Ilustrasi Program Uji Tuntas Pihak Ketiga

Ilustrasi. [Source: Unsplash]

Pragmaintegra.com – Apabila sub-bab sebelumnya menjawab mengapa pihak ketiga merupakan sumber risiko hukum, sub-bab ini menjawab bagaimana risiko itu dikelola. Program uji tuntas pihak ketiga adalah rangkaian proses yang memungkinkan korporasi memilih mitra secara bertanggung jawab, mengenali siapa yang sesungguhnya berada di balik mitra itu, menilai dan memitigasi risikonya, serta memantau hubungan sepanjang masa berlakunya. Pembahasan mencakup segmentasi risiko, prinsip mengenali mitra bisnis (know your business partner), penelusuran pemilik manfaat berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018, dan pemantauan berkelanjutan. Pemilik manfaat telah disinggung pada Bab 4 dari sudut antikorupsi; di sini ia dibahas sebagai instrumen uji tuntas.

Landasan Filosofis: Kehati-hatian sebagai Kebajikan Kelembagaan

Uji tuntas berakar pada gagasan kehati-hatian, yang dalam etika Aristoteles dikenal sebagai kebijaksanaan praktis: kemampuan menimbang keadaan konkret untuk memilih tindakan yang tepat. Kehati-hatian bukan ketakutan dan bukan pula kecurigaan terhadap semua orang, melainkan kemampuan membedakan situasi yang menuntut pemeriksaan lebih dalam dari situasi yang cukup dipercayai. Dalam hukum perdata, gagasan yang sama muncul dalam ukuran perilaku orang yang berhati-hati, yang menjadi dasar penilaian kelalaian berdasarkan Pasal 1366 KUHPerdata.

Pada tingkat korporasi, kehati-hatian harus dilembagakan. Korporasi tidak memiliki kebijaksanaan praktis sebagai individu; ia hanya dapat berhati-hati melalui prosedur, pembagian tugas, informasi, dan budaya. Dalam pandangan modul ini, di sinilah letak makna filosofis program uji tuntas: ia adalah cara korporasi mengubah kebajikan individual menjadi kapasitas organisasional. Sekaligus, di sini pula letak bahayanya. Prosedur dapat menggantikan penilaian, dan formulir dapat menggantikan pemahaman. Sebuah penelitian atas alat penilaian risiko yang dikembangkan asosiasi industri mineral menemukan pendekatan ‘centang kotak’ terhadap uji tuntas hak asasi manusia yang didasarkan pada indikator yang tidak tepat dan informasi yang tidak andal.[1] Uji tuntas yang dilembagakan dengan buruk bukan bentuk kehati-hatian, melainkan simulasi kehati-hatian.

Dimensi filosofis kedua adalah proporsionalitas. Korporasi tidak mungkin memeriksa setiap pihak ketiga dengan intensitas yang sama, dan tuntutan untuk melakukannya justru akan membuat pemeriksaan menjadi dangkal. Sebagaimana dicatat dalam teori gatekeeper, kendali maksimum tidak efisien karena terlalu mahal.[2] Proporsionalitas menuntut korporasi memusatkan sumber dayanya pada hubungan yang paling berisiko, dan karena itu segmentasi risiko merupakan syarat moral, bukan sekadar teknik manajemen.

Landasan Teoretis: Pendekatan Berbasis Risiko dan Batasnya

a. Pendekatan berbasis risiko. Kerangka teoretis utama program uji tuntas adalah pendekatan berbasis risiko. Kajian tentang dasar-dasar kepatuhan antisuap merumuskan penilaian risiko korupsi dalam tiga tahap: pertama, mengidentifikasi risiko aktual yang timbul dari sifat operasi korporasi, intensitas hubungannya dengan instansi pemerintah, penggunaan agen dan perantara, negara tempat ia berusaha, dan lingkungan regulasinya; kedua, mengidentifikasi kebijakan dan kontrol yang telah ada serta menganalisis efektivitas dan celahnya, yaitu risiko residual; ketiga, menyusun rencana program kepatuhan berdasarkan risiko yang ada, kontrol yang tersedia, dan sumber daya tambahan.[3] Kajian yang sama menekankan pendekatan berbasis risiko yang proporsional: penyaringan latar belakang dasar cukup bagi individu dan entitas berisiko rendah, sedangkan prosedur yang lebih menyeluruh diperlukan bagi yang berisiko tinggi.[4]

Pendekatan yang sama menjadi tulang punggung rezim anti pencucian uang. Kajian tentang transparansi pemilik manfaat menjelaskan bahwa uji tuntas pelanggan merupakan fondasi pengendalian anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme, dengan identifikasi pelanggan dilakukan sebelum hubungan hukum dimulai, dan dengan penggolongan risiko rendah, sedang, dan tinggi yang menentukan apakah diterapkan uji tuntas sederhana atau uji tuntas yang ditingkatkan.[5] Dalam pandangan modul ini, kesamaan arsitektur antara uji tuntas antikorupsi, uji tuntas anti pencucian uang, dan uji tuntas hak asasi manusia menunjukkan bahwa korporasi sebaiknya membangun satu kerangka uji tuntas pihak ketiga yang terintegrasi, dengan modul risiko yang berbeda, ketimbang tiga sistem yang terpisah dan saling tumpang tindih.

b. Kendali atas masuk dan keluarnya rantai. Teori kedua menempatkan uji tuntas sebagai instrumen tata kelola rantai, bukan sekadar pemeriksaan latar belakang. Kajian atas jaminan kontraktual dalam uji tuntas rantai pasok berpendapat bahwa sejauh mana korporasi dapat mencegah atau memitigasi dampak sangat bergantung pada dengan siapa ia bermitra; pilihan atas pemasok tingkat pertama menentukan, karena apabila komitmen pemasok tingkat pertama itu andal, kemungkinan peserta rantai di bawahnya tidak patuh berkurang.[6] Kajian yang sama menekankan bahwa korporasi perlu dapat memengaruhi siapa yang boleh masuk ke rantai, termasuk mitra dari mitra langsungnya, dan bahwa kriteria penerimaan seharusnya tidak hanya mempertimbangkan biaya, mutu, dan pengiriman, sebagaimana masih sering terjadi, tetapi juga kewajiban keberlanjutan.[7]

c. Kritik: tata kelola dari kejauhan. Teori ketiga bersifat kritis. Penelitian atas inisiatif industri mineral yang beranggotakan lebih dari empat ratus perusahaan menunjukkan bahwa alat swa-penilaian risikonya, yang dipakai oleh 366 perusahaan hilir serta smelter dan pemurni pada akhir 2021, meminta perusahaan memilih antara ‘tidak memenuhi’, ‘memenuhi sebagian’, dan ‘memenuhi sepenuhnya’, dengan kategori yang umum dan kabur serta bukti yang sepenuhnya bergantung pada dokumen perusahaan sendiri tanpa verifikasi independen.[8] Penelitian itu menyimpulkan bahwa rantai pasok global sedang ‘diatur dari kejauhan’ melalui audit, daftar periksa, dan alat teknokratis lain, sehingga tercipta ‘etika keterlepasan’ yang memungkinkan perusahaan memisahkan diri secara hukum, moral, dan sosial dari tanggung jawab terhadap pemasoknya; uji tuntas hak asasi manusia pun bergeser dari instrumen akuntabilitas menjadi alat legitimasi korporasi.[9] Dalam pandangan modul ini, kritik ini tidak membatalkan uji tuntas, tetapi menetapkan ukuran mutunya: uji tuntas yang baik mendekatkan korporasi pada mitranya, bukan menjauhkannya.

Baca juga: Analisis Komprehensif Teori Biaya Transaksi (Transaction Cost Theory) dalam Tata Kelola Perusahaan Modern

Konsep: Unsur-Unsur Program Uji Tuntas Pihak Ketiga

a. Segmentasi risiko. Langkah pertama adalah menyusun inventaris pihak ketiga dan menggolongkannya menurut risiko. Faktor yang lazim dipakai meliputi jenis jasa atau barang, interaksi dengan pejabat publik, negara dan wilayah operasi, sektor, nilai dan struktur pembayaran, cara pihak ketiga dipilih, serta riwayat pelanggaran. Dalam pandangan modul ini, untuk konteks Indonesia perlu ditambahkan faktor yang lahir dari pengalaman lokal: keterlibatan dalam perizinan daerah, pengadaan pemerintah, bea dan cukai, perpajakan, pertanahan, serta sektor ekstraktif dan perkebunan. Penelitian atas jaringan korupsi di Indonesia menunjukkan bahwa perantara penting justru ketika relasi kewenangan berpadu dengan relasi lain,[10] sehingga hubungan pihak ketiga dengan pejabat merupakan faktor risiko yang tidak boleh diabaikan.

b. Mengenali mitra bisnis. Langkah kedua adalah pengumpulan dan verifikasi informasi. Kajian tentang kepatuhan antisuap menguraikan prosedur bertingkat: permintaan langsung atas latar belakang, keahlian, dan pengalaman usaha yang kemudian diverifikasi melalui riset dan pemeriksaan referensi; penyaringan latar belakang untuk mengidentifikasi tanda bahaya seperti pemberitaan negatif, keterkaitan dengan orang yang populer secara politis (politically exposed persons), dan pencantuman dalam daftar sanksi atau daftar pengawasan lain; dan, untuk uji tuntas yang lebih menyeluruh, wawancara dengan pihak-pihak kunci dan pemeriksaan forensik atas akun.[11] Kajian tentang sanksi ekonomi menambahkan rumus sederhana untuk memeriksa mitra, yaitu kepada siapa, apa, ke mana, dan untuk apa barang atau jasa dijual, serta menekankan bahwa uji tuntas dilakukan secara berkelanjutan, termasuk atas kontrak yang sudah berjalan.[12]

c. Tanda bahaya. Unsur ketiga adalah daftar tanda bahaya yang memicu pemeriksaan lanjutan. Tanda bahaya yang lazim meliputi permintaan pembayaran ke rekening di negara ketiga atau atas nama pihak lain, komisi yang tidak sebanding dengan jasa, kurangnya kualifikasi atau rekam jejak, rekomendasi pihak ketiga oleh pejabat yang berwenang atas transaksi, penolakan memberikan informasi pemilik manfaat atau menandatangani pernyataan kepatuhan, struktur perusahaan cangkang, serta permintaan pembayaran tunai. Dalam pandangan modul ini, nilai daftar tanda bahaya tidak terletak pada kelengkapannya, tetapi pada aturan tindak lanjutnya: setiap tanda bahaya harus diselesaikan, didokumentasikan, dan, apabila tidak dapat diselesaikan, menjadi dasar penolakan atau syarat khusus dalam kontrak.

d. Pemilik manfaat. Unsur keempat, dan yang paling sering diabaikan, adalah penelusuran pemilik manfaat. Kajian tentang transparansi pemilik manfaat mencatat bahwa setelah Panama Papers pada 2016 dan Paradise Papers pada 2017, publik melihat bagaimana struktur badan hukum yang kompleks dipakai untuk menyembunyikan pendapatan ilegal, sehingga transparansi pemilik manfaat menjadi agenda utama rekomendasi FATF.[13] Kajian yang sama mencatat bahwa Mahkamah Eropa pada 22 November 2022, dalam perkara gabungan C-37/20 dan C-601/20, menilai akses publik atas informasi pemilik manfaat sebagai campur tangan serius terhadap hak atas kehidupan pribadi dan pelindungan data pribadi, sehingga akses terbuka berubah menjadi akses terbatas.[14] Dalam pandangan modul ini, putusan itu mengingatkan bahwa register pemilik manfaat tidak selalu dapat diandalkan sebagai sumber yang terbuka, sehingga korporasi harus memperoleh informasi pemilik manfaat langsung dari mitranya, disertai pernyataan dan jaminan kontraktual.

e. Pemantauan berkelanjutan. Unsur kelima adalah pemantauan. Uji tuntas pada saat penerimaan mitra hanya menangkap keadaan sesaat. Kajian tentang sanksi ekonomi menekankan bahwa karena regulasi sanksi bersifat dinamis, apa yang diperbolehkan saat negosiasi dapat menjadi terlarang selama pelaksanaan kontrak.[15] Hal yang sama berlaku bagi perubahan pemilik manfaat, munculnya pemberitaan negatif, atau perubahan pola pembayaran. Pemantauan berkelanjutan dapat berupa penyaringan berkala terhadap daftar sanksi dan pemberitaan, pembaruan informasi pemilik manfaat, analisis pola pembayaran, audit berbasis risiko, dan saluran pengaduan yang terbuka bagi pekerja dan komunitas mitra. Kajian tentang dampak tak terduga uji tuntas wajib Uni Eropa memperingatkan bahwa verifikasi yang terlalu bergantung pada audit sosial menambah beban pemasok: sebuah survei atas 525 fasilitas menemukan bahwa pabrik tipikal menjalani tiga sampai lima audit sosial per tahun dengan biaya 5.000 sampai 20.000 dolar Amerika Serikat yang umumnya dibayar pabrik, dan sebagian fasilitas diaudit lebih dari enam belas kali setahun.[16]

f. Tata kelola dan dokumentasi. Unsur keenam adalah tata kelola program itu sendiri: siapa yang memiliki proses, siapa yang berwenang menyetujui pengecualian, bagaimana keputusan dicatat, dan bagaimana direksi serta dewan komisaris memperoleh laporan. Kajian tentang kepatuhan antisuap menekankan bahwa komitmen pimpinan puncak menentukan keberhasilan langkah-langkah pengendalian risiko korupsi, dan bahwa pesan tanpa toleransi harus dikomunikasikan bukan hanya melalui kebijakan, tetapi juga melalui cara organisasi menangani perilaku yang tidak etis.[17] Dalam pandangan modul ini, dokumentasi uji tuntas memiliki tiga pembaca yang berbeda: manajemen yang memutuskan, auditor atau regulator yang memeriksa, dan hakim yang kelak menilai apakah korporasi telah mengambil langkah pencegahan menurut Pasal 48 huruf d KUHP baru. Dokumentasi yang hanya ditulis untuk pembaca pertama sering tidak memadai bagi pembaca ketiga, karena tidak menunjukkan alasan di balik keputusan menerima mitra berisiko.

Praktik: Program Uji Tuntas dalam Konteks Indonesia

a. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme mewajibkan setiap korporasi menetapkan pemilik manfaatnya dan menerapkan prinsip mengenali pemilik manfaat. Untuk perseroan terbatas, Pasal 4 ayat (1) menetapkan kriteria pemilik manfaat, antara lain memiliki saham, hak suara, atau menerima keuntungan lebih dari 25 persen; berwenang mengangkat, menggantikan, atau memberhentikan anggota direksi dan dewan komisaris; berwenang atau berkuasa memengaruhi atau mengendalikan perseroan tanpa harus mendapat otorisasi dari pihak mana pun; menerima manfaat dari perseroan; dan/atau merupakan pemilik sebenarnya dari dana atas kepemilikan saham. Pasal 14 mewajibkan korporasi menerapkan prinsip tersebut dan menunjuk pejabat atau pegawai pelaksananya. Penyampaian informasi pemilik manfaat dilakukan melalui sistem administrasi badan hukum berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 15 Tahun 2019. Sebuah kajian mencatat bahwa per 2 Mei 2023 baru 864.329 dari 2.610.499 korporasi, atau sekitar 33,11 persen, yang melaporkan pemilik manfaatnya kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.[18]

Kajian yang sama menilai bahwa rumusan kewenangan memengaruhi atau mengendalikan tanpa otorisasi masih ambigu, dan bahwa Indonesia belum mengatur penggunaan nominee secara tegas, sehingga pengaturan pinjam nama dapat menjadi ‘tangan tak terlihat’ untuk menyembunyikan identitas pemilik manfaat, dengan nominee yang biasanya anggota keluarga, teman, atau orang tepercaya.[19] Dalam pandangan modul ini, Pasal 33 Undang-Undang Penanaman Modal yang menyatakan batal demi hukum perjanjian pinjam nama dalam penanaman modal tidak menghilangkan praktik itu, melainkan mendorongnya ke wilayah tidak tertulis. Karena itu, uji tuntas pemilik manfaat tidak cukup berhenti pada data register; ia harus menanyakan siapa yang membiayai penyertaan modal, siapa yang memberi perintah, dan siapa yang menerima manfaat ekonomi, yang secara substantif sejalan dengan kriteria Pasal 4 ayat (1) dan dengan perluasan pembuat dalam Pasal 47 KUHP baru kepada pemilik manfaat dan pemegang kendali.

b. Merancang program secara proporsional. Bagi korporasi Indonesia skala menengah, program uji tuntas tidak harus mahal, tetapi harus konsisten. Kerangka minimal dapat terdiri dari kebijakan pihak ketiga yang disetujui direksi; inventaris dan segmentasi risiko; kuesioner uji tuntas yang meminta data pemilik manfaat, kepengurusan, hubungan dengan pejabat, dan riwayat perkara; verifikasi melalui sumber terbuka, register badan hukum, dan daftar sanksi; persetujuan berjenjang sesuai tingkat risiko; klausul kontrak yang memuat representasi, jaminan, hak audit, dan hak pengakhiran; serta pemantauan berkala. Dalam pandangan modul ini, persetujuan berjenjang sangat penting: hubungan berisiko tinggi tidak boleh disetujui oleh unit bisnis yang memperoleh manfaat dari hubungan itu tanpa pandangan fungsi kepatuhan atau hukum.

c. Pelindungan data pribadi dalam uji tuntas. Uji tuntas atas mitra yang berbentuk perseorangan atau yang melibatkan pemilik manfaat perseorangan merupakan pemrosesan data pribadi. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi menuntut dasar pemrosesan yang sah, pembatasan tujuan, dan keamanan data. Kajian tentang transparansi pemilik manfaat menekankan bahwa data pemilik manfaat harus tunduk pada kewajiban kerahasiaan dan prinsip pelindungan data yang meliputi keabsahan, pembatasan tujuan, minimisasi, akurasi, pembatasan penyimpanan, serta integritas dan kerahasiaan.[20] Dalam pandangan modul ini, program uji tuntas yang baik harus memuat pemberitahuan kepada subjek data, pembatasan akses internal, dan jangka waktu retensi, agar instrumen kepatuhan tidak menjadi sumber pelanggaran baru.

d. Uji tuntas dalam akuisisi dan usaha patungan. Risiko pihak ketiga juga dapat diwarisi. Ketika korporasi mengakuisisi perusahaan atau membentuk usaha patungan, ia mengambil alih jaringan agen, distributor, dan pemasok target berikut risiko yang melekat padanya. Kajian tentang kepatuhan antisuap menempatkan uji tuntas sebelum akuisisi dan integrasi setelah akuisisi sebagai bagian dari program kepatuhan antikorupsi yang efektif.[21] Dalam pandangan modul ini, uji tuntas hukum dalam transaksi merger dan akuisisi di Indonesia masih sering berfokus pada keabsahan perizinan, aset, dan perkara, tetapi kurang menelaah pihak ketiga target, pola pembayaran komisi, dan pemilik manfaat mitra usahanya. Padahal, setelah transaksi selesai, perbuatan pihak ketiga target yang terus berlanjut menjadi risiko korporasi pengakuisisi sendiri melalui Pasal 46 dan Pasal 48 KUHP baru.

e. Uji tuntas dari sisi pemasok. Banyak korporasi Indonesia mengalami uji tuntas dari sisi yang berlawanan, yaitu sebagai pihak yang diperiksa oleh pembeli, mitra usaha patungan, atau bank asing. Dalam pandangan modul ini, korporasi yang telah memiliki program uji tuntasnya sendiri, data pemilik manfaat yang rapi, dan dokumentasi kepatuhan yang siap diperiksa akan memperoleh keunggulan kompetitif, karena biaya uji tuntas pembeli atas dirinya menurun dan kepercayaan meningkat. Advokat dapat membantu klien menyusun ‘berkas kepatuhan’ semacam itu sebelum diminta, termasuk menjawab kuesioner pembeli secara konsisten dan tidak menjanjikan lebih dari yang dapat dibuktikan.

Analisis Kritis

Pertama, kualitas uji tuntas sangat bergantung pada kualitas informasi, sedangkan informasi tentang pihak ketiga di Indonesia sering terbatas. Rendahnya tingkat pelaporan pemilik manfaat, sebagaimana tercatat dalam kajian yang dikutip di atas, menunjukkan bahwa register belum dapat dijadikan sandaran.[22] Dalam pandangan modul ini, uji tuntas di Indonesia karena itu harus lebih banyak bertumpu pada pernyataan yang mengikat secara kontraktual dan pada verifikasi lapangan untuk hubungan berisiko tinggi, dengan kesadaran bahwa pernyataan palsu baru bernilai apabila korporasi siap menegakkan akibat kontraktualnya.

Kedua, program uji tuntas rawan berubah menjadi ritual. Penelitian tentang tata kelola rantai pasok dari kejauhan menunjukkan bagaimana alat yang dirancang untuk akuntabilitas dapat menjadi alat legitimasi ketika bukti hanya berasal dari pihak yang diperiksa dan tidak ada verifikasi independen.[23] Bagi korporasi Indonesia, risikonya nyata ketika uji tuntas dilakukan semata untuk memenuhi permintaan pembeli asing atau syarat pembiayaan, tanpa diintegrasikan dengan keputusan bisnis. Uji tuntas yang tidak pernah menghasilkan penolakan, syarat khusus, atau perubahan hubungan patut dicurigai sebagai ritual.

Ketiga, beban uji tuntas cenderung didorong ke bawah rantai. Kajian tentang dampak tak terduga uji tuntas wajib Uni Eropa memperingatkan bahwa beban administratif dan finansial yang berlebihan pada usaha kecil dan menengah serta pelaku di negara berpendapatan rendah dan menengah dapat menyingkirkan mereka dari perdagangan dengan perusahaan Eropa, dan bahwa sumber daya yang seharusnya untuk menaikkan upah atau memperbaiki standar pabrik justru dipakai untuk membuktikan kepatuhan.[24] Dalam pandangan modul ini, korporasi besar Indonesia yang menuntut uji tuntas dari pemasok kecilnya harus menghindari kesalahan yang sama, dengan menanggung sebagian biaya verifikasi dan memberikan dukungan kapasitas.

Kesimpulan dan Implikasi bagi Praktisi Hukum

Program uji tuntas pihak ketiga merupakan pelembagaan kehati-hatian. Ia bertumpu pada pendekatan berbasis risiko yang proporsional, pada kendali atas siapa yang masuk dan keluar dari rantai, dan pada pemantauan yang berkelanjutan, tetapi selalu terancam berubah menjadi ritual dokumen apabila tidak menghasilkan keputusan nyata. Di Indonesia, penelusuran pemilik manfaat berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 merupakan unsur yang paling penting sekaligus paling lemah, karena rendahnya pelaporan dan praktik pinjam nama. Bagi praktisi hukum, rekomendasinya adalah sebagai berikut. Pertama, bantu klien membangun satu kerangka uji tuntas pihak ketiga yang terintegrasi untuk risiko korupsi, pencucian uang, sanksi, dan hak asasi manusia, dengan intensitas yang berjenjang sesuai segmentasi risiko. Kedua, jadikan informasi pemilik manfaat sebagai syarat wajib bagi setiap mitra berisiko menengah dan tinggi, diperoleh langsung dari mitra dan dikunci melalui representasi dan jaminan kontraktual, dengan pertanyaan substantif tentang sumber dana, pemberi perintah, dan penerima manfaat ekonomi. Ketiga, tetapkan aturan tindak lanjut tanda bahaya dan persetujuan berjenjang yang melibatkan fungsi kepatuhan atau hukum, sehingga uji tuntas benar-benar dapat menghasilkan penolakan atau syarat khusus. Keempat, rancang pemantauan berkelanjutan yang proporsional dan tidak semata bergantung pada audit sosial yang dibayar pemasok. Kelima, pastikan program uji tuntas mematuhi Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi, dan bantu klien yang berposisi sebagai pemasok menyiapkan berkas kepatuhannya sendiri agar siap diperiksa oleh pembeli dan pemberi pembiayaan.


*Artikel ini merupakan bagian dari ‘Learning Module for Lawyers: Corporate Law’ yang disusun oleh Tim Penulis Firma Pragma Integra.

Referensi

[1] Sarfaty and Deberdt, ‘Supply Chain Governance at a Distance’.

[2] Drakšas, ‘Utilitarian and Deontological Approaches to Liability of Internet Intermediaries for Infringements of Intellectual Property Rights’.

[3] Mohamed, ‘Fundamentals of Anti-Bribery and Anti-Corruption Compliance in South Africa’.

[4] Mohamed, ‘Fundamentals of Anti-Bribery and Anti-Corruption Compliance in South Africa’.

[5] Mitić, ‘UBO INFORMATION TRANSPARENCY IN THE CORPORATE REGISTERS AND ITS EFFECT ON PRIVACY PROTECTION FROM AML-CFT PERSPECTIVE’.

[6] Jaap Baaij and Alex Geert Castermans, ‘The potential of contractual assurances to advance supply chain due diligence’, in Corporate Accountability and Liability for Climate Change (Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2024), pp. 110–41, https://doi.org/10.4337/9781035333226.00010.

[7] Baaij and Castermans, ‘The potential of contractual assurances to advance supply chain due diligence’.

[8] Sarfaty and Deberdt, ‘Supply Chain Governance at a Distance’.

[9] Sarfaty and Deberdt, ‘Supply Chain Governance at a Distance’.

[10] Silitonga and others, ‘Democratizing corruption: a role structure analysis of Indonesia’s “Big Bang” decentralization’.

[11] Mohamed, ‘Fundamentals of Anti-Bribery and Anti-Corruption Compliance in South Africa’.

[12] Olga V. Fonotova and Maria D. Ukolova, ‘The impact of foreign economic sanctions on commercial contracts’, Vestnik of Saint Petersburg University. Law, 13.4 (2022), pp. 963–74, https://doi.org/10.21638/spbu14.2022.408.

[13] Mitić, ‘UBO INFORMATION TRANSPARENCY IN THE CORPORATE REGISTERS AND ITS EFFECT ON PRIVACY PROTECTION FROM AML-CFT PERSPECTIVE’.

[14] Mitić, ‘UBO INFORMATION TRANSPARENCY IN THE CORPORATE REGISTERS AND ITS EFFECT ON PRIVACY PROTECTION FROM AML-CFT PERSPECTIVE’.

[15] Fonotova and Ukolova, ‘The impact of foreign economic sanctions on commercial contracts’.

[16] Jowita Mieszkowska, ‘The Unintended Consequences of the EU Corporate Sustainability Due Diligence Directive’, AJIL Unbound, 118 (2024), pp. 291–96, https://doi.org/10.1017/aju.2024.48.

[17] Mohamed, ‘Fundamentals of Anti-Bribery and Anti-Corruption Compliance in South Africa’.

[18] Baharudin and Kartika, ‘CRIMINAL ACCOUNTABILITY FOR BENEFICIAL OWNERSHIP OF CORPORATIONS IN THE CRIME OF MONEY LAUNDERING IN INDONESIA’.

[19] Baharudin and Kartika, ‘CRIMINAL ACCOUNTABILITY FOR BENEFICIAL OWNERSHIP OF CORPORATIONS IN THE CRIME OF MONEY LAUNDERING IN INDONESIA’.

[20] Mitić, ‘UBO INFORMATION TRANSPARENCY IN THE CORPORATE REGISTERS AND ITS EFFECT ON PRIVACY PROTECTION FROM AML-CFT PERSPECTIVE’.

[21] Mohamed, ‘Fundamentals of Anti-Bribery and Anti-Corruption Compliance in South Africa’.

[22] Baharudin and Kartika, ‘CRIMINAL ACCOUNTABILITY FOR BENEFICIAL OWNERSHIP OF CORPORATIONS IN THE CRIME OF MONEY LAUNDERING IN INDONESIA’.

[23] Sarfaty and Deberdt, ‘Supply Chain Governance at a Distance’.

[24] Mieszkowska, ‘The Unintended Consequences of the EU Corporate Sustainability Due Diligence Directive’.

Tell Your Friends
Avatar
Pragma Integra is a law firm that combines deep expertise in taxation, corporate and business law, and business development.

Need legal or tax advice?

Discuss your matter with our lawyers

Facing a tax dispute, a corporate transaction or a business problem? Tell us about it and our team will get back to you.

Let’s Talk on WhatsAppContact Form

Integrated Legal & Business Solutions

Have Tax and Business Problems? Let's Solve Them Together

From complex tax disputes to critical corporate decisions, Pragma Integra is here to guide you with trusted expertise and strategic solutions.