Ilustrasi Audit Kepatuhan

Ilustrasi. [Source: Unsplash]

Pragmaintegra.com – Audit kepatuhan adalah pengujian sistematis dan terdokumentasi atas apakah kewajiban hukum, kebijakan internal, dan persyaratan standar benar-benar dipenuhi, oleh pihak yang memiliki jarak yang memadai dari kegiatan yang diuji. Sub-bab ini membahas tiga persoalan pokok: bagaimana rencana audit kepatuhan disusun berdasarkan risiko, bagaimana independensi auditor dijaga dan dinilai, serta bagaimana audit eksternal dan sertifikasi sistem manajemen, terutama ISO 37301 dan ISO 37001, harus dibaca oleh advokat. Kedudukan, struktur, dan standar profesi audit internal dibahas pada Bab 7, sedangkan ruang lingkup ISO 37001 dalam program antisuap telah diuraikan pada Bab 4. Yang ditekankan di sini adalah fungsi audit sebagai jaminan bagi pihak lain dan batas-batas jaminan itu.

Landasan Filosofis: Audit sebagai Kesaksian

Secara filosofis, audit adalah bentuk kesaksian. Pihak yang membaca laporan audit tidak menyaksikan sendiri apa yang diperiksa; ia memercayai kesaksian auditor. Epistemologi kesaksian mengajarkan bahwa sebagian besar pengetahuan kita diperoleh dengan cara ini, dan bahwa nilai kesaksian bergantung pada dua hal: kompetensi saksi untuk mengetahui, dan ketulusannya untuk menyampaikan apa yang diketahuinya tanpa dipengaruhi kepentingan. Dua syarat itu adalah padanan filosofis dari dua pilar profesi audit, yaitu kompetensi dan independensi.

Dimensi kedua adalah kepercayaan sebagai dasar tatanan sosial. Locke menggambarkan kekuasaan politik sebagai amanah (trust) yang dapat dicabut apabila disalahgunakan. Dalam korporasi, auditor menerima amanah serupa dari pihak yang tidak hadir: pemegang saham, kreditor, regulator, dan masyarakat. Amanah itu rapuh karena auditor dibayar oleh pihak yang diauditnya. Michael Power menyebut audit sebagai jaringan ketergantungan dan menilai bahwa persoalan yang lebih mendasar daripada independensi adalah memahami ketergantungan itu.[1] Dalam pandangan modul ini, pengakuan tersebut tidak melemahkan pentingnya independensi, melainkan mengingatkan bahwa independensi selalu bersifat relatif dan karenanya harus dirancang, diuji, dan diungkapkan, bukan diasumsikan.

Dimensi ketiga menyangkut klaim ilmiah audit. Power mencatat bahwa teknik sampling statistik pada dasawarsa 1970-an untuk sementara waktu membuat audit tampak lebih ilmiah daripada praktiknya yang sebenarnya, dan bahwa audit pada dasarnya adalah keterampilan yang tidak sempurna yang disatukan oleh pertimbangan manusia.[2] Dalam pandangan modul ini, kerendahan hati epistemologis ini perlu dibawa ke dalam setiap pembacaan laporan audit kepatuhan: laporan itu menyatakan pendapat yang beralasan, bukan kepastian.

Landasan Teoretis

a. Teori keagenan dan fungsi audit. Teori keagenan Jensen dan Meckling menempatkan audit sebagai salah satu biaya pemantauan yang ditanggung prinsipal untuk membatasi penyimpangan agen, dan sekaligus sebagai mekanisme ikatan yang ditawarkan agen untuk meyakinkan prinsipal. Dalam kerangka ini, audit kepatuhan bernilai sejauh ia mengurangi asimetri informasi antara pihak yang menjalankan korporasi dan pihak yang menanggung akibat pelanggarannya. Teori ini juga menjelaskan mengapa nilai audit runtuh ketika auditor tidak independen: audit yang dapat dikendalikan agen tidak mengurangi asimetri, melainkan menyamarkannya.

b. Independensi dan pasar jasa asurans. Penelitian atas sertifikasi minyak sawit berkelanjutan di Indonesia memberikan bukti empiris yang jarang tentang bagaimana pasar jasa asurans memengaruhi hasil audit. Penelitian itu menganalisis laporan audit atas 114 perusahaan perkebunan bersertifikat di Sumatra dan Kalimantan, terdiri atas 102 laporan penilaian awal, 150 laporan surveilans tahunan, dan 10 laporan sertifikasi ulang. Rata-rata tengah temuan ketidakpatuhan adalah empat per audit, dan sekitar 22 persen audit tidak mencatat ketidakpatuhan sama sekali.[3] Temuan yang paling penting adalah bahwa lembaga sertifikasi merupakan prediktor signifikan atas jumlah temuan: sebagian lembaga menemukan rata-rata tengah 11 sampai 14 ketidakpatuhan per audit, sementara lembaga lain hanya nol sampai dua, dan pada satu lembaga lebih dari separuh auditnya tidak mencatat ketidakpatuhan apa pun. Upaya audit, diukur dari waktu dan tenaga, tidak menjadi prediktor yang signifikan.[4]

Penelitian tersebut menjelaskan variasi itu melalui mutu audit, kompetensi, dan independensi, serta menunjuk sumber masalah independensi secara langsung: perusahaan dapat memilih sendiri lembaga sertifikasinya dari daftar lembaga yang memenuhi syarat, sehingga auditor dapat kesulitan tetap objektif dan tidak memihak.[5] Penelitian itu juga mencatat langkah perbaikan kelembagaan: sejak 2010 skema sertifikasi tersebut mensyaratkan akreditasi lembaga sertifikasi oleh badan akreditasi internasional untuk mendukung imparsialitas, dan sejak 2014 badan akreditasi itu menjatuhkan sanksi kepada sebagian besar lembaga sertifikasi yang diteliti, termasuk suspensi dan pemutusan, antara lain karena kurangnya bukti tindakan korektif.[6] Dalam pandangan modul ini, inilah bentuk konkret jawaban atas paradoks Juvenal yang dibahas pada sub-bab pertama: pengawas atas auditor adalah badan akreditasi, dan efektivitasnya bergantung pada kesediaannya menjatuhkan sanksi.

Literatur audit atas sistem keputusan otomatis menghadapi masalah yang sama dan menawarkan jawaban yang lebih keras. Kajian tentang audit berbasis etika mengakui risiko bahwa auditor independen akan terlalu lunak terhadap kliennya, dan mengusulkan agar izin dicabut, baik dari auditor maupun dari pemilik sistem, apabila sistem yang telah diaudit ternyata gagal.[7] Kajian yang sama mencatat risiko perilaku adversarial selama audit, dengan contoh skandal emisi diesel ketika perangkat lunak dirancang untuk memanipulasi gas buang saat pengujian, serta asimetri pengetahuan antara pihak yang diaudit dan pengawas yang memungkinkan industri memakai keunggulan informasinya untuk memperoleh standar yang lebih lemah.[8] Dalam pandangan modul ini, contoh perangkat pengelabu uji emisi adalah peringatan paling gamblang bahwa objek audit dapat dirancang untuk lulus audit, bukan untuk patuh.

c. Audit sebagai pengujian sistem, bukan pengujian perilaku. Teori sistem manajemen menjelaskan apa yang sesungguhnya diuji oleh audit sertifikasi. Sertifikasi menurut standar sistem manajemen menilai kesesuaian sistem dengan persyaratan standar: apakah kebijakan, penilaian risiko, pengendalian, pelatihan, pemantauan, dan perbaikan berkelanjutan telah ditetapkan dan dijalankan. Ia tidak menguji setiap transaksi, dan tidak menjamin bahwa pelanggaran tidak akan terjadi. Kajian tentang integrasi SNI ISO 37001 dengan tata kelola badan usaha milik negara menegaskan bahwa standar itu tidak dapat menjamin suap tidak terjadi; ia menyediakan alat dan sistem untuk mengurangi dan mengelola risiko.[9]

d. Efek hukum sertifikasi. Persoalan teoretis yang paling relevan bagi advokat adalah apakah sertifikasi memiliki efek hukum dalam pertanggungjawaban pidana korporasi. Sebuah kajian tentang hukum pidana Spanyol membedakan dua metode menilai kelayakan dan efektivitas program kepatuhan: metode tradisional, ketika hakim menelaah sendiri apakah program layak dan efektif, dan metode ringkas, ketika sertifikasi dianggap indikator andal bahwa program memenuhi syarat.[10] Spanyol menganut metode tradisional. Kajian itu mengutip pedoman Kejaksaan Agung Spanyol tahun 2016 yang menyatakan bahwa sertifikasi dapat dihargai sebagai satu elemen tambahan tentang kelayakan model, tetapi sama sekali tidak membuktikan efektivitasnya dan tidak menggantikan penilaian yang menjadi kewenangan eksklusif pengadilan; kajian itu menilai penilaian kasus per kasus semacam itu bersifat diskresioner dan kurang memberi kepastian hukum.[11]

Kajian yang sama berpendapat bahwa memiliki sistem kepatuhan bersertifikat semestinya menjadi syarat yang cukup untuk mengecualikan cacat struktural korporasi, karena jika tidak, sistem ‘wortel dan tongkat’ berubah menjadi ‘semua tongkat tanpa wortel’, sebab korporasi selalu dapat dinyatakan gagal betapapun besar investasinya dalam pencegahan.[12] Dalam pandangan modul ini, argumen itu perlu dibaca sebagai pandangan penulis kajian, bukan posisi hukum yang berlaku, dan perlu diimbangi dengan bukti empiris tentang variasi mutu audit sertifikasi yang diuraikan di atas.

Baca juga: Dampak Teknologi pada Struktur Tata Kelola Perusahaan: Dari Rapat Dewan Virtual hingga Blockchain

Konsep: Rencana Audit Berbasis Risiko dan Jenis-Jenis Audit

a. Semesta audit dan rencana berbasis risiko. Rencana audit kepatuhan dimulai dari semesta audit, yaitu daftar seluruh unit, proses, dan kewajiban yang dapat diaudit, yang kemudian dipetakan terhadap semesta risiko. Sebuah kajian tentang perencanaan audit internal menegaskan bahwa perencanaan berbasis risiko merupakan karakteristik dasar audit internal modern, tetapi juga mengingatkan bahwa fokus berlebihan pada pemeringkatan risiko dapat membuat fungsi audit mengabaikan strategi organisasi; rencana audit perlu lincah, relevan, berorientasi ke depan, dan selaras dengan strategi bisnis.[13] Kajian itu mengusulkan perencanaan terpadu yang mengombinasikan penilaian risiko tiap unit, estimasi nilai pengurangan risiko dari setiap cakupan audit, dan alokasi waktu audit secara bersamaan, sehingga perencanaan dapat dilakukan secara beralasan, ilmiah, dan transparan.[14]

Kajian yang sama mencatat dua batas yang relevan bagi korporasi Indonesia. Survei global yang dikutipnya menunjukkan bahwa lebih dari separuh responden menyatakan penggunaan alat teknologi dalam penilaian risiko dan perencanaan audit tidak ada atau minimal. Selain itu, perencanaan audit berbasis risiko yang terpadu mensyaratkan sistem manajemen risiko yang cukup matang, sedangkan pada organisasi dengan semesta audit yang kecil, manajer dapat mengambil keputusan berdasarkan pengalaman.[15] Dalam pandangan modul ini, korporasi menengah tidak perlu meniru model optimisasi yang kompleks; yang perlu ditiru adalah disiplin dasarnya, yaitu semesta audit yang lengkap, kriteria risiko yang eksplisit, dan alasan tertulis mengapa suatu area diaudit atau tidak diaudit pada tahun berjalan.

b. Audit pihak pertama, kedua, dan ketiga. Dalam bahasa standar sistem manajemen, audit pihak pertama dilakukan oleh atau atas nama organisasi sendiri, audit pihak kedua dilakukan oleh pihak yang berkepentingan seperti pelanggan terhadap pemasoknya, dan audit pihak ketiga dilakukan oleh lembaga independen, termasuk lembaga sertifikasi. Ketiganya memberikan tingkat asurans yang berbeda dan melayani pembaca yang berbeda. Dalam pandangan modul ini, advokat perlu memastikan bahwa klien tidak mengklaim tingkat asurans pihak ketiga atas hasil audit pihak pertama, misalnya dalam kuesioner uji tuntas yang diajukan mitra bisnis atau dalam tanggapan kepada regulator.

c. Siklus sertifikasi. Audit sertifikasi lazimnya terdiri atas audit awal, audit surveilans berkala, dan sertifikasi ulang. Penelitian atas sertifikasi minyak sawit menemukan bahwa perusahaan melakukan lebih banyak perubahan saat sertifikasi awal daripada saat surveilans tahunan dan sertifikasi ulang, karena audit awal dan sertifikasi ulang lebih mendalam, sedangkan surveilans dimaksudkan memantau temuan lama dan perbaikan berkelanjutan.[16] Penelitian itu juga mencatat bahwa ketidakpatuhan ketenagakerjaan sering diselesaikan dengan merevisi atau menyosialisasikan kebijakan atau melengkapi dokumentasi, sementara perlakuan terhadap pekerja diperkirakan merupakan sekitar dua pertiga ketidakpatuhan yang tidak terdeteksi auditor.[17] Dalam pandangan modul ini, pola ini memperlihatkan risiko khas sertifikasi: temuan diselesaikan di atas kertas, sementara persoalan substantif bertahan.

d. Klasifikasi temuan dan penutupannya. Audit sistem manajemen lazim membedakan ketidaksesuaian mayor, ketidaksesuaian minor, dan observasi. Dalam penelitian atas sertifikasi minyak sawit, rata-rata tengah ketidaksesuaian mayor adalah satu per audit, ketidaksesuaian minor dua, dan observasi tiga.[18] Klasifikasi itu menentukan konsekuensi: ketidaksesuaian mayor dapat menunda atau membatalkan sertifikasi, sedangkan ketidaksesuaian minor biasanya cukup ditutup dengan rencana tindakan korektif. Dalam pandangan modul ini, bagi advokat yang menilai program kepatuhan, yang paling informatif bukan jumlah temuan, melainkan bagaimana temuan itu ditutup: apakah dengan perubahan proses dan pengendalian yang nyata, atau hanya dengan dokumen dan sosialisasi ulang. Penutupan yang hanya berupa dokumen adalah tanda awal bahwa audit sedang berubah menjadi ritual.

e. ISO 37301 sebagai superstruktur. ISO 37301:2021 menggantikan ISO 19600:2014 yang bersifat pedoman dan memuat persyaratan yang dapat disertifikasi. Kajian tentang standar ini dalam hukum pidana Spanyol menyebutnya standar kepatuhan lintas bidang pertama yang dapat diterapkan pada organisasi dari semua sektor dan ukuran, dengan persyaratan yang terukur; ia tidak menetapkan bidang kewajiban tertentu, melainkan memungkinkan korporasi memasukkan bidang yang relevan, sehingga dapat berfungsi sebagai superstruktur yang mengintegrasikan ‘pulau-pulau’ kepatuhan, termasuk bidang yang belum memiliki standar khusus seperti persaingan usaha.[19] Dalam pandangan modul ini, karakter lintas bidang itu sekaligus menjadi kelemahan: sertifikat ISO 37301 dapat mencakup ruang lingkup yang sempit tanpa terlihat oleh pembaca yang hanya melihat logo sertifikasi.

Praktik: Audit Kepatuhan dan Sertifikasi di Indonesia

Di Indonesia, ISO 37001 diadopsi Badan Standardisasi Nasional menjadi SNI ISO 37001:2016 setelah terbitnya Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi, dan Kementerian BUMN kemudian mendorong penerapan sistem manajemen antipenyuapan di BUMN; kajian yang sama berpendapat bahwa dengan berlakunya Perma 13/2016 standar itu dapat diterapkan sebagai prosedur pencegahan yang memadai.[20] Penerapannya belum merata. Kajian atas tata kelola badan usaha milik daerah di Sulawesi Selatan mencatat bahwa dari lima BUMD yang dinilai di provinsi itu dalam penilaian transparansi korporasi tahun 2022 sampai 2023, hanya satu yang bersertifikat ISO 37001.[21] Standar ISO 37301 juga telah diterapkan dan disertifikasi oleh sejumlah korporasi di Indonesia, termasuk sebagai SNI; nomor dan tahun penetapan SNI-nya perlu dicocokkan dengan katalog BSN.

Kredibilitas sertifikat di Indonesia bergantung pada akreditasi lembaga sertifikasinya oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), badan akreditasi nasional dalam kerangka Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian. Akreditasi menilai kompetensi dan imparsialitas lembaga sertifikasi sistem manajemen menurut standar internasional bagi lembaga semacam itu. Dalam pandangan modul ini, advokat yang menilai sertifikat klien atau mitra perlu memeriksa setidaknya lima hal: apakah lembaga sertifikasinya terakreditasi KAN atau badan akreditasi yang diakui untuk skema yang bersangkutan; apa ruang lingkup sertifikat, termasuk entitas, lokasi, dan proses yang dicakup; kapan audit terakhir dilakukan dan apa temuannya; bagaimana temuan ketidaksesuaian ditutup; dan apakah ada perubahan material pada korporasi sejak audit terakhir.

Dari sudut pertanggungjawaban pidana, hukum Indonesia belum memiliki pedoman tentang bobot sertifikasi. Perma 13/2016 dan ketentuan pertanggungjawaban korporasi dalam KUHP baru tidak menyebut sertifikasi sebagai dasar pembebasan. Dalam pandangan modul ini, posisi yang paling dapat dipertahankan saat ini mirip dengan posisi kejaksaan Spanyol yang dikutip di atas: sertifikasi merupakan bukti tambahan tentang kelayakan desain, tetapi efektivitas program harus dibuktikan melalui bukti lain, yaitu catatan pemantauan, hasil audit, tindak lanjut temuan, dan perilaku korporasi ketika pelanggaran ditemukan. Penelitian lapangan di Kamboja yang dibahas pada Bab 1 menunjukkan bagaimana kepatuhan di atas kertas dapat dihasilkan melalui perantara yang menciptakan tampilan keabsahan;[22] risiko serupa melekat pada pasar sertifikasi yang dibayar oleh pihak yang disertifikasi.

Untuk audit kepatuhan internal, Pasal 4 ayat (2) Perma 13/2016 dan kewajiban pengawasan Dewan Komisaris dalam Pasal 108 UU PT memberi alasan kuat agar rencana audit kepatuhan disetujui oleh, dan hasilnya dilaporkan langsung kepada, organ yang independen dari manajemen, yaitu Dewan Komisaris melalui Komite Audit. Pada emiten, pengaturan OJK tentang unit audit internal dan komite audit telah menetapkan jalur pelaporan semacam itu. Di sektor perbankan, peraturan OJK tentang fungsi kepatuhan bank umum mengatur kedudukan satuan kerja kepatuhan yang independen, sebagaimana dibahas pada Bab 3. Dalam pandangan modul ini, korporasi tertutup yang tidak terikat aturan tersebut sebaiknya mengadopsi prinsip yang sama secara sukarela, karena di hadapan penegak hukum independensi audit akan dinilai dari kenyataan, bukan dari bentuk hukum korporasi.

Pengelolaan independensi auditor kepatuhan, baik internal maupun eksternal, dapat ditata melalui beberapa mekanisme praktis yang tidak memerlukan perubahan peraturan. Penunjukan dan pemberhentian auditor dilakukan atau disetujui oleh Dewan Komisaris atau Komite Audit, bukan oleh unit yang diaudit. Honorarium audit tidak dikaitkan dengan hasil audit atau dengan perolehan sertifikat. Auditor yang sama tidak mengaudit area yang sama terlalu lama, dan auditor tidak memberikan jasa konsultasi atas sistem yang kemudian diauditnya. Hasil audit, termasuk temuan yang ditolak manajemen, dilaporkan tanpa saringan kepada organ pengawas. Dalam pandangan modul ini, mekanisme-mekanisme itu adalah terjemahan praktis dari pelajaran sertifikasi minyak sawit: independensi dirusak terutama oleh kemampuan pihak yang diaudit untuk memilih dan membayar auditornya.

Advokat juga sering diminta melakukan atau mengawasi audit kepatuhan hukum atas klien. Dalam pandangan modul ini, tiga hal perlu ditata sejak penunjukan: ruang lingkup dan metode pengujian ditetapkan tertulis sebelum pekerjaan dimulai; temuan diklasifikasikan menurut tingkat keparahan dengan kriteria yang konsisten; dan jalur pelaporan serta kerahasiaan hasil ditetapkan, termasuk apa yang terjadi bila audit menemukan dugaan tindak pidana. Hal terakhir ini menjadi jembatan ke respons insiden yang dibahas pada Bab 11.

Analisis Kritis

Bukti empiris tentang variasi temuan antarlembaga sertifikasi menimbulkan pertanyaan serius tentang apa yang sebenarnya dikomunikasikan oleh sebuah sertifikat. Jika perusahaan dapat memilih auditornya dan sebagian auditor hampir tidak pernah menemukan ketidakpatuhan, maka sertifikat dapat lebih mencerminkan pilihan auditor daripada mutu sistem yang disertifikasi.[23] Penelitian yang sama mencatat bahwa ketidakpatuhan terkait isu inti, seperti kebakaran, lahan gambut, dan pembukaan lahan baru, jarang ditandai auditor.[24] Dalam pandangan modul ini, pasar sertifikasi menghadapi masalah insentif yang sama dengan pasar audit keuangan sebelum reformasi pengawasan profesi: pembeli jasa adalah pihak yang diuji, dan pembaca hasil tidak ikut membayar.

Penelitian itu juga menawarkan jalan keluar yang patut dipertimbangkan: temuan auditor dan respons perusahaan dibuka dalam basis data publik, kapasitas dan independensi auditor ditingkatkan, dan perhatian dipusatkan pada standar yang dapat dipantau, diverifikasi, dan ditegakkan. Penelitian itu bahkan berpendapat bahwa perbaikan proses audit saja dapat menghasilkan tambahan dampak yang substansial tanpa perlu mengubah standar.[25] Dalam pandangan modul ini, pelajaran bagi korporasi Indonesia adalah bahwa yang perlu dikejar bukan sertifikat, melainkan audit yang menemukan masalah; audit yang tidak pernah menemukan apa pun seharusnya menimbulkan kecurigaan, bukan rasa aman.

Catatan terakhir menyangkut argumen bahwa sertifikasi semestinya membebaskan korporasi dari pertanggungjawaban. Argumen itu menarik dari sudut kepastian hukum dan insentif,[26] tetapi dalam pandangan modul ini berbahaya bila diterapkan di lingkungan dengan pengawasan akreditasi yang belum teruji dan pasar sertifikasi yang dibayar oleh pihak yang disertifikasi. Jalan tengah yang lebih realistis adalah menjadikan sertifikasi oleh lembaga terakreditasi sebagai faktor yang meringankan beban pembuktian korporasi tentang desain programnya, sambil tetap menuntut bukti efektivitas operasional.

Kesimpulan dan Implikasi bagi Praktisi Hukum

Audit kepatuhan bernilai sebagai kesaksian bagi pihak yang tidak hadir, dan nilai kesaksian itu bergantung pada kompetensi dan independensi auditor. Rencana audit berbasis risiko memastikan bahwa sumber daya audit yang terbatas diarahkan ke tempat yang paling penting, tetapi harus tetap selaras dengan strategi dan didokumentasikan alasannya. Sertifikasi sistem manajemen, termasuk ISO 37301 dan ISO 37001, menguji kesesuaian sistem, bukan menjamin perilaku, dan bukti empiris menunjukkan bahwa hasilnya sangat bergantung pada lembaga yang melakukannya. Bagi praktisi hukum, rekomendasinya adalah sebagai berikut. Pertama, pastikan rencana audit kepatuhan klien disusun dari semesta audit yang lengkap dengan kriteria risiko yang eksplisit, serta disetujui dan dilaporkan kepada organ yang independen dari manajemen. Kedua, nilai setiap sertifikat dengan memeriksa akreditasi lembaga sertifikasi, ruang lingkup, tanggal dan temuan audit terakhir, serta penutupan ketidaksesuaian. Ketiga, jangan menyajikan sertifikasi sebagai bukti efektivitas program di hadapan penegak hukum tanpa disertai catatan pemantauan, hasil audit, dan tindak lanjut temuan. Keempat, dalam audit hukum yang dilakukan advokat, tetapkan ruang lingkup, metode, klasifikasi temuan, jalur pelaporan, dan kerahasiaan secara tertulis sejak awal. Kelima, dorong klien memilih auditor dan lembaga sertifikasi berdasarkan kemampuannya menemukan masalah, bukan berdasarkan kemudahan memperoleh sertifikat.


*Artikel ini merupakan bagian dari ‘Learning Module for Lawyers: Corporate Law’ yang disusun oleh Tim Penulis Firma Pragma Integra.

Referensi

[1] Power, ‘Afterword: Audit Society 2.0?’.

[2] Power, ‘Afterword: Audit Society 2.0?’.

[3] Bishop and Carlson, ‘The role of third-party audits in ensuring producer compliance with the Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) certification system’.

[4] Bishop and Carlson, ‘The role of third-party audits in ensuring producer compliance with the Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) certification system’.

[5] Bishop and Carlson, ‘The role of third-party audits in ensuring producer compliance with the Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) certification system’.

[6] Bishop and Carlson, ‘The role of third-party audits in ensuring producer compliance with the Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) certification system’.

[7] Mökander and others, ‘Ethics-Based Auditing of Automated Decision-Making Systems: Nature, Scope, and Limitations’.

[8] Mökander and others, ‘Ethics-Based Auditing of Automated Decision-Making Systems: Nature, Scope, and Limitations’.

[9] Hanindita, Julaeha, and Soewito, ‘Strengthening Anti-Bribery Governance through Integration of GCG with SNI ISO 37001: 2016 ABMS’.

[10] Regina Helena Fonseca Fortes-Furtado, ‘La superestructura de cumplimiento de la norma UNE-ISO 37301:2021 “versus” el cumplimiento cosmético. Efectos jurídico-penales’, Eunomía. Revista en Cultura de la Legalidad, 2023, pp. 367–71, https://doi.org/10.20318/eunomia.2023.7677.

[11] Fonseca Fortes-Furtado, ‘La superestructura de cumplimiento de la norma UNE-ISO 37301:2021 “versus” el cumplimiento cosmético. Efectos jurídico-penales’.

[12] Fonseca Fortes-Furtado, ‘La superestructura de cumplimiento de la norma UNE-ISO 37301:2021 “versus” el cumplimiento cosmético. Efectos jurídico-penales’.

[13] Xiong Wang, Fernando A. F. Ferreira, and Pengyu Yan, ‘A multi-objective optimization approach for integrated risk-based internal audit planning’, Annals of Operations Research, 346.2 (2025), pp. 1811–40, https://doi.org/10.1007/s10479-023-05228-2.

[14] Wang, Ferreira, and Yan, ‘A multi-objective optimization approach for integrated risk-based internal audit planning’.

[15] Wang, Ferreira, and Yan, ‘A multi-objective optimization approach for integrated risk-based internal audit planning’.

[16] Bishop and Carlson, ‘The role of third-party audits in ensuring producer compliance with the Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) certification system’.

[17] Bishop and Carlson, ‘The role of third-party audits in ensuring producer compliance with the Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) certification system’.

[18] Bishop and Carlson, ‘The role of third-party audits in ensuring producer compliance with the Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) certification system’.

[19] Fonseca Fortes-Furtado, ‘La superestructura de cumplimiento de la norma UNE-ISO 37301:2021 “versus” el cumplimiento cosmético. Efectos jurídico-penales’.

[20] Hanindita, Julaeha, and Soewito, ‘Strengthening Anti-Bribery Governance through Integration of GCG with SNI ISO 37001: 2016 ABMS’.

[21] Amin, Sulaiman, and Muin, ‘Patron Client in Political Corruption in Circles South Sulawesi BUMD (Regional Owned Enterprises)’.

[22] Erie, Bodurtha, and Young, ‘Legal Brokers of Chinese Investment in Cambodia: Compliance between Contract and Culture’.

[23] Bishop and Carlson, ‘The role of third-party audits in ensuring producer compliance with the Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) certification system’.

[24] Bishop and Carlson, ‘The role of third-party audits in ensuring producer compliance with the Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) certification system’.

[25] Bishop and Carlson, ‘The role of third-party audits in ensuring producer compliance with the Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) certification system’.

[26] Fonseca Fortes-Furtado, ‘La superestructura de cumplimiento de la norma UNE-ISO 37301:2021 “versus” el cumplimiento cosmético. Efectos jurídico-penales’.

Tell Your Friends
Avatar
Pragma Integra is a law firm that combines deep expertise in taxation, corporate and business law, and business development.

Need legal or tax advice?

Discuss your matter with our lawyers

Facing a tax dispute, a corporate transaction or a business problem? Tell us about it and our team will get back to you.

Let’s Talk on WhatsAppContact Form

Integrated Legal & Business Solutions

Have Tax and Business Problems? Let's Solve Them Together

From complex tax disputes to critical corporate decisions, Pragma Integra is here to guide you with trusted expertise and strategic solutions.