Ilustrasi Filosofi dan Teori Pelaporan Pelanggaran

Ilustrasi. [Source: Unsplash]

Pragmaintegra.com – Hampir setiap skandal korporasi besar menyimpan satu pertanyaan yang sama: siapa yang sebenarnya sudah tahu, dan mengapa mereka diam? Program kepatuhan yang dibahas pada bab-bab sebelumnya, mulai dari penilaian risiko, kode etik, hingga sistem manajemen anti-penyuapan, pada akhirnya bergantung pada satu hal yang tidak dapat diperintahkan, yaitu kesediaan orang di dalam organisasi untuk berbicara ketika melihat sesuatu yang salah. Bab ini membahas tiga institusi yang bekerja di sekitar momen itu: pelaporan pelanggaran (whistleblowing), investigasi internal yang menindaklanjutinya, dan kerahasiaan advokat-klien yang menentukan apakah hasil investigasi dapat dilindungi. Sub-bab pertama ini meletakkan fondasinya dengan menanyakan apa makna moral dari tindakan melapor, mengapa sebagian orang melapor sementara sebagian besar memilih diam, dan mengapa cara organisasi menanggapi laporan sama pentingnya dengan laporan itu sendiri. Insentif finansial bagi pelapor, status saksi pelaku yang bekerja sama, dan penanganan dugaan korupsi telah dibahas pada Bab 4 dan hanya dirujuk seperlunya.

Landasan Filosofis: Loyalitas, Kebenaran, dan Kebebasan Bersuara

a. Paradoks loyalitas. Pelaporan pelanggaran selalu dibaca dalam bahasa loyalitas. Pelapor dituduh mengkhianati atasan, rekan kerja, dan organisasi tempat ia mencari nafkah. Penelitian tentang niat melapor menyebut keadaan ini sebagai dilema pelapor, yaitu benturan antara dua nilai moral yang sama-sama dihargai: keadilan, yang menuntut setiap orang diperlakukan setara, dan loyalitas, yang menuntut perlakuan istimewa bagi anggota kelompok sendiri. Kajian yang sama mengutip rumusan bahwa dari satu sudut pandang pelaporan pelanggaran adalah ‘the ultimate act of justice’, sedangkan dari sudut pandang lain ia adalah pengkhianatan yang paling berat.[1] Persoalannya menjadi lebih rumit karena para pelapor sendiri sering kali bukan orang yang tidak loyal. Sebuah kajian atas empat belas otobiografi pelapor menemukan bahwa sebagian besar dari mereka justru menunjukkan ikatan kasih sayang dan loyalitas yang kuat terhadap organisasi atau industrinya; yang mereka persoalkan bukan organisasi itu sendiri, melainkan individu atau praktik tertentu yang dianggap telah merusak organisasi dari dalam dan membuatnya gagal menjunjung prinsip-prinsipnya sendiri.[2]

Dalam pandangan modul ini, temuan tersebut menunjukkan bahwa pertanyaan filosofis yang tepat bukan ‘loyal atau tidak loyal’, melainkan ‘loyal kepada apa’. Loyalitas kepada orang dan loyalitas kepada nilai-nilai yang diproklamasikan organisasi dapat berpisah jalan. Ketika direksi menyatakan bahwa perusahaan berintegritas, tetapi sebagian pengurusnya menyuap pejabat, karyawan yang melapor justru setia kepada perusahaan dalam pengertian yang lebih dalam. Etika Kant memberi pijakan bagi pembedaan ini: kewajiban moral bersumber dari prinsip yang dapat diberlakukan secara universal, bukan dari kedekatan dengan orang tertentu, sehingga loyalitas yang menuntut seseorang menutupi kesalahan yang merugikan orang lain tidak dapat dibenarkan sebagai kewajiban. Namun, loyalitas tetap memiliki nilai moral, dan karena itu tindakan melapor jarang ringan. Kajian otobiografi tadi menggambarkan pelaporan sebagai pilihan moral yang radikal, ketika seorang karyawan merasa wajib ‘mengkhianati’ organisasinya meskipun hal itu akan menimbulkan akibat buruk bagi organisasi dan orang-orang di dalamnya, sehingga keputusan itu hampir selalu disertai keraguan dan penderitaan, dan jarang merupakan keputusan spontan.[3]

b. Kewajiban atau kebebasan. Pertanyaan filosofis kedua adalah apakah melapor merupakan kewajiban moral atau sekadar hal yang diperbolehkan. Kajian tentang lahirnya Direktif Uni Eropa tentang perlindungan pelapor mencatat bahwa literatur etika bisnis lama berkutat pada pertanyaan apakah melapor merupakan kewajiban atau tindakan yang diperbolehkan, dan bahwa di antara kewajiban dan larangan, hanya posisi ‘diperbolehkan’ yang menyisakan otonomi bagi pekerja untuk memutuskan sendiri.[4] Kajian itu kemudian membaca perlindungan pelapor melalui dua tradisi pemikiran tentang kebebasan. Dalam tradisi Berlin, kebebasan negatif adalah ketiadaan campur tangan pihak lain, dan kebebasan pihak yang lemah bergantung pada pengekangan pihak yang kuat; undang-undang perlindungan pelapor berfungsi mengukir ‘zona bebas campur tangan’ tempat orang yang mengungkap pelanggaran tidak boleh diganggu. Dalam tradisi Skinner, ketidakbebasan tidak hanya timbul dari campur tangan nyata, tetapi juga dari kesadaran bahwa seseorang hidup bergantung pada kehendak baik orang lain, yang pada gilirannya melahirkan sensor diri.[5]

Pembedaan ini sangat relevan bagi praktik korporasi. Dalam pandangan modul ini, karyawan yang tidak dipecat karena melapor, tetapi tahu bahwa kariernya sepenuhnya bergantung pada kemurahan hati atasan yang ia laporkan, belum sepenuhnya bebas. Itulah sebabnya perlindungan pelapor yang efektif tidak cukup berupa larangan pembalasan, tetapi juga harus mengurangi ketergantungan pelapor pada diskresi pihak yang dilaporkan, misalnya melalui kanal yang tidak dikendalikan oleh atasan langsung dan melalui hak pelapor untuk memilih kepada siapa ia melapor. Kajian yang sama menyimpulkan bahwa tanpa otonomi untuk memilih penerima laporan, sulit berbicara tentang kebebasan bersuara.[6]

c. Kebenaran sebagai kepentingan publik. Landasan ketiga adalah kebenaran. Pelanggaran korporasi, terutama korupsi, penipuan keuangan, dan pelanggaran keselamatan, hampir selalu disembunyikan, dan informasi tentangnya biasanya hanya dimiliki orang dalam. Kajian tentang kebebasan pelapor mencatat bahwa antara 1978 dan 1999 semua rancangan undang-undang perlindungan pelapor yang dibingkai sebagai perlindungan kebebasan berekspresi gagal disahkan, dan baru berhasil ketika dibingkai ulang sebagai alat pemberantasan korupsi, yaitu dengan rasionalitas efisiensi, bukan hak asasi.[7] Dalam pandangan modul ini, sejarah itu mengandung pelajaran bagi Indonesia: perlindungan pelapor yang hanya dibenarkan sebagai alat penegakan hukum mudah dikorbankan ketika kepentingan penegakan berubah, sedangkan perlindungan yang berakar pada hak warga untuk menyampaikan kebenaran memiliki pijakan yang lebih kokoh. Pasal 28F UUD 1945, yang menjamin hak setiap orang untuk mencari, memperoleh, dan menyampaikan informasi, menyediakan pijakan konstitusional bagi pembacaan yang kedua.

Landasan Teoretis

a. Exit, voice, and loyalty. Kerangka teoretis paling berpengaruh untuk memahami pelaporan pelanggaran berasal dari Hirschman. Dalam analisisnya tentang kemunduran perusahaan, organisasi, dan negara, Hirschman menunjukkan bahwa anggota organisasi yang tidak puas memiliki dua pilihan dasar: keluar (exit) atau bersuara (voice), sedangkan loyalitas memengaruhi pilihan di antara keduanya. Literatur administrasi publik mutakhir mencatat bahwa tipologi itu kemudian diperluas dengan pilihan keempat, yaitu pengabaian (neglect), dan bahwa salah satu tema utama Hirschman adalah bahwa loyalitas mengurangi kecenderungan untuk keluar maupun bersuara.[8] Kajian yang sama mencatat argumen bahwa ketika negara melakukan kejahatan terhadap demokrasi, keluar saja tidak cukup; warga harus dapat bersuara.[9] Penelitian berbasis wawancara dengan pegawai lembaga publik yang menghadapi kebijakan kontroversial mengonfirmasi tipologi tersebut dan menemukan bahwa keluar dan loyalitas cenderung saling menggantikan, sedangkan bersuara dan mendengarkan secara aktif cenderung saling melengkapi; penelitian itu juga menegaskan pentingnya menyediakan banyak kanal bagi perbedaan pendapat.[10]

Dalam pandangan modul ini, kerangka Hirschman menjelaskan mengapa pelaporan pelanggaran merupakan bentuk suara yang paling mahal. Bagi karyawan di pasar kerja yang sempit, pilihan keluar sangat mahal; bagi karyawan yang loyal, bersuara terasa sebagai pengkhianatan; maka pilihan yang tersisa sering kali adalah diam atau pengabaian. Organisasi yang tidak menyediakan kanal suara yang aman sesungguhnya mendorong karyawannya ke dua pilihan yang sama-sama merugikan: keluar dengan membawa pengetahuan tentang pelanggaran, atau tinggal dan menjadi bagian dari pelanggaran itu. Kerangka ini juga menjelaskan perbedaan antara pelaporan internal dan eksternal. Pelaporan internal adalah suara yang diarahkan kepada organisasi agar organisasi memperbaiki diri; pelaporan eksternal kepada regulator, penegak hukum, atau publik adalah suara yang diarahkan kepada pihak yang dapat memaksa organisasi berubah. Kajian tentang Direktif Uni Eropa mencatat bahwa secara deskriptif pelaporan hampir selalu berlangsung sebagai eskalasi bertahap dari internal ke regulator dan baru kemudian ke publik, bahkan di yurisdiksi yang memberikan imbalan finansial bagi pelapor.[11]

b. Mengapa orang melapor atau diam. Penelitian empiris memberikan jawaban yang cukup konsisten. Sebuah tinjauan atas 158 artikel tentang suara dan diamnya karyawan mendefinisikan diam sebagai keadaan ketika karyawan menahan gagasan, informasi tentang masalah, atau pendapat, termasuk tidak menyuarakan kesalahan, perlakuan tidak adil, atau perilaku yang melanggar standar pribadi, moral, atau hukum.[12] Tinjauan itu mencatat bahwa keterbukaan pemimpin menciptakan rasa aman psikologis yang meningkatkan kecenderungan bersuara dan mengurangi diam, bahwa diam yang lahir dari rasa takut berbeda dari diam yang lahir dari kepasrahan, dan bahwa selain karena takut atau merasa sia-sia, karyawan dapat diam semata karena melihat semua orang di sekitarnya diam.[13] Penelitian atas 947 responden menemukan bahwa perilaku etis rekan dan preferensi terhadap keadilan di atas loyalitas meningkatkan niat melapor, bahwa pengaruh perilaku rekan itu bekerja melalui rasa takut akan pembalasan, dan bahwa untuk pelanggaran yang dianggap ringan, rasa takut tersebut melemahkan pengaruh nilai keadilan sehingga orang merasionalisasi pilihannya untuk diam.[14]

Rasa takut itu beralasan. Penelitian yang sama mengutip temuan bahwa hampir dua pertiga pelapor mengalami pembalasan, mulai dari pemecatan, penurunan jabatan, penilaian kinerja yang buruk, mutasi paksa, dan pemberian tugas yang mustahil, hingga bentuk informal seperti pengucilan dan perundungan; kajian itu juga mengutip penelitian atas 216 kasus di korporasi besar yang menemukan bahwa dalam 82 persen kasus ketika pelapor tidak menyembunyikan identitasnya, pelapor dipecat, mengundurkan diri karena tekanan, atau mengalami perubahan tanggung jawab yang signifikan.[15] Bab 4 telah membahas bagaimana insentif finansial dirancang untuk mengimbangi biaya pembalasan tersebut.[16] Yang ingin ditekankan di sini adalah sisi lain dari persamaan itu: sebelum berbicara tentang imbalan, organisasi harus terlebih dahulu menghilangkan alasan untuk takut.

c. Keadilan prosedural dalam investigasi. Teori keadilan prosedural menambahkan dimensi yang sering terlupakan, yaitu bahwa cara organisasi menangani laporan memengaruhi legitimasi seluruh sistem. Literatur kepatuhan mencatat bahwa hukuman dapat berbalik merugikan apabila dijatuhkan dengan cara yang tidak adil secara prosedural, karena melemahkan legitimasi dan kesediaan orang untuk taat atas dasar rasa kewajiban.[17] Dalam konteks pelaporan pelanggaran, keadilan prosedural berlaku ke dua arah. Bagi pelapor, ia berarti laporan diterima dengan serius, ditindaklanjuti oleh pihak yang tidak berbenturan kepentingan, dan pelapor diberi tahu hasilnya. Bagi pihak yang dilaporkan, ia berarti praduga tak bersalah, kesempatan untuk didengar, dan larangan menjadikan investigasi sebagai alat pelecehan. Kajian tentang investigasi internal di Polandia menegaskan bahwa investigasi yang terus-menerus atau berulang atas fakta yang sama terhadap karyawan yang sama dapat berubah menjadi pelecehan di tempat kerja yang dilarang hukum ketenagakerjaan.[18]

Dalam pandangan modul ini, kedua arah itu saling bergantung. Karyawan yang melihat rekannya diperiksa secara sewenang-wenang akan menyimpulkan bahwa sistem pelaporan adalah alat kekuasaan, bukan alat keadilan, dan karena itu tidak akan menggunakannya. Sebaliknya, pihak yang dilaporkan yang diperlakukan secara adil lebih mungkin menerima hasil investigasi, bahkan ketika hasilnya merugikan dirinya. Keadilan prosedural dengan demikian bukan sekadar perlindungan bagi individu, tetapi syarat bagi berfungsinya pelaporan sebagai pengendalian organisasi.

Baca juga: Teori Pemrosesan Informasi (Information Processing Theory) dalam Konteks Teori Tata Kelola Perusahaan Modern

Konsep: Pelapor, Pelaporan, dan Pembalasan

a. Definisi. Literatur akademik paling sering memakai definisi klasik yang memandang pelaporan pelanggaran sebagai pengungkapan oleh anggota organisasi, baik yang masih aktif maupun yang sudah keluar, tentang praktik ilegal, tidak bermoral, atau tidak sah yang berada di bawah kendali pemberi kerjanya, kepada orang atau organisasi yang dapat mengambil tindakan.[19] Definisi ini memiliki tiga unsur: akses orang dalam, objek berupa pelanggaran yang sungguh-sungguh, dan penerima yang mampu bertindak. Unsur ketiga inilah yang membedakan pelaporan pelanggaran dari gosip atau keluhan pribadi. Kajian tentang model kematangan sistem pelaporan mencatat bahwa definisi lama yang berfokus pada karyawan semakin tidak memadai, karena laporan juga datang dari pihak eksternal, bahkan dari pesaing, dan mengusulkan definisi yang lebih luas yang menekankan informasi tentang kegiatan korup, ilegal, curang, atau berbahaya yang mengancam kepentingan publik.[20]

b. Pelapor dalam hukum Indonesia. Hukum positif Indonesia mendefinisikan pelapor secara lebih sempit. Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK) mendefinisikan pelapor sebagai orang yang memberikan laporan, informasi, atau keterangan kepada penegak hukum mengenai tindak pidana yang akan, sedang, atau telah terjadi. Dengan demikian, karyawan yang melapor melalui kanal internal perusahaan, kepada dewan komisaris, atau kepada regulator administratif belum tentu memenuhi definisi itu. Dalam pandangan modul ini, celah definisional ini merupakan persoalan konseptual pertama yang harus dipahami advokat korporasi: perlindungan undang-undang terutama melekat pada pelaporan eksternal kepada penegak hukum, sedangkan perlindungan pelapor internal sebagian besar bergantung pada kebijakan perusahaan dan hukum ketenagakerjaan, yang akan dibahas pada sub-bab tentang perlindungan pelapor.

c. Pelapor, pengadu, dan saksi pelaku. Konsep pelapor juga perlu dibedakan dari dua figur lain. Pengadu adalah orang yang menyampaikan keluhan tentang kepentingannya sendiri, misalnya karyawan yang merasa diperlakukan tidak adil; keluhan itu sah, tetapi berbeda sifatnya dari pengungkapan pelanggaran yang menyangkut kepentingan organisasi atau publik. Saksi pelaku adalah orang yang terlibat dalam pelanggaran dan kemudian bekerja sama dengan penegak hukum, yang kedudukan dan penghargaannya telah dibahas pada Bab 4. Pembedaan ini penting karena kebijakan pelaporan yang tidak membedakannya cenderung gagal: kanal pelaporan tersumbat oleh keluhan pribadi, atau pelapor yang ikut terlibat tidak tahu apakah ia akan dilindungi atau justru dihukum.

d. Pembalasan. Konsep kunci ketiga adalah pembalasan (retaliation). Direktif (EU) 2019/1937, sebagaimana dikutip kajian tentang kelahirannya, mendefinisikan pembalasan sebagai setiap tindakan atau kelalaian, langsung maupun tidak langsung, yang terjadi dalam konteks kerja, dipicu oleh pelaporan internal, eksternal, atau pengungkapan kepada publik, dan yang menimbulkan atau dapat menimbulkan kerugian yang tidak dibenarkan bagi pelapor.[21] Definisi ini lebar dengan sengaja: ia mencakup kelalaian, misalnya tidak memperpanjang kontrak atau tidak mempromosikan, dan mencakup ancaman, bukan hanya tindakan yang sudah terjadi. Dalam pandangan modul ini, pembalasan yang paling sulit dibuktikan justru yang paling sering terjadi, yaitu pembalasan yang bersembunyi di balik keputusan manajerial yang tampak wajar.

e. Pelaporan sebagai pengendalian detektif. Dari sudut pandang tata kelola, pelaporan pelanggaran adalah pengendalian detektif tingkat entitas. Kajian tentang model kematangan sistem pelaporan mengutip temuan Association of Certified Fraud Examiners tahun 2022 bahwa pelaporan merupakan metode identifikasi kecurangan yang paling efektif dengan selisih besar dari metode kedua, dan menempatkannya sebagai ‘garis pertahanan terakhir’ dalam sistem pengendalian internal; namun, kajian itu juga mencatat kelemahan utamanya, yaitu ketergantungan pada perilaku manusia dan inersia organisasi yang menerima peringatan dini tetapi tidak bertindak.[22]

Praktik: Pelapor di Persimpangan Organisasi dan Negara

a. Pelajaran dari kasus pelapor yang menjadi tersangka. Kasus yang terverifikasi dalam literatur hukum Indonesia memperlihatkan betapa rapuhnya kedudukan pelapor. Sebuah kajian mencatat perkara seorang kepala urusan keuangan desa di Kabupaten Cirebon yang melaporkan dugaan penyalahgunaan dana desa oleh atasannya melalui surat tulisan tangan kepada Ketua Badan Permusyawaratan Desa, tetapi kemudian justru ditetapkan sebagai tersangka; Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban menilai penetapan itu sebagai preseden buruk.[23] Kajian itu berpendapat bahwa penegak hukum terlalu kaku memaknai siapa pelapor, seolah-olah pelapor hanyalah orang yang datang ke kantor polisi, padahal orang yang melapor kepada lembaga pengawas terdekat juga layak dilindungi; kajian itu juga mencatat ketidakpercayaan publik terhadap penegak hukum dan minimnya pengetahuan masyarakat tentang lembaga perlindungan saksi.[24]

Dalam pandangan modul ini, perkara tersebut, meskipun terjadi di sektor publik, mengandung pelajaran langsung bagi korporasi. Pertama, pelapor yang dekat dengan pelanggaran hampir selalu memiliki keterlibatan administratif tertentu, sehingga kebijakan pelaporan harus menjelaskan sejak awal bagaimana keterlibatan semacam itu akan diperlakukan. Kedua, pelapor cenderung melapor kepada pihak yang paling dekat dan paling dipercayainya, bukan kepada kanal formal yang ditentukan. Ketiga, ketidakpastian tentang nasib pelapor menyebar ke seluruh organisasi dan mengajarkan kepada karyawan lain bahwa diam adalah pilihan yang paling aman.

b. Merumuskan kebijakan berbicara. Bagi advokat yang mendampingi korporasi, landasan filosofis dan teoretis di atas diterjemahkan ke dalam beberapa keputusan praktis. Kebijakan pelaporan perlu membingkai pelaporan sebagai bentuk loyalitas kepada nilai-nilai perusahaan, bukan pengkhianatan, karena penelitian menunjukkan bahwa pembingkaian moral memengaruhi kesediaan melapor.[25] Kebijakan itu juga perlu menegaskan bahwa klausul kerahasiaan dalam perjanjian kerja tidak dapat ditafsirkan sebagai larangan melapor kepada penegak hukum atau regulator, karena Pasal 10 ayat (1) UU PSK menyatakan bahwa saksi, korban, saksi pelaku, dan/atau pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata, atas kesaksian atau laporan yang diberikannya, kecuali tidak dengan iktikad baik. Selain itu, karena keterbukaan pemimpin terbukti memengaruhi kesediaan bersuara, pelatihan bagi atasan langsung tentang cara menerima keprihatinan karyawan sama pentingnya dengan pembentukan kanal formal.[26]

c. Mengukur diam. Organisasi juga perlu belajar mengukur apa yang tidak terlihat. Jumlah laporan yang rendah sering dibaca sebagai tanda tidak adanya pelanggaran, padahal ia dapat berarti sebaliknya. Dalam pandangan modul ini, survei budaya yang menanyakan apakah karyawan merasa aman menyampaikan keprihatinan, apakah mereka pernah melihat pelanggaran tetapi tidak melaporkannya, dan apa alasannya, memberikan informasi yang lebih jujur tentang kesehatan sistem pelaporan daripada statistik laporan semata.

Analisis Kritis

Tiga persoalan perlu dikritisi. Pertama, bahaya romantisasi. Wacana publik cenderung menempatkan pelapor dalam dua kategori ekstrem: pahlawan atau pengkhianat. Kajian atas otobiografi pelapor mengkritik kecenderungan literatur untuk mempsikologikan dan mengindividualkan pelapor, sehingga pelapor digambarkan sebagai stereotipe kosong, bukan manusia yang utuh dan kompleks.[27] Dalam pandangan modul ini, romantisasi itu merugikan desain kebijakan: jika pelaporan dipahami sebagai tindakan heroik, sistem dirancang untuk segelintir orang yang luar biasa berani, padahal sistem yang baik harus dirancang agar orang biasa dengan keberanian biasa pun mau berbicara.

Kedua, loyalitas dapat dimanipulasi. Organisasi yang menuntut loyalitas tanpa syarat, budaya yang menjunjung tinggi harmoni dan hierarki, serta jarak kekuasaan yang tinggi dapat membuat karyawan merasionalisasi pelanggaran atasan dan memilih tidak melapor. Kajian tentang pelaporan dalam kerangka tiga lini mencatat bahwa jarak kekuasaan yang tinggi mendorong rasionalisasi semacam itu.[28] Dalam konteks Indonesia, tempat hubungan atasan dan bawahan sering dibangun di atas rasa sungkan dan utang budi, kebijakan pelaporan yang tidak memperhitungkan faktor budaya akan menjadi dokumen yang tidak dipakai.

Ketiga, keadilan prosedural mudah dikorbankan demi kecepatan. Ketika laporan masuk, godaan untuk segera menemukan pelaku sangat besar, apalagi jika organisasi khawatir terhadap regulator atau media. Investigasi yang tergesa-gesa, tanpa kesempatan bagi pihak yang dilaporkan untuk didengar, mungkin menghasilkan pelaku, tetapi merusak kepercayaan pada sistem. Literatur kepatuhan mengingatkan bahwa hukuman yang tidak adil secara prosedural dapat melemahkan legitimasi dan ketaatan.[29] Dalam pandangan modul ini, keadilan prosedural adalah investasi jangka panjang bagi efektivitas pelaporan, bukan hambatan bagi efektivitas investigasi.

Kesimpulan dan Implikasi bagi Praktisi Hukum

Pelaporan pelanggaran adalah titik pertemuan antara loyalitas, kebenaran, dan kebebasan bersuara. Filosofinya menuntut pembedaan antara loyalitas kepada orang dan loyalitas kepada nilai, serta pengakuan bahwa kebebasan melapor mensyaratkan otonomi pelapor dari diskresi pihak yang dilaporkan. Teorinya menjelaskan bahwa orang diam bukan karena tidak tahu, tetapi karena takut, merasa sia-sia, atau mengikuti diamnya orang lain, dan bahwa cara organisasi menanggapi laporan menentukan apakah sistem pelaporan dipercaya. Bagi praktisi hukum, rekomendasinya adalah sebagai berikut. Pertama, rumuskan kebijakan pelaporan klien dengan bahasa yang membingkai pelaporan sebagai bentuk loyalitas kepada nilai perusahaan, dan sebutkan secara eksplisit bahwa kewajiban kerahasiaan tidak menghalangi pelaporan kepada penegak hukum atau regulator. Kedua, jelaskan kepada direksi bahwa definisi pelapor dalam UU PSK terbatas pada pelaporan kepada penegak hukum, sehingga perlindungan bagi pelapor internal harus dibangun oleh perusahaan sendiri. Ketiga, rancang mekanisme yang menjamin keadilan prosedural bagi kedua pihak, yaitu pelapor dan pihak yang dilaporkan, sejak penerimaan laporan hingga keputusan akhir. Keempat, dorong klien mengukur budaya berbicara melalui survei, bukan hanya menghitung jumlah laporan. Kelima, latih para atasan langsung untuk menerima keprihatinan karyawan, karena bagi sebagian besar karyawan, atasan langsung adalah kanal pertama dan sering kali satu-satunya.


*Artikel ini merupakan bagian dari ‘Learning Module for Lawyers: Corporate Law’ yang disusun oleh Tim Penulis Firma Pragma Integra.

Referensi

[1] Tatiana Iwai, Luciana Yeung, and Rinaldo Artes, ‘Voice or silence: antecedents of whistleblowing intentions’, RAUSP Management Journal, 56.2 (2021), pp. 186–201, https://doi.org/10.1108/rausp-06-2020-0126.

[2] Thomas Olesen, ‘‘Should I Tell?’ Moral Reflexivity in 14 Whistleblower Autobiographies’, Journal of Business Ethics, 199.1 (2025), pp. 55–70, https://doi.org/10.1007/s10551-024-05852-3.

[3] Olesen, ‘‘Should I Tell?’ Moral Reflexivity in 14 Whistleblower Autobiographies’.

[4] Wim Vandekerckhove, ‘Is It Freedom? The Coming About of the EU Directive on Whistleblower Protection’, Journal of Business Ethics, 179.1 (2022), pp. 1–11, https://doi.org/10.1007/s10551-021-04771-x.

[5] Vandekerckhove, ‘Is It Freedom? The Coming About of the EU Directive on Whistleblower Protection’.

[6] Vandekerckhove, ‘Is It Freedom? The Coming About of the EU Directive on Whistleblower Protection’.

[7] Vandekerckhove, ‘Is It Freedom? The Coming About of the EU Directive on Whistleblower Protection’.

[8] Gabel Taggart and Mary Grace Bedwell, ‘Extending Exit, Voice, and Loyalty: Managing Dissent in Public Lands Agencies’, Journal of Public and Nonprofit Affairs, 9.1 (2023), pp. 53–72, https://doi.org/10.20899/jpna.9.1.53-72.

[9] Taggart and Bedwell, ‘Extending Exit, Voice, and Loyalty: Managing Dissent in Public Lands Agencies’.

[10] Taggart and Bedwell, ‘Extending Exit, Voice, and Loyalty: Managing Dissent in Public Lands Agencies’.

[11] Vandekerckhove, ‘Is It Freedom? The Coming About of the EU Directive on Whistleblower Protection’.

[12] Elizabeth Wolfe Morrison, ‘Employee Voice and Silence: Taking Stock a Decade Later’, Annual Review of Organizational Psychology and Organizational Behavior, 10.1 (2023), pp. 79–107, https://doi.org/10.1146/annurev-orgpsych-120920-054654.

[13] Morrison, ‘Employee Voice and Silence: Taking Stock a Decade Later’.

[14] Iwai, Yeung, and Artes, ‘Voice or silence: antecedents of whistleblowing intentions’.

[15] Iwai, Yeung, and Artes, ‘Voice or silence: antecedents of whistleblowing intentions’.

[16] Spagnolo and Nyreröd, ‘Financial Incentives for Whistleblowers: A Short Survey’.

[17] van Rooij and Sokol, ‘Introduction: Compliance as the Interaction between Rules and Behavior’.

[18] Andrzej Sakowicz and Sebastian Zieliński, ‘Unlocking the mystery of internal investigation: the use of information from private internal investigations in the Polish criminal process’, Revista Brasileira de Direito Processual Penal, 9.2 (2023), pp. 645–87, https://doi.org/10.22197/rbdpp.v9i2.826.

[19] Vandekerckhove, ‘Is It Freedom? The Coming About of the EU Directive on Whistleblower Protection’; Iwai, Yeung, and Artes, ‘Voice or silence: antecedents of whistleblowing intentions’.

[20] Paschalis Kagias and others, ‘Validating the Whistleblowing Maturity Model Using the Delphi Method’, Administrative Sciences, 13.5 (2023), p. 120, https://doi.org/10.3390/admsci13050120.

[21] Vandekerckhove, ‘Is It Freedom? The Coming About of the EU Directive on Whistleblower Protection’.

[22] Kagias and others, ‘Validating the Whistleblowing Maturity Model Using the Delphi Method’.

[23] Lusia Sulastri, ‘The Legal Protection for Whistleblowers on Corruption Crimes in Indonesia’, Jurnal Daulat Hukum, 6.3 (2023), pp. 287–303, https://doi.org/10.30659/jdh.v6i3.31043.

[24] Sulastri, ‘The Legal Protection for Whistleblowers on Corruption Crimes in Indonesia’.

[25] Iwai, Yeung, and Artes, ‘Voice or silence: antecedents of whistleblowing intentions’; Olesen, ‘‘Should I Tell?’ Moral Reflexivity in 14 Whistleblower Autobiographies’.

[26] Morrison, ‘Employee Voice and Silence: Taking Stock a Decade Later’.

[27] Olesen, ‘‘Should I Tell?’ Moral Reflexivity in 14 Whistleblower Autobiographies’.

[28] Kagias and others, ‘Whistleblowing Based on the Three Lines Model’.

[29] van Rooij and Sokol, ‘Introduction: Compliance as the Interaction between Rules and Behavior’.

Tell Your Friends
Avatar
Pragma Integra is a law firm that combines deep expertise in taxation, corporate and business law, and business development.

Need legal or tax advice?

Discuss your matter with our lawyers

Facing a tax dispute, a corporate transaction or a business problem? Tell us about it and our team will get back to you.

Let’s Talk on WhatsAppContact Form

Integrated Legal & Business Solutions

Have Tax and Business Problems? Let's Solve Them Together

From complex tax disputes to critical corporate decisions, Pragma Integra is here to guide you with trusted expertise and strategic solutions.