Ilustrasi Manajemen Risiko Pajak dalam Transaksi

Ilustrasi. [Source: Unsplash]

Pragmaintegra.com – Risiko pajak korporasi tidak tersebar merata. Sebagian besar eksposur pajak yang material lahir dari transaksi tertentu: penetapan harga antarperusahaan dalam satu grup, restrukturisasi seperti penggabungan, peleburan, pemisahan, dan pengalihan saham, serta transaksi lintas negara yang melibatkan perjanjian penghindaran pajak berganda. Transaksi-transaksi ini memiliki tiga ciri yang sama: nilainya besar, penafsirannya bergantung pada fakta dan dokumen, dan koreksinya biasanya baru terjadi bertahun-tahun setelah transaksi selesai. Sub-bab ini membahas bagaimana risiko pajak dalam transaksi dikelola, dengan fokus pada harga transfer berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 172 Tahun 2023, restrukturisasi, dan transaksi lintas negara dalam rezim perjanjian pajak pasca-instrumen multilateral.

Landasan Filosofis: Kewajaran sebagai Ukuran Keadilan antar-Yurisdiksi

Prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (arm’s length principle) adalah jawaban hukum pajak internasional atas pertanyaan filosofis yang sulit: bagaimana membagi laba suatu kelompok usaha yang secara ekonomi satu tetapi secara hukum terpecah di banyak negara. Kajian sistematis tentang praktik harga transfer mendefinisikan prinsip ini sebagai tuntutan agar harga dalam transaksi antarentitas yang memiliki hubungan kepemilikan atau pengendalian sebanding dengan harga yang akan disepakati pihak-pihak independen dalam keadaan serupa.[1] Dalam pandangan modul ini, prinsip kewajaran adalah fiksi yang berguna: ia memperlakukan bagian-bagian dari satu organisasi seolah-olah pihak asing yang saling tawar-menawar, agar setiap negara memperoleh bagian laba yang sesuai dengan kegiatan ekonomi yang terjadi di wilayahnya.

Fiksi itu menyimpan ketegangan. Di satu sisi, ia melindungi hak setiap negara atas basis pajaknya; di sisi lain, ia memberi keleluasaan kepada grup untuk memilih metode dan pembanding. Kajian yang sama mencatat bahwa keleluasaan dalam aturan harga transfer telah memungkinkan perusahaan memilih teknik yang memindahkan laba dari negara bertarif tinggi ke negara bertarif rendah, dan bahwa pemeriksaan harga transfer sulit karena perusahaan multinasional biasanya mengungkapkan sedikit informasi, terutama untuk aset tidak berwujud.[2] Bagi negara berkembang yang bergantung pada pajak penghasilan badan, ketegangan ini bukan soal teknis semata, melainkan soal kedaulatan fiskal.

Landasan Teoretis

a. Pengalihan laba dan peran harga transfer. Literatur ekonomi pajak internasional menempatkan harga transfer sebagai salah satu saluran utama pengalihan laba. Kajian sistematis tentang praktik harga transfer mencatat bahwa pengalihan laba melalui pinjaman intra-grup, penempatan aset tidak berwujud, dan manipulasi harga transfer berdampak kuat pada basis pajak dan persaingan dengan usaha domestik, dan bahwa sejauh mana perusahaan multinasional menggunakan harga transfer untuk mengalihkan laba bergantung pada kemampuan otoritas pajak dan aturan harga transfer yang berlaku.[3] Kajian itu mengutip temuan bahwa perusahaan multinasional yang terhubung dengan surga pajak membayar pajak 30,3 persen lebih sedikit per unit laba dibandingkan perusahaan tanpa hubungan semacam itu.[4] Kajian ekonomi pajak minimum global menambahkan bahwa aturan GloBE membuat harga transfer kurang menarik sebagai alat penghindaran, meskipun tidak menghilangkannya.[5]

b. Risiko pajak transaksional. Teori kedua menyangkut klasifikasi risiko pajak. Penelitian tentang kepatuhan kooperatif di Austria menggunakan klasifikasi sumber risiko pajak yang meliputi risiko transaksional, operasional, kepatuhan, akuntansi keuangan, manajemen, reputasi, dan portofolio, serta mengutip literatur yang mengidentifikasi risiko transaksional dari kegiatan merger dan akuisisi sebagai jenis risiko pajak yang paling menonjol bagi perusahaan.[6] Penelitian yang sama mendefinisikan risiko pajak sebagai kemungkinan dan besaran hasil pajak yang tidak terduga yang dapat merugikan perusahaan, dan manajemen risiko pajak sebagai keseluruhan tindakan, alat, dan proses yang diterapkan untuk mencegah, memitigasi, dan mengendalikan paparan risiko pajak.[7] Dalam pandangan modul ini, definisi ini penting karena menempatkan manajemen risiko pajak sebagai proses yang menyertai transaksi sejak perencanaan, bukan sebagai upaya pembelaan setelah koreksi diterbitkan.

c. Jaringan perjanjian pajak dan treaty shopping. Teori ketiga menyangkut jaringan perjanjian penghindaran pajak berganda. Kajian tentang treaty shopping menjelaskan bahwa terdapat sekitar 3.000 perjanjian pajak bilateral yang mengalokasikan hak pemajakan dan sering memberikan penurunan tarif pemotongan pajak secara timbal balik, dan bahwa ketika pihak ketiga yang bukan penduduk kedua negara memperoleh manfaat itu, praktik tersebut dikenal sebagai penyalahgunaan perjanjian.[8] Melalui analisis jaringan atas lebih dari seratus negara, kajian itu menemukan bahwa negara berkembang rata-rata tidak lebih dirugikan oleh treaty shopping dibandingkan negara lain, tetapi beberapa negara, termasuk Indonesia, rentan kehilangan penerimaan pajak potong secara substansial.[9] Kajian itu menyebut bahwa Indonesia tampak rentan karena perjanjiannya dengan Belanda untuk dividen dan perjanjiannya dengan Uni Emirat Arab untuk bunga dan royalti, dan bahwa perjanjian dengan Belanda bertanggung jawab atas 90 persen potensi kerugian pajak dividen dalam simulasinya.[10] Kajian itu juga mengingatkan bahwa angkanya merupakan batas atas karena simulasi mengabaikan aturan anti-penyalahgunaan, dan bahwa menghapus satu perjanjian yang agresif tidak menyelesaikan masalah karena perjanjian lain dapat mengambil perannya.[11]

d. Asimetri informasi dan aturan khusus. Teori keempat menjelaskan mengapa risiko transaksional begitu sulit dikelola oleh kedua pihak. Penelitian tentang kepatuhan kooperatif memandang hubungan antara otoritas pajak dan manajemen perusahaan sebagai hubungan prinsipal-agen yang ditandai asimetri informasi, dan mencatat bahwa dalam rezim pemeriksaan konvensional terdapat jeda panjang antara transaksi, terdeteksinya posisi pajak yang dipersoalkan, dan penyelesaian sengketanya.[12] Kajian tentang aturan anti-penghindaran umum menekankan bahwa aturan umum harus menjadi bagian dari rangkaian instrumen yang saling menguatkan, dan bahwa aturan harga transfer yang ketat, yang menuntut harga antarpihak terkait sebanding dengan transaksi pihak ketiga, tetap perlu dimuat secara khusus dalam undang-undang pajak meskipun aturan anti-penghindaran umum telah ada.[13] Dalam pandangan modul ini, kombinasi aturan khusus yang rinci dan aturan umum sebagai jaring pengaman berarti bahwa korporasi menghadapi dua lapis pengujian atas transaksi yang sama: kesesuaian dengan aturan khusus, dan kesesuaian dengan maksud undang-undang.

Baca juga: Kepatuhan Regulasi ESG bagi Pengacara Korporasi: Dari Pengungkapan Wajib hingga Verifikasi

Konsep: Rezim Hukum Risiko Pajak Transaksional di Indonesia

a. Harga transfer berdasarkan PMK 172/2023. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 172 Tahun 2023 tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa mengodifikasi pengaturan yang sebelumnya tersebar, termasuk ketentuan tentang dokumentasi harga transfer, prosedur persetujuan bersama, dan kesepakatan harga transfer. Peraturan ini mewajibkan penerapan prinsip kewajaran melalui tahapan yang meliputi identifikasi transaksi, analisis industri, analisis kondisi transaksi, analisis kesebandingan, penentuan metode, dan penentuan harga wajar; menegaskan bahwa tidak ada perbedaan penerapan prinsip kewajaran antara transaksi domestik dan lintas negara; mengatur dokumentasi berupa dokumen induk, dokumen lokal, dan laporan per negara; serta mengatur kesepakatan harga transfer, prosedur persetujuan bersama, dan penyesuaian terkait untuk transaksi domestik. Dasar kewenangannya adalah Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Pajak Penghasilan, yang memberi kewenangan kepada Direktur Jenderal Pajak untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan dalam transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa.

b. Restrukturisasi. Restrukturisasi korporasi, yang dibahas dari sisi hukum perseroan pada modul lain, menimbulkan risiko pajak yang khas. Kajian tanggung jawab pajak korporasi mencatat bahwa reorganisasi perusahaan melalui penggabungan, pengambilalihan, dan pemisahan termasuk strategi perencanaan pajak internasional yang lazim.[14] Dalam hukum Indonesia, pengalihan harta dalam penggabungan, peleburan, atau pemekaran usaha pada prinsipnya dinilai berdasarkan nilai pasar, kecuali memenuhi syarat untuk menggunakan nilai buku sebagaimana diatur Menteri Keuangan berdasarkan Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Pajak Penghasilan, termasuk syarat tujuan bisnis. Dalam pandangan modul ini, syarat tujuan bisnis ini adalah pintu masuk analisis substansi: restrukturisasi yang tidak dapat dijelaskan selain dengan manfaat pajak berisiko kehilangan fasilitas nilai buku dan dikoreksi berdasarkan prinsip substansi mengungguli bentuk. Pengalihan saham antarperusahaan afiliasi juga sering menjadi objek sengketa kewajaran nilai, terutama dalam struktur kepemilikan silang dan lintas negara. Dalam pandangan modul ini, penilaian atas pengalihan semacam itu memerlukan laporan penilaian independen yang disusun pada saat transaksi, penjelasan tentang alasan komersial pemilihan waktu dan harga, serta konsistensi antara nilai yang digunakan untuk keperluan pajak, keperluan akuntansi, dan keperluan korporasi seperti persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. Ketidakkonsistenan di antara ketiganya adalah salah satu bahan koreksi yang paling mudah digunakan pemeriksa.

c. Perjanjian pajak dan instrumen multilateral. Kajian tentang pengaturan anti-treaty shopping di Indonesia mencatat bahwa instrumen multilateral untuk mengimplementasikan langkah-langkah terkait perjanjian pajak dalam proyek BEPS berlaku efektif di Indonesia pada 1 Agustus 2020, dan bahwa Indonesia memilih pendekatan principal purpose test untuk mencegah penyalahgunaan perjanjian.[15] Kajian yang sama mencatat bahwa ketiadaan definisi dan pemahaman internasional yang seragam tentang penafsiran uji tujuan utama membuat setiap negara dapat menafsirkannya menurut hukum domestiknya, sehingga meningkatkan ketidakpastian dan potensi sengketa.[16] Dari sisi beban pembuktian, kajian itu berpendapat bahwa otoritas pajak cukup melakukan analisis objektif atas fakta dan keadaan, sedangkan wajib pajak harus meyakinkan bahwa pemberian manfaat perjanjian sesuai dengan maksud dan tujuan ketentuan perjanjian, sehingga terdapat ketimpangan beban pembuktian.[17] Kajian atas kebijakan anti-penghindaran umum juga mencatat bahwa Indonesia menerapkan ketentuan anti-penghindaran berbasis uji tujuan utama melalui instrumen multilateral.[18]

d. Pemilik manfaat dan entitas perantara. Persoalan yang paling sering diperselisihkan dalam transaksi lintas negara adalah status pemilik manfaat (beneficial owner) atas penghasilan dividen, bunga, dan royalti. Kajian tentang pengaturan anti-treaty shopping mencatat bahwa dalam banyak sengketa pajak internasional mengenai penentuan pemilik manfaat dan penafsiran penyalahgunaan perjanjian, Direktorat Jenderal Pajak sering kalah di Pengadilan Pajak karena pembuktian substansi yang menjadi landasan koreksi belum cukup meyakinkan majelis hakim.[19] Kajian yang sama mencatat bahwa jumlah berkas sengketa Pajak Penghasilan Pasal 26 meningkat dari 857 pada 2019 menjadi 1.176 pada 2020, yang dibaca sebagai gambaran dinamika pajak internasional pasca-BEPS.[20] Kajian itu juga mengingatkan bahwa entitas bertujuan khusus tidak otomatis merupakan penyalahgunaan apabila benar-benar menjalankan kegiatan nyata.[21]

e. Interaksi dengan pajak minimum global. Bagi grup multinasional yang memenuhi ambang pajak minimum global, risiko transaksional memperoleh dimensi baru. Kajian tentang treaty shopping dan pajak minimum global menunjukkan bahwa negara induk antara, yang dalam rute minimisasi pajak sering merupakan negara perantara, berada pada posisi untuk memungut pajak tambahan atas laba yang dikenai pajak rendah apabila negara sumber tidak memiliki pajak tambahan minimum domestik.[22] Kajian yang sama mencatat bahwa untuk pembayaran bunga dan royalti, pajak potong di negara sumber diperhitungkan sebagai pajak yang tercakup di yurisdiksi penerima dalam penghitungan tarif efektif.[23] Dalam pandangan modul ini, konsekuensinya adalah bahwa keputusan tentang lokasi entitas pembiayaan, pemilik aset tidak berwujud, dan rute pembayaran dividen, bunga, dan royalti kini harus dianalisis dengan memperhitungkan tiga lapis sekaligus: aturan harga transfer, aturan anti-penyalahgunaan perjanjian, dan aturan pajak minimum global.

Praktik: Siklus Manajemen Risiko Pajak Transaksional

a. Tahap perencanaan: uji tuntas pajak. Manajemen risiko pajak transaksional dimulai sebelum transaksi. Dalam akuisisi, uji tuntas pajak atas sasaran akuisisi menilai riwayat kepatuhan, posisi pajak yang tidak pasti, sengketa yang berjalan, dan risiko yang melekat pada struktur grup sasaran. Hasilnya diterjemahkan ke dalam perjanjian jual beli melalui pernyataan dan jaminan pajak, ganti rugi khusus pajak, penahanan sebagian harga, atau penyesuaian harga, sebagaimana dibahas pada Bab 8 tentang klausul kontraktual. Dalam pandangan modul ini, uji tuntas pajak perlu memperhatikan bahwa kewajiban pajak perseroan yang diambil alih tetap melekat pada perseroan, dan bahwa pengurus lama maupun pengurus baru dapat terseret melalui Pasal 32 UU KUP apabila kewajiban itu tidak dilunasi.

b. Tahap pelaksanaan: dokumentasi kontemporer. Dalam harga transfer, perkara sering dimenangkan atau dikalahkan pada mutu dokumentasi. Kajian sistematis tentang harga transfer menekankan bahwa pemeriksa menghadapi kesulitan karena keterbatasan informasi, terutama atas aset tidak berwujud.[24] Dalam pandangan modul ini, dokumentasi yang baik bukan hanya pemenuhan kewajiban formal dokumen induk dan dokumen lokal, tetapi juga bukti kontemporer tentang manfaat jasa intra-grup, kepemilikan dan pengembangan aset tidak berwujud, serta alasan komersial pembiayaan intra-grup. Dokumen yang disusun belakangan untuk membenarkan harga yang telah ditetapkan cenderung lemah dalam pembuktian. Untuk restrukturisasi dan transaksi lintas negara, dokumentasi kontemporer mencakup risalah keputusan, analisis tujuan bisnis, dan bukti substansi entitas di negara mitra, termasuk karyawan, kantor, dan pengambilan keputusan.

c. Kepastian di muka: kesepakatan harga transfer. Untuk transaksi berulang yang bernilai besar, kesepakatan harga transfer menawarkan kepastian di muka. Penelitian tentang transparansi pajak di Chili mencatat bahwa kesepakatan harga transfer dan program kesepakatan sebelum pelaporan termasuk mekanisme kerja sama antara otoritas dan wajib pajak untuk mencegah sengketa harga transfer.[25] Penelitian di Austria juga menemukan bahwa perusahaan peserta kepatuhan kooperatif lebih banyak mengandalkan kesepakatan informal di muka dan memperoleh kepastian yang jauh lebih besar.[26] Dalam pandangan modul ini, kesepakatan di muka menuntut biaya dan keterbukaan yang tidak kecil, tetapi bagi grup dengan transaksi intra-grup yang besar dan berulang, biaya itu sering lebih rendah daripada biaya sengketa bertahun-tahun.

d. Penyelesaian sengketa lintas negara. Apabila koreksi harga transfer menimbulkan pemajakan berganda, prosedur persetujuan bersama berdasarkan perjanjian pajak dan PMK 172/2023 memberi jalan untuk meminta penyesuaian terkait di negara mitra. Dalam pandangan modul ini, prosedur ini perlu dipertimbangkan sejak awal sengketa, karena keputusan untuk menempuh keberatan dan banding di dalam negeri dapat memengaruhi pilihan prosedural di tingkat internasional. Advokat perlu memetakan tenggat prosedur persetujuan bersama dalam perjanjian yang relevan bersamaan dengan tenggat keberatan dan banding yang dibahas pada sub-bab berikutnya.

e. Struktur lintas negara: menguji substansi sebelum manfaat. Untuk struktur yang memanfaatkan perjanjian pajak, praktik yang hati-hati adalah menguji substansi sebelum mengklaim manfaat. Kajian tentang treaty shopping menunjukkan bahwa Indonesia termasuk negara yang rentan, sehingga perjanjian dengan negara perantara tertentu wajar dipandang sebagai area yang mendapat perhatian otoritas.[27] Kajian tentang pengaturan anti-treaty shopping merekomendasikan agar otoritas pajak segera menerbitkan aturan pelaksana uji tujuan utama untuk menciptakan kepastian hukum.[28] Dalam pandangan modul ini, sampai pedoman itu tersedia, korporasi sebaiknya memperlakukan setiap klaim manfaat perjanjian sebagai posisi yang harus dapat dibuktikan dengan substansi nyata, bukan sekadar dengan surat keterangan domisili.

f. Matriks persetujuan dan pemantauan pascatransaksi. Langkah terakhir adalah memastikan bahwa transaksi berisiko pajak tinggi melewati jalur persetujuan yang sesuai dengan selera risiko pajak perseroan. Dalam pandangan modul ini, matriks persetujuan dapat menetapkan bahwa transaksi intra-grup baru di atas ambang tertentu, restrukturisasi, dan klaim manfaat perjanjian pajak memerlukan analisis tertulis fungsi pajak, pendapat hukum, dan persetujuan Direksi, dengan laporan kepada komite audit. Setelah transaksi berjalan, pemantauan diperlukan untuk memastikan bahwa fakta yang menjadi dasar analisis tetap benar, misalnya bahwa entitas di negara mitra tetap memiliki substansi, bahwa jasa intra-grup benar-benar diterima, dan bahwa harga tetap berada dalam rentang wajar. Dalam pandangan modul ini, koreksi harga transfer dapat bersumber bukan dari desain awal yang keliru, melainkan dari pelaksanaan yang menyimpang dari desain tanpa pembaruan dokumentasi. Pemantauan ini juga menyediakan bahan bagi audit internal untuk menguji pengendalian pajak, sejalan dengan pembahasan pemantauan berkelanjutan pada Bab 10.

Analisis Kritis

Tiga persoalan kritis patut dicatat. Pertama, beban pembuktian dalam sengketa transaksional bersifat timbal balik dan tidak selalu adil. Dalam uji tujuan utama, wajib pajak memikul beban meyakinkan otoritas tentang kesesuaian manfaat perjanjian dengan maksud perjanjian.[29] Sebaliknya, dalam sengketa yang bertumpu pada prinsip substansi, otoritas pajak yang harus membuktikan, dan sering gagal karena asimetri informasi.[30] Dalam pandangan modul ini, ketidakseimbangan ini membuat hasil sengketa sangat bergantung pada kualitas dokumentasi kedua belah pihak, bukan pada substansi ekonomi yang sesungguhnya, sehingga mendorong perlombaan dokumen daripada kepatuhan substantif.

Kedua, kualitas sebagian literatur harga transfer yang tersedia masih terbatas. Kajian sistematis tentang dampak harga transfer di negara berkembang kerap menggunakan istilah penggelapan dan penghindaran secara bergantian dan mengakui perlunya penelitian empiris yang lebih ketat dengan data tingkat perusahaan.[31] Kajian tentang treaty shopping menyajikan angka kerugian sebagai batas atas yang mengabaikan aturan anti-penyalahgunaan.[32] Dalam pandangan modul ini, praktisi perlu berhati-hati agar angka-angka besar tentang kerugian penerimaan tidak dijadikan dasar untuk mengasumsikan bahwa setiap transaksi afiliasi bersifat abusif; sebaliknya, korporasi juga tidak boleh berlindung di balik ketidakpastian literatur untuk membenarkan struktur yang tidak bersubstansi.

Ketiga, kodifikasi dalam PMK 172/2023 meningkatkan keteraturan, tetapi juga memperluas ruang pengujian, termasuk atas transaksi domestik. Penegasan bahwa prinsip kewajaran berlaku sama untuk transaksi domestik dan lintas negara berarti bahwa grup usaha yang seluruhnya beroperasi di Indonesia pun tidak lepas dari risiko koreksi harga transfer. Dalam pandangan modul ini, bagi grup domestik dengan perbedaan perlakuan pajak antarentitas, misalnya karena fasilitas, kompensasi kerugian, atau tarif final, analisis harga transfer domestik perlu menjadi bagian dari manajemen risiko pajak, bukan hanya urusan grup multinasional. Ketentuan tentang penyesuaian terkait untuk transaksi domestik dalam PMK 172/2023 memang mengurangi risiko pemajakan berganda di dalam negeri, tetapi efektivitasnya bergantung pada konsistensi penerapan oleh unit-unit Direktorat Jenderal Pajak yang mengadministrasikan entitas yang berbeda dalam satu grup, sehingga koordinasi pembelaan antarentitas grup menjadi bagian penting dari strategi.

Kesimpulan dan Implikasi bagi Praktisi Hukum

Risiko pajak transaksional adalah sumber eksposur pajak terbesar bagi korporasi. Harga transfer, restrukturisasi, dan transaksi lintas negara memiliki kerangka hukum yang semakin rinci, yaitu PMK 172/2023, Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 18 Undang-Undang Pajak Penghasilan, serta jaringan perjanjian pajak yang telah dimodifikasi instrumen multilateral dengan uji tujuan utama sejak 2020. Literatur menunjukkan bahwa harga transfer tetap menjadi saluran utama pengalihan laba, bahwa Indonesia rentan terhadap treaty shopping melalui perjanjian tertentu, dan bahwa sengketa transaksional sering ditentukan oleh mutu pembuktian. Bagi praktisi hukum, rekomendasinya adalah sebagai berikut. Pertama, libatkan analisis pajak sejak tahap perencanaan transaksi, termasuk uji tuntas pajak dan klausul perlindungan dalam perjanjian. Kedua, pastikan dokumentasi harga transfer dan tujuan bisnis restrukturisasi disusun secara kontemporer, bukan setelah koreksi. Ketiga, pertimbangkan kesepakatan harga transfer untuk transaksi intra-grup yang besar dan berulang. Keempat, uji substansi entitas di negara mitra sebelum mengklaim manfaat perjanjian pajak, dan siapkan bukti yang dapat menjawab uji tujuan utama. Kelima, petakan sejak awal hubungan antara upaya hukum domestik dan prosedur persetujuan bersama agar pilihan prosedural tidak menutup jalan penyelesaian pemajakan berganda.


*Artikel ini merupakan bagian dari ‘Learning Module for Lawyers: Corporate Law’ yang disusun oleh Tim Penulis Firma Pragma Integra.

Referensi

[1] Akash Kalra and Munshi Naser Ibne Afzal, ‘Transfer pricing practices in multinational corporations and their effects on developing countries’ tax revenue: a systematic literature review’, International Trade, Politics and Development, 7.3 (2023), pp. 172–90, https://doi.org/10.1108/itpd-04-2023-0011.

[2] Kalra and Afzal, ‘Transfer pricing practices in multinational corporations and their effects on developing countries’ tax revenue: a systematic literature review’.

[3] Kalra and Afzal, ‘Transfer pricing practices in multinational corporations and their effects on developing countries’ tax revenue: a systematic literature review’.

[4] Kalra and Afzal, ‘Transfer pricing practices in multinational corporations and their effects on developing countries’ tax revenue: a systematic literature review’.

[5] Schjelderup and Stähler, ‘The economics of the global minimum tax’.

[6] Eberhartinger and Zieser, ‘The Effects of Cooperative Compliance on Firms’ Tax Risk, Tax Risk Management and Compliance Costs’.

[7] Eberhartinger and Zieser, ‘The Effects of Cooperative Compliance on Firms’ Tax Risk, Tax Risk Management and Compliance Costs’.

[8] van ’t Riet and Lejour, ‘Developing Countries, tax Treaty Shopping and the Global Minimum Tax’.

[9] van ’t Riet and Lejour, ‘Developing Countries, tax Treaty Shopping and the Global Minimum Tax’.

[10] van ’t Riet and Lejour, ‘Developing Countries, tax Treaty Shopping and the Global Minimum Tax’.

[11] van ’t Riet and Lejour, ‘Developing Countries, tax Treaty Shopping and the Global Minimum Tax’.

[12] Eberhartinger and Zieser, ‘The Effects of Cooperative Compliance on Firms’ Tax Risk, Tax Risk Management and Compliance Costs’.

[13] Kisska-Schulze and Bird, ‘Curbing multinational digital tax avoidance with the general anti‐avoidance rule’.

[14] Scarpa and Signori, ‘Understanding corporate tax responsibility: a systematic literature review’.

[15] Agung Kurniawan and Ning Rahayu, ‘Tantangan Pengaturan Anti-treaty Shopping di Indonesia Setelah Berlakunya Multilateral Instrument’, Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi, 6.4 (2022), pp. 3792–803, https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1095.

[16] Kurniawan and Rahayu, ‘Tantangan Pengaturan Anti-treaty Shopping di Indonesia Setelah Berlakunya Multilateral Instrument’.

[17] Kurniawan and Rahayu, ‘Tantangan Pengaturan Anti-treaty Shopping di Indonesia Setelah Berlakunya Multilateral Instrument’.

[18] Royani and Yulianti, ‘Analisis Kebijakan General Anti-Avoidance Rule (GAAR) di Indonesia’.

[19] Kurniawan and Rahayu, ‘Tantangan Pengaturan Anti-treaty Shopping di Indonesia Setelah Berlakunya Multilateral Instrument’.

[20] Kurniawan and Rahayu, ‘Tantangan Pengaturan Anti-treaty Shopping di Indonesia Setelah Berlakunya Multilateral Instrument’.

[21] Kurniawan and Rahayu, ‘Tantangan Pengaturan Anti-treaty Shopping di Indonesia Setelah Berlakunya Multilateral Instrument’.

[22] van ’t Riet and Lejour, ‘Developing Countries, tax Treaty Shopping and the Global Minimum Tax’.

[23] van ’t Riet and Lejour, ‘Developing Countries, tax Treaty Shopping and the Global Minimum Tax’.

[24] Kalra and Afzal, ‘Transfer pricing practices in multinational corporations and their effects on developing countries’ tax revenue: a systematic literature review’.

[25] Faúndez-Ugalde, Toledo-Zúñiga, and Castro-Rodríguez, ‘Tax Sustainability: Tax Transparency in Latin America and the Chilean Case’.

[26] Eberhartinger and Zieser, ‘The Effects of Cooperative Compliance on Firms’ Tax Risk, Tax Risk Management and Compliance Costs’.

[27] van ’t Riet and Lejour, ‘Developing Countries, tax Treaty Shopping and the Global Minimum Tax’.

[28] Kurniawan and Rahayu, ‘Tantangan Pengaturan Anti-treaty Shopping di Indonesia Setelah Berlakunya Multilateral Instrument’.

[29] Kurniawan and Rahayu, ‘Tantangan Pengaturan Anti-treaty Shopping di Indonesia Setelah Berlakunya Multilateral Instrument’.

[30] Royani and Yulianti, ‘Analisis Kebijakan General Anti-Avoidance Rule (GAAR) di Indonesia’.

[31] Kalra and Afzal, ‘Transfer pricing practices in multinational corporations and their effects on developing countries’ tax revenue: a systematic literature review’.

[32] van ’t Riet and Lejour, ‘Developing Countries, tax Treaty Shopping and the Global Minimum Tax’.

Tell Your Friends
Avatar
Pragma Integra is a law firm that combines deep expertise in taxation, corporate and business law, and business development.

Need legal or tax advice?

Discuss your matter with our lawyers

Facing a tax dispute, a corporate transaction or a business problem? Tell us about it and our team will get back to you.

Let’s Talk on WhatsAppContact Form

Integrated Legal & Business Solutions

Have Tax and Business Problems? Let's Solve Them Together

From complex tax disputes to critical corporate decisions, Pragma Integra is here to guide you with trusted expertise and strategic solutions.