Ilustrasi Kerangka Enterprise Risk Management

Ilustrasi. [Source: Unsplash]

Pragmaintegra.com – Sub-bab sebelumnya menunjukkan bahwa negara semakin menuntut korporasi menilai dan mengelola risikonya sendiri. Pertanyaan berikutnya bersifat praktis: dengan kerangka apa penilaian dan pengelolaan itu dilakukan. Bab 2 telah menyebut ISO 31000 dan COSO sebagai bagian dari lanskap standar global. Sub-bab ini memperdalamnya dengan membandingkan dua kerangka yang paling banyak dirujuk, yaitu COSO Enterprise Risk Management: Integrating with Strategy and Performance (2017) dan ISO 31000:2018 Risk Management: Guidelines, menelusuri landasan pemikiran keduanya, dan menilai penerapannya di Indonesia dari sudut kepentingan penasihat hukum.

Landasan Filosofis: Dari Silo ke Portofolio

Gagasan dasar manajemen risiko perusahaan (enterprise risk management, ERM) adalah bahwa risiko tidak dapat dikelola secara terpisah-pisah. Kajian atas sistem ERM perusahaan listrik terbesar di Eropa mencatat bahwa ERM muncul sebagai paradigma baru setelah krisis keuangan global, ketika disadari bahwa pendekatan tradisional berbasis silo, yaitu ketika setiap unit mengelola risikonya sendiri tanpa menilai keterkaitannya dengan risiko lain, tidak memadai karena tidak mencakup portofolio seluruh risiko dan saling ketergantungannya.[1] Penelitian lain tentang ERM dan pelaporan keuangan mencatat bahwa konsep dan kerangka ERM dirumuskan antara 1998 dan 2009, periode yang ditandai skandal dan kegagalan bisnis besar seperti runtuhnya Enron dan WorldCom, dan bahwa penekanan utama ERM adalah pengelolaan risiko yang menyeluruh, pengendalian internal yang lebih kuat, serta transparansi dan akuntabilitas yang lebih tinggi.[2]

Dalam pandangan modul ini, pergeseran dari silo ke portofolio adalah pergeseran filosofis tentang cara korporasi mengetahui dirinya sendiri. Pendekatan silo mengandaikan bahwa keseluruhan sama dengan jumlah bagian-bagiannya; ERM mengandaikan bahwa keseluruhan memiliki sifat yang tidak tampak pada bagian mana pun, misalnya risiko yang menumpuk karena beberapa unit bergantung pada pemasok, sistem, atau tafsir hukum yang sama. Di sinilah ERM menjawab persoalan ketidakbertanggungjawaban yang terorganisasi yang dibahas pada sub-bab a. Namun, pergeseran itu juga membawa pertanyaan normatif: untuk tujuan apa risiko dikelola. Kedua kerangka utama memberikan jawaban yang serupa, yaitu penciptaan dan pelindungan nilai, tetapi dengan penekanan yang berbeda.

Penekanan COSO 2017 adalah strategi. Menurut rumusan COSO yang dikutip dalam literatur, ERM bukan suatu fungsi atau departemen, melainkan budaya, kapabilitas, dan praktik yang diintegrasikan organisasi dengan strategi untuk mengelola risiko dalam menciptakan, mempertahankan, dan mewujudkan nilai.[3] Penekanan ISO 31000:2018 adalah integrasi ke seluruh kegiatan organisasi. Kajian perbandingan manajemen risiko sektor publik dan swasta di Indonesia mencatat bahwa revisi 2018 memberikan arahan yang lebih strategis daripada versi 2009 dan lebih menekankan keterlibatan manajemen senior serta integrasi manajemen risiko ke dalam organisasi, dan bahwa tujuan manajemen risiko dalam standar itu adalah penciptaan dan pelindungan nilai.[4] Dengan demikian, keduanya menolak pandangan bahwa manajemen risiko adalah kegiatan pinggiran yang dijalankan satu unit; perbedaannya terletak pada pintu masuk yang dipilih.

Landasan Teoretis

a. ERM sebagai teori portofolio organisasi. Literatur ERM berangkat dari gagasan bahwa risiko yang dinilai bersama menghasilkan manfaat organisasional yang tidak diperoleh apabila risiko dinilai sendiri-sendiri, dan bahwa ERM pada akhirnya menghasilkan keputusan strategis yang lebih terinformasi.[5] Penelitian yang sama juga mengakui bahwa hingga kini belum ada definisi ERM yang universal maupun penerapan yang konsisten.[6] Kajian atas perusahaan listrik Eropa menambahkan bahwa kerangka standar hanya memberikan pedoman, bukan instruksi khusus tentang cara menerapkan ERM, sehingga dalam praktik ERM diterapkan dengan cara yang berbeda-beda.[7]

b. ERM sebagai perangkat meta-regulasi. Sebagaimana dibahas pada sub-bab a, regulator menggunakan ERM sebagai perangkat meta-regulasi. Penelitian tentang perbankan menggambarkan bagaimana regulator mewajibkan bank membentuk divisi manajemen risiko tersendiri, mengangkat pejabat kepala risiko (chief risk officer, CRO), membentuk komite risiko dewan dan komite manajemen risiko eksekutif, menyusun pernyataan selera risiko, serta menyampaikan laporan manajemen risiko bulanan dan semesteran, lalu menggunakan pengaturan diri itu untuk mencapai tujuan regulasi.[8] Dari sudut teori ini, kerangka seperti COSO dan ISO 31000 bukan hanya alat manajemen, tetapi juga bahasa bersama antara regulator dan pihak yang diatur.

c. Teori keagenan dan model tiga lini. Kerangka ERM juga dapat dibaca melalui teori keagenan. Penelitian tentang model tiga lini pertahanan pada perusahaan industri di Oman, yang dibahas pada Bab 3, mencatat bahwa lini-lini pertahanan mengurangi asimetri informasi antara prinsipal dan agen serta risiko keputusan diskresioner agen; lini pertama adalah fungsi yang menimbulkan risiko dan membangun pengendalian sehari-hari, lini kedua menetapkan kebijakan dan arahan risiko serta memantau lini pertama, sedangkan dewan dan manajemen senior berkedudukan sebagai pengampu, bukan lini tambahan.[9] Kajian perusahaan listrik Eropa menunjukkan pola yang sama dalam praktik: lini kedua memantau penerapan prosedur oleh lini pertama dan melaporkannya kepada organ tata kelola, sedangkan lini ketiga, yaitu audit internal atau komite risiko grup, memberikan penilaian independen.[10]

d. Budaya risiko. Lapisan teoretis berikutnya adalah budaya. Kerangka ERM yang paling formal pun bergantung pada perilaku orang yang menjalankannya. Penelitian tentang skala budaya risiko perbankan yang dibahas pada Bab 3 mencatat bahwa sejak krisis keuangan global, regulator berupaya memaksakan penerapan dan pemantauan budaya risiko yang memadai, tetapi budaya risiko bersifat kualitatif, sulit ditangkap, dan tidak dapat diamati secara langsung.[11] Dalam pandangan modul ini, komponen ‘tata kelola dan budaya’ yang ditempatkan COSO 2017 pada urutan pertama, serta prinsip ‘faktor manusia dan budaya’ dalam ISO 31000, merupakan pengakuan kedua kerangka bahwa struktur dan prosedur tanpa budaya akan berhenti pada tingkat formalitas.

Baca juga: Menerapkan Adaptive Governance Theory dalam Tata Kelola Perusahaan

Konsep: Dua Kerangka, Dua Pintu Masuk

a. COSO ERM 2017. Kerangka COSO pertama kali diterbitkan pada 2004 dengan delapan komponen dan menjadi kerangka yang paling banyak dipakai; revisi 2017 memandang ERM sebagai alat strategis yang membantu perusahaan mencapai sasaran strategisnya.[12] COSO 2017 terdiri atas lima komponen: tata kelola dan budaya; strategi dan penetapan sasaran; kinerja; peninjauan dan revisi; serta informasi, komunikasi, dan pelaporan.[13] Kelima komponen itu dijabarkan dalam dua puluh prinsip. Penelitian tentang ERM dan pelaporan keuangan menegaskan bahwa ERM berbeda dari kerangka pengendalian internal COSO 2013: keduanya berbagi tujuan operasi, pelaporan, dan kepatuhan, tetapi tujuan pengendalian internal lebih terkait dengan efektivitas dan efisiensi operasi, sedangkan ERM diintegrasikan ke dalam rencana strategis melalui proses penetapan strategi dan sasaran bisnis; kedua kerangka itu ‘cukup berbeda dan memiliki penekanan yang berbeda’.[14] Pembedaan ini menjadi penting untuk Bab 7 tentang pengendalian internal.

b. ISO 31000:2018. Kajian perbandingan di Indonesia merangkum bahwa ISO 31000 terdiri atas tiga pilar, yaitu prinsip, kerangka, dan proses. Bagian prinsip menyatakan tujuan manajemen risiko, yaitu penciptaan dan pelindungan nilai, dan memuat delapan prinsip: terintegrasi, terstruktur dan komprehensif, disesuaikan, inklusif, dinamis, menggunakan informasi terbaik yang tersedia, memperhatikan faktor manusia dan budaya, serta perbaikan berkelanjutan. Kerangka bertujuan membantu organisasi mengintegrasikan manajemen risiko ke dalam kegiatan dan fungsi penting, mencakup integrasi, desain, implementasi, evaluasi, dan perbaikan, dengan kepemimpinan dan komitmen sebagai pusatnya. Proses manajemen risiko meliputi komunikasi dan konsultasi, penetapan konteks, penilaian, perlakuan, pemantauan, peninjauan, pencatatan, dan pelaporan risiko.[15] Standar ini pertama kali terbit pada 13 November 2009 bersamaan dengan pedoman istilah ISO/IEC Guide 73 dan dimaksudkan dapat diterapkan pada organisasi apa pun.[16]

c. Persamaan dan perbedaan. Dalam pandangan modul ini, persamaan kedua kerangka lebih besar daripada perbedaannya: keduanya menolak manajemen risiko berbasis silo, menempatkan kepemimpinan dan budaya di pusat, menuntut integrasi dengan strategi dan proses bisnis, serta mengandaikan siklus perbaikan berkelanjutan. Perbedaannya terletak pada empat hal. Pertama, titik berangkat: COSO berangkat dari strategi dan kinerja, sedangkan ISO 31000 berangkat dari prinsip dan proses yang berlaku untuk organisasi apa pun. Kedua, sifat: COSO adalah kerangka yang lahir dari tradisi pelaporan keuangan dan tata kelola korporasi, sedangkan ISO 31000 adalah pedoman berbasis konsensus internasional yang tidak dimaksudkan untuk sertifikasi. Ketiga, bahasa: konsep selera risiko memegang peran sentral dalam COSO, sedangkan ISO 31000 lebih banyak berbicara tentang kriteria risiko yang ditetapkan menurut konteks. Keempat, hubungan dengan pengendalian internal: COSO memiliki kerangka kembar untuk pengendalian internal, sehingga hubungan antara ERM dan pengendalian internal dirumuskan secara eksplisit, sedangkan ISO 31000 menyerahkan integrasi itu kepada organisasi.

d. Pemilik risiko. Konsep yang sama pentingnya dalam kedua kerangka adalah pemilik risiko, yaitu pihak yang bertanggung jawab atas penanganan suatu risiko. Kajian atas perusahaan listrik Eropa memasukkan penentuan pemilik risiko yang bertanggung jawab melaksanakan langkah penanganan sebagai salah satu karakteristik sistem ERM yang berkembang.[17] Penelitian di perbankan Bangladesh justru menemukan ambiguitas kepemilikan risiko: unit bisnis menganggap divisi manajemen risiko sebagai pemilik risiko, padahal, sebagaimana dikatakan seorang responden, pemilik risiko adalah orang yang menimbulkan risiko, tetapi tidak ada yang mau mengambil kepemilikan atas risiko itu.[18] Dalam pandangan modul ini, bagi penasihat hukum konsep pemilik risiko memiliki padanan yuridis yang langsung: pemilik risiko adalah pejabat yang kelak harus menjelaskan, di hadapan organ perseroan maupun penegak hukum, apa yang telah ia lakukan terhadap risiko yang diketahuinya.

e. Risiko hukum dalam kedua kerangka. Tidak satu pun kerangka itu memperlakukan risiko hukum sebagai kategori tersendiri yang memerlukan metode khusus. Dalam COSO, risiko hukum masuk melalui sasaran kepatuhan dan melalui risiko terhadap strategi; dalam ISO 31000, risiko hukum masuk melalui penetapan konteks eksternal dan kewajiban yang harus dipenuhi organisasi. Dalam pandangan modul ini, kekosongan itulah yang memberi ruang, sekaligus tanggung jawab, bagi penasihat hukum untuk merancang cara mengidentifikasi, menilai, dan menangani risiko hukum di dalam kerangka yang dipilih klien, sebagaimana dibahas pada sub-bab f.

Praktik: Penerapan di Indonesia

Penerapan kedua kerangka di Indonesia memperlihatkan pola yang khas. Kajian perbandingan atas enam organisasi publik dan swasta, berdasarkan wawancara mendalam dengan 61 pejabat tinggi pada 2021 sampai 2022, mencatat bahwa sebagian besar perusahaan swasta, termasuk yang dimiliki pemerintah, mengadopsi ISO 31000; beberapa BUMN semula menerapkan COSO ERM, tetapi setelah Kementerian BUMN mewajibkan setiap BUMN menerapkan manajemen risiko, banyak BUMN mulai mengadopsi ISO 31000; sedangkan industri perbankan memiliki praktik terbaik tambahan yang diatur Otoritas Jasa Keuangan.[19] Di sektor publik, seluruh instansi pemerintah wajib menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang diturunkan dari kerangka COSO 1992; menurut kajian itu, SPIP lebih berfokus pada proses dan memberi sedikit penekanan pada prinsip dan kerangka manajemen risiko.[20] Standar ISO 31000:2018 sendiri telah diadopsi Badan Standardisasi Nasional sebagai SNI ISO 31000:2018.

Kajian yang sama menyajikan contoh praktik yang beragam. Sebuah BUMN kepelabuhanan yang membentuk unit manajemen risiko sejak 2006 menyusun rencana jangka panjang perusahaan dan rencana kerja dan anggaran perusahaan dengan mempertimbangkan manajemen risiko berbasis ISO 31000. Sebuah bank BUMN menerapkan standar manajemen risiko berdasarkan peraturan OJK, merujuk Basel untuk metodologi yang belum diatur, dan menggunakan ISO 31000 untuk memperbaiki identifikasi peluang dan ancaman. Sebuah perusahaan asuransi dinilai secara independen berada pada tingkat kematangan ketiga, yaitu ‘terdefinisi’. Sebaliknya, sebuah kementerian berada pada tingkat ‘ad hoc’, dengan daftar risiko yang disusun tanpa tinjauan apakah telah memadai menurut standar mana pun.[21] Di Eropa, kajian atas sepuluh perusahaan listrik terbesar menemukan 27 dari 29 karakteristik sistem ERM yang berkembang, termasuk daftar risiko yang memuat risiko, pemiliknya, dan langkah penanganannya, laporan risiko formal kepada dewan sekurang-kurangnya sekali setahun, dan kerangka selera risiko.[22]

Proses dalam ISO 31000 dapat diterjemahkan ke dalam kerja hukum secara cukup langsung. Penetapan konteks berarti menyusun peta kewajiban hukum yang berlaku bagi klien, dari undang-undang, peraturan sektoral, izin, dan perjanjian dengan otoritas hingga kontrak penting dengan mitra. Identifikasi risiko berarti menelusuri titik-titik ketika kegiatan bisnis bersinggungan dengan kewajiban itu. Analisis dan evaluasi berarti menilai akibat dan kemungkinan pelanggaran, termasuk ketidakpastian tafsir yang dibahas pada sub-bab a, lalu membandingkannya dengan kriteria yang ditetapkan dewan. Perlakuan risiko dapat berupa penghindaran kegiatan, pengurangan melalui pengendalian dan prosedur, pengalihan melalui klausul kontrak atau asuransi, atau penerimaan secara sadar dan terdokumentasi. Pemantauan, pencatatan, dan pelaporan memastikan bahwa perubahan peraturan dan putusan pengadilan yang relevan terus dimasukkan ke dalam penilaian.

Bidang perpajakan memperlihatkan nilai praktis integrasi semacam itu. Kajian tentang kepatuhan pajak sebagai bagian dari sistem manajemen kepatuhan di Polandia mencatat bahwa perjanjian kerja sama pajak dengan otoritas mensyaratkan adanya kerangka pengawasan pajak internal yang mencakup strategi pajak, manajemen risiko pajak, sumber daya manusia, serta dokumen dan teknologi informasi, dan bahwa perusahaan yang memenuhinya memperoleh keistimewaan seperti pengurangan sanksi; kajian yang sama menemukan bahwa di antara sepuluh emiten terbesar yang diteliti, hampir tidak ada yang mengaitkan kepatuhan pajak dengan sistem manajemen kepatuhannya.[23] Dalam pandangan modul ini, pelajaran bagi Indonesia adalah bahwa risiko pajak, yang bagi banyak korporasi merupakan risiko hukum dengan nilai terbesar, layak dikelola di dalam kerangka ERM dan bukan semata diserahkan kepada fungsi akuntansi. Sengketa pajak yang sedang berjalan, posisi pajak yang tidak pasti, dan perubahan tafsir otoritas dapat dicatat sebagai risiko dengan pemilik, rentang akibat, dan rencana penanganan yang jelas.

Bagi penasihat hukum, pilihan kerangka memiliki tiga implikasi praktis. Pertama, kerangka yang dipilih menentukan bahasa yang akan dipakai untuk menilai kewajaran tindakan direksi dan dewan komisaris. Apabila klien menyatakan menerapkan ISO 31000 atau COSO dalam laporan tahunannya, pernyataan itu dapat menjadi tolok ukur yang kelak dipakai regulator, pemegang saham, atau pengadilan untuk menilai apakah pengurus telah bertindak dengan kehati-hatian yang patut. Kedua, kerangka harus diselaraskan dengan kewajiban hukum yang bersifat memaksa; standar sukarela tidak dapat menggantikan ketentuan POJK, peraturan BUMN, atau peraturan bursa yang dibahas pada sub-bab c. Ketiga, karena kedua kerangka tidak menyediakan metode khusus untuk risiko hukum, penasihat hukum perlu memastikan bahwa risiko hukum tidak sekadar menjadi satu baris dalam daftar risiko dengan skor yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Analisis Kritis

Catatan pertama menyangkut bukti efektivitas. Penelitian atas 648 perusahaan Amerika Serikat periode 2004 sampai 2014 menemukan bahwa penerapan ERM berasosiasi dengan kualitas pelaporan keuangan yang lebih tinggi dan volatilitas kinerja masa depan yang lebih rendah, dan bahwa asosiasi itu menguat setelah aturan Securities and Exchange Commission pada 2010 mewajibkan pengungkapan pengawasan risiko yang lebih baik.[24] Namun, kajian atas perusahaan listrik Eropa mengingatkan bahwa tidak ada ukuran ERM yang tunggal, sehingga hasil penelitian tentang pengaruh ERM terhadap kinerja perusahaan bersifat ‘ambigu dan tidak konklusif’.[25] Dalam pandangan modul ini, bukti yang ada cukup untuk menyatakan bahwa ERM yang sungguh dijalankan berguna, tetapi tidak cukup untuk menyatakan bahwa adopsi kerangka dengan sendirinya menghasilkan manfaat.

Catatan kedua menyangkut kesenjangan antara kerangka dan praktik. Kajian di Indonesia menemukan bahwa pada sebuah perguruan tinggi negeri, keluaran manajemen risiko belum dimanfaatkan dalam proses strategis karena manajemen risiko tidak dilibatkan dalam perencanaan strategis; kajian itu juga mencatat bahwa unit pengawasan intern pemerintah menjalankan fungsi audit internal dan manajemen risiko sekaligus, sehingga independensi sulit dijaga ketika satu unit berfungsi sebagai lini kedua dan ketiga.[26] Penelitian di perbankan Bangladesh menemukan bahwa praktik ERM masih berada pada tingkat kepatuhan akibat tekanan regulator.[27] Dalam pandangan modul ini, kedua temuan itu menunjukkan bahwa kerangka ERM rawan mengalami nasib yang sama dengan program kepatuhan yang dibahas pada Bab 1, yaitu diadopsi untuk legitimasi tetapi tidak menyentuh pengambilan keputusan.

Catatan ketiga menyangkut kerangka sebagai standar hukum. Baik COSO maupun ISO 31000 bukan peraturan perundang-undangan. Namun, dalam pandangan modul ini, keduanya dapat memperoleh daya normatif melalui tiga jalur: dirujuk secara eksplisit oleh regulator, dinyatakan diterapkan oleh perusahaan sendiri, atau dipakai sebagai ukuran praktik yang lazim dalam menilai kehati-hatian pengurus. Jalur ketiga menyimpan risiko bagi klien yang mengadopsi kerangka secara kosmetik: semakin tinggi standar yang dinyatakan, semakin besar kesenjangan yang dapat dibuktikan ketika terjadi kerugian. Catatan keempat menyangkut kesesuaian kerangka dengan karakter perusahaan Indonesia. Kerangka ERM dirancang dengan mengandaikan pemisahan yang jelas antara dewan dan manajemen serta fungsi risiko yang independen. Pada perusahaan keluarga atau grup usaha dengan pemegang saham pengendali yang dominan, pengandaian itu sering tidak terpenuhi, sehingga penerapan kerangka harus disesuaikan dengan struktur kekuasaan yang nyata.

Catatan kelima menyangkut proporsionalitas. Kedua kerangka dirancang untuk organisasi besar dengan sumber daya untuk membentuk unit risiko, komite, dan sistem informasi. Penelitian di perbankan Bangladesh mencatat bahwa penerapan ERM menuntut biaya yang besar, terutama bagi bank yang baru masuk ke industri.[28] Dalam pandangan modul ini, bagi perusahaan menengah dan kecil, yang menjadi bagian besar klien advokat di daerah, penerapan kerangka secara utuh dapat menjadi beban yang tidak sebanding. Yang lebih realistis adalah mengambil inti kedua kerangka, yaitu peta kewajiban, daftar risiko utama dengan pemilik yang jelas, kriteria risiko yang disetujui pengurus, dan laporan berkala yang singkat, tanpa meniru seluruh perangkat organisasi korporasi besar.

Kesimpulan dan Implikasi bagi Praktisi Hukum

COSO ERM 2017 dan ISO 31000:2018 sama-sama lahir dari kesadaran bahwa risiko harus dikelola sebagai portofolio yang terintegrasi dengan strategi dan budaya organisasi. COSO masuk melalui strategi dan kinerja serta memiliki hubungan eksplisit dengan kerangka pengendalian internal, sedangkan ISO 31000 masuk melalui prinsip dan proses yang berlaku umum dan menjadi pilihan dominan banyak perusahaan dan BUMN di Indonesia. Tidak satu pun kerangka menyediakan metode khusus untuk risiko hukum, dan bukti efektivitas keduanya bergantung pada kesungguhan penerapan. Bagi praktisi hukum, rekomendasinya adalah sebagai berikut. Pertama, kenali kerangka manajemen risiko yang dinyatakan diterapkan klien, termasuk dalam laporan tahunan dan pedoman internalnya, karena pernyataan itu dapat menjadi tolok ukur kehati-hatian pengurus. Kedua, pastikan kerangka sukarela diselaraskan dengan kewajiban hukum yang memaksa, dan jangan biarkan kepatuhan pada standar menggantikan kepatuhan pada peraturan. Ketiga, rancang bersama fungsi risiko cara mengidentifikasi, menilai, dan menangani risiko hukum di dalam kerangka yang dipilih, sehingga risiko hukum tidak berhenti sebagai satu baris dalam daftar risiko. Keempat, uji apakah keluaran manajemen risiko sungguh dipakai dalam perencanaan strategis dan keputusan dewan, bukan sekadar dilaporkan. Kelima, sesuaikan saran penerapan kerangka dengan struktur kekuasaan nyata di perusahaan klien, terutama pada perusahaan dengan pemegang saham pengendali yang dominan.


*Artikel ini merupakan bagian dari ‘Learning Module for Lawyers: Corporate Law’ yang disusun oleh Tim Penulis Firma Pragma Integra.

Referensi

[1] Ena Pecina, Danijela Miloš Sprčić, and Ivana Dvorski Lacković, ‘Qualitative Analysis of Enterprise Risk Management Systems in the Largest European Electric Power Companies’, Energies, 15.15 (2022), p. 5328, https://doi.org/10.3390/en15155328.

[2] Gao, Hsu, and Liu, ‘Enterprise Risk Management, Financial Reporting and Firm Operations’.

[3] Pecina, Miloš Sprčić, and Dvorski Lacković, ‘Qualitative Analysis of Enterprise Risk Management Systems in the Largest European Electric Power Companies’; Moniruzzaman, ‘Risk of regulatory failure of “risk-based regulation” while using enterprise risk management as a meta-regulatory toolkit’.

[4] Dominicus Priyarsono and others, ‘Risk Management in Private Companies and Public Sector Organizations: A Preliminary Comparative Study’, Jurnal Organisasi dan Manajemen, 19.1 (2023), pp. 256–72, https://doi.org/10.33830/jom.v19i1.4126.2023.

[5] Gao, Hsu, and Liu, ‘Enterprise Risk Management, Financial Reporting and Firm Operations’.

[6] Gao, Hsu, and Liu, ‘Enterprise Risk Management, Financial Reporting and Firm Operations’.

[7] Pecina, Miloš Sprčić, and Dvorski Lacković, ‘Qualitative Analysis of Enterprise Risk Management Systems in the Largest European Electric Power Companies’.

[8] Moniruzzaman, ‘Risk of regulatory failure of “risk-based regulation” while using enterprise risk management as a meta-regulatory toolkit’.

[9] Tawfik, Durrah, and Aljawhar, ‘The Role of the Internal Auditor in Strengthening the Governance of Economic Organizations Using the Three Lines of Defense Model’.

[10] Pecina, Miloš Sprčić, and Dvorski Lacković, ‘Qualitative Analysis of Enterprise Risk Management Systems in the Largest European Electric Power Companies’.

[11] Dürst and Kunz, ‘The Risk Culture Scale: A Measurement Tool to Comprehensively Assess Banks’ Risk Culture’.

[12] Pecina, Miloš Sprčić, and Dvorski Lacković, ‘Qualitative Analysis of Enterprise Risk Management Systems in the Largest European Electric Power Companies’.

[13] Pecina, Miloš Sprčić, and Dvorski Lacković, ‘Qualitative Analysis of Enterprise Risk Management Systems in the Largest European Electric Power Companies’.

[14] Gao, Hsu, and Liu, ‘Enterprise Risk Management, Financial Reporting and Firm Operations’.

[15] Priyarsono and others, ‘Risk Management in Private Companies and Public Sector Organizations: A Preliminary Comparative Study’.

[16] Priyarsono and others, ‘Risk Management in Private Companies and Public Sector Organizations: A Preliminary Comparative Study’.

[17] Pecina, Miloš Sprčić, and Dvorski Lacković, ‘Qualitative Analysis of Enterprise Risk Management Systems in the Largest European Electric Power Companies’.

[18] Moniruzzaman, ‘Risk of regulatory failure of “risk-based regulation” while using enterprise risk management as a meta-regulatory toolkit’.

[19] Priyarsono and others, ‘Risk Management in Private Companies and Public Sector Organizations: A Preliminary Comparative Study’.

[20] Priyarsono and others, ‘Risk Management in Private Companies and Public Sector Organizations: A Preliminary Comparative Study’.

[21] Priyarsono and others, ‘Risk Management in Private Companies and Public Sector Organizations: A Preliminary Comparative Study’.

[22] Pecina, Miloš Sprčić, and Dvorski Lacković, ‘Qualitative Analysis of Enterprise Risk Management Systems in the Largest European Electric Power Companies’.

[23] Sulik-Górecka, ‘Tax Compliance as an Element of the Corporate Compliance Management System’.

[24] Gao, Hsu, and Liu, ‘Enterprise Risk Management, Financial Reporting and Firm Operations’.

[25] Pecina, Miloš Sprčić, and Dvorski Lacković, ‘Qualitative Analysis of Enterprise Risk Management Systems in the Largest European Electric Power Companies’.

[26] Priyarsono and others, ‘Risk Management in Private Companies and Public Sector Organizations: A Preliminary Comparative Study’.

[27] Moniruzzaman, ‘Risk of regulatory failure of “risk-based regulation” while using enterprise risk management as a meta-regulatory toolkit’.

[28] Moniruzzaman, ‘Risk of regulatory failure of “risk-based regulation” while using enterprise risk management as a meta-regulatory toolkit’.

Tell Your Friends
Avatar
Pragma Integra is a law firm that combines deep expertise in taxation, corporate and business law, and business development.

Need legal or tax advice?

Discuss your matter with our lawyers

Facing a tax dispute, a corporate transaction or a business problem? Tell us about it and our team will get back to you.

Let’s Talk on WhatsAppContact Form

Integrated Legal & Business Solutions

Have Tax and Business Problems? Let's Solve Them Together

From complex tax disputes to critical corporate decisions, Pragma Integra is here to guide you with trusted expertise and strategic solutions.