
Ilustrasi. [Source: Unsplash]
Bagian dari Learning Module for Lawyers › Corporate Law › Modul 2 › Bab 6 Manajemen Risiko Perusahaan dan Peran Penasihat Hukum
Pragmaintegra.com – Bab 1 telah memperkenalkan secara ringkas putusan Caremark, putusan Landgericht München I, dan perkara McDonald’s sebagai tonggak lahirnya kewajiban organ perseroan untuk membangun sistem kepatuhan, serta Pasal 97 UU PT sebagai padanannya dalam hukum Indonesia. Sub-bab ini memperdalam pembahasan itu dari sudut risiko. Pertanyaan pokoknya adalah: apakah sistem manajemen risiko perusahaan dapat berfungsi sebagai bukti bahwa organ perseroan telah memenuhi kewajiban pengawasannya, dan apa yang harus didokumentasikan agar fungsi itu terpenuhi, khususnya oleh dewan komisaris berdasarkan Pasal 108 dan Pasal 114 UU PT.
Landasan Filosofis: Kewajiban untuk Mengetahui
Kewajiban pengawasan pada dasarnya adalah kewajiban epistemik, yaitu kewajiban untuk mengetahui. Organ perseroan tidak dapat mencegah apa yang tidak diketahuinya, tetapi hukum juga tidak dapat membiarkan organ perseroan berlindung di balik ketidaktahuan yang disengaja. Kajian tentang kasus Juukan Gorge yang dibahas pada Bab 1 menunjukkan bagaimana korporasi dapat memiliki informasi yang benar tetapi gagal menggunakannya, karena satu bagian organisasi tidak ‘mengetahui’ apa yang diketahui bagian lain, fungsi warisan budaya terisolasi, dan tidak ada saluran eskalasi kepada eksekutif.[1] Kajian itu berpendapat bahwa irasionalitas semacam itu merupakan buatan korporasi sendiri dan dapat dihindari, sehingga tidak mengurangi tanggung jawab moralnya.[2]
Dalam pandangan modul ini, di sinilah titik temu antara manajemen risiko dan hukum fidusia. Manajemen risiko perusahaan adalah perangkat kelembagaan untuk memastikan bahwa apa yang diketahui di satu bagian organisasi sampai kepada pihak yang berwenang memutuskan. Kewajiban pengawasan adalah norma hukum yang menuntut agar perangkat itu ada dan bekerja. Keduanya bertemu pada pertanyaan yang sama: apakah organ perseroan telah melakukan upaya yang wajar untuk mengetahui risiko yang paling penting bagi perusahaannya. Pertanyaan itu bersifat normatif sekaligus faktual, sehingga jawabannya pada akhirnya bergantung pada bukti. Dalam bahasa teori masyarakat risiko yang dibahas pada sub-bab a, kewajiban pengawasan adalah jawaban hukum terhadap ketidakbertanggungjawaban yang terorganisasi: hukum menolak dalih bahwa risiko tersebar di banyak tangan sehingga tidak ada yang dapat dimintai pertanggungjawaban, dan menunjuk organ tertentu sebagai pihak yang wajib memandang risiko itu secara utuh.[3] Pilihan siapa yang ditunjuk, dan seberapa berat standar yang dikenakan kepadanya, menjadi pembeda utama antara sistem hukum yang dibahas dalam sub-bab ini.
Landasan Teoretis
a. Caremark klasik. Kajian tentang uji tuntas hak asasi manusia di Amerika Serikat merangkum bahwa pengadilan Delaware merumuskan tanggung jawab Caremark dalam dua cabang: direksi sama sekali gagal menerapkan sistem pelaporan, informasi, atau pengendalian; atau, setelah menerapkannya, secara sadar gagal memantau atau mengawasi bekerjanya sistem itu sehingga tidak mendapat informasi tentang risiko yang memerlukan perhatian. Kewajiban ini digolongkan ke dalam kewajiban loyalitas dan hanya melahirkan tanggung jawab apabila direksi beriktikad buruk, yaitu mengetahui bahwa mereka tidak menjalankan kewajiban fidusianya; putusan Caremark sendiri menyebut teori ini mungkin yang paling sulit dalam hukum korporasi untuk dimenangkan penggugat.[4] Kajian lain tentang ruang lingkup kewajiban pengawasan mencatat bahwa persyaratan iktikad buruk berubah menjadi rintangan yang hampir mustahil diatasi pada tahap gugatan, sehingga kewajiban pengawasan lama dipandang tidak dapat ditegakkan.[5]
b. Era baru: ‘mission critical’. Keadaan itu berubah sejak 2019. Dalam Marchand v. Barnhill, produsen es krim Blue Bell mengalami wabah listeria yang mematikan; perusahaan itu memiliki program kepatuhan, tetapi tidak ada sistem di tingkat dewan untuk mengawasi keamanan pangan, tidak ada komite dewan, tidak ada komitmen membahasnya secara berkala, dan tidak ada ekspektasi agar manajemen melaporkan masalah kepada dewan, sementara temuan regulator tidak pernah sampai kepada dewan. Karena perusahaan itu hanya memiliki satu produk dan beroperasi di industri yang sangat diatur, keamanan pangan dinilai ‘esensial dan mission critical’, dan pengadilan menegaskan bahwa Caremark menuntut upaya beriktikad baik untuk membangun sistem pemantauan dan pelaporan yang wajar atas risiko kepatuhan utama perusahaan.[6] Dalam In re Clovis Oncology, dewan telah memiliki komite yang mengawasi persyaratan regulator obat, tetapi gagal menanggapi tanda bahaya ketika manajemen melaporkan hasil uji klinis secara keliru; setelah kebenaran terungkap, harga saham turun 70 persen dan lebih dari satu miliar dolar kapitalisasi pasar hilang. Pengadilan menyatakan bahwa ketika regulasi eksternal mengatur operasi yang mission critical, fungsi pengawasan dewan harus dijalankan lebih ketat.[7]
Perkara-perkara berikutnya memperluas dan mempertajam standar itu. Dalam perkara Plains All American Pipeline, komite audit berdasarkan piagamnya bertugas memantau seluruh persyaratan hukum, tetapi tidak ada bukti bahwa dewan atau komite pernah meninjau integritas jaringan pipa, sehingga pengadilan menerima kesimpulan bahwa komite tidak menjalankan tugas dalam piagamnya. Dalam Hughes v. Hu, pengadilan menyatakan bahwa memiliki ‘perlengkapan pengawasan’, yaitu komite audit, direktur keuangan, audit internal, kode etik, dan auditor independen, tidak cukup apabila komite hanya bersidang ketika dipaksa peraturan pasar modal dan mengikuti manajemen secara buta. Sebaliknya, gugatan terhadap dewan General Motors ditolak karena dewan telah meninjau praktik manajemen risiko dan laporan keselamatan produk. Dalam Teamsters v. Chou, tanda bahaya pada anak perusahaan tidak langsung yang kontribusi pendapatannya kecil dinilai cukup, karena tanda bahaya itu terlihat oleh ‘pengamat yang cermat’ yang perhatiannya tertuju pada isu regulasi yang mission critical.[8] Dalam perkara Boeing pada 2021, pengadilan kembali menetapkan keselamatan produk sebagai mission critical, menyalahkan dewan yang menerima begitu saja jaminan direktur utama bahwa tidak ada masalah setelah kecelakaan 737 MAX yang pertama, dan menilai bahwa dewan lebih berfokus menjaga citra dan profitabilitas daripada keselamatan konsumen.[9]
c. Perluasan subjek dan akses dokumen. Dua perkembangan lain memperkuat era baru ini. Pertama, dalam In re McDonald’s (Court of Chancery, 25 Januari 2023), pejabat korporasi, dalam perkara itu pejabat sumber daya manusia tertinggi, dinyatakan memiliki kewajiban fidusia yang sama dengan direktur, termasuk kewajiban pengawasan, meskipun dengan cakupan yang lebih sempit.[10] Kedua, pengadilan Delaware meliberalisasi hak pemegang saham untuk memeriksa pembukuan dan catatan perusahaan berdasarkan Section 220, sehingga hak itu menjadi alat investigasi sebelum gugatan diajukan; pengadilan kini memerintahkan penyerahan dokumen dalam lebih banyak perkara dan meliputi lebih banyak jenis dokumen.[11] Di Eropa, putusan Landgericht München I pada 2013 menyatakan anggota direksi bertanggung jawab atas kerugian karena gagal membangun sistem kepatuhan, mewajibkan direksi mengambil keputusan mendasar dan memverifikasi efektivitasnya secara berkala, serta menegaskan bahwa penunjukan pejabat kepatuhan tidak membebaskan direksi dari pengawasan menyeluruh.[12] Dalam pandangan modul ini, perkara McDonald’s memiliki arti khusus bagi fungsi manajemen risiko: apabila pejabat korporasi dapat memikul kewajiban pengawasan atas bidangnya, maka kepala fungsi risiko dan kepala fungsi hukum pun perlu memahami bahwa kedudukan mereka bukan sekadar penasihat, tetapi dapat menjadi titik pertanggungjawaban tersendiri.
d. Insentif yang menyimpang. Teori kewajiban pengawasan mengandung paradoks. Kajian tentang uji tuntas hak asasi manusia mencatat bahwa penggugat harus menunjukkan bahwa dewan mengetahui, bukan sekadar seharusnya mengetahui, adanya kekurangan atau pelanggaran, dan bahwa pengadilan cenderung tidak menerima laporan tentang meningkatnya risiko sebagai tanda bahaya kecuali disertai contoh pelanggaran yang nyata. Akibatnya, dewan memiliki insentif untuk tidak membangun struktur yang memungkinkannya menerima informasi buruk. Namun, fungsi kepatuhan memiliki ‘kekuatan tersembunyi’: dengan melaporkan masalah kepada dewan, fungsi itu mengubah keadaan dewan dari ketidaktahuan menjadi kesadaran, sehingga dewan harus bertindak; dan tanggapan yang jelas tidak memadai atau bersifat kosmetik dapat dinilai sebagai iktikad buruk.[13]
Baca juga: Menerapkan Adaptive Governance Theory dalam Tata Kelola Perusahaan
Konsep: Manajemen Risiko sebagai Bukti Pengawasan
Dari perkembangan tersebut dapat ditarik konsep bahwa sistem manajemen risiko perusahaan merupakan bentuk konkret pemenuhan kewajiban pengawasan, asalkan memenuhi tiga syarat. Syarat pertama adalah keberadaan sistem yang sesuai dengan risiko utama perusahaan. Kajian atas perkara-perkara era baru merangkum bahwa pengadilan menyimpulkan iktikad buruk dari ketiadaan komite dewan untuk isu mission critical, ketiadaan dokumentasi bahwa isu dibahas dalam rapat dewan, kegagalan menanggapi tanda bahaya, sikap mengikuti manajemen secara buta, dan pengawasan yang hanya berupa perlengkapan.[14] Dalam pandangan modul ini, cabang pertama Caremark berpadanan dengan komponen struktur dalam kerangka ERM, yaitu kebijakan, komite, jalur pelaporan, daftar risiko, dan indikator risiko utama, sedangkan cabang kedua berpadanan dengan komponen pemantauan, peninjauan, dan tanggapan terhadap penyimpangan.
Syarat kedua adalah penetapan prioritas. Kajian tentang ruang lingkup kewajiban pengawasan berpendapat bahwa pertanyaan yang menentukan bukanlah apakah suatu risiko bersifat hukum atau reputasional, melainkan apakah risiko itu kritis bagi keberhasilan perusahaan; kajian itu juga mencatat bahwa ketika perusahaan menyebut suatu isu sebagai risiko utama dalam pengungkapannya, pengadilan dapat memandang isu itu mission critical dan menilai ketiadaan dokumentasi pengawasan dewan atas isu itu sebagai hal yang memberatkan direktur.[15] Dalam pandangan modul ini, inilah titik temu yang paling penting antara ERM dan hukum: daftar risiko utama yang disetujui dewan, dan pernyataan selera risiko yang dibahas pada sub-bab e, sekaligus menjadi peta yang kelak dipakai untuk menilai apakah pengawasan dewan memadai.
Syarat ketiga adalah dokumentasi tanggapan. Kajian tentang uji tuntas hak asasi manusia menekankan pentingnya jejak terdokumentasi tentang apa yang dilakukan dewan terhadap suatu isu, termasuk tindak lanjut atas efektivitas tindakannya, dan mengingatkan bahwa metrik internal sering hanya mengukur upaya, bukan hasil; misalnya, tidak cukup mendokumentasikan bahwa karyawan telah diberi tahu tentang saluran pelaporan, tetapi perlu dikumpulkan data tentang penggunaan, isi laporan, tanggapan perusahaan, dan kepuasan pelapor.[16] Penelitian atas perusahaan listrik di Eropa mencatat karakteristik serupa dalam sistem ERM yang berkembang, yaitu adanya laporan risiko formal kepada dewan sekurang-kurangnya sekali setahun.[17]
Praktik: Pasal 97, 108, dan 114 UU PT
Hukum Indonesia menempatkan kewajiban pengawasan pada dua organ. Bagi direksi, Pasal 92 ayat (1) dan Pasal 97 ayat (2) menuntut pengurusan dengan iktikad baik dan penuh tanggung jawab, sehingga kewajiban direksi untuk membangun sistem informasi dan pengendalian atas risiko perusahaan dapat diturunkan dari kewajiban pengurusan itu. Bagi dewan komisaris, Pasal 108 ayat (1) menugaskan pengawasan atas kebijakan pengurusan dan jalannya pengurusan serta pemberian nasihat kepada direksi, dan Pasal 114 ayat (2) mewajibkan setiap anggota dewan komisaris beriktikad baik, berhati-hati, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan. Pasal 114 ayat (3) membebankan tanggung jawab pribadi atas kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam menjalankan tugas itu, sedangkan Pasal 114 ayat (5) membebaskan anggota dewan komisaris yang dapat membuktikan bahwa ia telah melakukan pengawasan dengan iktikad baik dan kehati-hatian, tidak mempunyai kepentingan pribadi atas tindakan pengurusan yang menimbulkan kerugian, dan telah memberikan nasihat kepada direksi untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian.
Dalam pandangan modul ini, struktur pasal-pasal itu berbeda secara penting dari Caremark. Pertama, standar Indonesia adalah kesalahan atau kelalaian, bukan iktikad buruk, sehingga secara normatif lebih ketat. Kedua, beban pembuktian unsur pembebasan berada pada anggota organ yang digugat. Ketiga, unsur ‘telah memberikan nasihat kepada direksi untuk mencegah kerugian’ dalam Pasal 114 ayat (5) menuntut bukti tindakan yang positif, bukan sekadar ketiadaan iktikad buruk. Konsekuensinya, dokumentasi pengawasan risiko oleh dewan komisaris bukan sekadar praktik baik, tetapi alat pembelaan yang menentukan.
UU PT juga telah menyediakan wadah dokumentasi itu. Pasal 116 mewajibkan dewan komisaris membuat risalah rapat dan menyimpan salinannya serta memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS, dan Pasal 66 ayat (2) memasukkan laporan tugas pengawasan dewan komisaris ke dalam laporan tahunan. Pasal 121 memungkinkan dewan komisaris membentuk komite. Di sisi lain, UU PT juga menyediakan jalur yang dapat dipakai untuk menguji dokumentasi itu: gugatan atas nama perseroan oleh pemegang saham yang mewakili sekurang-kurangnya sepersepuluh bagian saham dengan hak suara berdasarkan Pasal 97 ayat (6) dan Pasal 114 ayat (6), serta permohonan pemeriksaan terhadap perseroan berdasarkan Pasal 138 apabila terdapat dugaan perbuatan melawan hukum yang merugikan perseroan, pemegang saham, atau pihak ketiga. Dalam pandangan modul ini, pemeriksaan berdasarkan Pasal 138 memiliki fungsi yang mirip dengan Section 220 di Delaware: ia membuka akses terhadap dokumen internal yang akan memperlihatkan apakah pengawasan sungguh dijalankan.
Di sektor yang diatur khusus, kewajiban pengawasan dewan komisaris atas risiko telah dirumuskan lebih konkret. Bagi bank umum, Pasal 7 POJK 18/POJK.03/2016 menugasi dewan komisaris menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko serta mengevaluasi pertanggungjawaban direksi atas pelaksanaannya, sedangkan POJK 17 Tahun 2023 mewajibkan pembentukan komite pemantau risiko. Bagi BUMN, PER-2/MBU/03/2023 memberi dewan komisaris atau dewan pengawas kewenangan menetapkan klasifikasi risiko BUMN. Dalam pandangan modul ini, ketentuan-ketentuan itu mengubah pertanyaan pembuktian di sektor tersebut: yang dinilai bukan lagi apakah dewan komisaris semestinya mengawasi risiko, melainkan apakah tugas yang telah dirinci itu dapat dibuktikan telah dijalankan. Penelitian atas perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia juga menemukan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap luasnya pengungkapan manajemen risiko, yang ditafsirkan penelitinya sebagai tanda bahwa pengawasan dewan komisaris yang lebih ketat mendorong manajemen mengungkapkan risiko tanpa menutupi informasi.[18] Temuan itu sejalan dengan gagasan bahwa pengawasan yang aktif meninggalkan jejak, baik di dalam maupun di luar perusahaan.
Berdasarkan konsep di atas, dokumentasi pengawasan risiko oleh dewan komisaris sekurang-kurangnya perlu memuat lima hal. Pertama, penetapan risiko utama perusahaan yang dipandang mission critical, disertai alasan pemilihannya. Kedua, penugasan pengawasan atas setiap risiko utama kepada dewan komisaris secara keseluruhan atau kepada komite tertentu, misalnya komite audit atau komite pemantau risiko. Ketiga, jadwal dan isi laporan yang wajib disampaikan direksi tentang risiko-risiko itu, termasuk indikator risiko utama dan pelanggaran batas toleransi. Keempat, risalah yang mencatat pembahasan, pertanyaan yang diajukan, informasi tambahan yang diminta, dan nasihat yang diberikan kepada direksi. Kelima, catatan tindak lanjut, yaitu apakah nasihat dilaksanakan dan apakah tanda bahaya telah ditangani.
Kasus-kasus internasional memperlihatkan apa yang terjadi ketika unsur-unsur itu tidak ada. Dalam skandal emisi Volkswagen, kajian atas dinamika eskalasi kecurangan mencatat budaya yang hierarkis dan iklim ketakutan, larangan membawa kabar buruk, serta struktur kepemilikan campuran yang membatasi pengawasan independen dewan pengawas, sampai seorang narasumber menyebut dewan itu ‘hanya untuk pertunjukan’.[19] Dalam pandangan modul ini, gambaran itu relevan bagi sistem dua tingkat Indonesia, karena dewan komisaris Indonesia, seperti dewan pengawas Jerman, berada di luar manajemen dan karenanya sepenuhnya bergantung pada informasi yang disampaikan direksi. Tanpa saluran informasi yang tidak sepenuhnya dikendalikan direksi, seperti akses langsung kepada fungsi manajemen risiko, kepatuhan, dan audit internal, dewan komisaris berisiko menjadi pengawas yang hanya melihat apa yang diizinkan untuk dilihatnya.
Analisis Kritis
Catatan pertama menyangkut transplantasi doktrin. Caremark lahir dalam sistem satu tingkat, ketika direktur yang sama menetapkan strategi dan mengawasi manajemen. Dalam sistem dua tingkat Indonesia, fungsi pengawasan terbagi: direksi membangun dan menjalankan sistem, dewan komisaris mengawasi kecukupan dan bekerjanya sistem itu. Dalam pandangan modul ini, pembagian ini menuntut kehati-hatian dalam merujuk putusan Delaware: kewajiban cabang pertama Caremark terutama dibebankan kepada direksi, sedangkan cabang kedua, yaitu memantau dan menanggapi tanda bahaya, menjadi inti kewajiban dewan komisaris.
Catatan kedua menyangkut bias pandangan ke belakang. Kajian tentang ruang lingkup kewajiban pengawasan mengingatkan bahwa perluasan pengawasan atas risiko nonhukum meningkatkan biaya bias pandangan ke belakang, dan bahwa akses terhadap ‘gunungan dokumen internal’ memudahkan penggugat menemukan contoh yang dapat dibingkai sebagai kegagalan pengawasan.[20] Dalam pandangan modul ini, risiko yang sama bahkan lebih besar di Indonesia, karena kerugian perusahaan, terutama BUMN, sering diperiksa dalam perkara pidana yang menilai keputusan masa lalu dengan pengetahuan masa kini. Dokumentasi pengawasan yang baik tidak menghapus bias itu, tetapi memberi hakim bahan untuk menilai keputusan berdasarkan informasi yang tersedia pada saat keputusan diambil.
Catatan ketiga menyangkut risiko dokumentasi itu sendiri. Dokumentasi yang lengkap juga dapat membuktikan bahwa organ perseroan mengetahui suatu risiko dan tidak bertindak. Insentif menyimpang yang dicatat literatur, yaitu kecenderungan dewan untuk tidak ingin mendengar informasi buruk,[21] dapat mendorong pengurus membatasi apa yang dicatat. Dalam pandangan modul ini, strategi itu keliru dalam hukum Indonesia: karena beban pembuktian unsur pembebasan berada pada organ yang digugat, ketiadaan dokumen lebih merugikan daripada dokumen yang memperlihatkan pengetahuan disertai tanggapan yang wajar. Yang harus dihindari bukan pengetahuan, melainkan pengetahuan tanpa tindak lanjut. Catatan keempat menyangkut kemampuan dewan komisaris. Penelitian di perbankan Bangladesh menemukan bahwa anggota dewan sering kurang memahami manajemen risiko dan bergantung pada manajemen untuk ‘mendidik’ mereka.[22] Kewajiban pengawasan yang ketat tanpa kompetensi yang memadai hanya akan melahirkan risalah yang rapi tetapi kosong.
Kesimpulan dan Implikasi bagi Praktisi Hukum
Kewajiban pengawasan adalah kewajiban untuk mengetahui risiko utama perusahaan dan menanggapinya. Perkembangan Caremark sejak Marchand, Clovis, Boeing, hingga McDonald’s menunjukkan bahwa pengadilan semakin menilai pengawasan dari keberadaan sistem pelaporan atas risiko yang mission critical, kesungguhan pemantauan, dan dokumentasi tanggapan terhadap tanda bahaya. Dalam hukum Indonesia, standar kesalahan atau kelalaian dalam Pasal 97 dan Pasal 114 UU PT, dengan beban pembuktian unsur pembebasan pada organ yang digugat, menjadikan sistem manajemen risiko dan dokumentasinya sebagai alat pembelaan yang menentukan, baik dalam gugatan perdata maupun ketika keputusan pengurus diperiksa dalam perkara pidana. Bagi praktisi hukum, rekomendasinya adalah sebagai berikut. Pertama, bantu direksi dan dewan komisaris menetapkan secara tertulis risiko-risiko yang mission critical bagi perusahaan, dan pastikan setiap risiko itu memiliki jalur pelaporan yang jelas sampai ke dewan komisaris. Kedua, rancang piagam komite dewan komisaris yang secara eksplisit memuat pengawasan atas risiko utama, dan pastikan tugas dalam piagam itu sungguh dijalankan serta tercatat. Ketiga, biasakan risalah rapat dewan komisaris mencatat pertanyaan, permintaan informasi, dan nasihat kepada direksi, karena Pasal 114 ayat (5) menuntut bukti nasihat untuk mencegah kerugian. Keempat, pastikan dewan komisaris memiliki akses langsung kepada fungsi manajemen risiko, kepatuhan, dan audit internal, sehingga tidak sepenuhnya bergantung pada informasi yang disaring direksi. Kelima, rujuk putusan Delaware secara hati-hati dengan memperhatikan perbedaan sistem satu tingkat dan dua tingkat serta perbedaan standar iktikad buruk dan kelalaian.
*Artikel ini merupakan bagian dari ‘Learning Module for Lawyers: Corporate Law’ yang disusun oleh Tim Penulis Firma Pragma Integra.
Referensi
[1] Schwenkenbecher (2024).
[2] Schwenkenbecher (2024).
[3] Jong, ‘World Risk Society and Constructing Cosmopolitan Realities: A Bourdieusian Critique of Risk Society’.
[4] David Hess, ‘The Management and Oversight of Human Rights Due Diligence’, American Business Law Journal, 58.4 (2021), pp. 751–98, https://doi.org/10.1111/ablj.12197.
[5] Shapira, ‘Mission Critical ESG and the Scope of Director Oversight Duties’.
[6] Hess, ‘The Management and Oversight of Human Rights Due Diligence’.
[7] Hess, ‘The Management and Oversight of Human Rights Due Diligence’.
[8] Hess, ‘The Management and Oversight of Human Rights Due Diligence’.
[9] Shapira, ‘Mission Critical ESG and the Scope of Director Oversight Duties’.
[10] Braut-Filipović and Madžarov-Matijević, ‘Legal Status of Compliance Officers: Open Issues’.
[11] Shapira, ‘Mission Critical ESG and the Scope of Director Oversight Duties’.
[12] Braut-Filipović and Madžarov-Matijević, ‘Legal Status of Compliance Officers: Open Issues’.
[13] Hess, ‘The Management and Oversight of Human Rights Due Diligence’.
[14] Hess, ‘The Management and Oversight of Human Rights Due Diligence’.
[15] Shapira, ‘Mission Critical ESG and the Scope of Director Oversight Duties’.
[16] Hess, ‘The Management and Oversight of Human Rights Due Diligence’.
[17] Pecina, Miloš Sprčić, and Dvorski Lacković, ‘Qualitative Analysis of Enterprise Risk Management Systems in the Largest European Electric Power Companies’.
[18] Agustina and others, ‘Can the risk management committee improve risk management disclosure practices in Indonesian companies?’.
[19] Tanner and Mansell, ‘Escalating Deception: A Control-Theoretic Analysis of the Volkswagen Emissions Scandal’.
[20] Shapira, ‘Mission Critical ESG and the Scope of Director Oversight Duties’.
[21] Hess, ‘The Management and Oversight of Human Rights Due Diligence’.
[22] Moniruzzaman, ‘Risk of regulatory failure of “risk-based regulation” while using enterprise risk management as a meta-regulatory toolkit’.
← Artikel sebelumnya
Kewajiban Manajemen Risiko dalam Hukum IndonesiaArtikel berikutnya →
Selera Risiko, Pelaporan Risiko, dan Komite Pemantau RisikoTell Your Friends
Need legal or tax advice?
Discuss your matter with our lawyers
Facing a tax dispute, a corporate transaction or a business problem? Tell us about it and our team will get back to you.
