
Ilustrasi. [Source: Unsplash]
Bagian dari Learning Module for Lawyers › Corporate Law › Modul 2 › Bab 7 Pengendalian Internal dan Fungsi Kepatuhan
Pragmaintegra.com – Sub-bab sebelumnya menyimpulkan bahwa pengendalian internal adalah bentuk kepercayaan yang terstruktur, yang hanya efektif bila ditegakkan. Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana struktur itu disusun. Kerangka yang paling luas dipakai di dunia, termasuk di Indonesia, adalah Internal Control – Integrated Framework yang diterbitkan Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO), yang versi pertamanya terbit pada 1992 dan diperbarui pada 2013. Sub-bab ini membahas filosofi di balik kerangka itu, logika lima komponen dan tujuh belas prinsipnya, kaitannya dengan pelaporan keuangan, serta penerjemahannya ke dalam hukum dan praktik Indonesia. Kerangka COSO untuk manajemen risiko perusahaan (COSO ERM 2017) telah dibahas pada Bab 6 dan tidak diulang di sini; yang perlu diingat hanyalah bahwa kedua kerangka itu saling melengkapi, dengan pengendalian internal sebagai bagian dari sistem manajemen risiko yang lebih luas.
Landasan Filosofis: Dari Pengamanan Aset ke Keyakinan yang Memadai
Gagasan pengendalian internal lebih tua dari COSO. Sebuah kajian atas sistem pengendalian internal emiten di Yunani mencatat bahwa istilah itu pertama kali didefinisikan oleh American Institute of Accountants pada 1949, lalu disempurnakan pada 1958 dan 1972, sebagai rencana organisasi dan semua metode serta ukuran terkoordinasi yang diadopsi dalam suatu usaha untuk mengamankan asetnya, memeriksa keakuratan dan keandalan data akuntansinya, mendorong efisiensi operasional, dan mendorong ketaatan pada kebijakan manajerial yang telah ditetapkan.[1] Definisi itu memperlihatkan akar filosofis pengendalian internal: ia lahir dari kebutuhan pemilik untuk melindungi hartanya dari kesalahan dan kecurangan orang-orang yang diberi kepercayaan mengelolanya, sebuah persoalan keagenan dalam bentuknya yang paling elementer.
Pergeseran filosofis terpenting terjadi ketika pengendalian internal tidak lagi dipahami sebagai kumpulan prosedur, melainkan sebagai proses yang dijalankan oleh manusia untuk memberi keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan. Kajian yang sama merangkum definisi COSO: pengendalian internal adalah proses yang dipengaruhi oleh dewan, manajemen senior, dan personel lainnya, yang dirancang untuk memberi keyakinan yang memadai (reasonable assurance) mengenai tercapainya tujuan usaha.[2] Kata ‘memadai’ mengandung pengakuan filosofis yang penting. Sebuah tinjauan atas penerapan kerangka COSO di Tiongkok menegaskan bahwa pengendalian internal hanya dapat memberikan keyakinan yang memadai, bukan mutlak, atas tercapainya tujuan, dan karena itu pengukuran mutu pengendalian lebih tepat diarahkan pada proses dan komponennya daripada pada hasil semata.[3] Dalam pandangan modul ini, pengakuan atas keterbatasan itu bukan kelemahan kerangka, melainkan kejujurannya: tidak ada sistem yang dapat mencegah semua kesalahan, kolusi, atau penyalahgunaan oleh pimpinan puncak, dan sistem yang menjanjikan hal itu justru menimbulkan rasa aman yang menyesatkan.
Pergeseran kedua menyangkut ruang lingkup. Kajian atas Tiongkok membedakan dua paradigma regulasi pengendalian internal. Amerika Serikat, Inggris, Kanada, dan Jepang mengambil pendekatan sempit yang berfokus pada pengendalian internal atas pelaporan keuangan (internal control over financial reporting, ICFR), sebagai respons cepat atas kemarahan publik terhadap skandal Enron dan WorldCom yang melahirkan Section 404 Sarbanes–Oxley Act; sebaliknya, Tiongkok, Jerman, Australia, dan negara-negara Uni Eropa menerapkan kerangka yang lebih luas, yang mencakup pelaporan keuangan dan non-keuangan, kepatuhan, operasi, pengamanan aset, dan strategi.[4] Pilihan antara kedua paradigma itu bukan sekadar soal teknis. Ia mencerminkan pandangan tentang untuk siapa pengendalian internal dibangun: untuk investor yang membutuhkan angka yang dapat dipercaya, atau untuk organisasi secara keseluruhan yang membutuhkan keyakinan bahwa tujuannya, termasuk ketaatan pada hukum, akan tercapai.
Landasan Teoretis: Pengendalian Internal sebagai Mekanisme Keagenan dan Mekanisme Pembelajaran
a. Pengendalian internal sebagai mekanisme pengurangan asimetri informasi. Dalam kerangka teori keagenan yang dibahas pada sub-bab sebelumnya, pengendalian internal atas pelaporan keuangan berfungsi mengurangi asimetri informasi antara manajemen dan pemegang saham. Tinjauan atas literatur empiris di Amerika Serikat dan Tiongkok merangkum bahwa mutu pengendalian internal berkaitan dengan mutu laba yang lebih tinggi, restatement yang lebih sedikit, konservatisme akuntansi, dan mutu audit, serta bahwa pengendalian yang kuat berkaitan dengan risiko jatuhnya harga saham yang lebih rendah, yang ditafsirkan sebagai berkurangnya penahanan berita buruk oleh manajemen.[5] Tinjauan itu juga mencatat bahwa bukti tentang pengaruh pengendalian internal terhadap mutu informasi akuntansi bersifat kuat dan konsisten, mungkin karena mutu informasi akuntansi memang merupakan tujuan inti pengendalian internal.[6]
Namun, penelitian empiris membedakan dua jenis manfaat. Penelitian atas perusahaan publik Tiongkok mencatat bahwa sebagian besar perbaikan yang didokumentasikan literatur berasal dari koreksi atas kesalahan yang tidak disengaja; bukti bahwa pengendalian internal menahan penyimpangan yang disengaja oleh manajemen jauh lebih sedikit, karena manajer dapat gagal menegakkan pengendalian sehingga pengendalian itu tidak efektif.[7] Perbedaan ini penting bagi praktisi hukum. Pengendalian internal yang baik sangat efektif menangkap kesalahan, tetapi kurang efektif menghadapi kecurangan yang dirancang oleh pihak yang berwenang mengesampingkan pengendalian. Itulah sebabnya, sebagaimana dibahas pada sub-bab tentang kecurangan, kerangka COSO 2013 memasukkan penilaian risiko kecurangan sebagai prinsip tersendiri.
b. Pengendalian internal sebagai mekanisme manajemen risiko operasional. Paradigma yang lebih luas memandang pengendalian internal sebagai bagian dari manajemen risiko di seluruh kegiatan usaha. Penelitian di Tiongkok, yang kerangkanya mencakup tujuan operasi, kepatuhan, dan strategi, menemukan bahwa mutu pengendalian internal berkaitan dengan kebijakan kas yang lebih hati-hati, kinerja merger dan akuisisi yang lebih baik dengan risiko kebangkrutan pasca-akuisisi yang lebih rendah, pengelolaan piutang yang lebih baik, dan volatilitas pajak yang lebih rendah karena pengendalian yang baik meningkatkan penghindaran pajak pada perusahaan yang terlalu sedikit memanfaatkannya tetapi mengekangnya pada perusahaan yang berlebihan.[8] Temuan yang paling relevan bagi bab ini adalah hubungan berbentuk U terbalik antara mutu pengendalian internal dan efisiensi operasional: pengendalian yang efektif meningkatkan efisiensi dengan mengurangi kesalahan, tetapi pengendalian yang berlebihan atau kaku menghambat fleksibilitas dan daya tanggap, sehingga akhirnya menurunkan efisiensi.[9] Temuan itu memberi bukti empiris bagi peringatan teoretis tentang lingkaran setan kontrol yang dibahas pada sub-bab sebelumnya.
c. Pengendalian internal sebagai produk tata kelola dan budaya. Teori ketiga memandang pengendalian internal sebagai cerminan lingkungan pengendalian yang dibentuk pimpinan. Kerangka COSO menempatkan lingkungan pengendalian sebagai komponen pertama, dan penelitian atas korpus email Enron memperlihatkan mengapa. Penelitian itu menganalisis 527.356 kalimat dalam 144.228 email asli para eksekutif senior dan karyawan Enron pada 1999–2001, dan menemukan bahwa sangat sedikit yang dibicarakan tentang aktivitas divisi perdagangan, sehingga diamnya eksekutif tampak sebagai strategi komunikasi yang disengaja untuk menjaga ketertutupan organisasi dan mengurangi kemungkinan pelaporan pelanggaran.[10] Penelitian itu juga menemukan bahwa eksekutif senior jarang memakai kosakata akuntansi untuk memandu dan mengendalikan organisasi, dan tidak ada pesan yang jelas dan konsisten tentang etika atau tanggung jawab sosial; etika menjadi ‘non-topik’, dan nada dari atas dikomunikasikan baik oleh apa yang dikatakan maupun oleh apa yang ditekan.[11] Dalam pandangan modul ini, temuan itu menunjukkan bahwa lingkungan pengendalian tidak dapat dinilai dari dokumen kebijakan; ia harus dinilai dari apa yang benar-benar dibicarakan, dan tidak dibicarakan, oleh pimpinan.
Konsep: Lima Komponen dan Tujuh Belas Prinsip COSO 2013
COSO 2013 mempertahankan definisi dan lima komponen kerangka 1992, tetapi mengubah cara kerangka itu dibaca. Kerangka itu menetapkan tiga kategori tujuan, yaitu operasi, pelaporan (keuangan dan non-keuangan, internal dan eksternal), serta kepatuhan pada hukum dan peraturan, dan merumuskan tujuh belas prinsip yang dikelompokkan ke dalam lima komponen. Agar pengendalian internal dinilai memadai, setiap prinsip harus hadir, berfungsi, dan terintegrasi.[12] Rincian prinsip-prinsip berikut dirangkum langsung dari kerangka COSO 2013 dan dikelompokkan menurut komponennya.
a. Lingkungan pengendalian (prinsip 1–5). Organisasi menunjukkan komitmen pada integritas dan nilai etika (prinsip 1); dewan menunjukkan independensi dari manajemen dan menjalankan pengawasan atas pengembangan dan kinerja pengendalian internal (prinsip 2); manajemen, dengan pengawasan dewan, menetapkan struktur, jalur pelaporan, serta kewenangan dan tanggung jawab yang tepat (prinsip 3); organisasi menunjukkan komitmen untuk menarik, mengembangkan, dan mempertahankan individu yang kompeten (prinsip 4); dan organisasi meminta pertanggungjawaban individu atas tanggung jawab pengendalian internal mereka (prinsip 5).
b. Penilaian risiko (prinsip 6–9). Organisasi menetapkan tujuan dengan kejelasan yang memadai untuk memungkinkan identifikasi dan penilaian risiko (prinsip 6); mengidentifikasi dan menganalisis risiko atas pencapaian tujuan (prinsip 7); mempertimbangkan potensi kecurangan dalam menilai risiko (prinsip 8); dan mengidentifikasi serta menilai perubahan yang dapat berdampak signifikan terhadap sistem pengendalian internal (prinsip 9).
c. Aktivitas pengendalian (prinsip 10–12). Organisasi memilih dan mengembangkan aktivitas pengendalian yang memitigasi risiko sampai tingkat yang dapat diterima (prinsip 10); memilih dan mengembangkan pengendalian umum atas teknologi (prinsip 11); dan menerapkan aktivitas pengendalian melalui kebijakan yang menetapkan apa yang diharapkan serta prosedur yang menjalankan kebijakan itu (prinsip 12).
d. Informasi dan komunikasi (prinsip 13–15). Organisasi memperoleh atau menghasilkan dan menggunakan informasi yang relevan dan bermutu (prinsip 13); mengomunikasikan secara internal informasi yang diperlukan, termasuk tujuan dan tanggung jawab pengendalian internal (prinsip 14); dan berkomunikasi dengan pihak eksternal mengenai hal-hal yang memengaruhi berfungsinya pengendalian internal (prinsip 15).
e. Kegiatan pemantauan (prinsip 16–17). Organisasi memilih, mengembangkan, dan melakukan evaluasi berkelanjutan dan/atau terpisah untuk memastikan komponen pengendalian internal hadir dan berfungsi (prinsip 16); serta mengevaluasi dan mengomunikasikan defisiensi pengendalian internal secara tepat waktu kepada pihak yang bertanggung jawab mengambil tindakan korektif, termasuk manajemen senior dan dewan (prinsip 17).
Dalam pandangan modul ini, tiga ciri kerangka 2013 paling penting bagi praktisi hukum. Pertama, kepatuhan pada hukum adalah tujuan yang setara dengan pelaporan dan operasi, sehingga pengendalian internal bukan urusan akuntan semata; fungsi kepatuhan yang dibahas pada Bab 3 merupakan salah satu cara organisasi memenuhi tujuan itu. Kedua, prinsip 2 menempatkan dewan, dalam konteks Indonesia Dewan Komisaris, sebagai bagian dari lingkungan pengendalian, sehingga kegagalan pengawasan oleh Dewan Komisaris adalah kegagalan pengendalian internal itu sendiri. Ketiga, prinsip 8 menjadikan penilaian risiko kecurangan sebagai kewajiban eksplisit, yang menjembatani kerangka COSO dengan teori segitiga kecurangan yang dibahas pada Bab 1.
Kerangka itu juga dapat diukur. Penelitian di Tiongkok menyusun indeks pengendalian internal berdasarkan lima komponen COSO dengan lebih dari seratus elemen yang dipilih melalui proses hierarki analitik; tinjauan atas penelitian itu menjelaskan bahwa indeks berbasis komponen lebih sesuai dengan definisi pengendalian internal sebagai proses dan lebih berguna untuk perbaikan karena dapat menunjukkan komponen mana yang lemah.[13] Penelitian lain menggunakan 144 fitur dalam lima komponen COSO, 44 di antaranya terkait pelaporan keuangan, untuk mengukur kekuatan pengendalian internal.[14] Tinjauan yang sama mengingatkan bahwa ketiadaan kelemahan yang diungkapkan tidak berarti pengendalian bermutu tinggi, karena kelemahan sering tidak diungkapkan secara sukarela atau tidak terdeteksi auditor.[15]
Praktik: COSO dalam Hukum dan Praktik Indonesia
a. Kaitan dengan pelaporan keuangan. Indonesia belum memiliki ketentuan umum yang setara dengan Section 404 Sarbanes–Oxley Act yang mewajibkan semua emiten menilai dan mengungkapkan efektivitas pengendalian internal atas pelaporan keuangan serta mewajibkan auditor mengatestasinya. Yang ada adalah kewajiban yang tersebar. Pasal 69 ayat (3) UU PT menjadikan Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas laporan keuangan yang tidak benar dan/atau menyesatkan. Peraturan Bapepam Nomor VIII.G.11 tentang Tanggung Jawab Direksi atas Laporan Keuangan mewajibkan Direksi emiten menyatakan tanggung jawabnya atas penyusunan laporan keuangan dan atas sistem pengendalian internal; ketentuan ini dibahas lebih rinci pada sub-bab tentang sertifikasi manajemen. Peraturan OJK Nomor 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik mewajibkan pengungkapan informasi tata kelola, termasuk mengenai sistem pengendalian internal. Dalam pandangan modul ini, susunan itu memberi dasar tanggung jawab yang kuat, tetapi tidak menyediakan mekanisme atestasi independen yang memaksa perusahaan menguji pengendaliannya secara sistematis.
Ketiadaan atestasi itu memiliki konsekuensi. Penelitian atas perusahaan kecil di Amerika Serikat periode 2007–2019 menemukan bahwa perusahaan yang pengendalian internalnya diaudit memiliki efisiensi operasional rata-rata 3,6 persen lebih tinggi dibanding perusahaan yang hanya membuat penilaian manajemen, bahkan setelah memperhitungkan mutu pengendalian internalnya, dengan penjelasan bahwa audit memberi manajer informasi yang lebih bermutu untuk keputusan operasional.[16] Penelitian yang sama mencatat bahwa biaya-manfaat audit pengendalian internal tetap diperdebatkan: Kanada dan Uni Eropa memutuskan tidak mewajibkannya karena bukti dari Amerika Serikat tidak cukup jelas, dan Amerika Serikat sendiri memperluas pengecualian bagi perusahaan kecil.[17] Tiongkok mengambil arah sebaliknya: sejak Desember 2023, Kementerian Keuangan dan regulator pasar modalnya mewajibkan semua perusahaan tercatat dan calon emiten menilai sendiri efektivitas pengendalian internalnya setiap tahun dan menunjuk auditor eksternal untuk mengaudit pengendalian internal atas pelaporan keuangan.[18]
b. Badan usaha milik negara. Di lingkungan BUMN, penerapan pengendalian internal atas pelaporan keuangan didorong melalui kebijakan kementerian. Kementerian BUMN menerbitkan Keputusan Deputi Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko Nomor SK-5/DKU.MBU/11/2024 yang meminta BUMN menerapkan pengendalian internal atas pelaporan keuangan (internal control over financial reporting, ICoFR) berdasarkan pedoman yang ditetapkan kementerian, termasuk pelaporan temuan dan rencana perbaikannya kepada komite audit. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025, kewenangan pengaturan BUMN beralih ke Badan Pengaturan BUMN, sehingga status dan kelanjutan pedoman-pedoman tersebut perlu diperiksa pada setiap penugasan. Pengalaman Tiongkok memberi peringatan yang relevan: di sana, BUMN yang paling ditekan secara politik untuk membangun pengendalian internal justru menunjukkan pengendalian yang paling kurang efektif dalam mengekang penyimpangan, yang ditafsirkan sebagai gejala pengendalian yang sekadar menjadi etalase.[19]
c. Sektor keuangan. Di sektor perbankan dan jasa keuangan, kewajiban pengendalian internal paling rinci, karena dikaitkan dengan kewajiban manajemen risiko, fungsi kepatuhan, dan audit intern dalam peraturan OJK tentang tata kelola dan manajemen risiko lembaga jasa keuangan, yang sebagian telah dibahas pada Bab 3 dan Bab 6. Bagi korporasi non-keuangan, kerangka COSO lebih berfungsi sebagai standar praktik terbaik yang menjadi tolok ukur dalam menilai apakah Direksi telah menjalankan pengurusan dengan iktikad baik dan kehati-hatian.
d. COSO sebagai alat pembuktian. Dalam perkara pertanggungjawaban Direksi berdasarkan Pasal 97 ayat (5) UU PT atau pertanggungjawaban korporasi berdasarkan Pasal 48 KUHP baru dan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016, yang dibahas pada Bab 2, pertanyaan pokoknya adalah apakah telah diambil langkah yang diperlukan untuk mencegah terjadinya kerugian atau tindak pidana. Dalam pandangan modul ini, kerangka COSO menyediakan peta yang dapat dipakai untuk menyusun pembuktian itu: advokat dapat menunjukkan bagaimana setiap komponen dan prinsip dijalankan dalam kaitan dengan risiko yang menjadi pokok perkara, didukung dokumen seperti matriks risiko dan pengendalian, hasil pengujian, laporan audit internal, dan risalah rapat komite audit. Sebaliknya, pihak lawan dapat memakai kerangka yang sama untuk menunjukkan prinsip mana yang tidak hadir atau tidak berfungsi.
Penelitian di Yunani memberi gambaran tentang apa yang paling menentukan dalam praktik. Setelah undang-undang tata kelola baru mewajibkan emiten memiliki sistem pengendalian internal yang memadai dan efektif, termasuk manajemen risiko dan kepatuhan, survei atas 49 emiten non-keuangan menemukan bahwa mutu kontrol dan prosedur, audit internal, dan kepatuhan berpengaruh positif terhadap efektivitas sistem, dengan kontrol dan prosedur sebagai penentu paling kuat, sementara mutu manajemen risiko tidak berpengaruh signifikan, yang ditafsirkan sebagai tanda bahwa manajemen risiko belum terintegrasi.[20] Penelitian itu juga menemukan bahwa sebagian besar perusahaan sampel memiliki unit audit internal yang hanya diisi satu orang, sebuah susunan yang memenuhi syarat formal tetapi rawan konflik kepentingan, tidak memungkinkan pemisahan tugas, dan tidak dapat menjamin cakupan pengujian yang memadai.[21]
Analisis Kritis
Kerangka COSO memiliki tiga keterbatasan yang perlu dipahami praktisi. Pertama, kerangka ini dirancang terutama dari sudut pandang akuntansi dan audit, sehingga tujuan kepatuhan sering tertinggal di belakang tujuan pelaporan keuangan. Tinjauan atas penelitian di Tiongkok mencatat bahwa walaupun kepatuhan merupakan tujuan inti pengendalian internal, sangat sedikit penelitian yang mengujinya, karena dampak pengendalian internal terhadap kepatuhan sulit dipisahkan dari mekanisme tata kelola lain.[22] Dalam pandangan modul ini, kesenjangan itu menjadi alasan mengapa advokat dan pengelola kepatuhan perlu terlibat dalam desain pengendalian internal, bukan menyerahkannya sepenuhnya kepada fungsi keuangan.
Kedua, kerangka ini rentan terhadap kepatuhan formal. Tujuh belas prinsip dapat dipetakan ke dalam daftar periksa yang diisi tanpa menguji apakah prinsip itu benar-benar berfungsi. Penelitian di Tiongkok menunjukkan bahwa keberadaan pengendalian tidak sama dengan penegakannya,[23] dan penelitian di Yunani menunjukkan bahwa struktur yang memenuhi syarat formal dapat kosong secara substantif.[24] Ketiga, kerangka ini tidak dapat sepenuhnya menangani penyimpangan oleh pimpinan puncak. Prinsip 2 menempatkan dewan sebagai pengawas, tetapi bila dewan sendiri tidak independen dari pemegang saham pengendali atau dari Direksi, sebagaimana lazim dalam struktur kepemilikan terkonsentrasi di Indonesia, lingkungan pengendalian lemah sejak akarnya. Kasus Enron menunjukkan bahwa pimpinan dapat melemahkan lingkungan pengendalian bukan dengan memerintahkan pelanggaran, melainkan dengan membiarkan ruang kosong dalam komunikasi.[25]
Catatan terakhir menyangkut pilihan paradigma bagi Indonesia. Pendekatan sempit model Amerika Serikat memberi kepastian dan dapat diatestasi, tetapi mengabaikan kepatuhan dan operasi; pendekatan luas model Tiongkok lebih menyeluruh, tetapi lebih sulit diukur dan rentan menjadi etalase. Dalam pandangan modul ini, Indonesia sebaiknya tidak sekadar meniru salah satu, melainkan memadukan kewajiban atestasi yang terbatas pada pelaporan keuangan untuk emiten besar dan BUMN dengan kewajiban pengungkapan yang lebih luas tentang pengendalian atas kepatuhan, disertai tanggung jawab yang jelas bagi Direksi dan Dewan Komisaris.
Kesimpulan dan Implikasi bagi Praktisi Hukum
Kerangka COSO 2013 merumuskan pengendalian internal sebagai proses yang dijalankan manusia untuk memberi keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan operasi, pelaporan, dan kepatuhan, melalui lima komponen dan tujuh belas prinsip yang harus hadir, berfungsi, dan terintegrasi. Bukti empiris menunjukkan bahwa pengendalian yang kuat memperbaiki mutu pelaporan, operasi, dan pengelolaan risiko, tetapi juga bahwa pengendalian yang berlebihan menurunkan efisiensi dan pengendalian yang tidak ditegakkan tidak mampu mengekang penyimpangan yang disengaja. Hukum Indonesia menyediakan dasar tanggung jawab yang kuat melalui UU PT dan peraturan pasar modal, tetapi belum mewajibkan atestasi independen atas pengendalian internal secara umum. Bagi praktisi hukum, rekomendasinya adalah sebagai berikut. Pertama, gunakan tujuh belas prinsip COSO sebagai peta untuk menilai, mendokumentasikan, dan bila perlu membuktikan bahwa klien telah mengambil langkah pencegahan yang diperlukan. Kedua, pastikan tujuan kepatuhan pada hukum mendapat tempat yang setara dengan tujuan pelaporan keuangan dalam desain pengendalian, dengan melibatkan fungsi hukum dan kepatuhan dalam penilaian risiko. Ketiga, perlakukan Dewan Komisaris dan komite audit sebagai bagian dari lingkungan pengendalian, sehingga independensi dan kesungguhan pengawasan mereka diuji, bukan diasumsikan. Keempat, uji penegakan, bukan hanya rancangan, terutama pada pengendalian atas transaksi yang dapat dikesampingkan oleh pimpinan puncak atau pemegang saham pengendali. Kelima, bagi klien BUMN dan emiten, pantau perkembangan kebijakan pengendalian internal atas pelaporan keuangan dan pastikan temuan serta rencana perbaikannya dilaporkan secara tepat waktu kepada komite audit dan Dewan Komisaris.
*Artikel ini merupakan bagian dari ‘Learning Module for Lawyers: Corporate Law’ yang disusun oleh Tim Penulis Firma Pragma Integra.
Referensi
[1] Vasileios Giannopoulos and others, ‘Determinants of Internal Control System Effectiveness: Evidence from Greek Listed Companies’, Risks, 13.11 (2025), p. 219, https://doi.org/10.3390/risks13110219.
[2] Giannopoulos and others, ‘Determinants of Internal Control System Effectiveness: Evidence from Greek Listed Companies’.
[3] Hanwen Chen and others, ‘COSO-Based Internal Control and Comprehensive Enterprise Risk Management: Institutional Background and Research Evidence from China’, Encyclopedia, 5.3 (2025), p. 106, https://doi.org/10.3390/encyclopedia5030106.
[4] Chen and others, ‘COSO-Based Internal Control and Comprehensive Enterprise Risk Management: Institutional Background and Research Evidence from China’.
[5] Chen and others, ‘COSO-Based Internal Control and Comprehensive Enterprise Risk Management: Institutional Background and Research Evidence from China’.
[6] Chen and others, ‘COSO-Based Internal Control and Comprehensive Enterprise Risk Management: Institutional Background and Research Evidence from China’.
[7] Ge and others, ‘Internal Control over Financial Reporting and Resource Extraction: Evidence from China’.
[8] Chen and others, ‘COSO-Based Internal Control and Comprehensive Enterprise Risk Management: Institutional Background and Research Evidence from China’.
[9] Chen and others, ‘COSO-Based Internal Control and Comprehensive Enterprise Risk Management: Institutional Background and Research Evidence from China’.
[10] Kieran Taylor-Neu and others, ‘Tone at the top, corporate irresponsibility and the Enron emails’, Accounting, Auditing & Accountability Journal, 37.9 (2024), pp. 336–64, https://doi.org/10.1108/aaaj-12-2023-6792.
[11] Taylor-Neu and others, ‘Tone at the top, corporate irresponsibility and the Enron emails’.
[12] Giannopoulos and others, ‘Determinants of Internal Control System Effectiveness: Evidence from Greek Listed Companies’.
[13] Chen and others, ‘COSO-Based Internal Control and Comprehensive Enterprise Risk Management: Institutional Background and Research Evidence from China’.
[14] Ge and others, ‘Internal Control over Financial Reporting and Resource Extraction: Evidence from China’.
[15] Chen and others, ‘COSO-Based Internal Control and Comprehensive Enterprise Risk Management: Institutional Background and Research Evidence from China’.
[16] Andrew J. Imdieke, Chan Li, and Shan Zhou, ‘Does the Presence of an Internal Control Audit Affect Firm Operational Efficiency?’, Contemporary Accounting Research, 40.2 (2023), pp. 952–80, https://doi.org/10.1111/1911-3846.12839.
[17] Imdieke, Li, and Zhou, ‘Does the Presence of an Internal Control Audit Affect Firm Operational Efficiency?’.
[18] Chen and others, ‘COSO-Based Internal Control and Comprehensive Enterprise Risk Management: Institutional Background and Research Evidence from China’.
[19] Ge and others, ‘Internal Control over Financial Reporting and Resource Extraction: Evidence from China’.
[20] Giannopoulos and others, ‘Determinants of Internal Control System Effectiveness: Evidence from Greek Listed Companies’.
[21] Giannopoulos and others, ‘Determinants of Internal Control System Effectiveness: Evidence from Greek Listed Companies’.
[22] Chen and others, ‘COSO-Based Internal Control and Comprehensive Enterprise Risk Management: Institutional Background and Research Evidence from China’.
[23] Ge and others, ‘Internal Control over Financial Reporting and Resource Extraction: Evidence from China’.
[24] Giannopoulos and others, ‘Determinants of Internal Control System Effectiveness: Evidence from Greek Listed Companies’.
[25] Taylor-Neu and others, ‘Tone at the top, corporate irresponsibility and the Enron emails’.
← Artikel sebelumnya
Filosofi dan Teori Pengendalian InternalArtikel berikutnya →
Kedudukan Audit Internal dan Satuan Pengawasan InternalTell Your Friends
Need legal or tax advice?
Discuss your matter with our lawyers
Facing a tax dispute, a corporate transaction or a business problem? Tell us about it and our team will get back to you.
