
Ilustrasi. [Source: Unsplash]
Bagian dari Learning Module for Lawyers › Corporate Law › Modul 2 › Bab 7 Pengendalian Internal dan Fungsi Kepatuhan
Pragmaintegra.com – Kecurangan adalah ujian paling keras bagi pengendalian internal, karena kecurangan dirancang justru untuk mengalahkan pengendalian. Kesalahan yang tidak disengaja dapat ditangkap oleh rekonsiliasi dan reviu; kecurangan yang dilakukan oleh orang yang berwenang mengesampingkan pengendalian, atau oleh beberapa orang yang berkolusi, sering lolos. Bab 1 telah membahas teori-teori tentang mengapa orang melakukan kecurangan, termasuk segitiga kecurangan dan teori kemudahan kejahatan kerah putih; sub-bab ini membahas sisi pengendaliannya: bagaimana hukum membebankan tanggung jawab pribadi kepada pimpinan atas keandalan laporan keuangan melalui sertifikasi manajemen, bagaimana pengendalian dirancang untuk mencegah dan mendeteksi kecurangan, dan apa yang dapat dipelajari dari kasus-kasus Indonesia yang terverifikasi.
Landasan Filosofis: Kejujuran Laporan sebagai Kewajiban Publik
Laporan keuangan adalah pernyataan korporasi kepada dunia tentang dirinya. Investor, kreditur, regulator, karyawan, dan otoritas pajak mengambil keputusan berdasarkan pernyataan itu tanpa dapat memeriksa sendiri kebenarannya. Dalam pandangan modul ini, kewajiban menyajikan laporan keuangan yang benar karena itu bukan sekadar kewajiban kontraktual kepada pemegang saham, melainkan kewajiban publik yang menopang kepercayaan pasar. Kant merumuskan bahwa berbohong tidak dapat dijadikan hukum universal, karena bila semua orang berbohong, pernyataan tidak lagi bermakna; dalam pasar modal, laporan keuangan yang tidak dapat dipercaya menghancurkan makna semua laporan keuangan lain, karena investor terpaksa mendiskon setiap angka.
Penelitian tentang Sarbanes–Oxley Act merumuskan latar belakang yang sama dalam bahasa ekonomi: pemicu undang-undang itu adalah kegagalan tata kelola yang berujung pada pemberhentian, penuntutan, dan pemenjaraan eksekutif karena kecurangan, dan undang-undang itu membawa akuntabilitas yang lebih besar atas laporan keuangan, penegakan yang lebih ketat atas hak-hak pemegang saham dalam tata kelola, serta sanksi yang lebih tinggi atas kecurangan, faktor-faktor yang menghalangi kejahatan kerah putih.[1] Filosofi di balik sertifikasi manajemen adalah personalisasi tanggung jawab: laporan keuangan tidak boleh menjadi pernyataan tanpa wajah dari sebuah organisasi, melainkan pernyataan yang ditandatangani oleh orang-orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban.
Landasan Teoretis
a. Sertifikasi manajemen sebagai mekanisme keagenan. Section 302 Sarbanes–Oxley Act menjadikan CEO dan CFO bertanggung jawab menetapkan, memelihara, menilai, dan mengungkapkan mutu pengendalian internal perusahaan, serta mewajibkan mereka menyertifikasi dalam setiap laporan tahunan atau kuartalan bahwa laporan keuangan dan informasi keuangan lainnya menyajikan secara wajar kondisi dan hasil keuangan dan tidak memuat pernyataan yang menyesatkan; undang-undang yang sama melarang pinjaman pribadi kepada CEO dan menegakkan sanksi pengembalian kompensasi (clawback).[2] Dalam teori keagenan, sertifikasi menggeser risiko dari pemegang saham kepada manajer: manajer yang menandatangani pernyataan palsu menghadapi sanksi pribadi, sehingga insentifnya untuk menyimpang berkurang. Penelitian atas kontrak kompensasi CEO pada perusahaan S&P 1500 menemukan bahwa Sarbanes–Oxley Act memang mengurangi konflik kepentingan antara pemegang saham dan CEO, terutama pada perusahaan yang sebelumnya tidak menerapkan ketentuan serupa, tetapi juga menaikkan premi risiko yang harus dibayar kepada CEO, karena CEO memikul risiko pribadi yang lebih besar.[3]
b. Pengendalian internal dan penyimpangan yang disengaja. Teori kedua menyangkut batas pengendalian internal dalam menghadapi kecurangan. Penelitian atas perusahaan publik Tiongkok menunjukkan bahwa pengendalian yang kuat mengurangi penyalahgunaan sumber daya oleh manajer dan pemegang saham pengendali, termasuk penggantian biaya pribadi, penggelapan, suap untuk memilih pemasok yang lebih buruk, dan pengalihan kas melalui pinjaman, tetapi efek itu melemah drastis ketika kemungkinan pengendalian dikesampingkan oleh manajemen tinggi; penelitian itu menyimpulkan bahwa kewajiban membangun pengendalian internal tidak dengan sendirinya mengekang penyimpangan yang disengaja seperti kecurangan keuangan.[4] Dalam pandangan modul ini, temuan itu menjelaskan mengapa pengendalian atas kecurangan tidak cukup berupa pengendalian transaksi; ia memerlukan pengendalian atas pengendali, yaitu pengawasan independen atas pimpinan.
c. Teori kemudahan dan segitiga kecurangan. Teori kemudahan yang dibahas pada Bab 1 menjelaskan kejahatan kerah putih melalui tiga dimensi, yaitu motif, kesempatan, dan kesediaan; kesempatan mencakup akses atas sumber daya karena status serta kemampuan menyembunyikan perbuatan karena kemunduran kelembagaan, kekacauan, atau ketiadaan pengawasan.[5] Pengendalian internal bekerja terutama pada dimensi kesempatan, sedangkan dimensi motif dan kesediaan lebih banyak dipengaruhi budaya, insentif, dan nada dari pimpinan. Kajian atas kasus Jiwasraya merangkum bahwa skema penyalahgunaan aset biasanya dilakukan oleh karyawan dengan frekuensi tertinggi tetapi dampak keuangan terkecil, sedangkan skema laporan keuangan curang biasanya dilakukan oleh eksekutif dengan frekuensi terendah tetapi kerugian terbesar, sering didorong oleh tekanan harga saham; karena itu pendekatan pencegahannya pun berbeda.[6]
d. Eskalasi dan rasionalisasi. Teori keempat menekankan bahwa kecurangan besar jarang dimulai sebagai kecurangan besar. Penelitian atas skandal emisi Volkswagen yang dibahas pada Bab 1 menunjukkan bahwa tahap awalnya didorong oleh tujuan yang terlalu ambisius dan tekanan internal, tanpa niat menipu; penipuan kemudian berkembang melalui tahap penyembunyian dan rasionalisasi, dalam budaya yang hierarkis dan tidak mau menerima kabar buruk.[7] Penelitian atas email Enron menambahkan bahwa pimpinan dapat membuka ruang bagi perilaku tidak bertanggung jawab tanpa memerintahkannya, melalui diam tentang aktivitas tertentu dan ketiadaan pesan etika yang jelas.[8] Bagi desain pengendalian, implikasinya adalah bahwa tanda-tanda awal, seperti target yang tidak realistis, penolakan atas kabar buruk, dan transaksi akhir periode yang tidak lazim, harus diperlakukan sebagai sinyal risiko kecurangan.
e. Harga kelemahan pengendalian. Teori kelima melihat pengendalian dari sisi pasar. Literatur yang dirangkum penelitian tentang penyajian kembali laporan pengendalian internal menunjukkan bahwa pengungkapan kelemahan material berkaitan dengan kemungkinan penyajian kembali laporan keuangan yang lebih tinggi, harga saham yang lebih rendah atau biaya modal yang lebih tinggi, prakiraan manajemen yang kurang akurat, kinerja operasional yang lebih buruk, biaya audit yang lebih tinggi, serta pergantian direktur keuangan dan auditor yang lebih sering; kelemahan itu juga berkaitan dengan ukuran, kondisi keuangan, kompleksitas, dan perubahan organisasi perusahaan.[9] Dalam pandangan modul ini, daftar konsekuensi itu adalah argumen bisnis yang dapat dipakai advokat ketika meyakinkan pimpinan klien bahwa investasi dalam pengendalian atas pelaporan keuangan bukan biaya kepatuhan semata, melainkan perlindungan atas nilai perusahaan dan akses pendanaannya.
Konsep: Pencegahan, Deteksi, dan Pengungkapan
a. Pencegahan. Pengendalian pencegahan kecurangan meliputi pemisahan tugas, otorisasi berjenjang, pembatasan akses atas aset dan sistem, kebijakan yang jelas atas transaksi berisiko tinggi, dan kebijakan konflik kepentingan. Penelitian di Tiongkok memberikan contoh konkret mekanisme yang efektif: pemisahan antara personel yang menyetujui dan yang membayar tagihan, reviu rutin atas laporan biaya, kebijakan penggantian biaya yang jelas, otorisasi pesanan pembelian yang lebih ketat, dan prosedur persetujuan pinjaman yang rinci.[10] Prinsip 8 kerangka COSO 2013 mewajibkan organisasi mempertimbangkan potensi kecurangan dalam menilai risiko, sehingga penilaian risiko kecurangan menjadi bagian dari pengendalian internal, bukan kegiatan terpisah.
b. Deteksi. Pengendalian deteksi meliputi rekonsiliasi, analitik data, audit internal, dan saluran pelaporan pelanggaran. Data global tentang pendeteksian kecurangan dalam pekerjaan yang dikutip dalam kajian atas kasus Jiwasraya menunjukkan bahwa sebagian besar kecurangan terdeteksi melalui informasi atau laporan (43 persen), diikuti audit internal (15 persen) dan reviu manajemen (12 persen), sedangkan audit eksternal hanya mendeteksi 4 persen.[11] Kajian yang sama merangkum tanda-tanda bahaya laporan keuangan curang menurut literatur forensik, antara lain pertumbuhan yang terlalu cepat, laba yang tidak lazim dibanding rata-rata industri, pengendalian internal yang lemah, manajemen yang agresif dan terobsesi pada harga saham, struktur organisasi yang kompleks atau tidak stabil, arus kas operasi negatif berulang yang disertai kenaikan laba, transaksi pihak berelasi yang tidak diaudit, serta transaksi signifikan dan rumit menjelang akhir tahun buku.[12]
c. Pengungkapan kelemahan. Konsep ketiga menyangkut kejujuran tentang pengendalian itu sendiri. Dalam rezim Amerika Serikat, kelemahan material dalam pengendalian internal didefinisikan sebagai keadaan ketika terdapat kemungkinan yang wajar bahwa salah saji material dalam laporan keuangan tidak akan dicegah atau dideteksi secara tepat waktu.[13] Penelitian atas 1.206 perusahaan yang menyajikan kembali laporan keuangannya pada 2005–2017 mencatat temuan penting dari literatur terdahulu bahwa 67,6 persen perusahaan yang menyajikan kembali laporan keuangan gagal melaporkan kelemahan material pada tahun salah saji asli, padahal salah saji itu merupakan indikasi kuat adanya kelemahan.[14] Penelitian itu menemukan bahwa pengungkapan kelemahan material sebelum penyajian kembali, yang dianjurkan regulator, tidak menimbulkan konsekuensi yang lebih berat bagi manajer dan auditor, dan bahwa perusahaan yang secara sukarela menyajikan kembali laporan pengendalian internalnya cenderung memiliki kelemahan yang lebih ringan dan perbaikan yang lebih cepat.[15]
d. Pengendalian atas pengendali. Konsep keempat, yang dalam pandangan modul ini paling sering diabaikan, adalah pengendalian yang ditujukan kepada pihak yang berwenang mengesampingkan pengendalian. Bentuknya antara lain reviu oleh komite audit atas jurnal penyesuaian manual dan estimasi akuntansi yang signifikan, persetujuan Dewan Komisaris atau pemegang saham independen atas transaksi dengan pihak berelasi dan transaksi benturan kepentingan, pembatasan kewenangan tunggal atas pembayaran dan investasi besar, serta jalur pelaporan pelanggaran yang langsung menuju komite audit tanpa melalui manajemen. Kajian atas kasus Jiwasraya mencatat bahwa tanda bahaya konflik kepentingan meliputi penyalahgunaan wewenang, transaksi dalam jumlah besar dengan pihak tertentu, hubungan khusus yang tidak diungkapkan dengan pihak ketiga, dan pemisahan tugas yang rendah, sedangkan tanda bahaya penyalahgunaan aset oleh karyawan meliputi perubahan sikap dan gaya hidup, keengganan mengambil cuti, dan penolakan atas rotasi atau mutasi.[16] Dalam pandangan modul ini, daftar itu dapat diterjemahkan menjadi pengendalian sederhana yang jarang diterapkan dengan disiplin di Indonesia, seperti cuti wajib dan rotasi berkala bagi pejabat di posisi sensitif serta pengungkapan berkala atas kepentingan pribadi oleh anggota Direksi dan pejabat kunci. Teori kemudahan menjelaskan mengapa pengendalian semacam itu penting: kesempatan untuk menyembunyikan penyimpangan terbuka lebar justru ketika pengawasan atas pihak yang berstatus tinggi tidak ada.[17]
Praktik: Kerangka Indonesia dan Kasus-kasus Terverifikasi
a. Sertifikasi manajemen dalam hukum Indonesia. Indonesia mengenal bentuk sertifikasi manajemen melalui beberapa lapis ketentuan. Peraturan Bapepam Nomor VIII.G.11 tentang Tanggung Jawab Direksi atas Laporan Keuangan mewajibkan Direksi emiten membuat surat pernyataan tanggung jawab atas laporan keuangan, termasuk pernyataan bahwa laporan keuangan telah disusun dan disajikan sesuai prinsip akuntansi yang berlaku umum, bahwa semua informasi telah dimuat secara lengkap dan benar, dan bahwa Direksi bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal. Peraturan OJK Nomor 29/POJK.04/2016 mewajibkan laporan tahunan ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris, dengan kewajiban menyampaikan alasan tertulis bila ada anggota yang tidak menandatangani. Pasal 69 ayat (3) UU PT menetapkan tanggung jawab tanggung renteng Direksi dan Dewan Komisaris kepada pihak yang dirugikan bila laporan keuangan tidak benar dan/atau menyesatkan, dan ketentuan pidana pasar modal mengancam pihak yang membuat pernyataan atau memberikan keterangan yang secara material tidak benar atau menyesatkan. Dalam pandangan modul ini, susunan ketentuan itu secara fungsional setara dengan Section 302 Sarbanes–Oxley Act dalam hal personalisasi tanggung jawab, meskipun belum disertai kewajiban penilaian dan atestasi pengendalian internal setara Section 404.
b. Strategi anti-kecurangan di sektor keuangan. OJK telah mewajibkan strategi anti-kecurangan di berbagai sektor jasa keuangan. Kajian atas kasus Jiwasraya mencatat bahwa Surat Edaran OJK Nomor 46/SEOJK.05/2017 mengatur pengendalian kecurangan, penerapan strategi anti-kecurangan, dan laporan strategi anti-kecurangan bagi perusahaan asuransi, meliputi upaya pengendalian (pengawasan manajemen, akuntabilitas organisasi, sistem pengendalian internal, dan pelatihan), pencegahan, deteksi (termasuk kebijakan anti-kecurangan dan pelaporan pelanggaran), pelaporan dan pengenaan sanksi, serta evaluasi dan tindak lanjut.[18] Dalam pandangan modul ini, kerangka empat pilar itu, yaitu pencegahan, deteksi, investigasi dan sanksi, serta pemantauan dan evaluasi, dapat diadaptasi oleh korporasi non-keuangan sebagai kerangka program pengendalian kecurangan.
c. Kasus Garuda Indonesia. Laporan keuangan tahunan 2018 PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk yang diterbitkan pada 1 April 2019 membukukan laba setelah tahun sebelumnya merugi, terutama karena pengakuan pendapatan kompensasi atas hak pemasangan peralatan layanan konektivitas dan hiburan dalam pesawat sebesar USD 239.940.000 berdasarkan kontrak dengan PT Mahata Aero Teknologi, yang menanggung seluruh biaya penyediaan, pemasangan, dan pemeliharaan peralatan tersebut; dua anggota Dewan Komisaris tidak bersedia menandatangani laporan keuangan itu karena menilainya tidak sesuai dengan standar akuntansi.[19] Melalui Siaran Pers SP 26/DHMS/OJK/VI/2019 tanggal 28 Juni 2019, OJK menyatakan pelanggaran Pasal 69 Undang-Undang Pasar Modal juncto Peraturan Bapepam-LK Nomor VIII.G.7 serta ketentuan standar akuntansi tentang sewa, memerintahkan perbaikan dan penyajian kembali laporan keuangan, mengenakan denda kepada perusahaan, kepada setiap anggota Direksi atas pelanggaran Peraturan Bapepam Nomor VIII.G.11, dan secara tanggung renteng kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang menandatangani laporan tahunan, serta membekukan surat tanda terdaftar akuntan publik yang mengaudit selama satu tahun. Penyajian kembali kemudian mengubah laba menjadi rugi USD 175.028.261, dengan penyesuaian antara lain atas pendapatan dari Mahata dan piutang terkait.[20]
Dalam pandangan modul ini, kasus Garuda memberi tiga pelajaran tentang pengendalian atas pelaporan keuangan. Pertama, sertifikasi manajemen bekerja sebagai dasar sanksi: denda kepada setiap anggota Direksi dijatuhkan karena pelanggaran ketentuan tentang tanggung jawab Direksi atas laporan keuangan. Kedua, transaksi tunggal yang besar, tidak lazim, dan berdampak menentukan terhadap laba, terlebih dengan pihak yang belum membayar, adalah titik risiko yang seharusnya memicu reviu khusus oleh komite audit dan konsultasi dengan auditor sebelum laporan diterbitkan. Ketiga, keberatan tertulis anggota Dewan Komisaris adalah mekanisme pengendalian yang efektif sebagai sinyal, tetapi tidak cukup bila tidak ada prosedur untuk menyelesaikan perbedaan pendapat itu sebelum laporan diterbitkan.
d. Kasus Jiwasraya. Kajian atas PT Asuransi Jiwasraya (Persero) periode 2006–2020 menggambarkan kasus ini sebagai kecurangan sistemik yang meliputi korupsi, penyalahgunaan aset, laporan keuangan curang, dan pencucian uang, dengan kerugian negara yang disebut mencapai Rp 16,8 triliun.[21] Tanda-tanda bahayanya telah lama terlihat: insolvensi pada 2002 dan 2004, opini tidak menyatakan pendapat dari Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan 2006–2007 dan 2017, serta opini tidak wajar dari auditor eksternal atas laporan keuangan 2017 yang mengoreksi laba secara signifikan.[22] Kajian itu mencatat pula audit khusus Badan Pemeriksa Keuangan pada 2016 dengan 16 temuan, antara lain pembelian saham dan reksa dana dengan harga di atas harga pasar, penempatan saham tanpa kajian memadai, pembelian surat utang jangka menengah dari perusahaan yang baru berdiri tiga tahun dan terus merugi, serta penempatan sebagian besar investasi pada saham dan reksa dana berkinerja buruk; dana dari penjualan produk tabungan berinvestasi disalurkan ke investasi bermutu rendah hingga perusahaan gagal membayar klaim yang jatuh tempo.[23] Dalam pandangan modul ini, kasus ini menunjukkan kegagalan pengendalian bukan karena tidak adanya informasi, melainkan karena informasi tentang kelemahan, termasuk dari lembaga pemeriksa, tidak diterjemahkan menjadi tindakan oleh organ perseroan dan pemegang saham selama bertahun-tahun.
e. Data kecurangan di Indonesia. Kajian yang sama mengutip survei kecurangan di Indonesia yang mencatat 239 kasus, terdiri atas 167 kasus korupsi (69,9 persen), 50 kasus penyalahgunaan aset (20,9 persen), dan 22 kasus kecurangan laporan keuangan (9,2 persen), dengan instansi pemerintah dan BUMN sebagai pihak yang paling dirugikan; karakteristik pelaku yang paling sering dijumpai adalah gaya hidup mewah, kesulitan keuangan, dan hubungan yang terlalu dekat antara pembeli dan pemasok.[24] Dalam pandangan modul ini, pola itu menunjukkan bahwa di Indonesia pengendalian atas korupsi dan konflik kepentingan dalam pengadaan sama pentingnya dengan pengendalian atas angka laporan keuangan.
Analisis Kritis
Rezim pengendalian kecurangan di Indonesia memiliki tiga kelemahan. Pertama, sertifikasi manajemen di Indonesia lebih banyak berfungsi sebagai dasar sanksi setelah terjadi pelanggaran daripada sebagai pemicu pengujian pengendalian sebelum pelanggaran. Surat pernyataan Direksi atas laporan keuangan mudah menjadi formulir rutin bila tidak didukung proses sub-sertifikasi berjenjang dari pimpinan unit dan pengujian pengendalian yang terdokumentasi. Penelitian di Amerika Serikat menunjukkan bahwa sebagian besar perusahaan yang kemudian menyajikan kembali laporan keuangannya sebelumnya menyatakan pengendaliannya efektif,[25] sehingga pernyataan tanpa pengujian memberi rasa aman yang palsu.
Kedua, ketergantungan pada auditor eksternal sebagai penangkap kecurangan tidak didukung bukti. Data pendeteksian menunjukkan bahwa audit eksternal hanya mendeteksi sebagian kecil kecurangan, jauh di bawah laporan dari orang dalam dan audit internal.[26] Kasus Garuda dan Jiwasraya sama-sama melibatkan auditor eksternal, dan dalam kasus Jiwasraya opini yang tidak wajar dan tidak menyatakan pendapat telah diberikan bertahun-tahun sebelum keruntuhan.[27] Ketiga, pengendalian kecurangan pada BUMN menghadapi persoalan tata kelola yang khas: penelitian di Tiongkok menemukan bahwa pengendalian internal pada BUMN paling kurang efektif dalam mengekang penyimpangan meskipun tekanan politik untuk membangunnya paling besar.[28] Dalam pandangan modul ini, perubahan Undang-Undang BUMN pada 2025, yang antara lain memberi perlindungan hukum bagi pejabat pengelola atas kerugian investasi yang diputuskan dengan iktikad baik, membuat kualitas dokumentasi pengendalian dan proses keputusan menjadi semakin menentukan, karena dokumentasi itulah yang akan membedakan keputusan bisnis yang beriktikad baik dari penyimpangan.
Kesimpulan dan Implikasi bagi Praktisi Hukum
Pengendalian atas kecurangan dan pelaporan keuangan bertumpu pada dua pilar: personalisasi tanggung jawab pimpinan melalui sertifikasi manajemen dan tanggung jawab hukum atas laporan keuangan, serta pengendalian internal yang dirancang untuk mencegah, mendeteksi, dan mengungkapkan penyimpangan. Bukti empiris menunjukkan bahwa pengendalian efektif terhadap kesalahan dan penyalahgunaan oleh bawahan, tetapi lemah terhadap penyimpangan oleh pihak yang mampu mengesampingkannya, dan bahwa kecurangan lebih sering terungkap melalui laporan orang dalam dan audit internal daripada audit eksternal. Kasus Garuda dan Jiwasraya memperlihatkan bahwa tanda-tanda bahaya sering telah terlihat jauh sebelum sanksi atau keruntuhan. Bagi praktisi hukum, rekomendasinya adalah sebagai berikut. Pertama, bantu klien membangun proses sub-sertifikasi berjenjang yang mendukung surat pernyataan Direksi atas laporan keuangan, sehingga pernyataan itu didasarkan pada pengujian yang terdokumentasi. Kedua, tetapkan prosedur reviu khusus oleh komite audit atas transaksi besar, tidak lazim, atau menjelang akhir periode yang berdampak signifikan terhadap laba, termasuk konsultasi dengan auditor sebelum laporan diterbitkan. Ketiga, pastikan penilaian risiko kecurangan menjadi bagian dari penilaian risiko tahunan dan mencakup risiko pengesampingan pengendalian oleh manajemen. Keempat, hubungkan audit internal dengan saluran pelaporan pelanggaran yang terlindungi, karena sebagian besar kecurangan terungkap melalui laporan orang dalam. Kelima, perlakukan opini audit yang tidak wajar atau tidak menyatakan pendapat, temuan lembaga pemeriksa, dan keberatan anggota Dewan Komisaris sebagai peristiwa yang mewajibkan tindak lanjut terdokumentasi oleh organ perseroan.
*Artikel ini merupakan bagian dari ‘Learning Module for Lawyers: Corporate Law’ yang disusun oleh Tim Penulis Firma Pragma Integra.
Referensi
[1] Gayle, Li, and Miller, ‘Was Sarbanes–Oxley Costly? Evidence from Optimal Contracting on CEO Compensation’.
[2] Gayle, Li, and Miller, ‘Was Sarbanes–Oxley Costly? Evidence from Optimal Contracting on CEO Compensation’.
[3] Gayle, Li, and Miller, ‘Was Sarbanes–Oxley Costly? Evidence from Optimal Contracting on CEO Compensation’.
[4] Ge and others, ‘Internal Control over Financial Reporting and Resource Extraction: Evidence from China’.
[5] Gottschalk and Hamerton, ‘Categories of White-Collar Offenders Based on the Theory of Convenience’.
[6] Alimirruchi and Chariri, ‘Revealing Red Flags of Insurance Fraud: A Case Study Research of PT Jiwasraya Indonesia’.
[7] Tanner and Mansell, ‘Escalating Deception: A Control-Theoretic Analysis of the Volkswagen Emissions Scandal’.
[8] Taylor-Neu and others, ‘Tone at the top, corporate irresponsibility and the Enron emails’.
[9] Mei Feng and others, ‘Restating Internal Control Reports Following Financial Statement Restatements: Determinants and Consequences’, Contemporary Accounting Research, 39.1 (2022), pp. 117–56, https://doi.org/10.1111/1911-3846.12728.
[10] Ge and others, ‘Internal Control over Financial Reporting and Resource Extraction: Evidence from China’.
[11] Alimirruchi and Chariri, ‘Revealing Red Flags of Insurance Fraud: A Case Study Research of PT Jiwasraya Indonesia’.
[12] Alimirruchi and Chariri, ‘Revealing Red Flags of Insurance Fraud: A Case Study Research of PT Jiwasraya Indonesia’.
[13] Feng and others, ‘Restating Internal Control Reports Following Financial Statement Restatements: Determinants and Consequences’.
[14] Feng and others, ‘Restating Internal Control Reports Following Financial Statement Restatements: Determinants and Consequences’.
[15] Feng and others, ‘Restating Internal Control Reports Following Financial Statement Restatements: Determinants and Consequences’.
[16] Alimirruchi and Chariri, ‘Revealing Red Flags of Insurance Fraud: A Case Study Research of PT Jiwasraya Indonesia’.
[17] Gottschalk and Hamerton, ‘Categories of White-Collar Offenders Based on the Theory of Convenience’.
[18] Alimirruchi and Chariri, ‘Revealing Red Flags of Insurance Fraud: A Case Study Research of PT Jiwasraya Indonesia’.
[19] Widianingsih, Mahardini, and Prijanto, ‘Restatement of PT Garuda Indonesia’s Financial Statements Is Conservative?’.
[20] Widianingsih, Mahardini, and Prijanto, ‘Restatement of PT Garuda Indonesia’s Financial Statements Is Conservative?’.
[21] Alimirruchi and Chariri, ‘Revealing Red Flags of Insurance Fraud: A Case Study Research of PT Jiwasraya Indonesia’.
[22] Alimirruchi and Chariri, ‘Revealing Red Flags of Insurance Fraud: A Case Study Research of PT Jiwasraya Indonesia’.
[23] Alimirruchi and Chariri, ‘Revealing Red Flags of Insurance Fraud: A Case Study Research of PT Jiwasraya Indonesia’.
[24] Alimirruchi and Chariri, ‘Revealing Red Flags of Insurance Fraud: A Case Study Research of PT Jiwasraya Indonesia’.
[25] Feng and others, ‘Restating Internal Control Reports Following Financial Statement Restatements: Determinants and Consequences’.
[26] Alimirruchi and Chariri, ‘Revealing Red Flags of Insurance Fraud: A Case Study Research of PT Jiwasraya Indonesia’.
[27] Alimirruchi and Chariri, ‘Revealing Red Flags of Insurance Fraud: A Case Study Research of PT Jiwasraya Indonesia’.
[28] Ge and others, ‘Internal Control over Financial Reporting and Resource Extraction: Evidence from China’.
Tell Your Friends
Need legal or tax advice?
Discuss your matter with our lawyers
Facing a tax dispute, a corporate transaction or a business problem? Tell us about it and our team will get back to you.
