Ilustrasi Remediasi dan Penguatan Program Kepatuhan

Ilustrasi. [Source: Unsplash]

Pragmaintegra.com – Setelah krisis tertangani dan kewajiban keterbukaan dipenuhi, korporasi menghadapi pertanyaan yang paling menentukan bagi masa depannya: apa yang harus berubah? Remediasi adalah rangkaian tindakan untuk memulihkan kerugian, memperbaiki penyebab pelanggaran, dan membuktikan bahwa pelanggaran serupa kecil kemungkinannya terulang. Bagi regulator dan penegak hukum, remediasi merupakan salah satu penentu utama keringanan; bagi korporasi, remediasi merupakan investasi untuk memulihkan kepercayaan. Sub-bab ini membahas empat komponen remediasi: perbaikan pengendalian, sanksi internal terhadap individu, pengembalian keuntungan dan pemulihan kerugian, serta pemantauan independen. Desain program kepatuhan dan pengendalian internal telah dibahas pada Bab 3 dan Bab 7; yang dibahas di sini adalah penguatan program setelah pelanggaran, yang memiliki logika dan tuntutan pembuktian yang berbeda.

Landasan Filosofis: Remediasi sebagai Perbaikan Moral dan Bukti Perubahan

Dalam etika individual, penyesalan yang tulus menuntut tiga hal: mengakui kesalahan, memperbaiki akibatnya sejauh mungkin, dan berubah agar tidak mengulanginya. Remediasi korporasi merupakan padanan organisasional dari ketiga tuntutan itu. Perbedaannya, korporasi tidak dapat menunjukkan penyesalan melalui perasaan; ia hanya dapat menunjukkannya melalui tindakan yang dapat diamati. Karena itu, remediasi korporasi selalu memiliki dimensi pembuktian: ia harus dapat diverifikasi oleh pihak luar.

Remediasi juga menyentuh pertanyaan tentang keadilan bagi individu di dalam korporasi. Memecat karyawan lapisan bawah dapat menjadi cara murah untuk menunjukkan ketegasan sambil membiarkan kondisi organisasi yang memungkinkan pelanggaran tetap utuh. Sebaliknya, menyalahkan ‘sistem’ secara abstrak dapat menjadi cara untuk melindungi pimpinan yang sebenarnya bertanggung jawab. Dalam pandangan modul ini, remediasi yang adil menuntut kedua hal sekaligus: pertanggungjawaban individu yang proporsional, termasuk pada tingkat pimpinan, dan perbaikan sistem yang menyentuh akar penyebab.

Dimensi ketiga adalah pemulihan bagi pihak yang dirugikan. Sebagaimana dibahas pada sub-bab a, kejahatan korporasi sering menimbulkan kerugian kolektif. Remediasi yang hanya memperbaiki proses internal tanpa mengembalikan keuntungan yang tidak sah dan memulihkan kerugian korban belum memenuhi tuntutan keadilan restoratif. Sebaliknya, pembayaran ganti rugi tanpa perbaikan internal belum memenuhi tuntutan pencegahan. Dalam pandangan modul ini, kedua sisi itu harus hadir bersamaan agar remediasi dapat disebut utuh, dan advokat perlu menjelaskan kepada klien bahwa regulator dan penegak hukum semakin menilai keduanya secara terpisah.

Landasan Teoretis

a. Desistansi korporasi. Paradigma karier kriminal mengenal konsep desistansi, yaitu proses berhentinya perilaku melanggar. Tinjauan atas studi longitudinal kejahatan korporasi menemukan bahwa sebagian korporasi jera setelah berhadapan dengan otoritas hukum, dan bahwa faktor seperti usia, ukuran, kompleksitas, negara tempat beroperasi, serta lingkungan regulasi memengaruhi lintasan pelanggaran; tinjauan itu juga menyatakan bahwa efektivitas program kepatuhan internal, pergantian manajemen puncak dan siapa yang menggantikannya, serta komposisi dewan yang didominasi orang dalam, kurang beragam, dan jarang berganti, merupakan faktor yang sangat menarik bagi pemangku kepentingan korporasi.[1] Dalam pandangan modul ini, remediasi dapat dipahami sebagai upaya sengaja untuk menggeser korporasi dari lintasan pelanggaran ke lintasan desistansi.

b. Pergantian pimpinan sebagai sinyal perubahan. Penelitian atas bank-bank Eropa yang didenda regulator Amerika Serikat berangkat dari gagasan bahwa dewan dapat mengelola reaksi negatif investor dan memulihkan modal reputasi dengan memberi sinyal perubahan melalui pergantian direktur utama. Penelitian itu menemukan bahwa pemberhentian direktur utama lebih mungkin terjadi setelah denda dijatuhkan daripada selama masa investigasi, dan bahwa dewan yang lebih beragam dari segi usia dan kebangsaan lebih mungkin memberhentikan direktur utama setelah denda.[2] Teori regulasi responsif menambahkan bahwa ketika kegagalan kepatuhan bersumber dari kurangnya kompetensi, respons yang tepat dapat berupa penyingkiran manajemen yang tidak cakap.[3] Dalam pandangan modul ini, pergantian pimpinan merupakan alat remediasi yang kuat, tetapi bukan pengganti perbaikan sistem; pergantian yang dilakukan semata untuk memberi sinyal, tanpa perubahan insentif dan pengendalian, berisiko menjadi kosmetik.

c. Tindakan korektif versus penguatan citra. Penelitian atas reputasi perusahaan di Inggris setelah kontroversi membandingkan dua jenis respons. Penelitian itu mengutip literatur bahwa perusahaan yang mengambil tindakan korektif setelah penyajian kembali laporan keuangan memulihkan reputasinya lebih cepat, dan mencatat strategi yang disebut praktisi, seperti menarik produk berbahaya, membersihkan lingkungan yang tercemar, mengangkat manajemen dan anggota dewan baru, serta merestrukturisasi operasi; sebaliknya, peningkatan donasi amal setelah kontroversi ternyata kurang efektif memulihkan reputasi.[4] Pelajaran teoretisnya sejalan dengan konsep remediasi: yang dihargai pemangku kepentingan adalah perubahan yang menyentuh sumber masalah, bukan kompensasi simbolik di bidang lain.

d. Perubahan budaya dan batas pemantauan. Pengalaman Volkswagen menunjukkan bahwa pemantau independen dapat mendorong perubahan budaya, misalnya menjadikan organisasi kurang otoriter dan lebih bersedia menerima kabar buruk.[5] Namun, literatur kritis tentang DPA mengingatkan bahwa reformasi program kepatuhan dan pemantauan yang lazim dimuat dalam perjanjian semacam itu tidak selalu mencegah residivisme; kajian etika atas DPA mencatat sejumlah korporasi yang memperoleh lebih dari satu penyelesaian semacam itu dan tetap melanggar, serta mencatat kritik bahwa penuntut umum memaksakan reformasi tata kelola korporasi berdasarkan diskresi yang luas.[6] Dalam pandangan modul ini, kedua pandangan itu tidak saling meniadakan: pemantauan dapat efektif apabila menyasar budaya dan insentif, dan tidak efektif apabila hanya memeriksa kelengkapan dokumen.

e. Komitmen perilaku yang dapat ditegakkan. Hukum persaingan Uni Eropa memberikan contoh remediasi yang berorientasi ke depan dalam bentuk putusan komitmen. Kajian tentang hukum persaingan yang responsif mencatat bahwa dalam putusan komitmen tidak ada temuan pelanggaran dan tidak ada sanksi, tetapi korporasi berkomitmen mengubah perilakunya, dan komitmen itu dapat ditegakkan secara langsung. Kajian itu menyebut putusan komitmen 2021 terhadap sebuah perusahaan farmasi, yang menghentikan perkara harga berlebihan obat kanker dengan komitmen menurunkan harga lebih dari 70 persen di Kawasan Ekonomi Eropa dan menjamin pasokan hingga sepuluh tahun, yang dapat ditegakkan dengan denda hingga 10 persen omzet dunia; serta putusan komitmen akhir 2022 terhadap sebuah platform perdagangan daring yang berkomitmen selama tujuh tahun memisahkan data pesaing dari kegiatan pemasarannya sendiri, dengan ancaman uang paksa 5 persen omzet harian dan denda 10 persen omzet dunia apabila dilanggar.[7] Dalam pandangan modul ini, model itu menunjukkan bahwa remediasi paling kuat ketika dirumuskan sebagai kewajiban konkret yang terukur, berjangka waktu, dan disertai sanksi yang jelas apabila dilanggar, bukan sebagai janji umum untuk ‘memperkuat kepatuhan’.

Baca juga: Legitimacy Theory: Kerangka Kerja Kritis dalam Tata Kelola Perusahaan Modern

Konsep: Empat Komponen Remediasi

a. Perbaikan pengendalian berbasis analisis akar penyebab. Remediasi dimulai dengan analisis akar penyebab, yaitu pertanyaan mengapa pelanggaran dapat terjadi, mengapa tidak terdeteksi lebih awal, dan mengapa tidak dihentikan ketika terdeteksi. Analisis itu harus melampaui penyebab langsung, seperti individu yang melanggar atau kontrol yang dilewati, menuju penyebab struktural, seperti target kinerja yang tidak realistis, insentif yang mendorong pengambilan risiko, kekurangan sumber daya fungsi kepatuhan, atau budaya yang membungkam pembawa kabar buruk. Literatur normalisasi penyimpangan menunjukkan bahwa penyebab struktural semacam itu sering dibentuk oleh sinyal manajemen, seperti prioritas pada target keuangan jangka pendek dan penyebaran tanggung jawab.[8] Hasil analisis kemudian diterjemahkan menjadi rencana perbaikan dengan penanggung jawab, tenggat, dan indikator keberhasilan yang terukur, serta diuji kembali oleh audit internal atau pihak independen.

b. Sanksi internal yang proporsional dan adil. Sanksi internal terhadap individu yang terlibat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari remediasi. Sanksi itu harus proporsional dengan peran dan kesalahan, konsisten di semua tingkat jabatan, dan dijatuhkan melalui prosedur yang adil. Dalam hubungan kerja, pemutusan hubungan kerja karena pelanggaran tunduk pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya, termasuk ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang pelanggaran bersifat mendesak yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Bagi anggota direksi dan dewan komisaris, sanksi internal berbentuk pemberhentian oleh rapat umum pemegang saham menurut Pasal 105 dan Pasal 119 UU PT, serta gugatan ganti rugi atas nama perseroan menurut Pasal 97 ayat (6) dan Pasal 114 ayat (6) UU PT. Dalam pandangan modul ini, korporasi juga perlu meninjau kebijakan remunerasinya, termasuk kemungkinan menunda atau menarik kembali kompensasi variabel yang diperoleh dari kinerja yang ternyata dicapai melalui pelanggaran.

c. Pengembalian keuntungan dan pemulihan kerugian. Remediasi tidak lengkap tanpa pengembalian keuntungan yang tidak sah dan pemulihan kerugian. Dalam hukum Indonesia, instrumen untuk itu tersebar di tiga rezim. Pertama, rezim administratif pasar modal. Pasal 100B Undang-Undang Pasar Modal sebagaimana diubah oleh UU P2SK memberi OJK kewenangan memerintahkan pengembalian keuntungan yang diperoleh atau kerugian yang dihindari secara tidak sah, Pasal 100C memungkinkan perintah itu disertai denda, dan Pasal 100D memungkinkan OJK memerintahkan pemblokiran, pemindahbukuan, pengalihan, dan pencairan aset untuk memenuhi perintah tersebut, dengan ketentuan bahwa dana yang terkumpul bukan merupakan penerimaan OJK dan digunakan untuk kompensasi kerugian investor dan/atau pengembangan industri pasar modal. Sebelum UU P2SK, OJK telah mengatur mekanisme ini melalui Peraturan OJK Nomor 65/POJK.04/2020 tentang disgorgement dan dana kompensasi kerugian investor.

Sebuah kajian atas pengaturan disgorgement di pasar modal Indonesia mencatat bahwa instrumen itu diperkenalkan karena penegakan sebelumnya gagal memulihkan investor: sanksi pidana dan administratif menghasilkan dana yang masuk ke kas negara atau kas OJK, bukan kepada investor yang dirugikan; kajian itu menyebut kasus Jiwasraya sebagai kasus terbesar dalam sejarah pasar modal Indonesia yang memicu tuntutan kompensasi bagi investor.[9] Kajian yang sama mengkritik ketiadaan pedoman perhitungan disgorgement dan risiko gugatan terhadap perintah tertulis OJK di peradilan tata usaha negara, serta membandingkannya dengan pengalaman Amerika Serikat, ketika putusan Mahkamah Agung dalam perkara Liu v. SEC pada 2020 membatasi disgorgement pada laba bersih setelah dikurangi beban usaha yang sah dan mensyaratkan pengembaliannya kepada investor yang dirugikan, sebelum Kongres pada awal 2021 memberi dasar undang-undang yang eksplisit dan memperpanjang daluwarsanya menjadi sepuluh tahun.[10] Kajian itu merekomendasikan pedoman standar perhitungan agar pelanggar tidak dapat mengelak dan agar hakim yakin terhadap perhitungan OJK.[11]

Kedua, rezim pidana. Pasal 120 ayat (1) KUHP baru, sebagaimana dibahas pada Bab 2, memuat pidana tambahan bagi korporasi berupa, antara lain, pembayaran ganti rugi, perbaikan akibat tindak pidana, pelaksanaan kewajiban yang telah dilalaikan, dan perampasan barang atau keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana. Dalam perkara korupsi, pidana tambahan pembayaran uang pengganti menurut Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tetap menjadi instrumen pemulihan kerugian keuangan negara. Sebuah kajian tentang pola pemidanaan korporasi dalam perkara korupsi di Indonesia mencatat putusan pertama yang memidana korporasi dalam perkara korupsi, yaitu perkara PT Giri Jaladhi Wana yang diputus Pengadilan Negeri Banjarmasin pada 2011 dan dikuatkan Pengadilan Tinggi Banjarmasin, dengan pidana sebesar Rp1.317.782.129 disertai pidana tambahan, dan berpendapat bahwa pidana tambahan yang paling ditakuti korporasi adalah pengumuman putusan, perampasan, dan pencabutan izin.[12]

Ketiga, rezim perjanjian penundaan penuntutan. Pasal 328 ayat (12) KUHAP baru menyebut syarat yang dapat dimuat dalam perjanjian penundaan penuntutan, yaitu pembayaran ganti rugi atau restitusi kepada korban, pelaksanaan program kepatuhan hukum atau perbaikan tata kelola korporasi yang antikorupsi, kewajiban pelaporan dan kerja sama dengan penegak hukum selama penundaan, atau tindakan korektif lain yang dianggap perlu oleh penuntut umum. Dengan demikian, keempat komponen remediasi yang dibahas di sini dapat menjadi isi perjanjian itu sendiri.

d. Pemantauan independen. Pemantau independen adalah pihak yang ditunjuk untuk menilai dan melaporkan pelaksanaan kewajiban remediasi selama jangka waktu tertentu. Kajian tentang model DPA bagi Indonesia mencatat bahwa dalam praktik Amerika Serikat dan Inggris kepatuhan korporasi terhadap perjanjian sering diawasi oleh pemantau independen yang melapor secara berkala kepada penuntut umum, dan bahwa usulan model Australia memungkinkan pemantau melaporkan hasil pelaksanaan, mewajibkan korporasi menanggung biaya pemantauan, serta mengatur respons atas pelanggaran perjanjian, mulai dari kesempatan memperbaiki hingga penghentian perjanjian apabila pelanggaran signifikan atau berpola.[13] Dalam hukum Indonesia, Pasal 328 ayat (14) KUHAP baru memberi pengadilan kewenangan memantau pelaksanaan perjanjian penundaan penuntutan sesuai jangka waktu yang ditentukan, tetapi tidak mengatur pemantau independen secara eksplisit. Sebagai pembanding, kebijakan penegakan korporasi Departemen Kehakiman Amerika Serikat yang diterbitkan pada Maret 2026 tidak mensyaratkan pemantau independen bagi korporasi yang memenuhi kategori ‘nyaris memenuhi syarat’ penghentian penuntutan, yaitu korporasi yang bekerja sama penuh dan melakukan remediasi tetapi tidak memenuhi syarat pengungkapan sukarela atau memiliki keadaan memberatkan yang tidak terlalu berat.

Dalam pandangan modul ini, keputusan tentang perlu tidaknya pemantau independen sebaiknya bergantung pada tiga faktor: keseriusan dan sifat pervasif pelanggaran, kredibilitas fungsi kepatuhan internal setelah remediasi, dan keterlibatan pimpinan puncak. Korporasi yang mampu menunjukkan bahwa remediasinya telah diuji secara independen dan fungsi kepatuhannya telah diperkuat memiliki argumen kuat untuk menghindari pemantauan eksternal yang mahal dan intrusif.

Praktik: Menyusun Rencana Remediasi yang Kredibel

Rencana remediasi yang kredibel di mata regulator dan penegak hukum lazimnya memuat tujuh unsur: uraian fakta dan akar penyebab berdasarkan investigasi; daftar tindakan perbaikan pengendalian dengan penanggung jawab dan tenggat; uraian sanksi internal yang telah dijatuhkan, termasuk pada tingkat pimpinan; perhitungan dan rencana pengembalian keuntungan serta pemulihan kerugian; penguatan fungsi kepatuhan, termasuk sumber daya, independensi, dan akses kepada dewan komisaris; mekanisme pengujian efektivitas oleh pihak independen; dan rencana pelaporan berkala kepada regulator atau penegak hukum. Rencana itu harus realistis: janji yang tidak dipenuhi lebih merusak daripada janji yang sederhana tetapi ditepati. Rencana juga sebaiknya disusun bertahap, dengan tindakan segera untuk menghentikan pelanggaran dan mengamankan aset, tindakan jangka menengah untuk memperbaiki pengendalian, dan tindakan jangka panjang untuk mengubah budaya serta mengujinya.

Bagi klien emiten, rencana remediasi juga harus memperhitungkan kewajiban keterbukaan. Pergantian anggota direksi atau dewan komisaris, penggantian akuntan, dan perubahan material lain yang menjadi bagian remediasi merupakan informasi atau fakta material menurut Pasal 6 POJK 31/2015 yang wajib diungkapkan sesuai Pasal 52 POJK 45/2024. Penelitian atas penyajian kembali laporan keuangan Garuda Indonesia mengutip temuan bahwa pasar merespons positif penggantian auditor setelah penyajian kembali, karena investor menilai penggantian itu dapat memulihkan kepercayaan.[14] Dalam pandangan modul ini, keterbukaan atas langkah remediasi dapat menjadi bagian dari pemulihan kepercayaan pasar, bukan sekadar kewajiban.

Waktu remediasi juga penting. Kebijakan penegakan di berbagai yurisdiksi menilai remediasi yang tepat waktu, bukan remediasi yang dilakukan setelah sanksi dijatuhkan. Temuan bahwa dewan cenderung baru bertindak setelah denda dijatuhkan menunjukkan bahwa korporasi sering kehilangan kesempatan untuk memperoleh kredit atas remediasi karena menunggu terlalu lama.[15] Advokat perlu mendorong klien untuk memulai remediasi segera setelah fakta pokok diketahui, tanpa menunggu kepastian hasil perkara.

Analisis Kritis

Pertama, risiko remediasi kosmetik. Korporasi dapat memenuhi seluruh daftar tindakan formal, seperti memperbarui kebijakan, menambah pelatihan, dan mengganti beberapa pejabat, tanpa mengubah insentif dan budaya yang menjadi sumber pelanggaran. Literatur tentang efektivitas DPA menunjukkan bahwa reformasi semacam itu tidak selalu mencegah pengulangan.[16] Dalam pandangan modul ini, regulator dan pengadilan Indonesia perlu menilai remediasi berdasarkan bukti perubahan perilaku, bukan kelengkapan dokumen.

Kedua, ketidakpastian perhitungan dan distribusi pemulihan. Kajian tentang disgorgement di pasar modal Indonesia menunjukkan ketiadaan pedoman perhitungan dan risiko sengketa atas perintah tertulis.[17] Dalam rezim pidana, pidana tambahan ganti rugi dan uang pengganti sering menghadapi kendala eksekusi. Dalam rezim DPA, KUHAP baru belum mengatur bagaimana ganti rugi kepada korban yang tersebar dihitung dan dibagikan. Ketidakpastian itu dapat membuat pemulihan menjadi ajang tawar-menawar, bukan pemenuhan hak korban.

Ketiga, biaya remediasi bagi pihak yang tidak bersalah. Remediasi yang berat, seperti penghentian lini usaha, pemutusan hubungan kerja massal, atau pembayaran ganti rugi yang menguras modal, dapat menimpa karyawan, kreditor, pemasok, dan pemegang saham minoritas yang tidak terlibat. Kajian tentang respons hukum terhadap korupsi sistemik mengingatkan bahwa sanksi atas organisasi merugikan semua pemangku kepentingannya dan menyarankan mitigasi, seperti menyasar individu atau mengurangi beban apabila kerusakan kolateralnya besar.[18] Dalam pandangan modul ini, prinsip yang sama berlaku bagi remediasi: rencana remediasi yang baik memusatkan beban pada sumber pelanggaran, yaitu individu yang bersalah, keuntungan yang tidak sah, dan praktik yang menyimpang, sambil menjaga kelangsungan usaha yang sah.

Keempat, kapasitas pemantauan. Pasal 328 ayat (14) KUHAP baru menempatkan pemantauan pelaksanaan perjanjian pada pengadilan, padahal pemantauan remediasi korporasi memerlukan keahlian teknis di bidang tata kelola, akuntansi, dan kepatuhan. Kajian tentang model DPA bagi Indonesia mengingatkan bahwa, dengan korupsi yang masih endemik, pengawasan atas pelaksanaan perjanjian antara penuntut umum dan korporasi merupakan persoalan yang harus dijawab sebelum mekanisme itu diterapkan.[19] Dalam pandangan modul ini, peraturan pelaksana perlu mengatur kemungkinan penunjukan pemantau independen, kriteria independensinya, pembiayaannya oleh korporasi, dan kewajiban pelaporannya kepada pengadilan dan penuntut umum.

Kesimpulan dan Implikasi bagi Praktisi Hukum

Remediasi adalah bukti perubahan yang dapat diverifikasi. Ia terdiri atas perbaikan pengendalian berbasis analisis akar penyebab, sanksi internal yang proporsional dan adil di semua tingkat, pengembalian keuntungan dan pemulihan kerugian, serta pemantauan independen apabila diperlukan. Hukum Indonesia telah menyediakan instrumen pemulihan di tiga rezim, yaitu perintah pengembalian keuntungan oleh OJK, pidana tambahan dalam KUHP baru dan uang pengganti dalam perkara korupsi, serta syarat dalam perjanjian penundaan penuntutan, tetapi pedoman perhitungan, distribusi kepada korban, dan kapasitas pemantauan masih lemah. Bagi praktisi hukum, rekomendasinya adalah sebagai berikut. Pertama, dasarkan remediasi pada analisis akar penyebab yang menyentuh insentif, sumber daya, dan budaya, bukan hanya individu pelaku. Kedua, pastikan sanksi internal proporsional dan konsisten di semua tingkat jabatan, dijatuhkan melalui prosedur yang adil sesuai hukum ketenagakerjaan dan UU PT, dan pertimbangkan penundaan atau penarikan kembali kompensasi variabel. Ketiga, hitung dan rencanakan pengembalian keuntungan serta pemulihan kerugian secara proaktif, dengan metodologi yang dapat dipertanggungjawabkan, karena ada tidaknya penyelesaian kerugian memengaruhi pilihan jalur penegakan. Keempat, mulai remediasi segera setelah fakta pokok diketahui dan dokumentasikan pelaksanaannya, karena kredit atas remediasi bergantung pada ketepatan waktu dan bukti. Kelima, bagi klien emiten, kelola keterbukaan atas langkah remediasi sebagai bagian dari pemulihan kepercayaan pasar, dan bagi klien yang mungkin menempuh perjanjian penundaan penuntutan, siapkan rencana remediasi yang dapat langsung dijadikan syarat perjanjian.


*Artikel ini merupakan bagian dari ‘Learning Module for Lawyers: Corporate Law’ yang disusun oleh Tim Penulis Firma Pragma Integra.

Referensi

[1] Kluin and others, ‘Understanding Corporate Criminal Careers: Insights From a Systematic Narrative Review of Longitudinal Studies’.

[2] Casu and others, ‘Bank Misconduct, Board Diversity and CEO Turnover’.

[3] Braithwaite, ‘Street-Level Meta-Strategies: Evidence on Restorative Justice and Responsive Regulation’.

[4] Vasilescu and Wisniewski, ‘Using charitable donations to rebuild corporate reputation following controversies’.

[5] Tanner and Mansell, ‘Escalating Deception: A Control-Theoretic Analysis of the Volkswagen Emissions Scandal’.

[6] De Vita and Vozza, ‘The Ethics of Deferred Prosecution Agreements for MNEs Culpable of Foreign Corruption: Relativistic Pragmatism or Devil’s Pact?’.

[7] Sauter, ‘Responsive competition law’.

[8] Entwistle and Doering, ‘Amoral Management and the Normalisation of Deviance: The Case of Stafford Hospital’.

[9] Anugrah Muhtarom Pratama and others, ‘The Regulation of Disorgement in the Indonesia Capital Market: Remaining Concerns and Lessons from US’, Journal of Indonesian Legal Studies, 7.2 (2022), pp. 585–632, https://doi.org/10.15294/jils.v7i2.58666.

[10] Pratama and others, ‘The Regulation of Disorgement in the Indonesia Capital Market: Remaining Concerns and Lessons from US’.

[11] Pratama and others, ‘The Regulation of Disorgement in the Indonesia Capital Market: Remaining Concerns and Lessons from US’.

[12] Mahmud and others, ‘Patterns of Corporate Punishment in Corruption Crimes in the Indonesian Legal System’.

[13] Febby Mutiara Nelson, ‘In Search of a Deferred Prosecution Agreement Model for Effective Anti-Corruption Framework in Indonesia’, Hasanuddin Law Review, 8.2 (2022), p. 122, https://doi.org/10.20956/halrev.v8i2.3292.

[14] Maharani and others, ‘Reaksi Pasar Perusahaan BUMN pada Penerbitan Restatement Laporan Keuangan PT Garuda Indonesia Tbk’.

[15] Casu and others, ‘Bank Misconduct, Board Diversity and CEO Turnover’.

[16] De Vita and Vozza, ‘The Ethics of Deferred Prosecution Agreements for MNEs Culpable of Foreign Corruption: Relativistic Pragmatism or Devil’s Pact?’.

[17] Pratama and others, ‘The Regulation of Disorgement in the Indonesia Capital Market: Remaining Concerns and Lessons from US’.

[18] Davis, ‘Anti-corruption Law and Systemic Corruption: The Role of Direct Responses’.

[19] Nelson, ‘In Search of a Deferred Prosecution Agreement Model for Effective Anti-Corruption Framework in Indonesia’.

Tell Your Friends
Avatar
Pragma Integra is a law firm that combines deep expertise in taxation, corporate and business law, and business development.

Need legal or tax advice?

Discuss your matter with our lawyers

Facing a tax dispute, a corporate transaction or a business problem? Tell us about it and our team will get back to you.

Let’s Talk on WhatsAppContact Form

Integrated Legal & Business Solutions

Have Tax and Business Problems? Let's Solve Them Together

From complex tax disputes to critical corporate decisions, Pragma Integra is here to guide you with trusted expertise and strategic solutions.