
Ilustrasi. [Source: Unsplash]
Bagian dari Learning Module for Lawyers › Corporate Law › Modul 2 › Bab 11 Respons Insiden, Remediasi, dan Penyelesaian dengan Regulator
Pragmaintegra.com – Kewajiban keterbukaan yang dibahas pada sub-bab sebelumnya menentukan kapan dan apa yang minimal harus disampaikan. Sub-bab ini membahas persoalan yang lebih luas: bagaimana korporasi berkomunikasi dengan berbagai pemangku kepentingan, yaitu karyawan, investor, kreditor, regulator, konsumen, dan masyarakat, selama dan setelah krisis kepatuhan. Komunikasi krisis sering dipandang sebagai urusan hubungan masyarakat. Bagi praktisi hukum, pandangan itu berbahaya, karena setiap pernyataan korporasi dalam krisis berpotensi menjadi bukti, menjadi dasar gugatan, atau bahkan menjadi tindak pidana tersendiri apabila tidak benar atau menyesatkan. Sub-bab ini memadukan teori komunikasi krisis dengan rezim hukum pernyataan yang menyesatkan, terutama dalam Undang-Undang Pasar Modal sebagaimana diubah oleh UU P2SK. Pembahasan dimulai dari dasar etis komunikasi krisis, dilanjutkan dengan temuan penelitian tentang strategi pembenaran dan pemulihan citra, lalu dipetakan menurut kelompok pemangku kepentingan, dan diakhiri dengan panduan praktis penyusunan pernyataan.
Landasan Filosofis: Kebenaran, Penyesalan, dan Kepercayaan
Larangan berbohong merupakan salah satu kewajiban moral yang paling tua. Dalam etika deontologis Kant, kewajiban untuk tidak berbohong bersifat tegas karena kebohongan memperlakukan orang lain semata sebagai alat dan merusak kemungkinan kepercayaan dalam masyarakat. Korporasi bukan pribadi moral dalam arti penuh, tetapi pernyataan korporasi dibuat oleh manusia dan dibaca oleh manusia yang mengambil keputusan berdasarkan pernyataan itu. Investor membeli atau menjual saham, kreditor memperpanjang atau menarik pinjaman, karyawan memilih bertahan atau pergi, dan konsumen memutuskan untuk tetap menggunakan produk atau layanan. Karena itu, kebenaran pernyataan korporasi dalam krisis menyangkut otonomi keputusan banyak orang.
Namun, kebenaran saja tidak memadai. Krisis kepatuhan juga menimbulkan pertanyaan tentang penyesalan dan tanggung jawab. Pernyataan yang benar tetapi dingin dan defensif dapat memenuhi hukum tetapi gagal memulihkan kepercayaan, sedangkan permintaan maaf yang tulus tetapi tidak disertai perbaikan dapat dibaca sebagai sekadar retorika. Dalam pandangan modul ini, komunikasi krisis yang baik bertumpu pada tiga nilai sekaligus: kebenaran, yaitu tidak menyatakan sesuatu yang tidak benar atau menyesatkan; pengakuan, yaitu kesediaan mengakui apa yang telah diketahui tanpa melampaui fakta; dan komitmen, yaitu janji perbaikan yang dapat diverifikasi. Ketiga nilai itu harus diseimbangkan dengan hak korporasi untuk membela diri, yang membuat pengakuan harus dirumuskan secara cermat.
Dimensi ketiga adalah keadilan di antara pemangku kepentingan. Krisis menciptakan godaan untuk memprioritaskan pemangku kepentingan yang paling berkuasa, misalnya investor institusional, kreditor utama, atau regulator, dan mengabaikan pihak yang lebih lemah, seperti karyawan lapisan bawah, konsumen ritel, atau komunitas. Dalam pandangan modul ini, korporasi yang memberikan informasi lebih awal dan lebih lengkap kepada pihak yang kuat sambil membiarkan pihak yang lemah menebak-nebak tidak hanya bertindak tidak adil, tetapi juga menciptakan risiko hukum, karena ketimpangan akses informasi di pasar modal dapat berujung pada perdagangan orang dalam, dan ketimpangan akses informasi bagi konsumen dapat memperbesar kerugian yang kelak harus dipulihkan. Prinsip kesetaraan informasi karena itu bukan hanya norma pasar modal, tetapi juga prinsip etika komunikasi krisis.
Landasan Teoretis
a. Pembenaran, netralisasi, dan pemulihan citra. Literatur manajemen tentang skandal korporasi telah lama mempelajari bagaimana organisasi dan pimpinannya menjelaskan pelanggaran kepada publik. Sebuah kajian atas tiga skandal korupsi korporasi besar di Ghana pada 2010 hingga 2020, yang menganalisis putusan pengadilan, pemberitaan, konferensi pers, dan jejak media sosial para elite korporasi yang terlibat, menemukan tiga pola pembenaran. Pola pertama adalah menempatkan diri sebagai korban untuk memperoleh simpati, pola kedua adalah menyatakan diri sebagai sasaran yang dijadikan contoh, dan pola ketiga adalah membingkai praktik yang tidak etis sebagai praktik yang lazim dan bahkan etis; para elite itu menjadikan nilai agama, keluarga, dan filantropi sebagai ‘perisai moral’.[1] Kajian itu menyimpulkan bahwa pembenaran semacam itu mengakui tanggung jawab sekaligus menyangkal implikasi negatifnya, dan bahwa dalam lingkungan kelembagaan yang lemah, pembenaran tersebut justru efektif memengaruhi persepsi publik.[2]
Kasus Volkswagen memperlihatkan pola serupa pada tingkat korporasi. Setelah skandal terungkap, narasi awal korporasi menyatakan bahwa kerusakan disebabkan oleh sekelompok kecil orang dan bukan keputusan korporasi, melainkan perbuatan beberapa insinyur perangkat lunak; kajian atas kasus itu menilai bahwa rasionalisasi semacam itu menghambat pembelajaran organisasi.[3] Dalam pandangan modul ini, narasi ‘oknum’ yang sering terdengar dalam krisis korporasi di Indonesia mengandung risiko yang sama: ia mungkin melindungi reputasi jangka pendek, tetapi menutup jalan bagi diagnosis kegagalan sistem dan dapat bertentangan dengan fakta yang kelak terungkap dalam proses hukum.
b. Strategi penguatan citra dan batasnya. Teori pemulihan citra dan teori komunikasi krisis situasional mengenal strategi penguatan (bolstering), yaitu mengimbangi kerusakan reputasi dengan menonjolkan sifat dan perbuatan baik korporasi. Penelitian atas perusahaan di Inggris dengan mengukur reputasi melalui peringkat perusahaan yang paling dikagumi dan 23 jenis kontroversi yang diberitakan media menemukan bahwa eskalasi kontroversi merusak reputasi, dan bahwa perusahaan cenderung meningkatkan donasi amal setelah kontroversi, tetapi efektivitas strategi itu dalam memulihkan reputasi ‘agak mengecewakan’ karena filantropi pada saat badai media dapat dibaca sebagai upaya mencari muka, bukan altruisme.[4] Penelitian yang sama mengutip literatur bahwa perusahaan yang mengambil tindakan korektif setelah penyajian kembali laporan keuangan memulihkan hubungan dengan pemangku kepentingan dan reputasinya lebih cepat, serta mencatat bahwa tuduhan yang diberitakan luas dapat sama merusaknya dengan putusan bersalah.[5]
c. Tanggung jawab sebagai sumber kepercayaan. Penelitian atas konsumen yang terdampak kebocoran data mengutip temuan terdahulu bahwa perusahaan yang mengalami kebocoran data dan mengambil tanggung jawab atas akibatnya dinilai tinggi dalam tiga komponen kepercayaan, yaitu kejujuran, kebajikan, dan kompetensi; penelitian itu sendiri menemukan bahwa meskipun kepercayaan turun tajam, kehilangan kepercayaan tidak bersifat total dan perusahaan masih memiliki peluang memulihkannya.[6] Bersama-sama, temuan-temuan ini menunjukkan bahwa yang memulihkan kepercayaan bukanlah kecanggihan pesan, melainkan kesesuaian antara pesan dan tindakan nyata.
d. Reputasi sebagai sanksi. Penelitian tentang penegakan sanksi ekonomi oleh otoritas Amerika Serikat menunjukkan bahwa regulator dapat sengaja memanfaatkan kerusakan reputasi sebagai bagian dari sanksi, karena korporasi lebih takut kehilangan reputasi daripada membayar denda.[7] Dalam pandangan modul ini, hal itu berarti bahwa komunikasi korporasi dalam krisis berlangsung di arena yang sama dengan komunikasi regulator, dan narasi korporasi yang bertentangan dengan narasi regulator berisiko memperburuk posisi korporasi dalam penegakan.
Baca juga: Legitimacy Theory: Kerangka Kerja Kritis dalam Tata Kelola Perusahaan Modern
Konsep: Komunikasi Berlapis kepada Pemangku Kepentingan
a. Karyawan. Karyawan adalah pemangku kepentingan pertama yang terdampak dan sering kali pertama yang mengetahui. Komunikasi kepada karyawan memiliki tiga fungsi hukum. Fungsi pertama adalah menyampaikan perintah penahanan dokumen dan larangan menghubungi saksi atau membahas perkara di luar jalur resmi. Fungsi kedua adalah menegaskan perlindungan bagi pelapor dan larangan pembalasan, karena krisis sering memicu kecurigaan terhadap orang yang dianggap membocorkan informasi. Fungsi ketiga adalah menjaga kelangsungan usaha dengan memberikan informasi yang cukup agar karyawan tidak mengambil keputusan berdasarkan rumor. Literatur normalisasi penyimpangan mengingatkan bahwa identifikasi organisasi yang tinggi dapat mendorong keheningan etis;[8] dalam krisis, pesan pimpinan yang menuntut loyalitas tanpa syarat dapat membungkam karyawan yang memiliki informasi penting.
b. Investor dan pasar. Komunikasi kepada investor tunduk pada rezim hukum yang paling ketat. Pasal 93 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana diubah oleh UU P2SK melarang setiap pihak, dengan cara apa pun, membuat pernyataan atau memberikan keterangan yang tidak benar atau menyesatkan sehingga memengaruhi harga efek apabila pada saat pernyataan itu dibuat pihak yang bersangkutan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa pernyataan itu tidak benar atau menyesatkan, dan/atau tidak cukup berhati-hati dalam menentukan kebenarannya. Pasal 104 mengancam pelanggaran Pasal 93, bersama pelanggaran larangan penipuan, manipulasi pasar, dan perdagangan orang dalam, dengan pidana penjara paling singkat lima tahun dan paling lama lima belas tahun serta denda paling sedikit Rp5 miliar dan paling banyak Rp150 miliar, dan Pasal 108 memberlakukan ancaman yang sama bagi pihak yang secara langsung atau tidak langsung memengaruhi pihak lain untuk melakukan pelanggaran itu.
Dalam pandangan modul ini, unsur ‘tidak cukup berhati-hati’ dalam Pasal 93 baru mempunyai konsekuensi besar bagi komunikasi krisis. Pernyataan yang dibuat tergesa-gesa untuk menenangkan pasar, seperti ‘tidak ada dampak material’ atau ‘data nasabah aman’, dapat memenuhi unsur itu apabila kemudian terbukti tidak benar dan pembuatnya tidak melakukan verifikasi yang memadai. Pernyataan yang tidak seragam di antara anggota direksi dalam hari-hari pertama krisis, seperti yang dicatat dalam kajian atas insiden siber sebuah bank syariah nasional pada 2023,[9] memperbesar risiko itu. Selain itu, sejak berlakunya KUHP baru, ancaman pidana dalam undang-undang sektoral dapat terdampak oleh undang-undang penyesuaian pidana yang dibahas pada Bab 2, sehingga praktisi perlu mencocokkan ancaman yang berlaku pada saat perbuatan dilakukan.
Krisis juga menciptakan risiko perdagangan orang dalam. Selama informasi tentang insiden belum diumumkan, anggota direksi, dewan komisaris, karyawan, dan penasihat yang mengetahuinya memegang informasi orang dalam. Pasal 97 Undang-Undang Pasar Modal sebagaimana diubah oleh UU P2SK memperluas larangan yang berlaku bagi orang dalam kepada setiap pihak yang memiliki informasi orang dalam dan sepatutnya mengetahui bahwa informasi itu merupakan informasi orang dalam, dan pelanggarannya diancam pidana yang sama beratnya dengan pernyataan yang menyesatkan menurut Pasal 104. Penelitian atas pelanggaran di bank-bank Eropa mengutip temuan terdahulu bahwa sebagian direktur meninggalkan perusahaan sebelum kecurangan diungkapkan kepada publik,[10] dan penelitian atas penyajian kembali laporan keuangan Garuda Indonesia menyebut kemungkinan kebocoran informasi sebelum pengumuman resmi.[11] Dalam pandangan modul ini, setiap rencana komunikasi krisis bagi emiten harus disertai larangan transaksi sementara bagi semua pihak yang mengetahui insiden, daftar orang yang mengetahui, dan pengingat tertulis tentang larangan perdagangan orang dalam.
c. Kreditor dan mitra usaha. Krisis kepatuhan dapat memicu ketentuan dalam perjanjian kredit, seperti pernyataan dan jaminan tentang kepatuhan terhadap hukum, kewajiban pemberitahuan atas perkara material, atau klausul perubahan merugikan yang material. Komunikasi kepada kreditor harus memperhitungkan kewajiban kontraktual itu, karena pemberitahuan yang terlambat atau tidak lengkap dapat menjadi peristiwa cedera janji tersendiri. Hal yang sama berlaku bagi mitra usaha yang mensyaratkan kepatuhan antikorupsi atau pelindungan data dalam kontraknya, sebagaimana dibahas pada Bab 8 tentang uji tuntas pihak ketiga.
d. Regulator. Komunikasi kepada regulator dalam krisis harus memenuhi dua syarat sekaligus: akurat dan konsisten dengan komunikasi kepada pihak lain. Pasal 107 Undang-Undang Pasar Modal sebagaimana diubah oleh UU P2SK mengancam pidana bagi pihak yang dengan sengaja bertujuan menyesatkan OJK. Dalam pandangan modul ini, komunikasi kepada regulator sebaiknya dibedakan antara fakta yang telah diverifikasi, fakta yang masih diselidiki, dan langkah yang sedang diambil, dengan komitmen untuk memperbarui informasi secara berkala. Pembedaan itu melindungi korporasi dari tuduhan menyesatkan tanpa menunda komunikasi.
e. Konsumen dan masyarakat. Komunikasi kepada konsumen dan masyarakat paling sering dilakukan melalui media dan media sosial. Selain tunduk pada larangan informasi yang menyesatkan dalam hukum pelindungan konsumen, komunikasi semacam itu berisiko menjadi pengakuan yang kelak dipakai dalam gugatan atau penuntutan, atau sebaliknya menjadi pernyataan yang mencemarkan nama baik apabila menyebut individu yang belum terbukti bersalah. Pengalaman pemberitahuan kebocoran data yang diabaikan penerimanya karena dikira pembaruan kebijakan privasi menunjukkan bahwa bentuk dan saluran komunikasi sama pentingnya dengan isinya.[12]
Bagi karyawan yang diduga terlibat, komunikasi memiliki dimensi tambahan. Pemberhentian sementara, pemindahan tugas, atau pencabutan akses sistem selama investigasi harus dikomunikasikan sebagai langkah pengamanan proses, bukan sebagai vonis, agar tidak melanggar asas praduga tidak bersalah dalam hubungan kerja dan tidak menimbulkan sengketa ketenagakerjaan atau tuduhan pencemaran nama baik. Pada saat yang sama, karyawan lain perlu mengetahui bahwa korporasi menanggapi dugaan pelanggaran secara serius. Keseimbangan ini menuntut koordinasi erat antara fungsi hukum, sumber daya manusia, dan komunikasi.
Media sosial memperpendek siklus krisis. Informasi tentang insiden dapat beredar sebelum korporasi mengetahui faktanya, dan tangkapan layar dari pihak yang mengklaim bertanggung jawab, misalnya pelaku peretasan, dapat menjadi sumber berita utama, seperti dalam insiden siber sebuah bank syariah nasional pada 2023 ketika data yang diklaim dicuri diunggah oleh akun media sosial lima hari setelah gangguan sistem.[13] Dalam keadaan seperti itu, korporasi dihadapkan pada pilihan antara membantah, mengonfirmasi, atau menyatakan sedang menyelidiki. Dalam pandangan modul ini, pernyataan bahwa korporasi sedang menyelidiki dan akan memberikan pembaruan pada waktu tertentu lebih dapat dipertahankan daripada bantahan yang belum diverifikasi, dengan syarat janji pembaruan itu benar-benar ditepati.
f. Prinsip satu sumber fakta. Dari uraian di atas, modul ini merumuskan prinsip satu sumber fakta: semua komunikasi kepada semua pemangku kepentingan bersumber dari satu kumpulan fakta yang diverifikasi oleh tim krisis, sementara pesan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing pemangku kepentingan. Prinsip ini tidak berarti semua pihak menerima informasi yang sama; regulator dapat menerima rincian yang belum layak diumumkan kepada publik. Prinsip ini berarti bahwa tidak ada pihak yang menerima informasi yang bertentangan dengan informasi yang diterima pihak lain.
Praktik: Menyusun Pernyataan dalam Krisis
Dalam praktik, advokat yang mendampingi korporasi dalam krisis perlu meninjau setiap pernyataan resmi dengan sejumlah pertanyaan. Apakah setiap pernyataan fakta telah diverifikasi dan dapat dibuktikan? Apakah pernyataan itu memuat jaminan yang melampaui apa yang diketahui, seperti ‘tidak ada kerugian’ atau ‘seluruh data aman’? Apakah pernyataan itu konsisten dengan laporan kepada regulator dan pengumuman kepada pasar? Apakah pernyataan itu menyebut atau menyiratkan kesalahan individu tertentu? Apakah pernyataan itu memuat pengakuan yang dapat dipakai sebagai bukti dalam perkara, dan apakah pengakuan itu memang disengaja? Apakah komitmen perbaikan yang dinyatakan realistis dan dapat dipenuhi?
Bentuk pernyataan yang aman secara hukum dan efektif secara komunikasi lazimnya memuat empat unsur: pengakuan bahwa telah terjadi insiden dan dampaknya terhadap pemangku kepentingan; uraian fakta yang telah diketahui, dengan pembedaan tegas terhadap hal yang masih diselidiki; langkah konkret yang telah dan akan diambil, termasuk kerja sama dengan regulator; serta saluran resmi bagi pihak terdampak untuk memperoleh informasi atau mengajukan klaim. Permintaan maaf dapat disampaikan tanpa mengakui kesalahan hukum tertentu, misalnya dengan menyatakan penyesalan atas dampak yang dialami pihak lain dan komitmen untuk memulihkannya.
Pengalaman Volkswagen dan pengalaman elite korporasi yang membingkai pelanggaran sebagai praktik lazim menunjukkan bahwa pembenaran dan pengalihan tanggung jawab mungkin efektif dalam jangka pendek, terutama dalam lingkungan kelembagaan yang lemah, tetapi menghambat pembelajaran organisasi dan mudah runtuh ketika fakta terungkap.[14] Penelitian tentang penguatan citra melalui filantropi menunjukkan bahwa upaya menonjolkan kebaikan tanpa tindakan korektif cenderung tidak efektif.[15] Dalam pandangan modul ini, strategi komunikasi yang paling dapat dipertahankan secara hukum sekaligus paling efektif secara reputasi adalah strategi yang menautkan setiap pesan dengan tindakan perbaikan yang nyata.
Analisis Kritis
Pertama, ketegangan antara kehati-hatian hukum dan kebutuhan moral untuk meminta maaf. Advokat cenderung menasihati klien untuk tidak mengakui apa pun, sedangkan pemangku kepentingan menuntut pengakuan. Dalam pandangan modul ini, ketegangan itu tidak dapat diselesaikan dengan menolak berkomunikasi, karena keheningan dalam krisis juga dibaca sebagai pesan. Penyelesaiannya adalah merumuskan pengakuan yang akurat, yaitu mengakui fakta yang telah diketahui dan dampaknya tanpa menyimpulkan kualifikasi hukum yang menjadi kewenangan pengadilan.
Kedua, budaya klarifikasi. Dalam praktik komunikasi publik di Indonesia, krisis sering dijawab dengan ‘klarifikasi’ yang berisi bantahan cepat. Literatur tentang pembenaran elite korporasi menunjukkan bahwa dalam lingkungan kelembagaan yang lemah, bantahan dan pembenaran semacam itu dapat efektif membentuk persepsi publik.[16] Justru karena itu, bantahan yang kemudian terbukti keliru berisiko ganda: merusak kepercayaan dan, bagi emiten, dapat memenuhi unsur pernyataan yang menyesatkan dalam Pasal 93 Undang-Undang Pasar Modal.
Ketiga, peran advokat sebagai juru bicara. Dalam krisis, korporasi kadang menunjuk advokatnya sebagai juru bicara publik. Pilihan itu memberi kesan kehati-hatian, tetapi juga membawa risiko: pernyataan advokat di media dapat dipersepsikan sebagai pembelaan perkara di luar persidangan, dapat mengaburkan batas antara informasi yang dilindungi kerahasiaan dan informasi publik, dan dapat menempatkan advokat dalam posisi saksi atas fakta yang ia sampaikan. Dalam pandangan modul ini, advokat sebaiknya merumuskan dan meninjau pernyataan, tetapi tidak menjadi wajah utama komunikasi korporasi, kecuali dalam konteks prosedural perkara.
Keempat, kesenjangan regulasi di luar pasar modal. Rezim pernyataan yang menyesatkan paling berkembang di pasar modal, sedangkan korporasi tertutup yang krisisnya berdampak luas, misalnya pada konsumen atau komunitas, menghadapi standar yang lebih kabur. Dalam pandangan modul ini, praktisi sebaiknya menerapkan standar kehati-hatian pasar modal secara sukarela pada komunikasi krisis korporasi tertutup yang berdampak publik, karena standar itu mencerminkan kewajiban kejujuran yang dapat dipertahankan di forum mana pun.
Kesimpulan dan Implikasi bagi Praktisi Hukum
Komunikasi kepada pemangku kepentingan dalam krisis kepatuhan merupakan tindakan hukum, bukan sekadar tindakan hubungan masyarakat. Teori pembenaran dan pemulihan citra menunjukkan bahwa narasi pengalihan tanggung jawab mungkin efektif sesaat tetapi menghambat pembelajaran, dan bahwa penguatan citra tanpa tindakan korektif cenderung gagal; sebaliknya, pengambilan tanggung jawab yang disertai perbaikan nyata membangun kembali kepercayaan. Rezim hukum pasar modal Indonesia sejak UU P2SK melarang pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan, termasuk yang dibuat karena kurang berhati-hati, dengan ancaman pidana yang berat. Bagi praktisi hukum, rekomendasinya adalah sebagai berikut. Pertama, terapkan prinsip satu sumber fakta: seluruh komunikasi bersumber dari fakta yang diverifikasi tim krisis, dengan pesan yang disesuaikan bagi tiap pemangku kepentingan tetapi tanpa pertentangan isi. Kedua, tinjau setiap pernyataan resmi untuk memastikan tidak ada jaminan yang melampaui fakta yang diketahui, mengingat unsur ‘tidak cukup berhati-hati’ dalam Pasal 93 Undang-Undang Pasar Modal. Ketiga, bedakan secara eksplisit fakta yang telah diverifikasi, fakta yang masih diselidiki, dan langkah yang sedang diambil, terutama dalam komunikasi kepada regulator. Keempat, rumuskan permintaan maaf yang mengakui dampak tanpa menyimpulkan kualifikasi hukum, dan hindari narasi ‘oknum’ sebelum investigasi selesai. Kelima, tautkan setiap pesan dengan tindakan perbaikan yang konkret dan dapat diverifikasi, karena kesesuaian antara kata dan tindakan merupakan dasar pemulihan kepercayaan sekaligus pembelaan terbaik di hadapan regulator.
*Artikel ini merupakan bagian dari ‘Learning Module for Lawyers: Corporate Law’ yang disusun oleh Tim Penulis Firma Pragma Integra.
Referensi
[1] Mabel Torbor and others, ‘In Defence of the Indefensible: Exploring Justification Narratives of Corporate Elites Accused of Corruption’, Journal of Business Ethics, 196.1 (2025), pp. 223–40, https://doi.org/10.1007/s10551-024-05703-1.
[2] Torbor and others, ‘In Defence of the Indefensible: Exploring Justification Narratives of Corporate Elites Accused of Corruption’.
[3] Tanner and Mansell, ‘Escalating Deception: A Control-Theoretic Analysis of the Volkswagen Emissions Scandal’.
[4] Camelia Vasilescu and Tomasz Piotr Wisniewski, ‘Using charitable donations to rebuild corporate reputation following controversies’, Journal of Management & Organization, 32.1 (2026), pp. 267–87, https://doi.org/10.1017/jmo.2025.10075.
[5] Vasilescu and Wisniewski, ‘Using charitable donations to rebuild corporate reputation following controversies’.
[6] Strzelecki and Rizun, ‘Consumers’ Change in Trust and Security after a Personal Data Breach in Online Shopping’.
[7] Preble and Early, ‘Enforcing economic sanctions by tarnishing corporate reputations’.
[8] Entwistle and Doering, ‘Amoral Management and the Normalisation of Deviance: The Case of Stafford Hospital’.
[9] Fitriani, Subagiyo, and Asiyah, ‘Mitigating IT Risk of Bank Syariah Indonesia: A Study of Cyber Attack on May 8, 2023’.
[10] Casu and others, ‘Bank Misconduct, Board Diversity and CEO Turnover’.
[11] Maharani and others, ‘Reaksi Pasar Perusahaan BUMN pada Penerbitan Restatement Laporan Keuangan PT Garuda Indonesia Tbk’.
[12] Strzelecki and Rizun, ‘Consumers’ Change in Trust and Security after a Personal Data Breach in Online Shopping’.
[13] Fitriani, Subagiyo, and Asiyah, ‘Mitigating IT Risk of Bank Syariah Indonesia: A Study of Cyber Attack on May 8, 2023’.
[14] Tanner and Mansell, ‘Escalating Deception: A Control-Theoretic Analysis of the Volkswagen Emissions Scandal’; Torbor and others, ‘In Defence of the Indefensible: Exploring Justification Narratives of Corporate Elites Accused of Corruption’.
[15] Vasilescu and Wisniewski, ‘Using charitable donations to rebuild corporate reputation following controversies’.
[16] Torbor and others, ‘In Defence of the Indefensible: Exploring Justification Narratives of Corporate Elites Accused of Corruption’.
← Artikel sebelumnya
Kewajiban Pelaporan dan Keterbukaan saat Krisis KepatuhanArtikel berikutnya →
Remediasi dan Penguatan Program KepatuhanTell Your Friends
Need legal or tax advice?
Discuss your matter with our lawyers
Facing a tax dispute, a corporate transaction or a business problem? Tell us about it and our team will get back to you.
