Ilustrasi Program Kepatuhan sebagai Pembelaan Hukum

Ilustrasi. [Source: Unsplash]

Pragmaintegra.com – Bab 1 telah menunjukkan bahwa model kegagalan mencegah dan model kesalahan organisasional menjadikan program kepatuhan sebagai bukti, atau ketiadaan bukti, bahwa korporasi telah menjalankan kewajiban organisasionalnya. Sub-bab ini memperdalam sisi hukum positifnya: dalam kondisi apa program kepatuhan dapat membebaskan korporasi dari pertanggungjawaban, meringankan pidananya, atau memengaruhi keputusan penuntut umum? Pembahasan dimulai dari unsur langkah pencegahan dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c Perma 13/2016 dan Pasal 48 huruf d KUHP baru, kemudian membandingkannya dengan tiga rujukan yang paling berpengaruh di dunia: pembelaan adequate procedures dalam section 7 UK Bribery Act 2010 beserta pedoman Kementerian Kehakiman Inggris, pedoman Evaluation of Corporate Compliance Programs Departemen Kehakiman Amerika Serikat, dan delik kegagalan mencegah fraud dalam ECCTA 2023 yang mulai berlaku pada 1 September 2025.

Landasan Filosofis: Dari Kewajiban Hasil ke Kewajiban Upaya

Gagasan bahwa program kepatuhan dapat menjadi pembelaan bertumpu pada perbedaan klasik antara kewajiban hasil dan kewajiban upaya. Apabila korporasi dibebani kewajiban hasil, setiap pelanggaran oleh orang yang terkait dengannya otomatis menjadi kesalahan korporasi. Apabila yang dibebankan adalah kewajiban upaya, korporasi bersalah hanya jika ia tidak melakukan apa yang secara wajar dapat diharapkan untuk mencegah pelanggaran. Pilihan kedua lebih sejalan dengan asas kesalahan: pidana dijatuhkan karena ada jalan lain yang dapat ditempuh tetapi tidak ditempuh, sebagaimana argumen yang diajukan kajian atas hukum lingkungan Indonesia tentang dasar kesalahan individual.[1]

Kajian atas reformasi Inggris memberikan pembenaran tambahan. Bukti tentang prosedur, proses, dan budaya yang baik merupakan bukti bahwa manajemen telah membuat jenis-jenis perbuatan tertentu, seperti suap atau fraud, menjadi tidak dapat diterima atau setidaknya jauh lebih sulit dilakukan tanpa terdeteksi. Menjadikan keadaan itu sebagai dasar pembebasan memberikan insentif kepada korporasi lain untuk melakukan hal yang sama, ketimbang mencurahkan tenaga untuk menutupi pelanggaran atau menimpakan seluruh kesalahan kepada karyawan.[2] Kajian atas hukum Ceko melangkah lebih jauh secara filosofis: melalui program kepatuhan, aturan etika dalam kode perilaku ‘diangkat’ menjadi norma hukum, dan kepatuhan, yang semula bagian dari tanggung jawab sosial korporasi, menjadi ekspresi kewajiban hukum untuk mengelola dan mengendalikan korporasi dengan benar.[3]

Dalam pandangan modul ini, pengangkatan etika menjadi norma hukum itu memiliki dua sisi. Di satu sisi, ia memberi nilai hukum pada upaya yang sungguh-sungguh. Di sisi lain, ia menciptakan godaan untuk membangun program yang dirancang terutama sebagai dokumen pembelaan, bukan sebagai sistem pencegahan. Seluruh pembahasan sub-bab ini berada dalam ketegangan antara kedua sisi tersebut.

Landasan Teoretis: Tiga Fungsi Hukum Program Kepatuhan

a. Pembelaan penuh. Pada model pertama, program kepatuhan yang memadai meniadakan pertanggungjawaban. Section 7 ayat (2) UK Bribery Act 2010 menyatakan bahwa merupakan pembelaan bagi organisasi komersial apabila ia membuktikan telah memiliki prosedur memadai yang dirancang untuk mencegah orang yang terkait dengannya melakukan suap.[4] Pola yang sama diikuti oleh section 45 dan 46 Criminal Finances Act 2017 tentang kegagalan mencegah fasilitasi penggelapan pajak, yang menyediakan pembelaan prosedur pencegahan yang wajar,[5] dan section 199 ECCTA 2023 tentang kegagalan mencegah fraud.[6] Di Eropa kontinental, hukum Ceko membebaskan badan hukum yang telah melakukan semua upaya yang secara wajar dapat dituntut darinya untuk mencegah tindak pidana.[7]

b. Keringanan. Pada model kedua, program kepatuhan tidak membebaskan, tetapi meringankan. Revisi pedoman pemidanaan federal Amerika Serikat tahun 1991 memberikan pidana yang lebih ringan bagi organisasi yang memiliki program kepatuhan, dan inilah salah satu pendorong tumbuhnya industri kepatuhan, sebagaimana dibahas pada Bab 1.[8] Uni Eropa kini mengikuti arah serupa: usulan direktif antikorupsi dan direktif lingkungan hidup tahun 2024 menjadikan penerapan kontrol internal, kesadaran etika, dan program kepatuhan yang memadai sebagai keadaan yang meringankan, demikian pula pelaporan sukarela disertai tindakan perbaikan.[9] Kajian atas perkembangan itu mencatat bahwa Uni Eropa belum menjadikan program kepatuhan sebagai dasar pembebasan, dan mengingatkan risiko bahwa korporasi akan bersikap reaktif apabila keringanan bagi perbaikan setelah tindak pidana sama besarnya dengan keringanan bagi pencegahan sebelum tindak pidana.[10]

c. Diskresi penuntutan. Pada model ketiga, program kepatuhan bekerja di tahap sebelum persidangan: memengaruhi keputusan apakah korporasi dituntut, diselesaikan melalui perjanjian, atau dikenai syarat pemantauan. Data OECD menunjukkan bahwa sebagian besar perkara suap asing diselesaikan di luar persidangan.[11] Dalam model ini, kualitas program kepatuhan dinilai oleh penuntut umum, bukan hakim, dan penilaian itu sering tidak pernah diuji di pengadilan.

d. Ketika pembelaan tidak tersedia. Nilai pembelaan program kepatuhan paling terasa justru ketika ia tidak tersedia. Kajian atas ECCTA 2023 menunjukkan anomali dalam hukum Inggris: section 199 tentang kegagalan mencegah fraud menyediakan pembelaan prosedur pencegahan yang wajar, tetapi section 196, yang memperluas doktrin identifikasi kepada manajer senior, tidak menyediakan pembelaan serupa. Akibatnya, korporasi dapat dinyatakan sengaja melakukan korupsi atau fraud melalui tindakan seorang manajer senior pada saat yang sama ketika dewan direksinya dengan sungguh-sungguh menolak perbuatan itu, dan muncul insentif terbalik untuk menutupi kejahatan manajer senior agar korporasi tidak dianggap melakukannya sendiri.[12] Kajian itu juga mencatat paradoks bagi usaha kecil yang memiliki manajer senior: mereka terpapar tanggung jawab langsung tanpa pembelaan prosedur, sementara korporasi besar kemungkinan akan didakwa dengan delik kegagalan mencegah yang justru menyediakan pembelaan.[13] Dalam pandangan modul ini, pelajaran bagi Indonesia jelas: apabila Pasal 48 huruf d hanya diperlakukan sebagai salah satu alternatif pemberat, dan bukan sebagai ruang pembelaan, korporasi kehilangan insentif untuk berinvestasi pada pencegahan yang sungguh-sungguh.

Dalam pandangan modul ini, hukum Indonesia sejak 2026 memuat ketiga fungsi itu secara tersirat. Pasal 48 huruf d KUHP baru membuka argumen pembebasan, Pasal 56 KUHP baru tentang tingkat kerja sama korporasi membuka argumen keringanan, dan Pasal 328 KUHAP baru tentang perjanjian penundaan penuntutan membuka ruang diskresi penuntutan. Namun, tidak satu pun dari ketiganya menyebut program kepatuhan secara eksplisit, sehingga bobot program kepatuhan dalam setiap fungsi masih harus dibangun melalui argumentasi dan praktik.

Baca juga: Kepatuhan Regulasi ESG bagi Pengacara Korporasi: Dari Pengungkapan Wajib hingga Verifikasi

Konsep: Unsur ‘Langkah-Langkah yang Diperlukan’

a. Tiga unsur dalam rumusan Indonesia. Pasal 4 ayat (2) huruf c Perma 13/2016 dan Pasal 48 huruf d KUHP baru menggunakan rumusan yang hampir identik: korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar, dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana. Dalam pandangan modul ini, rumusan itu memuat tiga unsur yang dapat dibaca sebagai tiga fungsi program kepatuhan: unsur pencegahan (sebelum pelanggaran), unsur mitigasi dampak (ketika pelanggaran mulai terjadi atau terdeteksi), dan unsur penjaminan kepatuhan (sistem yang terus-menerus memastikan aturan ditaati). Ketiganya sejalan dengan struktur pencegahan, deteksi, dan reaksi yang dikembangkan dalam kajian atas hukum Ceko, yang menegaskan bahwa langkah deteksi baru bermakna apabila diikuti langkah reaksi.[14] Sebuah kajian tentang sistem manajemen anti-penyuapan berpendapat bahwa dengan adanya Perma 13/2016, SNI ISO 37001 dapat diterapkan sebagai ‘prosedur yang memadai’ di Indonesia.[15]

b. Enam prinsip pedoman Inggris. Pedoman Kementerian Kehakiman Inggris tahun 2011 tentang adequate procedures menyusun enam prinsip: prosedur yang proporsional, komitmen pimpinan puncak, penilaian risiko, uji tuntas, komunikasi termasuk pelatihan, serta pemantauan dan tinjauan. Penelitian atas pengungkapan seratus perusahaan terbesar di Bursa Efek London menggunakan prinsip-prinsip pedoman itu sebagai indeks, dengan empat tema: komitmen pimpinan dan kebijakan sumber daya manusia, penilaian risiko, uji tuntas, serta pemantauan dan tinjauan.[16] Pedoman pemerintah Inggris untuk delik kegagalan mencegah fraud yang diterbitkan pada November 2024 mempertahankan kerangka enam prinsip yang serupa, tetapi menempatkan komitmen tingkat pimpinan sebagai prinsip pertama.

c. Tiga pertanyaan pedoman Amerika Serikat. Pedoman Evaluation of Corporate Compliance Programs Departemen Kehakiman Amerika Serikat, dalam versi pembaruan September 2024, menyusun penilaian di sekitar tiga pertanyaan: apakah program kepatuhan dirancang dengan baik, apakah program itu diterapkan dengan sungguh-sungguh dan beriktikad baik serta didukung sumber daya dan kewenangan yang memadai, dan apakah program itu bekerja dalam praktik. Pembaruan 2024 memberi perhatian pada risiko teknologi baru termasuk kecerdasan buatan, perlindungan pelapor dari pembalasan, akses fungsi kepatuhan terhadap data, dan pemanfaatan pelajaran dari pelanggaran sebelumnya. Dalam pandangan modul ini, pertanyaan ketiga, apakah program bekerja dalam praktik, merupakan titik temu semua rezim: hukum Inggris, Amerika Serikat, Eropa, dan pada akhirnya Indonesia sama-sama menolak program yang hanya ada di atas kertas.

d. Ukuran ‘bekerja dalam praktik’. Putusan Mahkamah Agung Ceko tahun 2022 yang dikutip dalam literatur memberikan rumusan yang dapat langsung dipakai sebagai daftar uji: perlu dinilai apakah langkah-langkah itu layak dilaksanakan, benar-benar diterapkan, diwajibkan, dikendalikan dan ditegakkan, mungkin dilakukan baik secara teoretis maupun ekonomis, apakah orang-orang yang relevan telah dilatih, dan apakah prosedur yang disyaratkan benar-benar diterapkan. Dalam perkara itu, terdakwa hanya merujuk pada keberadaan formal aturan tanpa menunjukkan bagaimana kepatuhan dijamin, sehingga pengadilan menyimpulkan bahwa badan hukum itu hanya menetapkan aturan secara formal, yang tidak cukup untuk membebaskannya.[17] Kajian yang sama juga mencatat bahwa hukum tidak dapat menetapkan standar minimum yang seragam, karena yang wajar harus dinilai berdasarkan ukuran badan hukum, kegiatannya, produk dan jasanya, pasar tempat ia beroperasi, serta risiko yang dihadapinya.[18]

Praktik: Membuktikan Program Kepatuhan di Hadapan Penegak Hukum

a. Beban pembuktian. Hukum Inggris secara tegas membebankan pembuktian prosedur yang memadai kepada korporasi, sebagaimana tersirat dari rumusan bahwa organisasi harus membuktikan prosedur itu.[19] Hukum Ceko masih memperdebatkannya: satu pandangan menyatakan bahwa apabila fakta tentang upaya pencegahan tidak terungkap, badan hukum tidak dapat dinyatakan bersalah, sedangkan Kejaksaan Agung Ceko berpendapat bahwa badan hukumlah yang harus menyediakan dokumen pendukung.[20] KUHP baru tidak mengatur beban pembuktian untuk Pasal 48 huruf d. Dalam pandangan modul ini, secara normatif unsur itu merupakan unsur yang harus dibuktikan penuntut umum, tetapi secara praktis korporasi yang tidak mampu menunjukkan dokumentasi program kepatuhannya akan berada dalam posisi yang sangat lemah. Karena itu, strategi yang aman adalah memperlakukan dokumentasi program kepatuhan seolah-olah beban pembuktian berada pada korporasi.

b. Bukti yang meyakinkan. Kajian atas hukum Ceko memberikan gambaran bukti yang dibutuhkan. Lingkup personal program harus seluas lingkup atribusi, mencakup karyawan biasa, manajemen, pimpinan puncak, dan sejauh mungkin pihak ketiga seperti perantara, distributor, dan mitra usaha; pernyataan pihak ketiga itu sendiri dapat menjadi alat bukti bahwa program ada dan berjalan. Kode etik perlu dipublikasikan, diperbarui, dan disosialisasikan melalui pelatihan; sistem kontrol harus mencakup audit berkala, pemeriksaan acak, dan saluran pelaporan yang dapat digunakan secara anonim; pelanggaran harus ditindak secara konsisten tanpa memandang jabatan pelaku; dan pelaporan pidana yang melampaui kewajiban hukum merupakan bukti kuat bahwa program beroperasi. Sebaliknya, temuan bahwa karyawan secara rutin melanggar tanpa didisiplinkan merupakan indikasi bahwa langkah reaksi tidak memadai.[21] Kajian yang sama mencatat bahwa ketika pelakunya adalah anggota organ atau pimpinan senior, pembebasan lebih jarang berhasil, dan pada perseroan yang pemilik dan direkturnya adalah orang yang sama, pembebasan hampir mustahil.[22]

c. Pembelaan yang jarang diuji. Pengalaman Inggris menunjukkan bahwa pembelaan prosedur yang memadai jarang benar-benar diuji di pengadilan. Kajian atas Criminal Finances Act 2017 mencatat bahwa section 7 UK Bribery Act telah berlaku satu dasawarsa tanpa satu pun putusan yang beralasan tentang makna pembelaan itu, dan bahwa karena penilaian kewajaran dilakukan juri secara retrospektif dan hasilnya sulit diprediksi, korporasi memilih DPA ketimbang mempertaruhkan reputasinya di persidangan, bahkan korporasi yang memiliki program kepatuhan unggulan sekalipun, sebagaimana dialami sebuah produsen pesawat Eropa sebelum mencapai DPA dengan Serious Fraud Office.[23] Akibatnya, pembelaan itu berubah menjadi alat tawar dalam negosiasi dengan penuntut umum, dan pedoman yang disusun otoritas, yang sekaligus menyidik dan menuntut, menjadi rujukan utama.[24] Kajian atas ECCTA 2023 juga mencatat bahwa delik kegagalan mencegah fraud hanya berlaku bagi organisasi besar, yaitu yang memenuhi dua dari tiga kriteria omzet lebih dari 36 juta poundsterling, aset lebih dari 18 juta poundsterling, atau rata-rata lebih dari 250 karyawan, berbeda dari section 7 UK Bribery Act yang berlaku bagi semua organisasi komersial.[25]

d. Dimensi perpajakan. Bagi praktik yang berfokus pada hukum pajak, model kegagalan mencegah memiliki relevansi khusus. Criminal Finances Act 2017 memidana korporasi yang gagal mencegah orang yang terkait dengannya memfasilitasi penggelapan pajak, baik pajak Inggris (section 45) maupun pajak negara lain (section 46), dengan syarat kriminalitas ganda dan adanya hubungan dengan Inggris, misalnya karena korporasi didirikan menurut hukum Inggris atau menjalankan sebagian usahanya di Inggris.[26] Pedoman tentang prosedur pencegahan yang wajar disusun oleh otoritas pajak Inggris, yang sekaligus terlibat dalam penyidikan, dan kajian atas undang-undang itu menilai pedoman tersebut berayun antara terlalu spesifik dan terlalu kabur.[27] Kajian lain tentang sistem manajemen kepatuhan menunjukkan arah yang berbeda: di Polandia, korporasi besar yang ingin mengadakan perjanjian kerja sama perpajakan dengan otoritas pajak wajib menerapkan kerangka pengawasan pajak internal yang mencakup strategi pajak, sistem manajemen risiko pajak, pengaturan sumber daya manusia dan tanggung jawab fungsi pajak, serta pengelolaan dokumen dan sistem informasi, dengan imbalan berupa privilese tertentu.[28] Kajian yang sama menemukan bahwa di antara sepuluh emiten besar Polandia yang dianalisis, informasi tentang sistem manajemen kepatuhan disajikan secara terpenggal dan tidak dikaitkan dengan kepatuhan pajak, padahal memasukkan pajak ke dalam sistem kepatuhan bermanfaat untuk mengurangi risiko tanggung jawab pengurus.[29] Dalam pandangan modul ini, bagi klien Indonesia yang memiliki hubungan usaha dengan Inggris, risiko section 46 perlu dipetakan; dan bagi semua klien, pengendalian risiko pajak sebaiknya diintegrasikan ke dalam program kepatuhan, karena tindak pidana perpajakan yang dilakukan untuk kepentingan korporasi dapat menjadi pintu masuk penilaian Pasal 48 KUHP baru sepanjang pertanggungjawaban korporasi dimungkinkan oleh undang-undang perpajakan.

e. Merancang untuk mencegah, bukan untuk membela. Dari uraian di atas, nasihat kepada klien Indonesia dapat dirumuskan. Program kepatuhan harus dirancang berdasarkan penilaian risiko yang spesifik, karena tidak ada standar minimum yang dapat menggantikan analisis atas kegiatan dan pasar klien.[30] Program itu harus menghasilkan jejak bukti yang alami: notulen rapat direksi yang membahas risiko, catatan pelatihan, laporan audit, catatan penanganan laporan pelanggaran, dan catatan sanksi. Dan program itu harus diuji secara berkala dengan pertanyaan apakah ia bekerja dalam praktik, bukan hanya apakah ia lengkap di atas kertas. Rincian desain dan implementasi program kepatuhan dibahas pada Bab 3.

Analisis Kritis

Empat catatan kritis perlu diajukan. Pertama, risiko program kertas. Penelitian atas pengungkapan perusahaan terbesar di Inggris menemukan bahwa setelah berlakunya UK Bribery Act, pengungkapan tentang upaya antisuap meningkat signifikan, tetapi dari tujuh belas perusahaan yang diberitakan diduga menyuap pejabat asing, tujuh tidak mengungkapkannya sama sekali, delapan hanya memberikan informasi umum, dan hanya dua yang mengungkap secara rinci; pola itu tidak banyak berbeda dari periode sebelum undang-undang berlaku.[31] Penelitian itu menyimpulkan bahwa pengungkapan berfungsi sebagai pembawa simbolik persyaratan kelembagaan, bukan cerminan perbaikan nyata.[32] Dalam pandangan modul ini, temuan ini merupakan peringatan langsung bagi praktik Indonesia: sertifikasi dan dokumen kebijakan dapat meningkat pesat tanpa perubahan perilaku.

Kedua, risiko melembagakan prosedur sebagai tameng. Literatur tentang uji tuntas hak asasi manusia yang diwajibkan undang-undang memperingatkan bahwa apabila tidak dirancang dengan baik, kewajiban semacam itu dapat mendorong kepatuhan kosmetik atau justru menjadikan uji tuntas sebagai pembelaan terhadap tanggung jawab hukum.[33] Kalangan usaha bahkan mendorong ketentuan safe harbour yang membebaskan korporasi dari gugatan apabila uji tuntas telah dilaksanakan secara lengkap, dan literatur mengingatkan bahwa ketentuan semacam itu harus dirancang hati-hati agar uji tuntas tidak menjadi latihan centang kotak untuk menghindari gugatan.[34]

Ketiga, ketidakpastian dan potensi ketidakadilan. Kajian atas Criminal Finances Act 2017 berargumen bahwa karena kelompok orang yang terkait dengan korporasi sangat luas, pertanggungjawaban prima facie pada korporasi besar menjadi hampir tak terelakkan secara statistik, sehingga pemidanaan bergantung pada nasib dan prasangka, bukan pada kualitas moral korporasi; denda pun menjadi sekadar biaya usaha.[35] Pembatasan ruang lingkup berdasarkan ukuran juga dikritik: apabila kegagalan mencegah fraud layak dipidana, alasan itu berlaku bagi korporasi dari semua ukuran.[36]

Keempat, kekosongan pedoman di Indonesia. Tidak ada pedoman resmi yang menjelaskan apa yang dimaksud dengan ‘langkah-langkah yang diperlukan’, dan tidak ada putusan yang memberikan tafsir otoritatif. Dalam pandangan modul ini, kekosongan ini berisiko diisi oleh penilaian ad hoc penyidik dan penuntut umum, dan bahaya yang dicatat literatur Inggris, yaitu pembelaan yang berubah menjadi alat tawar tanpa pernah diuji, dapat terulang dalam praktik perjanjian penundaan penuntutan di bawah KUHAP baru. Penerbitan pedoman bersama oleh Mahkamah Agung, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi, dengan merujuk pada standar yang dibahas dalam sub-bab kelima, akan sangat membantu kepastian hukum.

Kesimpulan dan Implikasi bagi Praktisi Hukum

Program kepatuhan kini memiliki pijakan hukum positif di Indonesia melalui Pasal 48 huruf d KUHP baru, yang mengangkat unsur langkah pencegahan dari Perma 13/2016 ke tingkat undang-undang, serta melalui ruang keringanan dan diskresi penuntutan yang dibuka KUHP baru dan KUHAP baru. Rujukan internasional, dari pedoman Inggris, pedoman Amerika Serikat, hingga putusan pengadilan Eropa, bertemu pada satu ukuran: program yang bekerja dalam praktik, bukan program yang lengkap di atas kertas. Bagi praktisi hukum, rekomendasinya adalah sebagai berikut. Pertama, susun program kepatuhan klien berdasarkan penilaian risiko yang spesifik dan proporsional, dengan merujuk pada enam prinsip pedoman Inggris dan tiga pertanyaan pedoman Amerika Serikat sebagai daftar uji. Kedua, perlakukan dokumentasi program seolah-olah beban pembuktian berada pada klien, dengan membangun jejak bukti yang alami tentang pencegahan, deteksi, dan reaksi. Ketiga, pastikan sanksi internal ditegakkan secara konsisten tanpa memandang jabatan, karena ketidakkonsistenan adalah bukti terkuat bahwa program tidak bekerja. Keempat, dalam perkara, ajukan program kepatuhan pada tiga lapis sekaligus: sebagai dasar pembebasan berdasarkan Pasal 48 huruf d, sebagai faktor keringanan berdasarkan Pasal 56, dan sebagai modal negosiasi dalam perjanjian penundaan penuntutan berdasarkan Pasal 328 KUHAP baru. Kelima, ingatkan klien bahwa sertifikasi dan dokumen kebijakan tanpa perubahan perilaku tidak hanya gagal sebagai pembelaan, tetapi dapat berbalik menjadi bukti bahwa korporasi mengetahui risikonya namun membiarkannya.


*Artikel ini merupakan bagian dari ‘Learning Module for Lawyers: Corporate Law’ yang disusun oleh Tim Penulis Firma Pragma Integra.

Referensi

[1] Wibisana, Faure, and Majory, ‘Error in Personam: Confusion in Indonesia’s Environmental Corporate Criminal Liability’.

[2] Horder, ‘Corporate criminal liability under the Economic Crime and Corporate Transparency Act 2023’.

[3] Pavel Kotlán and others, ‘Criminal Compliance Program as a Tool for Criminal Liability Exculpation of Legal Persons in the Czech Republic’, Laws, 12.2 (2023), p. 20, https://doi.org/10.3390/laws12020020.

[4] Muhammad Azizul Islam and others, ‘Corporate disclosures on curbing bribery and the UK Bribery Act 2010: evidence from UK companies’, Accounting, Auditing & Accountability Journal, 34.8 (2021), pp. 1851–82, https://doi.org/10.1108/aaaj-05-2019-4017.

[5] Harry Stratton, ‘Guilt by lottery: Criminal failure to prevent facilitation of tax evasion under the Criminal Finances Act 2017’, The Journal of Criminal Law, 86.1 (2022), pp. 29–36, https://doi.org/10.1177/00220183211024737.

[6] Horder, ‘Corporate criminal liability under the Economic Crime and Corporate Transparency Act 2023’.

[7] Kotlán and others, ‘Criminal Compliance Program as a Tool for Criminal Liability Exculpation of Legal Persons in the Czech Republic’.

[8] van Rooij and Sokol, ‘Introduction: Compliance as the Interaction between Rules and Behavior’.

[9] Zazzaro, ‘Corporate criminal liability in EU Directives: An overview of the EU discipline’.

[10] Zazzaro, ‘Corporate criminal liability in EU Directives: An overview of the EU discipline’.

[11] Harris, ‘Corporate Liability within the IACC Framework’.

[12] Horder, ‘Corporate criminal liability under the Economic Crime and Corporate Transparency Act 2023’.

[13] Horder, ‘Corporate criminal liability under the Economic Crime and Corporate Transparency Act 2023’.

[14] Kotlán and others, ‘Criminal Compliance Program as a Tool for Criminal Liability Exculpation of Legal Persons in the Czech Republic’.

[15] Hanindita, Julaeha, and Soewito, ‘Strengthening Anti-Bribery Governance through Integration of GCG with SNI ISO 37001: 2016 ABMS’.

[16] Islam and others, ‘Corporate disclosures on curbing bribery and the UK Bribery Act 2010: evidence from UK companies’.

[17] Kotlán and others, ‘Criminal Compliance Program as a Tool for Criminal Liability Exculpation of Legal Persons in the Czech Republic’.

[18] Kotlán and others, ‘Criminal Compliance Program as a Tool for Criminal Liability Exculpation of Legal Persons in the Czech Republic’.

[19] Islam and others, ‘Corporate disclosures on curbing bribery and the UK Bribery Act 2010: evidence from UK companies’.

[20] Kotlán and others, ‘Criminal Compliance Program as a Tool for Criminal Liability Exculpation of Legal Persons in the Czech Republic’.

[21] Kotlán and others, ‘Criminal Compliance Program as a Tool for Criminal Liability Exculpation of Legal Persons in the Czech Republic’.

[22] Kotlán and others, ‘Criminal Compliance Program as a Tool for Criminal Liability Exculpation of Legal Persons in the Czech Republic’.

[23] Stratton, ‘Guilt by lottery: Criminal failure to prevent facilitation of tax evasion under the Criminal Finances Act 2017’.

[24] Stratton, ‘Guilt by lottery: Criminal failure to prevent facilitation of tax evasion under the Criminal Finances Act 2017’.

[25] Horder, ‘Corporate criminal liability under the Economic Crime and Corporate Transparency Act 2023’.

[26] Stratton, ‘Guilt by lottery: Criminal failure to prevent facilitation of tax evasion under the Criminal Finances Act 2017’.

[27] Stratton, ‘Guilt by lottery: Criminal failure to prevent facilitation of tax evasion under the Criminal Finances Act 2017’.

[28] Sulik-Górecka, ‘Tax Compliance as an Element of the Corporate Compliance Management System’.

[29] Sulik-Górecka, ‘Tax Compliance as an Element of the Corporate Compliance Management System’.

[30] Kotlán and others, ‘Criminal Compliance Program as a Tool for Criminal Liability Exculpation of Legal Persons in the Czech Republic’.

[31] Islam and others, ‘Corporate disclosures on curbing bribery and the UK Bribery Act 2010: evidence from UK companies’.

[32] Islam and others, ‘Corporate disclosures on curbing bribery and the UK Bribery Act 2010: evidence from UK companies’.

[33] Deva, ‘Mandatory human rights due diligence laws in Europe: A mirage for rightsholders?’.

[34] Peter Muchlinski, ‘The Impact of the UN Guiding Principles on Business Attitudes to Observing Human Rights’, Business and Human Rights Journal, 6.2 (2021), pp. 212–26, https://doi.org/10.1017/bhj.2021.14.

[35] Stratton, ‘Guilt by lottery: Criminal failure to prevent facilitation of tax evasion under the Criminal Finances Act 2017’.

[36] Horder, ‘Corporate criminal liability under the Economic Crime and Corporate Transparency Act 2023’.

Tell Your Friends
Avatar
Pragma Integra is a law firm that combines deep expertise in taxation, corporate and business law, and business development.

Need legal or tax advice?

Discuss your matter with our lawyers

Facing a tax dispute, a corporate transaction or a business problem? Tell us about it and our team will get back to you.

Let’s Talk on WhatsAppContact Form

Integrated Legal & Business Solutions

Have Tax and Business Problems? Let's Solve Them Together

From complex tax disputes to critical corporate decisions, Pragma Integra is here to guide you with trusted expertise and strategic solutions.