Ilustrasi Risiko Pihak Ketiga dalam Hukum

Ilustrasi. [Source: Unsplash]

Pragmaintegra.com – Risiko pihak ketiga kini menjadi salah satu sumber utama risiko hukum korporasi. Sub-bab sebelumnya menunjukkan bahwa tanggung jawab atas pihak lain bergerak di sepanjang kontinum, dari atribusi perbuatan sampai kewajiban proses. Sub-bab ini menelaah bagaimana hukum positif mengubah kontinum itu menjadi risiko hukum yang konkret bagi korporasi: tanggung jawab perdata atas bawahan dan wakil berdasarkan Pasal 1367 KUHPerdata, atribusi pidana atas perbuatan orang yang bertindak berdasarkan hubungan lain dalam KUHP baru dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, delik kegagalan mencegah dalam hukum Inggris yang menjangkau korporasi Indonesia yang berhubungan dengan Inggris, serta penggunaan perantara dalam kasus korupsi. Pembahasan umum tentang pertanggungjawaban pidana korporasi dan Pasal 48 KUHP baru telah dilakukan pada Bab 2, dan pembahasan korupsi dari sudut antikorupsi dilakukan pada Bab 4; di sini fokusnya adalah pihak ketiga.

Landasan Filosofis: Kendali, Manfaat, dan Risiko yang Diciptakan

Adagium lama hukum perdata, qui facit per alium facit per se, yaitu siapa yang bertindak melalui orang lain bertindak sendiri, merangkum pembenaran pertama tanggung jawab atas pihak ketiga. Apabila korporasi memperluas kemampuannya dengan meminjam tangan orang lain, ia tidak dapat menolak akibat dari tangan yang ia pinjam. Pembenaran kedua adalah manfaat: pihak yang menikmati keuntungan dari suatu kegiatan sepatutnya juga menanggung kerugian yang ditimbulkannya. Pembenaran ketiga adalah perlindungan korban. Sebuah kajian tentang tanggung jawab pengganti dalam hukum Indonesia menjelaskan bahwa prinsip ini diterapkan untuk memastikan korban memiliki jalan memperoleh ganti rugi meskipun pelaku utama tidak mampu atau tidak dibebani tanggung jawab finansial, sehingga pihak yang mengendalikan hubungan kerja menanggung konsekuensi atas perbuatan dalam lingkup pekerjaan yang sah.[1]

Ketiga pembenaran itu tidak selalu menunjuk ke arah yang sama. Kendali paling kuat pada hubungan kerja, lebih lemah pada agen dan distributor, dan sangat lemah pada pemasok tingkat bawah. Manfaat dapat dinikmati korporasi justru dari pihak yang paling sedikit ia kendalikan, misalnya pemasok murah di wilayah yang jauh. Perlindungan korban menuntut adanya pihak yang mampu membayar, tetapi tidak dengan sendirinya menunjuk pihak yang patut dipersalahkan. Dalam pandangan modul ini, hukum positif memilih kombinasi pembenaran yang berbeda untuk setiap jenis hubungan, dan karena itu praktisi perlu membaca setiap rezim tanggung jawab dengan bertanya pembenaran mana yang menjadi pijakannya.

Persoalan filosofis yang paling tajam muncul dalam hukum pidana. Hukum pidana menuntut kesalahan, sedangkan perantara justru dipakai karena ia memisahkan korporasi dari perbuatan. Dalam korupsi, perantara memberi jarak, penyangkalan, dan perlindungan dari deteksi. Penelitian atas jaringan korupsi di Indonesia menjelaskan bahwa perantara pihak ketiga dapat berperan penting dalam memfasilitasi dan mempertahankan pertukaran korup, dapat berasal dari instansi pemerintah, sektor swasta, atau perorangan, dan posisi perantaranya memungkinkan mereka menarik komisi dari pemberi, penerima, atau keduanya.[2] Dalam pandangan modul ini, karena jarak itu sendiri merupakan fungsi perantara, hukum yang menuntut bukti pengetahuan langsung korporasi atas setiap suap akan selalu tertinggal. Di sinilah lahir kebutuhan akan standar pengetahuan konstruktif dan delik kegagalan mencegah.

Landasan Teoretis: Empat Model Atribusi atas Pihak Ketiga

a. Tanggung jawab pengganti. Model pertama adalah tanggung jawab pengganti (vicarious liability) dalam hukum perdata. Korporasi bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum orang lain bukan karena ia sendiri bersalah, melainkan karena hubungan hukumnya dengan pelaku. Model ini bersifat ketat dalam arti tidak menuntut kesalahan korporasi, tetapi sempit dalam arti hanya menjangkau orang yang berada dalam hubungan tertentu dan bertindak dalam lingkup tugasnya. Kajian yang dikutip di atas menegaskan bahwa hukum tidak dapat secara mutlak mengategorikan seluruh perbuatan pegawai sebagai tanggung jawab majikan, sehingga pihak yang dirugikan harus membuktikan terpenuhinya seluruh kriteria yang disyaratkan.[3]

b. Atribusi pidana berdasarkan hubungan. Model kedua menjadikan perbuatan orang tertentu sebagai perbuatan korporasi dalam hukum pidana, dengan syarat orang itu berada dalam hubungan tertentu dan bertindak untuk korporasi. Model ini dianut Pasal 20 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016, dan Pasal 46 KUHP baru melalui frasa ‘hubungan kerja atau hubungan lain’. Model ini lebih luas daripada doktrin identifikasi klasik yang hanya menyamakan korporasi dengan pikiran dan kehendak direksinya. Kajian atas reformasi hukum Inggris mencatat bahwa sebelum 2023 hanya direktur yang mewakili ‘pikiran dan kehendak’ korporasi yang dapat diidentifikasi dengan korporasi, dan bahwa perluasan doktrin identifikasi kepada manajer senior dalam undang-undang Inggris tahun 2023 merupakan bentuk tanggung jawab pengganti yang terbatas.[4]

c. Kegagalan mencegah. Model ketiga tidak mengatribusikan perbuatan pihak ketiga kepada korporasi, melainkan mempidana korporasi karena gagal mencegah perbuatan itu. Delik kegagalan mencegah suap dalam section 7 UK Bribery Act 2010 menjadi model awalnya, dan Economic Crime and Corporate Transparency Act 2023 (ECCTA) memperluasnya dengan delik kegagalan mencegah fraud. Kajian atas ECCTA menjelaskan bahwa section 199 menjangkau fraud yang dilakukan oleh orang terkait (associated person), yaitu karyawan, agen, anak perusahaan, atau penyedia jasa, dengan syarat pelaku bermaksud memberikan manfaat langsung atau tidak langsung kepada organisasi, sehingga fraud untuk keuntungan pribadi pegawai tidak tercakup.[5] Organisasi dapat membela diri dengan membuktikan adanya prosedur pencegahan yang wajar, dan delik ini hanya berlaku bagi organisasi besar yang memenuhi sekurang-kurangnya dua dari tiga kriteria: omzet lebih dari 36 juta pound sterling, aset lebih dari 18 juta pound sterling, atau rata-rata lebih dari 250 karyawan; sebaliknya, section 7 Bribery Act berlaku bagi semua organisasi komersial tanpa memandang ukuran.[6]

Kajian yang sama berpendapat bahwa model kegagalan mencegah mengajukan pertanyaan relasional: apakah dewan, langsung atau melalui delegasi, memikul tanggung jawab mencegah kejahatan oleh orang-orang yang terkait dengan organisasi, sehingga label yang adil bagi pelanggaran itu adalah kegagalan kolektif pada tingkat tertinggi organisasi.[7] Kajian itu juga menilai bahwa model ini paling cocok untuk konteks di luar sektor keuangan, ketika penuntut umum tidak memiliki tugas proaktif mengawasi korporasi.[8] Dalam pandangan modul ini, model kegagalan mencegah merupakan penerjemahan paling langsung dari teori gatekeeper ke dalam hukum pidana: korporasi tidak dianggap melakukan perbuatan pihak ketiga, tetapi dianggap memegang gerbang yang seharusnya ia jaga.

d. Standar pengetahuan konstruktif. Model keempat terdapat dalam Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) Amerika Serikat, yang melarang pembayaran kepada pihak mana pun dengan mengetahui bahwa sebagian atau seluruhnya akan diteruskan kepada pejabat asing, dan memperluas ‘mengetahui’ hingga mencakup kesadaran akan kemungkinan tinggi. Dengan standar ini, ketidaktahuan yang disengaja terhadap tanda bahaya tidak melindungi korporasi. Kajian tentang dasar-dasar kepatuhan antisuap mencatat bahwa FCPA dan UK Bribery Act dipandang sebagai undang-undang yang paling luas cakupan perbuatan dan yurisdiksinya, sehingga menjadi standar yang dipakai sebagian besar perusahaan global dalam program kepatuhan antikorupsinya.[9] Kajian yang sama mencatat bahwa uji tuntas memberi sinyal dini tanda bahaya bahwa pihak ketiga dapat menciptakan risiko yang tidak terkelola, memenuhi unsur program kepatuhan efektif menurut lembaga penegak hukum, dan dapat meringankan sanksi; apabila korporasi menghadapi tuduhan atas perbuatan pihak ketiga yang dilibatkannya, bukti uji tuntas yang memadai beserta dokumentasinya dapat secara signifikan mengimbangi potensi sanksi.[10]

Baca juga: Analisis Komprehensif Teori Biaya Transaksi (Transaction Cost Theory) dalam Tata Kelola Perusahaan Modern

Konsep: Pihak Ketiga sebagai Kategori Risiko

a. Ragam pihak ketiga. Istilah pihak ketiga mencakup aktor yang sangat beragam, dan setiap jenis membawa profil risiko yang berbeda. Agen dan konsultan yang berhubungan dengan pejabat publik membawa risiko suap paling tinggi karena fungsinya justru menjembatani korporasi dengan pengambil keputusan. Distributor membawa risiko suap komersial, pencucian uang melalui transaksi dagang, dan pelanggaran sanksi apabila barang dijual kembali ke tujuan terlarang. Mitra usaha patungan membawa risiko pemilik manfaat yang tersembunyi dan keterlibatan pejabat. Pemasok dan subkontraktor membawa risiko kerja paksa, pekerja anak, keselamatan kerja, dan lingkungan. Penyedia jasa profesional, termasuk advokat, notaris, dan akuntan, membawa risiko sebagai pemungkin. Anak perusahaan di luar negeri membawa risiko gabungan dari semua jenis itu. Kajian tentang kepatuhan antisuap mencatat bahwa kerangka kebijakan antisuap korporasi perlu memuat pedoman operasional untuk wilayah berisiko tinggi, termasuk penggunaan agen pihak ketiga, konsultan, dan perantara lain dalam skema suap, pembayaran fasilitasi, hadiah dan perjalanan bagi pelanggan pemerintah, donasi, kas kecil dan pembayaran vendor, serta risiko korupsi dalam merger dan akuisisi.[11]

b. Perantara dalam struktur korupsi. Penelitian atas 190 jaringan korupsi yang diberitakan surat kabar Indonesia pada periode 2001 sampai 2013 memberikan gambaran empiris yang berharga tentang peran perantara.[12] Penelitian itu membedakan tiga jenis perantara pihak ketiga, yaitu penjamin, penasihat, dan fasilitator.[13] Temuannya menunjukkan bahwa berkurangnya ketergantungan kepala daerah pada DPRD setelah pemilihan langsung membuka peluang pertukaran korup dengan pemain yang lebih luas di dalam dan di luar birokrasi, dan bahwa pejabat senior semakin berpeluang menjadi perantara antara pelaku swasta dan kepala daerah.[14] Proporsi kasus yang memuat struktur perantara meningkat pada fase kedua desentralisasi; dari 65 struktur pada fase kedua yang melibatkan pihak ketiga, hanya empat yang tidak melibatkan struktur terbuka.[15] Apabila relasi kewenangan dikombinasikan dengan relasi lain, keterlibatan pihak ketiga sebagai perantara hampir pasti terjadi.[16] Dalam kasus yang melintasi batas organisasi pemerintah, pihak ketiga paling mungkin berperan sebagai penjamin atau penasihat, dan penasihat itu bertindak sebagai agen yang mengatur pertukaran sumber daya antara kedua pihak, menyampaikan informasi, dan melaksanakan transaksi.[17] Penelitian itu sendiri mengakui keterbatasannya: analisisnya deskriptif dan hanya mencakup kasus yang terungkap.[18]

Dalam pandangan modul ini, temuan tersebut memiliki dua implikasi langsung bagi uji tuntas pihak ketiga di Indonesia. Pertama, peran ‘penasihat’ yang mengatur pertukaran antara pelaku swasta dan pejabat secara fungsional identik dengan profil konsultan perizinan, agen pengadaan, atau penghubung pemerintah yang lazim dipakai korporasi. Kedua, perantara dapat berasal dari dalam birokrasi, sehingga uji tuntas tidak cukup hanya memeriksa status hukum perusahaan konsultan, tetapi juga hubungan pemiliknya dengan pejabat, termasuk hubungan keluarga dan pertemanan yang menurut penelitian itu merupakan bentuk keterlekatan yang kuat dalam jaringan korupsi.

c. Pihak dalam yang bertindak sebagai pihak ketiga. Risiko pihak ketiga juga dapat muncul dari dalam organisasi, ketika pegawai bertindak di luar kebijakan resmi tetapi tetap memakai nama dan sarana korporasi. Perkara gugatan nasabah terhadap sebuah bank badan usaha milik negara di Ambon, sebagaimana dianalisis dalam kajian tentang tanggung jawab pengganti, memperlihatkan pola ini: pegawai bank menawarkan program ‘cashback’ palsu yang menjanjikan keuntungan hingga dua puluh persen, audit internal menemukan selisih kas bernilai puluhan miliar rupiah, dan para pelaku, lima dari enam di antaranya pegawai bank dengan jabatan pimpinan cabang, terbukti melakukan korupsi dan pencucian uang.[19] Dalam gugatan perdata, bank dinilai tidak dapat membuktikan bahwa perbuatan itu berada di luar kendalinya, sehingga dibebani tanggung jawab berdasarkan Pasal 1367 ayat (1) dan ayat (3) KUHPerdata.[20] Dalam pandangan modul ini, perkara itu menunjukkan bahwa garis antara pihak dalam dan pihak ketiga kabur dari sudut korban: yang dilihat nasabah adalah nama dan kantor bank, bukan status kepegawaian pelaku.

Praktik: Risiko Pihak Ketiga dalam Hukum Indonesia dan Lintas Batas

a. Pasal 1367 KUHPerdata. Pasal 1367 ayat (1) KUHPerdata menyatakan bahwa seseorang tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau barang-barang di bawah pengawasannya; ayat (3) menetapkan bahwa majikan dan orang yang mengangkat orang lain untuk mewakili urusan mereka bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan pelayan atau bawahan mereka dalam melakukan pekerjaan yang ditugaskan. Kajian yang telah dikutip mencatat bahwa frasa ‘orang-orang yang menjadi tanggungannya’ masih terlalu umum dan sering menimbulkan ambiguitas.[21] Kajian itu merumuskan kriteria kumulatif yang menurut penulisnya harus dipenuhi, yaitu hubungan hukum berupa hubungan kerja, unsur upah, perbuatan melawan hukum yang berkaitan erat dengan tugas, dan perbuatan itu dilakukan pada jam kerja.[22]

Dalam pandangan modul ini, kriteria tersebut mencerminkan bacaan yang berfokus pada hubungan kerja, padahal ayat (3) secara tegas juga menyebut ‘orang yang mengangkat orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka’. Frasa ini membuka kemungkinan tanggung jawab korporasi atas agen, kuasa, atau perwakilan yang bukan pegawai, sepanjang kerugian timbul dalam pelaksanaan urusan yang diwakilkan. Bagi korporasi yang memakai agen penjualan, kuasa pengurusan izin, atau perwakilan di daerah, ayat (3) inilah sumber risiko perdata utama. Di samping itu, korporasi juga dapat digugat atas kesalahannya sendiri berdasarkan Pasal 1365 dan Pasal 1366 KUHPerdata, misalnya karena lalai memilih atau mengawasi pihak ketiga, sehingga dokumentasi uji tuntas menjadi relevan pula sebagai bukti tidak adanya kelalaian.

b. Hukum pidana. Dalam hukum pidana, Pasal 46 KUHP baru menjangkau perbuatan orang berdasarkan hubungan kerja atau hubungan lain yang bertindak untuk dan atas nama korporasi atau demi kepentingan korporasi dalam lingkup usaha atau kegiatannya. Frasa ‘hubungan lain’ memungkinkan perbuatan agen, distributor, konsultan, atau mitra yang bertindak demi kepentingan korporasi diatribusikan kepada korporasi, sedangkan Pasal 47 memperluas pembuat kepada pemberi perintah, pemegang kendali, dan pemilik manfaat di luar struktur organisasi. Pasal 48 menambahkan lapis kesalahan organisasional, termasuk huruf d tentang tidak diambilnya langkah pencegahan dan huruf e tentang pembiaran. Dalam pandangan modul ini, kombinasi Pasal 46 dan Pasal 48 huruf d menciptakan risiko ganda bagi korporasi yang memakai perantara: perbuatan perantara dapat diatribusikan melalui ‘hubungan lain’, dan ketiadaan uji tuntas atas perantara itu dapat dijadikan bukti kesalahan organisasional. Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, khususnya Pasal 20, sejak lama memuat rumusan atribusi berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain; Bab 4 membahas pola penuntutan korporasinya.

c. Eksposur lintas batas. Korporasi Indonesia yang menjadi pemasok, distributor, atau agen bagi perusahaan Inggris dapat menjadi ‘orang terkait’ dalam delik kegagalan mencegah suap section 7 Bribery Act dan delik kegagalan mencegah fraud section 199 ECCTA, yang mulai berlaku pada 1 September 2025. Konsekuensinya, perusahaan Inggris akan menuntut uji tuntas, pernyataan kepatuhan, dan hak audit dari mitranya di Indonesia, karena prosedur pencegahan yang wajar atas orang terkait merupakan satu-satunya pembelaannya. Hal serupa berlaku dalam hubungan dengan perusahaan yang tunduk pada FCPA. Dinamika penegakan FCPA berubah tajam sejak 2025. Sebuah penelitian mencatat bahwa Perintah Eksekutif 14209 tanggal 10 Februari 2025 memerintahkan Departemen Kehakiman menghentikan inisiasi penyelidikan dan penegakan FCPA baru selama 180 hari dan merevisi prioritas penegakannya.[23] Penelitian itu menemukan bahwa pada hari perintah itu diumumkan, saham bekas target FCPA memperoleh imbal hasil sekitar 0,69 poin persentase di atas perkiraan, dengan tambahan kapitalisasi portofolio bekas target sekitar 39 miliar dolar Amerika Serikat.[24] Pada 9 Juni 2025, Wakil Jaksa Agung Amerika Serikat menerbitkan pedoman baru yang memprioritaskan perkara yang merugikan kepentingan perusahaan Amerika Serikat, terkait kartel dan organisasi kejahatan transnasional, menyangkut keamanan nasional, serta suap dalam jumlah substansial, dengan fokus pada individu.

Dalam pandangan modul ini, perubahan prioritas FCPA tidak boleh dibaca sebagai hilangnya risiko pihak ketiga bagi korporasi Indonesia. Pertama, FCPA tidak dicabut, dan daluwarsa penuntutannya panjang. Kedua, Inggris justru memperluas delik kegagalan mencegah pada saat yang sama. Ketiga, penelitian yang sama menunjukkan bahwa ketika penegakan hukum ditarik, nilai pasar perusahaan berisiko korupsi naik, yang berarti biaya korupsi bagi korporasi terutama datang dari penegakannya;[25] logika itu juga berlaku sebaliknya bagi penegakan di Indonesia oleh KPK dan Kejaksaan berdasarkan KUHP baru. Keempat, pembeli dan investor global tetap menuntut uji tuntas melalui kontrak, terlepas dari prioritas penegak hukum di satu negara.

Analisis Kritis

Pertama, hukum Indonesia belum memiliki delik kegagalan mencegah yang mandiri. Pasal 48 huruf d KUHP baru menjadikan tidak diambilnya langkah pencegahan sebagai dasar pertanggungjawaban, tetapi tetap mensyaratkan adanya tindak pidana oleh korporasi menurut Pasal 46 atau Pasal 47. Akibatnya, beban penuntut tetap berat pada atribusi, dan nilai pembelaan prosedur pencegahan yang memadai belum pasti. Kajian atas ECCTA mengingatkan bahwa ketidakselarasan antara delik yang memiliki pembelaan prosedur wajar dan delik yang tidak memilikinya dapat menciptakan insentif terbalik untuk menutupi kejahatan pimpinan senior.[26] Dalam pandangan modul ini, tanpa kepastian bahwa prosedur pencegahan yang sungguh-sungguh akan dihargai, korporasi Indonesia kehilangan sebagian insentif untuk berinvestasi dalam uji tuntas pihak ketiga.

Kedua, rumusan ‘hubungan lain’ dalam Pasal 46 KUHP baru sangat luas dan belum ditafsirkan. Tanpa batas yang jelas, frasa itu dapat menjangkau pemasok yang sama sekali tidak bertindak untuk korporasi, sehingga tanggung jawab pidana bergeser ke arah tanggung jawab tanpa kesalahan. Sebaliknya, tafsir yang terlalu sempit akan membiarkan korporasi bersembunyi di balik perantara, persis fungsi yang diungkap penelitian jaringan korupsi di Indonesia. Dalam pandangan modul ini, unsur ‘untuk dan atas nama atau demi kepentingan korporasi’ serta ‘dalam lingkup usaha atau kegiatan korporasi’ harus menjadi penyaring utama, dan pembuktiannya sangat dipengaruhi oleh kontrak, pola pembayaran, dan pengetahuan korporasi atas tanda bahaya.

Ketiga, Pasal 1367 KUHPerdata masih ditafsirkan terutama dalam kerangka hubungan kerja, sehingga perlindungan korban atas perbuatan agen dan perwakilan belum berkembang. Di sisi lain, perkara bank di Ambon menunjukkan bahwa pengadilan bersedia membebankan tanggung jawab ketika korporasi tidak dapat membuktikan bahwa perbuatan berada di luar kendalinya.[27] Dalam pandangan modul ini, arah ini tepat, tetapi berisiko tidak konsisten tanpa doktrin yang lebih jelas tentang kapan sistem pengawasan yang memadai dapat membebaskan korporasi.

Kesimpulan dan Implikasi bagi Praktisi Hukum

Risiko pihak ketiga dalam hukum Indonesia berlapis: tanggung jawab perdata atas bawahan dan wakil berdasarkan Pasal 1367 KUHPerdata, tanggung jawab perdata atas kelalaian sendiri dalam memilih dan mengawasi, atribusi pidana melalui ‘hubungan lain’ dalam Pasal 46 KUHP baru dan Pasal 20 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kesalahan organisasional melalui Pasal 48 KUHP baru, dan eksposur lintas batas melalui delik kegagalan mencegah Inggris serta FCPA. Perantara merupakan titik risiko terpenting karena fungsinya justru menciptakan jarak antara korporasi dan perbuatan. Bagi praktisi hukum, rekomendasinya adalah sebagai berikut. Pertama, petakan setiap pihak ketiga klien berdasarkan apakah ia bertindak untuk dan atas nama atau demi kepentingan klien, karena kategori itu menentukan berlakunya Pasal 1367 ayat (3) KUHPerdata dan Pasal 46 KUHP baru. Kedua, perlakukan konsultan perizinan, agen pengadaan, dan penghubung pemerintah sebagai pihak ketiga berisiko tertinggi, dengan memeriksa hubungan pemiliknya dengan pejabat, termasuk hubungan keluarga dan pertemanan. Ketiga, dokumentasikan uji tuntas atas pihak ketiga secara sistematis, karena dokumentasi itu berfungsi ganda sebagai bukti tidak adanya kelalaian dalam perkara perdata dan bukti langkah pencegahan menurut Pasal 48 huruf d KUHP baru. Keempat, bagi klien yang menjadi pemasok atau agen perusahaan Inggris dan Amerika Serikat, siapkan klien untuk memenuhi tuntutan prosedur pencegahan yang wajar dari mitranya, dan jangan menafsirkan perubahan prioritas FCPA sejak 2025 sebagai hilangnya risiko. Kelima, pantau penafsiran pengadilan atas frasa ‘hubungan lain’ dan nilai pembelaan langkah pencegahan dalam KUHP baru, karena keduanya akan menentukan seberapa jauh korporasi Indonesia bertanggung jawab atas pihak ketiganya.


*Artikel ini merupakan bagian dari ‘Learning Module for Lawyers: Corporate Law’ yang disusun oleh Tim Penulis Firma Pragma Integra.

Referensi

[1] Sekar Ayu Dita and Atik Winanti, ‘Analisis Asas Vicarious Liability dalam Pertanggungjawaban Pengganti atas Perbuatan Melawan Hukum Pegawai Bank’, Jurnal USM Law Review, 6.2 (2023), pp. 526–42, https://doi.org/10.26623/julr.v6i2.7037.

[2] Mala Sondang Silitonga and others, ‘Democratizing corruption: a role structure analysis of Indonesia’s “Big Bang” decentralization’, Applied Network Science, 8.1 (2023), p. 8, https://doi.org/10.1007/s41109-023-00535-w.

[3] Ayu Dita and Winanti, ‘Analisis Asas Vicarious Liability dalam Pertanggungjawaban Pengganti atas Perbuatan Melawan Hukum Pegawai Bank’.

[4] Horder, ‘Corporate criminal liability under the Economic Crime and Corporate Transparency Act 2023’.

[5] Horder, ‘Corporate criminal liability under the Economic Crime and Corporate Transparency Act 2023’.

[6] Horder, ‘Corporate criminal liability under the Economic Crime and Corporate Transparency Act 2023’.

[7] Horder, ‘Corporate criminal liability under the Economic Crime and Corporate Transparency Act 2023’.

[8] Horder, ‘Corporate criminal liability under the Economic Crime and Corporate Transparency Act 2023’.

[9] Zaakir Mohamed, ‘Fundamentals of Anti-Bribery and Anti-Corruption Compliance in South Africa’, Journal of Anti-Corruption Law, 3.1 (2023), https://doi.org/10.14426/jacl.v3i1.1298.

[10] Mohamed, ‘Fundamentals of Anti-Bribery and Anti-Corruption Compliance in South Africa’.

[11] Mohamed, ‘Fundamentals of Anti-Bribery and Anti-Corruption Compliance in South Africa’.

[12] Silitonga and others, ‘Democratizing corruption: a role structure analysis of Indonesia’s “Big Bang” decentralization’.

[13] Silitonga and others, ‘Democratizing corruption: a role structure analysis of Indonesia’s “Big Bang” decentralization’.

[14] Silitonga and others, ‘Democratizing corruption: a role structure analysis of Indonesia’s “Big Bang” decentralization’.

[15] Silitonga and others, ‘Democratizing corruption: a role structure analysis of Indonesia’s “Big Bang” decentralization’.

[16] Silitonga and others, ‘Democratizing corruption: a role structure analysis of Indonesia’s “Big Bang” decentralization’.

[17] Silitonga and others, ‘Democratizing corruption: a role structure analysis of Indonesia’s “Big Bang” decentralization’.

[18] Silitonga and others, ‘Democratizing corruption: a role structure analysis of Indonesia’s “Big Bang” decentralization’.

[19] Ayu Dita and Winanti, ‘Analisis Asas Vicarious Liability dalam Pertanggungjawaban Pengganti atas Perbuatan Melawan Hukum Pegawai Bank’.

[20] Ayu Dita and Winanti, ‘Analisis Asas Vicarious Liability dalam Pertanggungjawaban Pengganti atas Perbuatan Melawan Hukum Pegawai Bank’.

[21] Ayu Dita and Winanti, ‘Analisis Asas Vicarious Liability dalam Pertanggungjawaban Pengganti atas Perbuatan Melawan Hukum Pegawai Bank’.

[22] Ayu Dita and Winanti, ‘Analisis Asas Vicarious Liability dalam Pertanggungjawaban Pengganti atas Perbuatan Melawan Hukum Pegawai Bank’.

[23] Crippa, Malesky, and Picci, ‘Making Bribery Profitable Again? The Market Effects of Suspending Accountability for Overseas Bribery’.

[24] Crippa, Malesky, and Picci, ‘Making Bribery Profitable Again? The Market Effects of Suspending Accountability for Overseas Bribery’.

[25] Crippa, Malesky, and Picci, ‘Making Bribery Profitable Again? The Market Effects of Suspending Accountability for Overseas Bribery’.

[26] Horder, ‘Corporate criminal liability under the Economic Crime and Corporate Transparency Act 2023’.

[27] Ayu Dita and Winanti, ‘Analisis Asas Vicarious Liability dalam Pertanggungjawaban Pengganti atas Perbuatan Melawan Hukum Pegawai Bank’.

Tell Your Friends
Avatar
Pragma Integra is a law firm that combines deep expertise in taxation, corporate and business law, and business development.

Need legal or tax advice?

Discuss your matter with our lawyers

Facing a tax dispute, a corporate transaction or a business problem? Tell us about it and our team will get back to you.

Let’s Talk on WhatsAppContact Form

Integrated Legal & Business Solutions

Have Tax and Business Problems? Let's Solve Them Together

From complex tax disputes to critical corporate decisions, Pragma Integra is here to guide you with trusted expertise and strategic solutions.