Ilustrasi Klausul Kontraktual dan Hak Audit

Ilustrasi. [Source: Unsplash]

Pragmaintegra.com – Seluruh kewajiban yang dibahas dalam bab ini pada akhirnya bermuara pada kontrak. Uji tuntas menghasilkan keputusan untuk bermitra, dan keputusan itu dituangkan dalam perjanjian yang menentukan apa yang dijanjikan mitra, apa yang boleh diperiksa korporasi, apa yang terjadi bila janji dilanggar, dan bagaimana kerugian korban dipulihkan. Sub-bab ini membahas representasi dan jaminan kepatuhan, hak audit, hak penangguhan dan pengakhiran, serta remediasi, dalam kerangka Pasal 1338 KUHPerdata dan ketentuan terkait, kemudian ditutup dengan sintesis seluruh Bab 8.

Landasan Filosofis: Kontrak sebagai Instrumen Tata Kelola

Dalam tradisi hukum perdata, kontrak adalah pernyataan kehendak bebas para pihak yang mengikat sebagai undang-undang bagi mereka, sebagaimana dirumuskan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata. Pandangan klasik ini memandang kontrak sebagai urusan privat dua pihak yang setara. Kenyataan rantai pasok global menantang pandangan itu dari dua arah. Pertama, para pihak sering tidak setara: pembeli besar menetapkan syarat umum yang diterima pemasok tanpa negosiasi berarti. Kedua, kontrak tidak lagi hanya mengatur kepentingan para pihak, tetapi juga dipakai untuk melindungi pihak ketiga, yaitu pekerja, komunitas, dan lingkungan, serta untuk memenuhi kewajiban publik yang dibebankan negara.

Kajian atas jaminan kontraktual dalam uji tuntas rantai pasok menggambarkan pergeseran itu dengan tajam: usulan direktif uji tuntas Uni Eropa memperlakukan kontrak komersial bukan sebagai sarana perusahaan membentuk hubungan hukumnya secara bebas, melainkan sebagai cara mematuhi aturan direktif dan mengendalikan kegiatan dalam rantai pasok, sementara hukum perbuatan melawan hukum dipakai terutama sebagai sanksi untuk memaksa penggunaan kontrak yang ditentukan.[1] Dalam pandangan modul ini, Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata, yang mewajibkan perjanjian dilaksanakan dengan itikad baik, dan Pasal 1339 KUHPerdata, yang mengikatkan para pihak juga pada apa yang diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, dan undang-undang, memberi ruang bagi hukum Indonesia untuk menerima fungsi publik kontrak itu tanpa meninggalkan kebebasan berkontrak.

Dimensi filosofis kedua adalah keadilan dalam hubungan yang timpang. Kajian tentang teori kontrak proaktif dalam uji tuntas keberlanjutan mencatat bahwa kontrak rantai pasok kontemporer berfokus melindungi pembeli dari tanggung jawab dengan mewajibkan pemasok mematuhi kode etik pembeli tanpa memastikan bahwa hal itu benar-benar terlaksana, dan bahwa praktik ini dapat menghasilkan akibat yang menyimpang: pembeli dapat memperoleh kompensasi atas pelanggaran sosial pemasok sementara tidak ada pihak yang wajib memulihkan korban, dan pemasok terdorong menutupi masalah agar tetap mempertahankan kliennya.[2] Dalam pandangan modul ini, kontrak yang hanya memindahkan risiko tanpa membagi tanggung jawab melanggar semangat itikad baik, karena ia memakai bentuk kepatuhan untuk menghindari substansinya.

Landasan Teoretis: Dari Pengamanan ke Tata Kelola Relasional

a. Teori kontrak relasional. Teori kontrak relasional yang dikembangkan Macaulay dan Macneil memandang pertukaran sebagai bagian dari hubungan sosial yang berkelanjutan. Kajian tentang tata kelola kontrak menjelaskan bahwa Macneil menempatkan transaksi pada spektrum antara transaksi ‘seolah-olah terpisah’ dan transaksi relasional yang kompleks, berjangka panjang, membutuhkan kolaborasi, penyesuaian yang fleksibel, serta solidaritas dan resiprositas.[3] Kajian yang sama menegaskan bahwa kontrak selalu tidak lengkap, dan bahwa pendekatan kontrak tradisional berbasis wanprestasi, keadaan memaksa, dan intervensi pengadilan yang membebankan tanggung jawab kepada salah satu pihak hanya sedikit membantu ketika rantai pasok terganggu secara luas.[4]

Kajian itu juga mengutip studi tahun 2022 tentang ketentuan kontrak yang paling banyak dinegosiasikan: perunding paling banyak menghabiskan waktu pada pencegahan risiko, seperti pembatasan tanggung jawab dan ganti rugi, serta pengakhiran, sedangkan ketentuan yang dianggap paling penting dari sudut bisnis adalah ruang lingkup dan tujuan, penyerahan, tingkat layanan, tanggung jawab, perubahan, komunikasi, dan pelaporan; hanya empat dari sepuluh ketentuan teratas yang tumpang tindih.[5] Kajian itu menyimpulkan bahwa advokat yang menegosiasikan dan menyusun kontrak cenderung mendahulukan pencegahan risiko di atas kepentingan bisnis.[6] Dalam pandangan modul ini, temuan itu adalah peringatan langsung bagi pembaca modul: klausul kepatuhan pihak ketiga yang dirancang semata untuk memindahkan risiko kepada pemasok mungkin memuaskan naluri advokat, tetapi tidak menghasilkan kepatuhan di lapangan.

b. Teori kontrak proaktif. Teori kontrak proaktif memandang kontrak sebagai artefak hukum, ekonomi, manajerial, dan sosial yang dirancang untuk mencegah hasil yang tidak diinginkan dan mendorong hasil yang diinginkan. Kajian yang dikutip di atas merumuskan tujuh fungsi kontrak: mengomunikasikan transaksi dan hubungan, melindungi hak, mengoordinasikan tugas dan tanggung jawab, mengelola arus informasi internal, menyesuaikan hubungan dari waktu ke waktu, menciptakan dan mengembangkan kolaborasi, serta mengarahkan perusahaan pada praktik yang lebih berkelanjutan.[7] Kajian itu mencatat bahwa kontrak yang terlalu sepihak menghambat kepercayaan dan fleksibilitas serta menciptakan spiral kecurigaan, tekanan, dan pembalasan, dan mengusulkan empat jalan: beralih dari pengamanan sepihak ke tanggung jawab bersama, memakai klausul promotif yang memberi insentif, melibatkan pengguna akhir dalam perancangan kontrak, dan mencegah sengketa.[8] Kajian yang sama merujuk klausul model American Bar Association versi 2.0 yang mengakui ketimpangan kekuasaan antara pembeli dan pemasok dan memuat klausul untuk menyeimbangkan atau membagi tanggung jawab.[9]

c. Kekuasaan relasional dan kewajiban menggunakannya. Teori ketiga datang dari kerangka UNGP. Kajian atas istilah-istilah UNGP mencatat bahwa kekuasaan relasional korporasi dapat digunakan antara lain dengan memasukkan klausul hak asasi manusia dalam kontrak, dan bahwa kekuasaan relasional itu melahirkan tanggung jawab untuk menggunakannya.[10] Dalam pandangan modul ini, teori ini mengubah cara membaca klausul kepatuhan: klausul itu bukan hanya perlindungan bagi korporasi, tetapi juga bukti bahwa korporasi telah atau belum menggunakan pengaruhnya, dan karena itu dapat menentukan posisi korporasi pada kontinum antara terkait langsung dan berkontribusi.

Baca juga: Analisis Komprehensif Teori Biaya Transaksi (Transaction Cost Theory) dalam Tata Kelola Perusahaan Modern

Konsep: Unsur-Unsur Klausul Kepatuhan Pihak Ketiga

a. Representasi dan jaminan. Representasi adalah pernyataan fakta pada saat kontrak dibuat, sedangkan jaminan adalah janji tentang keadaan atau perilaku selama kontrak berlaku. Kajian tentang sanksi dan kontrak membedakan klausul berbentuk ganti rugi, yang ‘mengasuransikan’ risiko pengenaan sanksi di masa depan, dari klausul berbentuk representasi, yang menyatakan fakta ketika sanksi telah ada, dan mencatat bahwa pendekatan campuran memberikan prediktabilitas yang lebih besar.[11] Kajian yang sama mencatat bahwa klausul sanksi dapat mengatur akibat berupa pengakhiran, perubahan syarat, kompensasi, kewajiban berunding ulang, atau kewajiban mengajukan izin kepada otoritas, serta berfungsi sebagai bukti bagi regulator bahwa para pihak telah mempertimbangkan kepatuhan sanksi.[12] Pedoman Kamar Dagang Internasional yang dikutip kajian itu menganjurkan agar klausul sanksi merujuk pada tindakan sanksi yang spesifik dan tidak memakai rumusan luas seperti ‘semua hukum domestik dan asing yang berlaku’.[13] Dalam pandangan modul ini, klausul kepatuhan antikorupsi, anti pencucian uang, dan hak asasi manusia sebaiknya mengikuti logika yang sama: representasi tentang pemilik manfaat, tidak adanya pejabat publik di balik mitra, dan tidak adanya pencantuman dalam daftar sanksi; jaminan tentang kepatuhan selama kontrak; serta kewajiban memberitahukan perubahan keadaan.

b. Penurunan kewajiban ke rantai di bawahnya. Kajian atas syarat pembelian dua belas perusahaan multinasional menemukan bahwa sebagian besar menjadikan kode etik pemasok sebagai bagian dari kontrak, tetapi tidak membedakan dampak potensial dan aktual, merumuskan klausul tanggung jawab sosial sebagai prinsip umum dalam tiga perempat kasus, dan kurang memperhatikan rantai pasok di bawah pemasok langsung.[14] Sebuah studi yang dikutip kajian itu menemukan bahwa kurang dari separuh klausul tanggung jawab sosial memuat klausul rantai di luar pemasok tingkat pertama.[15] Kajian itu juga menunjukkan persoalan kesesuaian: sulit menjamin batas jam kerja apabila perusahaan sekaligus menetapkan tenggat pengiriman yang tidak realistis.[16]

c. Hak audit dan pemantauan. Kajian yang sama menurunkan dari usulan direktif syarat mekanisme pemantauan yang adil, wajar, dan tidak diskriminatif, yang memperhatikan kedudukan usaha kecil dan menengah, membebankan biaya pemantauan kepada perusahaan dan bukan kepada mitra usaha kecil dan menengah, serta disertai kebijakan pendamping; namun sebagian besar syarat pembelian yang dikaji hanya memuat hak inspeksi umum, dan tidak satu pun memperhatikan mitra usaha kecil dan menengah.[17] Sebagian perusahaan justru membebankan biaya verifikasi dan perbaikan kepada pemasok, sementara satu perusahaan menyediakan sistem pelaporan pelanggaran yang terlindungi dan ombudsperson eksternal yang dapat dipakai pemasok.[18] Dalam pandangan modul ini, hak audit yang baik harus menyebutkan ruang lingkup, frekuensi, pemberitahuan, akses terhadap dokumen dan pekerja, perlindungan kerahasiaan, pembagian biaya, dan penggunaan hasil audit, termasuk hak pekerja untuk diwawancarai tanpa kehadiran manajemen.

d. Penangguhan, pengakhiran, dan sanksi bertahap. Kajian atas jaminan kontraktual menemukan bahwa syarat pembelian jarang mengatur pengakhiran karena dampak buruk yang serius dan tidak satu pun memandang pengakhiran sebagai upaya terakhir; sebagian perusahaan memberi hak penangguhan atau pengakhiran segera, hak menahan pembayaran sampai terbukti tidak ada pelanggaran, atau menyatakan pelanggaran kode etik sebagai wanprestasi material.[19] Kajian itu berpendapat bahwa hak pengakhiran seharusnya terutama berfungsi mendorong perubahan perilaku, mencatat bahwa hanya sebagian kecil perusahaan yang benar-benar memutus kontrak karena pelanggaran klausul tanggung jawab sosial, dan menyarankan sistem sanksi bertahap mulai dari kewajiban menyusun rencana aksi korektif, penangguhan kontrak, denda kontraktual yang dapat meningkat, hingga pemutusan.[20] Kajian yang sama menambahkan insentif positif, seperti kenaikan harga bersyarat, peningkatan volume atau frekuensi pembelian, perpanjangan kontrak, status pemasok utama, dan kartu skor.[21]

e. Remediasi. Remediasi adalah unsur yang paling sering hilang. Kajian tentang teori kontrak proaktif mencatat bahwa praktik kontrak pengamanan berfokus pada menemukan pihak yang melanggar, mempertajam klausul penyelesaian sengketa, dan menuntut ganti rugi atas kinerja keberlanjutan yang buruk, dengan mengorbankan pemulihan hak asasi manusia.[22] Dalam pandangan modul ini, klausul remediasi harus mengatur siapa yang menanggung biaya pemulihan bagi pekerja atau komunitas yang dirugikan, bagaimana mekanisme pengaduan dapat diakses oleh mereka, bagaimana korporasi dan pemasok bekerja sama memperbaiki penyebab, dan bagaimana kemajuan diverifikasi. Menurut kerangka UNGP, korporasi yang menyebabkan atau berkontribusi pada dampak wajib memulihkan,[23] sehingga klausul remediasi juga berfungsi menentukan pembagian kewajiban itu secara adil di antara para pihak.

Praktik: Merancang Klausul dalam Hukum Kontrak Indonesia

a. Dasar keabsahan. Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata memberi dasar bagi para pihak untuk memasukkan kewajiban kepatuhan, hak audit, dan hak pengakhiran ke dalam kontrak, sepanjang memenuhi syarat sah Pasal 1320 dan tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, atau ketertiban umum menurut Pasal 1337. Kewajiban kepatuhan antikorupsi dan anti pencucian uang jelas sejalan dengan undang-undang. Representasi yang palsu tentang pemilik manfaat atau keterkaitan dengan pejabat dapat menjadi dasar pembatalan karena penipuan menurut Pasal 1328 KUHPerdata, di samping dasar ganti rugi karena wanprestasi atau perbuatan melawan hukum. Dalam pandangan modul ini, merumuskan representasi tersebut sebagai syarat esensial kesepakatan memperkuat posisi korporasi apabila kelak terungkap bahwa mitra menyembunyikan fakta material.

b. Pengakhiran dan Pasal 1266 KUHPerdata. Praktik kontrak di Indonesia lazim mengesampingkan Pasal 1266 KUHPerdata agar pengakhiran karena wanprestasi tidak memerlukan putusan hakim. Dalam pandangan modul ini, pengesampingan itu sebaiknya diimbangi prosedur yang adil: pemberitahuan pelanggaran, kesempatan perbaikan dengan tenggat yang wajar, rencana aksi korektif, penangguhan, dan baru kemudian pengakhiran, kecuali untuk pelanggaran berat seperti suap atau kerja paksa yang terbukti. Prosedur bertahap ini bukan hanya sejalan dengan saran literatur tentang sanksi bertahap,[24] tetapi juga dengan kewajiban itikad baik dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata, dan dengan perkembangan Uni Eropa yang, setelah paket Omnibus, menempatkan penangguhan sebagai upaya terakhir dan mensyaratkan penilaian apakah penangguhan akan menimbulkan dampak yang jelas lebih parah.

c. Klausul ganti rugi yang proporsional. Kajian tentang dampak tak terduga CSDDD mencatat bahwa direktif itu diam tentang klausul ganti rugi dalam kontrak internasional, sehingga mitra dapat dibebani tanggung jawab yang tidak sebanding dengan kemampuan finansialnya.[25] Dalam pandangan modul ini, advokat yang mewakili pemasok Indonesia perlu menegosiasikan pembatasan ganti rugi pada kerugian yang secara langsung disebabkan pelanggaran pemasok sendiri, mengecualikan denda yang dijatuhkan kepada pembeli karena kegagalan sistemnya sendiri, dan menautkan kewajiban pemasok dengan kewajiban pembeli untuk menerapkan praktik pembelian yang adil. Sebaliknya, advokat yang mewakili pembeli Indonesia terhadap pemasoknya perlu menyadari bahwa klausul ganti rugi yang terlalu luas mungkin tidak dapat ditagih dari pemasok kecil dan justru mendorong penyembunyian masalah.

d. Klausul sanksi dan keadaan memaksa. Kajian tentang sanksi dan kontrak mencatat bahwa klausul keadaan memaksa yang tidak menetapkan akibatnya hanyalah pemborosan teks kontrak, dan bahwa pengadilan berhati-hati menerima sanksi sebagai keadaan memaksa tanpa hubungan sebab akibat yang jelas.[26] Dalam pandangan modul ini, kontrak korporasi Indonesia dengan mitra yang terpapar sanksi perlu memuat klausul sanksi tersendiri yang menetapkan definisi sanksi yang relevan, kewajiban pemberitahuan, hak penangguhan, kewajiban mencari izin bila mungkin, pengakhiran tanpa ganti rugi apabila pelaksanaan menjadi melanggar sanksi, dan pembagian biaya, ketimbang bergantung pada Pasal 1244 dan Pasal 1245 KUHPerdata.

e. Remediasi dan saluran pengaduan. Kontrak dengan pemasok berisiko tinggi sebaiknya mewajibkan pemasok menyediakan mekanisme pengaduan bagi pekerjanya, memberi akses kepada pembeli atas laporan pengaduan yang relevan dengan memperhatikan pelindungan data pribadi, dan mengatur kerja sama dalam penyelidikan. Dalam pandangan modul ini, klausul ini menjadi jembatan menuju Bab 9: informasi tentang pelanggaran pihak ketiga paling sering datang dari pelapor, dan cara korporasi menyelidiki serta melindungi informasi itu menentukan nilai seluruh program uji tuntas.

Analisis Kritis

Pertama, kontrak tidak dapat menggantikan hubungan. Temuan bahwa perunding lebih banyak menghabiskan waktu pada pencegahan risiko ketimbang pada ketentuan yang dianggap penting bagi hubungan bisnis menunjukkan jarak antara teks dan praktik.[27] Klausul kepatuhan yang paling lengkap tidak berarti apa-apa apabila praktik pembelian korporasi sendiri, seperti harga dan tenggat, mendorong pemasok melanggar. Kedua, kontrak cenderung memindahkan risiko ke bawah. Kajian tentang dampak tak terduga CSDDD dan kajian tentang jaminan kontraktual sama-sama menunjukkan kecenderungan membebankan biaya verifikasi dan perbaikan kepada pemasok.[28] Dalam pandangan modul ini, bagi Indonesia yang sebagian besar korporasinya berposisi sebagai pemasok, kecenderungan itu harus dilawan melalui negosiasi dan, dalam jangka panjang, melalui kebijakan publik tentang praktik pembelian yang adil. Ketiga, hukum kontrak Indonesia belum memiliki doktrin yang matang tentang kontrak yang melindungi pihak ketiga yang bukan pihak dalam perjanjian. Pasal 1340 KUHPerdata membatasi berlakunya perjanjian pada para pihak, sedangkan Pasal 1317 hanya memberi ruang terbatas bagi janji untuk kepentingan pihak ketiga. Akibatnya, pekerja pemasok yang dirugikan sulit menuntut berdasarkan klausul hak asasi manusia dalam kontrak pembeli, dan pemulihan bagi mereka bergantung pada kemauan para pihak.

Kesimpulan dan Implikasi bagi Praktisi Hukum

Kontrak adalah tempat seluruh kewajiban uji tuntas pihak ketiga menjadi dapat ditegakkan. Representasi dan jaminan mengunci informasi yang diperoleh dalam uji tuntas, hak audit memungkinkan verifikasi, sanksi bertahap dan pengakhiran memberikan daya paksa, dan klausul remediasi memastikan bahwa korban tidak dilupakan. Namun, kontrak yang hanya memindahkan risiko kepada pihak yang lebih lemah akan menghasilkan kepatuhan semu. Bagi praktisi hukum, rekomendasinya adalah sebagai berikut. Pertama, rancang representasi dan jaminan yang spesifik tentang pemilik manfaat, keterkaitan dengan pejabat, status sanksi, dan kepatuhan antikorupsi, anti pencucian uang, serta hak asasi manusia, disertai kewajiban pemberitahuan perubahan keadaan. Kedua, rumuskan hak audit yang jelas tentang ruang lingkup, akses, kerahasiaan, dan pembagian biaya, dengan memperhatikan posisi usaha kecil dan menengah. Ketiga, gunakan sistem sanksi bertahap dan insentif positif, dan simpan pengakhiran segera untuk pelanggaran berat, sejalan dengan itikad baik menurut Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata. Keempat, masukkan klausul remediasi dan saluran pengaduan yang dapat diakses pekerja dan komunitas, dengan pembagian biaya pemulihan yang sesuai dengan tingkat keterlibatan masing-masing pihak. Kelima, ketika mewakili pemasok, negosiasikan pembatasan ganti rugi dan kewajiban timbal balik pembeli atas praktik pembelian yang adil; ketika mewakili pembeli, pastikan klausul yang dirancang dapat dilaksanakan oleh pemasok dan tidak mendorong penyembunyian masalah.

Sintesis: Dari Gerbang ke Jaringan Tanggung Jawab

Pada lapis filosofis, Bab 8 menunjukkan bahwa tanggung jawab korporasi atas pihak lain berada di antara dua kutub: tanggung jawab atas kehendak sendiri yang melindungi dari beban tak berbatas, dan tanggung jawab karena keterhubungan, kendali, dan manfaat yang menuntut korporasi ikut menanggung akibat jaringan yang ia ciptakan. Kehati-hatian, yang dalam korporasi harus dilembagakan, menjadi kebajikan yang menjembatani keduanya, sedangkan pasar telah menjadi instrumen untuk menegakkan norma lintas batas.

Pada lapis teoretis, teori gatekeeper menjelaskan mengapa hukum membebani pemegang gerbang dengan kewajiban mendeteksi dan menolak pelanggaran dengan biaya yang wajar, dan mengapa rezim APU-PPT menjadikan bank serta profesi sebagai penjaga sistem keuangan. Teori tanggung jawab yang diperluas dan kerangka UNGP menggeser ukuran tanggung jawab dari bentuk hukum hubungan kepada kekuasaan relasional dan hubungan dengan dampak, sedangkan model kegagalan mencegah dan teori kontrak relasional menunjukkan dua jalan berbeda untuk menegakkan tanggung jawab itu: melalui hukum pidana dan melalui tata kelola kontrak.

Pada lapis konseptual, bab ini menyusun kontinum dari tanggung jawab atas perbuatan sendiri, melalui atribusi atas pihak yang bertindak untuk korporasi, hingga kewajiban proses atas mitra yang terhubung melalui produk, dana, dan rantai pasok. Unsur-unsur yang muncul berulang adalah segmentasi risiko, pemilik manfaat, tanda bahaya, pemantauan berkelanjutan, penyaringan sanksi, keterlacakan, serta representasi, audit, sanksi bertahap, dan remediasi dalam kontrak. Pemilik manfaat menjadi simpul bersama bagi antikorupsi, APU-PPT, dan sanksi.

Pada lapis praktis, hukum Indonesia telah memiliki ketiga logika tanggung jawab atas pihak lain, yaitu atribusi dalam Pasal 1367 KUHPerdata dan Pasal 46 KUHP baru, kesalahan organisasional dalam Pasal 48 KUHP baru, dan kewajiban gatekeeper dalam UU TPPU beserta peraturan pelaksananya, tetapi belum merangkainya menjadi satu kerangka yang konsisten, dan data pemilik manfaatnya masih lemah. Korporasi Indonesia sekaligus berada di dua sisi: sebagai pemasok yang menerima kewajiban dari pembeli asing melalui CSDDD, UFLPA, Regulasi Kerja Paksa Uni Eropa, dan rezim sanksi, dan sebagai pemimpin rantai bagi pemasok kecil di bawahnya.

Seluruh arsitektur itu memiliki satu titik ketergantungan yang belum dibahas: informasi. Uji tuntas, pemantauan, dan hak audit hanya sebaik informasi yang mereka hasilkan, dan informasi paling berharga tentang pelanggaran pihak ketiga sering tidak datang dari kuesioner atau audit yang diumumkan, melainkan dari pekerja, pegawai, atau mitra yang berani berbicara. Ketika informasi itu datang, korporasi harus mampu menyelidikinya secara kredibel tanpa merusak hak pihak-pihak yang terlibat, dan harus memahami sejauh mana hasil penyelidikan itu dapat dilindungi. Bab 9 karena itu membahas pelaporan pelanggaran (whistleblowing), investigasi internal, dan privilese hukum (legal privilege), yaitu mekanisme yang mengubah kewajiban mengenali pihak lain menjadi kemampuan mengetahui apa yang sesungguhnya terjadi.


*Artikel ini merupakan bagian dari ‘Learning Module for Lawyers: Corporate Law’ yang disusun oleh Tim Penulis Firma Pragma Integra.

Referensi

[1] Baaij and Castermans, ‘The potential of contractual assurances to advance supply chain due diligence’.

[2] Juho Saloranta and Anna Hurmerinta-Haanpää, ‘Proactive contract theory in the context of corporate sustainability due diligence’, Journal of Strategic Contracting and Negotiation, 6.3-4 (2022), pp. 221–36, https://doi.org/10.1177/20555636231165901.

[3] Anna Hurmerinta-Haanpää and Gerlinde Berger-Walliser, ‘Joint value creation: A functional, proactive approach to contract governance’, American Business Law Journal, 61.4 (2024), pp. 261–83, https://doi.org/10.1111/ablj.12252.

[4] Hurmerinta-Haanpää and Berger-Walliser, ‘Joint value creation: A functional, proactive approach to contract governance’.

[5] Hurmerinta-Haanpää and Berger-Walliser, ‘Joint value creation: A functional, proactive approach to contract governance’.

[6] Hurmerinta-Haanpää and Berger-Walliser, ‘Joint value creation: A functional, proactive approach to contract governance’.

[7] Saloranta and Hurmerinta-Haanpää, ‘Proactive contract theory in the context of corporate sustainability due diligence’.

[8] Saloranta and Hurmerinta-Haanpää, ‘Proactive contract theory in the context of corporate sustainability due diligence’.

[9] Saloranta and Hurmerinta-Haanpää, ‘Proactive contract theory in the context of corporate sustainability due diligence’.

[10] Van Ho, ‘Defining the Relationships: “Cause, Contribute, and Directly Linked to” in the UN Guiding Principles on Business and Human Rights’.

[11] Fonotova and Ukolova, ‘The impact of foreign economic sanctions on commercial contracts’.

[12] Fonotova and Ukolova, ‘The impact of foreign economic sanctions on commercial contracts’.

[13] Fonotova and Ukolova, ‘The impact of foreign economic sanctions on commercial contracts’.

[14] Baaij and Castermans, ‘The potential of contractual assurances to advance supply chain due diligence’.

[15] Baaij and Castermans, ‘The potential of contractual assurances to advance supply chain due diligence’.

[16] Baaij and Castermans, ‘The potential of contractual assurances to advance supply chain due diligence’.

[17] Baaij and Castermans, ‘The potential of contractual assurances to advance supply chain due diligence’.

[18] Baaij and Castermans, ‘The potential of contractual assurances to advance supply chain due diligence’.

[19] Baaij and Castermans, ‘The potential of contractual assurances to advance supply chain due diligence’.

[20] Baaij and Castermans, ‘The potential of contractual assurances to advance supply chain due diligence’.

[21] Baaij and Castermans, ‘The potential of contractual assurances to advance supply chain due diligence’.

[22] Saloranta and Hurmerinta-Haanpää, ‘Proactive contract theory in the context of corporate sustainability due diligence’.

[23] Van Ho, ‘Defining the Relationships: “Cause, Contribute, and Directly Linked to” in the UN Guiding Principles on Business and Human Rights’.

[24] Baaij and Castermans, ‘The potential of contractual assurances to advance supply chain due diligence’.

[25] Mieszkowska, ‘The Unintended Consequences of the EU Corporate Sustainability Due Diligence Directive’.

[26] Fonotova and Ukolova, ‘The impact of foreign economic sanctions on commercial contracts’.

[27] Hurmerinta-Haanpää and Berger-Walliser, ‘Joint value creation: A functional, proactive approach to contract governance’.

[28] Mieszkowska, ‘The Unintended Consequences of the EU Corporate Sustainability Due Diligence Directive’; Baaij and Castermans, ‘The potential of contractual assurances to advance supply chain due diligence’.

Tell Your Friends
Avatar
Pragma Integra is a law firm that combines deep expertise in taxation, corporate and business law, and business development.

Need legal or tax advice?

Discuss your matter with our lawyers

Facing a tax dispute, a corporate transaction or a business problem? Tell us about it and our team will get back to you.

Let’s Talk on WhatsAppContact Form

Integrated Legal & Business Solutions

Have Tax and Business Problems? Let's Solve Them Together

From complex tax disputes to critical corporate decisions, Pragma Integra is here to guide you with trusted expertise and strategic solutions.