, https://doi.org/10.1017/bap.2023.22.
[7] Søreide and Vagle, ‘Settlements in corporate bribery cases: an illusion of choice?’.
[8] Søreide and Vagle, ‘Settlements in corporate bribery cases: an illusion of choice?’.
[9] Strzelecki and Rizun, ‘Consumers’ Change in Trust and Security after a Personal Data Breach in Online Shopping’.
[10] Fitriani, Subagiyo, and Asiyah, ‘Mitigating IT Risk of Bank Syariah Indonesia: A Study of Cyber Attack on May 8, 2023’.
[11] Maharani and others, ‘Reaksi Pasar Perusahaan BUMN pada Penerbitan Restatement Laporan Keuangan PT Garuda Indonesia Tbk’.
[12] Maharani and others, ‘Reaksi Pasar Perusahaan BUMN pada Penerbitan Restatement Laporan Keuangan PT Garuda Indonesia Tbk’.
[13] Maharani and others, ‘Reaksi Pasar Perusahaan BUMN pada Penerbitan Restatement Laporan Keuangan PT Garuda Indonesia Tbk’.
[14] Obaydin, Xu, and Zurbruegg, ‘The unintended cost of data breach notification laws: Evidence from managerial bad news hoarding’.
[15] Strzelecki and Rizun, ‘Consumers’ Change in Trust and Security after a Personal Data Breach in Online Shopping’.
← Artikel sebelumnya
Manajemen Krisis KepatuhanArtikel berikutnya →
Komunikasi kepada Pemangku Kepentingan dalam KrisisTell Your Friends
Need legal or tax advice?
Discuss your matter with our lawyers
Facing a tax dispute, a corporate transaction or a business problem? Tell us about it and our team will get back to you.
