Ilustrasi Hubungan Fungsi Kepatuhan, Audit Internal, dan Komite Audit

Ilustrasi. [Source: Unsplash]

Pragmaintegra.com – Organisasi modern memiliki banyak penjaga: fungsi kepatuhan yang memastikan kegiatan usaha sesuai dengan hukum, fungsi manajemen risiko, audit internal yang menilai apakah pengendalian bekerja, komite audit yang membantu Dewan Komisaris mengawasi semua itu, dan auditor eksternal yang memberi opini atas laporan keuangan. Bab 3 telah membahas struktur dan independensi fungsi kepatuhan serta model tiga lini; sub-bab ini tidak mengulangnya, tetapi memusatkan perhatian pada hubungan di antara ketiga aktor yang paling sering bersinggungan dalam pengendalian internal, yaitu fungsi kepatuhan, audit internal, dan komite audit: bagaimana peran mereka dibagi, kepada siapa masing-masing melapor, dan bagaimana mereka dikoordinasikan agar tidak saling tumpang tindih atau, yang lebih berbahaya, saling mengandalkan sehingga tidak ada yang benar-benar mengawasi.

Landasan Filosofis: Pembagian Kekuasaan di Dalam Korporasi

Montesquieu merumuskan bahwa kebebasan hanya terjaga bila kekuasaan dibagi sehingga satu kekuasaan dapat menghentikan kekuasaan yang lain. Dalam pandangan modul ini, gagasan yang sama bekerja di dalam korporasi, dalam skala yang lebih kecil. Manajemen menjalankan usaha dan memiliki pengendalian; fungsi kepatuhan dan manajemen risiko membantu manajemen menetapkan dan memantau batas; audit internal menilai secara independen apakah batas itu dihormati; dan Dewan Komisaris, melalui komite audit, mengawasi seluruh rangkaian itu atas nama pemegang saham dan Perseroan. Pembagian ini bukan sekadar efisiensi administratif, melainkan sistem saling mengimbangi: setiap fungsi melihat dari sudut yang berbeda, sehingga titik buta satu fungsi dapat ditutupi fungsi lain.

Namun pembagian kekuasaan membawa risikonya sendiri, yaitu tanggung jawab yang tersebar. Ketika banyak pihak bertanggung jawab atas pengawasan, masing-masing dapat beranggapan bahwa pihak lain telah menjalankannya. Penelitian atas skandal Volkswagen yang dibahas pada Bab 1 mencatat bahwa struktur tata kelola yang memengaruhi independensi dewan pengawas menentukan kemampuan organisasi mendeteksi dan mengoreksi penyimpangan, dan seorang narasumber menggambarkan dewan pengawas itu sebagai sekadar pajangan.[1] Dalam pandangan modul ini, pertanyaan filosofis sub-bab ini adalah bagaimana memastikan bahwa banyaknya penjaga menghasilkan penjagaan yang lebih baik, bukan ilusi penjagaan.

Landasan Teoretis

a. Teori keagenan dan rantai penjaminan. Dalam teori keagenan, setiap fungsi pengawasan merupakan bagian dari mekanisme untuk mengurangi asimetri informasi antara prinsipal dan agen. Kajian tentang jaminan gabungan (combined assurance) di Afrika Selatan merumuskan bahwa jaminan berfungsi sebagai alat peningkat kredibilitas yang membatasi penyalahgunaan kuasa oleh agen, dan mengutip definisi IIA tentang jaminan sebagai pemeriksaan objektif atas bukti untuk memberikan penilaian independen atas proses tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian organisasi.[2] Dalam kerangka ini, fungsi kepatuhan, audit internal, dan auditor eksternal adalah penyedia jaminan dengan tingkat independensi yang berbeda, sedangkan komite audit adalah pihak yang menerima dan menilai jaminan itu atas nama dewan.

b. Teori sumber daya informasi komite audit. Teori kedua menjelaskan mengapa komite audit membutuhkan fungsi lain. Penelitian atas piagam komite audit di Amerika Serikat berangkat dari argumen bahwa independensi komite audit, meskipun meningkatkan mutu pengawasan dalam beberapa hal, justru membatasi keakraban anggotanya dengan proses yang menghasilkan laporan keuangan, dan perhatian anggota komite terbatas; karena itu komite audit harus bergantung pada sumber informasi orang dalam, dan di antara manajemen, auditor internal, dan auditor eksternal, fungsi audit internal unggul karena memadukan keahlian orang dalam dengan objektivitas.[3] Penelitian yang sama mencatat bahwa literatur tentang efektivitas komite audit lazim memakai kerangka empat unsur, yaitu komposisi (termasuk independensi dan keahlian), kewenangan, ketekunan, dan sumber daya, dan bahwa akses kepada manajemen, auditor eksternal, dan auditor internal merupakan bagian dari unsur sumber daya.[4]

Penelitian itu menguji argumennya dengan data yang kaya. Dari sampel rinci sebanyak 1.088 piagam yang setiap rujukannya pada fungsi audit internal dikodekan ke dalam 51 kategori, tercatat bahwa 73 persen komite audit menyatakan kewajiban bertemu secara berkala dengan fungsi audit internal, 76 persen menelaah ruang lingkup audit internal dan 65 persen menelaah hasilnya, tetapi hanya 31 persen yang berkonsultasi dengan fungsi audit internal mengenai masalah akuntansi yang signifikan, 20 persen yang menyatakan kewajiban menjamin independensi fungsi audit internal, dan 7 persen yang menyatakan kewajiban menjamin kewenangannya.[5] Salah satu faktor yang dihasilkan dari pengodean itu adalah sejauh mana komite audit menelaah masalah kepatuhan dan etika bersama fungsi audit internal.[6] Hasil utamanya adalah bahwa keandalan pelaporan keuangan lebih tinggi bila komite audit bertemu secara berkala dalam sesi privat dengan fungsi audit internal untuk menelaah ruang lingkup, temuan, dan rekomendasinya, dan efek itu menguat bila komite berkomitmen pada komunikasi yang bebas dan terbuka, menjaga independensi fungsi audit internal dari manajemen, dan bila anggota komite sangat sibuk sehingga lebih bergantung pada masukan fungsi audit internal.[7]

c. Teori jaminan gabungan. Teori ketiga berangkat dari masalah praktis: banyaknya penyedia jaminan menimbulkan duplikasi, celah, dan kelelahan pihak yang diaudit. Model jaminan gabungan diperkenalkan untuk mengelola risiko di seluruh organisasi secara efektif dan efisien melalui integrasi yang optimal antara proses dan penyedia jaminan; dalam model ini komite audit mengoordinasikan peran penjaminan manajemen, penyedia jaminan internal, dan penyedia jaminan eksternal, serta menyimpulkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian internal, dan mutu pelaporan.[8] Penelitian atas perusahaan tercatat di Bursa Efek Johannesburg, satu-satunya pasar yang mewajibkan pelaporan terintegrasi dan mendorong jaminan gabungan, menemukan bahwa mutu jaminan gabungan berkaitan positif dengan mutu laporan terintegrasi dan laporan keberlanjutan, serta berkaitan dengan berkurangnya manajemen laba riil, walaupun hasilnya atas mutu laporan keuangan tidak sepenuhnya konsisten.[9]

d. Teori efektivitas sistem. Teori keempat memandang efektivitas pengendalian internal sebagai hasil gabungan dari unsur-unsurnya. Penelitian atas emiten Yunani, yang undang-undang tata kelolanya mendefinisikan sistem pengendalian internal sebagai keseluruhan mekanisme pengendalian dan prosedur, termasuk manajemen risiko, audit internal, dan kepatuhan, menemukan bahwa mutu kontrol dan prosedur, mutu audit internal, dan mutu kepatuhan berpengaruh positif terhadap efektivitas sistem, sementara mutu manajemen risiko tidak.[10] Penelitian itu juga mencatat bahwa di Yunani tidak ditemukan penelitian tentang mutu fungsi kepatuhan di luar sektor perbankan, dan bahwa kepatuhan pada emiten Yunani terutama bergantung pada ketersediaan informasi yang diperlukan; rekomendasinya adalah agar kepatuhan ditanamkan dalam strategi korporasi alih-alih diperlakukan sebagai kewajiban yang reaktif.[11]

Baca juga: Analisis Komprehensif Teori Biaya Transaksi (Transaction Cost Theory) dalam Tata Kelola Perusahaan Modern

Konsep: Pembagian Peran, Jalur Pelaporan, dan Koordinasi

a. Pembagian peran. Dalam pandangan modul ini, pembagian peran ketiga aktor dapat dirumuskan sebagai berikut. Fungsi kepatuhan adalah fungsi lini kedua yang membantu manajemen mengidentifikasi kewajiban hukum, menyusun kebijakan, memberi nasihat, melatih, dan memantau kepatuhan secara berkelanjutan; ia bagian dari pengendalian. Audit internal adalah fungsi lini ketiga yang menilai secara independen apakah pengendalian, termasuk fungsi kepatuhan itu sendiri, dirancang dan berjalan secara efektif; ia menguji pengendalian. Komite audit adalah alat kelengkapan Dewan Komisaris yang tidak menjalankan pengendalian maupun pengujian, tetapi menerima, menelaah, dan menantang informasi dari keduanya serta dari auditor eksternal, lalu memberi rekomendasi kepada Dewan Komisaris; ia mengawasi pengendalian dan penguji pengendalian.

Konsekuensi terpenting dari pembagian itu adalah bahwa audit internal harus mengaudit fungsi kepatuhan, dan fungsi kepatuhan tidak boleh menjadi bagian dari audit internal. Bila keduanya digabungkan dalam satu unit, sebagaimana kadang terjadi pada perusahaan menengah untuk menghemat biaya, unit itu akan mengaudit pekerjaannya sendiri. Literatur tentang independensi audit internal mengidentifikasi persis risiko ini: auditor yang memberi nasihat tentang rancangan program kemudian mengaudit program yang ikut menjadi tanggung jawabnya, sehingga menjadi kurang objektif atau kurang bersedia melaporkan temuan negatif.[12]

b. Jalur pelaporan. Konsep kedua adalah pelaporan ganda. Fungsi kepatuhan lazim melapor kepada direktur yang membawahkan kepatuhan atau direktur utama, dengan akses kepada Dewan Komisaris; audit internal melapor secara administratif kepada direktur utama dan secara fungsional kepada Dewan Komisaris melalui komite audit; komite audit bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris. Kajian tentang reformasi audit internal di berbagai negara menunjukkan bahwa saluran pelaporan khusus kepada komite audit dengan anggota eksternal berfungsi melindungi auditor dari tekanan pihak yang diaudit, karena upaya intervensi kemungkinan akan diketahui dan dipersoalkan oleh komite.[13]

c. Koordinasi. Konsep ketiga adalah koordinasi melalui pemetaan jaminan. Dalam pandangan modul ini, pemetaan jaminan adalah dokumen sederhana yang mencantumkan risiko-risiko utama perusahaan dan, untuk setiap risiko, siapa yang memberi jaminan, dengan tingkat independensi apa, dan seberapa sering. Pemetaan itu membuat celah dan duplikasi terlihat, dan memungkinkan komite audit, sebagaimana dirumuskan dalam model jaminan gabungan, menyimpulkan efektivitas pengendalian secara menyeluruh.[14] Koordinasi tidak berarti fungsi-fungsi itu saling mengandalkan secara buta. Audit internal boleh mempertimbangkan pekerjaan fungsi kepatuhan, tetapi harus menguji keandalannya sendiri; komite audit boleh menerima laporan manajemen, tetapi harus mendengar langsung dari audit internal dan auditor eksternal tanpa kehadiran manajemen.

d. Hubungan dengan auditor eksternal. Konsep keempat menyangkut tempat auditor eksternal dalam sistem ini. Auditor eksternal bukan bagian dari pengendalian internal, tetapi ia adalah penyedia jaminan yang paling independen dan sekaligus pengguna hasil kerja pengendalian internal. Dalam pandangan modul ini, komite audit berada di posisi kunci untuk menjaga hubungan itu tetap sehat: ia merekomendasikan penunjukan auditor, menilai independensinya, menjadi tempat penyelesaian ketika terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan auditor, dan memastikan bahwa kelemahan pengendalian yang ditemukan auditor eksternal sampai kepada Dewan Komisaris dan ditindaklanjuti. Biaya pengawasan yang berlapis-lapis juga perlu diperhitungkan. Penelitian atas kontrak kompensasi CEO menunjukkan bahwa pengetatan tata kelola setelah Sarbanes–Oxley Act menaikkan biaya keagenan, yaitu premi yang dibayar untuk menyelaraskan kepentingan CEO dengan pemegang saham.[15] Model jaminan gabungan dimaksudkan justru untuk menekan biaya itu dengan mengurangi duplikasi dan kelelahan akibat jaminan yang berulang.[16]

Praktik: Kerangka Hukum Indonesia

a. Komite audit emiten. Peraturan OJK Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit mewajibkan emiten dan perusahaan publik membentuk komite audit yang antara lain beranggotakan paling sedikit tiga orang yang berasal dari komisaris independen dan pihak dari luar emiten, diketuai oleh komisaris independen, dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris. Tugas komite audit menurut peraturan itu mencakup penelaahan informasi keuangan, penelaahan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan emiten, pemberian pendapat independen apabila terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan akuntan, rekomendasi mengenai penunjukan akuntan, penelaahan pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan pengawasan tindak lanjutnya, penelaahan kegiatan pelaksanaan manajemen risiko, serta penelaahan pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan. Dalam pandangan modul ini, rumusan itu menjadikan komite audit simpul tempat informasi dari fungsi kepatuhan, audit internal, manajemen risiko, dan auditor eksternal bertemu.

Peraturan OJK Nomor 56/POJK.04/2015, yang dibahas pada sub-bab sebelumnya, melengkapi gambaran itu dengan memberi unit audit internal wewenang berkomunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau komite audit, serta mengadakan rapat secara berkala dengan organ-organ tersebut. Dalam praktik, efektivitas jalur ini sangat ditentukan oleh komite audit. Studi kasus atas penerapan GIAS di sebuah badan penyelenggara jaminan sosial di Indonesia menunjukkan pola yang baik: komite audit menerima informasi yang memadai dari kepala audit internal melalui rapat semesteran yang membahas realisasi kegiatan audit dan non-audit, anggaran, dan capaian kinerja, memberi masukan atas program kerja tahunan, dan mendukung kepala audit internal menjalankan mandatnya sesuai piagam; komite itu juga diharapkan memperjuangkan sumber daya yang memadai ketika anggaran ditentukan oleh otoritas di luar organisasi.[17]

b. BUMN. Undang-Undang BUMN sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 mewajibkan Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas membentuk komite audit yang bekerja secara kolektif dan dipimpin seorang ketua yang bertanggung jawab kepada dewan, dengan ketentuan lebih lanjut diatur dalam peraturan Badan Pengaturan BUMN. Bersama satuan pengawasan intern yang dibahas pada sub-bab sebelumnya, struktur itu menyediakan kerangka koordinasi yang serupa dengan emiten, tetapi peraturan pelaksananya sedang beralih dari rezim Kementerian BUMN ke rezim Badan Pengaturan BUMN.

c. Sektor keuangan. Bagi bank, hubungan ketiga aktor diatur paling rinci, dengan direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan dan satuan kerja kepatuhan, satuan kerja audit intern, dan komite audit masing-masing memiliki dasar dalam peraturan OJK tersendiri, sebagaimana telah dibahas pada Bab 3. Dalam pandangan modul ini, kerangka perbankan dapat menjadi rujukan bagi korporasi non-keuangan yang ingin membangun hubungan yang jelas antara ketiga fungsi itu, tanpa harus meniru seluruh beban regulasinya.

d. Perangkat praktis. Dalam pandangan modul ini, advokat dapat membantu klien menata hubungan ketiga fungsi melalui empat perangkat. Pertama, piagam yang selaras: piagam komite audit, piagam audit internal, dan piagam atau kebijakan fungsi kepatuhan harus saling merujuk dan tidak bertentangan mengenai kewenangan, jalur pelaporan, dan akses informasi. Kedua, kalender pelaporan terpadu: komite audit menerima laporan berkala dari fungsi kepatuhan dan audit internal dengan format yang memungkinkan perbandingan, dan mengadakan sesi privat dengan masing-masing. Ketiga, pemetaan jaminan yang diperbarui setiap tahun dan disetujui komite audit. Keempat, protokol eskalasi yang menentukan kapan temuan fungsi kepatuhan atau audit internal wajib dilaporkan langsung kepada komite audit atau Dewan Komisaris tanpa menunggu siklus rutin, misalnya bila menyangkut dugaan pelanggaran oleh anggota Direksi.

Protokol eskalasi itu penting karena jalur pelaporan rutin melalui manajemen dapat menjadi saringan yang menahan kabar buruk. Penelitian atas korpus email Enron menemukan bahwa diamnya eksekutif tentang aktivitas tertentu tampak sebagai strategi yang disengaja untuk menjaga ketertutupan dan mengurangi kemungkinan pelaporan pelanggaran, dan bahwa sikap itu dapat menciptakan spiral keheningan di kalangan karyawan yang tidak berani berbicara.[18] Penelitian tentang komite audit di Amerika Serikat juga mencatat bahwa auditor internal kadang merasa tidak nyaman menyampaikan informasi sensitif kepada komite audit, sehingga komitmen komite pada komunikasi yang bebas dan terbuka memperkuat manfaat audit internal.[19]

e. Pelajaran dari kasus Garuda Indonesia. Kasus laporan keuangan tahunan 2018 PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk memperlihatkan bagaimana sistem pembagian kekuasaan ini dapat bekerja dan gagal sekaligus. Laporan keuangan itu membukukan laba setelah tahun sebelumnya merugi, terutama karena pengakuan pendapatan kompensasi atas hak pemasangan peralatan layanan konektivitas dan hiburan dalam pesawat sebesar USD 239.940.000 dari kontrak dengan PT Mahata Aero Teknologi; dua anggota Dewan Komisaris menolak menandatangani laporan keuangan itu karena menilai penyajiannya tidak sesuai dengan standar akuntansi keuangan.[20] Melalui Siaran Pers SP 26/DHMS/OJK/VI/2019 tanggal 28 Juni 2019, OJK memerintahkan perbaikan dan penyajian kembali laporan keuangan tahunan 2018, mengenakan denda kepada perusahaan, kepada setiap anggota Direksi, dan secara tanggung renteng kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang menandatangani laporan tahunan, serta membekukan surat tanda terdaftar akuntan publik yang mengaudit selama satu tahun dan memerintahkan kantor akuntan publiknya memperbaiki kebijakan dan prosedur pengendalian mutu. Penyajian kembali laporan keuangan itu kemudian mengubah laba menjadi rugi sekitar USD 175 juta.[21] Dalam pandangan modul ini, kasus itu menunjukkan bahwa keberatan dua komisaris berfungsi sebagai sinyal peringatan yang efektif, tetapi juga bahwa perbedaan pendapat itu tidak berhasil diselesaikan di dalam perusahaan melalui komite audit dan auditor eksternal sebelum laporan diterbitkan. Mekanisme yang semestinya menyelesaikan perbedaan pendapat secara internal justru membiarkannya menjadi persoalan publik dan sanksi regulator.

Analisis Kritis

Kerangka hukum Indonesia tentang hubungan ketiga fungsi ini memiliki dua kelemahan. Kelemahan pertama adalah fokus pada pembentukan, bukan pada pemanfaatan. Peraturan mewajibkan komite audit dibentuk dan unit audit internal diadakan, tetapi tidak mengukur apakah komite audit benar-benar memanfaatkan audit internal. Penelitian di Amerika Serikat menunjukkan bahwa yang menentukan keandalan pelaporan bukan keberadaan fungsi audit internal semata, melainkan pemanfaatannya oleh komite audit, dan bahwa hanya sebagian kecil piagam komite audit menyatakan kewajiban menjamin independensi dan kewenangan audit internal.[22] Dalam pandangan modul ini, banyak komite audit di Indonesia masih bekerja secara reaktif, menerima laporan tanpa menantangnya.

Kelemahan kedua adalah komposisi komite audit yang bergantung pada komisaris independen. Dalam struktur kepemilikan yang terkonsentrasi, komisaris independen dicalonkan dan dipilih oleh RUPS yang dikuasai pemegang saham pengendali, sehingga independensinya dari pemegang saham pengendali tidak dapat diandaikan. Penelitian di Tiongkok menunjukkan bahwa pengendalian internal paling kurang efektif justru pada perusahaan dengan pemegang saham pengendali yang dominan.[23] Dalam situasi itu, komite audit yang secara formal independen dari manajemen dapat tidak independen dari pihak yang paling mampu mengesampingkan pengendalian.

Catatan ketiga menyangkut fungsi kepatuhan di luar sektor keuangan. Penelitian di Yunani mencatat ketiadaan penelitian tentang mutu fungsi kepatuhan di luar perbankan,[24] dan dalam pandangan modul ini keadaan di Indonesia serupa: di luar lembaga jasa keuangan, fungsi kepatuhan sering tidak memiliki dasar regulasi, posisinya dalam struktur tidak jelas, dan hubungannya dengan komite audit bergantung pada inisiatif masing-masing perusahaan. Bukti dari Yunani bahwa mutu kepatuhan berkontribusi pada efektivitas sistem pengendalian internal[25] memberi alasan bagi korporasi non-keuangan untuk memasukkan fungsi kepatuhan ke dalam ruang lingkup pengawasan komite audit, meskipun tidak diwajibkan.

Kesimpulan dan Implikasi bagi Praktisi Hukum

Fungsi kepatuhan, audit internal, dan komite audit membentuk sistem pembagian kekuasaan di dalam korporasi: fungsi kepatuhan membantu manajemen mengendalikan, audit internal menguji pengendalian, dan komite audit mengawasi keduanya atas nama Dewan Komisaris. Teori sumber daya informasi menjelaskan mengapa komite audit bergantung pada audit internal, teori jaminan gabungan menjelaskan mengapa penyedia jaminan perlu dikoordinasikan, dan bukti empiris menunjukkan bahwa yang menentukan bukan keberadaan fungsi-fungsi itu, melainkan pemanfaatan dan koordinasinya. Bagi praktisi hukum, rekomendasinya adalah sebagai berikut. Pertama, pastikan fungsi kepatuhan dan audit internal terpisah secara organisatoris, sehingga audit internal dapat menilai efektivitas fungsi kepatuhan secara objektif. Kedua, selaraskan piagam komite audit, piagam audit internal, dan kebijakan fungsi kepatuhan mengenai kewenangan, jalur pelaporan, akses informasi, dan kewajiban menjaga independensi. Ketiga, dorong komite audit mengadakan sesi privat berkala dengan kepala audit internal, pejabat kepatuhan, dan auditor eksternal, serta mendokumentasikan pembahasan dan tindak lanjutnya dalam risalah. Keempat, susun pemetaan jaminan atas risiko-risiko utama, termasuk risiko hukum dan kepatuhan, agar komite audit dapat melihat celah dan duplikasi pengawasan. Kelima, tetapkan protokol eskalasi yang memungkinkan temuan serius, terutama yang melibatkan anggota Direksi atau pemegang saham pengendali, langsung mencapai komite audit dan Dewan Komisaris.


*Artikel ini merupakan bagian dari ‘Learning Module for Lawyers: Corporate Law’ yang disusun oleh Tim Penulis Firma Pragma Integra.

Referensi

[1] Tanner and Mansell, ‘Escalating Deception: A Control-Theoretic Analysis of the Volkswagen Emissions Scandal’.

[2] Augustine Donkor, Hadrian Geri Djajadikerta, and Saiyidi Mat Roni, ‘Impacts of combined assurance on integrated, sustainability and financial reporting qualities: Evidence from listed companies in South Africa’, International Journal of Auditing, 25.2 (2021), pp. 475–507, https://doi.org/10.1111/ijau.12229.

[3] Jaggi, ‘When Does the Internal Audit Function Enhance Audit Committee Effectiveness?’.

[4] Jaggi, ‘When Does the Internal Audit Function Enhance Audit Committee Effectiveness?’.

[5] Jaggi, ‘When Does the Internal Audit Function Enhance Audit Committee Effectiveness?’.

[6] Jaggi, ‘When Does the Internal Audit Function Enhance Audit Committee Effectiveness?’.

[7] Jaggi, ‘When Does the Internal Audit Function Enhance Audit Committee Effectiveness?’.

[8] Donkor, Djajadikerta, and Mat Roni, ‘Impacts of combined assurance on integrated, sustainability and financial reporting qualities: Evidence from listed companies in South Africa’.

[9] Donkor, Djajadikerta, and Mat Roni, ‘Impacts of combined assurance on integrated, sustainability and financial reporting qualities: Evidence from listed companies in South Africa’.

[10] Giannopoulos and others, ‘Determinants of Internal Control System Effectiveness: Evidence from Greek Listed Companies’.

[11] Giannopoulos and others, ‘Determinants of Internal Control System Effectiveness: Evidence from Greek Listed Companies’.

[12] Liston-Heyes and Juillet, ‘Does increasing auditors’ independence lead to more forceful public auditing? A study of a Canadian internal audit reform’.

[13] Liston-Heyes and Juillet, ‘Does increasing auditors’ independence lead to more forceful public auditing? A study of a Canadian internal audit reform’.

[14] Donkor, Djajadikerta, and Mat Roni, ‘Impacts of combined assurance on integrated, sustainability and financial reporting qualities: Evidence from listed companies in South Africa’.

[15] Gayle, Li, and Miller, ‘Was Sarbanes–Oxley Costly? Evidence from Optimal Contracting on CEO Compensation’.

[16] Donkor, Djajadikerta, and Mat Roni, ‘Impacts of combined assurance on integrated, sustainability and financial reporting qualities: Evidence from listed companies in South Africa’.

[17] Putra and Mita, ‘Enhancing Internal Audit Effectiveness Through Global Internal Audit Standards: Insights From A Social Insurance Case’.

[18] Taylor-Neu and others, ‘Tone at the top, corporate irresponsibility and the Enron emails’.

[19] Jaggi, ‘When Does the Internal Audit Function Enhance Audit Committee Effectiveness?’.

[20] Yuni Pristiwati Noer Widianingsih, Nikke Yusnita Mahardini, and Tulus Prijanto, ‘Restatement of PT Garuda Indonesia’s Financial Statements Is Conservative?’, International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR), 6.2 (2022), pp. 1470–79, https://doi.org/10.29040/ijebar.v6i2.5509.

[21] Widianingsih, Mahardini, and Prijanto, ‘Restatement of PT Garuda Indonesia’s Financial Statements Is Conservative?’.

[22] Jaggi, ‘When Does the Internal Audit Function Enhance Audit Committee Effectiveness?’.

[23] Ge and others, ‘Internal Control over Financial Reporting and Resource Extraction: Evidence from China’.

[24] Giannopoulos and others, ‘Determinants of Internal Control System Effectiveness: Evidence from Greek Listed Companies’.

[25] Giannopoulos and others, ‘Determinants of Internal Control System Effectiveness: Evidence from Greek Listed Companies’.

Tell Your Friends
Avatar
Pragma Integra is a law firm that combines deep expertise in taxation, corporate and business law, and business development.

Need legal or tax advice?

Discuss your matter with our lawyers

Facing a tax dispute, a corporate transaction or a business problem? Tell us about it and our team will get back to you.

Let’s Talk on WhatsAppContact Form

Integrated Legal & Business Solutions

Have Tax and Business Problems? Let's Solve Them Together

From complex tax disputes to critical corporate decisions, Pragma Integra is here to guide you with trusted expertise and strategic solutions.