Ilustrasi Filosofi dan Teori Risiko

Ilustrasi. [Source: Unsplash]

Pragmaintegra.com – Teori risiko mengubah cara penasihat hukum memandang kepatuhan. Bab-bab sebelumnya memperlakukan kepatuhan sebagai upaya menaati norma: Bab 1 membahas mengapa korporasi patuh dan bagaimana kewajiban pengawasan direksi lahir, sedangkan Bab 2 memetakan kewajiban kepatuhan dalam hukum Indonesia dan standar global, termasuk penyebutan umum ISO 31000 dan kerangka COSO. Bab ini menggeser sudut pandang. Kepatuhan tidak lagi dipandang semata sebagai pertanyaan ‘apakah perbuatan ini sesuai hukum’, tetapi sebagai pertanyaan ‘seberapa mungkin dan seberapa besar akibat yang timbul apabila perbuatan ini ternyata tidak sesuai hukum, dan apa yang layak dilakukan terhadapnya’. Pergeseran itu tampak sederhana, tetapi membawa konsekuensi filosofis yang dalam: hukum yang semula dipahami sebagai batas berubah menjadi salah satu sumber ketidakpastian yang harus dikelola bersama risiko pasar, operasional, dan reputasi. Sub-bab ini meletakkan fondasinya dengan membahas pembedaan risiko dan ketidakpastian, gagasan masyarakat risiko, regulasi berbasis risiko, serta batas-batas kuantifikasi risiko hukum.

Landasan Filosofis: Antara yang Dapat Dihitung dan yang Tidak

Pada 1921, Frank Knight dan John Maynard Keynes secara terpisah menegaskan pentingnya membedakan risiko dari ketidakpastian. Knight menulis bahwa ketidakpastian harus dipahami dalam pengertian yang secara radikal berbeda dari risiko, sebab istilah risiko kadang menunjuk pada besaran yang dapat diukur dan kadang pada sesuatu yang sama sekali tidak dapat diukur, dan perbedaan itu membawa akibat yang jauh. Sebuah kajian mutakhir tentang ketidakpastian dalam konteks regulasi merumuskan pembedaan itu secara operasional: ketidakpastian Knightian ada ketika hasil-hasil yang mungkin dapat diidentifikasi tetapi probabilitasnya tidak dapat ditetapkan, sedangkan risiko ada ketika hasil dan probabilitasnya sama-sama dapat ditetapkan.[1] Kajian yang sama membedakan ketidakpastian yang terbatas, yaitu ketika probabilitas hanya diketahui berada dalam suatu rentang, dari ketidakpastian murni; keduanya berada dalam satu kontinum, dan di ujung yang lebih jauh terdapat ketidaktahuan, yaitu keadaan ketika jenis dan besaran kerugian pun tidak diketahui.[2]

Keynes, sebagaimana dikutip kajian tersebut, menggambarkan keadaan semacam itu dengan ungkapan bahwa tentang hal-hal tertentu ‘kita sungguh tidak tahu’, lalu mencatat tiga teknik yang lazim dipakai manusia untuk tetap bertindak: menganggap masa kini sebagai pemandu masa depan yang lebih andal daripada yang ditunjukkan pengalaman, menganggap harga dan pendapat pasar yang berlaku sebagai ringkasan yang benar atas prospek masa depan, dan mengikuti pendapat mayoritas sehingga lahir penilaian konvensional. Keynes tidak memuji teknik-teknik itu; ia menilainya rawan runtuh justru ketika pengetahuan tentang masa depan paling tipis.[3] Literatur regulasi kecerdasan buatan menggunakan pembedaan yang sejalan: risiko adalah ‘yang diketahui dan diketahui’ dengan probabilitas statistik dan akibat yang dapat dikuantifikasi, ketidakpastian adalah ‘yang diketahui tetapi tidak diketahui’ yang tidak dapat dikuantifikasi, dan di luar keduanya terdapat hal-hal yang bahkan tidak disadari dapat menimbulkan akibat buruk.[4]

Dalam pandangan modul ini, pembedaan tersebut memiliki makna khusus bagi hukum korporasi. Sebagian besar perangkat manajemen risiko perusahaan, dari matriks kemungkinan dan dampak hingga penetapan modal untuk risiko operasional, bekerja dengan mengandaikan bahwa ketidakpastian dapat diubah menjadi risiko. Padahal, banyak persoalan hukum yang dihadapi korporasi Indonesia lebih dekat pada ketidakpastian Knightian: perubahan peraturan yang mendadak, tafsir otoritas yang berbeda antar-kantor, putusan pengadilan yang tidak seragam, atau perluasan tanggung jawab pidana korporasi dalam KUHP baru yang belum memiliki riwayat penerapan. Kesadaran filosofis bahwa tidak semua yang tampak sebagai risiko sungguh dapat dihitung merupakan titik berangkat bagi peran penasihat hukum yang jujur dalam sistem manajemen risiko.

Landasan Teoretis

a. Aturan keputusan dalam ketidakpastian. Ketika probabilitas tidak tersedia, godaan yang muncul adalah memilih aturan maximin, yaitu menghilangkan skenario terburuk. Kajian tentang ketidakpastian Knightian dalam regulasi menelusuri pembelaan Rawls atas aturan ini: maximin masuk akal apabila tiga keadaan terpenuhi sekaligus, yaitu probabilitas tidak dapat ditetapkan, pengambil keputusan hanya sedikit peduli pada keuntungan di atas batas minimum yang dapat dijamin, dan alternatif yang ditolak membawa akibat yang hampir tidak dapat diterima.[5] Kajian itu kemudian menunjukkan bahwa di dunia nyata menghilangkan skenario terburuk hampir selalu mahal, dapat menghilangkan manfaat besar, dan dapat menciptakan risiko baru yang juga tidak pasti; karena itu ia mengusulkan dua pertanyaan penuntun: seberapa buruk skenario terburuk dibandingkan hasil buruk lainnya, dan apa yang hilang apabila aturan maximin diikuti. Menurut kajian tersebut, kedua pertanyaan itu sering dapat dijawab meskipun probabilitas tidak dapat ditetapkan, sehingga semacam analisis biaya dan manfaat kasar tetap mungkin dilakukan.[6] Kajian yang sama juga mencatat bahwa ketidakpastian Knightian murni relatif jarang; yang lebih sering dihadapi adalah ketidakpastian dalam rentang tertentu, tetapi kasus-kasus luar biasa tetap terjadi, misalnya pada tahap awal pandemi atau ketika berhadapan dengan teknologi baru.[7]

b. Masyarakat risiko. Teori Beck tentang masyarakat risiko memberi lapisan sosiologis pada persoalan ini. Kajian atas teori itu merangkum bahwa, menurut Beck, modernitas tahap kedua ditandai oleh pergeseran konflik dari distribusi kekayaan ke distribusi ‘keburukan’, yaitu risiko dan ancaman, dan bahwa ancaman utama tidak lagi berasal dari alam, melainkan dari tindakan kolektif manusia serta kebijakan politik dan ekonomi, seperti krisis keuangan global, pencemaran, dan kecelakaan nuklir.[8] Lembaga-lembaga yang dimaksudkan untuk mengendalikan risiko, termasuk sains, negara, dan pasar, justru menjadi sumber ketidakpastian dan ketidakterkendalian baru, sehingga masyarakat risiko merupakan hasil dari apa yang Beck sebut ‘ketidakbertanggungjawaban yang terorganisasi’ (organized irresponsibility); risiko muncul sebagai efek samping kemajuan dan lolos dari praktik kelembagaan regulasi yang ada.[9] Kajian yang sama juga mencatat kritik bahwa Beck tidak menyediakan perangkat metodologis yang rinci untuk meneliti dunia baru yang ia gambarkan.[10]

Dalam pandangan modul ini, konsep ketidakbertanggungjawaban yang terorganisasi sangat dekat dengan pengalaman hukum korporasi. Struktur grup usaha, rantai pasok berlapis, alih daya, dan pembagian fungsi yang rinci dapat menghasilkan keadaan ketika setiap unit bertindak rasional dan patuh menurut ukurannya sendiri, tetapi tidak ada satu pihak pun yang memandang dan memikul risiko secara utuh. Pembahasan Bab 1 tentang struktur epistemik korporasi yang cacat menunjukkan gejala yang sama pada tingkat organisasi. Manajemen risiko perusahaan dapat dibaca sebagai upaya kelembagaan untuk melawan ketidakbertanggungjawaban yang terorganisasi itu, yaitu dengan memaksa risiko yang tersebar dipandang sebagai satu portofolio dan diberi pemilik yang jelas.

c. Regulasi berbasis risiko. Pada tingkat negara, gagasan risiko menjelma menjadi strategi regulasi. Sebuah penelitian tentang perbankan mencatat bahwa risiko kini dipandang sebagai doktrin utama ‘regulasi yang lebih baik’; regulasi berbasis risiko merupakan filosofi yang memungkinkan regulator memerintah melalui risiko dan muncul sebagai alternatif fleksibel terhadap regulasi perintah dan kendali, serta telah meluas ke keamanan pangan, kesehatan, jasa keuangan, penerbangan, energi nuklir, keamanan siber, pertambangan, antipencucian uang, pelindungan data pribadi, dan lingkungan hidup.[11] Dalam salah satu varian utamanya, yaitu pendekatan meta-regulasi, kerangka berbasis risiko dirancang dengan bertumpu pada pengaturan diri perusahaan: regulator mewajibkan atau membiarkan perusahaan membangun sistem pengendaliannya sendiri, lalu memasukkan sistem itu ke dalam proses pengawasan. Manajemen risiko perusahaan (enterprise risk management, ERM) dengan demikian berubah dari praktik manajerial menjadi perangkat meta-regulasi.[12]

Literatur regulasi kecerdasan buatan merumuskan unsur-unsur regulasi yang sungguh berbasis risiko: analisis risiko dan manfaat, karena risiko adalah sesuatu yang diambil demi manfaat; netralitas teknologi; penilaian dan kategorisasi risiko yang berbasis bukti dan metodologi yang jelas; beban regulasi yang proporsional; serta fleksibilitas untuk menyesuaikan diri apabila penilaian awal ternyata keliru.[13] Kajian yang sama mencatat bahwa regulasi berbasis risiko dapat mengejar tujuan yang berbeda, dari menghilangkan seluruh risiko, menurunkan risiko ke tingkat yang dapat diterima, menurunkan risiko sampai biayanya tidak tertanggungkan, hingga menyeimbangkan pengurangan risiko dengan biaya regulasi.[14] Teori regulasi responsif yang dibahas pada Bab 1 melengkapi gambaran ini dengan peringatan bahwa pengawasan berbasis dokumen dapat merosot menjadi ritual yang menenangkan, yaitu kegiatan yang memberi rasa aman tanpa menyentuh perilaku yang sebenarnya.[15]

d. Batas kuantifikasi. Unsur penilaian berbasis bukti mengandung paradoks. Kajian tentang regulasi kecerdasan buatan mengakui bahwa regulasi berbasis risiko bekerja paling baik pada persoalan yang dapat dikuantifikasi, padahal banyak kerugian sama sekali tidak dapat dikuantifikasi atau merupakan campuran antara hal yang dapat dihitung dan pilihan kebijakan yang tersembunyi; dalam keadaan itu, pendekatan lain, seperti pendekatan berbasis hak, mungkin lebih tepat.[16] Untuk risiko hukum, keterbatasan itu lebih tajam. Tinjauan atas risiko operasional perbankan yang terkait iklim mencatat bahwa risiko hukum secara eksplisit termasuk dalam definisi risiko operasional kerangka Basel dan, tidak seperti risiko reputasi, berimplikasi langsung pada kebutuhan modal; tetapi risiko hukum dan litigasi justru kurang diteliti dibandingkan gangguan fisik, antara lain karena data litigasi tersebar dan terpecah-pecah.[17] Tinjauan yang sama menyimpulkan bahwa tidak ada satu metode pun yang sekaligus mampu menangani kelangkaan data, struktur peristiwa yang jarang terjadi, ketidaklinieran, endogenitas, dan relevansi regulasi, dan bahwa distribusi kerugian operasional berekor tebal sehingga perhatian harus diarahkan pada kerugian ekstrem, bukan pada rata-rata.[18]

Baca juga: Menerapkan Adaptive Governance Theory dalam Tata Kelola Perusahaan

Konsep: Risiko Hukum sebagai Risiko yang Diproduksi oleh Hukum

Dari landasan tersebut dapat disusun beberapa konsep kerja. Konsep pertama adalah risiko itu sendiri. Standar ISO 31000:2018 mendefinisikan risiko sebagai akibat ketidakpastian terhadap sasaran, sedangkan peraturan Uni Eropa tentang kecerdasan buatan mendefinisikannya sebagai gabungan antara probabilitas terjadinya kerugian dan tingkat keparahannya.[19] Dalam pandangan modul ini, kedua definisi itu mengandung pilihan nilai yang berbeda. Definisi pertama berorientasi pada sasaran organisasi dan karena itu juga mencakup peluang; definisi kedua berorientasi pada kerugian terhadap pihak yang dilindungi hukum. Bagi penasihat hukum, perbedaan ini penting: risiko hukum korporasi selalu memiliki dua wajah, yaitu ancaman terhadap sasaran perusahaan dan ancaman terhadap kepentingan pihak lain yang justru hendak dilindungi oleh norma yang dilanggar.

Konsep kedua adalah risiko hukum sebagai risiko yang diproduksi oleh hukum. Tidak seperti risiko pasar yang lahir dari pergerakan harga, risiko hukum lahir dari tiga sumber yang berbeda sifatnya: perilaku perusahaan sendiri yang mungkin melanggar norma, ketidakpastian makna norma itu sendiri, dan ketidakpastian perilaku lembaga yang menegakkannya. Dalam pandangan modul ini, sumber pertama sebagian besar dapat diperlakukan sebagai risiko dalam pengertian Knight, karena frekuensi pelanggaran tertentu dapat diamati dari data internal. Sumber kedua dan ketiga lebih sering berada dalam wilayah ketidakpastian terbatas atau bahkan ketidakpastian murni. Probabilitas bahwa hakim akan menafsirkan suatu klausul secara tertentu, atau bahwa otoritas akan mengubah kebijakan penegakannya, jarang dapat ditetapkan dengan angka yang bermakna.

Konsep ketiga adalah meta-regulasi melalui manajemen risiko. Ketika negara mewajibkan korporasi membangun sistem manajemen risiko, negara sesungguhnya memindahkan sebagian tugas penilaian risiko kepada pihak yang diatur. Penelitian tentang perbankan mengingatkan bahwa perusahaan memiliki lebih banyak informasi tentang risikonya sendiri dan dapat menyembunyikannya, serta bahwa terdapat konflik kepentingan antara regulator dan pihak yang diatur, sehingga bersandar pada pengaturan diri tanpa modifikasi sangat berisiko.[20] Dalam pandangan modul ini, implikasinya bagi advokat adalah ganda: sistem manajemen risiko klien merupakan perisai di hadapan regulator, tetapi juga dokumen yang kelak dapat dibaca regulator, pengadilan, dan pemegang saham untuk menilai apakah klien mengetahui risiko dan memilih untuk tidak bertindak.

Konsep keempat adalah penilaian konvensional di ruang rapat. Keynes, sebagaimana dikutip dalam kajian tentang ketidakpastian Knightian, menyebut teknik-teknik konvensional untuk menghadapi masa depan sebagai teknik yang ‘sopan’ yang dibuat untuk ruang rapat direksi yang berpanel rapi dan pasar yang teratur, tetapi rawan runtuh ketika pengetahuan tentang masa depan sangat sedikit.[21] Dalam pandangan modul ini, gambaran itu tepat untuk banyak rapat dewan di Indonesia: risiko hukum dinilai dengan melihat apa yang dilakukan pesaing, apa yang selama ini tidak pernah dipersoalkan otoritas, dan apa yang dianggap lazim di industri. Penilaian semacam itu dapat bertahan bertahun-tahun, lalu runtuh seketika ketika penegak hukum mengubah prioritas. Penasihat hukum berperan memecah penilaian konvensional itu dengan menanyakan dasar faktual setiap asumsi.

Konsep kelima adalah proporsionalitas. Regulasi berbasis risiko menjanjikan beban yang sebanding dengan risiko, sehingga kegiatan berisiko rendah tidak dibebani prosedur yang sama dengan kegiatan berisiko tinggi.[22] Konsep yang sama berlaku di dalam perusahaan: sumber daya kepatuhan dan manajemen risiko semestinya dialokasikan menurut besarnya risiko, bukan menurut kebiasaan atau kemudahan. Konsep inilah yang menjadi jembatan ke pembahasan selera risiko pada sub-bab e.

Praktik: Regulasi Berbasis Risiko di Indonesia

Hukum Indonesia telah mengadopsi logika regulasi berbasis risiko secara luas. Contoh paling menonjol adalah perizinan berusaha berbasis risiko yang diatur dalam Pasal 7 sampai Pasal 12 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Kajian atas pengaturan itu mencatat bahwa pada rezim Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021, kegiatan berisiko rendah cukup memerlukan nomor induk berusaha, kegiatan berisiko menengah rendah dan menengah tinggi memerlukan nomor induk berusaha dan sertifikat standar, sedangkan kegiatan berisiko tinggi memerlukan nomor induk berusaha dan izin; penentuan tingkat risiko dilakukan melalui analisis yang meliputi identifikasi kegiatan usaha, penilaian tingkat bahaya, penilaian potensi terjadinya bahaya, penetapan tingkat risiko, dan peringkat skala usaha.[23] Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 itu kini telah dicabut dan digantikan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, tetapi logika dasarnya, yaitu pembedaan kewajiban menurut tingkat risiko kegiatan, tetap dipertahankan.

Kajian yang sama mencatat bahwa latar belakang perubahan itu antara lain data Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang 190 kasus investasi yang gagal, dengan 32,6 persen di antaranya disebabkan oleh perizinan, serta kenyataan bahwa korupsi di bidang perizinan termasuk perkara yang paling banyak ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi.[24] Namun, kajian itu juga mengidentifikasi persoalan yang relevan bagi manajemen risiko perusahaan: penentuan risiko yang subjektif karena klasifikasi kegiatan tidak diatur secara rigid; penilaian bahaya yang bertumpu pada rencana tata ruang, bukan kondisi geografis; tidak diakomodasinya risiko yang berubah-ubah, yaitu risiko yang semula rendah dapat menjadi tinggi atau sebaliknya; serta tolok ukur undang-undang yang terbatas pada keselamatan, kesehatan, lingkungan, dan pemanfaatan sumber daya sehingga tidak dapat memperkirakan risiko secara tepat.[25] Kajian itu juga merujuk kritik lain bahwa penerapan regulasi berbasis risiko dalam undang-undang tersebut berpotensi melahirkan kebingungan penilaian risiko, mengabaikan risiko sistemik, dan membuka peluang penawanan regulator (regulatory capture).[26]

Dalam pandangan modul ini, kritik tersebut memiliki konsekuensi langsung bagi korporasi. Klasifikasi risiko rendah dalam sistem perizinan tidak berarti risiko hukumnya rendah. Sertifikat standar yang diterbitkan atas dasar pernyataan pelaku usaha justru memindahkan beban pembuktian kepatuhan kepada perusahaan: ketika terjadi kerugian, perusahaan tidak dapat bersandar pada persetujuan pejabat, karena yang ada hanyalah pernyataannya sendiri. Karena itu, manajemen risiko perusahaan tidak boleh sekadar mengikuti kategori risiko yang ditetapkan negara; kategori itu merupakan titik awal, bukan batas akhir, penilaian risiko internal.

Logika yang sama tampak di sektor lain. Otoritas Jasa Keuangan menerapkan pengawasan berbasis risiko dan mewajibkan lembaga jasa keuangan menerapkan manajemen risiko; rezim antipencucian uang mewajibkan pendekatan berbasis risiko dalam uji tuntas nasabah; dan Direktorat Jenderal Pajak memanfaatkan manajemen risiko kepatuhan untuk menentukan prioritas pengawasan dan pemeriksaan wajib pajak. Kewajiban-kewajiban sektoral itu dibahas lebih rinci pada sub-bab c. Yang perlu dicatat di sini adalah pola umumnya: negara semakin jarang menentukan secara rinci apa yang harus dilakukan korporasi, dan semakin sering menuntut korporasi menunjukkan bahwa ia telah menilai risikonya sendiri secara wajar.

Analisis Kritis

Catatan pertama menyangkut ilusi kuantifikasi. Kerangka manajemen risiko cenderung menuntut setiap risiko diberi skor kemungkinan dan dampak. Untuk risiko hukum yang bersumber dari ketidakpastian tafsir dan penegakan, skor semacam itu sering merupakan pendapat yang dibungkus angka. Kajian tentang ketidakpastian Knightian mengingatkan bahwa dari kenyataan bahwa probabilitas subjektif selalu dapat dimintakan dari seseorang, tidak dapat disimpulkan bahwa orang wajib bertindak atas dasar angka itu.[27] Dalam pandangan modul ini, penasihat hukum yang menyerahkan angka probabilitas kekalahan perkara tanpa menjelaskan dasar dan rentangnya ikut menciptakan rasa pasti yang palsu. Yang lebih jujur adalah menyajikan skenario, rentang, dan asumsi, serta menjawab dua pertanyaan penuntun yang diusulkan literatur: seberapa buruk akibat terburuk dan apa yang hilang apabila akibat itu dihindari dengan segala cara.

Catatan kedua menyangkut kegagalan meta-regulasi. Penelitian atas 30 manajer risiko bank dan lima personel regulator di Bangladesh menemukan bahwa manajemen risiko berbasis pengaturan diri menghadapi hambatan eksternal, seperti intervensi politik dalam pemberian kredit, pengaruh debitur besar, regulator yang lemah, budaya gagal bayar yang disengaja, dan sistem peradilan yang memperlambat pemulihan piutang, serta hambatan internal, seperti dewan yang menganggap manajemen risiko sebagai biaya kepatuhan, kesenjangan bimbingan antara dewan dan manajemen, target anggaran yang tidak realistis, dan pejabat risiko yang sekaligus memegang portofolio bisnis.[28] Penelitian itu menyimpulkan bahwa praktik manajemen risiko di sana masih berada pada tingkat kepatuhan karena tekanan regulator, dan bahwa ketergantungan regulator pada pengaturan diri yang tidak sungguh terinternalisasi dapat memberi regulator rasa kendali yang palsu.[29] Dalam pandangan modul ini, banyak hambatan itu memiliki padanan di Indonesia, sehingga keberadaan unit dan dokumen manajemen risiko tidak boleh disamakan dengan keberadaan manajemen risiko.

Catatan ketiga menyangkut posisi hukum dalam masyarakat risiko. Teori Beck menempatkan lembaga, termasuk hukum, sebagai pengendali sekaligus produsen ketidakpastian.[30] Dalam pandangan modul ini, regulasi berbasis risiko di Indonesia memperlihatkan paradoks itu: penyederhanaan perizinan mengurangi satu jenis risiko, yaitu risiko birokrasi dan suap, tetapi menciptakan jenis risiko lain, yaitu ketidakpastian klasifikasi dan tanggung jawab pascaperizinan. Catatan keempat menyangkut biaya kehati-hatian. Literatur mengingatkan bahwa menghilangkan skenario terburuk dapat menghilangkan manfaat besar dan menciptakan risiko baru.[31] Penasihat hukum yang selalu menyarankan pilihan paling aman secara hukum tanpa memperhitungkan apa yang hilang bagi bisnis klien tidak sedang mengelola risiko, melainkan sekadar memindahkan risiko dari dirinya ke klien.

Kesimpulan dan Implikasi bagi Praktisi Hukum

Risiko dan ketidakpastian bukan hal yang sama. Sebagian risiko hukum korporasi dapat diukur dari pengalaman, tetapi sebagian besar lainnya bersumber dari ketidakpastian makna norma dan perilaku penegaknya, sehingga hanya dapat dikelola dengan penilaian yang jujur tentang rentang dan skenario. Teori masyarakat risiko menjelaskan mengapa korporasi modern cenderung menghasilkan ketidakbertanggungjawaban yang terorganisasi, sedangkan regulasi berbasis risiko menjelaskan mengapa negara semakin menyerahkan penilaian risiko kepada korporasi sendiri. Bagi praktisi hukum, rekomendasinya adalah sebagai berikut. Pertama, bedakan secara eksplisit dalam setiap pendapat hukum antara risiko yang dapat diukur, ketidakpastian yang terbatas, dan ketidakpastian murni, serta hindari memberikan angka probabilitas tanpa dasar dan rentang. Kedua, gunakan dua pertanyaan penuntun, yaitu seberapa buruk akibat terburuk dan apa yang hilang apabila akibat itu dihindari, ketika menasihati keputusan dalam ketidakpastian. Ketiga, jangan menyamakan kategori risiko yang ditetapkan negara, termasuk dalam perizinan berusaha berbasis risiko, dengan risiko hukum klien yang sebenarnya. Keempat, perlakukan sistem manajemen risiko klien sebagai dokumen yang kelak dapat dibaca regulator dan pengadilan, sehingga isinya harus jujur dan tindak lanjutnya harus nyata. Kelima, pastikan setiap risiko hukum yang teridentifikasi memiliki pemilik yang jelas di dalam organisasi, sebagai penangkal terhadap ketidakbertanggungjawaban yang terorganisasi.


*Artikel ini merupakan bagian dari ‘Learning Module for Lawyers: Corporate Law’ yang disusun oleh Tim Penulis Firma Pragma Integra.

Referensi

[1] Cass R. Sunstein, ‘Knightian uncertainty in the regulatory context’, Behavioural Public Policy, 9.3 (2025), pp. 614–29, https://doi.org/10.1017/bpp.2024.59.

[2] Sunstein, ‘Knightian uncertainty in the regulatory context’.

[3] Sunstein, ‘Knightian uncertainty in the regulatory context’.

[4] Martin Ebers, ‘Truly Risk-based Regulation of Artificial Intelligence How to Implement the EU’s AI Act’, European Journal of Risk Regulation, 16.2 (2025), pp. 684–703, https://doi.org/10.1017/err.2024.78.

[5] Sunstein, ‘Knightian uncertainty in the regulatory context’.

[6] Sunstein, ‘Knightian uncertainty in the regulatory context’.

[7] Sunstein, ‘Knightian uncertainty in the regulatory context’.

[8] Abbas Jong, ‘World Risk Society and Constructing Cosmopolitan Realities: A Bourdieusian Critique of Risk Society’, Frontiers in Sociology, 7 (2022), p. 797321, https://doi.org/10.3389/fsoc.2022.797321.

[9] Jong, ‘World Risk Society and Constructing Cosmopolitan Realities: A Bourdieusian Critique of Risk Society’.

[10] Jong, ‘World Risk Society and Constructing Cosmopolitan Realities: A Bourdieusian Critique of Risk Society’.

[11] Mohammad Moniruzzaman, ‘Risk of regulatory failure of “risk-based regulation” while using enterprise risk management as a meta-regulatory toolkit’, Asian Journal of Economics and Banking, 6.1 (2022), pp. 103–21, https://doi.org/10.1108/ajeb-05-2021-0067.

[12] Moniruzzaman, ‘Risk of regulatory failure of “risk-based regulation” while using enterprise risk management as a meta-regulatory toolkit’.

[13] Ebers, ‘Truly Risk-based Regulation of Artificial Intelligence How to Implement the EU’s AI Act’.

[14] Ebers, ‘Truly Risk-based Regulation of Artificial Intelligence How to Implement the EU’s AI Act’.

[15] Braithwaite, ‘Street-Level Meta-Strategies: Evidence on Restorative Justice and Responsive Regulation’.

[16] Ebers, ‘Truly Risk-based Regulation of Artificial Intelligence How to Implement the EU’s AI Act’.

[17] Elena Grinza, Parisa Madhooshiarzanagh, and Consuelo Rubina Nava, ‘Climate-Related Operational Risk in Banking: A Critical Review and Methodological Roadmap’, Journal of Risk and Financial Management, 19.7 (2026), p. 509, https://doi.org/10.3390/jrfm19070509.

[18] Grinza, Madhooshiarzanagh, and Nava, ‘Climate-Related Operational Risk in Banking: A Critical Review and Methodological Roadmap’.

[19] Ebers, ‘Truly Risk-based Regulation of Artificial Intelligence How to Implement the EU’s AI Act’.

[20] Moniruzzaman, ‘Risk of regulatory failure of “risk-based regulation” while using enterprise risk management as a meta-regulatory toolkit’.

[21] Sunstein, ‘Knightian uncertainty in the regulatory context’.

[22] Ebers, ‘Truly Risk-based Regulation of Artificial Intelligence How to Implement the EU’s AI Act’.

[23] Erly Aristo, Marchethy Riwani Diaz, and Jennifer Kurnia Putri, ‘Risk-Based Licensing Arrangements: Between Convenience and Legal Certainty’, DiH: Jurnal Ilmu Hukum, 20.1 (2024), pp. 15–24, https://doi.org/10.30996/dih.v20i1.9725.

[24] Aristo, Diaz, and Putri, ‘Risk-Based Licensing Arrangements: Between Convenience and Legal Certainty’.

[25] Aristo, Diaz, and Putri, ‘Risk-Based Licensing Arrangements: Between Convenience and Legal Certainty’.

[26] Aristo, Diaz, and Putri, ‘Risk-Based Licensing Arrangements: Between Convenience and Legal Certainty’.

[27] Sunstein, ‘Knightian uncertainty in the regulatory context’.

[28] Moniruzzaman, ‘Risk of regulatory failure of “risk-based regulation” while using enterprise risk management as a meta-regulatory toolkit’.

[29] Moniruzzaman, ‘Risk of regulatory failure of “risk-based regulation” while using enterprise risk management as a meta-regulatory toolkit’.

[30] Jong, ‘World Risk Society and Constructing Cosmopolitan Realities: A Bourdieusian Critique of Risk Society’.

[31] Sunstein, ‘Knightian uncertainty in the regulatory context’.

Tell Your Friends
Avatar
Pragma Integra is a law firm that combines deep expertise in taxation, corporate and business law, and business development.

Need legal or tax advice?

Discuss your matter with our lawyers

Facing a tax dispute, a corporate transaction or a business problem? Tell us about it and our team will get back to you.

Let’s Talk on WhatsAppContact Form

Integrated Legal & Business Solutions

Have Tax and Business Problems? Let's Solve Them Together

From complex tax disputes to critical corporate decisions, Pragma Integra is here to guide you with trusted expertise and strategic solutions.