Ilustrasi Peta Kewajiban UU PDP bagi Korporasi

Ilustrasi. [Source: Unsplash]

Pragmaintegra.com – Kewajiban UU PDP bagi korporasi perlu dipetakan secara utuh. Setelah memahami mengapa data pribadi dilindungi, langkah berikutnya adalah memetakan apa yang diwajibkan hukum kepada korporasi. Bagian ini tidak dimaksudkan sebagai analisis pasal demi pasal UU PDP; analisis regulasi yang rinci disajikan dalam Modul 3. Yang disajikan di sini adalah peta kewajiban dari sudut pandang penyusun program kepatuhan: kewajiban apa yang melekat pada peran apa, bagaimana kewajiban itu saling terhubung, dan di mana titik-titik rawan yang paling sering menimbulkan sengketa. Peta ini juga memperhitungkan perkembangan setelah 2024, yaitu terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2026 sebagai peraturan pelaksana, beberapa putusan Mahkamah Konstitusi atas UU PDP, dan belum terbentuknya lembaga pelindungan data pribadi.

Landasan Filosofis: Akuntabilitas sebagai Pergeseran Beban

Generasi pertama hukum pelindungan data bertumpu pada gagasan bahwa individu melindungi dirinya sendiri melalui persetujuan: perusahaan memberi tahu, individu memilih. Generasi kedua, yang diwakili regulasi pelindungan data Uni Eropa dan diikuti UU PDP, menggeser sebagian beban itu kepada organisasi. Penelitian tentang kapabilitas manajemen data menggambarkan regulasi Uni Eropa sebagai pergeseran paradigma menuju pilihan dan kedaulatan yang lebih besar bagi individu sekaligus akuntabilitas yang lebih besar bagi organisasi, dan mencatat bahwa regulasi itu mengilhami pengaturan serupa di California, India, dan Jepang.[1] Dalam pandangan modul ini, pergeseran tersebut mencerminkan pengakuan filosofis bahwa persetujuan individual tidak cukup untuk menyeimbangkan asimetri kekuasaan informasional yang dibahas pada bagian sebelumnya.

UU PDP merumuskan akuntabilitas itu secara eksplisit. Pasal 47 mewajibkan pengendali data pribadi bertanggung jawab atas pemrosesan data pribadi dan menunjukkan pertanggungjawabannya dalam pelaksanaan prinsip pelindungan data pribadi. Kata kuncinya adalah ‘menunjukkan’. Kepatuhan tidak lagi cukup diklaim; ia harus dapat dibuktikan dengan dokumen, catatan, dan proses yang dapat diperiksa. Dalam pandangan modul ini, prinsip akuntabilitas mengubah posisi pembuktian dalam praktik: ketika terjadi pemeriksaan atau sengketa, korporasi yang tidak memiliki jejak dokumentasi akan kesulitan membela diri, terlepas dari apakah ia secara faktual telah berhati-hati.

Prinsip-prinsip pemrosesan dalam Pasal 16 ayat (2) UU PDP, antara lain pengumpulan yang terbatas dan spesifik, sah secara hukum, dan transparan, pemrosesan sesuai tujuan, akurasi, keamanan, dan pertanggungjawaban, adalah bentuk normatif dari gagasan tersebut. Sebuah kajian tentang notifikasi kegagalan pelindungan data di sektor keuangan menunjukkan kekhasan Indonesia: selain prinsip-prinsip yang lazim dalam regulasi Uni Eropa, UU PDP memperkenalkan prinsip bahwa pemrosesan dilakukan dengan memberitahukan tujuan dan aktivitas pemrosesan serta kegagalan pelindungan data pribadi.[2] Kajian itu berpendapat bahwa dengan mengatur notifikasi kegagalan sekaligus sebagai prinsip dan sebagai kewajiban tersendiri dalam Pasal 46, Indonesia menjadi satu-satunya yurisdiksi yang menempatkan notifikasi dalam dua kedudukan itu.[3] Klaim keunikan ini merupakan pandangan kajian tersebut; yang penting bagi praktisi adalah konsekuensinya, yaitu bahwa keterbukaan tentang kegagalan diperlakukan sebagai bagian dari keabsahan pemrosesan itu sendiri.

Landasan Teoretis

a. Teori peran fungsional: pengendali dan prosesor. Seluruh peta kewajiban bertumpu pada kualifikasi peran. UU PDP membedakan pengendali data pribadi, yang menentukan tujuan dan melakukan kendali atas pemrosesan, dari prosesor data pribadi, yang memproses atas nama pengendali. Literatur Eropa memberikan alat analisis yang relevan untuk menafsirkan pembedaan ini. Sebuah kajian tentang kualifikasi hukum dalam ekosistem riset digital, merujuk pada pedoman Dewan Pelindungan Data Eropa, menjelaskan bahwa konsep pengendali dan prosesor bersifat fungsional dan harus ditentukan berdasarkan analisis faktual, terlepas dari istilah yang dipakai dalam kontrak.[4] Pengendali memutuskan tujuan dan unsur esensial sarana pemrosesan, seperti data apa yang digunakan, berapa lama disimpan, dan siapa yang memiliki akses, sedangkan aspek nonesensial dari sarana dapat diserahkan kepada prosesor.[5] Prosesor harus merupakan pihak terpisah dari organisasi pengendali, sehingga karyawan pengendali bukan prosesor, dan memproses untuk kepentingan pengendali tanpa kepentingan sendiri.[6]

Kajian yang sama menegaskan bahwa pengendalian bersama dinilai secara substantif dan fungsional; menandatangani proyek bersama saja tidak cukup, yang menentukan adalah pengaruh nyata atas penentuan tujuan dan sarana.[7] Ilustrasinya berasal dari uji klinis: apabila sponsor dan peneliti bersama-sama menyusun protokol penelitian, keduanya adalah pengendali bersama; apabila protokol disusun sponsor dan peneliti sekadar menerimanya, sponsor adalah pengendali dan peneliti adalah prosesor.[8] Dalam pandangan modul ini, uji fungsional ini sangat relevan bagi grup usaha di Indonesia, tempat induk perusahaan sering menentukan sistem informasi, kebijakan pemasaran, dan basis data pelanggan bagi anak-anak perusahaannya. Label ‘penyedia layanan bersama’ dalam perjanjian antarperusahaan tidak menentukan; yang menentukan adalah siapa yang sesungguhnya memutuskan.

b. Teori sumber daya dan kapabilitas. Mengapa kepatuhan pelindungan data begitu sulit dicapai? Penelitian tentang kapabilitas manajemen data menawarkan jawaban melalui pandangan berbasis sumber daya (resource-based view): kepatuhan menuntut korporasi memobilisasi sumber daya teknologi, manusia, dan tak berwujud untuk membangun kapabilitas manajemen data di tingkat perusahaan secara menyeluruh.[9] Penelitian itu, yang dikembangkan melalui lima kelompok diskusi terarah dengan 33 ahli manajemen data dari 22 perusahaan serta empat proyek implementasi, mencatat bahwa secara tradisional isu pelindungan data ditangani oleh bagian hukum dan kepatuhan melalui penyesuaian kontrak dan syarat umum, padahal regulasi generasi baru tidak memungkinkan pendekatan terbatas semacam itu dan menuntut rekonseptualisasi cara perusahaan menyimpan dan memproses data.[10] Penelitian itu juga menekankan bahwa regulasi tidak meresepkan pilihan implementasi yang konkret, sehingga perusahaan kesulitan menafsirkannya.[11]

c. Kesenjangan antara harapan dan kenyataan kepatuhan. Penelitian yang sama mengutip survei terhadap lebih dari seribu perusahaan Eropa dan Amerika: pada Maret–April 2018, 78 persen responden memperkirakan akan patuh ketika regulasi Uni Eropa mulai berlaku, tetapi setahun kemudian hanya 28 persen yang melaporkan telah patuh; studi lain pada April 2020 menemukan hanya 54 persen perusahaan multinasional yang telah mencapai kepatuhan operasional, 37 persen masih melakukan langkah kesiapan yang signifikan, dan 9 persen masih dalam ‘mode proyek’.[12] Dalam pandangan modul ini, angka-angka itu menjadi pelajaran langsung bagi Indonesia: masa penyesuaian dua tahun yang diberikan UU PDP hampir pasti tidak cukup bagi korporasi yang memulai dari nol, dan advokat harus jujur kepada klien tentang rentang waktu yang realistis.

Baca juga: Dampak Teknologi pada Struktur Tata Kelola Perusahaan: Dari Rapat Dewan Virtual hingga Blockchain

Konsep: Peta Kewajiban dalam Tujuh Lapis

Dalam pandangan modul ini, kewajiban korporasi berdasarkan UU PDP dan PP 33/2026 dapat dipetakan ke dalam tujuh lapis yang saling bergantung. Pemetaan ini bukan pengganti teks undang-undang, melainkan kerangka kerja agar tidak ada kewajiban yang tertinggal.

a. Lapis kualifikasi. Korporasi harus menentukan untuk setiap kegiatan pemrosesan apakah ia bertindak sebagai pengendali, pengendali bersama, atau prosesor, karena kewajibannya berbeda. Menurut ringkasan sekunder atas PP 33/2026, peraturan pelaksana itu mengatur pengendali bersama dan tanggung renteng serta penunjukan prosesor dalam bagian-bagian awalnya. Kualifikasi ini juga menentukan siapa yang harus menanggapi permintaan subjek data dan siapa yang menanggung akibat apabila terjadi kegagalan.

b. Lapis jenis data. Pasal 4 UU PDP membedakan data pribadi yang bersifat umum dan yang bersifat spesifik. Data yang bersifat spesifik meliputi antara lain data dan informasi kesehatan, data biometrik, data genetika, catatan kejahatan, data anak, dan data keuangan pribadi. Pembedaan ini menentukan intensitas pelindungan, termasuk kemungkinan dipicunya penilaian dampak. Penelitian atas pernyataan privasi perusahaan teknologi finansial mengingatkan bahwa data pembayaran saja dapat mengungkap asal ras atau etnis, pandangan politik, keyakinan agama, keanggotaan serikat pekerja, kesehatan, atau kehidupan seksual seseorang,[13] sehingga batas antara data umum dan data spesifik dalam praktik sering kabur.

c. Lapis dasar pemrosesan. Pasal 20 UU PDP mewajibkan pengendali memiliki dasar pemrosesan, yaitu persetujuan yang sah secara eksplisit, pemenuhan kewajiban perjanjian, pemenuhan kewajiban hukum, pelindungan kepentingan vital, pelaksanaan tugas dalam rangka kepentingan umum atau pelayanan publik atau kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan pemenuhan kepentingan yang sah lainnya. Persetujuan bukan satu-satunya dasar, dan sering bukan dasar yang terbaik. Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 284/PUU-XXIII/2025 menolak permohonan agar persetujuan eksplisit hanya sah jika menggunakan tanda tangan elektronik tersertifikasi, dengan pertimbangan bahwa aspek teknis demikian diatur dalam peraturan pelaksana.

Lapis yang sama juga memuat pelindungan khusus bagi kelompok rentan. UU PDP memberi perlakuan khusus terhadap pemrosesan data anak, yang memerlukan persetujuan orang tua atau wali, dan terhadap pemrosesan data penyandang disabilitas, yang memerlukan komunikasi dengan cara yang sesuai. Dalam pandangan modul ini, korporasi yang menjual produk digital, pendidikan, atau hiburan yang mungkin dipakai anak harus menganggap kewajiban ini sebagai bagian dari peta dasar, bukan pengecualian, karena kegagalan memverifikasi usia pengguna dapat membuat seluruh dasar persetujuannya tidak sah.

d. Lapis hak subjek data. Pasal 5 sampai dengan Pasal 13 UU PDP mengatur hak subjek data, antara lain hak atas informasi, hak melengkapi dan memperbarui data, hak akses dan salinan, hak mengakhiri pemrosesan dan menghapus data, hak menarik persetujuan, hak keberatan atas keputusan yang semata-mata didasarkan pada pemrosesan otomatis termasuk pemprofilan, hak menunda atau membatasi pemrosesan, hak menggugat dan menerima ganti rugi, serta hak atas portabilitas data. Dari sudut program kepatuhan, hak-hak ini adalah kewajiban operasional: setiap hak memerlukan saluran penerimaan, prosedur verifikasi identitas, tenggat jawaban, dan dokumentasi. Penelitian tentang kapabilitas manajemen data menempatkan kemampuan melaksanakan hak-hak terkait data dan pemrosesan berbasis persetujuan di dalam sistem pemrosesan sebagai kelompok kapabilitas tersendiri, yaitu kapabilitas infrastruktur.[14]

e. Lapis dokumentasi dan penilaian. Pasal 31 UU PDP mewajibkan perekaman terhadap seluruh kegiatan pemrosesan data pribadi, dan Pasal 34 mewajibkan penilaian dampak pelindungan data pribadi untuk pemrosesan yang memiliki potensi risiko tinggi. Kedua kewajiban ini dibahas lebih lanjut pada bagian tentang tata kelola dan penilaian dampak.

f. Lapis keamanan dan insiden. UU PDP mewajibkan pengendali melindungi dan memastikan keamanan data pribadi serta, berdasarkan Pasal 46, menyampaikan pemberitahuan tertulis paling lambat 3 x 24 jam kepada subjek data dan lembaga dalam hal terjadi kegagalan pelindungan data pribadi. Kewajiban ini dibahas pada bagian tentang respons insiden.

g. Lapis tata kelola dan pihak ketiga. Pasal 53 UU PDP mewajibkan penunjukan pejabat atau petugas pelindungan data pribadi dalam kondisi tertentu, Pasal 51 dan Pasal 52 mengatur hubungan dengan prosesor, dan Pasal 56 mengatur transfer ke luar wilayah hukum Indonesia. Ketiganya dibahas pada bagian-bagian berikutnya.

Praktik: Menyusun Peta Kewajiban Klien

a. Mulai dari inventarisasi kegiatan, bukan dari dokumen. Dalam pandangan modul ini, kesalahan paling umum dalam penugasan pelindungan data adalah memulai dari penyusunan kebijakan privasi. Peta kewajiban seharusnya dimulai dari daftar kegiatan pemrosesan: data apa dikumpulkan, dari siapa, untuk tujuan apa, atas dasar apa, disimpan di mana, dibagikan kepada siapa, dan dihapus kapan. Hanya setelah daftar itu tersusun, kewajiban dalam tujuh lapis di atas dapat diterapkan kegiatan demi kegiatan. Penelitian tentang kapabilitas manajemen data menegaskan bahwa kepatuhan tidak dapat dicapai hanya dari perspektif objek data atau dengan menerapkan satu perangkat lunak sederhana, tetapi memerlukan kombinasi kapabilitas infrastruktur, manajemen, dan hubungan eksternal.[15]

b. Membaca lapisan regulasi sektoral. Korporasi di Indonesia tidak hanya tunduk pada UU PDP. Kajian tentang notifikasi kegagalan pelindungan data di sektor jasa keuangan memetakan lapisan regulasi yang relevan: Peraturan Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang pelindungan konsumen, Surat Edaran OJK Nomor 29/SEOJK.03/2022 tentang ketahanan dan keamanan siber, Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 tentang penyedia jasa pembayaran, Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2022 tentang pelindungan infrastruktur informasi vital, serta rezim penyelenggara sistem elektronik berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019, dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016.[16] Penelitian tentang penilaian dampak di perbankan menambahkan Peraturan OJK Nomor 11/POJK.03/2022 tentang penyelenggaraan teknologi informasi oleh bank umum, yang mewajibkan bank menerapkan prinsip pelindungan data pribadi dan melakukan penilaian dampak dalam kondisi tertentu.[17] Peta kewajiban klien di sektor keuangan karenanya harus berlapis: UU PDP sebagai lantai, regulasi sektoral sebagai tambahan.

c. Memperhitungkan putusan Mahkamah Konstitusi. Beberapa putusan Mahkamah Konstitusi mengubah atau menegaskan peta kewajiban. Putusan Nomor 151/PUU-XXII/2024 yang diucapkan pada 30 Juli 2025 menyatakan kata ‘dan’ dalam Pasal 53 ayat (1) huruf b UU PDP bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai ‘dan/atau’, sehingga syarat-syarat penunjukan pejabat pelindungan data pribadi dibaca secara alternatif. Putusan Nomor 137/PUU-XXIII/2025 menolak pengujian Pasal 56 tentang transfer lintas negara, dan Putusan Nomor 135/PUU-XXIII/2025 menolak pengujian ketentuan pidana pengungkapan data. Dalam pandangan modul ini, putusan pertama paling berdampak bagi program kepatuhan karena memperluas jumlah korporasi yang wajib menunjuk pejabat pelindungan data.

d. Mengelola masa transisi. PP 33/2026 baru berlaku pada 16 Januari 2027. Menurut ringkasan sekunder atas peraturan itu, ketentuan peralihannya menyatakan bahwa sampai peraturan lembaga ditetapkan, pemrosesan tetap dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan PP tersebut. Bagi praktisi, masa sampai Januari 2027 adalah jendela untuk menyesuaikan program dengan rincian teknis PP, misalnya tentang penilaian dampak, pemberitahuan kegagalan, dan pejabat pelindungan data, tanpa mengabaikan bahwa kewajiban pokok UU PDP sudah berlaku.

e. Menyusun matriks kewajiban. Dalam pandangan modul ini, keluaran praktis dari pemetaan adalah matriks kewajiban yang menyilangkan setiap kegiatan pemrosesan dengan tujuh lapis di atas, lengkap dengan penanggung jawab internal, bukti pemenuhan, dan tanggal peninjauan. Matriks semacam ini memiliki tiga fungsi. Pertama, ia memperlihatkan kesenjangan: kegiatan yang tidak memiliki dasar pemrosesan yang jelas, data spesifik yang belum dinilai dampaknya, atau prosesor yang belum terikat kontrak. Kedua, ia menjadi alat komunikasi dengan direksi dan dewan komisaris, yang memerlukan gambaran ringkas tentang posisi kepatuhan dan sisa risikonya. Ketiga, ia menjadi bukti akuntabilitas dalam arti Pasal 47 UU PDP, karena menunjukkan bahwa korporasi telah mengidentifikasi kewajibannya secara sistematis. Penelitian tentang kapabilitas manajemen data menyatakan bahwa model kapabilitasnya dapat dipakai praktisi untuk menilai status saat ini dan menyusun pendekatan sistematis menuju kepatuhan terhadap semakin banyak regulasi pelindungan data;[18] matriks kewajiban adalah bentuk sederhana dari gagasan yang sama.

f. Memilih respons yang proporsional. Kajian konseptual tentang ketegangan privasi mencatat bahwa usaha kecil cenderung memilih respons reaktif, sebagian karena keterbatasan sumber daya, dan mengutip seorang kepala pemasaran digital yang mengakui bahwa perusahaannya ingin berinovasi tetapi belum cukup besar untuk mengalokasikan banyak sumber daya.[19] Dalam pandangan modul ini, peta kewajiban harus proporsional: korporasi kecil dengan pemrosesan sederhana tidak memerlukan struktur yang sama dengan bank atau platform digital, tetapi tetap memerlukan dasar pemrosesan yang jelas, catatan kegiatan, prosedur hak subjek data, dan rencana respons insiden.

Analisis Kritis

Pertama, peta kewajiban UU PDP masih berpusat pada persetujuan, padahal persetujuan adalah dasar yang paling rapuh. Kajian konseptual tentang ketegangan privasi mencatat bahwa penekanan pada persetujuan konsumen merupakan inti umum kerangka hukum privasi.[20] Namun, penelitian atas pernyataan privasi perusahaan teknologi finansial menunjukkan bahwa persetujuan yang terinformasi sulit dicapai ketika teks yang mendasarinya tidak dapat dipahami.[21] Dalam pandangan modul ini, praktisi Indonesia sebaiknya tidak menjadikan persetujuan sebagai dasar bawaan untuk setiap pemrosesan. Untuk pemrosesan yang memang diperlukan bagi pelaksanaan kontrak atau kewajiban hukum, dasar persetujuan justru menciptakan kerentanan karena dapat ditarik sewaktu-waktu.

Kedua, dasar ‘kepentingan yang sah lainnya’ dalam Pasal 20 UU PDP berpotensi menjadi pintu belakang. Dalam pandangan modul ini, tanpa pedoman penyeimbangan yang jelas dari lembaga, dasar ini dapat dipakai secara longgar untuk membenarkan pemrosesan yang sebenarnya memerlukan persetujuan. Program kepatuhan yang baik mendokumentasikan uji penyeimbangan setiap kali dasar ini dipakai, karena dokumentasi itulah yang kelak menjadi bukti akuntabilitas.

Ketiga, peta regulasi sektoral di Indonesia tumpang tindih tanpa lex specialis yang jelas. Kajian tentang notifikasi di sektor keuangan menyimpulkan bahwa rezim penyelenggara sistem elektronik, UU PDP, dan surat edaran OJK mengatur notifikasi secara berbeda tanpa kejelasan mana yang berlaku khusus.[22] Ketiadaan lembaga pelindungan data memperparah situasi ini karena tidak ada otoritas tunggal yang dapat memberi tafsir. Dalam pandangan modul ini, sampai lembaga terbentuk, pendekatan paling aman adalah memenuhi standar yang paling ketat di antara rezim yang berlaku.

Keempat, pembagian kewenangan pengawasan selama masa transisi tidak jelas. UU PDP menyerahkan pengawasan kepada lembaga yang dibentuk dengan Peraturan Presiden, tetapi selama lembaga itu belum ada, kementerian di bidang komunikasi dan digital tetap menjalankan fungsi penanganan insiden, pengaduan, dan konsultasi, sementara regulator sektoral seperti OJK dan Bank Indonesia menegakkan aturan masing-masing. Dalam pandangan modul ini, ketidakjelasan ini bukan alasan untuk menunda kepatuhan, tetapi alasan untuk mendokumentasikan setiap komunikasi dengan otoritas dan setiap penafsiran yang dipilih, sehingga korporasi dapat menunjukkan iktikad baiknya ketika lembaga kelak mulai menegakkan aturan.

Kelima, peta kewajiban yang lengkap di atas kertas belum menjamin kepatuhan nyata. Penelitian tentang kapabilitas manajemen data menegaskan bahwa kepatuhan bukan upaya sekali jadi, melainkan proses membangun kapabilitas secara berkelanjutan.[23] Dalam pandangan modul ini, risiko terbesar bagi korporasi Indonesia adalah program pelindungan data yang berhenti pada tahap pemetaan dan penyusunan dokumen, tanpa perubahan pada sistem informasi, perilaku pegawai, dan hubungan dengan pihak ketiga.

Kesimpulan dan Implikasi bagi Praktisi Hukum

Peta kewajiban UU PDP bertumpu pada pergeseran beban dari individu kepada organisasi melalui prinsip akuntabilitas: korporasi tidak hanya wajib patuh, tetapi wajib dapat menunjukkan kepatuhannya. Peta itu dimulai dari kualifikasi peran yang bersifat fungsional, berlanjut pada jenis data, dasar pemrosesan, hak subjek data, dokumentasi dan penilaian, keamanan dan insiden, serta tata kelola dan pihak ketiga, dan bagi korporasi di sektor yang diatur diperkaya oleh regulasi sektoral. Bagi praktisi hukum, rekomendasinya adalah sebagai berikut. Pertama, tentukan peran klien untuk setiap kegiatan pemrosesan berdasarkan siapa yang sesungguhnya memutuskan tujuan dan unsur esensial sarana, bukan berdasarkan label dalam kontrak, terutama dalam grup usaha. Kedua, pilih dasar pemrosesan secara sadar untuk setiap kegiatan dan jangan menjadikan persetujuan sebagai dasar bawaan; dokumentasikan uji penyeimbangan setiap kali memakai dasar kepentingan yang sah. Ketiga, terjemahkan setiap hak subjek data menjadi prosedur operasional dengan saluran, verifikasi, tenggat, dan catatan. Keempat, untuk klien di sektor keuangan dan sektor teregulasi lain, susun peta berlapis yang memadukan UU PDP dengan regulasi sektoral, dan terapkan standar yang paling ketat selama belum ada tafsir otoritatif. Kelima, sampaikan kepada klien bahwa kepatuhan pelindungan data adalah proses membangun kapabilitas yang memerlukan waktu, dan manfaatkan masa sebelum PP 33/2026 berlaku pada Januari 2027 untuk menyesuaikan program dengan rincian teknisnya.


*Artikel ini merupakan bagian dari ‘Learning Module for Lawyers: Corporate Law’ yang disusun oleh Tim Penulis Firma Pragma Integra.

Referensi

[1] Clément Labadie and Christine Legner, ‘Building data management capabilities to address data protection regulations: Learnings from EU-GDPR’, Journal of Information Technology, 38.1 (2023), pp. 16–44, https://doi.org/10.1177/02683962221141456.

[2] Muhammad Deckri Algamar, Abu Bakar Munir, and Hendro, ‘Managing Indonesian Data Breach Notification in the Financial Services Sector: A Case for One-Stop Notification Model’, Journal of Central Banking Law and Institutions, 3.3 (2024), pp. 547–84, https://doi.org/10.21098/jcli.v3i3.271.

[3] Algamar, Munir, and Hendro, ‘Managing Indonesian Data Breach Notification in the Financial Services Sector: A Case for One-Stop Notification Model’.

[4] Andrea Parziale and Deborah Mascalzoni, ‘Digital Biomarkers in Psychiatric Research: Data Protection Qualifications in a Complex Ecosystem’, Frontiers in Psychiatry, 13 (2022), p. 873392, https://doi.org/10.3389/fpsyt.2022.873392.

[5] Parziale and Mascalzoni, ‘Digital Biomarkers in Psychiatric Research: Data Protection Qualifications in a Complex Ecosystem’.

[6] Parziale and Mascalzoni, ‘Digital Biomarkers in Psychiatric Research: Data Protection Qualifications in a Complex Ecosystem’.

[7] Parziale and Mascalzoni, ‘Digital Biomarkers in Psychiatric Research: Data Protection Qualifications in a Complex Ecosystem’.

[8] Parziale and Mascalzoni, ‘Digital Biomarkers in Psychiatric Research: Data Protection Qualifications in a Complex Ecosystem’.

[9] Labadie and Legner, ‘Building data management capabilities to address data protection regulations: Learnings from EU-GDPR’.

[10] Labadie and Legner, ‘Building data management capabilities to address data protection regulations: Learnings from EU-GDPR’.

[11] Labadie and Legner, ‘Building data management capabilities to address data protection regulations: Learnings from EU-GDPR’.

[12] Labadie and Legner, ‘Building data management capabilities to address data protection regulations: Learnings from EU-GDPR’.

[13] Dorfleitner, Hornuf, and Kreppmeier, ‘Promise not fulfilled: FinTech, data privacy, and the GDPR’.

[14] Labadie and Legner, ‘Building data management capabilities to address data protection regulations: Learnings from EU-GDPR’.

[15] Labadie and Legner, ‘Building data management capabilities to address data protection regulations: Learnings from EU-GDPR’.

[16] Algamar, Munir, and Hendro, ‘Managing Indonesian Data Breach Notification in the Financial Services Sector: A Case for One-Stop Notification Model’.

[17] Anggraini and Putra, ‘Data Protection Impact Assessment Framework in the Banking Sector in Indonesia to Implement Law of Personal Data Protection’.

[18] Labadie and Legner, ‘Building data management capabilities to address data protection regulations: Learnings from EU-GDPR’.

[19] Quach and others, ‘Digital technologies: tensions in privacy and data’.

[20] Quach and others, ‘Digital technologies: tensions in privacy and data’.

[21] Dorfleitner, Hornuf, and Kreppmeier, ‘Promise not fulfilled: FinTech, data privacy, and the GDPR’.

[22] Algamar, Munir, and Hendro, ‘Managing Indonesian Data Breach Notification in the Financial Services Sector: A Case for One-Stop Notification Model’.

[23] Labadie and Legner, ‘Building data management capabilities to address data protection regulations: Learnings from EU-GDPR’.

Tell Your Friends
Avatar
Pragma Integra is a law firm that combines deep expertise in taxation, corporate and business law, and business development.

Need legal or tax advice?

Discuss your matter with our lawyers

Facing a tax dispute, a corporate transaction or a business problem? Tell us about it and our team will get back to you.

Let’s Talk on WhatsAppContact Form

Integrated Legal & Business Solutions

Have Tax and Business Problems? Let's Solve Them Together

From complex tax disputes to critical corporate decisions, Pragma Integra is here to guide you with trusted expertise and strategic solutions.