
Ilustrasi. [Source: Unsplash]
Bagian dari Learning Module for Lawyers › Corporate Law › Modul 2 › Bab 12 Tax Governance dan Kepatuhan Pajak Korporasi
Pragmaintegra.com – Kepatuhan pajak korporasi menuntut kerangka tersendiri. Bab-bab sebelumnya membangun kerangka kepatuhan korporasi secara umum: mengapa korporasi patuh dan melanggar (Bab 1), landasan hukum dan standar global (Bab 2), desain program (Bab 3), hingga respons insiden dan penyelesaian dengan regulator (Bab 11). Bab penutup Modul 2 ini menerapkan kerangka tersebut pada satu bidang yang paling langsung menyentuh keuangan negara dan keuangan perusahaan sekaligus, yaitu pajak. Pajak memiliki watak khusus. Kewajiban pajak lahir dari undang-undang, bukan dari kesepakatan; besarnya ditentukan oleh penafsiran atas fakta dan aturan yang sering kali kabur; pelaksanaannya diserahkan kepada wajib pajak sendiri melalui sistem self-assessment; dan kesalahan dalam pelaksanaannya dapat berujung pada sanksi administratif, sengketa bertahun-tahun, bahkan pidana. Sub-bab ini meletakkan fondasinya: apa dasar moral dan politis kewajiban pajak korporasi, mengapa korporasi patuh atau tidak patuh membayar pajak, dan di mana batas etis antara perencanaan pajak yang sah dan penghindaran yang tercela.
Landasan Filosofis: Pajak sebagai Kontrak Fiskal dan Kewajiban Kewargaan Korporasi
a. Dari upeti ke kontrak fiskal. Dalam tradisi kontrak sosial, negara memperoleh legitimasinya dari persetujuan warga, dan pajak adalah harga yang dibayar warga untuk keamanan, ketertiban, dan barang publik yang tidak dapat disediakan pasar. Hobbes memandang kewajiban kepada penguasa sebagai imbalan atas perlindungan, sedangkan Locke menegaskan bahwa pemungutan pajak memerlukan persetujuan rakyat atau wakilnya. Adam Smith kemudian merumuskan asas-asas pemungutan pajak yang hingga kini dikenal, yaitu keadilan, kepastian, kenyamanan, dan efisiensi pemungutan. Dari tradisi ini lahir gagasan kontrak fiskal: kesepakatan tak tertulis bahwa warga membayar pajak dan negara membalasnya dengan pelayanan dan akuntabilitas. Gagasan itu tercermin dalam konstitusi Indonesia. Pasal 23A UUD 1945 menyatakan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Ketentuan ini bukan sekadar norma teknis pembentukan peraturan, melainkan pengakuan bahwa pemungutan pajak hanya sah apabila mendapat persetujuan rakyat melalui wakilnya di Dewan Perwakilan Rakyat.
Dalam pandangan modul ini, gagasan kontrak fiskal memiliki dua sisi yang sering dilupakan. Sisi pertama menuntut wajib pajak memenuhi kewajibannya karena ia menikmati barang publik. Sisi kedua menuntut negara memungut pajak secara adil, pasti, dan dapat dipertanggungjawabkan. Apabila sisi kedua gagal, misalnya karena aturan yang kabur, pemeriksaan yang sewenang-wenang, atau penggunaan anggaran yang tidak transparan, sisi pertama ikut melemah. Hubungan timbal balik inilah yang menjadi titik tolak teori-teori kepatuhan pajak modern yang dibahas pada bagian berikutnya.
b. Korporasi sebagai warga fiskal. Pertanyaan filosofis yang lebih sulit adalah apakah korporasi memikul kewajiban moral untuk membayar pajak, atau sekadar kewajiban hukum. Kajian sistematis atas 117 publikasi tentang pajak dan tanggung jawab sosial perusahaan mencatat bahwa pembayaran pajak adalah salah satu bentuk keterlibatan korporasi yang paling relevan dengan masyarakat, karena pajak membiayai barang dan layanan publik serta mengurangi ketimpangan; tetapi fungsi sosial itu jarang diakui oleh korporasi yang memperlakukan pajak sebagai biaya operasional yang harus ditekan demi laba.[1] Kajian yang sama memetakan dua pembenaran politis bagi tanggung jawab pajak korporasi: pembenaran dari kontrak sosial implisit yang saling menguntungkan antara korporasi dan masyarakat tempat ia beroperasi, dan pembenaran dari teori kewargaan, yang memandang pembayaran pajak sebagai wujud kewargaan korporasi yang paling nyata.[2]
Dalam pandangan modul ini, konsep kewargaan fiskal korporasi memiliki pijakan dalam hukum perseroan Indonesia. Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mewajibkan perseroan di bidang sumber daya alam melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan, dan pembahasan Bab 1 tentang lisensi sosial untuk beroperasi menunjukkan bahwa legitimasi korporasi bergantung pada penerimaan masyarakat. Membayar pajak secara benar adalah bentuk tanggung jawab sosial yang paling mendasar sekaligus paling sering dilupakan dalam laporan keberlanjutan: korporasi dapat membangun sekolah melalui program sosialnya, tetapi pada saat yang sama memindahkan laba ke yurisdiksi bertarif rendah sehingga negara kehilangan dana untuk membangun seratus sekolah.
c. Pajak dan ruang bebas moral. Kewajiban membayar pajak tidak bersifat sukarela, tetapi aturan pajak, terutama aturan pajak internasional, sedemikian tidak lengkap dan terbuka bagi beragam tafsir sehingga korporasi multinasional memiliki diskresi yang besar tentang cara menata urusan pajaknya dan berapa pajak yang akhirnya dibayar. Kajian atas tanggung jawab pajak korporasi menyebut wilayah di antara batas-batas hukum yang kabur ini sebagai ‘ruang bebas moral’, tempat manajer dapat memilih cara mematuhi hukum pajak dan menentukan berapa pajak yang dibayar.[3] Konsep ruang bebas moral ini penting bagi praktisi hukum. Ia menjelaskan mengapa pertanyaan ‘apakah ini legal?’ tidak pernah cukup dalam nasihat pajak; pertanyaan berikutnya selalu ‘apakah ini dapat dipertanggungjawabkan?’
Landasan Teoretis
a. Model pencegahan ekonomi. Teori kepatuhan pajak modern dimulai dari model pencegahan yang berakar pada ekonomi kejahatan Becker. Penelitian tentang model kepatuhan pajak korporasi menguraikan bahwa dalam tradisi ini ketidakpatuhan pajak dipandang sebagai perilaku yang dipilih berdasarkan perhitungan biaya dan manfaat: wajib pajak memaksimalkan utilitas yang diharapkan, menimbang probabilitas pemeriksaan dan beratnya sanksi, dan memutuskan berapa yang dilaporkan dalam keadaan ketidakpastian.[4] Kajian tentang tax morale korporasi di negara berkembang mencatat bahwa penelitian teoretis atas sebab-sebab ketidakpatuhan pajak baru dimulai pada akhir 1960-an dan awal 1970-an bersama teori utilitas yang diharapkan dan model penggelapan pajak, dan bahwa selama beberapa dasawarsa pencegahan melalui probabilitas deteksi, sanksi, dan tarif pajak menjadi landasan utama pemahaman tentang kepatuhan pajak.[5]
Model ini memiliki daya jelas yang terbatas. Sebagaimana dibahas pada Bab 1, efek pencegahan lebih bergantung pada kepastian deteksi daripada pada beratnya sanksi. Di bidang pajak, keterbatasan model pencegahan bahkan lebih nyata: tingkat pemeriksaan di banyak negara rendah dan sanksi tidak terlalu berat, sehingga menurut perhitungan rasional murni seharusnya penggelapan pajak jauh lebih luas daripada yang sebenarnya terjadi. Kenyataan bahwa banyak wajib pajak tetap patuh menunjukkan bahwa ada motivasi lain di luar rasa takut.
b. Tax morale. Motivasi lain itu dirangkum dalam konsep tax morale, yaitu kesediaan atau keengganan untuk membayar pajak dan motivasi non-finansial di balik kepatuhan atau ketidakpatuhan pajak. Kajian tentang tax morale korporasi mencatat bahwa literatur tentang konsep ini selama dua dasawarsa terakhir hampir sepenuhnya berpusat pada pajak penghasilan orang pribadi di negara maju, dengan asumsi bahwa entitas hukum tidak dipengaruhi faktor psikologis.[6] Kajian itu mengisi celah tersebut melalui penelitian atas pemilik usaha kecil dan menengah di Vietnam, dengan wawancara terhadap 42 pemilik usaha yang membawahi 48 perusahaan dan analisis atas 86 putusan sengketa Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan badan dari periode 2008 hingga 2021.[7]
Penelitian itu menemukan lima motivasi endogen dan enam motivasi eksogen kepatuhan pajak korporasi. Motivasi endogen meliputi kompleksitas aturan pajak, biaya kepatuhan, pengetahuan pajak, proses pembentukan undang-undang pajak, dan diskresi otoritas pajak. Motivasi eksogen meliputi sikap dan emosi pribadi pemilik usaha, nilai budaya, peran profesional pajak, kegagalan kelembagaan seperti korupsi, norma pribadi dan sosial, serta persepsi keadilan.[8] Beberapa temuannya patut dicermati. Persepsi tentang kompleksitas tidak statis, melainkan berubah menurut adanya insentif, terjadinya pemeriksaan, tersedianya bantuan, dan terbitnya aturan baru. Ketidakpatuhan kerap bermula dari pengetahuan pajak yang rendah dan kesalahan yang tidak disengaja, tetapi berakhir dengan tax morale yang rendah dan penggelapan yang disengaja. Pemilik usaha yang merasa diperlakukan keras oleh petugas pajak mengaku berhenti melaporkan penghasilan secara penuh. Diskresi otoritas pajak menjadi sangat bermasalah ketika aturan tidak presisi, karena aturan yang tidak jelas memperbesar kewenangan eksekutif.[9]
Temuan yang paling relevan bagi teori adalah bahwa sanksi yang tinggi hanya sedikit berpengaruh terhadap keputusan kepatuhan. Kajian itu menyimpulkan bahwa perilaku pajak usaha kecil dan menengah dipengaruhi oleh lebih dari sekadar instrumen pencegahan seperti pemeriksaan dan sanksi, dan bahwa tax morale korporasi benar-benar ada; ia bahkan meluas ke Pajak Pertambahan Nilai, yang dipersepsikan pemilik usaha sebagai pajak yang dibayar, bukan sekadar dipungut.[10] Dalam pandangan modul ini, temuan dari Vietnam patut dibaca dengan hati-hati karena konteksnya adalah usaha kecil dan menengah, bukan korporasi besar dengan struktur tata kelola yang kompleks. Namun, sebagian mekanismenya, terutama peran persepsi keadilan, kualitas hubungan dengan petugas pajak, dan ketergantungan pada konsultan, juga dikenal dalam praktik korporasi di Indonesia.
c. Kerangka slippery slope: kekuasaan dan kepercayaan. Upaya menyatukan pendekatan ekonomi dan psikologis melahirkan kerangka slippery slope, yang dikembangkan dalam psikologi ekonomi pada akhir 2000-an. Kerangka ini menyatakan bahwa kepatuhan pajak dipengaruhi oleh dua dimensi: kekuasaan otoritas pajak dan kepercayaan wajib pajak kepada otoritas pajak. Kekuasaan, yang diwujudkan melalui pemeriksaan dan sanksi, menghasilkan kepatuhan yang dipaksakan; kepercayaan menghasilkan kepatuhan sukarela.[11] Penelitian atas model kepatuhan pajak korporasi mencatat bahwa kajian tentang kedua dimensi ini sebagian besar meneliti perilaku individu, sementara penelitian pada wajib pajak badan masih sedikit.[12]
Penelitian yang sama menawarkan perluasan konseptual dengan menambahkan dimensi ketiga, yaitu risiko pajak. Risiko pajak didefinisikan sebagai ketidakpastian atas hasil pajak di masa depan yang timbul dari tindakan saat ini atau dari kegagalan bertindak, yang bersumber dari risiko ekonomi, ketidakpastian hukum pajak, dan pemrosesan informasi yang tidak akurat.[13] Melalui model matematis yang belum diuji secara empiris, penelitian itu berargumen bahwa semakin tinggi risiko pajak, semakin sulit bagi korporasi untuk meningkatkan kepatuhannya meskipun kekuasaan dan kepercayaan meningkat. Risiko pajak yang tinggi tidak berarti korporasi enggan patuh; ia berarti hambatan untuk patuh lebih besar. Hambatan itu bersumber dari dalam, seperti akuntansi, pengendalian pajak, dokumentasi, dan integritas data yang lemah, maupun dari luar, seperti perubahan legislasi serta kompleksitas dan ambiguitas aturan pajak.[14]
d. Regulasi responsif di bidang pajak. Kerangka slippery slope sejalan dengan teori regulasi responsif yang dibahas pada Bab 1. Bukti yang dikutip dalam literatur regulasi responsif justru berasal dari bidang pajak: otoritas pajak Australia yang beralih ke pendekatan responsif dalam menangani pengalihan laba perusahaan multinasional disebut memperoleh tambahan penerimaan sekitar satu miliar dolar, meskipun bukti itu tergolong lemah karena tidak berasal dari penugasan acak.[15] Penelitian tentang program kepatuhan kooperatif juga mencatat bahwa kerangka slippery slope dan regulasi responsif merupakan dua akar teoretis program tersebut: keduanya menyarankan campuran yang seimbang antara langkah koersif dan langkah kooperatif yang membangun kepercayaan, dengan pemeriksaan dan sanksi keras disimpan bagi wajib pajak yang memang enggan menaati hukum.[16]
e. Etika penghindaran pajak. Lapisan teori terakhir menyangkut pertanyaan normatif: apakah penghindaran pajak yang legal dapat dibenarkan secara moral? Kajian sistematis atas tanggung jawab pajak korporasi mencatat bahwa hampir semua teori etika Barat modern yang diterapkan dalam literatur menyimpulkan bahwa penghindaran tanggung jawab pajak tidak bermoral. Dari sudut utilitarian, kerugian sosial akibat pajak yang tidak dibayar kemungkinan lebih besar daripada manfaat bagi pemegang saham satu perusahaan. Dari sudut deontologis, maksim untuk meminimalkan beban pajak tidak dapat diuniversalkan menurut imperatif kategoris Kant. Dari sudut keadilan Rawls, strategi penghindaran memperburuk ketimpangan dan menguntungkan entitas yang bukan pihak paling tidak beruntung. Dari sudut etika kebajikan, penghindaran tidak sejalan dengan pembentukan karakter dan pengejaran keunggulan.[17]
Namun, perdebatan itu tidak sepihak. Penelitian atas persepsi pemangku kepentingan di Inggris, melalui analisis sentimen atas wawancara dan kesaksian di hadapan parlemen, menemukan tiga pemahaman yang berbeda tentang penghindaran pajak: sebagai cara yang bertanggung jawab untuk meminimalkan kewajiban pajak dengan memanfaatkan celah hukum dan strategi keuangan; sebagai praktik agresif yang secara moral meragukan; dan sebagai praktik abusif yang melibatkan penyajian fakta yang keliru secara sengaja. Penelitian itu mencatat bahwa ketiganya dapat dibedakan, tetapi tidak jelas apakah terdapat perbedaan moral di antaranya.[18] Penelitian yang sama juga mencatat pandangan tandingan bahwa korporasi hanya bertanggung jawab untuk mengikuti hukum, bahwa penafsiran yang menguntungkan dianggap bagian dari fungsi operasional normal di bawah tekanan persaingan, dan bahwa pemerintah sendiri ikut memfasilitasi penghindaran melalui insentif untuk menarik investasi asing sehingga otoritas moralnya untuk mengecam berkurang.[19]
Baca juga: Kepatuhan Regulasi ESG bagi Pengacara Korporasi: Dari Pengungkapan Wajib hingga Verifikasi
Konsep: Spektrum Kepatuhan dan Komponen Tanggung Jawab Pajak
a. Spektrum perilaku pajak. Konsep pertama yang perlu dipegang praktisi adalah spektrum perilaku pajak. Kajian tanggung jawab pajak korporasi membedakan penggelapan pajak, yang melibatkan tindakan ilegal, penipuan, dan kecurangan, dari penghindaran pajak, yang berada dalam batas hukum; dalam penghindaran pun terdapat rentang, dari pengurangan pajak yang memang didorong negara melalui insentif untuk tujuan sosial tertentu sampai penghindaran pajak agresif yang bertumpu pada tafsir harfiah atas teks undang-undang, posisi pajak yang tidak pasti, teknikalitas, atau ketidakselarasan antar-sistem pajak nasional.[20] Kajian ketidakpatuhan pajak korporasi menambahkan bahwa ketidakpatuhan sendiri merupakan spektrum, dari kesalahan yang tidak disengaja, kelalaian, kurang lapor, dan tidak mendaftar, hingga penipuan terorganisasi seperti penggunaan perusahaan fiktif.[21] Spektrum ini dibahas lebih rinci pada sub-bab keempat dalam kaitannya dengan batas hukum di Indonesia.
b. Empat komponen tanggung jawab pajak korporasi. Konsep kedua adalah isi tanggung jawab pajak korporasi. Kajian sistematis yang sama merumuskan empat komponen: membayar bagian pajak yang adil di setiap yurisdiksi tempat korporasi beroperasi, yang dalam pandangan keadilan horizontal berarti beban pajak yang setara dengan wajib pajak berkedudukan ekonomi serupa; mematuhi bukan hanya ‘huruf’ melainkan juga ‘semangat’ hukum, karena tafsir harfiah semata digolongkan sebagai kepatuhan oportunistik yang mengakali maksud pembentuk undang-undang; mengelola kepentingan pajak seluruh pemangku kepentingan; dan bersikap transparan dengan mengungkapkan pendekatan pajak, tata kelola pajak, pengelolaan risiko pajak, serta pajak yang dibayar per negara.[22] Kajian itu mencatat bahwa standar pelaporan GRI 207 tentang pajak mencakup seluruh komponen tersebut, sehingga membuka peluang bagi transparansi dan keterbandingan kinerja pajak antarperusahaan.[23] Standar ini dibahas pada sub-bab keenam.
c. Kepatuhan sukarela dan kepatuhan yang dipaksakan. Konsep ketiga adalah perbedaan antara kepatuhan sukarela dan kepatuhan yang dipaksakan. Dalam kerangka slippery slope, keduanya dapat menghasilkan angka penerimaan yang sama, tetapi dengan biaya dan iklim hubungan yang sangat berbeda. Penelitian tentang model kepatuhan korporasi mencatat bahwa penekanan pada kekuasaan melalui pemeriksaan dan denda membebani wajib pajak dan menimbulkan biaya kepatuhan di kedua sisi, sementara program kepatuhan kooperatif cenderung meningkatkan kepercayaan dan menurunkan risiko.[24] Dalam pandangan modul ini, bagi korporasi besar dengan transaksi kompleks, kepatuhan sukarela tidak berarti ketiadaan pengawasan, melainkan kesediaan untuk transparan sebagai imbalan atas kepastian. Konsep ini menjadi inti pembahasan kepatuhan kooperatif pada sub-bab ketiga.
Praktik: Filosofi Kepatuhan dalam Sistem Pajak Indonesia
a. Self-assessment sebagai kepercayaan yang dilembagakan. Sistem pajak Indonesia sejak reformasi perpajakan 1983 menganut self-assessment: wajib pajak menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajaknya, sementara otoritas pajak mengawasi dan menguji.[25] Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), sebagaimana terakhir diubah melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, mengatur keseimbangan itu melalui kewajiban pendaftaran, penyetoran, dan pelaporan Surat Pemberitahuan pada satu sisi, serta kewenangan pemeriksaan, penetapan, dan penagihan pada sisi lain. Dalam pandangan modul ini, self-assessment adalah kepercayaan yang dilembagakan: negara mempercayakan penghitungan kewajiban kepada wajib pajak, dan sebagai imbalannya menuntut kejujuran yang dapat diuji. Pasal 12 ayat (3) UU KUP, yang memberi kewenangan kepada Direktur Jenderal Pajak untuk menetapkan jumlah pajak terutang apabila terbukti jumlah yang dilaporkan tidak benar, adalah wujud dimensi kekuasaan dalam sistem yang bertumpu pada kepercayaan.
b. Tangga eskalasi dalam UU KUP. Struktur UU KUP mencerminkan logika piramida regulasi responsif. Di dasar piramida terdapat pembetulan Surat Pemberitahuan atas kemauan sendiri berdasarkan Pasal 8 ayat (1) UU KUP; di atasnya, pengungkapan ketidakbenaran perbuatan sebelum penyidikan berdasarkan Pasal 8 ayat (3) UU KUP, yang mengganti ancaman pidana dengan sanksi administratif; di atasnya lagi, pemeriksaan dan penerbitan surat ketetapan pajak beserta sanksi administratif; dan di puncak, pemeriksaan bukti permulaan dan penyidikan tindak pidana perpajakan berdasarkan Pasal 39 UU KUP. Pasal 44B UU KUP bahkan membuka jalan keluar di tengah penyidikan, yaitu penghentian penyidikan untuk kepentingan penerimaan negara setelah wajib pajak melunasi pajak dan sanksinya. Sebagaimana dicatat pada Bab 1, efektivitas tangga semacam ini bergantung pada kredibilitas puncak piramida dan mutu intervensi di setiap tingkat.
c. Tax morale dan kepercayaan dalam konteks Indonesia. Data mengenai kondisi kepercayaan dalam sistem pajak Indonesia tidak sederhana. Kajian tentang transformasi digital administrasi pajak Indonesia mencatat bahwa kepatuhan sukarela masih menjadi tantangan utama, bahwa administrasi yang sepenuhnya digital tidak selalu menghasilkan tingkat kepatuhan yang tinggi, bahwa celah pajak tetap ada, dan bahwa pemeriksaan pajak menimbulkan ketidakpastian bagi wajib pajak karena berdampak pada arus kas, utang pajak, dan biaya kepatuhan.[26] Kajian atas kebijakan anti-penghindaran di Indonesia mencatat bahwa rasio pajak Indonesia pada periode 2007 hingga 2020 berkisar 10 hingga 13 persen, jauh di bawah rata-rata kawasan Asia-Pasifik sebesar 19,1 persen dan rata-rata negara OECD sebesar 33,5 persen.[27] Dalam pandangan modul ini, rasio pajak yang rendah tidak semata-mata cerminan ketidakpatuhan; ia juga cerminan struktur ekonomi, luasnya sektor informal, dan desain insentif. Namun, bagi korporasi, angka itu menjelaskan mengapa otoritas pajak berada di bawah tekanan penerimaan yang konstan, dan tekanan itu memengaruhi iklim pemeriksaan serta sengketa yang dibahas pada sub-bab keenam.
d. Memasukkan etika ke dalam nasihat pajak. Bagi advokat dan konsultan pajak, filosofi dan teori di atas memiliki konsekuensi praktis. Nasihat pajak yang baik tidak berhenti pada pertanyaan apakah suatu skema memiliki dasar hukum, tetapi juga menilai apakah skema itu konsisten dengan maksud pembentuk undang-undang, apakah dapat dijelaskan secara terbuka kepada otoritas pajak, investor, dan publik, serta apakah ia akan merusak hubungan jangka panjang klien dengan otoritas pajak. Penelitian atas persepsi pemangku kepentingan di Inggris mencatat meningkatnya sorotan terhadap industri penasihat pajak dan seruan agar industri itu diatur lebih ketat karena sebagian penasihat memberikan nasihat yang berujung pada penghindaran pajak.[28] Kajian tax morale korporasi di Vietnam juga menemukan bahwa akuntan dan profesional pajak dapat berperan sebagai penyebar informasi, penyusun laporan, sekaligus fasilitator ketidakpatuhan, dan bahwa informasi keliru dapat menyebar cepat melalui forum daring.[29] Dalam pandangan modul ini, profesi hukum dan profesi pajak di Indonesia tidak kebal dari kecenderungan yang sama.
Analisis Kritis
Tiga catatan kritis perlu diajukan. Pertama, literatur tanggung jawab pajak korporasi cenderung membangun argumen moral dengan mengandaikan negara yang menggunakan penerimaan pajak secara efisien dan jujur. Kajian sistematis tentang tanggung jawab pajak korporasi sendiri mengakui bahwa sebagian penulis berpendapat pembayaran pajak hanya meningkatkan kesejahteraan sosial apabila pemerintah mampu menggunakan dana secara efisien, dan bahwa dalam situasi ekstrem seperti pemerintahan yang korup pembayaran pajak mungkin tidak dipandang sebagai cara terbaik memenuhi tanggung jawab sosial; kajian itu menyebutnya sebagai wilayah yang masih memerlukan penelitian.[30] Dalam pandangan modul ini, argumen tersebut berbahaya apabila dijadikan pembenaran oleh korporasi. Korporasi tidak berwenang menilai sendiri kualitas belanja negara lalu menahan pajaknya; keberatan terhadap penggunaan anggaran disalurkan melalui jalur politik dan hukum, bukan melalui penghindaran.
Kedua, kerangka slippery slope dan konsep tax morale dikembangkan terutama dari penelitian atas wajib pajak orang pribadi di negara maju. Penerapannya pada korporasi besar di negara berkembang memerlukan penyesuaian. Korporasi besar bukan individu yang merasakan emosi, melainkan organisasi dengan struktur insentif, target laba, dan penasihat profesional. Model risiko pajak yang ditawarkan sebagai perluasan kerangka slippery slope pun masih berupa model konseptual yang belum diuji secara empiris.[31] Teori-teori ini lebih berguna sebagai lensa untuk menafsirkan perilaku daripada sebagai alat prediksi.
Ketiga, perdebatan etika penghindaran pajak sering mengabaikan bahwa negara sendiri merupakan arsitek sebagian besar ruang penghindaran. Insentif pajak, perbedaan tarif antar-yurisdiksi, dan jaringan perjanjian penghindaran pajak berganda adalah produk kebijakan negara. Penelitian di Inggris mencatat pandangan bahwa pemerintah yang memberi keringanan pajak untuk menarik investasi asing kehilangan sebagian otoritas moralnya untuk mengecam perencanaan pajak, dan bahwa moralitas pelaku tidak lagi cukup sehingga diperlukan reformasi struktural.[32] Dalam pandangan modul ini, pelajaran bagi praktisi adalah bahwa batas antara penghindaran yang dapat diterima dan yang tidak dapat diterima pada akhirnya ditentukan oleh hukum positif, termasuk aturan anti-penghindaran, sehingga pertimbangan etis harus dibaca bersama analisis hukum yang cermat, bukan menggantikannya.
Kesimpulan dan Implikasi bagi Praktisi Hukum
Pajak korporasi berdiri di atas kontrak fiskal yang bersifat timbal balik: korporasi membayar pajak sebagai warga fiskal yang menikmati barang publik, sedangkan negara wajib memungut secara adil, pasti, dan akuntabel. Kepatuhan pajak korporasi tidak dapat dijelaskan oleh model pencegahan semata; tax morale, persepsi keadilan, kualitas hubungan dengan otoritas, kompleksitas aturan, dan peran profesional pajak ikut menentukan. Kerangka slippery slope dan teori regulasi responsif memberikan lensa untuk memahami bahwa kekuasaan dan kepercayaan bekerja bersama, dan bahwa risiko pajak yang tidak dikelola menjadi hambatan bagi kepatuhan. Perdebatan etika penghindaran pajak belum selesai, tetapi literatur mutakhir bergerak ke arah tuntutan agar korporasi mematuhi semangat, bukan hanya huruf, hukum pajak. Bagi praktisi hukum, rekomendasinya adalah sebagai berikut. Pertama, perlakukan setiap nasihat pajak dengan dua pertanyaan, yaitu apakah skema itu sah dan apakah ia dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka di hadapan otoritas, investor, dan publik. Kedua, bantu klien memahami bahwa hubungan dengan otoritas pajak adalah hubungan jangka panjang dalam kerangka self-assessment, sehingga strategi yang merusak kepercayaan dapat lebih mahal daripada penghematan pajak yang diperoleh. Ketiga, identifikasi sumber risiko pajak internal klien, seperti akuntansi, dokumentasi, dan pengendalian, karena risiko inilah yang paling dapat dikendalikan. Keempat, gunakan tangga eskalasi UU KUP, terutama pembetulan dan pengungkapan ketidakbenaran, sebagai alat kepatuhan yang sah sebelum otoritas pajak bertindak. Kelima, jaga integritas profesi dengan menolak menjadi fasilitator ketidakpatuhan, karena reputasi penasihat ikut menentukan legitimasi seluruh nasihat yang diberikannya.
*Artikel ini merupakan bagian dari ‘Learning Module for Lawyers: Corporate Law’ yang disusun oleh Tim Penulis Firma Pragma Integra.
Referensi
[1] Francesco Scarpa and Silvana Signori, ‘Understanding corporate tax responsibility: a systematic literature review’, Sustainability Accounting, Management and Policy Journal, 14.7 (2023), pp. 179–201, https://doi.org/10.1108/sampj-04-2022-0200.
[2] Scarpa and Signori, ‘Understanding corporate tax responsibility: a systematic literature review’.
[3] Scarpa and Signori, ‘Understanding corporate tax responsibility: a systematic literature review’.
[4] Sandra Aulia, Haula Rosdiana, and Inayati Inayati, ‘Trust, Power, and Tax Risk into the “Slippery Slope”: A Corporate Tax Compliance Model’, Sustainability, 14.22 (2022), p. 14670, https://doi.org/10.3390/su142214670.
[5] Rita de la Feria and Tu Anh Tran, ‘(Dis)obeying the law: corporate tax morale in developing countries’, Journal of Law and Society, 53.1 (2026), pp. 51–74, https://doi.org/10.1111/jols.70051.
[6] de la Feria and Tran, ‘(Dis)obeying the law: corporate tax morale in developing countries’.
[7] de la Feria and Tran, ‘(Dis)obeying the law: corporate tax morale in developing countries’.
[8] de la Feria and Tran, ‘(Dis)obeying the law: corporate tax morale in developing countries’.
[9] de la Feria and Tran, ‘(Dis)obeying the law: corporate tax morale in developing countries’.
[10] de la Feria and Tran, ‘(Dis)obeying the law: corporate tax morale in developing countries’.
[11] Aulia, Rosdiana, and Inayati, ‘Trust, Power, and Tax Risk into the “Slippery Slope”: A Corporate Tax Compliance Model’.
[12] Aulia, Rosdiana, and Inayati, ‘Trust, Power, and Tax Risk into the “Slippery Slope”: A Corporate Tax Compliance Model’.
[13] Aulia, Rosdiana, and Inayati, ‘Trust, Power, and Tax Risk into the “Slippery Slope”: A Corporate Tax Compliance Model’.
[14] Aulia, Rosdiana, and Inayati, ‘Trust, Power, and Tax Risk into the “Slippery Slope”: A Corporate Tax Compliance Model’.
[15] Braithwaite, ‘Street-Level Meta-Strategies: Evidence on Restorative Justice and Responsive Regulation’.
[16] Eva Eberhartinger and Maximilian Zieser, ‘The Effects of Cooperative Compliance on Firms’ Tax Risk, Tax Risk Management and Compliance Costs’, Schmalenbach Journal of Business Research, 73.1 (2021), pp. 125–78, https://doi.org/10.1007/s41471-021-00108-6.
[17] Scarpa and Signori, ‘Understanding corporate tax responsibility: a systematic literature review’.
[18] Mark Lokanan, ‘The morality and tax avoidance: A sentiment and position taking analysis’, PLOS ONE, 18.7 (2023), e0287327, https://doi.org/10.1371/journal.pone.0287327.
[19] Lokanan, ‘The morality and tax avoidance: A sentiment and position taking analysis’.
[20] Scarpa and Signori, ‘Understanding corporate tax responsibility: a systematic literature review’.
[21] de la Feria and Tran, ‘(Dis)obeying the law: corporate tax morale in developing countries’.
[22] Scarpa and Signori, ‘Understanding corporate tax responsibility: a systematic literature review’.
[23] Scarpa and Signori, ‘Understanding corporate tax responsibility: a systematic literature review’.
[24] Aulia, Rosdiana, and Inayati, ‘Trust, Power, and Tax Risk into the “Slippery Slope”: A Corporate Tax Compliance Model’.
[25] Siti Kurnia Rahayu and Andri Kusdianto, ‘Challenges of Digital Tax Administration Transformation in Indonesia’, in Business and Management Annual Volume 2023 (London: IntechOpen, 2023), https://doi.org/10.5772/intechopen.111458.
[26] Kurnia Rahayu and Kusdianto, ‘Challenges of Digital Tax Administration Transformation in Indonesia’.
[27] Zulfa Royani and Yulianti Yulianti, ‘Analisis Kebijakan General Anti-Avoidance Rule (GAAR) di Indonesia’, E-Jurnal Akuntansi, 34.8 (2024), pp. 1916–28, https://doi.org/10.24843/eja.2024.v34.i08.p01.
[28] Lokanan, ‘The morality and tax avoidance: A sentiment and position taking analysis’.
[29] de la Feria and Tran, ‘(Dis)obeying the law: corporate tax morale in developing countries’.
[30] Scarpa and Signori, ‘Understanding corporate tax responsibility: a systematic literature review’.
[31] Aulia, Rosdiana, and Inayati, ‘Trust, Power, and Tax Risk into the “Slippery Slope”: A Corporate Tax Compliance Model’.
[32] Lokanan, ‘The morality and tax avoidance: A sentiment and position taking analysis’.
← Artikel sebelumnya
Penyelesaian dengan Regulator dan Penegak HukumArtikel berikutnya →
Pajak sebagai Isu Tata Kelola KorporasiTell Your Friends
Need legal or tax advice?
Discuss your matter with our lawyers
Facing a tax dispute, a corporate transaction or a business problem? Tell us about it and our team will get back to you.
