Pragmaintegra.com – Pertanyaan mengapa korporasi patuh merupakan cermin dari pertanyaan mengapa korporasi melanggar, tetapi jawabannya tidak selalu simetris. Menghilangkan sebab pelanggaran belum tentu menghasilkan kepatuhan yang berkelanjutan, sebagaimana menghilangkan penyakit belum tentu menghasilkan kesehatan. Bagian ini membahas teori-teori utama tentang motivasi kepatuhan, mulai dari teori pencegahan, legitimasi dan keadilan prosedural, teori kelembagaan, regulasi responsif, hingga kontrol sosial, lalu menilai apa yang dapat dan tidak dapat dijelaskan oleh masing-masing teori, terutama dalam konteks Indonesia.

Landasan Filosofis: Patuh karena Takut, karena Sah, atau karena Lazim

Secara filosofis, terdapat tiga jawaban dasar atas pertanyaan mengapa subjek hukum taat. Pertama, karena takut akan akibat ketidaktaatan. Ini merupakan pandangan instrumental tentang hukum, yang dalam tradisi filsafat hukum sering dikaitkan dengan gagasan hukum sebagai perintah yang didukung ancaman sanksi. Kedua, karena hukum dipandang sah sehingga melahirkan kewajiban untuk taat. Ini merupakan pandangan normatif, yang menempatkan legitimasi otoritas sebagai sumber kewajiban. Ketiga, karena ketaatan merupakan kelaziman dalam lingkungan sosialnya. Ini merupakan pandangan sosiologis, yang melihat hukum bekerja melalui norma, kebiasaan, dan harapan bersama.

Literatur kepatuhan mutakhir tidak memilih salah satu dari ketiga jawaban itu, tetapi memetakan beragam mekanisme yang bekerja bersamaan: hukuman, insentif (termasuk tanggung jawab perdata dan insentif positif), legitimasi (termasuk keadilan prosedural dan kewajiban umum untuk menaati hukum), norma sosial, rasa malu, kapasitas untuk patuh (termasuk pengetahuan hukum dan pengendalian diri), peluang untuk melanggar, proses kognitif, dan proses organisasional.[1] Literatur yang sama menekankan bahwa perilaku individu selalu tertanam dalam lingkungan sosial, organisasi, dan budaya yang lebih luas, tempat norma sosial dan proses pembelajaran sosial selalu berpengaruh, dan bahwa perilaku organisasi tidak semata perilaku organisasi itu sendiri, melainkan juga hasil interaksi di antara individu-individu di dalamnya.[2]

Landasan Teoretis

a. Teori pencegahan. Teori pencegahan menjelaskan kepatuhan sebagai respons terhadap ancaman sanksi. Sebagaimana dibahas pada bagian tentang kewajiban moral dan kalkulasi rasional, model ini paling berpengaruh dalam desain sanksi korporasi, tetapi daya jelasnya dibatasi oleh tatanan moral pengambil keputusan, dan efeknya lebih bergantung pada kepastian deteksi daripada pada beratnya sanksi; inspeksi dan penyelidikan oleh lembaga pengawas terbukti meningkatkan pencegahan umum.[3] Bukti paling komprehensif tentang pencegahan korporasi justru menunjukkan keterbatasan pendekatan sanksi tunggal. Sebuah meta-analisis atas literatur pencegahan korporasi tidak menemukan bukti efektivitas satu ukuran pencegahan korporasi secara tunggal dalam mengurangi kejahatan, tetapi menemukan bahwa kebijakan regulasi yang melibatkan inspeksi yang konsisten dan memuat komponen kooperatif atau edukatif bagi industri dapat berdampak substansial, dan bahwa campuran intervensi lembaga kemungkinan besar memberikan dampak terbesar.[4]

b. Teori legitimasi dan keadilan prosedural. Teori ini menjelaskan kepatuhan sebagai respons terhadap otoritas yang dipandang sah, dan legitimasi itu sangat dipengaruhi oleh keadilan prosedur yang digunakan otoritas. Literatur kepatuhan mencatat bahwa hukuman dapat berbalik merugikan apabila dijatuhkan dengan cara yang tidak adil secara prosedural, karena melemahkan legitimasi dan kesediaan orang untuk taat atas dasar rasa kewajiban.[5] Pada tingkat organisasi, teori legitimasi dirumuskan sebagai penjelasan bahwa korporasi mengadopsi program tertentu untuk mempertahankan penerimaan sosial yang memberinya lisensi untuk beroperasi, terlepas dari apakah program itu menghasilkan dampak substantif.[6] Dalam konteks lisensi sosial, legitimasi juga dibedakan menjadi legitimasi legal, ekonomi, dan sosial, yang masing-masing menjawab pertanyaan berbeda: apakah prosedur hukum ditaati dan keputusan diambil secara adil, apakah manfaat dibagi secara adil, dan bagaimana perusahaan memperlakukan komunitas.[7]

Dalam pandangan modul ini, rumusan teori legitimasi pada tingkat organisasi mengandung benih persoalan kepatuhan kosmetik: apabila yang dikejar adalah penerimaan, legitimasi dapat dikejar melalui penampilan. Perbedaan antara legitimasi yang diperoleh melalui keadilan substantif dan legitimasi yang diperoleh melalui pengelolaan kesan menjadi pusat pembahasan pada bagian tentang kritik terhadap industri kepatuhan.

c. Teori kelembagaan. Teori kelembagaan menjelaskan kepatuhan sebagai hasil tekanan untuk menjadi serupa dengan organisasi lain dalam lingkungan yang sama, yang dikenal sebagai isomorfisme. Dalam teori ini, korporasi mengadopsi praktik tertentu bukan melalui perhitungan rasional yang independen, melainkan karena sesama pelaku usaha, regulator, atau norma profesi membuat ketidakpatuhan tampak menyimpang. Penelitian berbasis wawancara dengan manajer korporasi besar menemukan ketiga mekanisme isomorfisme dalam praktik: isomorfisme koersif melalui tekanan regulasi dan kepatuhan, isomorfisme normatif melalui norma profesional dan kerangka pelaporan, serta isomorfisme mimetik melalui perilaku membandingkan diri dengan pesaing. Penelitian yang sama menekankan bahwa motivasi pemangku kepentingan, legitimasi, dan isomorfisme dapat bekerja bersamaan dalam satu organisasi, sehingga sulit menyimpulkan motivasi yang sebenarnya dari pengungkapan publik semata.[8]

Penyebaran standar sistem manajemen anti-penyuapan di Indonesia dapat dibaca melalui lensa ini. ISO 37001:2016 diterbitkan pada Oktober 2016 dan diadopsi Badan Standardisasi Nasional menjadi SNI ISO 37001:2016 setelah terbitnya Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi; Kementerian BUMN kemudian mendorong penerapannya di badan usaha milik negara.[9] Dalam pandangan modul ini, penyebaran semacam ini menggabungkan isomorfisme koersif (dorongan pemerintah dan regulator), normatif (standar internasional dan profesi auditor), dan mimetik (perusahaan mengikuti pesaing yang telah tersertifikasi). Teori kelembagaan memperingatkan bahwa adopsi yang didorong tekanan isomorfik belum tentu diikuti penerapan yang substantif.

d. Regulasi responsif. Teori regulasi responsif, yang dikembangkan sejak awal 1990-an, menyusun strategi penegakan dalam bentuk piramida. Teori ini dipahami sebagai meta-strategi, yaitu strategi untuk memilih strategi: berbagai strategi penyelesaian masalah disusun dalam hierarki berdasarkan tingkat paksaannya, lalu diterapkan dengan preferensi praduga untuk mencoba solusi yang paling tidak memaksa terlebih dahulu, dan naik ke tingkat berikutnya sampai masalah selesai. Daya tarik teori ini terletak pada kemampuannya mendamaikan bukti empiris bahwa hukuman kadang berhasil dan kadang justru berbalik merugikan, dan hal yang sama berlaku bagi persuasi. Persuasi di dasar piramida memberi kesempatan pertama kepada pilihan yang lebih murah dan lebih menghormati pihak yang diatur, sedangkan upaya pengendalian yang lebih mahal dan punitif disimpan untuk sebagian kecil kasus ketika persuasi gagal. Piramida itu mengomunikasikan bahwa regulator tidak akan pergi, tetapi akan terus menaikkan tingkat intervensi sampai masalah diperbaiki.[10]

Teori ini juga mengajukan argumen yang berlawanan dengan intuisi tentang hubungan antara hukuman dan kepatuhan. Hukuman dipandang secara bersamaan meningkatkan efek pencegahan dan efek perlawanan (defiance). Pada tingkat hukuman yang rendah, perlawanan cenderung melampaui pencegahan, dan baru ketika hukuman sangat berat di dekat puncak piramida efek pencegahan melampaui efek perlawanan. Meski demikian, langkah eskalasi pertama sering sudah menghasilkan kepatuhan karena menjadi sinyal bahwa regulator bersungguh-sungguh, sebuah ‘peringatan’ yang membuat pimpinan senior memikirkan risiko yang lebih besar. Karena membuat ancaman meningkatkan perlawanan, puncak piramida sebaiknya mengancam di latar belakang, bukan diancamkan secara langsung di latar depan, misalnya dengan transparansi kebijakan piramida sebelum eskalasi pertama dilakukan, atau dengan merancang piramida bersama industri dan organisasi masyarakat sipil.[11]

Bukti efektivitas teori ini bersifat beragam. Tidak pernah ada penugasan acak lembaga regulator untuk menerapkan pendekatan responsif dibandingkan pendekatan standar. Bukti yang tersedia antara lain berupa pengalaman otoritas pajak Australia yang beralih ke pendekatan responsif dalam menangani pengalihan laba perusahaan multinasional dan memperoleh tambahan penerimaan sekitar satu miliar dolar, serta simulasi berbasis agen atas 33 perekonomian Eropa yang menyimpulkan dengan optimisme bersyarat bahwa regulasi responsif lebih mampu menjelaskan berkurangnya erosi basis pajak dibandingkan model ekonomi yang lebih sempit. Penelitian atas otoritas pasar modal Australia periode 1992 hingga 2006 menunjukkan bahwa ketika lembaga itu dilengkapi dengan ragam alat penegakan yang semakin bervariasi, efektivitas penegakannya meningkat. Namun, tinjauan atas berbagai evaluasi menemukan efek positif pada delapan konteks, tanpa efek pada satu konteks, efek negatif pada enam konteks, dan efek yang bersyarat atau kontekstual pada sembilan konteks lain, sehingga jawabannya atas pertanyaan apakah regulasi responsif berhasil adalah ‘tergantung’. Efektivitas regulasi responsif pada akhirnya bergantung pada mutu intervensi yang dipilih pada setiap tingkat piramida.[12]

e. Kontrol sosial. Lisensi sosial juga dapat ditempatkan dalam perspektif teori kontrol sosial, yang bertumpu pada keterikatan, komitmen, keterlibatan, dan keyakinan, dengan mekanisme hukuman informal berupa rasa malu. Dalam perspektif ini, kontrol formal dapat menghasilkan kepatuhan, sedangkan kontrol informal dapat menghasilkan konformitas.[13] Korporasi patuh karena terikat pada jaringan hubungan dengan konsumen, investor, mitra usaha, karyawan, dan komunitas yang akan menghukum penyimpangan, bukan hanya karena ancaman negara. Kajian yang sama mencatat bahwa ancaman sanksi dari pemangku kepentingan yang berkuasa dapat menjadi lebih menakutkan daripada ancaman penuntutan pidana tradisional.[14]

Kajian yang sama membedakan dua dimensi lisensi sosial. Dimensi defensif berupa kepentingan menghindari demonstrasi, boikot, penutupan kegiatan, publisitas negatif, dan regulasi tambahan; dimensi ofensif berupa kepentingan memperoleh legitimasi, kepercayaan, kredibilitas, reputasi, akses terhadap sumber daya, dan daya saing. Konformitas terhadap norma informal bahkan kadang mendorong korporasi melakukan kepatuhan berlebih (overcompliance), yaitu berbuat melampaui apa yang diwajibkan hukum.[15] Kasus sebuah koperasi perumahan besar di Norwegia memperlihatkan mekanisme ini. Koperasi itu membangun apartemen mahal dan menjual blok kepada investor sewa di bawah harga pasar, dalam hubungan dekat antara pimpinannya dan pembeli. Investigasi yang dilakukan kantor akuntan menyimpulkan tidak ada aturan yang dilanggar, tetapi anggota koperasi memberontak; koperasi itu kemudian berjanji tidak mengulanginya dan melakukan demokratisasi tata kelola, sementara upaya menegaskan hak hukumnya justru dipandang arogan.[16]

Dalam pandangan modul ini, teori kontrol sosial menjelaskan mengapa banyak korporasi besar patuh pada standar yang tidak pernah ditegakkan negara secara ketat. Namun, teori ini juga memiliki batas. Kontrol informal bekerja paling kuat pada korporasi yang bergantung pada reputasi di hadapan konsumen akhir atau investor publik. Korporasi tertutup, perusahaan yang menjual kepada sesama pelaku usaha, atau perusahaan yang beroperasi jauh dari sorotan media relatif kebal terhadap rasa malu. Lagi pula, publik Eropa sendiri cenderung menempatkan kriminalitas korporasi sebagai prioritas yang rendah,[17] sehingga tekanan sosial tidak dapat diandalkan sebagai pengganti penegakan formal.

f. Penyelesaian tanpa persidangan sebagai insentif kepatuhan. Mekanisme insentif juga bekerja melalui cara negara menyelesaikan perkara korporasi. Data OECD yang dikutip dalam literatur pertanggungjawaban korporasi menunjukkan bahwa 78 persen dari 890 kasus suap asing diselesaikan melalui penyelesaian tanpa persidangan, seperti perjanjian penundaan penuntutan (deferred prosecution agreement, DPA) atau perjanjian tanpa penuntutan; dampaknya terhadap perilaku korporasi dan residivisme masih diperdebatkan. Kajian tersebut menegaskan bahwa ‘wortel’ hanya semenarik ‘tongkat’ yang mengancam, sehingga insentif kooperatif memerlukan kapasitas penuntutan yang nyata.[18] Dalam perspektif lisensi sosial, DPA juga dipandang dapat membantu memulihkan lisensi sosial perusahaan yang melanggar; kajian yang sama mencatat bahwa negara-negara Nordik tidak memiliki instrumen DPA.[19] Dalam pandangan modul ini, pelajaran bagi Indonesia, yang belum mengenal DPA dalam hukum acara pidananya, adalah bahwa insentif kerja sama, seperti keringanan karena pengungkapan sukarela, hanya berfungsi apabila ancaman di belakangnya kredibel.

Baca juga: Social Contract Theory dan Bisnis Modern: Perspektif Komprehensif dalam Tata Kelola Perusahaan

Konsep: Pluralisme Motivasi dan Kapasitas

Konsep kunci yang dapat ditarik dari teori-teori tersebut adalah pluralisme motivasi: kepatuhan korporasi merupakan hasil berbagai motif yang bekerja bersamaan dan dapat saling memperkuat atau saling melemahkan. Ancaman sanksi dapat memperkuat kepatuhan apabila dijatuhkan secara adil, tetapi dapat melemahkannya apabila dipandang sewenang-wenang. Tekanan isomorfik dapat mendorong adopsi program, tetapi juga dapat melahirkan program yang sekadar meniru tanpa memahami. Kontrol sosial dapat mendorong korporasi melampaui hukum, tetapi juga dapat mendorong pengelolaan citra.

Implikasi yang sering terlewat dari peta mekanisme tersebut adalah kapasitas. Dalam regulasi bisnis, kegagalan kepatuhan sering bukan soal kurangnya niat baik atau kalkulasi untuk curang, melainkan kurangnya kompetensi untuk patuh.[20] Teori regulasi responsif juga menekankan pentingnya kepercayaan diri dan efektivitas diri dalam kepatuhan; bukti empiris menunjukkan bahwa efektivitas diri manajer memprediksi kepatuhan regulasi di masa depan, dan bahwa efektivitas kolektif bahkan lebih penting daripada efektivitas diri individual.[21] Dalam pandangan modul ini, sebagian pelanggaran korporasi, terutama pada usaha menengah dan kecil, lahir dari ketidaktahuan atas aturan dan keterbatasan sumber daya untuk memenuhinya. Bagi kelompok ini, ancaman sanksi tidak menyentuh akar masalah; yang diperlukan adalah pengetahuan, prosedur, dan dukungan.

Teori regulasi responsif juga menawarkan teknik yang menyasar motivasi, bukan hanya perilaku. Literatur ini menekankan pentingnya mendengar secara responsif dan wawancara motivasional, sekaligus memperingatkan bahaya sinisme hukum, yaitu sikap memandang hukum dan penegaknya sebagai tidak sah atau tidak relevan.[22] Teori yang sama juga mengkritik regulasi berbasis aturan yang statis karena cenderung membekukan standar industri pada tingkat minimum, sedangkan regulasi responsif menuntut perbaikan berkelanjutan; ketika biaya kepatuhan turun, kepatuhan cenderung naik.[23] Dalam pandangan modul ini, dari sini dapat dirumuskan konsep kepatuhan sebagai proses belajar: korporasi yang patuh bukan korporasi yang tidak pernah salah, melainkan korporasi yang cepat mendeteksi, mengakui, dan memperbaiki kesalahannya.

Konsep berikutnya adalah pergeseran motivasi dari waktu ke waktu. Penelitian atas manajer keberlanjutan korporasi besar menemukan bahwa motivasi yang paling sering disebut adalah manajemen risiko dan logika bisnis, diikuti tekanan pemangku kepentingan dan investor, keyakinan etis intrinsik, serta kepatuhan regulasi; salah seorang responden menggambarkan bahwa program yang semula dimulai sebagai pendekatan etis dan strategi bisnis praktis semakin berkembang menjadi strategi kepatuhan.[24] Penelitian itu tidak mendukung kedua ekstrem, yaitu bahwa program semacam itu sepenuhnya kosmetik atau sepenuhnya idealis.[25] Dalam pandangan modul ini, temuan tersebut menunjukkan sisi positif regulasi: ketika motivasi intrinsik memudar, kewajiban hukum menopang keberlanjutan fungsi yang telah dibangun.

Praktik: Menerjemahkan Teori ke dalam Hubungan dengan Regulator

Regulator di bidang lingkungan, perpajakan, persaingan usaha, pelindungan data, serta keselamatan dan kesehatan kerja semakin bergeser dari perspektif penegakan semata ke perspektif kepatuhan, yaitu berupaya memahami cara terbaik mendorong pihak yang diatur mengubah perilakunya; sebagian regulator membentuk unit khusus kepatuhan dan bahkan merekrut ahli perilaku.[26] Bagi korporasi, pergeseran ini membuka ruang strategi yang berbeda. Teori regulasi responsif menunjukkan bahwa keterbukaan terhadap inspektur di lapangan secara empiris memberikan manfaat, dan bahwa regulator yang responsif ingin meyakinkan industri bahwa keterbukaan itu menguntungkan.[27]

Dalam pandangan modul ini, korporasi yang memahami logika piramida akan berupaya tetap berada di dasar piramida, yaitu menunjukkan iktikad baik, keterbukaan, dan kesediaan memperbaiki diri ketika diperiksa, sebab setiap kenaikan tingkat penegakan meningkatkan biaya dan memperburuk hubungan dengan regulator. Bagi advokat, ini berarti bahwa strategi konfrontatif sejak awal, yang mungkin wajar dalam litigasi, dapat menjadi kontraproduktif dalam hubungan regulasi yang berlangsung terus-menerus. Logika yang sama dapat diterapkan di dalam korporasi: unit kepatuhan dapat menyusun piramida internalnya sendiri, dari pembinaan dan teguran informal hingga sanksi disiplin, pemutusan hubungan kerja, dan pelaporan kepada penegak hukum.

Teori kelembagaan memberikan pelajaran praktis lain. Ketika klien mengadopsi standar seperti SNI ISO 37001, advokat perlu menanyakan apakah adopsi itu didorong pemahaman atas risiko atau sekadar tekanan untuk menyamai pesaing dan memenuhi permintaan regulator. Standar itu sendiri, sebagaimana dicatat dalam kajian tentang integrasinya dengan tata kelola BUMN, tidak dapat menjamin bahwa suap tidak terjadi; ia menyediakan alat dan sistem yang dapat mengurangi dan mengelola risiko.[28]

Hukum Indonesia sesungguhnya telah mengenal struktur bertingkat yang menyerupai piramida penegakan. Di bidang lingkungan hidup, Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyusun sanksi administratif secara berjenjang, dari teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin, hingga pencabutan izin, dan ketentuan sanksi administratif ini kemudian disesuaikan oleh Undang-Undang Cipta Kerja dengan rezim perizinan berusaha. Di bidang perpajakan, Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan memberi ruang bagi wajib pajak untuk mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya atas kemauan sendiri sebelum penyidikan dimulai, dengan konsekuensi sanksi administratif yang menggantikan penuntutan pidana. Rezim perizinan berusaha berbasis risiko juga menempatkan pengawasan dan pembinaan sebelum pengenaan sanksi. Dalam pandangan modul ini, instrumen-instrumen tersebut dapat dibaca melalui teori regulasi responsif: negara menyediakan tangga eskalasi dan jalan keluar kooperatif. Efektivitasnya bergantung pada dua hal yang ditekankan teori itu, yaitu kredibilitas puncak piramida dan mutu intervensi di setiap tingkatan.

Bahkan di lingkungan dengan penegakan yang lemah, intervensi kooperatif tetap dapat berarti. Penelitian lapangan di Kamboja mencatat contoh positif berupa perantara di sebuah kawasan ekonomi khusus dengan 165 pabrik yang mengatur kontak dengan pejabat provinsi untuk melaporkan permintaan suap dan memfasilitasi pelatihan antikorupsi oleh komisi antikorupsi setempat bagi lebih dari seratus orang, meskipun keberlanjutan dan komitmen inisiatif itu masih dipertanyakan.[29]

Analisis Kritis

Teori-teori kepatuhan sebagian besar dikembangkan dan diuji di yurisdiksi dengan penegakan hukum yang relatif dapat diprediksi. Asumsi itu tidak selalu berlaku di negara berkembang. Penelitian lapangan di Kamboja menemukan bahwa lembaga yang semestinya menjadi penjaga gerbang investasi justru dikenal korup, bahwa membayar dua kali lipat biaya resmi dipandang sebagai cara memastikan permohonan disetujui, dan bahwa setelah ‘konsesi’ diberikan, persoalan dalam permohonan ditangani sebagai percakapan konsultatif, bukan tindakan punitif. Otoritas pajak di sana juga dikenal dengan penegakan yang sewenang-wenang, sehingga tujuan penegakan dipersepsikan sebagai pengayaan, bukan kepatuhan korporasi.[30]

Dalam lingkungan seperti itu, menurut pandangan modul ini, setiap teori kepatuhan kehilangan sebagian daya jelasnya. Teori pencegahan melemah karena sanksi dapat dinegosiasikan. Teori legitimasi melemah karena otoritas tidak dipandang sah. Piramida regulasi responsif dapat berubah menjadi piramida pemerasan. Isomorfisme dapat berarti meniru praktik penghindaran, bukan praktik kepatuhan. Teori kepatuhan karena itu perlu dibaca secara kontekstual sebelum diterapkan di Indonesia, dengan memperhitungkan variasi kualitas penegakan antar-sektor dan antar-daerah. Catatan kedua menyangkut teori legitimasi dan kelembagaan: keduanya menjelaskan mengapa korporasi mengadopsi program kepatuhan, tetapi tidak menjamin bahwa program itu dijalankan secara substantif.[31] Catatan ketiga menyangkut regulasi responsif: teori ini mengandaikan regulator yang berintegritas dan memiliki diskresi yang dapat dipercaya; tanpa itu, fleksibilitas piramida justru membuka ruang transaksi.

Kesimpulan dan Implikasi bagi Praktisi Hukum

Korporasi patuh karena berbagai motif yang bekerja bersamaan: takut sanksi, pengakuan atas otoritas yang sah, tekanan untuk serupa dengan organisasi lain, keterikatan pada jaringan sosial, dan kapasitas untuk memenuhi aturan. Tidak ada satu tuas tunggal yang efektif; bukti terbaik menunjukkan bahwa campuran intervensi yang diterapkan secara responsif lebih efektif daripada strategi tunggal. Bagi praktisi hukum, rekomendasinya adalah sebagai berikut. Pertama, diagnosis motif dan kapasitas kepatuhan klien sebelum merancang program, karena klien yang melanggar karena ketidaktahuan memerlukan solusi yang berbeda dari klien yang melanggar karena kalkulasi. Kedua, sarankan strategi kooperatif dalam hubungan dengan regulator agar penanganan tetap berada di dasar piramida penegakan, tanpa mengorbankan hak-hak hukum klien. Ketiga, pastikan proses disiplin dan investigasi internal adil secara prosedural, karena keadilan prosedural menopang legitimasi aturan internal. Keempat, ketika klien mengadopsi standar kepatuhan karena tekanan regulator atau pesaing, pastikan adopsi itu diikuti penerapan yang substantif. Kelima, baca teori kepatuhan secara kontekstual, dengan memperhitungkan karakter penegakan hukum di sektor dan daerah tempat klien beroperasi, dan jangan membantu klien memanfaatkan kelemahan penegakan.

*Artikel ini merupakan bagian dari ‘Learning Module for Lawyers: Corporate Law’ yang disusun oleh Tim Penulis Firma Pragma Integra.

Referensi

[1] van Rooij and Sokol, ‘Introduction: Compliance as the Interaction between Rules and Behavior’.

[2] van Rooij and Sokol, ‘Introduction: Compliance as the Interaction between Rules and Behavior’.

[3] Korkka-Knuts and Melander, ‘Contours of a Principled Corporate Sanction Policy in the EU: Exploring a Constitutionally Justified Balance between Criminal and Administrative Sanctions’.

[4] Braithwaite, ‘Street-Level Meta-Strategies: Evidence on Restorative Justice and Responsive Regulation’.

[5] van Rooij and Sokol, ‘Introduction: Compliance as the Interaction between Rules and Behavior’.

[6] Bown and others, ‘Motivations Underlying Large Corporate Sustainability Programs: An Analysis of Interviews with Corporate Sustainability Managers’.

[7] Pasaribu, Vanclay, and Holzhacker, ‘The Governance of Social License to Operate in the Forest Industry in Indonesia’.

[8] Bown and others, ‘Motivations Underlying Large Corporate Sustainability Programs: An Analysis of Interviews with Corporate Sustainability Managers’.

[9] Hanindita, Julaeha, and Soewito, ‘Strengthening Anti-Bribery Governance through Integration of GCG with SNI ISO 37001: 2016 ABMS’.

[10] Braithwaite, ‘Street-Level Meta-Strategies: Evidence on Restorative Justice and Responsive Regulation’.

[11] Braithwaite, ‘Street-Level Meta-Strategies: Evidence on Restorative Justice and Responsive Regulation’.

[12] Braithwaite, ‘Street-Level Meta-Strategies: Evidence on Restorative Justice and Responsive Regulation’.

[13] Gottschalk, ‘Violations of the Social License to Operate: Evidence from Fraud Investigation Reports’.

[14] Gottschalk, ‘Violations of the Social License to Operate: Evidence from Fraud Investigation Reports’.

[15] Gottschalk, ‘Violations of the Social License to Operate: Evidence from Fraud Investigation Reports’.

[16] Gottschalk, ‘Violations of the Social License to Operate: Evidence from Fraud Investigation Reports’.

[17] Gottschalk, ‘Violations of the Social License to Operate: Evidence from Fraud Investigation Reports’.

[18] Hannah Harris, ‘Corporate Liability within the IACC Framework’, Transnational Criminal Law Review, 2.1 (2023), https://doi.org/10.22329/tclr.v2i1.7906.

[19] Gottschalk, ‘Violations of the Social License to Operate: Evidence from Fraud Investigation Reports’.

[20] Braithwaite, ‘Street-Level Meta-Strategies: Evidence on Restorative Justice and Responsive Regulation’.

[21] Braithwaite, ‘Street-Level Meta-Strategies: Evidence on Restorative Justice and Responsive Regulation’.

[22] Braithwaite, ‘Street-Level Meta-Strategies: Evidence on Restorative Justice and Responsive Regulation’.

[23] Braithwaite, ‘Street-Level Meta-Strategies: Evidence on Restorative Justice and Responsive Regulation’.

[24] Bown and others, ‘Motivations Underlying Large Corporate Sustainability Programs: An Analysis of Interviews with Corporate Sustainability Managers’.

[25] Bown and others, ‘Motivations Underlying Large Corporate Sustainability Programs: An Analysis of Interviews with Corporate Sustainability Managers’.

[26] van Rooij and Sokol, ‘Introduction: Compliance as the Interaction between Rules and Behavior’.

[27] Braithwaite, ‘Street-Level Meta-Strategies: Evidence on Restorative Justice and Responsive Regulation’.

[28] Hanindita, Julaeha, and Soewito, ‘Strengthening Anti-Bribery Governance through Integration of GCG with SNI ISO 37001: 2016 ABMS’.

[29] Erie, Bodurtha, and Young, ‘Legal Brokers of Chinese Investment in Cambodia: Compliance between Contract and Culture’.

[30] Erie, Bodurtha, and Young, ‘Legal Brokers of Chinese Investment in Cambodia: Compliance between Contract and Culture’.

[31] Bown and others, ‘Motivations Underlying Large Corporate Sustainability Programs: An Analysis of Interviews with Corporate Sustainability Managers’.