
Ilustrasi. [Source: Unsplash]
Bagian dari Learning Module for Lawyers › Corporate Law › Modul 2 › Bab 10 Pemantauan, Audit Kepatuhan, dan Teknologi Kepatuhan
Pragmaintegra.com – Sub-bab sebelumnya menempatkan pemantauan dan audit sebagai dua fungsi yang berbeda dalam rantai pengawasan. Sub-bab ini membahas perbedaan itu dari sudut waktu dan cara kerja: pemantauan berkelanjutan yang melekat pada proses bisnis, dan audit berkala yang menguji proses itu dari luar pada titik-titik waktu tertentu. Pertanyaan praktisnya adalah bagaimana merancang pengujian, berapa banyak yang perlu diuji, dan sinyal apa yang perlu diamati terus-menerus. Fungsi audit internal sebagai lembaga dibahas pada Bab 7; yang dibahas di sini adalah logika pengujiannya, yang berlaku baik bagi fungsi kepatuhan, audit internal, maupun pihak ketiga.
Landasan Filosofis: Waktu, Kepastian, dan Batas Pengetahuan
Perbedaan antara pemantauan berkelanjutan dan audit berkala pada dasarnya adalah perbedaan tentang hubungan antara waktu dan pengetahuan. Audit berkala memotret organisasi pada saat tertentu, lalu menyimpulkan sesuatu tentang periode yang lebih panjang. Pemantauan berkelanjutan mencoba merekam organisasi seperti aliran, bukan seperti potret. Keduanya berhadapan dengan masalah epistemologis klasik yang dirumuskan Hume: dari pengamatan atas sejumlah kasus, kita tidak pernah dapat menyimpulkan dengan pasti tentang kasus yang tidak diamati. Pengambilan sampel adalah cara profesional untuk hidup dengan masalah induksi itu, bukan cara untuk menghapusnya.
Masalah kedua bersifat normatif. Pemantauan yang semakin rapat meningkatkan kepastian deteksi, dan teori pencegahan yang dibahas pada Bab 1 menunjukkan bahwa kepastian deteksi lebih menentukan daripada beratnya sanksi; tinjauan atas literatur pencegahan korporasi mencatat bahwa inspeksi dan penyelidikan oleh pengawas meningkatkan pencegahan umum.[1] Namun, pemantauan yang semakin rapat juga semakin mendekati pengintaian. Bentham membayangkan panoptikon sebagai bangunan tempat orang berperilaku baik karena tidak pernah tahu kapan diawasi. Dalam korporasi, gagasan itu menggoda, tetapi juga berbahaya: pengawasan yang menyeluruh dapat mengikis kepercayaan, mendorong perilaku menghindari deteksi, dan melanggar privasi karyawan.
Literatur kepatuhan mencatat bahwa hukuman dan pengawasan yang meningkat dapat memicu permainan kucing dan tikus: semakin berat ancaman, semakin besar insentif untuk menghindari deteksi; literatur yang sama juga menempatkan peluang untuk melanggar sebagai salah satu mekanisme yang menentukan kepatuhan.[2] Dalam pandangan modul ini, filsafat pemantauan yang sehat terletak di antara dua kutub: cukup rapat untuk membuat pelanggaran sulit dan cepat terdeteksi, tetapi tidak sedemikian rapat sehingga organisasi kehilangan kepercayaan dan karyawan berhenti menggunakan pertimbangannya sendiri.
Landasan Teoretis: Kepatuhan pada Saat Desain dan Kepatuhan pada Saat Berjalan
a. Dari desain ke eksekusi. Literatur manajemen proses bisnis membedakan dua strategi kepatuhan. Strategi pertama menilai kepatuhan saat proses dirancang, sehingga implementasinya dengan sendirinya patuh. Strategi kedua memantau kepatuhan selama dan setelah proses dijalankan. Sebuah tinjauan literatur sistematis mencatat bahwa strategi kedua memberi kemungkinan merancang pelaksanaan proses secara lebih lentur sambil tetap menjamin kepatuhan, dibandingkan proses yang patuh sejak desain tetapi harus diikuti secara kaku.[3] Kajian lain menambahkan alasan mengapa pemantauan saat berjalan tak terelakkan: proses jarang dijalankan persis sesuai rancangannya.[4]
Dalam pandangan modul ini, pembedaan tersebut merupakan padanan teknis dari perbedaan lama antara kepatuhan di atas kertas dan kepatuhan dalam praktik. Kebijakan dan prosedur yang dibahas pada Bab 3 adalah kepatuhan saat desain. Pemantauan dan audit adalah upaya mengetahui apakah desain itu hidup dalam pelaksanaan.
Literatur dan praktik audit juga membedakan pemantauan berkelanjutan (continuous monitoring) dari audit berkelanjutan (continuous auditing). Yang pertama adalah alat manajemen dan fungsi kepatuhan untuk mengetahui kinerja pengendalian sehari-hari; yang kedua adalah penggunaan teknik serupa oleh fungsi asurans yang independen dari manajemen. Dalam pandangan modul ini, pembedaan itu penting karena teknologi yang sama dapat melayani dua fungsi yang berbeda, dan pengaburan keduanya membawa risiko yang telah dibahas pada sub-bab sebelumnya: hasil pemantauan manajemen diperlakukan seolah-olah asurans independen. Fungsi audit internal yang ikut membangun dan menjalankan sistem pemantauan manajemen juga akan kesulitan menilai sistem itu secara objektif di kemudian hari.
b. Teori pengujian pengendalian. Dalam tradisi audit, pengujian pengendalian dilakukan dalam dua lapis. Lapis pertama menguji desain: apakah pengendalian, jika dijalankan sebagaimana dirumuskan, mampu mencegah atau mendeteksi pelanggaran yang menjadi sasarannya. Lapis kedua menguji efektivitas operasional: apakah pengendalian itu benar-benar dijalankan secara konsisten sepanjang periode, oleh orang yang berwenang, dengan bukti yang memadai. Teknik yang lazim dipakai meliputi penelusuran proses dari awal sampai akhir (walkthrough), pemeriksaan dokumen, pengamatan, permintaan keterangan, dan pelaksanaan ulang. Dalam pandangan modul ini, banyak program kepatuhan di Indonesia baru diuji pada lapis pertama, yaitu keberadaan kebijakan dan prosedur, tanpa pernah diuji pada lapis kedua.
c. Pengambilan sampel dan batas-batasnya. Pengujian efektivitas operasional atas populasi besar secara tradisional mengandalkan sampel. Sampel statistik memungkinkan auditor menyatakan tingkat keyakinan dan batas kesalahan secara terukur; sampel berbasis pertimbangan memungkinkan auditor memusatkan perhatian pada transaksi berisiko tinggi, tetapi tidak dapat digeneralisasi secara statistik. Standar audit yang diadopsi profesi akuntan publik di Indonesia, Standar Audit 530 tentang sampling audit, mengatur kerangka ini bagi audit laporan keuangan. Bagi audit kepatuhan, logika yang sama berlaku: kesimpulan tentang efektivitas pengendalian hanya sekuat desain sampelnya.
Penelitian atas audit pihak ketiga dalam sertifikasi minyak sawit berkelanjutan di Indonesia memperlihatkan batas pengambilan sampel secara tajam. Kajian itu menegaskan bahwa semua pendekatan berbasis audit mengandung kebutuhan mengambil sampel kondisi dalam waktu terbatas, dan bahwa keterbatasan ini diperparah ketika perusahaan dapat bersiap menghadapi audit dan ketika objek audit sangat luas serta kompleks. Untuk isu yang bergantung pada kesediaan orang mengungkapkan informasi sensitif, seperti pelanggaran hak pekerja, audit berbatas waktu mungkin tidak dapat mengungkap informasi bermakna, bahkan ketika tim auditnya terlatih dan independen.[5] Penelitian yang sama mencatat bahwa audit yang disaksikan pengamat menghasilkan dua kali lebih banyak temuan ketidakpatuhan dibandingkan audit standar.[6]
d. Pengujian populasi penuh dan paradoksnya. Analitik data audit menjanjikan jalan keluar dari keterbatasan sampel. Analitik data audit didefinisikan sebagai ilmu dan seni menemukan dan menganalisis pola, mengidentifikasi anomali, dan mengekstraksi informasi berguna dari data yang menjadi pokok audit melalui analisis, pemodelan, dan visualisasi.[7] Kajian atas tantangan perilaku dalam penggunaan analitik audit mencatat bahwa ketika pengujian dilakukan atas populasi penuh, bukan sampel, jumlah kasus pelanggaran pengendalian yang teridentifikasi pasti meningkat secara drastis, sementara anggaran tidak memungkinkan semuanya diselidiki, sehingga diperlukan prosedur prioritas.[8]
Kajian yang sama mengidentifikasi dua jenis kesalahan yang mengiringi pengujian populasi penuh. Positif palsu, yaitu anomali yang setelah diselidiki ternyata wajar, menimbulkan biaya berlebih dan menurunkan motivasi untuk menyelidiki; penelitian yang dirangkum kajian itu menemukan bahwa penghargaan atas sikap skeptis hanya efektif ketika tingkat positif palsu lebih rendah. Negatif palsu, yaitu tanda bahaya yang gagal ditangkap, lebih langsung mengancam mutu, dan diperburuk oleh ilusi bahwa data yang besar bebas dari informasi yang terlewat, karena jumlah informasi lebih meningkatkan keyakinan daripada ketepatan pertimbangan.[9] Dalam pandangan modul ini, paradoksnya jelas: pengujian populasi penuh menghapus risiko sampel, tetapi menggantinya dengan risiko kelebihan sinyal dan rasa aman yang palsu.
Baca juga: Dampak Teknologi pada Struktur Tata Kelola Perusahaan: Dari Rapat Dewan Virtual hingga Blockchain
Konsep: Indikator Risiko Utama dan Arsitektur Pemantauan
a. Indikator risiko utama. Indikator kinerja utama mengukur seberapa baik tujuan dicapai, sedangkan indikator risiko utama (key risk indicators) memberikan sinyal peringatan dini tentang risiko yang dapat memengaruhi tujuan. Sebuah analisis bibliometrik atas literatur indikator kinerja dan indikator risiko periode 1992 sampai 2023 mencatat bahwa indikator risiko dapat dipakai untuk memantau kesehatan keuangan, kerentanan rantai pasok, dan risiko kepatuhan, sehingga memungkinkan manajemen risiko yang proaktif, dan bahwa integrasi data besar dan pembelajaran mesin memungkinkan pemantauan yang lebih canggih dan mendekati waktu nyata.[10] Perlu dicatat bahwa kesimpulan kajian bibliometrik itu tentang hubungan positif indikator dengan kinerja bersumber dari pemetaan literatur, bukan dari uji kausal.
Dalam pandangan modul ini, indikator risiko kepatuhan yang baik memiliki empat ciri. Pertama, ia mendahului pelanggaran, bukan mencatat pelanggaran yang sudah terjadi: misalnya proporsi pihak ketiga berisiko tinggi yang belum menjalani uji tuntas, atau jumlah pengecualian persetujuan pengadaan, bukan jumlah perkara suap yang sudah terungkap. Kedua, ia memiliki ambang yang ditetapkan sebelumnya beserta konsekuensi bila ambang terlampaui. Ketiga, ia dapat dihasilkan dari data yang sudah ada tanpa beban pelaporan baru yang besar, untuk menghindari jebakan jejak audit yang dibahas pada sub-bab sebelumnya. Keempat, ia diuji secara berkala apakah benar memprediksi masalah; indikator yang tidak pernah berbunyi sama berbahayanya dengan indikator yang selalu berbunyi.
b. Pemeriksaan kesesuaian proses. Teknik penambangan proses (process mining) menyediakan cara pemantauan yang lebih langsung. Teknik ini menganalisis catatan peristiwa dari sistem informasi perusahaan, lalu membandingkan setiap pelaksanaan proses dengan model proses yang ditetapkan, sehingga terlihat di mana pelaksanaan menyimpang, misalnya ketika suatu langkah persetujuan dilewati.[11] Namun, penelitian atas teknik ini mencatat bahwa ia belum banyak diterapkan dalam organisasi dan bahwa kepatuhan masih sering diperiksa secara manual. Salah satu sebabnya adalah ketidakcocokan antara regulasi dan model proses: model dapat memaksakan terlalu banyak batasan, atau gagal menangkap persyaratan regulasi yang tidak berkaitan dengan urutan langkah, seperti kewajiban pelindungan data yang melintasi banyak proses sekaligus.[12]
Tinjauan literatur sistematis atas 58 penelitian penerapan pemantauan kepatuhan menunjukkan hal yang sejalan: pendekatan yang ada umumnya baru dibantu alat, bukan otomatis; model preskriptif yang menerjemahkan regulasi selalu dibuat secara manual dan jarang divalidasi; dan penerjemahan regulasi memerlukan pengetahuan ahli untuk menafsirkannya.[13] Dalam pandangan modul ini, temuan ini menempatkan advokat pada posisi yang tidak tergantikan: sebelum regulasi dapat dipantau oleh mesin, seseorang harus menafsirkannya dan menerjemahkannya menjadi aturan yang dapat diuji.
c. Kombinasi, bukan pilihan. Dari uraian tersebut, pemantauan berkelanjutan dan audit berkala tidak semestinya dipandang sebagai alternatif. Pemantauan berkelanjutan unggul dalam kecepatan dan cakupan, tetapi lemah dalam independensi dan rawan terhadap kelebihan sinyal. Audit berkala unggul dalam independensi dan kedalaman pertimbangan, tetapi lemah dalam cakupan dan rentan terhadap persiapan pihak yang diaudit. Dalam pandangan modul ini, arsitektur yang baik menggunakan pemantauan berkelanjutan untuk menentukan di mana audit berkala harus menggali, dan menggunakan audit berkala untuk menguji apakah pemantauan berkelanjutan itu sendiri dapat dipercaya.
d. Membaca angka pemantauan. Konsep terakhir yang perlu dipahami adalah ambiguitas angka. Literatur kepatuhan mengingatkan bahwa data penegakan bersifat ambigu: kenaikan jumlah pelanggaran yang tercatat dapat berarti pelanggaran memang meningkat, tetapi dapat pula berarti kemampuan deteksi meningkat atau prioritas penegakan berubah.[14] Hal yang sama berlaku bagi indikator di dalam korporasi. Lonjakan laporan melalui saluran pelaporan pelanggaran setelah pelatihan dapat merupakan tanda budaya yang membaik, bukan tanda pelanggaran yang bertambah; sebaliknya, unit bisnis yang tidak pernah melaporkan apa pun belum tentu bersih. Dalam pandangan modul ini, setiap angka pemantauan harus dibaca bersama pertanyaan tentang bagaimana angka itu dihasilkan, siapa yang berkepentingan atas angka itu, dan apa yang tidak tertangkap olehnya.
Pembacaan yang sama berlaku bagi pengujian sampel. Tingkat penyimpangan yang ditemukan dalam sampel harus dibandingkan dengan tingkat penyimpangan yang dapat ditoleransi, yang ditetapkan sebelum pengujian dimulai berdasarkan tingkat risiko pengendalian. Jika ambang toleransi baru ditentukan setelah hasil diketahui, pengujian kehilangan fungsinya sebagai alat verifikasi dan berubah menjadi alat pembenaran. Dalam pandangan modul ini, disiplin menetapkan ukuran sampel, metode pemilihan, dan ambang toleransi di muka adalah syarat minimum agar hasil pengujian kepatuhan dapat dipertahankan di hadapan pihak ketiga, termasuk regulator dan pengadilan.
Praktik: Merancang Pengujian dan Pemantauan dalam Konteks Indonesia
Sejumlah rezim sektoral di Indonesia sudah mewajibkan pemantauan berkelanjutan dalam bentuk tertentu. Rezim antipencucian uang adalah contoh paling jelas. Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang mewajibkan penyedia jasa keuangan menyampaikan laporan transaksi keuangan mencurigakan, transaksi keuangan tunai dalam jumlah tertentu, dan transfer dana dari dan ke luar negeri kepada PPATK, yang dalam praktik hanya dapat dipenuhi melalui sistem pemantauan transaksi yang berjalan terus-menerus. Peraturan OJK tentang penerapan program antipencucian uang di sektor jasa keuangan merinci kewajiban tersebut. Di sektor perbankan, peraturan OJK tentang fungsi kepatuhan bank umum mewajibkan pelaporan kepatuhan secara berkala, sebagaimana dibahas pada Bab 3. Di luar sektor keuangan, kewajiban serupa umumnya belum dirumuskan, sehingga desain pemantauan sepenuhnya menjadi keputusan korporasi.
Dalam pandangan modul ini, desain pengujian kepatuhan bagi korporasi Indonesia dapat disusun dalam lima langkah. Langkah pertama adalah menurunkan setiap risiko kepatuhan prioritas dari penilaian risiko, sebagaimana dibahas pada Bab 3, menjadi pengendalian kunci yang spesifik. Langkah kedua adalah menetapkan untuk setiap pengendalian kunci apakah ia akan dipantau terus-menerus melalui data, diuji berkala melalui sampel, atau keduanya. Pengendalian yang menghasilkan jejak elektronik, seperti persetujuan pembayaran, perubahan data vendor, dan pengeluaran hiburan, cocok untuk pemantauan berbasis data. Pengendalian yang bergantung pada pertimbangan, seperti kualitas uji tuntas mitra atau kesesuaian sumbangan dengan kebijakan, lebih cocok untuk pengujian berkala dengan sampel berbasis pertimbangan.
Langkah ketiga adalah menentukan indikator risiko utama dan ambangnya, sekaligus menetapkan siapa yang menerima sinyal dan dalam berapa lama ia harus bertindak. Langkah keempat adalah menyusun protokol penyelidikan atas anomali, termasuk kriteria prioritas, karena tanpa protokol itu pemantauan berbasis data akan menghasilkan tumpukan sinyal yang tidak pernah ditindaklanjuti.[15] Langkah kelima adalah mendokumentasikan anomali yang ditutup tanpa tindakan beserta alasannya. Dokumentasi ini penting dari sudut hukum: catatan sinyal yang diabaikan tanpa alasan dapat menjadi bukti bahwa korporasi mengetahui risiko tetapi tidak menanganinya.
Sebagai ilustrasi, bayangkan sebuah perusahaan distribusi alat kesehatan yang banyak berurusan dengan rumah sakit pemerintah. Risiko suap dalam pengadaan dan pemberian fasilitas kepada tenaga kesehatan menjadi prioritas. Pengendalian kuncinya antara lain persetujuan berjenjang atas biaya hiburan dan sponsor, uji tuntas atas distributor perantara, dan larangan pembayaran tunai di atas batas tertentu. Ketiga pengendalian pertama dapat dipantau melalui data: setiap biaya hiburan tanpa persetujuan, setiap pembayaran kepada distributor yang belum lulus uji tuntas, dan setiap transaksi tunai di atas batas akan muncul sebagai anomali. Kualitas uji tuntas itu sendiri, sebaliknya, hanya dapat dinilai melalui pengujian berkala atas sampel berkas oleh orang yang memahami risiko. Indikator risiko utamanya dapat berupa rasio biaya hiburan terhadap penjualan per wilayah, jumlah pengecualian persetujuan per bulan, dan proporsi penjualan melalui distributor berisiko tinggi. Ilustrasi ini menunjukkan bahwa desain pemantauan selalu merupakan kombinasi antara data dan pertimbangan.
Dua catatan praktis perlu ditambahkan bagi advokat. Pertama, pemantauan berkelanjutan atas komunikasi dan perilaku karyawan menyentuh hak atas pelindungan data pribadi. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 menuntut dasar pemrosesan yang sah, pembatasan tujuan, dan penilaian dampak untuk pemrosesan berisiko tinggi, sebagaimana diuraikan pada Bab 5. Karena itu, desain pemantauan harus dirumuskan bersama fungsi pelindungan data, dan diberitahukan kepada karyawan melalui peraturan perusahaan atau kebijakan yang dapat diakses. Kedua, pengujian kepatuhan yang dilakukan atas permintaan atau di bawah arahan advokat perlu ditata sejak awal mengenai siapa yang memerintahkan, kepada siapa hasilnya dilaporkan, dan bagaimana kerahasiaannya dijaga, terutama apabila pengujian berpotensi menemukan dugaan tindak pidana yang akan ditangani melalui respons insiden pada Bab 11.
Analisis Kritis
Janji pemantauan berkelanjutan adalah menutup jarak antara pelanggaran dan deteksi. Namun, sejumlah bukti menunjukkan bahwa janji itu belum sepenuhnya terpenuhi. Teknik pemeriksaan kesesuaian proses, yang sering dipromosikan sebagai cara otomatis memantau kepatuhan, ternyata belum luas diterapkan, dan regulasi sering kali terlalu kaya untuk dimasukkan ke dalam satu model proses.[16] Tinjauan literatur menunjukkan pula bahwa tak satu pun penelitian penerapan di bidang keuangan yang ditinjaunya bertujuan memperbaiki proses aktual; semuanya berfokus pada perbaikan teknik.[17] Dalam pandangan modul ini, kesenjangan antara janji teknologi dan bukti penerapannya perlu disampaikan secara jujur kepada klien yang tergoda membeli solusi pemantauan sebagai pengganti pembenahan proses.
Kritik kedua menyangkut audit berkala. Penelitian atas sertifikasi minyak sawit menemukan bahwa perusahaan melakukan lebih banyak perubahan pada saat sertifikasi awal dibandingkan pada audit surveilans tahunan, dan bahwa meskipun standar sertifikasi semakin ketat, tidak ditemukan hubungan signifikan antara frekuensi temuan ketidakpatuhan dan tahun atau versi standar.[18] Dalam pandangan modul ini, temuan itu memperlihatkan bahaya audit berkala yang menjadi rutinitas: semakin terbiasa organisasi dengan siklus audit, semakin baik ia mempersiapkan diri, dan semakin sedikit yang ditemukan, padahal persoalan substantif mungkin tetap ada. Pemeriksaan mendadak, perubahan metode, dan sumber informasi alternatif, seperti saluran pelaporan pelanggaran dan wawancara tanpa kehadiran manajemen, menjadi penawar yang perlu.
Kritik ketiga menyangkut data yang menjadi bahan pemantauan. Kajian tentang teknologi regulasi memperingatkan bahwa bias yang terdapat dalam data lama, misalnya data yang dihasilkan rezim inspeksi manual, dapat dengan mudah berubah menjadi bias otomatis, dan bahwa salah satu akibatnya adalah banjir laporan transaksi mencurigakan tanpa dasar terhadap orang atau perusahaan yang keliru.[19] Kajian yang sama mencatat bahwa karyawan yang mengetahui pola transaksi yang ditandai sistem dapat menyalahgunakan pengetahuan itu untuk menghindari deteksi.[20] Dalam pandangan modul ini, aturan pemantauan karena itu harus diperlakukan sebagai informasi rahasia dan diubah secara berkala.
Kritik keempat menyangkut indikator. Indikator yang dipilih karena mudah diukur cenderung menggeser perhatian dari risiko yang sulit diukur, sebuah gejala yang dijelaskan teori masyarakat audit.[21] Dalam pandangan modul ini, korporasi Indonesia perlu berhati-hati agar indikator kepatuhan tidak menjadi target yang dikejar oleh unit bisnis, karena begitu indikator menjadi target, ia kehilangan kemampuannya untuk memberi peringatan.
Kesimpulan dan Implikasi bagi Praktisi Hukum
Pemantauan berkelanjutan dan audit berkala menjawab pertanyaan yang sama dengan cara berbeda: pemantauan memberi kecepatan dan cakupan, audit memberi independensi dan kedalaman. Pengambilan sampel tetap diperlukan untuk menguji pengendalian yang bergantung pada pertimbangan, sedangkan analitik data memperluas cakupan pengujian dengan risiko kelebihan sinyal dan rasa aman yang palsu. Indikator risiko utama berguna sepanjang ia mendahului pelanggaran, memiliki ambang dan konsekuensi, dan diuji kemampuan prediksinya. Bagi praktisi hukum, rekomendasinya adalah sebagai berikut. Pertama, pastikan program kepatuhan klien diuji tidak hanya pada desainnya, tetapi juga pada efektivitas operasionalnya. Kedua, tetapkan untuk setiap pengendalian kunci apakah ia dipantau terus-menerus, diuji berkala, atau keduanya, dengan alasan yang terdokumentasi. Ketiga, wajibkan protokol penyelidikan dan prioritas atas anomali, serta dokumentasi alasan atas sinyal yang ditutup tanpa tindakan. Keempat, selaraskan desain pemantauan dengan UU PDP dan peraturan perusahaan sebelum sistem diterapkan. Kelima, variasikan waktu dan metode audit berkala, termasuk pemeriksaan mendadak dan sumber informasi di luar manajemen, untuk mencegah audit menjadi ritual yang dapat dipersiapkan.
*Artikel ini merupakan bagian dari ‘Learning Module for Lawyers: Corporate Law’ yang disusun oleh Tim Penulis Firma Pragma Integra.
Referensi
[1] Korkka-Knuts and Melander, ‘Contours of a Principled Corporate Sanction Policy in the EU: Exploring a Constitutionally Justified Balance between Criminal and Administrative Sanctions’.
[2] van Rooij and Sokol, ‘Introduction: Compliance as the Interaction between Rules and Behavior’.
[3] Finn Klessascheck and Luise Pufahl, ‘Reviewing uses of regulatory compliance monitoring’, Software and Systems Modeling, 25.2 (2026), pp. 413–36, https://doi.org/10.1007/s10270-025-01338-6.
[4] Michael Grohs and others, ‘Can conformance checking monitor process compliance? A taxonomy of regulations for business processes’, Process Science, 3.1 (2026), p. 11, https://doi.org/10.1007/s44311-026-00044-w.
[5] K J Bishop and K M Carlson, ‘The role of third-party audits in ensuring producer compliance with the Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) certification system’, Environmental Research Letters, 17.9 (2022), p. 094038, https://doi.org/10.1088/1748-9326/ac8b96.
[6] Bishop and Carlson, ‘The role of third-party audits in ensuring producer compliance with the Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) certification system’.
[7] Xiaoxing Li, ‘Behavioral challenges to professional skepticism in auditors’ data analytics journey’, Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie, 96.1/2 (2022), pp. 45–54, https://doi.org/10.5117/mab.96.78525.
[8] Li, ‘Behavioral challenges to professional skepticism in auditors’ data analytics journey’.
[9] Li, ‘Behavioral challenges to professional skepticism in auditors’ data analytics journey’.
[10] Ștefan Ionescu and others, ‘Mapping the Landscape of Key Performance and Key Risk Indicators in Business: A Comprehensive Bibliometric Analysis’, Risks, 12.8 (2024), p. 125, https://doi.org/10.3390/risks12080125.
[11] Grohs and others, ‘Can conformance checking monitor process compliance? A taxonomy of regulations for business processes’.
[12] Grohs and others, ‘Can conformance checking monitor process compliance? A taxonomy of regulations for business processes’.
[13] Klessascheck and Pufahl, ‘Reviewing uses of regulatory compliance monitoring’.
[14] van Rooij and Sokol, ‘Introduction: Compliance as the Interaction between Rules and Behavior’.
[15] Li, ‘Behavioral challenges to professional skepticism in auditors’ data analytics journey’.
[16] Grohs and others, ‘Can conformance checking monitor process compliance? A taxonomy of regulations for business processes’.
[17] Klessascheck and Pufahl, ‘Reviewing uses of regulatory compliance monitoring’.
[18] Bishop and Carlson, ‘The role of third-party audits in ensuring producer compliance with the Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) certification system’.
[19] Alexandros A. Papantoniou, ‘Regtech: steering the regulatory spaceship in the right direction?’, Journal of Banking and Financial Technology, 6.1 (2022), pp. 1–16, https://doi.org/10.1007/s42786-022-00038-9.
[20] Papantoniou, ‘Regtech: steering the regulatory spaceship in the right direction?’.
[21] Power, ‘Modelling the Micro-Foundations of the Audit Society: Organizations and the Logic of the Audit Trail’.
← Artikel sebelumnya
Filosofi dan Teori Pengawasan KepatuhanArtikel berikutnya →
Audit Kepatuhan: Metodologi dan Persoalan HukumTell Your Friends
Need legal or tax advice?
Discuss your matter with our lawyers
Facing a tax dispute, a corporate transaction or a business problem? Tell us about it and our team will get back to you.
