Pragmaintegra.com – Pertanyaan mengapa korporasi harus patuh tampak sederhana karena jawabannya seolah sudah tersedia dalam hukum positif: korporasi patuh karena hukum mewajibkannya. Jawaban itu benar, tetapi tidak memadai. Ia menjelaskan sumber kewajiban, bukan alasan mengapa kewajiban itu sah dibebankan kepada korporasi. Ia juga tidak menjelaskan mengapa sebagian korporasi tetap patuh ketika kemungkinan pelanggarannya terdeteksi sangat kecil, sementara sebagian lain melanggar meskipun ancaman sanksinya berat. Lebih jauh lagi, jawaban itu tidak menjelaskan mengapa korporasi yang telah memenuhi seluruh persyaratan hukum masih dapat kehilangan kemampuan untuk beroperasi.

Bagian ini membangun jawaban secara berlapis. Lapis filosofis menjawab atas dasar apa kewajiban patuh dapat dibebankan kepada entitas buatan seperti korporasi. Lapis teoretis menjelaskan dua bentuk izin yang menopang keberadaan korporasi, yaitu izin yang diberikan negara dan penerimaan yang diberikan masyarakat. Lapis konseptual merumuskan kepercayaan sebagai modal dan kepatuhan sebagai interaksi dua arah antara aturan dan perilaku. Lapis praktis menerjemahkan semuanya ke dalam hukum perseroan Indonesia dan pengalaman korporasi di lapangan. Pada setiap lapis, pembahasan disertai analisis kritis atas asumsi dan keterbatasannya.

Landasan Filosofis

a. Argumen pengakuan: korporasi sebagai ciptaan tertib hukum. Korporasi bukan entitas alamiah. Ia tidak lahir, tidak memiliki tubuh, dan tidak mati secara biologis. Kepribadian hukumnya ada karena tertib hukum memberinya pengakuan. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Cipta Kerja, menentukan bahwa perseroan memperoleh status badan hukum setelah didaftarkan kepada Menteri dan mendapatkan bukti pendaftaran (Pasal 7 ayat (4)). Dari kenyataan ini mengalir argumen filosofis pertama, yang dalam modul ini disebut argumen pengakuan: entitas yang keberadaannya bergantung pada pengakuan tertib hukum tidak dapat sekaligus menempatkan diri di luar tertib hukum itu.

Argumen pengakuan menjadi lebih kuat apabila kita melihat keistimewaan yang menyertai status badan hukum. Pemegang saham menikmati tanggung jawab terbatas, sehingga risiko usaha tidak menjangkau harta pribadinya. Perseroan dapat terus berjalan walaupun pendiri dan pengurusnya berganti. Perseroan dapat menghimpun modal dari banyak pihak dan memisahkan kepemilikan dari pengurusan. Keistimewaan-keistimewaan ini tidak tersedia bagi orang perseorangan yang berusaha sendiri. Logika pertukarannya jelas: masyarakat, melalui hukum, memberikan keistimewaan, dan sebagai imbalannya korporasi tunduk pada batas-batas yang ditetapkan masyarakat. Pasal 2 UU PT merumuskan batas itu secara umum dengan mensyaratkan bahwa maksud, tujuan, dan kegiatan usaha perseroan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan.

b. Argumen timbal balik: tradisi kontrak sosial. Argumen kedua berakar pada tradisi kontrak sosial yang dikembangkan para pemikir seperti Hobbes, Locke, dan Rousseau. Dalam tradisi ini, kewajiban menaati hukum dibenarkan oleh persetujuan, nyata maupun hipotetis, dari pihak-pihak yang hidup di bawah dan menikmati manfaat tertib hukum. Diterapkan pada korporasi, argumen ini menyatakan bahwa korporasi menikmati infrastruktur publik, perlindungan hak milik, pasar yang tertib, tenaga kerja terdidik, dan penegakan kontrak oleh negara. Karena itu, korporasi memikul kewajiban timbal balik untuk tidak merusak kondisi-kondisi yang memungkinkan keberadaannya sendiri.

Literatur etika bisnis mutakhir menunjukkan bahwa argumen kontraktual ini juga dipakai untuk menjelaskan kewajiban korporasi di luar kewajiban hukum yang tegas. Salah satu pemetaan perdebatan etika korporasi, misalnya, menempatkan perdebatan antara kontrak sosial dan egoisme etis sebagai salah satu sumber munculnya tuntutan konsumen, media, dan komunitas lokal terhadap korporasi.[1] Literatur lain mencatat adanya pandangan yang memperlakukan korporasi sebagai agen moral yang tunduk pada kewajiban moral minimal berdasarkan kontrak sosial.[2]

c. Bahkan pandangan yang paling pro-pemegang saham mensyaratkan kepatuhan. Penting dicatat bahwa kewajiban patuh tidak hanya dibela oleh pandangan yang menuntut tanggung jawab sosial korporasi yang luas. Milton Friedman, yang dikenal sebagai pembela utama doktrin keutamaan pemegang saham, merumuskan kewajiban manajemen sebagai menghasilkan uang sebanyak mungkin sambil menyesuaikan diri dengan ‘aturan dasar masyarakat’, baik yang diwujudkan dalam hukum maupun dalam kebiasaan etis.[3] Dengan kata lain, bahkan dalam pandangan yang menempatkan laba pemegang saham sebagai tujuan utama, kepatuhan pada hukum dan kebiasaan etis merupakan batas yang tidak boleh dilampaui. Perdebatan klasik antara Berle dan Dodd pada awal 1930-an, lalu antara pandangan keutamaan pemegang saham dan teori pemangku kepentingan yang dirumuskan Freeman, berkisar pada untuk siapa korporasi dijalankan, bukan pada apakah korporasi boleh melanggar hukum. Pernyataan Business Roundtable tahun 2019 tentang tujuan korporasi, yang ditandatangani 181 pemimpin perusahaan dan menyatakan komitmen menciptakan nilai bagi seluruh pemangku kepentingan, menunjukkan bahwa pergeseran itu kini juga terjadi di kalangan pelaku usaha sendiri.[4]

d. Catatan kritis atas landasan filosofis. Kedua argumen di atas merupakan konstruksi normatif yang digunakan modul ini untuk memetakan persoalan, bukan temuan empiris. Keduanya mengandung kelemahan yang perlu disadari. Argumen pengakuan menjelaskan mengapa korporasi wajib patuh pada hukum, tetapi tidak menjelaskan apa yang harus dilakukan korporasi ketika hukum itu sendiri tidak jelas, tertinggal dari perkembangan, atau tidak ditegakkan. Argumen kontrak sosial lebih luas, tetapi berisiko menjadi fiksi pembenaran: korporasi tidak pernah benar-benar menyetujui kontrak sosial, dan isi ‘kontrak’ itu cenderung dirumuskan oleh pihak yang paling mampu menyuarakan kepentingannya. Rumusan Friedman juga perlu dibaca dengan cermat. Ketaatan pada ‘aturan dasar masyarakat’ dalam rumusan itu berfungsi sebagai batas minimum, bukan sebagai tujuan. Korporasi yang mengikuti rumusan ini secara harfiah dapat memperlakukan kepatuhan sebagai biaya yang harus diminimalkan, sebuah kecenderungan yang dibahas lebih lanjut pada bagian tentang kepatuhan sebagai kewajiban moral dan kalkulasi rasional.

Landasan Teoretis: Lisensi Legal dan Lisensi Sosial untuk Beroperasi

a. Asal-usul dan makna lisensi sosial. Gagasan kontrak sosial berkembang dalam literatur tata kelola menjadi konsep lisensi sosial untuk beroperasi (social license to operate). Istilah ini umumnya diterima pertama kali muncul pada 1997 dalam industri ekstraktif, sebagai metafora atas kemampuan komunitas menghentikan kegiatan sebuah proyek tambang. Dalam perkembangannya, lisensi sosial dipahami sebagai kontrak sosial yang informal dan tidak tertulis, yang mencerminkan pandangan dan harapan masyarakat luas mengenai dampak dan manfaat kegiatan industri, atau secara sederhana sebagai izin diam-diam yang diberikan komunitas dan masyarakat kepada pelaku usaha untuk mengakses lahan dan memanfaatkan sumber daya.[5]

Lisensi sosial sering keliru dipahami sebagai satu izin yang diberikan oleh komunitas yang seragam pada satu titik waktu. Literatur menegaskan bahwa lisensi sosial lebih tepat dipahami sebagai proses negosiasi yang berlangsung terus-menerus dengan banyak kelompok dalam masyarakat. Lisensi sosial bersifat tidak berwujud karena informal dan tidak tertulis, tetapi menjadi nyata melalui akibat-akibatnya, yaitu ketika dukungan atau penolakan komunitas diekspresikan dan dirasakan oleh perusahaan.[6] Kajian kriminologi korporasi menambahkan bahwa organisasi yang memegang lisensi sosial mungkin tidak menyadari bahwa ia memilikinya; namun, ketika lisensi itu dicabut, hal itu menjadi jelas bagi semua pihak dan menimbulkan biaya manusia dan ekonomi yang kadang tidak dapat dipulihkan.[7]

b. Perbedaan lisensi legal dan lisensi sosial. Lisensi legal berakar pada persyaratan undang-undang dan prosedur tertentu, umumnya harus diperoleh sebelum kegiatan dimulai, diberikan oleh pemerintah atau lembaganya, berlaku untuk jangka waktu tertentu, dan menyebutkan wilayah berlakunya secara jelas. Sebaliknya, lisensi sosial harus diraih dan dipertahankan secara aktif melalui komunikasi yang tepat waktu, dialog yang bermakna, dan perilaku yang bertanggung jawab secara etis. Lisensi sosial hanya dapat diberikan oleh komunitas dan pemangku kepentingan, bukan oleh pemerintah, politisi, atau otoritas hukum. Ia bersifat dinamis karena terus dievaluasi berdasarkan kegiatan perusahaan dan kemampuannya memenuhi kebutuhan serta harapan masyarakat. Memperoleh lisensi sosial tidak menjamin diperolehnya lisensi legal, dan sebaliknya, izin hukum tidak berarti suatu kegiatan memiliki lisensi sosial. Karena izin hukum semakin dipandang tidak cukup untuk memenuhi harapan masyarakat, lisensi sosial dinilai semakin kurang bersifat sukarela dan secara de facto menjadi prasyarat sebuah proyek.[8]

c. Tahapan lisensi sosial. Salah satu model yang banyak digunakan menggambarkan lisensi sosial sebagai kontinum dengan empat posisi: penarikan atau penahanan lisensi, penerimaan, persetujuan, dan identifikasi psikologis. Posisi perusahaan pada kontinum itu ditentukan oleh persepsi komunitas tentang tiga hal. Pertama, legitimasi, yang mencakup legitimasi legal (apakah persyaratan dan prosedur hukum dipenuhi dan keputusan diambil secara adil), legitimasi ekonomi (apakah manfaat dan kompensasi dibagi secara adil), dan legitimasi sosial (bagaimana perusahaan memperhatikan kesejahteraan, menghargai nilai budaya, dan memperlakukan komunitas). Kedua, kredibilitas, yaitu konsistensi perusahaan dalam memberikan informasi yang benar dan jelas serta menepati janji. Ketiga, kepercayaan, yaitu keyakinan komunitas bahwa perusahaan akan selalu mempertimbangkan dan menyelesaikan persoalan yang mereka hadapi. Legitimasi menghasilkan penerimaan, kredibilitas menghasilkan persetujuan, dan kepercayaan penuh menghasilkan identifikasi psikologis, ketika komunitas memandang masa depannya terkait dengan keberhasilan proyek.[9]

d. Bukti empiris: ketika lisensi legal tidak cukup. Kajian atas laporan investigasi kecurangan di negara-negara Nordik menunjukkan bahwa pemeriksa cukup sering menyimpulkan adanya pelanggaran etik tetapi tidak ada tindak pidana. Artinya, lisensi legal perusahaan tidak dilanggar. Namun, pelanggaran lisensi sosial tetap menimbulkan hukuman dari komunitas dan pemangku kepentingan.[10] Tiga kasus dalam kajian itu menggambarkan pola ini. Sebuah perusahaan ritel pakaian Denmark yang memproduksi di kawasan industri Myanmar yang dikuasai konglomerat milik militer dinyatakan oleh pemeriksa tidak melanggar sanksi internasional, tetapi laporan itu tidak cukup memulihkan lisensi sosialnya, dan perusahaan akhirnya berhenti memesan produksi dari negara itu. Koperasi perumahan terbesar di Norwegia dinyatakan tidak melanggar aturan ketika menjual blok apartemen kepada investor sewa, tetapi pemberontakan anggotanya memaksa koperasi mengubah struktur tata kelola dan model bisnisnya; menegaskan hak hukum justru dipandang sebagai sikap arogan. Perusahaan perikanan Islandia yang diduga menyuap pejabat Namibia untuk memperoleh kuota tangkapan pada awalnya menimpakan kesalahan kepada ‘apel busuk’ di tingkat lokal, tetapi kerusakan reputasinya meluas hingga menjadi persoalan reputasi negara.[11]

Kasus penghancuran situs Juukan Gorge di Australia Barat oleh Rio Tinto pada 2020 memperlihatkan pola yang sama dengan lebih tajam. Perusahaan meledakkan dua tempat bernaung batu yang telah dihuni manusia secara berkelanjutan selama 46.000 tahun dan dianggap sakral oleh pemilik tradisionalnya, untuk memperluas tambang bijih besi. Perusahaan telah memperoleh izin hukum berdasarkan undang-undang warisan budaya Aborigin negara bagian. Tindakannya memenuhi persyaratan hukum, tetapi dipandang luas sebagai tidak etis. Setelah kemarahan publik dan penyelidikan parlemen, perusahaan menyampaikan permintaan maaf tanpa syarat, sementara CEO dan beberapa eksekutif senior mundur dari jabatannya.[12] Kasus ini, dalam pandangan modul ini, merupakan ilustrasi paling jelas bahwa lisensi legal dan lisensi sosial dapat berpisah jalan, dan bahwa ketika keduanya berpisah, lisensi sosial dapat menentukan nasib manajemen.

e. Catatan kritis atas teori lisensi sosial. Teori lisensi sosial menghadapi kritik serius yang perlu dikemukakan. Konsep ini dinilai kabur, sulit diukur, dan dipahami secara berbeda oleh industri, akademisi, komunitas, dan organisasi masyarakat sipil. Sebagian kalangan memandangnya sebagai konsep neoliberal yang muncul untuk merespons penolakan komunitas, dengan tujuan membatasi perdebatan atas persoalan yang lebih mendasar. Sebagian lain menilai konsep ini tidak baru, melainkan sekadar nama lain bagi legitimasi. Ada pula yang menunjukkan bahwa argumen bisnis bagi lisensi sosial belum berkembang, karena sebagian proyek justru dapat berjalan lebih menguntungkan tanpa dukungan komunitas lokal, dan bahwa proses memperoleh lisensi sosial dapat memicu konflik di dalam komunitas itu sendiri.[13]

Selain itu, lisensi sosial dapat menuntut lebih dari hukum, tetapi juga dapat menuntut kurang. Literatur kriminologi korporasi mencatat studi di Eropa yang menunjukkan bahwa publik menempatkan kriminalitas korporasi sebagai prioritas penegakan yang sangat rendah, serta studi lain yang menemukan bahwa kejahatan kerah putih cenderung dipersepsikan sebagai ketidakbertanggungjawaban korporasi, bukan sebagai pelanggaran hukum.[14] Implikasinya, dalam pandangan modul ini, lisensi sosial tidak dapat menggantikan lisensi legal sebagai standar minimum. Keduanya bekerja paling baik sebagai lapisan yang saling mengoreksi: hukum menjaga batas bawah yang tidak boleh ditawar, sedangkan lisensi sosial mendorong korporasi melampaui batas itu dan memberi sinyal ketika hukum tertinggal dari harapan masyarakat.

Baca juga: Social Contract Theory dan Bisnis Modern: Perspektif Komprehensif dalam Tata Kelola Perusahaan

Konsep: Kepercayaan sebagai Modal dan Kepatuhan sebagai Interaksi

a. Kepercayaan sebagai modal. Jika lisensi sosial bertumpu pada kepercayaan, kepatuhan dapat dipahami sebagai investasi dalam modal kepercayaan. Nilai lisensi sosial memiliki dua dimensi. Dimensi defensif berkaitan dengan menghindari kritik dan hambatan, seperti demonstrasi, boikot, penutupan, publisitas negatif, dan regulasi tambahan; hilangnya lisensi sosial dapat menimbulkan penundaan dan biaya, berkurangnya akses pasar, kemarahan komunitas, hilangnya reputasi, dan dalam keadaan ekstrem kegagalan proyek atau bahkan industri. Dimensi ofensif berkaitan dengan manfaat yang diperoleh dari dukungan komunitas, termasuk legitimasi, kepercayaan, kredibilitas, reputasi, keberhasilan jangka panjang, akses berkelanjutan terhadap sumber daya, dan daya saing.[15] Dalam pandangan modul ini, kedua dimensi itu menjelaskan mengapa modal kepercayaan bersifat asimetris: ia dibangun perlahan melalui konsistensi bertahun-tahun, tetapi dapat runtuh dalam hitungan hari akibat satu peristiwa.

b. Kepatuhan sebagai interaksi dua arah antara aturan dan perilaku. Kepatuhan bukan sekadar keadaan statis ‘sesuai’ atau ‘tidak sesuai’ dengan aturan. Literatur kepatuhan mutakhir memaknainya secara luas sebagai interaksi antara aturan dan perilaku. Interaksi itu berlangsung dua arah. Di satu sisi, aturan membentuk perilaku, yang merupakan pandangan instrumental tentang hukum. Di sisi lain, respons pihak yang diatur juga membentuk makna dan cara kerja aturan itu sendiri, yang merupakan pandangan konstruktif.[16] Pandangan ini membedakan cara berpikir hukum yang lazim bersifat ex post, yaitu menilai perilaku yang telah terjadi dan menentukan akibat hukumnya, dari cara berpikir kepatuhan yang bersifat ex ante, yaitu memahami mekanisme yang membuat hukum mampu membentuk perilaku di masa depan dan intervensi apa yang dapat mengaktifkan mekanisme itu. Pendekatan ex ante menuntut analisis empiris dan inferensi kausal sebelum merumuskan pandangan normatif tentang intervensi hukum yang perlu didorong.[17]

Literatur yang sama menyerukan pengembangan apa yang disebutnya yurisprudensi perilaku, yaitu upaya mengoreksi asumsi-asumsi hukum tentang perilaku manusia dan organisasi, sebagaimana ekonomi perilaku mengoreksi asumsi ekonomi neoklasik. Asumsi yang perlu diuji antara lain apakah orang mengetahui hukum, bagaimana orang merespons hukuman dan insentif lain, apakah orang mengambil keputusan secara individual, amoral, dan rasional dalam merespons aturan, serta apakah organisasi merespons hukum dengan cara yang sama seperti individu.[18]

c. Kepatuhan, konformitas, dan kepatuhan berlebih. Konsep ketiga membedakan kepatuhan dari konformitas. Lisensi legal dan lisensi sosial berkaitan dengan kontrol formal dan kontrol informal: kontrol formal dapat menghasilkan kepatuhan, sedangkan kontrol informal dapat menghasilkan konformitas, yaitu pemenuhan dan bahkan pelampauan norma serta kewajiban informal dalam masyarakat. Konformitas mencirikan tindakan sukarela sebagai respons terhadap harapan sosial dan normatif, yang dalam keadaan tertentu dapat berujung pada kepatuhan berlebih.[19]

d. Catatan kritis atas konsep. Konsep kepercayaan sebagai modal mengandung risiko instrumentalisasi. Apabila kepatuhan hanya dihargai karena menghasilkan kepercayaan, korporasi terdorong mengelola citra kepatuhan alih-alih substansinya. Persoalan ini dibahas lebih rinci pada bagian tentang kritik terhadap industri kepatuhan. Pandangan kepatuhan sebagai interaksi dua arah juga membawa konsekuensi yang tidak selalu nyaman bagi profesi hukum: praktik kepatuhan korporasi, termasuk dokumen yang disusun advokat, ikut membentuk apa yang kemudian dianggap ‘patuh’ oleh regulator dan pengadilan. Advokat karena itu tidak hanya menafsirkan aturan, tetapi ikut menciptakan makna aturan dalam praktik.

Praktik: Kewajiban Patuh dan Lisensi Sosial di Indonesia

a. Kewajiban patuh dalam hukum perseroan. Dalam hukum Indonesia, kewajiban patuh tidak hanya melekat pada korporasi sebagai entitas, tetapi juga pada organ-organnya. Direksi menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan (Pasal 92 ayat (1) UU PT). Direksi wajib menjalankan pengurusan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab (Pasal 97 ayat (2) UU PT) dan bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan apabila bersalah atau lalai menjalankan tugasnya (Pasal 97 ayat (3) UU PT). Pengurusan yang melanggar hukum tidak mungkin dibenarkan sebagai pengurusan untuk kepentingan perseroan, karena Pasal 2 UU PT menutup kemungkinan perseroan menjalankan kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pembentuk undang-undang juga telah mengubah sebagian harapan lisensi sosial menjadi kewajiban lisensi legal. Perseroan yang menjalankan kegiatan usaha di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan (Pasal 74 UU PT). Di bidang pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 dan KUHP baru (UU Nomor 1 Tahun 2023) menjadikan kegagalan korporasi mengambil langkah pencegahan dan memastikan kepatuhan sebagai salah satu dasar penilaian kesalahan korporasi. Ketentuan ini dibahas lebih rinci pada bagian tentang teori tanggung jawab korporasi dan dalam Bab 2.

b. Lisensi sosial di Indonesia: temuan lapangan. Penelitian atas dua perusahaan pengelola hutan di Kalimantan Tengah, yaitu perusahaan perkebunan karet dan sengon dengan konsesi sekitar 59.810 hektare dan perusahaan karbon dengan konsesi sekitar 25.800 hektare, memberikan gambaran yang berharga tentang praktik lisensi sosial di Indonesia. Kedua perusahaan memahami lisensi sosial secara terbatas dan menyamakannya dengan kelola sosial, tanggung jawab sosial perusahaan, dan pengembangan masyarakat, yang memang diwajibkan oleh kode praktik kehutanan dan skema sertifikasi. Keduanya terutama mengandalkan legitimasi ekonomi, yaitu kompensasi, infrastruktur bersama, lapangan kerja, dan alih keterampilan, untuk memperoleh penerimaan komunitas.[20]

Penelitian yang sama menemukan persoalan mendasar dalam hubungan antara lisensi legal dan lisensi sosial di Indonesia. Perusahaan memandang bahwa kawasan konsesi milik negara dan izin yang diperoleh memberi mereka hak menggunakan lahan, sehingga mempertanyakan apakah komunitas berhak memberikan atau menolak lisensi sosial. Sebaliknya, komunitas memandang kawasan itu sebagai hutan adat yang telah mereka kuasai turun-temurun. Penelitian itu mencatat tiga persoalan: informasi tenurial pemerintah daerah tidak jelas, hak masyarakat adat atas tanah belum cukup diakui dan dihormati, dan lembaga adat tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (FPIC) tidak diwajibkan secara formal, tetapi menjadi ekspektasi de facto dan persyaratan sertifikasi.[21]

Temuan lain menyangkut peran negara. Sertifikasi pengelolaan hutan produksi lestari berfungsi sebagai bentuk pengaturan sendiri yang meminimalkan peran pemerintah, dan penilaian tahunan pemerintah pusat atas kinerja pelibatan masyarakat dan pengelolaan lingkungan bertumpu pada laporan mandiri perusahaan tanpa inspeksi lapangan. Penelitian itu juga mencatat kasus ketika pemilik perusahaan sekaligus menjabat kepala pemerintahan daerah dan pemimpin kelompok masyarakat adat, serta kepala desa yang memiliki kepentingan sendiri dan menerima manfaat finansial dari perusahaan, sehingga sebagian warga merasa terpinggirkan.[22] Dalam pandangan modul ini, temuan tersebut menunjukkan bahwa di Indonesia lisensi legal dan lisensi sosial dapat sama-sama rapuh: izin dapat diperoleh dalam konteks konflik kepentingan, dan ‘persetujuan’ komunitas dapat dikuasai elite lokal.

Analisis Kritis

Dari seluruh lapis di atas, setidaknya ada empat catatan kritis yang perlu diajukan. Pertama, landasan filosofis kewajiban patuh kuat untuk membenarkan kepatuhan pada hukum, tetapi lemah dalam memberi panduan ketika hukum tidak jelas atau tidak ditegakkan. Di sinilah lisensi sosial berperan, tetapi dengan risiko bahwa isi ‘kontrak sosial’ ditentukan oleh pihak yang paling berkuasa. Kedua, bukti dari negara-negara Nordik dan Australia menunjukkan bahwa lisensi sosial dapat menghukum korporasi yang patuh hukum. Namun, bukti itu berasal dari masyarakat dengan media yang bebas, organisasi masyarakat sipil yang kuat, dan sistem peradilan yang berfungsi. Apakah mekanisme yang sama bekerja dengan kekuatan serupa di Indonesia tidak dapat diasumsikan. Ketiga, temuan di Kalimantan Tengah menunjukkan bahwa ketika negara lemah dalam pengawasan dan pengakuan hak, lisensi sosial cenderung direduksi menjadi transaksi ekonomi. Keempat, modal kepercayaan hanya bermakna apabila kepatuhan dijalankan secara substantif; kepercayaan yang dibangun di atas penampilan akan runtuh ketika penampilan itu terungkap.

Kesimpulan dan Implikasi bagi Praktisi Hukum

Korporasi wajib patuh karena tiga alasan yang saling menguatkan: keberadaannya bergantung pada pengakuan tertib hukum, ia menikmati manfaat tertib sosial yang menuntut timbal balik, dan keberlanjutan usahanya bergantung pada kepercayaan pemangku kepentingan. Bahkan pandangan yang paling pro-pemegang saham pun menempatkan kepatuhan pada hukum dan kebiasaan etis sebagai batas yang tidak boleh dilampaui. Bagi praktisi hukum, rekomendasinya adalah sebagai berikut. Pertama, memetakan kewajiban klien dalam dua lapis, yaitu kewajiban lisensi legal (peraturan perundang-undangan, perizinan, dan kontrak) dan harapan lisensi sosial (masyarakat sekitar, masyarakat adat, investor, mitra usaha, dan konsumen). Kedua, dalam uji tuntas, tidak berhenti pada keabsahan izin, tetapi juga menilai legitimasi, kredibilitas, dan kepercayaan yang dimiliki klien atau target transaksi di mata komunitasnya, terutama di sektor sumber daya alam. Ketiga, menggeser cara berpikir dari ex post ke ex ante ketika menasihati klien, dari pertanyaan ‘apakah ini melanggar’ menjadi ‘bagaimana mencegah pelanggaran dan bagaimana menjaga kepercayaan’. Keempat, menjelaskan kepada Direksi bahwa kewajiban patuh melekat pada tanggung jawab pribadi mereka berdasarkan Pasal 97 UU PT. Kelima, tidak menjadikan penerimaan sosial sebagai pengganti kepatuhan hukum, dan sebaliknya tidak menjadikan izin hukum sebagai jaminan penerimaan sosial.

*Artikel ini merupakan bagian dari ‘Learning Module for Lawyers: Corporate Law’ yang disusun oleh Tim Penulis Firma Pragma Integra.

Referensi

[1] Mahmut Berkan Çetin and Selim Gündüz, ‘A Moral Mapping for Corporate Responsibility: Introducing the Local Dimension—Corporate Local Responsibility (COLOR)’, Sustainability, 17.8 (2025), p. 3495, https://doi.org/10.3390/su17083495.

[2] Gastón de los Reyes, ‘The All-Stakeholders-Considered Case for Corporate Beneficence’, Journal of Business Ethics, 188.1 (2022), pp. 37–55, https://doi.org/10.1007/s10551-022-05224-9.

[3] de los Reyes, ‘The All-Stakeholders-Considered Case for Corporate Beneficence’.

[4] de los Reyes, ‘The All-Stakeholders-Considered Case for Corporate Beneficence’.

[5] Stephany Iriana Pasaribu, Frank Vanclay, and Ronald L. Holzhacker, ‘The Governance of Social License to Operate in the Forest Industry in Indonesia’, in Challenges of Governance: Development and Regional Integration in Southeast Asia and ASEAN (Cham: Springer, 2021), pp. 209–26, https://doi.org/10.1007/978-3-030-59054-3_10.

[6] Pasaribu, Vanclay, and Holzhacker, ‘The Governance of Social License to Operate in the Forest Industry in Indonesia’.

[7] Petter Gottschalk, ‘Violations of the Social License to Operate: Evidence from Fraud Investigation Reports’, Crime & Delinquency, 71.6-7 (2023), pp. 1742–62, https://doi.org/10.1177/00111287221145123.

[8] Pasaribu, Vanclay, and Holzhacker, ‘The Governance of Social License to Operate in the Forest Industry in Indonesia’.

[9] Pasaribu, Vanclay, and Holzhacker, ‘The Governance of Social License to Operate in the Forest Industry in Indonesia’.

[10] Gottschalk, ‘Violations of the Social License to Operate: Evidence from Fraud Investigation Reports’.

[11] Gottschalk, ‘Violations of the Social License to Operate: Evidence from Fraud Investigation Reports’.

[12] Anne Schwenkenbecher (2024), Business Ethics, the Environment & Responsibility, 34.4 (2024), pp. 2309–20, https://doi.org/10.1111/beer.12756.

[13] Pasaribu, Vanclay, and Holzhacker, ‘The Governance of Social License to Operate in the Forest Industry in Indonesia’.

[14] Gottschalk, ‘Violations of the Social License to Operate: Evidence from Fraud Investigation Reports’.

[15] Gottschalk, ‘Violations of the Social License to Operate: Evidence from Fraud Investigation Reports’.

[16] Benjamin van Rooij and D. Daniel Sokol, ‘Introduction: Compliance as the Interaction between Rules and Behavior’, in The Cambridge Handbook of Compliance (Cambridge: Cambridge University Press, 2021), pp. 1–10, https://doi.org/10.1017/9781108759458.001.

[17] van Rooij and Sokol, ‘Introduction: Compliance as the Interaction between Rules and Behavior’.

[18] van Rooij and Sokol, ‘Introduction: Compliance as the Interaction between Rules and Behavior’.

[19] Gottschalk, ‘Violations of the Social License to Operate: Evidence from Fraud Investigation Reports’.

[20] Pasaribu, Vanclay, and Holzhacker, ‘The Governance of Social License to Operate in the Forest Industry in Indonesia’.

[21] Pasaribu, Vanclay, and Holzhacker, ‘The Governance of Social License to Operate in the Forest Industry in Indonesia’.

[22] Pasaribu, Vanclay, and Holzhacker, ‘The Governance of Social License to Operate in the Forest Industry in Indonesia’.