Pragmaintegra.com – Program kepatuhan yang baik dimulai dari pemahaman yang benar tentang sebab pelanggaran. Pencegahan yang dirancang berdasarkan diagnosis keliru akan menyasar tempat yang salah: pelatihan etika tidak akan mencegah pelanggaran yang lahir dari target yang mustahil dicapai, dan pengendalian internal yang ketat tidak akan mencegah pelanggaran yang diputuskan oleh pimpinan puncak. Bagian ini membahas penjelasan utama atas pelanggaran korporasi, dari tingkat individu sampai tingkat organisasi, menilai kekuatan dan kelemahan masing-masing, dan menunjukkan bagaimana penjelasan-penjelasan itu dapat dirangkai menjadi alat diagnosis.

Landasan Filosofis: Individu atau Organisasi?

Persoalan filosofis yang mendasari teori pelanggaran adalah unit analisis. Individualisme metodologis menjelaskan pelanggaran korporasi sebagai jumlah keputusan individu: korporasi tidak berbuat apa-apa, yang berbuat adalah orang-orang di dalamnya. Konsekuensinya, solusi pelanggaran adalah menemukan dan menghukum individu yang bersalah. Pandangan kolektivis memandang organisasi sebagai sumber pelanggaran tersendiri melalui struktur, insentif, arus informasi, dan budaya, sehingga solusi pelanggaran adalah memperbaiki sistem.

Literatur mutakhir cenderung mengkritik individualisme metodologis yang murni. Kajian kebijakan sanksi korporasi menilai bahwa pandangan individualistis klasik mengabaikan kenyataan bahwa pelanggaran korporasi biasanya merupakan hasil rangkaian faktor yang kompleks dan sering berlangsung dalam jangka waktu panjang.[1] Analisis filosofis atas tanggung jawab moral korporasi juga secara sadar bergerak melampaui lensa individualistis yang melihat persoalan korporasi terutama sebagai masalah keberadaan individu bermasalah di posisi manajerial, dan menunjukkan bahwa struktur epistemik yang cacat dapat menghasilkan kesalahan korporasi tanpa niat jahat: bahkan ketika korporasi memiliki informasi yang benar, ia dapat gagal menggunakannya dengan cara yang paling baik secara moral maupun secara prudensial.[2]

Dalam pandangan modul ini, pilihan unit analisis bukan persoalan teoretis belaka. Pilihan itu menentukan apakah program kepatuhan berfokus pada seleksi, pengawasan, dan penghukuman orang, atau pada perbaikan struktur, insentif, dan budaya. Pilihan itu juga menentukan strategi pembelaan dalam perkara: korporasi cenderung memilih narasi individual karena memungkinkan kesalahan dilokalisasi, sedangkan penegak hukum yang ingin menjerat korporasi membutuhkan narasi organisasional.

Landasan Teoretis

a. Kriminologi kerah putih. Deskripsi pelaku kerah putih yang paling umum hingga kini masih bertumpu pada Sutherland, yakni orang terhormat dan berstatus sosial tinggi yang melakukan kejahatan ekonomi dalam menjalankan pekerjaannya. Definisi yang berbasis pelaku ini menekankan kombinasi status sosial yang tinggi, kekuasaan, dan kehormatan sebagai ciri utama kejahatan kerah putih.[3] Sutherland juga dikenal dengan teori asosiasi diferensial, yang menjelaskan bahwa perilaku menyimpang dipelajari melalui pergaulan dengan pihak-pihak yang menyetujuinya. Kajian kriminologi korporasi mencatat bahwa Sutherland sejak lama menyoroti batas yang kabur antara praktik korporasi yang ilegal dan yang legal, dan bahwa dugaan kejahatan kerah putih dan korporasi cenderung luput dari perhatian sistem peradilan pidana.[4]

b. Teori kemudahan. Literatur mutakhir mengembangkan teori kemudahan (convenience theory) yang menjelaskan kejahatan kerah putih melalui tiga dimensi: motif, peluang, dan kesediaan untuk menyimpang. Dalam teori ini, motif dapat bersifat pribadi, seperti keserakahan atau tekanan, atau bersifat organisasional, seperti pencapaian target atau upaya menghindari kebangkrutan, ketika tujuan dianggap membenarkan cara. Peluang mencakup peluang untuk melakukan pelanggaran, yang bersumber dari status dan akses terhadap sumber daya, dan peluang untuk menyembunyikannya, yang bersumber dari kemunduran institusi, ketiadaan pengawasan, atau kekuatan pasar kriminal. Kesediaan untuk menyimpang dapat lahir dari pilihan, misalnya identitas, pertimbangan rasional, atau pembelajaran melalui asosiasi diferensial, atau dari perasaan tidak bersalah melalui justifikasi dan netralisasi. Berdasarkan empat belas proposisi teori tersebut, diidentifikasi delapan kategori pelaku: oportunis, ilusionis, manipulator, pengabai, pembela, reaksioner, penyelamat, dan pengendali.[5]

c. Segitiga kecurangan. Model yang paling banyak dipakai praktisi audit dan investigasi adalah segitiga kecurangan (fraud triangle), yang lazim dikaitkan dengan Cressey dan menjelaskan kecurangan melalui tiga faktor: tekanan, peluang, dan rasionalisasi. Model ini kemudian dikembangkan menjadi berbagai turunan, seperti berlian kecurangan, segilima kecurangan, dan segienam kecurangan. Bukti empiris penerapannya di Indonesia tidak seragam. Tinjauan literatur atas lima belas penelitian Indonesia periode 2016 hingga 2021 menyimpulkan bahwa tekanan merupakan faktor dengan pengaruh paling kuat terhadap kecurangan laporan keuangan, diikuti peluang dan rasionalisasi, tetapi sejumlah proksi, seperti tekanan eksternal, struktur organisasi, pergantian auditor, dan opini auditor, tidak berpengaruh.[6] Studi atas 42 perusahaan sektor keuangan bahkan menemukan bahwa hanya tekanan yang berpengaruh, sedangkan peluang dan rasionalisasi tidak berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan.[7]

d. Teori keagenan dan insentif. Sebagaimana dibahas dalam Modul 1, teori keagenan menjelaskan pelanggaran sebagai akibat perbedaan kepentingan antara pengurus dan pemilik serta asimetri informasi di antara keduanya. Menurut teori ini, tata kelola perusahaan seharusnya mengurangi peluang pelanggaran keuangan oleh eksekutif melalui mekanisme pemantauan oleh dewan dan pemegang saham, dan remunerasi berbasis insentif merupakan strategi klasik untuk menyelaraskan kepentingan manajemen dan pemegang saham. Namun, literatur juga menunjukkan bahwa manajemen laba dan kecurangan berkaitan dengan skema kompensasi variabel eksekutif, dengan kemungkinan kecurangan yang lebih tinggi ketika kompensasi dikaitkan dengan metrik kinerja operasional. Kasus perusahaan pariwisata CVC di Brasil, ketika kegagalan akuntansi menggelembungkan hasil perusahaan dan berujung pada pembayaran bonus kepada mantan eksekutif, digunakan dalam literatur sebagai ilustrasi bagaimana insentif dapat melahirkan konflik kepentingan.[8] Dalam pandangan modul ini, inilah paradoks teori keagenan: alat yang dirancang untuk menyelaraskan kepentingan dapat sekaligus menjadi sumber tekanan yang mendorong pelanggaran.

e. Penjelasan organisasional: eskalasi, pemudaran etis, dan spiral. Penjelasan pada tingkat organisasi melihat pelanggaran sebagai produk sistem. Literatur kesalahan organisasi mengenal tiga konseptualisasi berpengaruh tentang bagaimana penyimpangan kecil menjadi kesalahan besar. Pertama, eskalasi sebagai proliferasi: setelah pelanggaran awal terjadi, ia menyebar ketika karyawan dan unit lain menirunya. Kedua, pemudaran etis (ethical fading): individu secara bertahap menjadi tidak peka terhadap perilaku tidak etis karena terbiasa, tanpa menyadari implikasi moralnya. Ketiga, proses spiral: pelanggaran kecil memicu siklus yang memperkuat dirinya sendiri, ketika setiap pelanggaran dibangun di atas pelanggaran sebelumnya.[9] Ketiganya merupakan varian dari gagasan yang dalam literatur keselamatan organisasi dikenal sebagai normalisasi penyimpangan.

Analisis mutakhir atas skandal emisi Volkswagen menambahkan bahwa kesalahan organisasi tidak hanya bertambah frekuensi dan beratnya, tetapi juga dapat berubah secara kualitatif. Pada 2005, perusahaan menetapkan tujuan ambisius menjadi produsen mobil terbesar dan paling ramah lingkungan di dunia, dan pada tahap ini tidak ada niat menipu. Ketika para insinyur menyadari bahwa mesin diesel yang dikembangkan tidak dapat memenuhi standar emisi Amerika Serikat, dikembangkanlah perangkat lunak yang mendeteksi kondisi pengujian dan menurunkan emisi hanya saat pengujian. Seorang insinyur menulis pada Januari 2008 bahwa target tidak akan tercapai tanpa curang. Penipuan kemudian berkembang menjadi penyembunyian informasi dan pernyataan palsu kepada regulator, dan setelah terbongkar pada 2015, menjadi rasionalisasi bahwa pelanggaran itu ulah segelintir insinyur, bukan keputusan perusahaan.[10]

Analisis itu mengidentifikasi faktor-faktor pendorongnya: tujuan yang terlalu ambisius, tekanan internal dengan tenggat ketat dan pola pikir bahwa kegagalan tidak dimungkinkan, komitmen yang kaku pada tujuan meskipun bukti menunjukkan tujuan itu tidak dapat dicapai secara sah, budaya hierarkis yang digambarkan sebagai ‘iklim ketakutan’ ketika tidak ada yang berani menyampaikan kabar buruk, serta struktur tata kelola yang membatasi kemampuan dewan pengawas melakukan pengawasan independen; seorang mantan eksekutif senior menyebut dewan itu ‘sekadar pajangan’. Pada akhirnya perusahaan didenda USD 4,6 miliar dan diwajibkan menerima pemantau kepatuhan independen selama tiga tahun, yang menekankan bahwa peluang perubahan terbesar terletak pada budaya perusahaan.[11]

Kasus Juukan Gorge memberikan ilustrasi lain tentang kegagalan organisasional. Laporan penyelidikan parlemen dan pengakuan perusahaan sendiri mengungkap ‘putusnya komunikasi’ antara unit yang menangani warisan budaya dan jajaran eksekutif; fungsi yang menangani warisan budaya dinilai terlalu terkotak-kotak dan tidak terintegrasi dalam perencanaan strategis; dan pergantian personel menyebabkan hilangnya pengetahuan tentang lokasi dan signifikansi situs. Tidak ada mekanisme internal untuk meninjau kembali keputusan penghancuran setelah fakta baru tentang signifikansi situs muncul pada 2014 dan kembali pada 2018, tidak ada mekanisme eskalasi yang memadai kepada eksekutif, dan bahan peledak tetap dipasang bahkan setelah unit warisan budaya perusahaan sendiri merekomendasikan penundaan.[12]

f. Penjelasan kelembagaan: ketika lingkungan menormalisasi pelanggaran. Penjelasan keempat melihat ke luar organisasi, yaitu pada lingkungan kelembagaan tempat korporasi beroperasi. Penelitian lapangan selama sepuluh bulan pada 2019 hingga 2022 tentang investasi Tiongkok di Kamboja, berdasarkan 45 wawancara dengan pejabat, penyedia jasa hukum, asosiasi usaha, investor, dan akademisi, menemukan bahwa kenyataan masuk pasar sangat berbeda dari prosedur formal. Investor menggunakan suap untuk memperoleh status hukum, sehingga suap menghasilkan kepatuhan di atas kertas, atau beroperasi tanpa status hukum sama sekali dengan mengandalkan lemahnya kapasitas penegakan. Di salah satu kota, narasumber memperkirakan bahwa 90% proyek konstruksi tidak patuh terhadap persyaratan perizinan, analisis dampak lingkungan, dan keselamatan, akibat persaingan yang mendorong pelaku usaha berlomba ke bawah.[13] Para perantara hukum yang diwawancarai merasionalisasi pekerjaan mereka dengan berbagai cara: sebagian memandang diri sebagai peserta enggan dalam sistem yang tidak dapat mereka kendalikan, sebagian menekankan manfaat ekonomi, dan sebagian memandang sistem itu tak terelakkan; seorang advokat menyatakan bahwa ia semula ingin mengubah budaya itu, tetapi akhirnya menyimpulkan bahwa ia harus beradaptasi.[14]

Fenomena serupa, dalam bentuk yang berbeda, juga tercatat di Indonesia. Kajian tentang badan usaha milik daerah di Sulawesi Selatan, yang bertumpu pada penilaian transparansi pelaporan korporasi oleh Transparency International Indonesia atas 47 badan usaha milik daerah di lima provinsi, mengaitkan kinerja yang buruk dan kerugian berkelanjutan dengan rekrutmen direksi yang didasarkan pada balas jasa politik pemilihan kepala daerah, dan mencatat bahwa dari lima badan usaha milik daerah provinsi itu hanya satu yang telah memperoleh sertifikasi sistem manajemen anti-penyuapan.[15] Dalam pandangan modul ini, penjelasan kelembagaan mengingatkan bahwa korporasi tidak melanggar di ruang hampa: ketika lingkungan menormalisasi pelanggaran, kepatuhan menjadi keputusan yang mahal dan berisiko secara kompetitif, dan rasionalisasi ‘semua orang melakukannya’ menjadi sangat kuat.

g. Rasionalisasi dan netralisasi. Hampir semua teori di atas memberi tempat penting pada rasionalisasi, yaitu cara pelaku meredakan ketegangan antara perbuatannya dan citra dirinya sebagai orang baik. Teori kemudahan membedakan justifikasi, ketika pelaku mengakui tanggung jawab atas perbuatannya tetapi menyangkal sifat buruknya, dari netralisasi, ketika pelaku menghilangkan rasa bersalah dari dirinya.[16] Literatur regulasi responsif merujuk pada temuan etnografis klasik bahwa pelanggar sering tidak berpendapat bahwa pelanggaran itu benar, melainkan ‘hanyut’ ke dalam teknik-teknik netralisasi yang melunakkan ikatan moral hukum.[17] Analisis atas skandal Volkswagen menunjukkan bahaya rasionalisasi pada tingkat organisasi: meskipun meredakan ketegangan internal untuk sementara, rasionalisasi menghambat kritik diri karena menumbuhkan keyakinan bahwa tidak ada kesalahan, sehingga menghambat pembelajaran dan membuat perusahaan rentan terhadap kegagalan berulang.[18]

Baca juga: Social Contract Theory dan Bisnis Modern: Perspektif Komprehensif dalam Tata Kelola Perusahaan

Konsep: Tiga Lapis Sebab, Lingkungan, dan Dimensi Waktu

Dari teori-teori tersebut, modul ini menyusun konsep tiga lapis sebab pelanggaran sebagai alat analisis, ditambah satu lapis lingkungan dan satu dimensi waktu. Lapis pertama adalah individu: motif, tekanan, dan kesediaan untuk merasionalisasi penyimpangan. Lapis kedua adalah peluang: kelemahan pengendalian, akses terhadap sumber daya, dan kemampuan menyembunyikan perbuatan. Lapis ketiga adalah organisasi: tujuan dan target, struktur pengambilan keputusan, arus informasi, skema insentif, budaya, dan tata kelola. Di luar ketiga lapis itu terdapat lingkungan kelembagaan: kualitas penegakan hukum, tingkat korupsi, dan norma persaingan di sektor dan daerah tempat korporasi beroperasi. Dimensi waktu mengingatkan bahwa pelanggaran jarang muncul seketika; ia sering berkembang melalui tahapan, dari kompromi kecil yang dinormalisasi hingga penipuan aktif dan rasionalisasi.

Ketiga lapis ini saling berkaitan. Target yang tidak realistis pada lapis organisasi menghasilkan tekanan pada lapis individu, dan pengendalian yang lemah pada lapis peluang mengubah tekanan itu menjadi perbuatan. Budaya yang tidak menoleransi kabar buruk menutup saluran yang seharusnya mendeteksi pelanggaran sejak dini. Struktur tata kelola yang lemah meniadakan koreksi dari tingkat tertinggi. Dalam pandangan modul ini, keunggulan konsep berlapis ini dibandingkan segitiga kecurangan adalah kemampuannya menjelaskan pelanggaran yang tidak dilakukan untuk keuntungan pribadi, melainkan untuk ‘kepentingan perusahaan’, sebagaimana tergambar dalam kasus Volkswagen.

Praktik: Dari Diagnosis ke Pencegahan

Dalam praktik, ketiga lapis tersebut menjadi dasar penilaian risiko kepatuhan, penyusunan indikator peringatan dini (red flags), dan desain investigasi internal. Kasus Volkswagen menunjukkan pentingnya menilai target dan sistem insentif sebagai sumber risiko kepatuhan; analisisnya merekomendasikan integrasi pertimbangan etis ke dalam sistem kendali organisasi dan mencatat bahwa keterbatasan independensi atau kapasitas pengawasan di tingkat hierarki tertinggi dapat menghambat kemampuan sistem mendeteksi dan mengoreksi penyimpangan.[19] Kasus Juukan Gorge menunjukkan pentingnya mekanisme peninjauan ulang keputusan dan eskalasi informasi.[20]

Dalam konteks Indonesia, data penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi menunjukkan bahwa suap merupakan kategori korupsi yang paling umum dan melibatkan pejabat publik, swasta, dan bahkan korporasi; Survei Fraud Indonesia 2016 yang dilakukan ACFE Indonesia Chapter juga menempatkan pemerintah (81,2%) dan badan usaha milik negara (8,1%) sebagai pihak yang paling dirugikan oleh kecurangan.[21] Data ini, dalam pandangan modul ini, menunjukkan bahwa bagi korporasi di Indonesia, lapis peluang yang paling berisiko terletak pada titik-titik interaksi dengan pejabat publik: perizinan, pengadaan, perpajakan, dan pengawasan.

Investigasi internal juga perlu dirancang dengan memperhatikan ketiga lapis tersebut. Pemeriksa kecurangan cukup sering menyimpulkan adanya pelanggaran etik tetapi bukan tindak pidana; kajian atas laporan-laporan semacam itu menunjukkan kekurangan pendekatan yang hanya melihat aspek hukum, dan merekomendasikan agar pemeriksa melihat melampaui persoalan hukum karena sebab kerugian dan hukuman dapat terletak pada persoalan sosial.[22] Bagi korporasi, temuan pelanggaran etik tanpa unsur pidana tidak boleh dianggap selesai: ia merupakan sinyal dini dari lapis organisasi yang memungkinkan pelanggaran hukum di kemudian hari.

Analisis Kritis

Beberapa catatan kritis perlu diajukan. Pertama, sebagian besar model pelanggaran bersifat post hoc: model-model itu menjelaskan dengan baik setelah pelanggaran terjadi, tetapi daya prediksinya terbatas. Hasil penelitian Indonesia yang tidak seragam mengenai segitiga kecurangan memperkuat catatan ini, sekaligus menunjukkan bahwa hasil sangat bergantung pada proksi yang dipilih peneliti.[23] Proksi seperti pergantian auditor untuk mengukur rasionalisasi, misalnya, hanya menangkap sebagian kecil dari fenomena yang hendak diukur. Kedua, segitiga kecurangan berakar pada penjelasan perilaku individu, sehingga cenderung mengarahkan perhatian pada ‘apel busuk’ dan mengabaikan ‘keranjang busuk’.

Ketiga, narasi ‘apel busuk’ sering menguntungkan organisasi karena memungkinkan kesalahan dilokalisasi pada segelintir orang. Pola ini terlihat dalam kasus perusahaan perikanan Islandia yang pada awalnya menimpakan kesalahan kepada ‘apel busuk’ lokal[24] dan dalam kasus Volkswagen yang pada awalnya menimpakan kesalahan kepada segelintir insinyur, meskipun dakwaan dan penyelidikan selanjutnya menimbulkan keraguan tentang sejauh mana keterlibatan manajemen puncak.[25] Keempat, penjelasan organisasional, meskipun lebih lengkap, berisiko mengaburkan tanggung jawab individu apabila semua pelanggaran dianggap produk sistem. Kasus Volkswagen sendiri menunjukkan bahwa penjelasan sistemik dan pertanggungjawaban individu dapat berjalan bersamaan: sejumlah insinyur, manajer, dan mantan CEO didakwa di Amerika Serikat.[26] Program kepatuhan yang baik harus menghindari kedua ekstrem tersebut: tidak mengorbankan individu untuk melindungi sistem, dan tidak menyembunyikan individu di balik sistem.

Kesimpulan dan Implikasi bagi Praktisi Hukum

Pelanggaran korporasi lahir dari interaksi antara individu, peluang, dan organisasi, dan sering berkembang secara bertahap; tidak ada satu teori yang cukup menjelaskan semuanya. Bagi praktisi hukum, rekomendasinya adalah sebagai berikut. Pertama, dalam investigasi internal, jangan berhenti pada identifikasi pelaku, tetapi telusuri mengapa sistem memungkinkan pelanggaran itu terjadi, termasuk peran target, insentif, budaya, dan tata kelola. Kedua, nilai skema target dan remunerasi klien sebagai sumber risiko kepatuhan, terutama apabila kompensasi dikaitkan erat dengan metrik kinerja jangka pendek. Ketiga, perlakukan temuan pelanggaran etik tanpa unsur pidana sebagai peringatan dini, bukan perkara yang selesai. Keempat, pastikan klien memiliki mekanisme eskalasi dan peninjauan ulang keputusan ketika informasi baru yang material muncul. Kelima, gunakan segitiga kecurangan dan turunannya secara hati-hati sebagai salah satu alat diagnosis, bukan satu-satunya, mengingat bukti empirisnya di Indonesia belum konsisten. Keenam, waspadai narasi ‘apel busuk’ dalam pembelaan; narasi itu mungkin melindungi korporasi dalam jangka pendek, tetapi dapat menghambat pembelajaran organisasi dan merusak kredibilitas di mata penegak hukum.

*Artikel ini merupakan bagian dari ‘Learning Module for Lawyers: Corporate Law’ yang disusun oleh Tim Penulis Firma Pragma Integra.

Referensi

[1] Korkka-Knuts and Melander, ‘Contours of a Principled Corporate Sanction Policy in the EU: Exploring a Constitutionally Justified Balance between Criminal and Administrative Sanctions’.

[2] Schwenkenbecher (2024).

[3] Petter Gottschalk and Christopher Hamerton, ‘Categories of White-Collar Offenders Based on the Theory of Convenience’, The Journal of Forensic Practice, 26.4 (2024), pp. 219–28, https://doi.org/10.1108/jfp-04-2024-0014.

[4] Gottschalk, ‘Violations of the Social License to Operate: Evidence from Fraud Investigation Reports’.

[5] Gottschalk and Hamerton, ‘Categories of White-Collar Offenders Based on the Theory of Convenience’.

[6] Debora Lisa Afrianto, I Made Laut Mertha Jaya, and Ratna Marta Dhewi, ‘Literature Review: Fraud Triangle Trends in Indonesia during 2016-2021’, Journal of General Education and Humanities, 2.3 (2023), pp. 151–64, https://doi.org/10.58421/gehu.v2i3.81.

[7] Sri Nurfadilah, Wirmie Eka Putra, and Muhammad Ridwan, ‘Influence of Fraud Triangle on Financial Statement Fraud with Financial Distress as an Intervening Variable’, International Journal of Multidisciplinary Approach Research and Science, 2.3 (2024), pp. 1232–47, https://doi.org/10.59653/ijmars.v2i03.934.

[8] Willams da Conceição de Oliveira, Márcio André Veras Machado, and Adriano Leal Bruni, ‘Accounting Failures and Earnings Management: The Case of CVC S.A.’, Cadernos EBAPE.BR, 21.6 (2023), https://doi.org/10.1590/1679-395120220299x.

[9] Carmen Tanner and Warren Mansell, ‘Escalating Deception: A Control-Theoretic Analysis of the Volkswagen Emissions Scandal’, Business and Society Review, 131.3 (2026), e70061, https://doi.org/10.1111/basr.70061.

[10] Tanner and Mansell, ‘Escalating Deception: A Control-Theoretic Analysis of the Volkswagen Emissions Scandal’.

[11] Tanner and Mansell, ‘Escalating Deception: A Control-Theoretic Analysis of the Volkswagen Emissions Scandal’.

[12] Schwenkenbecher (2024).

[13] Matthew S. Erie, Molly Bodurtha, and Sokphea Young, ‘Legal Brokers of Chinese Investment in Cambodia: Compliance between Contract and Culture’, Regulation & Governance, 20.1 (2025), pp. 162–75, https://doi.org/10.1111/rego.70021.

[14] Erie, Bodurtha, and Young, ‘Legal Brokers of Chinese Investment in Cambodia: Compliance between Contract and Culture’.

[15] Rahma Amin, Herlina Sulaiman, and Indriani Muin, ‘Patron Client in Political Corruption in Circles South Sulawesi BUMD (Regional Owned Enterprises)’, Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law, 9.1 (2024), pp. 18–35, https://doi.org/10.24256/alw.v9i1.4897.

[16] Gottschalk and Hamerton, ‘Categories of White-Collar Offenders Based on the Theory of Convenience’.

[17] Braithwaite, ‘Street-Level Meta-Strategies: Evidence on Restorative Justice and Responsive Regulation’.

[18] Tanner and Mansell, ‘Escalating Deception: A Control-Theoretic Analysis of the Volkswagen Emissions Scandal’.

[19] Tanner and Mansell, ‘Escalating Deception: A Control-Theoretic Analysis of the Volkswagen Emissions Scandal’.

[20] Schwenkenbecher (2024).

[21] RR. Dwi Setyani Hanindita, Linda Julaeha, and Yohanes Daniel Luke Soewito, ‘Strengthening Anti-Bribery Governance through Integration of GCG with SNI ISO 37001: 2016 ABMS’, Asia Pacific Fraud Journal, 6.1 (2021), p. 135, https://doi.org/10.21532/apfjournal.v6i1.200.

[22] Gottschalk, ‘Violations of the Social License to Operate: Evidence from Fraud Investigation Reports’.

[23] Afrianto, I Made Laut Mertha Jaya, and Dhewi, ‘Literature Review: Fraud Triangle Trends in Indonesia during 2016-2021’; Nurfadilah, Putra, and Ridwan, ‘Influence of Fraud Triangle on Financial Statement Fraud with Financial Distress as an Intervening Variable’.

[24] Gottschalk, ‘Violations of the Social License to Operate: Evidence from Fraud Investigation Reports’.

[25] Tanner and Mansell, ‘Escalating Deception: A Control-Theoretic Analysis of the Volkswagen Emissions Scandal’.

[26] Tanner and Mansell, ‘Escalating Deception: A Control-Theoretic Analysis of the Volkswagen Emissions Scandal’.