Ilustrasi Kewajiban Manajemen Risiko dalam Hukum Indonesia

Ilustrasi. [Source: Unsplash]

Pragmaintegra.com – Kerangka manajemen risiko yang dibahas pada sub-bab b pada dasarnya bersifat sukarela. Namun, di banyak sektor, hukum Indonesia telah mengubah sebagian isi kerangka itu menjadi kewajiban yang dapat ditegakkan. Bab 2 telah memetakan kewajiban kepatuhan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja; sub-bab ini memperdalamnya dari sudut risiko, dengan menelusuri kewajiban manajemen risiko bagi bank dan lembaga jasa keuangan, badan usaha milik negara setelah perubahan undang-undang BUMN pada 2025, perusahaan terbuka, dan perseroan pada umumnya, serta menilai apa artinya bagi penasihat hukum.

Landasan Filosofis: Ketika Kehati-hatian Menjadi Kewajiban

Dalam tradisi hukum perseroan, pengambilan risiko adalah inti kebebasan berusaha. Perseroan didirikan justru untuk memungkinkan orang menanggung risiko usaha dengan tanggung jawab terbatas, dan direksi diberi diskresi luas untuk memilih risiko mana yang layak diambil. Pergeseran yang terjadi dalam dua dasawarsa terakhir adalah bahwa cara mengambil risiko, bukan hanya hasilnya, mulai diatur. Dalam pandangan modul ini, pergeseran itu mencerminkan gagasan yang telah dibahas pada sub-bab a: ketika kegiatan korporasi menghasilkan risiko yang dapat menimpa penyimpan dana, pemegang polis, keuangan negara, atau pasar modal, negara tidak lagi cukup menghukum setelah kerugian terjadi, tetapi menuntut proses pengelolaan risiko yang dapat diperiksa sebelumnya.

Penelitian tentang regulasi berbasis risiko di perbankan menggambarkan mekanisme yang dipakai: regulator mewajibkan bank membangun pengaturan diri berbasis ERM, termasuk divisi manajemen risiko, pejabat kepala risiko, komite risiko dewan, pernyataan selera risiko, dan laporan berkala, lalu memasukkan pengaturan diri itu ke dalam proses pengawasan.[1] Dengan demikian, kewajiban manajemen risiko adalah kewajiban prosedural yang berfungsi sebagai pintu masuk pengawasan substantif. Filosofinya bukan bahwa negara mengetahui risiko lebih baik daripada perusahaan, melainkan bahwa perusahaan wajib menunjukkan bahwa ia sungguh berusaha mengetahuinya.

Landasan Teoretis

a. Meta-regulasi dan asimetri informasi. Teori meta-regulasi menjelaskan mengapa kewajiban manajemen risiko paling rinci justru ditemukan di sektor keuangan. Perusahaan yang diatur memiliki lebih banyak informasi tentang risiko dan kegiatannya daripada siapa pun, dan dapat menyembunyikannya demi kepentingannya sendiri; karena itu, bersandar pada pengaturan diri tanpa modifikasi sangat berisiko.[2] Kewajiban yang rinci tentang struktur, laporan, dan tanggung jawab organ merupakan upaya mengurangi asimetri informasi itu.

b. Risiko hukum sebagai bagian dari risiko operasional. Kerangka prudensial internasional menempatkan risiko hukum di dalam risiko operasional. Tinjauan atas risiko operasional perbankan mencatat bahwa risiko hukum secara eksplisit termasuk dalam definisi risiko operasional kerangka Basel dan, berbeda dari risiko reputasi, berimplikasi langsung pada kebutuhan modal.[3] Dalam pandangan modul ini, pilihan regulasi Indonesia untuk menyebut risiko hukum dan risiko kepatuhan sebagai jenis risiko tersendiri dalam pengaturan perbankan menunjukkan bahwa pembentuk regulasi memandang keduanya terlalu penting untuk diserap begitu saja ke dalam kategori operasional.

c. Teori keagenan dan pengungkapan. Kewajiban manajemen risiko juga dapat dibaca melalui teori keagenan dan teori sinyal. Penelitian atas pengungkapan ERM perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia menjelaskan bahwa komite manajemen risiko, yang dibentuk dewan komisaris dan melapor langsung kepadanya, dimaksudkan membantu pengawasan dan pemantauan penerapan manajemen risiko, sehingga mengurangi biaya keagenan; penelitian itu juga mencatat bahwa pemerintah lebih dahulu mewajibkan komite semacam itu di perbankan dan BUMN.[4] Penelitian lain di Amerika Serikat menemukan bahwa asosiasi antara ERM dan kualitas pelaporan keuangan menguat setelah regulator pasar modal mewajibkan pengungkapan pengawasan risiko yang lebih baik.[5] Kedua temuan itu menunjukkan bahwa kewajiban pengungkapan dapat menjadi tuas yang mendorong manajemen risiko yang lebih bersungguh-sungguh.

d. Kewajiban prosedural dan kewajiban substantif. Dalam pandangan modul ini, kewajiban manajemen risiko dalam hukum Indonesia perlu dibedakan menjadi dua lapis. Lapis prosedural mewajibkan adanya struktur, kebijakan, proses, laporan, dan komite. Lapis substantif menuntut agar risiko yang telah dikenali sungguh ditangani secara wajar. Regulator umumnya hanya mampu memeriksa lapis pertama secara rutin, karena dokumen dan struktur dapat diperiksa, sedangkan kewajaran penanganan risiko baru dapat dinilai ketika kerugian terjadi. Akibatnya, perusahaan dapat lulus pemeriksaan prosedural selama bertahun-tahun, lalu dinilai lalai secara substantif setelah suatu peristiwa. Bagi penasihat hukum, pembedaan ini menentukan cara memberi nasihat: kepatuhan prosedural adalah syarat minimum, sedangkan perlindungan sesungguhnya bagi pengurus terletak pada bukti bahwa keputusan diambil setelah risiko dikenali dan dipertimbangkan.

Baca juga: Menerapkan Adaptive Governance Theory dalam Tata Kelola Perusahaan

Konsep: Peta Kewajiban Manajemen Risiko

a. UU PT sebagai lapisan dasar. UU PT tidak memuat kewajiban eksplisit untuk menerapkan manajemen risiko. Namun, lapisan dasarnya tetap relevan. Pasal 92 ayat (1) mewajibkan direksi menjalankan pengurusan untuk kepentingan perseroan sesuai maksud dan tujuannya; Pasal 97 ayat (2) mewajibkan pengurusan dilaksanakan dengan iktikad baik dan penuh tanggung jawab; dan Pasal 97 ayat (3) membebankan tanggung jawab pribadi atas kerugian akibat kesalahan atau kelalaian. Pasal 97 ayat (5) membebaskan anggota direksi apabila ia dapat membuktikan bahwa kerugian bukan karena kesalahan atau kelalaiannya, ia telah melakukan pengurusan dengan iktikad baik dan kehati-hatian, tidak mempunyai benturan kepentingan, dan telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian. Pasal 108 ayat (1) menugasi dewan komisaris mengawasi kebijakan dan jalannya pengurusan serta memberi nasihat, Pasal 114 ayat (2) dan ayat (3) mengatur kewajiban kehati-hatian dan tanggung jawab dewan komisaris, Pasal 114 ayat (5) menyediakan alasan pembebasan yang sejajar, termasuk telah memberikan nasihat kepada direksi untuk mencegah kerugian, dan Pasal 121 memungkinkan dewan komisaris membentuk komite.

Dalam pandangan modul ini, konstruksi pembuktian dalam Pasal 97 ayat (5) dan Pasal 114 ayat (5) menjadikan manajemen risiko sebagai kewajiban de facto bagi setiap perseroan, meskipun tidak disebut. Anggota direksi yang ingin membuktikan kehati-hatian dan upaya pencegahan kerugian memerlukan bukti bahwa risiko keputusan telah diidentifikasi, dinilai, dan ditangani. Tanpa dokumentasi semacam itu, pembebasan dalam kedua pasal itu sulit dipenuhi. Pembahasan lebih lanjut tentang hubungan ini dengan pengawasan dewan komisaris disajikan pada sub-bab d.

b. Bank umum. Kewajiban paling rinci terdapat di sektor perbankan. Peraturan OJK Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum menetapkan bahwa penerapan manajemen risiko paling sedikit mencakup empat pilar, yaitu pengawasan aktif direksi dan dewan komisaris, kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit, kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko, dan sistem pengendalian intern yang menyeluruh (Pasal 2 ayat (2)). Pasal 4 ayat (1) menyebut delapan jenis risiko, yaitu risiko kredit, pasar, likuiditas, operasional, hukum, reputasi, stratejik, dan kepatuhan. Pasal 7 menugasi dewan komisaris menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko serta mengevaluasi pertanggungjawaban direksi atas pelaksanaannya, sedangkan Pasal 16 dan Pasal 17 mewajibkan pembentukan komite manajemen risiko di tingkat direksi. Di sisi tata kelola, Peraturan OJK Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum, yang mencabut Peraturan OJK Nomor 55/POJK.03/2016, mewajibkan dewan komisaris membentuk sekurang-kurangnya komite audit, komite pemantau risiko, serta komite remunerasi dan nominasi, dan mewajibkan bank menerapkan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi.

Kewajiban itu juga terhubung dengan penilaian tingkat kesehatan bank. Rezim penilaian tingkat kesehatan bank umum berbasis risiko menempatkan profil risiko, yang mencakup penilaian atas risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko untuk kedelapan jenis risiko tersebut, sebagai salah satu faktor penilaian bersama tata kelola, rentabilitas, dan permodalan. Dalam pandangan modul ini, implikasinya bagi penasihat hukum bank sangat konkret: kualitas penanganan risiko hukum dan risiko kepatuhan bukan hanya urusan internal, tetapi ikut menentukan peringkat yang diberikan pengawas, dan pada gilirannya dapat memengaruhi ruang gerak bisnis bank. Pendapat hukum yang longgar tentang keabsahan pengikatan jaminan, misalnya, dapat berubah menjadi temuan pengawasan yang menurunkan penilaian risiko hukum.

c. Lembaga jasa keuangan nonbank. Untuk lembaga jasa keuangan nonbank, pengaturan sedang bergeser dari satu peraturan umum ke peraturan per kelompok industri. Peraturan OJK Nomor 44/POJK.05/2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank kini dicabut oleh Peraturan OJK Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Perusahaan Perasuransian, Lembaga Penjamin, dan Dana Pensiun, yang berlaku sejak 1 Januari 2026, sedangkan lembaga pembiayaan, perusahaan modal ventura, lembaga keuangan mikro, dan lembaga jasa keuangan lainnya diatur dalam Peraturan OJK Nomor 42 Tahun 2024. Dalam pandangan modul ini, fragmentasi semacam ini menuntut advokat memeriksa dengan teliti peraturan mana yang berlaku bagi klien, terutama bagi grup usaha yang memiliki lebih dari satu jenis lembaga jasa keuangan.

d. BUMN setelah perubahan undang-undang 2025. Rezim BUMN mengalami perubahan besar. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara menjadi dasar pendirian Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang perubahan keempat membentuk Badan Pengaturan BUMN sebagai regulator utama BUMN. Kajian atas perubahan itu mencatat bahwa Pasal 97 ayat (5) UU PT tercermin dalam beberapa pasal undang-undang BUMN yang diubah, termasuk Pasal 3Y dan Pasal 9F, yang mengangkat penilaian komersial sebagai standar evaluasi utama dengan unsur pembebas berupa iktikad baik, kehati-hatian, ketiadaan benturan kepentingan, dan langkah pencegahan yang wajar.[6] Pada tingkat peraturan pelaksana, Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan BUMN mewajibkan BUMN menerapkan manajemen risiko secara efektif (Pasal 47 ayat (1)), menerapkan model tata kelola risiko tiga lini (Pasal 51), dan memberi dewan komisaris atau dewan pengawas kewenangan menetapkan klasifikasi risiko BUMN berdasarkan intensitas risiko (Pasal 53 ayat (1)). Status peraturan menteri itu setelah peralihan kewenangan kepada Badan Pengaturan BUMN perlu diperiksa pada setiap penugasan.

e. Perusahaan terbuka. Bagi emiten dan perusahaan publik, kewajiban manajemen risiko lebih banyak bekerja melalui tata kelola dan pengungkapan. Peraturan OJK Nomor 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka dan Surat Edaran OJK Nomor 32/SEOJK.04/2015 memuat rekomendasi tata kelola dengan pendekatan terapkan atau jelaskan, sedangkan Peraturan OJK Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit memberi komite audit peran menelaah pelaksanaan manajemen risiko apabila emiten tidak memiliki fungsi pemantau risiko tersendiri di bawah dewan komisaris. Penelitian atas 56 perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia selama empat tahun menemukan bahwa rata-rata pengungkapan ERM, diukur dengan 25 butir berdasarkan ISO 31000:2009, hanya 65,78 persen dan masih tergolong kurang optimal; ukuran perusahaan dan ukuran dewan komisaris berpengaruh positif, sedangkan konsentrasi kepemilikan tidak berpengaruh karena pemegang saham pengendali lebih berfokus pada laba dan dividen.[7]

f. Sektor publik. Di luar korporasi, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional memperluas logika manajemen risiko ke instansi pemerintah. Kajian perbandingan di Indonesia mencatat bahwa tingkat kematangan manajemen risiko pemerintah daerah pada umumnya rendah atau sangat rendah, bahkan pada provinsi yang telah mencapai tingkat ketiga dalam SPIP.[8] Bagi korporasi, rezim ini relevan karena mitra pemerintah, penerima proyek strategis, dan BUMN yang menjalankan penugasan berhadapan dengan instansi yang menilai risiko dengan bahasanya sendiri.

Praktik: Menerjemahkan Kewajiban ke dalam Nasihat Hukum

Peta di atas memperlihatkan tiga tingkat intensitas kewajiban. Tingkat pertama adalah sektor keuangan, tempat kewajiban manajemen risiko rinci, diawasi, dan berimplikasi pada penilaian tingkat kesehatan. Tingkat kedua adalah BUMN dan perusahaan terbuka, tempat kewajiban bekerja melalui peraturan tata kelola dan pengungkapan. Tingkat ketiga adalah perseroan pada umumnya, tempat kewajiban hanya muncul secara tidak langsung melalui standar kehati-hatian UU PT. Dalam pandangan modul ini, kesalahan yang sering terjadi adalah memperlakukan perseroan tingkat ketiga seolah-olah bebas dari tuntutan manajemen risiko, padahal ketika sengketa terjadi, hakim dan penegak hukum akan bertanya apa yang telah dilakukan pengurus untuk mengenali dan mencegah kerugian. Bagi perseroan tertutup berskala menengah, yang sering menjadi klien advokat di daerah, nasihat yang realistis bukanlah membangun struktur seperti bank, melainkan memastikan bahwa keputusan-keputusan besar didahului kajian risiko tertulis, persetujuan organ yang berwenang, dan catatan tentang alternatif yang dipertimbangkan.

Bagi bank dan lembaga jasa keuangan, peran advokat terutama berada pada risiko hukum dan risiko kepatuhan, yang secara eksplisit merupakan jenis risiko yang harus dikelola. Tugas praktisnya meliputi penelaahan dokumen perjanjian dan jaminan, analisis dampak perubahan peraturan, penanganan perkara yang dapat mengubah profil risiko, serta penyusunan pendapat hukum yang dipakai sebagai dasar penilaian risiko inheren. Bagi BUMN, peran advokat harus memperhitungkan dualisme rezim hukum yang belum selesai. Kajian atas BPI Danantara mencatat bahwa meskipun undang-undang BUMN yang diubah menyatakan modal negara dalam BUMN terpisah dari keuangan negara, Undang-Undang Keuangan Negara, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan undang-undang tentang BPK tetap mengklasifikasikan keuangan BUMN sebagai keuangan negara, dan Mahkamah Konstitusi melalui serangkaian putusan, antara lain Putusan Nomor 48/PUU-XI/2013 dan Nomor 62/PUU-XI/2013, menegaskan bahwa aset BUMN tetap berada dalam lingkup keuangan negara.[9] Dalam pandangan modul ini, selama ketegangan itu belum diselesaikan, dokumentasi manajemen risiko BUMN harus disusun dengan kesadaran bahwa dokumen itu dapat diperiksa tidak hanya oleh pemegang saham, tetapi juga oleh auditor negara dan penyidik tindak pidana korupsi.

Bagi perusahaan terbuka, peran advokat mencakup pengungkapan. Penelitian yang telah disebut menemukan bahwa pengungkapan ERM perusahaan manufaktur di bursa masih kurang optimal dan bahwa pemegang saham pengendali cenderung tidak mendorong pengungkapan.[10] Dalam pandangan modul ini, temuan itu memberi pesan bahwa laporan tahunan sering memuat risiko secara umum tanpa menyentuh risiko hukum yang spesifik. Advokat perlu memastikan bahwa pengungkapan risiko material, termasuk perkara besar, sengketa pajak, dan perubahan peraturan yang berpengaruh, tidak bertentangan dengan informasi yang diketahui pengurus, karena kesenjangan antara yang diketahui dan yang diungkapkan merupakan sumber risiko hukum tersendiri. Bagi grup usaha, advokat juga perlu memetakan bagaimana kewajiban tiap entitas saling berhubungan, misalnya ketika satu grup memiliki bank, perusahaan asuransi, dan perusahaan nonkeuangan, atau ketika anak perusahaan BUMN tunduk pada pedoman induk tetapi beroperasi di sektor yang diatur OJK.

Analisis Kritis

Catatan pertama menyangkut fragmentasi. Kewajiban manajemen risiko di Indonesia lahir per sektor, dari regulator yang berbeda, dengan bahasa dan tingkat rincian yang berbeda. Dalam pandangan modul ini, fragmentasi itu menimbulkan dua akibat: perusahaan di sektor yang tidak diatur khusus tidak memiliki tolok ukur yang jelas, sedangkan grup usaha lintas sektor menghadapi tuntutan yang tumpang tindih. UU PT, sebagai lapisan dasar, tidak menyebut manajemen risiko sama sekali, sehingga kewajiban itu harus dibangun melalui penafsiran atas kewajiban kehati-hatian.

Catatan kedua menyangkut kewajiban yang berhenti pada bentuk. Penelitian di perbankan Bangladesh menemukan bahwa meskipun ERM wajib diterapkan, praktiknya masih berada pada tingkat kepatuhan karena tekanan regulator, dan perubahan struktur tidak disertai perubahan budaya risiko.[11] Penelitian di Indonesia juga menemukan bahwa jumlah anggota komite manajemen risiko yang kecil membuat risiko tidak terpetakan secara optimal dan bahwa keberadaan komite justru berasosiasi dengan pengungkapan yang lebih rendah pada perusahaan dengan konsentrasi kepemilikan tinggi.[12] Dalam pandangan modul ini, temuan itu menunjukkan bahwa membentuk komite karena diwajibkan tidak sama dengan memiliki pengawasan risiko.

Catatan ketiga menyangkut rezim BUMN. Perlindungan pertimbangan bisnis dalam undang-undang BUMN yang diubah dimaksudkan memberi ruang bagi pengambilan risiko komersial, tetapi kajian atas BPI Danantara menyebut adanya defisit akuntabilitas ketika perlindungan itu dikombinasikan dengan pengecualian organ dari pengertian penyelenggara negara, dan berpendapat bahwa penerapan doktrin pertimbangan bisnis perlu dikalibrasi dengan sifat publik aset yang dikelola.[13] Dalam pandangan modul ini, bagi direksi BUMN, ketidakpastian rezim ini merupakan risiko hukum dalam pengertian Knight: hasil-hasilnya dapat dibayangkan, tetapi probabilitasnya sulit ditetapkan karena bergantung pada tafsir penegak hukum yang belum seragam. Satu-satunya pertahanan yang tersedia adalah proses pengambilan keputusan yang terdokumentasi dan dapat dipertanggungjawabkan.

Catatan keempat menyangkut hubungan antara manajemen risiko dan tanggung jawab pidana korporasi. Pasal 48 KUHP baru, yang dibahas pada Bab 2, menjadikan kegagalan korporasi melakukan langkah yang diperlukan untuk mencegah tindak pidana, mencegah dampak yang lebih besar, dan memastikan kepatuhan sebagai salah satu dasar pertanggungjawaban korporasi. Dalam pandangan modul ini, ketentuan itu memperluas makna kewajiban manajemen risiko ke luar sektor yang diatur khusus: setiap korporasi kini memiliki kepentingan hukum untuk dapat menunjukkan bahwa risiko tindak pidana dalam kegiatannya telah dikenali dan dicegah. Dengan demikian, manajemen risiko hukum bukan lagi kemewahan bank dan BUMN, melainkan bagian dari pembelaan setiap korporasi di hadapan hukum pidana.

Kesimpulan dan Implikasi bagi Praktisi Hukum

Hukum Indonesia telah mengubah manajemen risiko dari praktik manajerial menjadi kewajiban hukum dengan intensitas yang berbeda: rinci di sektor keuangan melalui POJK, terstruktur di BUMN melalui peraturan tata kelola yang kini berada dalam masa peralihan kelembagaan, bertumpu pada tata kelola dan pengungkapan di perusahaan terbuka, dan tidak langsung bagi perseroan pada umumnya melalui standar kehati-hatian UU PT. Bagi praktisi hukum, rekomendasinya adalah sebagai berikut. Pertama, petakan peraturan manajemen risiko yang berlaku bagi setiap entitas klien, termasuk perubahan terbaru seperti POJK 17 Tahun 2023, POJK 28 Tahun 2025, serta undang-undang BUMN 2025 dan peraturan pelaksananya, dan periksa status setiap peraturan sebelum dirujuk. Kedua, jelaskan kepada klien yang tidak diatur khusus bahwa Pasal 97 ayat (5) dan Pasal 114 ayat (5) UU PT secara praktis menuntut dokumentasi manajemen risiko apabila pengurus ingin membuktikan kehati-hatiannya. Ketiga, tempatkan risiko hukum dan risiko kepatuhan sebagai bidang tanggung jawab yang jelas dalam struktur manajemen risiko lembaga jasa keuangan, dengan keterlibatan penasihat hukum dalam penilaian risiko inheren. Keempat, bagi BUMN, susun dokumentasi keputusan dengan memperhitungkan bahwa dokumen itu dapat diperiksa oleh auditor negara dan penyidik, mengingat dualisme rezim keuangan negara yang belum selesai. Kelima, uji kesesuaian antara risiko yang diketahui pengurus dan risiko yang diungkapkan dalam laporan tahunan, karena kesenjangan di antara keduanya merupakan sumber risiko hukum tersendiri.


*Artikel ini merupakan bagian dari ‘Learning Module for Lawyers: Corporate Law’ yang disusun oleh Tim Penulis Firma Pragma Integra.

Referensi

[1] Moniruzzaman, ‘Risk of regulatory failure of “risk-based regulation” while using enterprise risk management as a meta-regulatory toolkit’.

[2] Moniruzzaman, ‘Risk of regulatory failure of “risk-based regulation” while using enterprise risk management as a meta-regulatory toolkit’.

[3] Grinza, Madhooshiarzanagh, and Nava, ‘Climate-Related Operational Risk in Banking: A Critical Review and Methodological Roadmap’.

[4] Linda Agustina and others, ‘Can the risk management committee improve risk management disclosure practices in Indonesian companies?’, Investment Management and Financial Innovations, 18.3 (2021), pp. 204–13, https://doi.org/10.21511/imfi.18(3).2021.19.

[5] Gao, Hsu, and Liu, ‘Enterprise Risk Management, Financial Reporting and Firm Operations’.

[6] Anak Agung Gede Duwira Hadi Santosa and others, ‘Separated State Assets in BPI Danantara and Its Relevance with Business Judgment Rules’, Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, 13.3 (2025), pp. 559–79, https://doi.org/10.29303/ius.v13i3.1805.

[7] Agustina and others, ‘Can the risk management committee improve risk management disclosure practices in Indonesian companies?’.

[8] Priyarsono and others, ‘Risk Management in Private Companies and Public Sector Organizations: A Preliminary Comparative Study’.

[9] Santosa and others, ‘Separated State Assets in BPI Danantara and Its Relevance with Business Judgment Rules’.

[10] Agustina and others, ‘Can the risk management committee improve risk management disclosure practices in Indonesian companies?’.

[11] Moniruzzaman, ‘Risk of regulatory failure of “risk-based regulation” while using enterprise risk management as a meta-regulatory toolkit’.

[12] Agustina and others, ‘Can the risk management committee improve risk management disclosure practices in Indonesian companies?’.

[13] Santosa and others, ‘Separated State Assets in BPI Danantara and Its Relevance with Business Judgment Rules’.

Tell Your Friends
Avatar
Pragma Integra is a law firm that combines deep expertise in taxation, corporate and business law, and business development.

Need legal or tax advice?

Discuss your matter with our lawyers

Facing a tax dispute, a corporate transaction or a business problem? Tell us about it and our team will get back to you.

Let’s Talk on WhatsAppContact Form

Integrated Legal & Business Solutions

Have Tax and Business Problems? Let's Solve Them Together

From complex tax disputes to critical corporate decisions, Pragma Integra is here to guide you with trusted expertise and strategic solutions.