
Ilustrasi. [Source: Unsplash]
Bagian dari Learning Module for Lawyers › Corporate Law › Modul 2 › Bab 7 Pengendalian Internal dan Fungsi Kepatuhan
Pragmaintegra.com – Sebagian besar korporasi besar di Indonesia tidak beroperasi sebagai satu badan hukum, melainkan sebagai grup: induk perusahaan dengan puluhan atau ratusan anak dan cucu perusahaan, sering lintas sektor dan lintas negara. Struktur grup menimbulkan persoalan pengendalian yang khas. Induk ingin, dan dari sudut tata kelola wajib, mengendalikan anak perusahaannya; tetapi semakin dalam induk mengendalikan, semakin besar kemungkinan induk dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan anak, sehingga prinsip tanggung jawab terbatas yang menjadi alasan pembentukan grup terancam. Sub-bab ini membahas paradoks tersebut: bagaimana induk mengendalikan anak perusahaan melalui kebijakan grup, di mana batas tanggung jawab induk menurut Pasal 3 ayat (2) UU PT dan doktrin piercing the corporate veil, serta apa konsekuensi hukum dari kelemahan pengendalian, termasuk kewajiban mengungkapkannya. Sub-bab ini diakhiri dengan sintesis seluruh Bab 7.
Landasan Filosofis: Kesatuan Ekonomi dan Keterpisahan Hukum
Hukum perseroan dibangun di atas fiksi yang sangat berguna: badan hukum adalah subjek yang terpisah dari para pemegang sahamnya. Fiksi itu memungkinkan penghimpunan modal dan pembagian risiko; tanpa tanggung jawab terbatas, investor akan menanggung seluruh utang setiap usaha yang dimodalinya. Namun, grup perusahaan membawa fiksi itu ke tingkat yang berbeda. Ketika pemegang saham adalah perusahaan lain yang mengendalikan sepenuhnya keputusan anak, keterpisahan hukum dapat tidak lagi mencerminkan kenyataan ekonomi. Sebuah kajian tentang tanggung jawab induk perusahaan di Eropa berpendapat bahwa tanggung jawab terbatas sebagai alat mengelola risiko usaha menjadi kurang kuat alasannya bila investornya sendiri adalah perusahaan, terlebih induk dari grup yang dalam praktik bertindak sebagai satu kesatuan komersial; eksternalisasi risiko melalui badan hukum lebih mudah dibenarkan terhadap kreditur sukarela daripada terhadap pihak ketiga yang tidak dapat mengelola atau mengalihkan risiko itu.[1]
Kajian yang sama mencatat bahwa dalam beberapa dasawarsa terakhir grup menjadi lebih vertikal dan semakin sering beroperasi seolah-olah satu kesatuan, sehingga batas badan hukum dan kepemilikan di dalam grup menjadi tidak relevan, dan mengutip pandangan dalam tradisi Jerman bahwa pembedaan tanggung jawab antar-badan hukum dalam grup bukanlah takdir hukum, melainkan pilihan hukum.[2] Dalam pandangan modul ini, ketegangan filosofisnya adalah antara dua nilai yang sama-sama sah: kepastian hukum dan efisiensi ekonomi yang ditopang oleh keterpisahan badan hukum, dan keadilan bagi pihak yang dirugikan oleh grup yang memanfaatkan keterpisahan itu untuk menghindari tanggung jawab. Pengendalian internal grup berada tepat di tengah ketegangan tersebut, karena ia adalah wujud konkret dari kesatuan ekonomi grup.
Landasan Teoretis
a. Masalah keagenan dalam grup. Teori keagenan yang dibahas pada sub-bab pertama memperoleh bentuk khusus dalam grup: konflik utama tidak lagi antara manajer dan pemegang saham yang tersebar, melainkan antara pemegang saham pengendali dan pemegang saham minoritas serta kreditur anak perusahaan. Penelitian atas perusahaan publik Tiongkok, yang mencatat bahwa median kepemilikan pemegang saham terbesar pada perusahaan swasta dalam sampelnya sekitar 30 persen sementara empat pemegang saham berikutnya hanya sekitar 17,6 persen, menemukan bahwa pengendalian internal kurang efektif dalam mengekang penyalahgunaan sumber daya ketika pemegang saham pengendali lebih berkuasa, termasuk pengalihan kas keluar perusahaan melalui pinjaman yang tidak dibayar kembali.[3] Kajian atas hukum Indonesia mencatat bahwa kekosongan pengaturan grup dapat dimanfaatkan induk dengan memakai anak untuk kegiatan berisiko tinggi agar kerugian ditanggung anak, memakai pinjaman yang diperoleh satu anak untuk membiayai anak lain tanpa sepengetahuan kreditur, atau memindahkan aset anak yang pailit kepada anak lain tanpa sepengetahuan pemegang saham minoritas dan kreditur.[4]
b. Teori tanggung jawab berbasis kendali. Teori kedua mempersoalkan dasar tanggung jawab induk. Kajian atas perkara-perkara Inggris dan Belanda mencatat bahwa tanggung jawab induk dapat didasarkan pada dua jalur, yaitu penembusan tabir korporasi, yang ambang batasnya sangat tinggi, dan kewajiban kehati-hatian dalam hukum perbuatan melawan hukum, yang menjadi kunci dalam perkara bisnis dan hak asasi manusia.[5] Dalam perkara Vedanta v Lungowe, yang melibatkan hampir 2.000 anggota komunitas petani Zambia yang terdampak pencemaran dari tambang tembaga milik anak perusahaan, Mahkamah Agung Inggris menyatakan bahwa kewajiban kehati-hatian induk bukan hal yang istimewa dan dinilai menurut prinsip umum hukum perbuatan melawan hukum; kewajiban itu bergantung pada sejauh mana dan dengan cara apa induk memanfaatkan kesempatan untuk mengambil alih, mencampuri, mengendalikan, mengawasi, atau memberi nasihat atas pengelolaan kegiatan anak.[6] Kajian itu menguraikan jalur-jalur yang dapat melahirkan kewajiban tersebut, termasuk ketika induk menerbitkan kebijakan keselamatan atau lingkungan yang berlaku bagi seluruh grup dan mengambil langkah aktif untuk memastikan pelaksanaannya, atau ketika induk menyatakan memikul tanggung jawab atas kegiatan anak, misalnya dalam laporan tahunan atau laporan keberlanjutan.[7]
c. Paradoks pengendalian grup. Dari teori itu lahir paradoks yang dirumuskan dengan tajam dalam kajian yang sama. Dalam Vedanta, pernyataan induk dalam laporan keberlanjutannya bahwa ia memikul tanggung jawab menegakkan standar lingkungan di anak-anaknya membuat dalil adanya kewajiban kehati-hatian menjadi dapat diperdebatkan, seolah menghukum keterbukaan yang patut dipuji.[8] Kajian itu kemudian menolak tiga strategi menghindar. Menyatakan bahwa anak beroperasi secara independen tidak menjanjikan, karena pengadilan telah melihat bahwa induk sering mengelola anak secara erat. Berhenti mencampuri operasi anak juga bukan nasihat yang bijak, karena tata kelola menuntut induk memantau dan bila perlu mencampuri anak yang berkinerja buruk; induk hanya punya pilihan antara membiarkan grup berjalan tidak optimal, yang berarti direksinya tidak menjalankan kewajibannya dengan sungguh-sungguh, atau menjalankan kewajiban itu dengan risiko memikul kewajiban kehati-hatian. Menyembunyikan informasi tentang pengelolaan grup bertentangan dengan kewajiban pengungkapan, dan dalam kata-kata kajian itu, ‘talk is no longer cheap’.[9]
d. Stewardship dalam grup keluarga. Teori ketiga menyangkut grup keluarga, bentuk grup yang dominan di Indonesia. Kajian atas grup multibisnis keluarga di Eropa Selatan menunjukkan bahwa seiring bergantinya generasi dan bercabangnya keluarga, kepentingan yang berbeda muncul, nilai sosio-emosional melemah, dan perilaku mencari rente dapat menggeser keseimbangan stewardship; protokol keluarga kadang tidak cukup mencegah keruntuhan.[10] Dalam pandangan modul ini, pengendalian internal grup keluarga karena itu tidak dapat bertumpu pada kepercayaan kekeluargaan semata, terutama ketika grup mulai melibatkan pemegang saham minoritas, kreditur bank, dan investor publik.
Konsep: Kebijakan Grup, Batas Tanggung Jawab, dan Pengungkapan Kelemahan
a. Kebijakan grup. Kebijakan grup adalah perangkat yang dipakai induk untuk menerapkan standar pengendalian yang seragam di seluruh anak perusahaan, misalnya kode etik, kebijakan anti-suap, kebijakan transaksi pihak berelasi, matriks kewenangan, dan standar audit internal. Dalam pandangan modul ini, kebijakan grup yang efektif memerlukan tiga unsur: adopsi formal oleh organ masing-masing anak perusahaan, sehingga kebijakan itu menjadi keputusan anak dan bukan sekadar perintah induk; mekanisme pelaporan dari anak kepada induk; dan pengawasan yang proporsional terhadap risiko masing-masing anak. Adopsi formal oleh organ anak juga menjaga keterpisahan badan hukum, sedangkan pengawasan yang nyata menjaga efektivitas pengendalian.
b. Batas tanggung jawab induk menurut Pasal 3 ayat (2) UU PT. Pasal 3 ayat (1) UU PT menegaskan bahwa pemegang saham tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki. Pasal 3 ayat (2) mengecualikannya bila persyaratan Perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi; pemegang saham, baik langsung maupun tidak langsung, dengan iktikad buruk memanfaatkan Perseroan semata-mata untuk kepentingan pribadi; pemegang saham terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perseroan; atau pemegang saham, baik langsung maupun tidak langsung, secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perseroan sehingga kekayaan Perseroan tidak cukup untuk melunasi utang Perseroan.[11] Kajian atas hukum Indonesia menegaskan bahwa baik UU PT maupun Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU tidak mengatur secara khusus tanggung jawab induk atas kepailitan anak, sehingga terjadi kekosongan norma tentang perusahaan grup.[12]
c. Pengungkapan kelemahan material. Konsep ketiga adalah pengungkapan kelemahan pengendalian. Penelitian atas perusahaan yang menyajikan kembali laporan keuangan di Amerika Serikat menunjukkan bahwa pengakuan kelemahan material sering terlambat, dan bahwa 43 persen perusahaan yang akhirnya mengakui kelemahan material untuk periode salah saji melakukannya melalui penyajian kembali laporan pengendalian internal setelah laporan keuangannya disajikan kembali; penelitian itu juga menemukan bahwa pengungkapan lebih awal tidak menimbulkan konsekuensi yang lebih berat bagi manajer dan auditor.[13] Tinjauan atas penelitian di Tiongkok mengingatkan bahwa di sana auditor wajib mengungkapkan kelemahan material atas pelaporan non-keuangan dan menyampaikan defisiensi signifikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, sehingga pengungkapan tidak terbatas pada pelaporan keuangan.[14]
Praktik: Hukum Indonesia tentang Grup dan Konsekuensi Kelemahan Pengendalian
a. Praktik peradilan tentang grup. Kajian atas putusan-putusan Indonesia memperlihatkan inkonsistensi. Dalam perkara permohonan pailit American Express Bank Ltd Singapura dan kawan-kawan terhadap PT Ometraco Corporation Tbk, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam Putusan Nomor 05/Pailit/1998/PN.Niaga/Jkt.Pst memandang induk dan anak sebagai satu kesatuan ekonomi, tetapi Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 01 K/N/1998 membatalkannya dengan pertimbangan bahwa induk dan anak adalah badan hukum yang terpisah dan mandiri, meskipun mengakui bahwa grup dengan puluhan hingga ratusan anak perusahaan dapat tidak memiliki keberadaan ekonomi yang terpisah.[15] Dalam perkara gugatan 557 karyawan PT Inti Fasindo International terhadap induknya, PT Great River International Tbk, Pengadilan Hubungan Industrial Jakarta Pusat dalam Putusan Nomor 40/G/PHI.PN.JKT.PST menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena salah menarik pihak, meskipun induk memegang 99,95 persen saham anak dan presiden direktur keduanya adalah orang yang sama.[16] Sebaliknya, dalam kepailitan PT Cemerlang Selaras Wood Working, Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 1038 K/Pdt.Sus/2010 menguatkan penolakan kurator atas tagihan induknya, Chuan Soon Huat Industrial Group Ltd. dari Singapura, sebesar sekitar Rp 372,88 miliar, dengan pertimbangan bahwa anak hanya menjual produknya kepada induk sehingga terdapat hubungan khusus yang menghapus tanggung jawab terbatas berdasarkan Pasal 3 ayat (2) UU PT, tanpa menjelaskan apa yang dimaksud dengan hubungan khusus itu.[17]
Dalam pandangan modul ini, inkonsistensi itu memiliki implikasi langsung bagi desain pengendalian grup. Integrasi operasional yang sangat erat, seperti ketergantungan penjualan pada induk, kesamaan pengurus, dan pembiayaan antar-perusahaan yang tidak didokumentasikan secara wajar, menjadi fakta yang dapat dipakai pengadilan untuk menembus tabir korporasi. Sebaliknya, pengendalian grup yang dijalankan melalui organ anak perusahaan, dengan transaksi antar-perusahaan yang didokumentasikan, berharga wajar, dan disetujui sesuai prosedur benturan kepentingan, menjaga keterpisahan badan hukum sekaligus efektivitas pengendalian. Bagi emiten, Peraturan OJK Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan menyediakan kerangka prosedural untuk transaksi semacam itu.
b. Konsekuensi hukum kelemahan pengendalian. Kelemahan pengendalian internal dapat menimbulkan konsekuensi pada beberapa jalur sekaligus. Pada jalur perdata, Pasal 97 ayat (3) dan Pasal 114 ayat (3) UU PT menjadikan anggota Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab pribadi atas kerugian Perseroan karena kesalahan atau kelalaian, dan Pasal 104 ayat (2) serta Pasal 115 ayat (1) memperluasnya dalam hal kepailitan; Pasal 69 ayat (3) menambahkan tanggung jawab tanggung renteng atas laporan keuangan yang tidak benar atau menyesatkan. Pada jalur pasar modal, kasus Garuda yang dibahas pada sub-bab sebelumnya menunjukkan bahwa OJK menjatuhkan sanksi kepada perusahaan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan akuntan publik. Pada jalur pidana, Pasal 48 KUHP baru dan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 menjadikan tidak diambilnya langkah yang diperlukan untuk mencegah tindak pidana sebagai dasar kesalahan korporasi, sebagaimana dibahas pada Bab 2. Dalam pandangan modul ini, pada ketiga jalur itu kelemahan pengendalian berfungsi sebagai jembatan pembuktian: ia mengubah kerugian atau pelanggaran menjadi kesalahan organ dan korporasi.
c. Pengungkapan di Indonesia. Indonesia belum mewajibkan emiten secara umum menyatakan efektivitas pengendalian internal atas pelaporan keuangan dan mengungkapkan kelemahan material sebagaimana rezim Amerika Serikat. Namun, kewajiban keterbukaan atas informasi atau fakta material berdasarkan Peraturan OJK Nomor 31/POJK.04/2015 dapat mencakup temuan kelemahan yang berpotensi memengaruhi harga efek, misalnya kelemahan yang mengharuskan penyajian kembali laporan keuangan, dan laporan tahunan wajib memuat informasi tentang sistem pengendalian internal. Dalam pandangan modul ini, bukti bahwa pengungkapan lebih awal tidak menimbulkan konsekuensi yang lebih berat bagi manajer dan auditor[18] merupakan argumen penting ketika advokat menasihati klien yang ragu mengungkapkan kelemahan: menunda pengungkapan hanya menambah risiko tuduhan menyesatkan tanpa mengurangi akibatnya.
Analisis Kritis
Hukum Indonesia tentang grup perusahaan masih bertumpu pada satu pasal yang dirumuskan untuk pemegang saham pada umumnya, bukan untuk induk perusahaan. Akibatnya, sebagaimana diperlihatkan putusan-putusan yang dikaji, hakim bergerak antara dua kutub, keterpisahan mutlak dan kesatuan ekonomi, tanpa ukuran yang jelas.[19] Kajian atas hukum Indonesia merekomendasikan pembentukan undang-undang tentang perusahaan grup, khususnya mengenai tanggung jawab induk atas kepailitan anak.[20] Dalam pandangan modul ini, rekomendasi itu tepat, tetapi undang-undang semacam itu sebaiknya tidak hanya mengatur kapan induk bertanggung jawab, melainkan juga kewajiban induk untuk mengawasi, karena kekosongan yang paling berbahaya bukan pada tanggung jawab sesudah kerugian, melainkan pada pengawasan sebelum kerugian.
Paradoks Vedanta juga relevan bagi Indonesia. Bila pengadilan Indonesia kelak mengikuti arah yang menjadikan kebijakan grup dan pernyataan dalam laporan keberlanjutan sebagai dasar kewajiban kehati-hatian induk, korporasi dapat terdorong untuk mengurangi keterbukaan dan menjauhkan diri dari operasi anak. Kajian Eropa menunjukkan bahwa strategi semacam itu tidak realistis dan tidak bijak, karena tata kelola dan kewajiban pengungkapan menuntut sebaliknya.[21] Dalam pandangan modul ini, jawaban yang lebih baik adalah menerima bahwa pengendalian membawa tanggung jawab, dan memastikan pengendalian itu dijalankan dengan standar kehati-hatian yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga tanggung jawab yang timbul adalah tanggung jawab atas upaya yang wajar, bukan atas kelalaian.
Kesimpulan dan Implikasi bagi Praktisi Hukum
Pengendalian dalam grup perusahaan menghadapi paradoks: induk wajib mengendalikan anak agar grup terkelola dengan baik, tetapi pengendalian yang mendalam dapat menembus keterpisahan badan hukum dan melahirkan tanggung jawab induk. Pasal 3 ayat (2) UU PT dan praktik peradilan Indonesia belum memberikan ukuran yang konsisten, sementara perkembangan di Inggris dan Belanda menunjukkan bahwa kewajiban kehati-hatian induk bergantung pada cara induk menjalankan kendalinya. Kelemahan pengendalian internal berfungsi sebagai jembatan pembuktian dalam tanggung jawab perdata, sanksi pasar modal, dan pertanggungjawaban pidana korporasi. Bagi praktisi hukum, rekomendasinya adalah sebagai berikut. Pertama, rancang kebijakan grup yang diadopsi secara formal oleh organ masing-masing anak perusahaan, disertai mekanisme pelaporan dan pengawasan yang proporsional terhadap risiko. Kedua, dokumentasikan transaksi antar-perusahaan dalam grup secara wajar dan sesuai prosedur transaksi afiliasi dan benturan kepentingan, karena ketergantungan dan pembiayaan antar-perusahaan yang tidak terdokumentasi adalah fakta yang paling mudah dipakai untuk menembus tabir korporasi. Ketiga, tinjau pernyataan dalam laporan tahunan dan laporan keberlanjutan tentang tanggung jawab induk atas anak, dan pastikan setiap pernyataan didukung pengawasan yang benar-benar dijalankan. Keempat, nasihati klien untuk mengungkapkan kelemahan material secara dini dan jujur, karena bukti menunjukkan bahwa penundaan tidak mengurangi konsekuensi. Kelima, dorong pembaruan hukum tentang perusahaan grup yang mengatur bukan hanya tanggung jawab induk, tetapi juga kewajiban pengawasannya.
Sintesis: Pengendalian Internal sebagai Kepercayaan yang Terstruktur
Pada lapis filosofis, Bab 7 berangkat dari pertanyaan tentang delegasi dan amanah. Setiap organisasi lahir dari pendelegasian kewenangan, dan setiap pendelegasian menimbulkan pertanyaan apakah kewenangan itu akan dipakai untuk kepentingan pemberi amanah. Bab ini menolak dua jawaban ekstrem, yaitu kecurigaan total yang melahirkan lingkaran setan kontrol dan kepercayaan buta yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, dan merumuskan pengendalian internal sebagai kepercayaan yang terstruktur. Gagasan yang sama muncul dalam paradoks pengawas di dalam rumah pada audit internal, dalam pembagian kekuasaan di antara fungsi kepatuhan, audit internal, dan komite audit, dalam kewajiban kejujuran laporan keuangan sebagai kewajiban publik, dan dalam ketegangan antara kesatuan ekonomi dan keterpisahan hukum dalam grup perusahaan.
Pada lapis teoretis, Bab 7 memperlihatkan bahwa teori keagenan dan teori stewardship tidak harus dipilih salah satu, melainkan dapat dipakai sebagai strategi paralel, dengan teori crowding-out sebagai peringatan bahwa kontrol yang berlebihan dapat menggerus motivasi intrinsik. Teori yang sama menjelaskan mengapa pengendalian internal efektif terhadap kesalahan tetapi lemah terhadap penyimpangan yang disengaja oleh pihak yang mampu mengesampingkannya, mengapa independensi audit internal harus dibedakan antara yang formal dan yang faktual, mengapa komite audit bergantung pada audit internal sebagai sumber informasi, dan mengapa dalam grup perusahaan konflik keagenan bergeser menjadi konflik antara pemegang saham pengendali dan pihak-pihak lain.
Pada lapis konseptual, Bab 7 menyusun perangkat kerja yang saling terkait: keyakinan yang memadai sebagai ukuran pengendalian; lima komponen dan tujuh belas prinsip COSO 2013 dengan tujuan kepatuhan yang setara dengan pelaporan dan operasi; kedudukan, independensi, piagam, dan standar global audit internal; pembagian peran, jalur pelaporan, dan koordinasi melalui pemetaan jaminan; pencegahan, deteksi, pengungkapan, dan pengendalian atas pengendali dalam menghadapi kecurangan; serta kebijakan grup, batas tanggung jawab induk, dan pengungkapan kelemahan material. Benang merahnya adalah satu konsep yang sudah dikenal sejak Bab 2: langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah pelanggaran harus dapat dibuktikan bekerja dalam praktik, bukan hanya ada di atas kertas.
Pada lapis praktik, Bab 7 menunjukkan bahwa hukum Indonesia menyediakan dasar tanggung jawab yang kuat melalui UU PT, peraturan pasar modal, dan rezim BUMN yang sedang berubah, tetapi belum menyediakan mekanisme atestasi pengendalian internal yang umum, belum mengatur perusahaan grup secara khusus, dan cenderung mengatur pembentukan struktur daripada pemanfaatannya. Kasus Garuda dan Jiwasraya memperlihatkan bahwa tanda-tanda bahaya sering telah tampak jauh sebelum sanksi atau keruntuhan, dan bahwa kegagalan yang menentukan adalah kegagalan menindaklanjuti informasi. Dari sinilah Bab 8 berangkat. Bab 7 membahas pengendalian atas orang dan unit di dalam korporasi dan grupnya; namun, sebagaimana diperlihatkan oleh perkara-perkara tanggung jawab induk dan oleh kasus-kasus suap melalui perantara, risiko korporasi semakin sering datang dari luar batas organisasinya, yaitu dari agen, distributor, pemasok, mitra usaha, dan pihak yang dananya mengalir melalui korporasi. Bab 8, tentang uji tuntas pihak ketiga, rantai pasok, dan anti pencucian uang serta pencegahan pendanaan terorisme, memperluas logika kepercayaan yang terstruktur itu ke hubungan dengan pihak lain: bagaimana korporasi mengenali, menilai, memantau, dan mengendalikan pihak-pihak yang tidak berada di bawah kendali langsungnya, tetapi perbuatannya dapat menjadi tanggung jawabnya.
*Artikel ini merupakan bagian dari ‘Learning Module for Lawyers: Corporate Law’ yang disusun oleh Tim Penulis Firma Pragma Integra.
Referensi
[1] Cees van Dam, ‘Breakthrough in Parent Company Liability’, European Company and Financial Law Review, 18.5 (2021), pp. 714–48, https://doi.org/10.1515/ecfr-2021-0032.
[2] van Dam, ‘Breakthrough in Parent Company Liability’.
[3] Ge and others, ‘Internal Control over Financial Reporting and Resource Extraction: Evidence from China’.
[4] Annurdi and others, ‘Implementation of Parent Company’s Liability for Bankruptcy Experienced by Subsidiary: Case in Indonesia’, Journal of Finance and Financial Law, 4.44 (2024), pp. 23–48, https://doi.org/10.18778/2391-6478.4.44.02.
[5] van Dam, ‘Breakthrough in Parent Company Liability’.
[6] van Dam, ‘Breakthrough in Parent Company Liability’.
[7] van Dam, ‘Breakthrough in Parent Company Liability’.
[8] van Dam, ‘Breakthrough in Parent Company Liability’.
[9] van Dam, ‘Breakthrough in Parent Company Liability’.
[10] Cunha and others, ‘Stewardship as process: A paradox perspective’.
[11] Annurdi and others, ‘Implementation of Parent Company’s Liability for Bankruptcy Experienced by Subsidiary: Case in Indonesia’.
[12] Annurdi and others, ‘Implementation of Parent Company’s Liability for Bankruptcy Experienced by Subsidiary: Case in Indonesia’.
[13] Feng and others, ‘Restating Internal Control Reports Following Financial Statement Restatements: Determinants and Consequences’.
[14] Chen and others, ‘COSO-Based Internal Control and Comprehensive Enterprise Risk Management: Institutional Background and Research Evidence from China’.
[15] Annurdi and others, ‘Implementation of Parent Company’s Liability for Bankruptcy Experienced by Subsidiary: Case in Indonesia’.
[16] Annurdi and others, ‘Implementation of Parent Company’s Liability for Bankruptcy Experienced by Subsidiary: Case in Indonesia’.
[17] Annurdi and others, ‘Implementation of Parent Company’s Liability for Bankruptcy Experienced by Subsidiary: Case in Indonesia’.
[18] Feng and others, ‘Restating Internal Control Reports Following Financial Statement Restatements: Determinants and Consequences’.
[19] Annurdi and others, ‘Implementation of Parent Company’s Liability for Bankruptcy Experienced by Subsidiary: Case in Indonesia’.
[20] Annurdi and others, ‘Implementation of Parent Company’s Liability for Bankruptcy Experienced by Subsidiary: Case in Indonesia’.
[21] van Dam, ‘Breakthrough in Parent Company Liability’.
← Artikel sebelumnya
Pengendalian atas Kecurangan dan Pelaporan KeuanganArtikel berikutnya →
Filosofi dan Teori Tanggung Jawab atas Pihak LainTell Your Friends
Need legal or tax advice?
Discuss your matter with our lawyers
Facing a tax dispute, a corporate transaction or a business problem? Tell us about it and our team will get back to you.
