Ilustrasi Audit Internal dan Satuan Pengawasan Internal

Ilustrasi. [Source: Unsplash]

Pragmaintegra.com – Kerangka COSO menempatkan kegiatan pemantauan sebagai komponen kelima pengendalian internal, dan dalam organisasi besar pemantauan yang bersifat terpisah dan independen terutama dijalankan oleh fungsi audit internal. Bab 3 telah membahas audit internal sebagai lini ketiga dalam model tiga lini; sub-bab ini memusatkan perhatian pada pertanyaan yang lebih spesifik dan lebih bermuatan hukum: di mana kedudukan audit internal dalam struktur organ perseroan, bagaimana independensinya dijamin, apa fungsi piagam audit internal, bagaimana rezim unit audit internal emiten dan satuan pengawasan intern BUMN mengaturnya, serta apa yang berubah dengan berlakunya Global Internal Audit Standards yang diterbitkan The Institute of Internal Auditors (IIA) pada 2024.

Landasan Filosofis: Pengawas di Dalam Rumah

Audit internal mengandung paradoks yang telah lama dirumuskan dalam pertanyaan klasik quis custodiet ipsos custodes, siapa yang mengawasi para pengawas. Auditor internal adalah karyawan organisasi yang diawasinya: gajinya dibayar oleh manajemen yang diauditnya, kariernya bergantung pada organisasi yang sama, dan pergaulannya sehari-hari adalah dengan orang-orang yang pekerjaannya ia periksa. Namun, nilainya justru terletak pada kemampuannya bersikap seolah-olah ia berada di luar. Sebuah kajian atas reformasi audit internal di pemerintahan Kanada merumuskan bahwa nilai audit internal sebagai instrumen pengawasan dan perbaikan organisasi bergantung pada kemampuan auditor menjalankan independensi dalam mengaudit dan melaporkan temuannya, sementara auditor internal rentan terhadap berbagai tekanan interpersonal, organisasional, dan politik.[1]

Kajian yang sama membedakan independensi formal dan independensi faktual, sebuah pembedaan yang telah lama dikenal dalam kajian tentang bank sentral dan lembaga regulator independen: perlindungan hukum dan desain kelembagaan mungkin cukup untuk menjamin independensi formal, tetapi tidak dengan sendirinya menjamin bahwa auditor memiliki pola pikir independen atau bebas dari tekanan sosial; karena itu lembaga yang tampak sangat independen di atas kertas dapat gagal independen dalam praktik.[2] Dalam pandangan modul ini, pembedaan itu adalah inti filosofis audit internal. Independensi bukan status yang diberikan, melainkan keadaan pikiran yang harus terus dilindungi oleh struktur, budaya, dan keberanian pribadi; struktur hanya menyediakan syarat minimum.

Paradoks kedua menyangkut tujuan. Audit internal pada awalnya dipahami sebagai alat manajemen untuk memeriksa apakah perintahnya dijalankan; kini ia juga dipahami sebagai alat dewan untuk memeriksa manajemen. Kajian Kanada mencatat bahwa dalam setiap hubungan prinsipal dan agen, tinjauan yang independen, objektif, dan metodis atas perilaku dan kinerja agen merupakan sumber informasi yang tak ternilai bagi prinsipal yang menuntut pertanggungjawaban, baik prinsipal itu legislatif, menteri, maupun pimpinan lembaga.[3] Dalam struktur perseroan Indonesia, pertanyaannya menjadi tajam: apakah audit internal melayani Direksi yang mengangkatnya, atau Dewan Komisaris yang mengawasi Direksi? Jawaban atas pertanyaan itu menentukan kepada siapa auditor melapor, siapa yang dapat memberhentikannya, dan siapa yang menetapkan anggarannya.

Landasan Teoretis: Ancaman terhadap Independensi dan Sumber Nilai Audit Internal

a. Tiga ancaman terhadap independensi. Kajian atas reformasi Kanada mengidentifikasi tiga jenis ancaman. Pertama, intervensi langsung, karena laporan temuan negatif menimbulkan risiko reputasi bagi pimpinan; intervensi dapat berupa penyingkiran personel audit kunci dan tekanan untuk mengubah laporan, atau berbentuk sistemik seperti membuat fungsi audit kekurangan sumber daya atau mengarahkan rencana audit menjauhi area sensitif.[4] Kedua, insentif yang menyimpang, misalnya ketika auditor internal juga memberikan jasa konsultasi tentang rancangan program sehingga kemudian mengaudit program yang ikut menjadi tanggung jawabnya, atau ketika jabatan audit dipandang sebagai tempat latihan sebelum diangkat menjadi manajer sehingga auditor enggan mengecewakan eksekutif yang menentukan promosinya.[5] Ketiga, kooptasi psikologis, yaitu ketika auditor yang lama berada dalam organisasi menjadi terlalu dekat dengan rekan kerja yang diauditnya, merasa ikut berkepentingan atas reputasi organisasi, dan takut dikucilkan bila melaporkan temuan yang merugikan; literatur menyebut proses ini sebagai ‘moral seduction’.[6]

b. Pengaman kelembagaan dan batasnya. Untuk menghadapi ancaman itu, pemerintah di berbagai negara memakai pengaman kelembagaan: larangan campur tangan dalam proses audit, termasuk larangan mengubah laporan; saluran pelaporan khusus, misalnya komite audit departemen dengan anggota dari luar di Prancis, Kanada, dan Australia, serta akses langsung kepala audit kepada pimpinan tertinggi; dan jaminan masa jabatan, misalnya kewajiban menyampaikan alasan pemberhentian kepada lembaga legislatif sebelum memberhentikan pejabat pengawas.[7] Pertanyaannya, apakah pengaman itu bekerja. Penelitian atas lebih dari 2.500 laporan audit pemerintah Kanada sebelum dan sesudah reformasi 2006 menemukan dampak yang kecil tetapi signifikan: bahasa laporan audit menjadi lebih tegas dan evaluatif, tetapi tidak menjadi lebih negatif atau kritis.[8]

Penjelasan kajian itu bersifat instruktif. Pengaman struktural mungkin tidak mengurangi kooptasi psikologis, karena auditor tetap kekurangan jarak relasional dengan pihak yang diaudit; selain itu, karena auditor internal tidak memiliki kuasa memaksa, pengaruhnya bergantung pada kemampuannya meyakinkan pihak yang diaudit dan pimpinan, sehingga menyampaikan temuan yang merugikan dengan bahasa yang konstruktif bisa lebih strategis.[9] Kajian itu menyimpulkan bahwa pengaman formal hanyalah sebagian dari jaringan insentif sosial dan organisasional yang jauh lebih luas, tetapi juga menekankan manfaat yang tidak teramati: pengaman berfungsi sebagai pengaman terakhir yang menggentarkan upaya intervensi, karena intervensi kemungkinan besar akan diketahui komite audit yang independen.[10]

c. Sumber nilai audit internal: hubungan dengan komite audit. Teori ketiga memandang nilai audit internal tidak hanya dari karakteristiknya sendiri, seperti sertifikasi, pengalaman, anggaran, dan jalur pelaporan, tetapi dari cara ia dimanfaatkan oleh organ pengawas. Penelitian atas lebih dari 10.000 piagam komite audit perusahaan publik Amerika Serikat memanfaatkan kewajiban yang ditetapkan bursa NYSE pada 2003 agar semua emitennya memiliki fungsi audit internal paling lambat 2004, dan menemukan bahwa perusahaan yang baru membentuk fungsi audit internal karena kewajiban itu mengalami penurunan kemungkinan penyajian kembali laporan keuangan yang lebih besar dibanding perusahaan yang telah memilikinya; perbaikan itu didorong bukan oleh keberadaan fungsi audit internal semata, tetapi oleh pemanfaatannya secara signifikan oleh komite audit.[11] Penelitian itu juga mencatat literatur yang menemukan bahwa akrual diskresioner lebih rendah bila kompetensi dan independensi audit internal hadir bersamaan, dan bahwa pelanggaran oleh manajemen berkurang bila mutu audit internal tinggi.[12]

d. Audit dari atas dan pengawasan dari samping. Literatur crowding-out yang dibahas pada sub-bab pertama memberi catatan penting bagi desain audit internal. Dalam eksperimen tentang suap, sistem audit dari atas dengan peluang tertangkap yang rendah tidak efektif, sedangkan sistem pelaporan oleh warga mengurangi suap walaupun peluang hukumannya sama rendahnya; pertanggungjawaban kepada sesama dipandang mampu menumbuhkan preferensi sosial yang menentang korupsi.[13] Data global tentang pendeteksian kecurangan dalam pekerjaan, sebagaimana dikutip kajian atas kasus Jiwasraya, menunjukkan pola yang sejalan: kecurangan paling sering terdeteksi melalui informasi atau laporan (43 persen), sedangkan audit internal mendeteksi 15 persen dan audit eksternal hanya 4 persen.[14] Dalam pandangan modul ini, angka itu tidak mengecilkan peran audit internal, tetapi menunjukkan bahwa audit internal paling bernilai ketika terhubung dengan saluran pelaporan pelanggaran, yang akan dibahas pada Bab 9.

Baca juga: Analisis Komprehensif Teori Biaya Transaksi (Transaction Cost Theory) dalam Tata Kelola Perusahaan Modern

Konsep: Kedudukan, Independensi, Piagam, dan Standar

a. Kedudukan. Konsep kedudukan audit internal menyangkut tiga hal: kepada siapa ia bertanggung jawab secara administratif, kepada siapa ia melapor secara fungsional, dan siapa yang memiliki kewenangan atas pengangkatan, pemberhentian, dan anggarannya. Literatur yang dirangkum dalam penelitian tentang komite audit mengukur independensi audit internal antara lain dari besarnya pengaruh komite audit dibanding manajemen atas jalur pelaporan, kewenangan memberhentikan kepala audit internal, dan penentuan anggaran fungsi audit internal.[15] Kedudukan yang ideal, dalam pandangan modul ini, adalah pelaporan ganda: secara administratif kepada pimpinan eksekutif tertinggi agar memiliki wibawa di dalam organisasi, dan secara fungsional kepada Dewan Komisaris melalui komite audit agar terlindung dari manajemen.

b. Independensi dan objektivitas. Independensi adalah sifat kelembagaan fungsi audit internal, sedangkan objektivitas adalah sikap mental auditor. Kajian Kanada mencatat bahwa IIA mendefinisikan audit internal sebagai fungsi yang independen dan objektif, sehingga mengakui pentingnya auditor menjaga pola pikir independen atau jarak psikologis tertentu, yang dalam literatur disebut ‘independence of mind’.[16] Kedua konsep itu tidak dapat saling menggantikan: struktur yang independen tidak berguna bila auditornya terkooptasi, dan auditor yang objektif tidak berdaya bila strukturnya memungkinkan laporannya ditahan.

c. Piagam audit internal. Piagam adalah dokumen konstitusional fungsi audit internal. Dalam studi kasus penerapan standar baru di sebuah badan penyelenggara jaminan sosial di Indonesia, piagam audit internal yang disetujui dewan memuat visi dan misi, peran dan tanggung jawab, kewenangan, kode etik profesional, serta tata hubungan kerja dengan pihak yang diaudit, dewan, dan lembaga pengawas eksternal.[17] Dalam pandangan modul ini, bagi advokat piagam memiliki fungsi hukum ganda: ia merupakan pendelegasian kewenangan dari organ perseroan kepada fungsi audit internal, sehingga menentukan batas akses dan tindakan auditor, dan ia merupakan bukti tertulis tentang komitmen organ perseroan terhadap independensi audit internal, yang dapat dipakai untuk menilai apakah pengawasan telah dijalankan secara sungguh-sungguh.

d. Global Internal Audit Standards 2024. IIA menerbitkan Global Internal Audit Standards (GIAS) pada 9 Januari 2024, yang berlaku sejak 2025 menggantikan International Professional Practices Framework 2017.[18] Standar baru itu disusun dalam lima domain, yaitu tujuan audit internal; etika dan profesionalisme; tata kelola fungsi audit internal; pengelolaan fungsi audit internal; dan pelaksanaan jasa audit internal. Studi kasus di Indonesia mencatat bahwa perubahan paling signifikan terdapat pada domain ketiga (standar 6.1 sampai 8.4), domain keempat, dan domain kelima, serta pada ketentuan penerapannya di sektor publik, sedangkan domain pertama dan kedua tidak banyak berubah.[19] Bagi hukum korporasi, domain ketiga adalah yang terpenting, karena untuk pertama kalinya standar profesi auditor internal menetapkan secara eksplisit apa yang diharapkan dari dewan dan manajemen senior untuk mendukung fungsi audit internal, termasuk mandat, piagam, independensi, sumber daya, dan penilaian mutu. Studi kasus itu, misalnya, menguraikan bahwa standar 8.4 mewajibkan kepala audit internal merancang dan membahas rencana penilaian mutu eksternal dengan komite audit, yang wajib dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam lima tahun oleh penilai independen yang berkualifikasi, dengan sedikitnya satu penilai memegang sertifikasi Certified Internal Auditor yang aktif.[20]

Praktik: Unit Audit Internal Emiten dan Satuan Pengawasan Intern BUMN

a. Unit audit internal emiten. Peraturan OJK Nomor 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal mewajibkan emiten dan perusahaan publik membentuk unit audit internal dan menyusun piagam unit audit internal. Peraturan itu antara lain mengatur bahwa kepala unit audit internal diangkat dan diberhentikan oleh direktur utama atas persetujuan Dewan Komisaris, bahwa unit audit internal bertanggung jawab kepada direktur utama, bahwa unit audit internal berwenang mengakses seluruh informasi yang relevan dan berkomunikasi langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau komite audit, bahwa auditor internal dilarang merangkap tugas dan jabatan pelaksana kegiatan operasional, serta bahwa piagam ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris. Peraturan itu juga memungkinkan unit audit internal terdiri atas satu orang auditor internal.

Ketentuan terakhir patut dicermati. Penelitian atas emiten Yunani menemukan bahwa sebagian besar perusahaan sampelnya memiliki unit audit internal yang hanya diisi satu orang; susunan itu memenuhi syarat minimal undang-undang, tetapi rawan konflik kepentingan, tidak memungkinkan pemisahan tugas yang memadai, tidak dapat menjamin cakupan pengujian yang luas, sulit mengembangkan keahlian khusus, dan tidak menjamin kesinambungan ketika auditornya berhalangan.[21] Penelitian yang sama menemukan bahwa mutu audit internal berpengaruh positif terhadap efektivitas sistem pengendalian internal dan merekomendasikan agar dewan, melalui komitenya, mengawasi audit internal tanpa mencampuri independensinya dan menjamin sumber daya yang diperlukan.[22] Dalam pandangan modul ini, advokat yang mendampingi emiten sebaiknya tidak berhenti pada pertanyaan apakah unit audit internal telah dibentuk, tetapi menanyakan apakah ukurannya sebanding dengan kompleksitas dan risiko usaha.

b. Satuan pengawasan intern BUMN. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN mengatur bahwa pada setiap BUMN dibentuk satuan pengawasan intern sebagai aparat pengawas intern perusahaan yang dipimpin seorang kepala yang bertanggung jawab kepada direktur utama (Pasal 67), bahwa atas permintaan tertulis Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas, Direksi memberikan keterangan hasil pemeriksaan satuan pengawasan intern, dan bahwa Direksi wajib memperhatikan dan mengambil langkah yang diperlukan atas hasil pemeriksaan tersebut (Pasal 68). Undang-undang itu telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 yang membentuk Badan Pengaturan BUMN dan menata ulang hubungan BUMN dengan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara; Pasal 70 dalam rumusan terbaru mewajibkan Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas membentuk komite audit yang bekerja secara kolektif, dengan ketentuan lebih lanjut diatur dalam peraturan Badan Pengaturan BUMN. Pedoman tata kelola BUMN sebelumnya telah mengatur satuan pengawasan intern dan mekanisme pelaporan penyimpangan secara lebih rinci.[23] Karena peraturan pelaksana di bawah rezim baru masih berkembang, advokat perlu memeriksa ketentuan yang berlaku pada saat penugasan.

Dalam pandangan modul ini, konstruksi Pasal 67 dan Pasal 68 Undang-Undang BUMN mengandung kelemahan struktural yang dikenal dalam literatur: kepala satuan pengawasan intern bertanggung jawab kepada direktur utama yang kegiatannya ia periksa, sementara akses Dewan Komisaris atas hasil pemeriksaan bergantung pada permintaan tertulis. Pengalaman Jiwasraya, yang akan dibahas pada sub-bab tentang kecurangan, menunjukkan bahwa pelanggaran besar dapat berlangsung bertahun-tahun meskipun perusahaan memiliki aparat pengawasan internal dan diaudit oleh lembaga pemeriksa.[24] Kelemahan itu dapat dikurangi melalui piagam dan praktik: jalur pelaporan fungsional kepada komite audit, persetujuan Dewan Komisaris atas pengangkatan dan pemberhentian kepala satuan pengawasan intern, serta rapat berkala tanpa kehadiran Direksi.

c. Penerapan GIAS di Indonesia. Studi kasus atas fungsi audit internal sebuah badan penyelenggara jaminan sosial yang melayani lebih dari 277 juta peserta dan bekerja sama dengan 26.000 fasilitas kesehatan menunjukkan tantangan konkret penerapan standar baru: komite audit telah menerima informasi yang memadai melalui rapat semesteran dengan kepala audit internal, tetapi anggaran audit internal ditentukan oleh otoritas di luar organisasi yang memangkas usulan, strategi dan rencana jangka panjang audit internal belum diformalkan, dan penilaian mutu eksternal sebelumnya tidak meminta masukan komite audit dan tidak mensyaratkan penilai bersertifikasi.[25] Kajian itu juga mencatat bahwa OJK mendukung penguatan fungsi audit internal melalui adopsi standar tersebut.[26] Bagi korporasi swasta, pelajaran dari kasus itu adalah bahwa standar baru menuntut keterlibatan aktif organ pengawas, bukan hanya kepatuhan teknis auditor.

d. Laporan audit internal sebagai dokumen hukum. Dalam pandangan modul ini, advokat perlu memperlakukan laporan audit internal bukan semata dokumen manajemen, melainkan dokumen yang dapat berubah menjadi alat bukti. Laporan yang mencatat kelemahan pengendalian tetapi tidak diikuti tindakan perbaikan dapat dipakai untuk menunjukkan bahwa Direksi mengetahui risiko dan membiarkannya, yang melemahkan pembelaan berdasarkan Pasal 97 ayat (5) UU PT; sebaliknya, laporan yang diikuti rencana perbaikan yang dijalankan dan dipantau komite audit menjadi bukti kesungguhan pengawasan. Hal yang sama berlaku bagi Dewan Komisaris: Pasal 68 Undang-Undang BUMN, yang mewajibkan Direksi memperhatikan dan mengambil langkah atas hasil pemeriksaan satuan pengawasan intern, menjadikan tindak lanjut temuan sebagai kewajiban hukum, bukan sekadar praktik baik. Karena itu, advokat sebaiknya membantu klien membangun register tindak lanjut temuan audit yang mencatat temuan, penanggung jawab, tenggat, dan status penyelesaian, serta memisahkan dengan tegas laporan audit rutin dari investigasi atas dugaan pelanggaran tertentu, yang memerlukan pengaturan tersendiri mengenai kerahasiaan dan peran advokat sebagaimana dibahas pada Bab 9. Penelitian di Amerika Serikat menunjukkan bahwa pasar pun menilai hubungan ini: piagam komite audit yang menyebut pemanfaatan fungsi audit internal berkaitan dengan biaya pinjaman yang lebih rendah, dengan selisih sekitar 31 basis poin dibanding perusahaan yang tidak menyebutnya.[27]

Analisis Kritis

Rezim audit internal Indonesia memiliki tiga ketegangan. Ketegangan pertama adalah antara jalur pertanggungjawaban kepada direktur utama dan kebutuhan independensi dari manajemen. Peraturan OJK telah mengurangi ketegangan itu dengan mensyaratkan persetujuan Dewan Komisaris atas pengangkatan dan pemberhentian kepala unit audit internal, tetapi anggaran dan penilaian kinerja auditor tetap berada di tangan manajemen. Literatur menunjukkan bahwa membuat fungsi audit kekurangan sumber daya dan mengarahkan rencana audit menjauhi area sensitif adalah bentuk intervensi yang paling sulit dideteksi.[28]

Ketegangan kedua adalah antara peran penjaminan dan peran konsultasi. Standar profesi mendorong audit internal memberi nilai tambah melalui jasa konsultasi, tetapi literatur mengingatkan bahwa auditor yang ikut merancang program akan kurang objektif ketika mengauditnya.[29] Ketegangan ketiga adalah antara independensi formal dan faktual. Bukti dari Kanada menunjukkan bahwa reformasi struktural hanya menghasilkan perubahan kecil dalam ketegasan laporan, tanpa membuat laporan lebih kritis.[30] Dalam pandangan modul ini, regulator dan organ perseroan Indonesia cenderung mengatur struktur dan dokumen, tetapi jarang menguji apakah auditor internal benar-benar berani melaporkan temuan yang merugikan pimpinan. Ujian itu hanya dapat dilakukan oleh komite audit yang memanfaatkan audit internal secara aktif, sebagaimana diperlihatkan penelitian atas piagam komite audit di Amerika Serikat.[31]

Kesimpulan dan Implikasi bagi Praktisi Hukum

Audit internal adalah pengawas yang berada di dalam rumah, sehingga nilainya bergantung pada kemampuan menjaga jarak dari pihak yang diawasinya. Ancaman terhadap independensinya datang dari intervensi langsung, insentif yang menyimpang, dan kooptasi psikologis, sementara pengaman struktural hanya menyediakan syarat minimum. Bukti empiris menunjukkan bahwa nilai audit internal paling besar ketika dimanfaatkan secara aktif oleh komite audit dan terhubung dengan saluran pelaporan pelanggaran. Peraturan OJK tentang unit audit internal emiten, rezim satuan pengawasan intern BUMN, dan GIAS 2024 menyediakan kerangka, tetapi efektivitasnya ditentukan oleh praktik organ perseroan. Bagi praktisi hukum, rekomendasinya adalah sebagai berikut. Pertama, telaah piagam audit internal klien untuk memastikan adanya jalur pelaporan fungsional kepada komite audit, akses tanpa batas atas informasi, larangan perangkapan jabatan operasional, dan peran Dewan Komisaris dalam pengangkatan, pemberhentian, dan anggaran. Kedua, nilai apakah ukuran dan kompetensi fungsi audit internal sebanding dengan risiko usaha, terutama bila unit itu hanya diisi satu atau dua orang. Ketiga, dorong komite audit untuk mengadakan pertemuan berkala dengan kepala audit internal tanpa kehadiran Direksi dan untuk membahas ruang lingkup serta temuan audit, bukan hanya menerima laporan. Keempat, bagi klien BUMN, periksa peraturan pelaksana Badan Pengaturan BUMN yang berlaku dan perkuat praktik pelaporan satuan pengawasan intern kepada Dewan Komisaris melampaui syarat minimal undang-undang. Kelima, siapkan klien menghadapi GIAS 2024 dengan memastikan organ perseroan memahami kewajibannya dalam domain tata kelola fungsi audit internal, termasuk penilaian mutu eksternal secara berkala.


*Artikel ini merupakan bagian dari ‘Learning Module for Lawyers: Corporate Law’ yang disusun oleh Tim Penulis Firma Pragma Integra.

Referensi

[1] Catherine Liston-Heyes and Luc Juillet, ‘Does increasing auditors’ independence lead to more forceful public auditing? A study of a Canadian internal audit reform’, Public Administration, 102.3 (2024), pp. 1045–68, https://doi.org/10.1111/padm.12964.

[2] Liston-Heyes and Juillet, ‘Does increasing auditors’ independence lead to more forceful public auditing? A study of a Canadian internal audit reform’.

[3] Liston-Heyes and Juillet, ‘Does increasing auditors’ independence lead to more forceful public auditing? A study of a Canadian internal audit reform’.

[4] Liston-Heyes and Juillet, ‘Does increasing auditors’ independence lead to more forceful public auditing? A study of a Canadian internal audit reform’.

[5] Liston-Heyes and Juillet, ‘Does increasing auditors’ independence lead to more forceful public auditing? A study of a Canadian internal audit reform’.

[6] Liston-Heyes and Juillet, ‘Does increasing auditors’ independence lead to more forceful public auditing? A study of a Canadian internal audit reform’.

[7] Liston-Heyes and Juillet, ‘Does increasing auditors’ independence lead to more forceful public auditing? A study of a Canadian internal audit reform’.

[8] Liston-Heyes and Juillet, ‘Does increasing auditors’ independence lead to more forceful public auditing? A study of a Canadian internal audit reform’.

[9] Liston-Heyes and Juillet, ‘Does increasing auditors’ independence lead to more forceful public auditing? A study of a Canadian internal audit reform’.

[10] Liston-Heyes and Juillet, ‘Does increasing auditors’ independence lead to more forceful public auditing? A study of a Canadian internal audit reform’.

[11] Jacob Jaggi, ‘When Does the Internal Audit Function Enhance Audit Committee Effectiveness?’, The Accounting Review, 98.2 (2023), pp. 329–59, https://doi.org/10.2308/tar-2021-0089.

[12] Jaggi, ‘When Does the Internal Audit Function Enhance Audit Committee Effectiveness?’.

[13] Reinders Folmer, ‘Crowding-Out Effects of Laws, Policies and Incentives on Compliant Behaviour’.

[14] Wahyu Alimirruchi and Anis Chariri, ‘Revealing Red Flags of Insurance Fraud: A Case Study Research of PT Jiwasraya Indonesia’, Theory and Practice of Forensic Science and Criminalistics, 30.1 (2023), pp. 23–49, https://doi.org/10.32353/khrife.1.2023.03.

[15] Jaggi, ‘When Does the Internal Audit Function Enhance Audit Committee Effectiveness?’.

[16] Liston-Heyes and Juillet, ‘Does increasing auditors’ independence lead to more forceful public auditing? A study of a Canadian internal audit reform’.

[17] Yongki Prima Kushendra Putra and Aria Farah Mita, ‘Enhancing Internal Audit Effectiveness Through Global Internal Audit Standards: Insights From A Social Insurance Case’, Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan, 15.2 (2025), pp. 349–64, https://doi.org/10.22219/jrak.v15i2.40532.

[18] Putra and Mita, ‘Enhancing Internal Audit Effectiveness Through Global Internal Audit Standards: Insights From A Social Insurance Case’.

[19] Putra and Mita, ‘Enhancing Internal Audit Effectiveness Through Global Internal Audit Standards: Insights From A Social Insurance Case’.

[20] Putra and Mita, ‘Enhancing Internal Audit Effectiveness Through Global Internal Audit Standards: Insights From A Social Insurance Case’.

[21] Giannopoulos and others, ‘Determinants of Internal Control System Effectiveness: Evidence from Greek Listed Companies’.

[22] Giannopoulos and others, ‘Determinants of Internal Control System Effectiveness: Evidence from Greek Listed Companies’.

[23] Hanindita, Julaeha, and Soewito, ‘Strengthening Anti-Bribery Governance through Integration of GCG with SNI ISO 37001: 2016 ABMS’.

[24] Alimirruchi and Chariri, ‘Revealing Red Flags of Insurance Fraud: A Case Study Research of PT Jiwasraya Indonesia’.

[25] Putra and Mita, ‘Enhancing Internal Audit Effectiveness Through Global Internal Audit Standards: Insights From A Social Insurance Case’.

[26] Putra and Mita, ‘Enhancing Internal Audit Effectiveness Through Global Internal Audit Standards: Insights From A Social Insurance Case’.

[27] Jaggi, ‘When Does the Internal Audit Function Enhance Audit Committee Effectiveness?’.

[28] Liston-Heyes and Juillet, ‘Does increasing auditors’ independence lead to more forceful public auditing? A study of a Canadian internal audit reform’.

[29] Liston-Heyes and Juillet, ‘Does increasing auditors’ independence lead to more forceful public auditing? A study of a Canadian internal audit reform’.

[30] Liston-Heyes and Juillet, ‘Does increasing auditors’ independence lead to more forceful public auditing? A study of a Canadian internal audit reform’.

[31] Jaggi, ‘When Does the Internal Audit Function Enhance Audit Committee Effectiveness?’.

Tell Your Friends
Avatar
Pragma Integra is a law firm that combines deep expertise in taxation, corporate and business law, and business development.

Need legal or tax advice?

Discuss your matter with our lawyers

Facing a tax dispute, a corporate transaction or a business problem? Tell us about it and our team will get back to you.

Let’s Talk on WhatsAppContact Form

Integrated Legal & Business Solutions

Have Tax and Business Problems? Let's Solve Them Together

From complex tax disputes to critical corporate decisions, Pragma Integra is here to guide you with trusted expertise and strategic solutions.