
Ilustrasi. [Source: Unsplash]
Bagian dari Learning Module for Lawyers › Corporate Law › Modul 2 › Bab 8 Uji Tuntas Pihak Ketiga, Rantai Pasok, dan APU-PPT
Pragmaintegra.com – Rezim anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme (APU-PPT) merupakan bentuk paling matang dari kewajiban mengenali pihak lain. Di sini, hukum secara eksplisit menjadikan lembaga keuangan dan profesi tertentu sebagai penjaga gerbang sistem keuangan, dengan kewajiban mengenali pengguna jasa, memantau transaksi, dan melaporkan transaksi yang mencurigakan kepada unit intelijen keuangan. Sub-bab ini membahas kerangka hukumnya di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU), Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, peraturan pelaksana tentang pihak pelapor, ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), serta kedudukan Indonesia di Financial Action Task Force (FATF), kemudian menghubungkannya dengan uji tuntas pihak ketiga korporasi pada umumnya.
Landasan Filosofis: Mengikuti Uang dan Menutup Gerbang
Filosofi rezim APU-PPT dapat diringkas dalam dua gagasan. Gagasan pertama adalah mengikuti uang. Kejahatan bermotif ekonomi dilakukan demi hasil, dan hasil itu baru dapat dinikmati apabila asal-usulnya disamarkan dan dimasukkan ke dalam ekonomi yang sah. Apabila jalur penyamaran itu ditutup, insentif melakukan kejahatan berkurang, dan hasil kejahatan dapat dilacak serta dirampas. Gagasan kedua adalah menutup gerbang. Negara tidak mampu mengawasi setiap transaksi, tetapi dapat mewajibkan pihak yang dilalui transaksi untuk mengenali dan melaporkan. Inilah teori gatekeeper dalam bentuk paling murni.
Sebuah kajian tentang kepatuhan profesi hukum terhadap rezim global APU-PPT menelusuri gagasan itu sampai pada pernyataan Konferensi G8 tahun 1999 tentang kejahatan terorganisasi transnasional, yang menyebut advokat, akuntan, agen pendirian perusahaan, auditor, dan perantara keuangan lain sebagai profesional yang ‘dapat menghalangi atau memfasilitasi’ masuknya uang kejahatan terorganisasi ke dalam sistem keuangan, sehingga para penjaga gerbang itu sepatutnya tunduk pada kewajiban anti pencucian uang seperti bank.[1] Kajian yang sama menjelaskan bahwa FATF mengenali ‘efek pengalihan’ (displacement effect), yaitu kecenderungan pelaku pencucian uang beralih kepada profesional di luar sektor keuangan ketika regulasi sektor keuangan diperketat.[2] Dalam pandangan modul ini, efek pengalihan itu adalah alasan filosofis mengapa kewajiban mengenali pihak lain tidak dapat berhenti di bank: setiap gerbang yang dibiarkan terbuka akan menjadi jalur pengganti.
Rezim APU-PPT juga mengandung ketegangan nilai yang serius. Kewajiban melaporkan pengguna jasa berbenturan dengan kewajiban kerahasiaan, baik kerahasiaan bank maupun kerahasiaan profesi. Kajian yang dikutip di atas mencatat bahwa keberatan utama profesi hukum terhadap perluasan rezim APU berkaitan dengan independensi advokat, privilese profesi hukum, dan kewajiban kerahasiaan, termasuk potensi konflik antara kewajiban kepada klien dan kewajiban melaporkan aktivitas mencurigakan.[3] Dalam pandangan modul ini, ketegangan itu bukan cacat rezim, melainkan watak dasarnya: rezim APU-PPT meminta pihak swasta mengambil sebagian fungsi pengawasan negara, dan setiap pembebanan semacam itu harus dibatasi agar tidak merusak hubungan kepercayaan yang menjadi dasar jasa keuangan dan jasa hukum.
Landasan Teoretis
a. Standar global dan kepatuhan nasional. FATF, yang dibentuk pada 1989, memantau cara pelaku kejahatan dan teroris menghimpun dan memindahkan dana, menerbitkan rekomendasi untuk respons global yang terkoordinasi, dan menilai pelaksanaan rekomendasi itu.[4] Rekomendasi FATF tidak mengikat secara hukum, tetapi dipandang mencerminkan standar internasional dan pada umumnya memperoleh tingkat kepatuhan yang tinggi.[5] Kajian yang sama menjelaskan mekanisme kepatuhan itu melalui evaluasi bersama (mutual evaluation), dan menyimpulkan bahwa kepatuhan suatu negara pada akhirnya didorong oleh kepentingan dirinya sendiri: kepercayaan terhadap sistem keuangan, pemenuhan tanggung jawab internasional, keamanan nasional, dan reputasi sebagai negara yang bersih.[6] Dalam pandangan modul ini, teori kepatuhan semacam ini menjelaskan mengapa Indonesia berupaya keras menjadi anggota FATF: keanggotaan bukan hanya pengakuan, tetapi juga sinyal bagi investor dan mitra dagang bahwa sistem keuangannya dapat dipercaya.
b. Kewajiban profesi sebagai gatekeeper. Rekomendasi 22 FATF memberlakukan kewajiban uji tuntas pelanggan dan pencatatan kepada profesi hukum ketika mereka menyiapkan atau melaksanakan transaksi bagi klien dalam kegiatan tertentu, yaitu jual beli real estat; pengelolaan uang, efek, atau aset lain milik klien; pengelolaan rekening bank, tabungan, atau efek; pengorganisasian kontribusi untuk pendirian, operasi, atau pengelolaan perusahaan; serta jual beli badan usaha; Rekomendasi 23 mewajibkan pelaporan transaksi mencurigakan dalam kegiatan tersebut, dengan pengecualian untuk informasi yang tunduk pada privilese profesi hukum, tetapi kewajiban uji tuntas tetap berlaku.[7] Kajian yang sama mencatat bahwa pengaturan profesi hukum merupakan salah satu komponen yang paling beragam dari rezim APU di seluruh dunia: Inggris tergolong sebagian besar patuh, Israel patuh sebagian dan baru memasukkan advokat pada 2014 sebelum menjadi anggota penuh FATF pada 2018, sedangkan Australia tidak patuh karena belum memberlakukan kewajiban itu kepada profesi hukum.[8]
Kajian tentang peran profesi hukum korporasi dalam korupsi global melengkapi gambaran itu dari sisi etika. Kajian tersebut menyoroti bahwa skandal Panama Papers, Pandora Papers, dan 1MDB memperlihatkan fasilitasi korupsi dan pencucian uang oleh profesi hukum korporasi, dan mencatat pula bahwa badan profesi kadang melobi menentang regulasi anti pencucian uang serta bahwa kerahasiaan dan privilese profesi disebut sebagai penghambat reformasi.[9] Dalam pandangan modul ini, privilese profesi hukum adalah perlindungan bagi hak klien atas pembelaan, bukan perlindungan bagi transaksi yang disusun untuk menyembunyikan hasil kejahatan. Kajian tentang kepatuhan profesi hukum mencatat bahwa dalam hukum Inggris komunikasi yang menjadi bagian dari tindak pidana atau penipuan tidak dilindungi privilese.[10]
c. Pendekatan berbasis risiko dan pemilik manfaat. Rezim APU-PPT modern bertumpu pada pendekatan berbasis risiko dan pada pengenalan pemilik manfaat. Kajian tentang transparansi pemilik manfaat menjelaskan bahwa organisasi besar dan kompleks dapat menjadi selubung kejahatan korporasi dan keuangan, karena pelaku dapat memindahkan aset dengan cepat antarrekening, mata uang, dan yurisdiksi.[11] Kajian tentang pertanggungjawaban pidana pemilik manfaat di Indonesia mencatat bahwa penilaian risiko nasional PPATK tahun 2015 dan 2021 menempatkan korporasi sebagai pihak berisiko tinggi disalahgunakan sebagai sarana pencucian uang, dengan korupsi sebagai tindak pidana asal yang dominan.[12] Kajian yang sama mencatat bahwa dalam salah satu data PPATK, sebanyak 76 dari 216 hasil analisis sampai Maret 2023, atau sekitar 35,19 persen, berkaitan dengan korupsi sebagai tindak pidana asal.[13] Dalam pandangan modul ini, temuan itu menghubungkan bab ini dengan Bab 4: korporasi tidak hanya menjadi pelaku korupsi, tetapi juga wahana untuk mencuci hasilnya, dan uji tuntas pihak ketiga merupakan titik temu kedua risiko itu.
Konsep: Pihak Pelapor dan Kewajibannya
a. Pihak pelapor. UU TPPU membedakan pihak pelapor dalam dua kelompok besar dalam Pasal 17 ayat (1), yaitu penyedia jasa keuangan dan penyedia barang dan/atau jasa lain. Pasal 1 angka 11 mendefinisikan pihak pelapor sebagai setiap orang yang menurut undang-undang wajib menyampaikan laporan kepada PPATK. Kajian tentang kewajiban pelaporan bank mencatat bahwa bank menjadi pihak pelapor berdasarkan Pasal 17 ayat (1) huruf a dan bahwa kewajiban pelaporannya diatur dalam Pasal 23 ayat (1).[14] Cakupan pihak pelapor diperluas melalui Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2021, yang menjangkau antara lain advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, akuntan, akuntan publik, dan perencana keuangan. Perubahan tahun 2021 memperjelas kriteria transaksi yang wajib dilaporkan profesi ketika mereka bertindak untuk atau atas nama pengguna jasa, antara lain dalam transaksi properti, pengelolaan uang atau efek, pengelolaan rekening, pengelolaan perusahaan, serta pendirian, pembelian, dan penjualan badan hukum.
b. Kewajiban inti. Kewajiban pihak pelapor dapat dikelompokkan dalam tiga lapis. Lapis pertama adalah prinsip mengenali pengguna jasa sebagaimana diatur dalam Pasal 18 UU TPPU, yang meliputi identifikasi, verifikasi, dan pemantauan transaksi, termasuk identifikasi pemilik manfaat. Lapis kedua adalah pelaporan. Kajian yang dikutip di atas menguraikan bahwa penyedia jasa keuangan wajib melaporkan transaksi keuangan mencurigakan, transaksi keuangan tunai paling sedikit Rp500.000.000 atau nilai setara dalam mata uang asing, baik dalam satu transaksi maupun beberapa transaksi dalam satu hari kerja, dan transaksi keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri.[15] Lapis ketiga adalah kerahasiaan. Pasal 12 ayat (1) UU TPPU melarang direksi, komisaris, pengurus, atau pegawai pihak pelapor memberitahukan kepada pengguna jasa atau pihak lain tentang laporan transaksi mencurigakan yang sedang disusun atau telah disampaikan; kajian yang sama menjelaskan bahwa ‘pihak lain’ mencakup pihak di luar institusi pelapor maupun pihak di dalam institusi yang tugasnya tidak berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban APU-PPT.[16]
Kajian itu juga menunjukkan ketidaksesuaian yang menarik: larangan pemberitahuan dalam Pasal 12 hanya mencakup laporan transaksi mencurigakan, sedangkan pengungkapan laporan transaksi tunai dan transfer dana luar negeri, menurut penulisnya, tunduk pada Pasal 11 yang mewajibkan setiap orang yang memperoleh dokumen atau keterangan dalam rangka tugasnya merahasiakannya, dengan ancaman pidana penjara paling lama empat tahun.[17] Kajian yang sama mencatat bahwa Pasal 28 UU TPPU mengecualikan pelaksanaan kewajiban pelaporan dari ketentuan kerahasiaan yang berlaku bagi pihak pelapor, dan bahwa Rekomendasi 9 FATF menuntut agar undang-undang kerahasiaan lembaga keuangan tidak menghambat pelaksanaan standar FATF.[18] Dalam pandangan modul ini, kombinasi Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 28 menciptakan rezim kerahasiaan yang khusus: informasi wajib mengalir kepada PPATK, tetapi tidak boleh bocor kepada pihak lain, termasuk kepada unit bisnis pihak pelapor sendiri.
c. Ketentuan sektor jasa keuangan. Di sektor jasa keuangan, OJK menerbitkan Peraturan OJK Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan, yang mencabut Peraturan OJK Nomor 12/POJK.01/2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK Nomor 23/POJK.01/2019. Menurut keterangan resmi OJK, peraturan ini mewajibkan uji tuntas atas pemilik manfaat semua jenis nasabah, termasuk perusahaan terbuka dan lembaga negara; mewajibkan penilaian risiko individual; membatasi uji tuntas sederhana hanya pada wilayah yang dinilai berisiko rendah; mengatur penilaian dan mitigasi risiko pendanaan proliferasi, termasuk pemblokiran aset tanpa penundaan; memperluas cakupan kepada penyelenggara inovasi keuangan digital dan urun dana; serta menyesuaikan sanksi agar lebih efektif, proporsional, dan memberi efek jera.
d. Pendanaan terorisme. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 menambahkan dimensi yang berbeda. Dalam pendanaan terorisme, dana sering kecil dan berasal dari sumber yang sah, sehingga pendekatan mengikuti uang hasil kejahatan tidak memadai. Rezim ini bertumpu pada daftar terduga teroris dan organisasi teroris serta kewajiban pemblokiran dana milik orang atau korporasi yang tercantum di dalamnya. Dalam pandangan modul ini, bagi korporasi di luar sektor keuangan, relevansi utama rezim ini terletak pada penyaringan mitra, donasi, dan penerima manfaat program sosial terhadap daftar tersebut, serupa dengan penyaringan daftar sanksi yang dibahas pada sub-bab berikutnya.
Praktik: Indonesia di FATF dan Kaitan APU-PPT dengan Uji Tuntas Korporasi
a. Keanggotaan FATF. Indonesia resmi diterima sebagai anggota penuh FATF yang ke-40 dalam sidang pleno FATF yang ditutup di Paris pada 27 Oktober 2023, setelah evaluasi bersama di lapangan pada Juli sampai Agustus 2020, sebagaimana diumumkan pemerintah pada 1 November 2023. Keanggotaan itu membawa dua konsekuensi praktis. Pertama, Indonesia ikut menentukan standar global, bukan hanya menerimanya. Kedua, Indonesia akan terus dievaluasi, sehingga tekanan untuk memperbaiki efektivitas, terutama transparansi pemilik manfaat, pengawasan profesi, dan perampasan aset, akan berlanjut. Dalam pandangan modul ini, bagi korporasi, tekanan itu akan diterjemahkan menjadi pengawasan yang lebih ketat oleh bank terhadap nasabah korporasi dan oleh regulator terhadap profesi yang mendampingi korporasi.
b. Kaitan dengan uji tuntas pihak ketiga. Korporasi yang bukan pihak pelapor tetap terkena rezim APU-PPT melalui tiga jalur. Jalur pertama adalah delik pencucian uang itu sendiri. UU TPPU tidak hanya mempidana orang yang menempatkan, mentransfer, atau menyamarkan harta hasil tindak pidana, tetapi juga orang yang menerima atau menguasai harta yang diketahuinya atau patut diduganya berasal dari tindak pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 5. Korporasi yang menerima pembayaran dari mitra tanpa mengenali asal-usulnya, atau yang menyalurkan dana kepada perantara yang kemudian mencucinya, menanggung risiko itu, dan Pasal 6 UU TPPU memungkinkan pidana dijatuhkan kepada korporasi. Jalur kedua adalah uji tuntas oleh bank. Bank yang menerapkan Peraturan OJK Nomor 8 Tahun 2023 akan meminta data pemilik manfaat dan memantau transaksi nasabah korporasi; korporasi yang tidak mampu menjelaskan pola transaksinya dengan pihak ketiga dapat dilaporkan atau ditolak. Jalur ketiga adalah profesi pendamping. Advokat, notaris, dan akuntan yang mendampingi transaksi korporasi wajib mengenali pengguna jasa dan, dalam kondisi tertentu, melaporkan transaksi mencurigakan.
c. Pelajaran dari perkara. Perkara pegawai bank di Ambon yang dibahas pada sub-bab b menunjukkan bagaimana korupsi dan pencucian uang dapat terjadi melalui program fiktif yang memakai nama bank, dan bagaimana audit internal menemukan selisih kas bernilai puluhan miliar rupiah sebelum perkara itu berujung pada pidana korupsi dan pencucian uang serta gugatan perdata nasabah.[19] Dalam pandangan modul ini, perkara itu memperlihatkan bahwa program APU-PPT tidak hanya menghadap ke luar, kepada nasabah, tetapi juga ke dalam, kepada pegawai dan agen yang memiliki akses pada dana nasabah.
d. Advokat dalam rezim APU-PPT. Bagi pembaca modul ini, rezim APU-PPT bukan hanya bidang yang ditangani bagi klien, tetapi juga kewajiban sendiri. Advokat yang bertindak untuk atau atas nama klien dalam transaksi yang disebut Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2021 wajib menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa. Dalam pandangan modul ini, batas antara jasa hukum yang dilindungi kerahasiaan dan jasa transaksional yang tunduk pada kewajiban APU-PPT harus dipahami dengan cermat: pembelaan dan nasihat hukum atas posisi hukum klien berbeda dari pelaksanaan transaksi keuangan atau pendirian badan hukum atas nama klien. Kantor hukum perlu memiliki prosedur penerimaan klien yang memuat identifikasi pemilik manfaat, penilaian risiko, dan penanganan tanda bahaya, sejalan dengan usulan literatur agar profesi hukum secara eksplisit mengatur uji tuntas atas tanda bahaya.[20]
e. Integrasi dengan program uji tuntas pihak ketiga. Dalam praktik, korporasi besar sebaiknya tidak memisahkan program APU-PPT dari program uji tuntas pihak ketiga. Data yang sama, yaitu identitas mitra, pemilik manfaat, hubungan dengan pejabat, negara asal dana, dan pola pembayaran, dipakai oleh keduanya. Dalam pandangan modul ini, tanda bahaya pencucian uang berbasis perdagangan sangat relevan bagi korporasi yang memakai distributor dan agen: pembayaran dari pihak yang bukan pembeli, faktur yang nilainya tidak wajar dibanding barang, pengiriman ke tujuan yang tidak sesuai dengan profil usaha, serta permintaan pemecahan pembayaran agar berada di bawah ambang pelaporan. Kajian tentang transparansi pemilik manfaat mencatat bahwa pelaku memanfaatkan kemampuan memindahkan aset dengan cepat antarrekening, mata uang, dan yurisdiksi,[21] dan pola semacam itu sering terlihat lebih dahulu oleh bagian keuangan korporasi daripada oleh bank. Karena itu, bagian keuangan perlu dilibatkan dalam program uji tuntas, bukan hanya fungsi kepatuhan dan pengadaan. Di sisi lain, kajian tentang pemilik manfaat di Indonesia mencatat bahwa akses atas informasi pemilik manfaat dalam register masih terbatas pada korporasi yang bersangkutan dan pihak berwenang,[22] sehingga korporasi swasta tidak dapat mengandalkan register untuk memeriksa mitranya dan harus memperoleh informasi itu melalui hubungan kontraktual.
Analisis Kritis
Pertama, efektivitas rezim APU-PPT di Indonesia sangat bergantung pada kualitas data pemilik manfaat, padahal pelaporan pemilik manfaat masih rendah: kajian yang dikutip pada sub-bab sebelumnya mencatat bahwa per Mei 2023 baru sekitar sepertiga korporasi yang melaporkan pemilik manfaatnya.[23] Selama register tidak lengkap dan tidak diverifikasi, beban mengenali pemilik manfaat jatuh kepada bank dan profesi, yang tidak memiliki kewenangan memaksa. Dalam pandangan modul ini, inilah titik lemah struktural yang paling menentukan bagi evaluasi FATF berikutnya.
Kedua, rezim kerahasiaan dalam UU TPPU belum sepenuhnya konsisten. Ketidaksesuaian antara objek kewajiban pelaporan dan objek larangan pemberitahuan, sebagaimana diuraikan kajian yang dikutip di atas, menimbulkan ketidakpastian tentang pasal mana yang berlaku ketika informasi tentang laporan transaksi tunai atau transfer luar negeri bocor.[24] Bagi korporasi pihak pelapor, ketidakpastian ini menuntut kebijakan internal yang memperlakukan semua informasi pelaporan sebagai rahasia, terlepas dari jenis laporannya.
Ketiga, keterlibatan profesi hukum dalam rezim APU-PPT masih menghadapi ketegangan dengan kerahasiaan profesi. Pengalaman internasional menunjukkan bahwa negara memilih titik yang berbeda pada spektrum pengaturan, dari kewajiban pelaporan yang luas sampai pengecualian penuh.[25] Dalam pandangan modul ini, Indonesia telah memilih memasukkan advokat sebagai pihak pelapor, tetapi efektivitasnya bergantung pada pengawasan yang belum terlihat kuat dan pada kesadaran profesi sendiri. Tanpa kesadaran itu, rezim APU-PPT bagi profesi akan menjadi kewajiban di atas kertas yang mudah dihindari dengan memisahkan nasihat dari pelaksanaan transaksi.
Kesimpulan dan Implikasi bagi Praktisi Hukum
Rezim APU-PPT merupakan penerapan paling jelas dari teori gatekeeper: bank, penyedia jasa keuangan, penyedia barang bernilai tinggi, dan profesi tertentu diwajibkan mengenali pengguna jasa, melaporkan transaksi mencurigakan, dan menjaga kerahasiaan pelaporan. Indonesia memiliki kerangka hukum yang relatif lengkap melalui UU TPPU, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2021, Peraturan OJK Nomor 8 Tahun 2023, dan ketentuan PPATK, serta telah menjadi anggota penuh FATF sejak Oktober 2023, tetapi efektivitasnya masih dibatasi oleh lemahnya data pemilik manfaat. Bagi praktisi hukum, rekomendasinya adalah sebagai berikut. Pertama, bantu klien yang bukan pihak pelapor memahami bahwa mereka tetap terpapar delik pencucian uang pasif berdasarkan Pasal 5 UU TPPU dan pertanggungjawaban korporasi berdasarkan Pasal 6, sehingga uji tuntas atas asal-usul dana mitra dan pola pembayaran perantara merupakan kebutuhan hukum. Kedua, bagi klien pihak pelapor, pastikan program APU-PPT sesuai Peraturan OJK Nomor 8 Tahun 2023 atau ketentuan PPATK yang berlaku, dengan perhatian khusus pada pemilik manfaat, penilaian risiko individual, dan kerahasiaan pelaporan. Ketiga, siapkan klien korporasi menghadapi uji tuntas yang semakin ketat dari bank, dengan data pemilik manfaat yang mutakhir dan penjelasan yang konsisten atas transaksi dengan pihak ketiga. Keempat, terapkan prosedur penerimaan klien di kantor hukum sendiri yang memuat identifikasi pemilik manfaat dan penanganan tanda bahaya untuk jasa transaksional yang tercakup dalam peraturan pihak pelapor. Kelima, pantau evaluasi FATF terhadap Indonesia dan peraturan pelaksana baru, karena keduanya akan menentukan arah kewajiban APU-PPT bagi korporasi dan profesi dalam beberapa tahun ke depan.
*Artikel ini merupakan bagian dari ‘Learning Module for Lawyers: Corporate Law’ yang disusun oleh Tim Penulis Firma Pragma Integra.
Referensi
[1] Doron Goldbarsht and Katie Benson, ‘From later to sooner: exploring compliance with the global regime of anti-money laundering and counter-terrorist financing in the legal profession’, Journal of Financial Crime, 31.4 (2024), pp. 795–809, https://doi.org/10.1108/jfc-08-2023-0201.
[2] Goldbarsht and Benson, ‘From later to sooner: exploring compliance with the global regime of anti-money laundering and counter-terrorist financing in the legal profession’.
[3] Goldbarsht and Benson, ‘From later to sooner: exploring compliance with the global regime of anti-money laundering and counter-terrorist financing in the legal profession’.
[4] Goldbarsht and Benson, ‘From later to sooner: exploring compliance with the global regime of anti-money laundering and counter-terrorist financing in the legal profession’.
[5] Goldbarsht and Benson, ‘From later to sooner: exploring compliance with the global regime of anti-money laundering and counter-terrorist financing in the legal profession’.
[6] Goldbarsht and Benson, ‘From later to sooner: exploring compliance with the global regime of anti-money laundering and counter-terrorist financing in the legal profession’.
[7] Goldbarsht and Benson, ‘From later to sooner: exploring compliance with the global regime of anti-money laundering and counter-terrorist financing in the legal profession’.
[8] Goldbarsht and Benson, ‘From later to sooner: exploring compliance with the global regime of anti-money laundering and counter-terrorist financing in the legal profession’.
[9] Elliott, ‘The corporate legal profession’s role in global corruption: obligations and opportunities for contributing to collective action’.
[10] Goldbarsht and Benson, ‘From later to sooner: exploring compliance with the global regime of anti-money laundering and counter-terrorist financing in the legal profession’.
[11] Mitić, ‘UBO INFORMATION TRANSPARENCY IN THE CORPORATE REGISTERS AND ITS EFFECT ON PRIVACY PROTECTION FROM AML-CFT PERSPECTIVE’.
[12] Baharudin and Kartika, ‘CRIMINAL ACCOUNTABILITY FOR BENEFICIAL OWNERSHIP OF CORPORATIONS IN THE CRIME OF MONEY LAUNDERING IN INDONESIA’.
[13] Baharudin and Kartika, ‘CRIMINAL ACCOUNTABILITY FOR BENEFICIAL OWNERSHIP OF CORPORATIONS IN THE CRIME OF MONEY LAUNDERING IN INDONESIA’.
[14] Muh Afdal Yanuar, ‘Discrepancy Between the Object of Reporting Obligation for Banks Under Anti Money Laundering Law and That Which Must Be Kept Confidential Under Anti-Tipping Off Provisions’, AML/CFT Journal: The Journal of Anti Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism, 2.1 (2023), p. 45, https://doi.org/10.59593/amlcft.2023.v2i1.73.
[15] Yanuar, ‘Discrepancy Between the Object of Reporting Obligation for Banks Under Anti Money Laundering Law and That Which Must Be Kept Confidential Under Anti-Tipping Off Provisions’.
[16] Yanuar, ‘Discrepancy Between the Object of Reporting Obligation for Banks Under Anti Money Laundering Law and That Which Must Be Kept Confidential Under Anti-Tipping Off Provisions’.
[17] Yanuar, ‘Discrepancy Between the Object of Reporting Obligation for Banks Under Anti Money Laundering Law and That Which Must Be Kept Confidential Under Anti-Tipping Off Provisions’.
[18] Yanuar, ‘Discrepancy Between the Object of Reporting Obligation for Banks Under Anti Money Laundering Law and That Which Must Be Kept Confidential Under Anti-Tipping Off Provisions’.
[19] Ayu Dita and Winanti, ‘Analisis Asas Vicarious Liability dalam Pertanggungjawaban Pengganti atas Perbuatan Melawan Hukum Pegawai Bank’.
[20] Elliott, ‘The corporate legal profession’s role in global corruption: obligations and opportunities for contributing to collective action’.
[21] Mitić, ‘UBO INFORMATION TRANSPARENCY IN THE CORPORATE REGISTERS AND ITS EFFECT ON PRIVACY PROTECTION FROM AML-CFT PERSPECTIVE’.
[22] Baharudin and Kartika, ‘CRIMINAL ACCOUNTABILITY FOR BENEFICIAL OWNERSHIP OF CORPORATIONS IN THE CRIME OF MONEY LAUNDERING IN INDONESIA’.
[23] Baharudin and Kartika, ‘CRIMINAL ACCOUNTABILITY FOR BENEFICIAL OWNERSHIP OF CORPORATIONS IN THE CRIME OF MONEY LAUNDERING IN INDONESIA’.
[24] Yanuar, ‘Discrepancy Between the Object of Reporting Obligation for Banks Under Anti Money Laundering Law and That Which Must Be Kept Confidential Under Anti-Tipping Off Provisions’.
[25] Goldbarsht and Benson, ‘From later to sooner: exploring compliance with the global regime of anti-money laundering and counter-terrorist financing in the legal profession’.
← Artikel sebelumnya
Program Uji Tuntas Pihak KetigaArtikel berikutnya →
Sanksi Internasional, Kontrol Ekspor, dan Uji Tuntas Hak Asasi ManusiaTell Your Friends
Need legal or tax advice?
Discuss your matter with our lawyers
Facing a tax dispute, a corporate transaction or a business problem? Tell us about it and our team will get back to you.
