Ilustrasi Tanggung Jawab atas Pihak Lain

Ilustrasi. [Source: Unsplash]

Pragmaintegra.com – Korporasi modern hampir tidak pernah bekerja sendirian. Ia menjual melalui distributor, memperoleh izin melalui konsultan, membeli bahan baku dari pemasok yang membeli dari pemasok lain, menyerahkan sebagian produksi kepada subkontraktor, menyimpan dana di bank, dan menyusun transaksinya dengan bantuan advokat, notaris, serta akuntan. Setiap hubungan itu memperluas kemampuan korporasi untuk menciptakan nilai, tetapi juga memperluas wilayah tempat pelanggaran dapat terjadi atas namanya, untuk kepentingannya, atau sekadar dengan memanfaatkan produk dan dananya. Bab ini membahas pertanyaan yang lahir dari kenyataan tersebut: sejauh mana korporasi bertanggung jawab atas perbuatan pihak lain, dan apa yang harus ia lakukan untuk mengenali, mencegah, serta menanggulangi risiko yang datang dari luar batas organisasinya. Sub-bab pertama ini meletakkan dasar filosofis dan teoretisnya. Prinsip-Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia (United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights, UNGP) dan undang-undang uji tuntas wajib di Eropa telah dibahas pada Bab 2 dari sudut sumber hukum; di sini ditelaah logika tanggung jawab yang mendasarinya dari sudut hubungan dengan pihak ketiga.

Landasan Filosofis: Batas Tanggung Jawab atas Perbuatan Orang Lain

a. Titik berangkat: tanggung jawab atas perbuatan sendiri. Tradisi filsafat moral Barat sejak Aristoteles mengaitkan tanggung jawab dengan kesukarelaan: seseorang patut dipuji atau dicela atas perbuatan yang ia lakukan dengan sadar dan atas kehendaknya sendiri, bukan atas perbuatan yang dipaksakan kepadanya atau yang terjadi di luar pengetahuannya. Kant mempertajam gagasan itu dengan menempatkan otonomi kehendak sebagai dasar martabat moral. Konsekuensinya, setiap subjek pada prinsipnya hanya menanggung akibat dari kehendaknya sendiri, dan kehendak orang lain merupakan wilayah tanggung jawab orang lain itu. Hukum pidana mewarisinya dalam asas tiada pidana tanpa kesalahan.

Dalam pandangan modul ini, titik berangkat tersebut tetap penting sebagai pagar terhadap tanggung jawab yang tidak berbatas. Namun, hukum dan moral sejak lama juga mengakui keadaan ketika seseorang menanggung akibat perbuatan orang lain karena ia memerintah, mengawasi, memperoleh manfaat, atau memungkinkan perbuatan itu terjadi.

b. Keterlibatan (complicity) sebagai jembatan moral. Jembatan pertama antara tanggung jawab atas perbuatan sendiri dan tanggung jawab atas perbuatan orang lain adalah gagasan keterlibatan. Kajian tentang peran profesi hukum korporasi dalam korupsi global merumuskan unsur keterlibatan secara moral: perbuatan itu dilakukan secara sukarela, memfasilitasi kesalahan orang lain, dan dilakukan dengan pengetahuan yang dapat diharapkan; kajian yang sama menempatkan berbagai bentuk bantuan pada sebuah spektrum, sehingga menyusun struktur perusahaan luar negeri bagi klien lebih berat daripada sekadar memberi nasihat umum.[1] Kajian tersebut berpendapat bahwa advokat harus dipegang pada standar pengetahuan yang sangat tinggi, dan bahwa standar itu diperkuat melalui praktik uji tuntas.[2] Dalam pandangan modul ini, keterlibatan tidak menuntut niat jahat yang sama dengan pelaku utama; cukup kontribusi yang diketahui, atau seharusnya diketahui, memudahkan kesalahan orang lain.

Namun, istilah keterlibatan mengandung jebakan. Kajian atas istilah-istilah dalam UNGP mencatat bahwa keterlibatan memiliki makna nonhukum dan makna hukum, sehingga korporasi dapat dipandang terlibat secara moral meskipun tidak memenuhi syarat teknis keterlibatan menurut hukum pidana nasional atau internasional.[3] Pengadilan Amerika Serikat dalam perkara Alien Tort Statute bahkan terjebak dalam perdebatan apakah keterlibatan menuntut ‘pengetahuan’ atau ‘tujuan’.[4] Pelajarannya, tanggung jawab atas pihak lain tidak dapat sepenuhnya disandarkan pada kategori pidana yang sempit, tetapi juga tidak boleh dilepaskan dari ukuran yang dapat diuji.

c. Dua model tanggung jawab. Jembatan kedua datang dari filsafat politik. Iris Marion Young membedakan model tanggung jawab berbasis kesalahan (liability model) dari model keterhubungan sosial (social connection model). Kajian atas penerapan gagasan itu pada tanggung jawab korporasi menjelaskan bahwa model berbasis kesalahan mengandaikan struktur sosial yang adil, melihat ke belakang untuk menemukan perbuatan dan pelaku tertentu, dan dengan mengisolasi pelaku itu secara tidak langsung membebaskan pihak lain dari tanggung jawab; dalam model ini, sekadar berkontribusi atau memperoleh manfaat dari kerugian tidak cukup untuk menimbulkan tanggung jawab.[5] Sebaliknya, model keterhubungan sosial menjadikan struktur sebagai subjek, lebih melihat ke depan, bersifat dibagi bersama, dan hanya dapat ditunaikan melalui aksi kolektif; tanggung jawab itu justru muncul ketika para pelaku bertindak sesuai aturan dan norma yang diterima, tetapi tindakan mereka bersama-sama mereproduksi ketidakadilan struktural.[6]

Kajian yang sama mencatat dua hal yang penting bagi praktisi hukum. Pertama, model keterhubungan sosial tidak dimaksudkan untuk menggantikan model berbasis kesalahan; keduanya membentuk pembagian kerja konseptual, sehingga model berbasis kesalahan tetap tepat dalam sebagian konteks, tetapi tidak dalam semua konteks.[7] Kedua, menemukan pelaku tertentu yang bersalah tidak membebaskan pihak lain yang tindakannya ikut menghasilkan ketidakadilan dari tanggung jawab dalam bentuk yang berbeda.[8] Dalam pandangan modul ini, undang-undang uji tuntas wajib, delik kegagalan mencegah, dan rezim anti pencucian uang dapat dibaca sebagai upaya mengubah sebagian tanggung jawab keterhubungan menjadi kewajiban hukum yang dapat ditegakkan.

Landasan Teoretis

a. Teori gatekeeper. Teori paling berpengaruh tentang pihak ketiga sebagai penegak hukum dikembangkan oleh Kraakman. Sebuah kajian yang menelaah teori ini menjelaskan bahwa Kraakman menganalisis tanggung jawab entitas privat atas pelanggaran pihak lain ketika entitas itu mampu menggagalkan pelanggaran dengan menahan kerja samanya dari pelaku langsung, sehingga entitas itu berfungsi sebagai penjaga gerbang (gatekeeper).[9] Menurut kajian itu, Kraakman merumuskan empat kriteria untuk menilai kapan tanggung jawab gatekeeper layak diterapkan: adanya pelanggaran serius yang tidak dapat dicegah oleh sanksi yang praktis; tidak adanya atau tidak memadainya insentif privat untuk menjaga gerbang; adanya gatekeeper yang dapat dan akan mencegah pelanggaran secara andal, terlepas dari preferensi dan alternatif pasar pelaku; dan adanya gatekeeper yang dapat didorong oleh aturan hukum untuk mendeteksi pelanggaran dengan biaya yang wajar.[10] Teori itu semula ditujukan terutama kepada penyedia jasa hukum dan keuangan.[11]

Teori gatekeeper bersifat utilitarian. Pergeseran tanggung jawab dari pelaku langsung kepada perantara dibenarkan oleh pandangan bahwa perantara memiliki alat terbaik untuk memantau, melacak, dan menghentikan pelanggaran, dan pembebanan tanggung jawab itu harus didasarkan pada analisis biaya dan manfaat.[12] Kajian tersebut menunjukkan sisi lain dari logika yang sama: rezim kontrol mutlak, yang membuat perantara bertanggung jawab atas segala pelanggaran, berarti kewajiban de facto untuk memantau seluruh lalu lintas informasi, yang membebani perantara secara berlebihan dan mendorong penghapusan konten yang sebenarnya sah; kendali maksimum tidak efisien karena terlalu mahal.[13] Karena itu, hukum Uni Eropa memberikan ‘pelabuhan aman’ (safe harbour) bagi perantara yang tidak mengetahui pelanggaran dan segera bertindak setelah mengetahuinya.[14]

Dalam pandangan modul ini, struktur teori gatekeeper dapat diterjemahkan secara hampir sempurna ke dalam persoalan pihak ketiga korporasi. Bank, notaris, advokat, perusahaan induk, dan pembeli besar yang menentukan siapa yang boleh masuk ke rantai pasoknya, semuanya memegang ‘gerbang’ yang dapat ditutup bagi pelaku pelanggaran. Pertanyaannya adalah kewajiban mendeteksi dan menolak apa yang dapat dibebankan kepada mereka dengan biaya wajar. Jawaban hukum modern atas pertanyaan itu adalah uji tuntas: korporasi tidak dijadikan penjamin mutlak atas perilaku pihak ketiga, tetapi diwajibkan mengambil langkah yang wajar dan proporsional untuk mengenali dan mencegah risiko, dan sebagai imbalannya memperoleh pembelaan atau keringanan apabila langkah itu telah diambil.

b. Pendekatan deontologis sebagai penyeimbang. Kajian yang sama memperlihatkan pendekatan kedua yang semakin berpengaruh, yaitu pendekatan deontologis. Dalam pendekatan ini, perbuatan memfasilitasi pelanggaran orang lain dipandang salah pada dirinya sendiri, terutama apabila perantara memperoleh keuntungan dari pelanggaran itu, terlepas dari hitungan biaya dan manfaat.[15] Salah satu varian pendekatan ini mengusulkan agar yang dinilai bukan hasil, yaitu apakah pelanggaran berhasil dihentikan, melainkan kewajaran upaya dan proses pengambilan keputusan perantara.[16] Kajian itu menyimpulkan bahwa pendekatan utilitarian sebaiknya tetap menjadi tiang utama.[17] Dalam pandangan modul ini, uji tuntas pihak ketiga justru merupakan titik temu kedua pendekatan: ia utilitarian karena dirancang proporsional terhadap risiko dan biaya, tetapi deontologis karena menilai kualitas proses dan kehati-hatian, bukan sekadar hasil.

c. Tanggung jawab yang diperluas dalam rantai nilai. Teori ketiga berangkat dari pengamatan tentang cara rantai nilai global diorganisasi. Pengantar sebuah terbitan khusus tentang tanggung jawab baru dalam rantai nilai global mencatat bahwa rantai nilai global mencakup lebih dari tujuh puluh persen perdagangan dunia, dan bahwa pemindahan produksi dari negara-negara Utara ke produsen di negara-negara Selatan menciptakan risiko kerugian katastrofik, sebagaimana diperlihatkan runtuhnya gedung Rana Plaza di Bangladesh dan tumpahan minyak di Delta Niger.[18] Kajian itu membedakan dua model tata kelola rantai. Dalam model ekuitas, korporasi memakai konsep badan hukum terpisah dan tanggung jawab terbatas untuk mengalihkan kegiatan berisiko kepada anak perusahaan yang secara formal mandiri, yang menjadi ‘kebal putusan’ (judgment-proof) apabila tanggung jawabnya melampaui ekuitas yang dimilikinya, sementara pengadilan hanya secara pengecualian menembus tabir korporasi.[19] Dalam model kontrak, korporasi pemimpin rantai memakai jaminan, program sertifikasi, serta klausul ganti rugi dan pembatasan tanggung jawab untuk mengalihkan risiko kepada produsen dan pemasok; para mitra itu mandiri secara hukum, tetapi sangat bergantung secara ekonomi pada keikutsertaan dalam rantai.[20]

Teori tanggung jawab yang diperluas (extended responsibility) menggeser fokus dari bentuk hukum hubungan kepada kendali dan manfaat nyata, dan pengadilan mulai menguji batas pembagian risiko tersebut dengan hasil beragam. Di Kanada, gugatan pekerja korban Rana Plaza terhadap peritel dan perusahaan audit global gagal karena daluwarsa menurut hukum Bangladesh dan karena syarat kewajiban kehati-hatian yang ketat tidak terpenuhi, dan pengadilan tingkat pertama bahkan membebankan biaya perkara lebih dari 2,3 juta dolar Kanada kepada para penggugat, yang kemudian dikurangi tiga puluh persen di tingkat banding.[21] Di Belanda, Pengadilan Banding Den Haag menyatakan anak perusahaan Shell di Nigeria bertanggung jawab atas tumpahan minyak dan menyatakan perusahaan induknya bertanggung jawab atas respons lalai anak perusahaannya, disertai perintah membangun langkah pencegahan dengan uang paksa 100.000 euro per hari.[22]

d. UNGP sebagai pergeseran paradigma. Teori keempat adalah kerangka UNGP sendiri. Sebagaimana telah dibahas pada Bab 2, kajian atas pengaruh UNGP terhadap sikap bisnis memetakan perjalanan dari periode defensif, ke periode kesukarelaan, ke ‘kesukarelaan yang dilembagakan’, dan akhirnya ke arah kewajiban hukum.[23] Dari sudut tanggung jawab atas pihak ketiga, nilai tambah UNGP terletak pada pengakuan tanggung jawab yang mandiri dari semua bisnis untuk menghormati semua hak asasi manusia, dan pada pembedaan tiga bentuk hubungan dengan dampak: menyebabkan (cause), berkontribusi (contribute to), dan terkait langsung (directly linked to).[24] Kajian atas ketiga istilah itu menjelaskan bahwa bisnis wajib memulihkan dampak yang ia sebabkan atau yang ia kontribusikan, sedangkan apabila ia hanya terkait langsung, ia tidak wajib memberikan pemulihan tetapi harus menggunakan pengaruhnya (leverage) untuk mengubah perilaku mitranya.[25]

Pergeseran paradigma yang dibawa UNGP bersifat ganda. Pertama, tanggung jawab tidak lagi terutama ditentukan oleh bentuk hukum hubungan, melainkan oleh hubungan antara bisnis dan dampak. ‘Terkait langsung’ menuntut hubungan antara bisnis dan kerugian, bukan sekadar dengan pihak lain.[26] Kedua, uji tuntas tidak membebaskan secara otomatis. Komentar resmi UNGP menyatakan bahwa uji tuntas tidak dengan sendirinya dan sepenuhnya membebaskan bisnis yang telah menyebabkan atau berkontribusi pada kerugian; Kelompok Kerja PBB menyimpulkan bahwa tanggung jawab bisnis merupakan fungsi dari dampak, bukan hasil dari kelalaian atau kehati-hatian, sehingga uji tuntas hanyalah sarana untuk menunaikan tanggung jawab, bukan tanggung jawab itu sendiri.[27] Dalam pandangan modul ini, inilah perbedaan terpenting antara logika UNGP dan logika pelabuhan aman dalam teori gatekeeper. Hukum pidana dan perdata cenderung memberi nilai pembelaan kepada uji tuntas yang memadai, sedangkan UNGP menolak menjadikan uji tuntas sebagai perisai bagi dampak yang benar-benar ditimbulkan. Ketegangan ini akan muncul kembali pada setiap sub-bab berikutnya.

Baca juga: Analisis Komprehensif Teori Biaya Transaksi (Transaction Cost Theory) dalam Tata Kelola Perusahaan Modern

Konsep: Spektrum Keterlibatan dan Faktor-Faktor Tanggung Jawab

a. Kontinum, bukan kotak. Konsep kunci yang dapat ditarik dari teori-teori di atas adalah bahwa keterlibatan korporasi dalam perbuatan pihak ketiga merupakan sebuah kontinum. Kajian atas istilah-istilah UNGP mencatat panduan resmi bahwa korporasi yang terkait langsung dengan suatu dampak dan gagal mengambil langkah wajar untuk mencegah atau memitigasinya dapat bergeser menjadi korporasi yang berkontribusi, dan karena itu wajib memulihkan.[28] Panduan yang sama menyatakan bahwa ‘berkontribusi’ menuntut unsur kausalitas yang melampaui pengaruh remeh, tetapi tidak harus berupa syarat mutlak (conditio sine qua non).[29] Kajian itu juga mengutip tiga cara korporasi berkontribusi pada dampak: memfasilitasi atau memungkinkan pelanggaran, menciptakan insentif kuat bagi pihak ketiga untuk melanggar, atau menjalankan kegiatan sejajar dengan pihak ketiga yang menghasilkan dampak kumulatif.[30] Dalam pandangan modul ini, cara kedua sangat relevan: target penjualan distributor yang tidak realistis atau harga dan tenggat yang memaksa pemasok melanggar dapat mengubah korporasi dari sekadar terkait menjadi berkontribusi.

b. Bahaya pendekatan jumlah aktor. Kajian yang sama mengkritik panduan yang terlalu menekankan jumlah aktor yang terlibat: apabila ‘menyebabkan’ hanya berarti bertindak sendirian dan ‘berkontribusi’ berarti bertindak bersama pihak lain, korporasi memperoleh insentif untuk merestrukturisasi operasinya demi menghindari tanggung jawab, bukan demi menghindari dampak.[31] Dalam pandangan modul ini, memindahkan kegiatan berisiko kepada subkontraktor agar korporasi ‘tidak terlibat’ justru dapat dibaca regulator dan pengadilan sebagai bukti kesadaran akan risiko dan kegagalan menggunakan pengaruh.

c. Lima faktor. Sebagai alternatif, kajian itu mengusulkan lima faktor untuk menentukan posisi korporasi pada kontinum: kekuasaan korporasi, yang meliputi kendali langsung, kekuasaan relasional, dan kekuasaan atas kondisi sosial atau lingkungan; independensinya; upaya mitigasinya; serta prediktabilitas dan keparahan kerugian.[32] Kekuasaan relasional adalah kemampuan memengaruhi perilaku pihak lain karena pengaruh ekonomi, moral, atau praktis; kajian itu mencontohkan bahwa pemasok peralatan dapat menggunakan kekuasaan relasionalnya dengan memasukkan klausul hak asasi manusia dalam kontrak, memberikan pelatihan, atau membatasi penjualan, sedangkan pemasok yang sangat bergantung pada satu merek besar memiliki kekuasaan relasional yang lemah.[33]

Kajian itu menerapkan kerangkanya pada dugaan kerja paksa pekerja Uighur dalam rantai pasok merek-merek global. Dengan asumsi dugaan tersebut benar, perusahaan pemimpin rantai memiliki kekuasaan relasional yang besar atas pemasok langsungnya; langkah-langkah seperti audit serta ancaman dan pemutusan hubungan tampaknya baru diambil setelah tekanan publik, sehingga menurut kerangka itu perusahaan bergeser dari terkait langsung menjadi berkontribusi, walaupun upaya mitigasi kemudian dapat menggesernya kembali.[34] Panduan yang dikutip kajian itu juga menegaskan bahwa semakin parah pelanggaran, semakin cepat perubahan harus terlihat, dan korporasi yang mempertahankan hubungan harus mampu menunjukkan upaya mitigasi yang berkelanjutan serta siap menerima konsekuensi reputasi, finansial, atau hukum dari hubungan yang berlanjut.[35]

d. Peta konsep bagi praktisi. Dari uraian tersebut dapat disusun peta konsep untuk seluruh bab ini. Pada satu ujung terdapat tanggung jawab atas perbuatan sendiri, termasuk perbuatan pengurus dan pegawai. Di tengah terdapat tanggung jawab atas pihak yang bertindak untuk korporasi, seperti agen, distributor, konsultan, dan perantara. Pada ujung lain terdapat tanggung jawab atas mitra yang terhubung melalui produk, dana, atau rantai pasok, yang terutama diatur oleh rezim uji tuntas, larangan impor, dan anti pencucian uang. Dalam pandangan modul ini, semakin jauh suatu hubungan dari pusat korporasi, semakin besar peran kewajiban proses dibandingkan tanggung jawab atas hasil.

Praktik: Membaca Teori dalam Hukum dan Praktik Indonesia

a. Jejak teori dalam hukum positif. Hukum Indonesia telah lama mengenal tanggung jawab atas perbuatan orang lain. Pasal 1367 KUHPerdata, yang dibahas pada sub-bab berikutnya, menjadikan majikan dan orang yang mengangkat orang lain untuk mewakili urusannya bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan bawahan atau wakilnya dalam menjalankan pekerjaan yang ditugaskan. Dalam hukum pidana, Pasal 46 KUHP baru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, berlaku sejak 2 Januari 2026) memasukkan perbuatan orang yang berdasarkan hubungan kerja atau hubungan lain bertindak untuk dan atas nama atau demi kepentingan korporasi sebagai tindak pidana oleh korporasi, sedangkan Pasal 48 huruf d menjadikan tidak diambilnya langkah pencegahan sebagai salah satu dasar pertanggungjawaban korporasi. Dalam pandangan modul ini, kedua ketentuan itu mencerminkan dua logika yang berbeda: Pasal 1367 KUHPerdata adalah logika atribusi berdasarkan hubungan, sedangkan Pasal 48 huruf d KUHP baru adalah logika kesalahan organisasional yang dekat dengan teori gatekeeper.

Di luar itu, Indonesia telah mengadopsi kerangka UNGP sebagai kebijakan melalui Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2023 tentang Strategi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia, sebagaimana dibahas pada Bab 2, dan rezim anti pencucian uang yang dibahas pada sub-bab d merupakan penerapan paling terang teori gatekeeper. Dalam pandangan modul ini, hukum Indonesia telah memiliki tiga logika tanggung jawab atas pihak lain, yaitu atribusi, kesalahan organisasional, dan kewajiban gatekeeper, tetapi belum merangkainya menjadi satu kerangka yang konsisten.

b. Advokat sebagai gatekeeper. Teori gatekeeper juga berlaku bagi profesi pembaca modul ini. Kajian tentang peran profesi hukum korporasi dalam korupsi global mencatat bahwa isu korupsi kunci, seperti ketertutupan pemilik manfaat dan pencucian uang, bersifat transnasional dan difasilitasi oleh jasa profesional, termasuk advokat korporasi, yang dalam literatur disebut sebagai ‘pemungkin profesional’ (professional enablers).[36] Kajian itu mengutip sebuah investigasi penyamaran tahun 2016 terhadap tiga belas firma hukum di Amerika Serikat, ketika penyamar yang mewakili seorang pejabat asing menggunakan istilah seperti ‘uang abu-abu’ dan ‘uang hitam’; sebagian besar firma memberikan saran awal, dan hanya satu advokat yang menolak dan tidak memberikan saran sama sekali.[37] Kajian yang sama mengusulkan agar kode etik organisasi advokat secara eksplisit mengatur uji tuntas atas tanda bahaya.[38] Dalam pandangan modul ini, advokat Indonesia yang mendampingi pendirian perusahaan, akuisisi, atau restrukturisasi berada tepat di gerbang yang dimaksud Kraakman, dan karena itu tidak dapat memandang uji tuntas pihak ketiga semata sebagai jasa yang dijual kepada klien, melainkan juga sebagai kewajiban profesionalnya sendiri.

c. Menempatkan klien pada kontinum. Dalam praktik pendampingan, teori-teori di atas dapat diterjemahkan menjadi tiga pertanyaan diagnostik. Pertama, apakah pihak ketiga bertindak untuk dan atas nama atau demi kepentingan klien, sehingga perbuatannya berpotensi diatribusikan kepada klien menurut Pasal 1367 KUHPerdata atau Pasal 46 KUHP baru. Kedua, seberapa besar kekuasaan relasional klien atas pihak ketiga itu, termasuk melalui harga, volume, spesifikasi, dan tenggat, sehingga kegagalan menggunakan pengaruh dapat dibaca sebagai kontribusi. Ketiga, seberapa dapat diduga dan seberapa parah risiko yang melekat pada hubungan itu, berdasarkan sektor, wilayah, jenis transaksi, dan keterlibatan pejabat publik. Jawabannya menentukan intensitas uji tuntas (sub-bab c) dan rancangan klausul kontrak (sub-bab f).

Analisis Kritis

Tiga persoalan kritis perlu dicatat. Pertama, terdapat risiko bahwa tanggung jawab atas pihak ketiga direduksi menjadi pengelolaan dokumen. Kajian atas undang-undang uji tuntas hak asasi manusia wajib di Eropa, yang dibahas pada Bab 2, mengingatkan bahwa undang-undang yang tidak dirancang dengan baik dapat mendorong kepatuhan kosmetik atau melembagakan uji tuntas sebagai pembelaan terhadap tanggung jawab hukum.[39] Kajian tentang pengaruh UNGP terhadap sikap bisnis mencatat pula bahwa kalangan bisnis mendorong ketentuan pelabuhan aman yang membebaskan dari gugatan apabila uji tuntas telah dilakukan, dengan risiko melahirkan sikap ‘centang kotak’.[40] Dalam pandangan modul ini, teori gatekeeper yang diterapkan tanpa ukuran mutu akan menghasilkan gerbang yang dijaga oleh formulir, bukan oleh penilaian.

Kedua, ada ketegangan yang belum terselesaikan antara logika pelabuhan aman dan logika dampak. Teori gatekeeper dan hukum pidana modern memberi nilai pembelaan kepada prosedur pencegahan yang memadai; UNGP, menurut kajian yang dikutip di atas, menolak menjadikan uji tuntas sebagai pembebas otomatis bagi korporasi yang menyebabkan atau berkontribusi pada dampak.[41] Hukum Indonesia belum memilih di antara keduanya. Pasal 48 huruf d KUHP baru menjadikan tidak adanya langkah pencegahan sebagai dasar kesalahan, tetapi belum jelas apakah adanya langkah pencegahan yang memadai meniadakan kesalahan. Bagi praktisi, ketidakpastian ini berarti bahwa program uji tuntas harus dirancang untuk dua fungsi sekaligus: mencegah dampak secara nyata dan menghasilkan bukti kehati-hatian yang dapat diuji di pengadilan.

Ketiga, filsafat tanggung jawab atas pihak lain sebagian besar dibangun dari perspektif korporasi pemimpin rantai di negara maju, padahal banyak korporasi Indonesia berada di posisi pemasok atau mitra lokal yang menerima kewajiban dari pembeli asing. Model keterhubungan sosial mengingatkan bahwa tanggung jawab atas ketidakadilan struktural dibagi bersama dan hanya dapat ditunaikan melalui aksi kolektif.[42] Dalam pandangan modul ini, prinsip itu memberi dasar untuk menuntut pembagian beban yang adil dari pembeli besar, tetapi sekaligus mengingatkan bahwa korporasi Indonesia juga pemimpin rantai bagi pemasok kecil di bawahnya.

Kesimpulan dan Implikasi bagi Praktisi Hukum

Tanggung jawab atas perbuatan pihak lain berdiri di antara tanggung jawab atas kehendak sendiri dan tanggung jawab karena keterhubungan sosial serta kendali ekonomi. Teori gatekeeper menjelaskan mengapa hukum membebani pihak yang memegang gerbang dengan kewajiban mendeteksi dan menolak, sejauh biayanya wajar; teori tanggung jawab yang diperluas menjelaskan mengapa bentuk hukum hubungan tidak lagi menentukan segalanya; dan UNGP menggeser ukuran tanggung jawab dari bentuk hubungan kepada hubungan dengan dampak. Bagi praktisi hukum, rekomendasinya adalah sebagai berikut. Pertama, gunakan kontinum menyebabkan, berkontribusi, dan terkait langsung, beserta faktor kekuasaan, independensi, mitigasi, prediktabilitas, dan keparahan, sebagai alat diagnosis awal setiap hubungan pihak ketiga klien. Kedua, ingatkan direksi bahwa praktik bisnis klien sendiri, seperti harga, target, dan tenggat, dapat menjadi insentif yang mengubah klien dari sekadar terkait menjadi berkontribusi. Ketiga, rancang program uji tuntas untuk dua fungsi sekaligus, yaitu pencegahan nyata dan pembuktian kehati-hatian, karena hukum Indonesia belum memastikan apakah uji tuntas memadai meniadakan kesalahan korporasi. Keempat, hindari strategi restrukturisasi yang hanya memindahkan risiko kepada pihak ketiga tanpa mengurangi dampaknya, karena strategi semacam itu dapat dibaca sebagai bukti pengetahuan dan kegagalan menggunakan pengaruh. Kelima, perlakukan kewajiban advokat sendiri sebagai gatekeeper secara serius, dengan menerapkan uji tuntas atas klien dan transaksi yang didampingi sebelum menyusun struktur yang dapat disalahgunakan.


*Artikel ini merupakan bagian dari ‘Learning Module for Lawyers: Corporate Law’ yang disusun oleh Tim Penulis Firma Pragma Integra.

Referensi

[1] Elliott, ‘The corporate legal profession’s role in global corruption: obligations and opportunities for contributing to collective action’.

[2] Elliott, ‘The corporate legal profession’s role in global corruption: obligations and opportunities for contributing to collective action’.

[3] Tara Van Ho, ‘Defining the Relationships: “Cause, Contribute, and Directly Linked to” in the UN Guiding Principles on Business and Human Rights’, Human Rights Quarterly, 43.4 (2021), pp. 625–58, https://doi.org/10.1353/hrq.2021.0053.

[4] Van Ho, ‘Defining the Relationships: “Cause, Contribute, and Directly Linked to” in the UN Guiding Principles on Business and Human Rights’.

[5] Robert Phillips and Judith Schrempf-Stirling, ‘Young’s Social Connection Model and Corporate Responsibility’, Philosophy of Management, 21.3 (2022), pp. 315–36, https://doi.org/10.1007/s40926-021-00174-0.

[6] Phillips and Schrempf-Stirling, ‘Young’s Social Connection Model and Corporate Responsibility’.

[7] Phillips and Schrempf-Stirling, ‘Young’s Social Connection Model and Corporate Responsibility’.

[8] Phillips and Schrempf-Stirling, ‘Young’s Social Connection Model and Corporate Responsibility’.

[9] Justinas Drakšas, ‘Utilitarian and Deontological Approaches to Liability of Internet Intermediaries for Infringements of Intellectual Property Rights’, Teisė, 130 (2024), pp. 20–32, https://doi.org/10.15388/teise.2024.130.2.

[10] Drakšas, ‘Utilitarian and Deontological Approaches to Liability of Internet Intermediaries for Infringements of Intellectual Property Rights’.

[11] Drakšas, ‘Utilitarian and Deontological Approaches to Liability of Internet Intermediaries for Infringements of Intellectual Property Rights’.

[12] Drakšas, ‘Utilitarian and Deontological Approaches to Liability of Internet Intermediaries for Infringements of Intellectual Property Rights’.

[13] Drakšas, ‘Utilitarian and Deontological Approaches to Liability of Internet Intermediaries for Infringements of Intellectual Property Rights’.

[14] Drakšas, ‘Utilitarian and Deontological Approaches to Liability of Internet Intermediaries for Infringements of Intellectual Property Rights’.

[15] Drakšas, ‘Utilitarian and Deontological Approaches to Liability of Internet Intermediaries for Infringements of Intellectual Property Rights’.

[16] Drakšas, ‘Utilitarian and Deontological Approaches to Liability of Internet Intermediaries for Infringements of Intellectual Property Rights’.

[17] Drakšas, ‘Utilitarian and Deontological Approaches to Liability of Internet Intermediaries for Infringements of Intellectual Property Rights’.

[18] Paul Verbruggen, ‘New Liabilities in Global Value Chains: An Introduction’, European Journal of Risk Regulation, 13.4 (2022), pp. 541–47, https://doi.org/10.1017/err.2022.36.

[19] Verbruggen, ‘New Liabilities in Global Value Chains: An Introduction’.

[20] Verbruggen, ‘New Liabilities in Global Value Chains: An Introduction’.

[21] Verbruggen, ‘New Liabilities in Global Value Chains: An Introduction’.

[22] Verbruggen, ‘New Liabilities in Global Value Chains: An Introduction’.

[23] Muchlinski, ‘The Impact of the UN Guiding Principles on Business Attitudes to Observing Human Rights’.

[24] Van Ho, ‘Defining the Relationships: “Cause, Contribute, and Directly Linked to” in the UN Guiding Principles on Business and Human Rights’.

[25] Van Ho, ‘Defining the Relationships: “Cause, Contribute, and Directly Linked to” in the UN Guiding Principles on Business and Human Rights’.

[26] Van Ho, ‘Defining the Relationships: “Cause, Contribute, and Directly Linked to” in the UN Guiding Principles on Business and Human Rights’.

[27] Van Ho, ‘Defining the Relationships: “Cause, Contribute, and Directly Linked to” in the UN Guiding Principles on Business and Human Rights’.

[28] Van Ho, ‘Defining the Relationships: “Cause, Contribute, and Directly Linked to” in the UN Guiding Principles on Business and Human Rights’.

[29] Van Ho, ‘Defining the Relationships: “Cause, Contribute, and Directly Linked to” in the UN Guiding Principles on Business and Human Rights’.

[30] Van Ho, ‘Defining the Relationships: “Cause, Contribute, and Directly Linked to” in the UN Guiding Principles on Business and Human Rights’.

[31] Van Ho, ‘Defining the Relationships: “Cause, Contribute, and Directly Linked to” in the UN Guiding Principles on Business and Human Rights’.

[32] Van Ho, ‘Defining the Relationships: “Cause, Contribute, and Directly Linked to” in the UN Guiding Principles on Business and Human Rights’.

[33] Van Ho, ‘Defining the Relationships: “Cause, Contribute, and Directly Linked to” in the UN Guiding Principles on Business and Human Rights’.

[34] Van Ho, ‘Defining the Relationships: “Cause, Contribute, and Directly Linked to” in the UN Guiding Principles on Business and Human Rights’.

[35] Van Ho, ‘Defining the Relationships: “Cause, Contribute, and Directly Linked to” in the UN Guiding Principles on Business and Human Rights’.

[36] Elliott, ‘The corporate legal profession’s role in global corruption: obligations and opportunities for contributing to collective action’.

[37] Elliott, ‘The corporate legal profession’s role in global corruption: obligations and opportunities for contributing to collective action’.

[38] Elliott, ‘The corporate legal profession’s role in global corruption: obligations and opportunities for contributing to collective action’.

[39] Deva, ‘Mandatory human rights due diligence laws in Europe: A mirage for rightsholders?’.

[40] Muchlinski, ‘The Impact of the UN Guiding Principles on Business Attitudes to Observing Human Rights’.

[41] Van Ho, ‘Defining the Relationships: “Cause, Contribute, and Directly Linked to” in the UN Guiding Principles on Business and Human Rights’.

[42] Phillips and Schrempf-Stirling, ‘Young’s Social Connection Model and Corporate Responsibility’.

Tell Your Friends
Avatar
Pragma Integra is a law firm that combines deep expertise in taxation, corporate and business law, and business development.

Need legal or tax advice?

Discuss your matter with our lawyers

Facing a tax dispute, a corporate transaction or a business problem? Tell us about it and our team will get back to you.

Let’s Talk on WhatsAppContact Form

Integrated Legal & Business Solutions

Have Tax and Business Problems? Let's Solve Them Together

From complex tax disputes to critical corporate decisions, Pragma Integra is here to guide you with trusted expertise and strategic solutions.