
Ilustrasi. [Source: Unsplash]
Bagian dari Learning Module for Lawyers › Corporate Law › Modul 2 › Bab 8 Uji Tuntas Pihak Ketiga, Rantai Pasok, dan APU-PPT
Pragmaintegra.com – Sub-bab ini membahas tiga rezim yang menjangkau korporasi Indonesia dari luar negeri melalui mitra dagangnya: sanksi ekonomi internasional dan kontrol ekspor, larangan impor barang hasil kerja paksa, serta uji tuntas hak asasi manusia dan lingkungan dalam rantai pasok. Ketiganya berbeda dalam tujuan dan sumber hukumnya, tetapi memiliki logika yang sama: negara atau kawasan pasar mewajibkan pelaku usahanya mengenali siapa mitra mereka, dari mana barang berasal, dan ke mana barang mengalir, dan kewajiban itu kemudian diteruskan melalui kontrak sampai ke pemasok di Indonesia. Bab 2 telah membahas ekstrateritorialitas dan undang-undang uji tuntas wajib di Eropa dari sudut sumber hukum; di sini fokusnya adalah konsekuensi praktisnya bagi uji tuntas pihak ketiga dan bagi pemasok Indonesia.
Landasan Filosofis: Pasar sebagai Instrumen Norma
Ketiga rezim ini bertumpu pada gagasan bahwa akses ke pasar dapat dijadikan instrumen penegakan norma. Negara yang tidak memiliki yurisdiksi atas pelanggaran di negara lain dapat menolak barang, dana, atau teknologi yang terkait dengan pelanggaran itu memasuki pasarnya. Secara filosofis, gagasan ini dekat dengan model keterhubungan sosial: konsumen, importir, dan investor di pasar besar dipandang ikut menopang struktur yang menghasilkan ketidakadilan di tempat lain, dan karena itu ikut bertanggung jawab untuk mengubahnya.[1] Namun, gagasan yang sama juga mengandung persoalan legitimasi, karena norma yang ditegakkan ditetapkan sepihak oleh pasar yang kuat dan dibebankan kepada pelaku di pasar yang lebih lemah.
Dalam hal sanksi ekonomi, ketegangan itu paling tajam. Kajian tentang dampak sanksi asing terhadap kontrak komersial mencatat bahwa secara de jure sanksi berlaku bagi subjek hukum negara yang menjatuhkannya, tetapi secara de facto lingkaran entitas yang menunjukkan kepatuhan jauh lebih luas, meliputi perusahaan terbuka, perusahaan yang berhubungan dengan mitra Barat, perusahaan yang menerima pendanaan asing, anggota grup lintas batas dengan keterkaitan Amerika Serikat atau Eropa, dan perusahaan yang bergantung pada teknologi dan pembiayaan Barat.[2] Dalam pandangan modul ini, inilah wujud nyata kekuatan pasar sebagai instrumen norma: kepatuhan tidak dipaksakan oleh yurisdiksi formal, tetapi oleh kebutuhan untuk tetap memiliki akses ke mitra, bank, dan teknologi.
Dalam hal kerja paksa dan hak asasi manusia, landasan filosofisnya lebih kuat karena norma yang ditegakkan bersifat universal. Larangan kerja paksa merupakan bagian dari prinsip dan hak mendasar di tempat kerja yang diakui secara internasional. Namun, persoalan keadilan tetap muncul pada pembagian beban: siapa yang menanggung biaya pembuktian bahwa suatu barang bebas dari kerja paksa, dan siapa yang menanggung akibat ketika pembeli memilih keluar dari wilayah berisiko. Kajian tentang dampak tak terduga uji tuntas wajib Uni Eropa mencatat bahwa pemutusan hubungan yang tergesa-gesa dapat memperburuk kondisi hak asasi manusia dan perburuhan di wilayah yang ditinggalkan.[3]
Landasan Teoretis
a. Sanksi ekonomi dan logika daftar. Sanksi ekonomi modern bekerja terutama melalui daftar. Kajian tentang dampak sanksi terhadap kontrak menjelaskan bahwa pencantuman seseorang atau entitas dalam daftar Specially Designated Nationals and Blocked Persons Amerika Serikat menimbulkan dua akibat: aset pihak tercantum yang berada dalam penguasaan subjek Amerika Serikat harus segera diblokir, dan subjek Amerika Serikat dilarang menjalin hubungan bisnis dengannya; sanksi sektoral melarang transaksi tertentu dengan perusahaan dalam sektor seperti pertahanan, pertambangan, dan perbankan.[4] Kajian yang sama mencatat bahwa cakupan sanksi Amerika Serikat meluas kepada perusahaan yang dimiliki lebih dari 50 persen, langsung atau tidak langsung, oleh satu atau lebih pihak tercantum, sedangkan Uni Eropa memakai kriteria hubungan pengendalian; adapun sanksi sekunder memungkinkan perusahaan asing yang semula tidak terkena sanksi menjadi sasaran karena memberikan bantuan finansial, organisasional, atau bentuk lain kepada pihak tersanksi.[5]
Dalam pandangan modul ini, aturan kepemilikan 50 persen dan kriteria pengendalian menjadikan sanksi sebagai persoalan pemilik manfaat. Penyaringan daftar sanksi yang hanya mencocokkan nama mitra langsung tidak memadai; korporasi harus mengetahui siapa pemilik dan pengendali mitranya, sehingga uji tuntas pemilik manfaat yang dibahas pada sub-bab c menjadi prasyarat kepatuhan sanksi.
b. Kontrol ekspor dan logika barang. Kontrol ekspor mengikuti barang, bukan orang. Kajian yang sama menjelaskan ciri ‘mengikuti barang’ (follow the item) dalam hukum ekspor Amerika Serikat: aturan itu berlaku pula bagi perusahaan bukan Amerika Serikat yang mengekspor atau mengekspor kembali barang, bahkan ketika barang itu menjadi komponen dari barang lain yang diproduksi di luar Amerika Serikat.[6] Dalam pandangan modul ini, bagi korporasi Indonesia yang mengimpor komponen teknologi, mengolahnya, lalu menjual produk ke pihak ketiga, ciri ini berarti bahwa uji tuntas atas pembeli akhir dan penggunaan akhir sama pentingnya dengan uji tuntas atas pemasok.
c. Larangan impor kerja paksa dan pembalikan beban pembuktian. Rezim ketiga melarang barang hasil kerja paksa memasuki pasar. Kajian tentang rezim Amerika Serikat menjelaskan bahwa section 307 Tariff Act 1930 telah lama melarang impor barang yang ditambang, diproduksi, atau dibuat seluruhnya atau sebagian dengan kerja paksa, tetapi pengecualian ‘permintaan konsumtif’ baru dihapus melalui Trade Enforcement Act 2015 yang berlaku pada Februari 2016, sehingga penahanan barang meningkat tajam.[7] Kajian yang sama mengutip pandangan bahwa frasa ‘seluruhnya atau sebagian’ berarti komponen terkecil pada tingkat terbawah rantai pasok sudah cukup untuk melarang impor seluruh barang.[8] Uyghur Forced Labor Prevention Act (UFLPA), yang ditandatangani pada 23 Desember 2021, memerintahkan otoritas pabean Amerika Serikat menerapkan praduga yang dapat dibantah bahwa barang yang seluruhnya atau sebagian dibuat di Daerah Otonom Uighur Xinjiang dibuat dengan kerja paksa, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan bukti yang jelas dan meyakinkan.[9]
Sebuah kajian filosofis atas praduga itu menjelaskan bahwa UFLPA juga menjangkau barang dari perusahaan yang tercantum dalam daftar entitas yang ditetapkan pemerintah Amerika Serikat, sehingga menciptakan kerangka ‘praduga bersalah’ ketika importir memikul beban pembuktian.[10] Kajian itu berargumen bahwa terdapat kelompok barang yang secara empiris tidak mungkin dibantah, yaitu barang yang melalui proses transformasi yang menghapus jejak asal geografis lalu dicampur dengan barang lain, seperti butadiena hasil perengkahan uap pada suhu 800 sampai 900 derajat Celsius, apabila pemasok hulu tidak bersedia memberikan informasi, karena importir yang paling patuh pun hanya dapat memperoleh bukti dari pemasok langsungnya.[11] Kajian yang sama mencatat bahwa standar ‘kepatuhan yang terinformasi’ dan ‘kehati-hatian yang wajar’ otoritas pabean berfokus pada pemasok langsung, bukan pelaku tidak langsung.[12] Dalam pandangan modul ini, kritik ini menjelaskan mengapa praduga semacam UFLPA mendorong importir menuntut keterlacakan sampai ke hulu dan, apabila tidak mungkin, memilih memutus pemasok yang rantainya buram.
d. Uji tuntas hak asasi manusia wajib. Rezim keempat adalah uji tuntas hak asasi manusia dan lingkungan yang diwajibkan undang-undang. Kajian atas rezim ini di Eropa, sebagaimana dibahas pada Bab 2, mencatat bahwa undang-undang uji tuntas wajib dapat menghasilkan kepatuhan kosmetik apabila tidak dirancang dengan baik.[13] Pengantar terbitan khusus tentang tanggung jawab dalam rantai nilai global mencatat bahwa Loi de Vigilance Prancis tahun 2017 mewajibkan rencana kewaspadaan dengan tanggung jawab perdata atas kerugian, bahwa undang-undang serupa lahir di Jerman dan Norwegia pada 2021 dengan perbedaan besar dalam cakupan materiil, cakupan subjek, dan akibat ketidakpatuhan, dan bahwa sebuah studi empiris menunjukkan Loi de Vigilance kemungkinan berdampak positif terutama pada skor hak asasi manusia perusahaan yang semula tertinggal.[14]
Rezim pelaporan yang mendahului uji tuntas wajib memperlihatkan keterbatasan pendekatan transparansi semata. Kajian tentang pengaruh UNGP terhadap sikap bisnis mengutip survei tahun 2017 yang menemukan bahwa 34 persen organisasi yang wajib melapor berdasarkan Modern Slavery Act Inggris tidak membuat laporan, hanya 42 persen yang memetakan rantai pasoknya, dan hanya 6 persen manajer yang yakin rantai pasoknya bebas dari perbudakan modern.[15] Pengantar terbitan khusus tentang rantai nilai global juga mencatat bahwa ‘regulasi melalui pengungkapan’ sering gagal dalam praktik karena banjir pengungkapan korporasi dan beragamnya standar pelaporan yang bersaing justru menimbulkan kekaburan.[16] Dalam pandangan modul ini, pengalaman itulah yang mendorong pergeseran dari kewajiban melaporkan ke kewajiban melakukan uji tuntas dan, dalam kasus kerja paksa, ke larangan pasar.
e. Kasus Xinjiang sebagai ujian kerangka tanggung jawab. Dugaan kerja paksa pekerja Uighur dalam rantai pasok merek global menjadi kasus uji bagi seluruh rezim ini. Kajian atas istilah-istilah UNGP membuka analisisnya dengan laporan bahwa lebih dari 80.000 pekerja Uighur dipaksa bekerja di pabrik yang memproduksi barang bagi perusahaan transnasional, dan memakai kasus itu untuk menunjukkan bahwa perusahaan dengan kekuasaan relasional besar atas pemasok langsungnya bergeser dari sekadar terkait menjadi berkontribusi apabila langkah mitigasinya hanya diambil setelah tekanan publik.[17] Kajian tentang dampak tak terduga CSDDD mencatat seruan organisasi hak asasi manusia untuk keluar sepenuhnya dari wilayah itu karena tidak ada cara yang sah bagi perusahaan untuk memastikan pemasoknya tidak memakai mineral yang tercemar kerja paksa, mengingat praktik itu disponsori negara.[18] Dalam pandangan modul ini, kasus ini memperlihatkan batas pengaruh: ketika sumber pelanggaran adalah kebijakan negara, uji tuntas tingkat perusahaan tidak lagi memadai, dan pilihan yang tersisa adalah keluar atau menanggung risiko hukum.
Konsep: Rezim Uni Eropa Terkini dan Mekanisme Penerusannya
a. CSDDD setelah paket Omnibus. Directive (EU) 2024/1760 tentang uji tuntas keberlanjutan korporasi (Corporate Sustainability Due Diligence Directive, CSDDD) diadopsi pada 2024. Kajian tentang dampak tak terduga CSDDD dalam versi aslinya mencatat bahwa direktif itu menempatkan pengakhiran hubungan dengan mitra sebagai upaya terakhir, mensyaratkan penilaian apakah dampak pengakhiran jelas lebih parah daripada dampak yang hendak dicegah, mewajibkan kode etik yang berlaku bagi mitra, dan mewajibkan korporasi meminta jaminan kontraktual dari mitra langsung dan dalam keadaan tertentu mitra tidak langsung, beserta prosedur verifikasi kepatuhannya.[19] Pada 2026 Uni Eropa mengubah CSDDD secara substansial melalui Directive (EU) 2026/470, bagian dari paket penyederhanaan Omnibus I, yang diundangkan pada 26 Februari 2026. Menurut ringkasan resmi dan profesional yang tersedia, perubahan itu menaikkan ambang cakupan menjadi perusahaan Uni Eropa dengan lebih dari 5.000 karyawan dan omzet bersih global di atas 1,5 miliar euro, serta perusahaan non-Uni Eropa dengan omzet di Uni Eropa di atas 1,5 miliar euro; mengganti pemetaan menyeluruh dengan penentuan cakupan berbasis wilayah risiko; membatasi permintaan informasi kepada mitra dengan kurang dari 5.000 karyawan hanya apabila informasi tidak dapat diperoleh dengan cara lain; tidak lagi mewajibkan pengakhiran sebagai upaya terakhir dengan menyisakan penangguhan; menghapus rezim tanggung jawab perdata yang diharmonisasi; menghapus kewajiban melaksanakan rencana transisi iklim; membatasi denda maksimum tiga persen dari omzet bersih global; serta menetapkan batas transposisi 26 Juli 2028 dan penerapan mulai 26 Juli 2029.
b. Regulasi Kerja Paksa Uni Eropa. Regulation (EU) 2024/3015 melarang penempatan dan penyediaan di pasar Uni Eropa, serta ekspor dari Uni Eropa, produk yang dibuat dengan kerja paksa. Regulasi ini diundangkan pada 12 Desember 2024 dan berlaku sejak 14 Desember 2027, menjangkau semua pelaku ekonomi tanpa memandang ukuran, dan memungkinkan otoritas melarang, menarik dari pasar, dan memerintahkan pemusnahan produk, dengan keputusan otoritas utama berlaku di seluruh negara anggota. Komisi Eropa membangun basis data tentang risiko kerja paksa berdasarkan wilayah dan produk. Berbeda dengan UFLPA, regulasi ini tidak bertumpu pada praduga geografis, tetapi pada penilaian kemungkinan pelanggaran oleh otoritas.
c. Mekanisme penerusan kewajiban. Bagi pemasok Indonesia, rezim-rezim di atas hampir tidak pernah datang sebagai kewajiban hukum langsung. Ia datang melalui kontrak. Kajian atas jaminan kontraktual dalam uji tuntas rantai pasok menjelaskan bahwa CSDDD dalam bentuk usulannya memakai hukum privat secara instrumental: kontrak komersial diperlakukan bukan sebagai sarana perusahaan membentuk hubungan hukumnya secara bebas, melainkan sebagai cara mematuhi direktif dan mengendalikan kegiatan dalam rantai pasok.[20] Kajian itu menyebut mekanisme ini ‘penurunan kontraktual’ (contractual cascading), yaitu kewajiban meminta jaminan kontraktual dari mitra langsung yang kemudian diminta pula dari mitra-mitranya.[21] Kajian tentang dampak tak terduga CSDDD menambahkan bahwa direktif itu diam tentang klausul ganti rugi dalam kontrak internasional, sehingga mitra dapat dibebani tanggung jawab oleh perusahaan yang dikenai sanksi dalam jumlah yang tidak sebanding dengan kemampuan finansialnya.[22]
Praktik: Dampak Kontraktual bagi Pemasok Indonesia
a. Penyaringan sanksi. Korporasi Indonesia yang berdagang dengan mitra yang tunduk pada sanksi Amerika Serikat, Uni Eropa, atau Inggris, atau yang memakai dolar Amerika Serikat dan bank koresponden internasional, perlu menyaring mitra, pemilik manfaatnya, kapal, pelabuhan, dan tujuan akhir barang terhadap daftar sanksi yang relevan, di samping daftar terduga teroris nasional yang dibahas pada sub-bab d. Kajian tentang sanksi dan kontrak membagi kepatuhan sanksi menjadi kepatuhan internal, yaitu memeriksa apakah perusahaan, unitnya, atau orang terkaitnya terkena sanksi, dan kepatuhan eksternal, yaitu uji tuntas atas calon dan mitra yang ada mengenai objek transaksi, tujuan barang atau jasa, serta status mitra dan wakilnya.[23] Kajian yang sama mencatat bahwa menurut penjelasan otoritas sanksi Amerika Serikat, orang yang tercantum dalam daftar tidak dapat mewakili perusahaan yang tidak terkena sanksi, sehingga penandatanganan kontrak oleh orang tersebut menimbulkan risiko ketidakabsahan.[24]
b. Tuntutan keterlacakan. Pemasok Indonesia dalam rantai tekstil, alas kaki, elektronik, perikanan, perkebunan, dan mineral semakin sering diminta membuktikan asal bahan baku hingga ke hulu. Kritik atas praduga UFLPA menunjukkan bahwa importir yang tidak dapat memperoleh informasi dari pemasok tidak langsung tidak akan mampu membantah praduga.[25] Dalam pandangan modul ini, konsekuensinya bagi pemasok Indonesia jelas: kemampuan menyediakan data keterlacakan yang dapat diverifikasi, termasuk asal kapas, benang, mineral, atau bahan kimia, menjadi syarat untuk tetap berada dalam rantai pasok pembeli Amerika Serikat dan Eropa. Pemasok yang membeli bahan baku dari pedagang perantara tanpa dokumen asal berisiko diputus, bukan karena terbukti memakai kerja paksa, tetapi karena tidak mampu membuktikan sebaliknya.
c. Beban audit dan biaya kepatuhan. Kajian tentang dampak tak terduga CSDDD mencatat bahwa audit sosial umumnya dilakukan dengan kunjungan yang diumumkan sebelumnya, wawancara pekerja yang jarang dilakukan dan biasanya di hadapan manajemen, serta dibayar oleh pemasok, sehingga kredibilitasnya dipertanyakan, sementara beban audit yang berulang menimbulkan kelelahan audit.[26] Kajian yang sama menyarankan agar penerapan uji tuntas disertai bantuan teknis dan peningkatan kapasitas bagi pelaku hulu, dan agar perusahaan didorong untuk tetap bertahan di pasar berkembang alih-alih keluar secara tidak bertanggung jawab.[27] Dalam pandangan modul ini, pemasok Indonesia memiliki kepentingan untuk menegosiasikan pengakuan bersama atas audit, pembagian biaya verifikasi, dan kesempatan memperbaiki sebelum diputus, terutama karena paket Omnibus tidak lagi mewajibkan pengakhiran sebagai upaya terakhir sehingga ruang negosiasi perbaikan menjadi lebih terbuka.
d. Membaca Omnibus secara realistis. Kenaikan ambang CSDDD berarti jauh lebih sedikit perusahaan Eropa yang langsung terikat. Namun, dalam pandangan modul ini, pemasok Indonesia tidak boleh menyimpulkan bahwa tekanan uji tuntas mereda. Perusahaan Eropa terbesar, yang justru merupakan pembeli utama komoditas Indonesia, tetap tercakup; Regulasi Kerja Paksa Uni Eropa berlaku bagi semua pelaku tanpa memandang ukuran; UFLPA tetap berlaku; dan kontrak yang telah memuat klausul uji tuntas tidak otomatis berubah ketika undang-undang Eropa dilonggarkan. Kajian atas jaminan kontraktual menunjukkan bahwa kode etik pemasok yang dimasukkan sebagai bagian dari kontrak sudah menjadi praktik umum perusahaan multinasional, sebelum dan terlepas dari kewajiban direktif.[28]
e. Klien Indonesia sebagai pembeli. Dalam pandangan modul ini, korporasi Indonesia yang mengekspor juga perlu menerapkan logika yang sama ke rantai pasoknya sendiri. Eksportir yang menerima tuntutan keterlacakan dari pembeli asing harus meneruskan tuntutan itu kepada pemasoknya dengan cara yang adil dan realistis, karena jaminan yang ia berikan kepada pembeli tidak lebih kuat daripada informasi yang ia peroleh dari pemasoknya sendiri.
Analisis Kritis
Pertama, rezim-rezim ini memindahkan biaya penegakan dari negara pasar kepada pelaku di negara pemasok. Praduga yang dapat dibantah dalam UFLPA membebani importir dengan pembuktian yang, menurut kritik filosofis atasnya, dalam sebagian kasus mustahil dipenuhi,[29] dan importir pada gilirannya meneruskan beban itu kepada pemasok. Dalam pandangan modul ini, pemasok Indonesia menanggung lapis terakhir beban itu tanpa ikut menentukan aturannya.
Kedua, uji tuntas hak asasi manusia yang dilaksanakan melalui alat teknokratis berisiko menjadi legitimasi tanpa akuntabilitas. Penelitian atas tata kelola rantai pasok dari kejauhan menunjukkan bagaimana alat swa-penilaian industri dapat menjauhkan perusahaan dari pemasok dan mengubah uji tuntas menjadi alat legitimasi.[30] Paket Omnibus yang mempersempit cakupan, menghapus harmonisasi tanggung jawab perdata, dan membatasi permintaan informasi dapat mengurangi beban pemasok kecil, tetapi juga mengurangi tekanan untuk perbaikan yang nyata. Dalam pandangan modul ini, arah ini mempertegas bahwa efektivitas uji tuntas akan semakin bergantung pada kontrak dan pada pilihan pembeli, bukan pada undang-undang.
Ketiga, rezim sanksi menimbulkan persoalan konflik hukum yang tidak sederhana bagi korporasi Indonesia. Indonesia tidak menjatuhkan sanksi sepihak sebagaimana Amerika Serikat atau Uni Eropa, sehingga transaksi yang sah menurut hukum Indonesia dapat dilarang menurut hukum mitra atau bank korespondennya. Kajian tentang sanksi dan kontrak mencatat bahwa pengadilan cenderung berhati-hati menerima sanksi sebagai keadaan memaksa, karena penjatuhan sanksi tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa wanprestasi merupakan akibat dari sanksi itu.[31] Dalam pandangan modul ini, risiko sanksi karena itu harus dikelola di tahap pra-kontrak dan dalam rumusan kontrak, bukan diserahkan kepada doktrin keadaan memaksa ketika sengketa telah terjadi.
Kesimpulan dan Implikasi bagi Praktisi Hukum
Sanksi internasional, kontrol ekspor, larangan impor barang hasil kerja paksa, dan uji tuntas hak asasi manusia wajib menjangkau korporasi Indonesia terutama melalui mitra dagang, bank, dan kontrak. Aturan kepemilikan dalam rezim sanksi menjadikan pemilik manfaat sebagai kunci kepatuhan, ciri ‘mengikuti barang’ dalam kontrol ekspor menuntut uji tuntas atas penggunaan akhir, praduga UFLPA dan Regulasi Kerja Paksa Uni Eropa menuntut keterlacakan hingga ke hulu, dan CSDDD, setelah dilonggarkan melalui Directive (EU) 2026/470, tetap menekan rantai pasok melalui perusahaan terbesar dan klausul kontrak. Bagi praktisi hukum, rekomendasinya adalah sebagai berikut. Pertama, bangun penyaringan sanksi yang mencakup pemilik manfaat dan pengendali mitra, bukan hanya nama mitra langsung, serta tujuan dan pengguna akhir barang. Kedua, bantu klien pemasok membangun sistem keterlacakan yang dapat diverifikasi untuk bahan baku berisiko, karena ketidakmampuan membuktikan asal barang dapat berakibat pemutusan meskipun tidak ada pelanggaran. Ketiga, dalam negosiasi dengan pembeli asing, perjuangkan pembagian biaya verifikasi, pengakuan bersama atas audit, kesempatan perbaikan sebelum penangguhan atau pengakhiran, dan pembatasan klausul ganti rugi yang tidak proporsional. Keempat, jangan membaca paket Omnibus sebagai berakhirnya tekanan uji tuntas; perhatikan tanggal berlakunya Regulasi Kerja Paksa Uni Eropa pada 14 Desember 2027 dan penerapan CSDDD yang telah diubah mulai 26 Juli 2029. Kelima, kelola risiko sanksi dan kerja paksa pada tahap pra-kontrak dan dalam rumusan kontrak, karena doktrin keadaan memaksa tidak dapat diandalkan setelah sengketa terjadi.
*Artikel ini merupakan bagian dari ‘Learning Module for Lawyers: Corporate Law’ yang disusun oleh Tim Penulis Firma Pragma Integra.
Referensi
[1] Phillips and Schrempf-Stirling, ‘Young’s Social Connection Model and Corporate Responsibility’.
[2] Fonotova and Ukolova, ‘The impact of foreign economic sanctions on commercial contracts’.
[3] Mieszkowska, ‘The Unintended Consequences of the EU Corporate Sustainability Due Diligence Directive’.
[4] Fonotova and Ukolova, ‘The impact of foreign economic sanctions on commercial contracts’.
[5] Fonotova and Ukolova, ‘The impact of foreign economic sanctions on commercial contracts’.
[6] Fonotova and Ukolova, ‘The impact of foreign economic sanctions on commercial contracts’.
[7] Miguel Angel Bacigalupe, ‘Where Was this T-Shirt Made?’, Columbia Business Law Review, 2021.3 (2022), https://doi.org/10.52214/cblr.v2021i3.9113.
[8] Bacigalupe, ‘Where Was this T-Shirt Made?’.
[9] Bacigalupe, ‘Where Was this T-Shirt Made?’.
[10] Benjamin David Brake, ‘Incoherence in the UFLPA’s rebuttable presumption: challenges of supply chain transparency’, SN Business & Economics, 5.10 (2025), p. 152, https://doi.org/10.1007/s43546-025-00918-4.
[11] Brake, ‘Incoherence in the UFLPA’s rebuttable presumption: challenges of supply chain transparency’.
[12] Brake, ‘Incoherence in the UFLPA’s rebuttable presumption: challenges of supply chain transparency’.
[13] Deva, ‘Mandatory human rights due diligence laws in Europe: A mirage for rightsholders?’.
[14] Verbruggen, ‘New Liabilities in Global Value Chains: An Introduction’.
[15] Muchlinski, ‘The Impact of the UN Guiding Principles on Business Attitudes to Observing Human Rights’.
[16] Verbruggen, ‘New Liabilities in Global Value Chains: An Introduction’.
[17] Van Ho, ‘Defining the Relationships: “Cause, Contribute, and Directly Linked to” in the UN Guiding Principles on Business and Human Rights’.
[18] Mieszkowska, ‘The Unintended Consequences of the EU Corporate Sustainability Due Diligence Directive’.
[19] Mieszkowska, ‘The Unintended Consequences of the EU Corporate Sustainability Due Diligence Directive’.
[20] Baaij and Castermans, ‘The potential of contractual assurances to advance supply chain due diligence’.
[21] Baaij and Castermans, ‘The potential of contractual assurances to advance supply chain due diligence’.
[22] Mieszkowska, ‘The Unintended Consequences of the EU Corporate Sustainability Due Diligence Directive’.
[23] Fonotova and Ukolova, ‘The impact of foreign economic sanctions on commercial contracts’.
[24] Fonotova and Ukolova, ‘The impact of foreign economic sanctions on commercial contracts’.
[25] Brake, ‘Incoherence in the UFLPA’s rebuttable presumption: challenges of supply chain transparency’.
[26] Mieszkowska, ‘The Unintended Consequences of the EU Corporate Sustainability Due Diligence Directive’.
[27] Mieszkowska, ‘The Unintended Consequences of the EU Corporate Sustainability Due Diligence Directive’.
[28] Baaij and Castermans, ‘The potential of contractual assurances to advance supply chain due diligence’.
[29] Brake, ‘Incoherence in the UFLPA’s rebuttable presumption: challenges of supply chain transparency’.
[30] Sarfaty and Deberdt, ‘Supply Chain Governance at a Distance’.
[31] Fonotova and Ukolova, ‘The impact of foreign economic sanctions on commercial contracts’.
Tell Your Friends
Need legal or tax advice?
Discuss your matter with our lawyers
Facing a tax dispute, a corporate transaction or a business problem? Tell us about it and our team will get back to you.
