Ilustrasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Ilustrasi. [Source: Unsplash]

Pragmaintegra.com – Filosofi yang dibahas pada sub-bab sebelumnya baru bermakna apabila diterjemahkan ke dalam norma yang dapat ditegakkan. Sub-bab ini memetakan hukum positif pertanggungjawaban pidana korporasi di Indonesia: ketentuan umum dalam KUHP baru, termasuk sistem pidana dan tindakan bagi korporasi; Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi (Perma 13/2016) sebagai hukum acara yang selama satu dasawarsa mengisi kekosongan; undang-undang sektoral yang menjadi sumber utama delik korporasi; serta praktik penuntutan yang memperlihatkan jarak antara norma dan penegakan. Pembahasan Bab 1 tentang Pasal 4 ayat (2) Perma 13/2016 dan Pasal 20 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak diulang secara rinci; yang diperdalam adalah bagaimana ketentuan-ketentuan itu bekerja bersama sejak berlakunya KUHP baru dan hukum acara pidana yang baru.

Landasan Filosofis: Hukum Positif sebagai Arena Kompromi

Hukum positif pertanggungjawaban korporasi selalu merupakan kompromi antara dua tuntutan yang saling tarik. Di satu sisi, asas legalitas menuntut kepastian tentang siapa yang dapat dipidana, atas perbuatan apa, dan dengan sanksi apa. Di sisi lain, efektivitas penegakan menuntut fleksibilitas agar korporasi tidak lolos melalui celah struktur organisasinya. Literatur tentang kebijakan sanksi korporasi di Eropa menunjukkan bahwa kompromi semacam ini sering diselesaikan dengan menggeser penegakan ke jalur sanksi administratif, padahal sanksi administratif tidak selalu lebih lunak: jaminan prosedurnya lebih rendah, kriteria tanggung jawabnya mendekati objektif, dan dendanya dapat sangat besar.[1] Kajian yang sama mengingatkan asas ultima ratio, yaitu bahwa hukum pidana semestinya menjadi upaya terakhir, dan bahwa efek menguatkan dari ancaman pidana sering diasumsikan tanpa bukti empiris.[2]

Indonesia mengambil jalan yang berbeda. Pertanggungjawaban pidana korporasi tidak menggantikan sanksi administratif, melainkan berdiri berdampingan dengannya, sering kali atas perbuatan yang sama. Dalam pandangan modul ini, pilihan tersebut mencerminkan watak legislasi Indonesia yang cenderung menambah lapisan ancaman ketimbang menata hubungan antar-lapisan. Konsekuensinya, satu pelanggaran korporasi dapat sekaligus memicu sanksi administratif dari regulator sektoral, gugatan perdata dari negara atau masyarakat, dan tuntutan pidana. Bagi program kepatuhan, keadaan ini berarti bahwa risiko hukum tidak dapat dipetakan hanya dari satu rezim; ia harus dipetakan secara serentak dari ketiga jalur itu.

Kompromi kedua menyangkut hubungan antara hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Pasal 187 KUHP baru memberlakukan ketentuan Bab I sampai Bab V Buku Kesatu terhadap perbuatan yang dapat dipidana menurut undang-undang lain, kecuali ditentukan lain. Dengan demikian, ketentuan umum tentang korporasi dalam KUHP baru menjadi payung bagi undang-undang sektoral, tetapi undang-undang sektoral tetap dapat menyimpang. Sebelum KUHP baru, peran itu dijalankan oleh Pasal 103 KUHP lama, dan praktik peradilan telah menerapkan ketentuan Buku Kesatu, misalnya tentang perbuatan berlanjut, terhadap korporasi yang didakwa berdasarkan undang-undang sektoral.[3]

Landasan Teoretis: Fungsi Sanksi bagi Korporasi

a. Pencegahan ekonomi dan batasnya. Rancangan sanksi korporasi di banyak yurisdiksi bertumpu pada teori pencegahan ekonomi yang dikembangkan Becker: korporasi dan pengambil keputusannya diperlakukan sebagai aktor rasional yang dapat diarahkan melalui insentif finansial, sehingga besaran denda dihitung dari keuntungan ilegal dan probabilitas deteksi.[4] Kajian yang sama mencatat bahwa bukti empiris efek pencegahan umum sanksi administratif terhadap korporasi masih langka, dan bahwa sanksi yang netral secara moral berisiko mendorong korporasi memandang kepatuhan semata sebagai kalkulasi biaya dan manfaat, sehingga melahirkan sikap ‘centang kotak’.[5] Sebagaimana dibahas pada Bab 1, kepastian deteksi lebih menentukan daripada beratnya sanksi.

b. Kecenderungan baru: denda berbasis omzet dan sanksi organisasional. Perkembangan di Uni Eropa memperlihatkan dua arah sekaligus. Arah pertama adalah pengaitan denda dengan kapasitas ekonomi korporasi. Direktif tentang perlindungan lingkungan hidup melalui hukum pidana tahun 2024 dan direktif tentang pelanggaran tindakan pembatasan (sanksi) Uni Eropa tahun 2024 menetapkan batas maksimum denda yang dikaitkan dengan persentase omzet global, antara satu sampai lima persen atau jumlah tetap tertentu. Kajian atas perkembangan itu mengkritik bahwa direktif tersebut tidak membedakan ukuran korporasi, sehingga denda lima persen dapat menutup usaha kecil, sementara korporasi terbesar dapat menghitungnya di muka sebagai biaya usaha.[6] Arah kedua adalah sanksi yang menyasar organisasi: kewajiban memulihkan lingkungan, kewajiban membangun skema uji tuntas untuk meningkatkan kepatuhan, serta keringanan bagi korporasi yang memiliki program kepatuhan memadai atau melaporkan diri secara sukarela.[7]

c. Pidana pembubaran sebagai ‘pidana mati’ korporasi. Teori pemidanaan korporasi juga harus menjawab persoalan sanksi terberat. Sebuah kajian tentang KUHP baru menyebut pembubaran korporasi sebagai ‘pidana mati korporasi’ karena mengakhiri operasi secara permanen, menghilangkan lapangan kerja, menghentikan produksi, dan menghentikan pembayaran pajak; kajian itu berargumen bahwa pidana ini tidak semestinya dijatuhkan selama Indonesia belum memiliki pedoman pemidanaan bagi korporasi.[8] Dalam pandangan modul ini, argumen tersebut mengandung pelajaran yang lebih luas: sanksi yang paling berat tidak selalu yang paling efektif, karena sanksi yang menghancurkan organisasi juga menghancurkan kemungkinan organisasi itu memperbaiki diri.

d. Pemulihan sebagai tujuan pemidanaan. Teori sanksi korporasi mutakhir juga menempatkan pemulihan sejajar dengan pencegahan. Direktif lingkungan hidup Uni Eropa tahun 2024 memuat sanksi nonfinansial berupa kewajiban memulihkan lingkungan dalam jangka waktu tertentu apabila kerusakan dapat dipulihkan, atau membayar kompensasi apabila tidak dapat dipulihkan; kajian atas direktif itu menilai perkembangan ini sebagai bagian dari pergeseran perhatian ke perilaku korporasi setelah tindak pidana, yaitu ganti rugi kepada korban, restitusi, dan pembangunan sistem kepatuhan untuk mencegah pelanggaran berikutnya.[9] Hukum Indonesia sesungguhnya telah lebih dahulu mengenal gagasan serupa. UU PPLH mengakomodasi sistem dua jalur, yaitu penjatuhan pidana dan tindakan secara bersamaan, termasuk tindakan tata tertib berupa perbaikan akibat tindak pidana; namun, kajian atas praktiknya mencatat bahwa kemungkinan itu belum dimanfaatkan secara maksimal, baik dari sisi pemulihan kerugian maupun dari sisi denda.[10] Dalam pandangan modul ini, teori pemulihan memberi program kepatuhan fungsi baru di hadapan hakim: program kepatuhan tidak hanya menjadi bukti bahwa korporasi telah berupaya mencegah, tetapi juga menjadi instrumen yang dapat diperintahkan untuk menjamin bahwa pelanggaran tidak berulang. Dengan kata lain, kepatuhan dapat hadir sebelum tindak pidana sebagai pencegahan, selama perkara sebagai alasan keringanan, dan setelah putusan sebagai bagian dari sanksi.

Baca juga: Kepatuhan Regulasi ESG bagi Pengacara Korporasi: Dari Pengungkapan Wajib hingga Verifikasi

Konsep: Arsitektur Pertanggungjawaban dalam Hukum Positif

a. Pidana dan tindakan bagi korporasi dalam KUHP baru. Pasal 118 KUHP baru membagi pidana bagi korporasi atas pidana pokok dan pidana tambahan. Pasal 119 menetapkan bahwa pidana pokok bagi korporasi adalah pidana denda. Pasal 120 ayat (1) memuat daftar pidana tambahan, yang meliputi antara lain pembayaran ganti rugi, perbaikan akibat tindak pidana, pelaksanaan kewajiban yang telah dilalaikan, pemenuhan kewajiban adat, pembiayaan pelatihan kerja, perampasan barang atau keuntungan, pengumuman putusan, pencabutan izin tertentu, pelarangan permanen melakukan perbuatan tertentu, penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha atau kegiatan usaha, pembekuan seluruh atau sebagian kegiatan usaha, dan pembubaran korporasi; Pasal 120 ayat (2) membatasi jangka waktu sebagian pidana tambahan itu, dan ayat (3) memungkinkan kekayaan korporasi disita dan dilelang apabila pidana tambahan tertentu tidak dilaksanakan. Pasal 121 ayat (1) menetapkan bahwa denda bagi korporasi paling sedikit kategori IV, kecuali undang-undang menentukan lain, dan ayat (2) mengatur batas maksimum yang dikaitkan dengan ancaman penjara delik yang bersangkutan. Pasal 122 mengatur jangka waktu dan angsuran pembayaran denda, penyitaan dan pelelangan kekayaan apabila denda tidak dibayar, dan pembekuan kegiatan usaha sebagai pengganti apabila kekayaan tidak mencukupi. Pasal 123 menyediakan tindakan bagi korporasi berupa pengambilalihan korporasi, penempatan di bawah pengawasan, dan penempatan di bawah pengampuan, sedangkan Pasal 124 mendelegasikan tata cara pelaksanaannya kepada peraturan pemerintah.

Dalam pandangan modul ini, tindakan berupa penempatan di bawah pengawasan dan pidana tambahan berupa pelaksanaan kewajiban yang telah dilalaikan merupakan pintu masuk bagi apa yang dalam literatur Eropa disebut kepatuhan sebagai sanksi: negara tidak hanya menghukum, tetapi memerintahkan korporasi menata ulang dirinya. Bagi advokat, ini membuka ruang negosiasi yang konstruktif, misalnya mengusulkan rencana perbaikan sistem kepatuhan sebagai alternatif dari pidana tambahan yang menghentikan usaha.

b. Pedoman pemidanaan yang belum memadai. Pasal 56 KUHP baru menyebut hal-hal yang wajib dipertimbangkan hakim dalam memidana korporasi, antara lain tingkat kerugian atau dampak, frekuensi tindak pidana, keterlibatan pejabat, dan tingkat kerja sama korporasi dalam penanganan perkara. Kajian atas pidana pembubaran menilai bahwa ketentuan ini bukan pedoman pemidanaan yang ideal karena tidak memberikan panduan kapan pembubaran layak dijatuhkan, dan bahwa satu-satunya pedoman pemidanaan dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung, yaitu Perma Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak mengatur terdakwa korporasi.[11] Dalam pandangan modul ini, unsur ‘tingkat kerja sama korporasi’ dalam Pasal 56 merupakan dasar normatif yang penting bagi strategi kooperatif: pengungkapan sukarela, investigasi internal, dan pemulihan kerugian dapat diajukan sebagai faktor yang meringankan.

c. Perma 13/2016 sebagai hukum acara. Perma 13/2016 lahir untuk mengisi kekosongan hukum acara dalam penanganan perkara korporasi. Kajian atas pertanggungjawaban korporasi di bidang lingkungan hidup mencatat bahwa Perma tersebut membedakan kedudukan korporasi dan pengurus: pemeriksaan korporasi sebagai tersangka diwakili oleh pengurus, dakwaan tetap ditujukan kepada korporasi, pengurus yang mewakili korporasi hanya dapat dipidana apabila ia sendiri berstatus terdakwa, dan hakim dapat menjatuhkan pidana kepada korporasi, kepada pengurus, atau kepada keduanya. Namun, Pasal 23 ayat (2) Perma tersebut tetap mengembalikan penjatuhan pidana kepada undang-undang masing-masing, yang sebagian masih memuat konstruksi pertanggungjawaban pengganti individual.[12] Dengan berlakunya KUHP baru dan KUHAP baru, kedudukan Perma 13/2016 perlu dibaca ulang: ketentuan materiilnya tentang kesalahan korporasi kini telah diserap dan diperluas oleh Pasal 48 KUHP baru,[13] sedangkan ketentuan acaranya perlu diselaraskan dengan KUHAP baru.

d. Undang-undang sektoral. Undang-undang sektoral tetap menjadi sumber utama delik korporasi. Di bidang korupsi, KUHP baru memindahkan beberapa delik inti ke dalam kodifikasi: Pasal 603 sampai 606 KUHP baru menggantikan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 5, Pasal 11, dan Pasal 13 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dicabut oleh Pasal 622 KUHP baru, sedangkan ketentuan lain dalam undang-undang tersebut, termasuk Pasal 20 tentang korporasi, tetap berlaku. Di bidang pencucian uang, Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menentukan kapan pidana dijatuhkan terhadap korporasi, antara lain apabila tindak pidana dilakukan atau diperintahkan oleh personil pengendali korporasi, dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan korporasi, sesuai tugas dan fungsi pelaku, dan dengan maksud memberikan manfaat bagi korporasi; Pasal 7 mengatur denda dan pidana tambahan bagi korporasi. Di bidang lingkungan hidup, Pasal 116 sampai 119 UU PPLH mengatur pertanggungjawaban badan usaha dan pidana tambahan atau tindakan tata tertib. Di bidang pelindungan data pribadi, Pasal 70 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi memungkinkan pidana terhadap korporasi dengan denda yang diperberat. Pemetaan delik sektoral secara teknis per bidang dibahas dalam Modul 3.

Hubungan KUHP baru dengan undang-undang sektoral juga dipengaruhi oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, yang menyesuaikan ketentuan pidana di luar KUHP dengan sistem KUHP baru. Dalam pandangan modul ini, setiap analisis risiko pidana korporasi sejak 2026 harus memeriksa tiga lapis secara berurutan: rumusan delik dalam undang-undang sektoral, penyesuaiannya oleh undang-undang penyesuaian pidana, dan ketentuan umum KUHP baru yang berlaku kecuali ditentukan lain.

Praktik: Penuntutan Korporasi dan Jarak antara Norma dan Penegakan

a. Perkara lingkungan hidup dan kebakaran lahan. Perkara-perkara yang terverifikasi dalam literatur memperlihatkan pola yang konsisten. Dalam perkara PT Kallista Alam, korporasi dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana lingkungan hidup secara berlanjut, dan praktik peradilan menerapkan ketentuan Buku Kesatu KUHP lama tentang perbuatan berlanjut terhadap korporasi.[14] Pengadilan tingkat pertama dan banding menjatuhkan denda tiga miliar rupiah; dalam Putusan Nomor 1554 K/Pid.Sus/2015, Mahkamah Agung menolak kasasi terdakwa tetapi menghapus denda itu dengan pertimbangan bahwa kerugian negara berupa biaya pemulihan lahan sebesar Rp366.098.669.000 telah dibebankan dalam perkara perdata Nomor 651 K/PDT/2015; tidak ada pula pidana tambahan, meskipun Pasal 119 UU PPLH memungkinkan tindakan tata tertib.[15] Kajian atas perkara itu menilai putusan tersebut kurang memberikan efek jera.[16] Dalam perkara PT Adei Plantation and Industry (Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 228/Pid.Sus/2013/PN.PLW), korporasi dipidana denda, tetapi pengadilan juga membuka kemungkinan pidana penjara bagi pengurus yang tidak didakwa.[17]

Dalam pandangan modul ini, perkara Kallista Alam memperlihatkan persoalan yang lebih mendasar daripada beratnya sanksi, yaitu ketiadaan kerangka yang menata hubungan antara pertanggungjawaban pidana dan perdata atas perbuatan yang sama. Penghapusan denda pidana dengan alasan kerugian telah dibebankan secara perdata mencampuradukkan fungsi pencegahan pidana dengan fungsi pemulihan perdata. Bagi korporasi, putusan semacam itu dapat dibaca sebagai sinyal bahwa membayar ganti rugi perdata dapat menggantikan pidana; bagi penegak hukum, sinyal itu melemahkan daya cegah. Pasal 120 KUHP baru, yang memasukkan ganti rugi dan perbaikan akibat sebagai pidana tambahan, membuka kemungkinan penataan yang lebih koheren, karena pemulihan dapat dijatuhkan sebagai bagian dari pemidanaan itu sendiri.

b. Pola penuntutan. Dari perkara-perkara itu dapat ditarik tiga pola praktik. Pertama, delik korporasi yang paling sering diadili adalah delik lingkungan hidup dan sumber daya alam, sementara delik korporasi di bidang lain relatif jarang sampai ke pengadilan. Kedua, sanksi yang dijatuhkan didominasi denda, dengan pidana tambahan yang jarang diterapkan. Ketiga, garis batas antara pertanggungjawaban korporasi dan pengurus kerap kabur, sebagaimana dibahas pada sub-bab sebelumnya.[18] Pola-pola ini bukan khas Indonesia. Literatur pertanggungjawaban korporasi dalam konteks antikorupsi internasional mencatat bahwa perkara korupsi besar sering gagal menghukum korporasi, mengambil contoh pembebasan dua perusahaan minyak multinasional dalam perkara ladang minyak di Nigeria, dan bahwa sebagian besar penindakan dilakukan melalui undang-undang Amerika Serikat dan Inggris karena banyak negara kekurangan sumber daya dan keahlian.[19]

c. Penyelesaian di luar persidangan. Data OECD yang dikutip dalam literatur yang sama menunjukkan bahwa 78 persen dari 890 perkara suap asing diselesaikan tanpa persidangan, misalnya melalui DPA atau perjanjian tanpa penuntutan.[20] Indonesia kini memiliki instrumen serupa. Pasal 328 KUHAP baru mengatur perjanjian penundaan penuntutan yang hanya berlaku bagi tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi. Pada saat modul ini disusun, peraturan pelaksana dan praktik penerapannya masih berkembang, sehingga persyaratan rinci, peran pengadilan, dan hubungannya dengan kewenangan penyidik di luar Kejaksaan perlu dipantau. Dalam pandangan modul ini, keberhasilan instrumen ini akan bergantung pada dua hal yang ditekankan literatur: kredibilitas ancaman penuntutan di belakangnya, karena ‘wortel’ hanya semenarik ‘tongkat’ yang mengancam,[21] dan kemampuan penuntut umum menilai kualitas program kepatuhan yang dijanjikan korporasi.

d. Implikasi bagi pendampingan korporasi. Bagi advokat, arsitektur hukum positif ini menuntut beberapa langkah. Ketika korporasi klien menghadapi penyidikan, analisis harus mencakup jenis delik dan undang-undang yang berlaku, apakah undang-undang itu mengatur pidana korporasi secara khusus atau tunduk pada KUHP baru, apakah ada sanksi administratif dan gugatan perdata yang berjalan paralel, dan apakah tersedia jalur penyelesaian di luar persidangan. Di luar perkara, pemahaman tentang daftar pidana tambahan dan tindakan dalam Pasal 120 dan 123 KUHP baru dapat dipakai untuk menjelaskan kepada direksi dan pemegang saham bahwa risiko pidana korporasi tidak berhenti pada denda, tetapi dapat menjangkau izin, kegiatan usaha, bahkan kendali atas korporasi itu sendiri.

Analisis Kritis

Tiga persoalan menonjol. Pertama, fragmentasi. Pertanggungjawaban pidana korporasi tersebar di KUHP baru, undang-undang sektoral, undang-undang penyesuaian pidana, peraturan Mahkamah Agung, dan pedoman Kejaksaan, dengan kriteria atribusi yang tidak selalu sama. Kriteria personil pengendali dalam undang-undang pencucian uang, kriteria hubungan kerja dalam undang-undang korupsi, dan kriteria pengurus fungsional dalam KUHP baru, misalnya, tidak identik. Dalam pandangan modul ini, fragmentasi ini merugikan dua pihak sekaligus: korporasi tidak memperoleh kepastian tentang standar yang harus dipenuhi, dan penegak hukum tidak memiliki tolok ukur yang konsisten untuk menilai kesalahan organisasional.

Kedua, ketimpangan antara keluasan norma dan kesempitan penegakan. Daftar pidana tambahan dalam KUHP baru sangat luas, tetapi praktik sebelum KUHP baru menunjukkan bahwa pidana tambahan jarang dijatuhkan dan denda pun dapat dihapus.[22] Sebagaimana dicatat literatur tentang sanksi korporasi di Eropa, kepastian penegakan, bukan beratnya ancaman, yang menentukan efek pencegahan.[23] Tanpa peningkatan kapasitas penyidikan dan penuntutan korporasi, keluasan daftar sanksi tidak akan mengubah perilaku.

Ketiga, ketiadaan pedoman pemidanaan korporasi. Pasal 56 KUHP baru menyebut faktor-faktor yang dipertimbangkan, tetapi tidak menyebut secara eksplisit keberadaan dan efektivitas program kepatuhan sebagai faktor.[24] Hal ini berbeda dengan arah Uni Eropa yang secara eksplisit menjadikan program kepatuhan yang memadai sebagai keadaan yang meringankan.[25] Dalam pandangan modul ini, sampai pedoman pemidanaan korporasi diterbitkan, advokat perlu menempatkan program kepatuhan klien dalam kerangka unsur yang sudah ada, yaitu ‘tingkat kerja sama korporasi’ dan pertimbangan keadilan dalam Pasal 53 ayat (2), di samping Pasal 48 huruf d yang dibahas pada sub-bab berikutnya.

Kesimpulan dan Implikasi bagi Praktisi Hukum

Hukum positif pertanggungjawaban pidana korporasi di Indonesia kini memiliki payung umum dalam KUHP baru, dengan sistem pidana pokok, pidana tambahan, dan tindakan yang jauh lebih lengkap daripada sebelumnya, serta instrumen penyelesaian di luar persidangan dalam KUHAP baru. Namun, payung itu menaungi bangunan yang terfragmentasi, dan praktik penuntutan sejauh ini menunjukkan jarak yang lebar antara norma dan penegakan. Bagi praktisi hukum, rekomendasinya adalah sebagai berikut. Pertama, petakan risiko pidana klien secara berlapis: undang-undang sektoral, penyesuaiannya oleh UU 1/2026, dan ketentuan umum KUHP baru, sambil memperhitungkan sanksi administratif dan gugatan perdata yang dapat berjalan paralel. Kedua, jelaskan kepada direksi bahwa risiko pidana korporasi meliputi pidana tambahan dan tindakan yang menyentuh izin, kegiatan usaha, dan kendali atas korporasi, bukan hanya denda. Ketiga, dalam perkara, bangun argumentasi keringanan di atas unsur yang telah ada, yaitu tingkat kerja sama korporasi dalam Pasal 56 dan pertimbangan keadilan dalam Pasal 53 ayat (2) KUHP baru. Keempat, siapkan klien untuk kemungkinan perjanjian penundaan penuntutan berdasarkan Pasal 328 KUHAP baru dengan memastikan bahwa program kepatuhan dan kapasitas investigasi internalnya cukup kredibel untuk dinegosiasikan. Kelima, pantau peraturan pelaksana Pasal 124 KUHP baru, Pasal 328 KUHAP baru, dan penyesuaian Perma 13/2016, karena ketiganya akan menentukan wajah praktik penuntutan korporasi dalam beberapa tahun ke depan.


*Artikel ini merupakan bagian dari ‘Learning Module for Lawyers: Corporate Law’ yang disusun oleh Tim Penulis Firma Pragma Integra.

Referensi

[1] Korkka-Knuts and Melander, ‘Contours of a Principled Corporate Sanction Policy in the EU: Exploring a Constitutionally Justified Balance between Criminal and Administrative Sanctions’.

[2] Korkka-Knuts and Melander, ‘Contours of a Principled Corporate Sanction Policy in the EU: Exploring a Constitutionally Justified Balance between Criminal and Administrative Sanctions’.

[3] Amiati, Adhryansah, and Prihandono, ‘Human Rights Violations and Corporate Criminal Liability: An Analysis of the New Indonesian Criminal Law’.

[4] Korkka-Knuts and Melander, ‘Contours of a Principled Corporate Sanction Policy in the EU: Exploring a Constitutionally Justified Balance between Criminal and Administrative Sanctions’.

[5] Korkka-Knuts and Melander, ‘Contours of a Principled Corporate Sanction Policy in the EU: Exploring a Constitutionally Justified Balance between Criminal and Administrative Sanctions’.

[6] Zazzaro, ‘Corporate criminal liability in EU Directives: An overview of the EU discipline’.

[7] Zazzaro, ‘Corporate criminal liability in EU Directives: An overview of the EU discipline’.

[8] Zakaria and others, ‘Imposing Corporate Death Penalty in Indonesia: A Discourse on Penalisation, Corporate Culture, and Deferred Prosecution Agreement’.

[9] Zazzaro, ‘Corporate criminal liability in EU Directives: An overview of the EU discipline’.

[10] Faradila and Kholim, ‘Sanksi Pidana Tambahan terhadap Korporasi dalam Praktik Penegakan Hukum di Indonesia’.

[11] Zakaria and others, ‘Imposing Corporate Death Penalty in Indonesia: A Discourse on Penalisation, Corporate Culture, and Deferred Prosecution Agreement’.

[12] Wibisana, Faure, and Majory, ‘Error in Personam: Confusion in Indonesia’s Environmental Corporate Criminal Liability’.

[13] Amiati, Adhryansah, and Prihandono, ‘Human Rights Violations and Corporate Criminal Liability: An Analysis of the New Indonesian Criminal Law’.

[14] Amiati, Adhryansah, and Prihandono, ‘Human Rights Violations and Corporate Criminal Liability: An Analysis of the New Indonesian Criminal Law’.

[15] Faradila and Kholim, ‘Sanksi Pidana Tambahan terhadap Korporasi dalam Praktik Penegakan Hukum di Indonesia’.

[16] Faradila and Kholim, ‘Sanksi Pidana Tambahan terhadap Korporasi dalam Praktik Penegakan Hukum di Indonesia’.

[17] Wibisana, Faure, and Majory, ‘Error in Personam: Confusion in Indonesia’s Environmental Corporate Criminal Liability’.

[18] Wibisana, Faure, and Majory, ‘Error in Personam: Confusion in Indonesia’s Environmental Corporate Criminal Liability’; Faradila and Kholim, ‘Sanksi Pidana Tambahan terhadap Korporasi dalam Praktik Penegakan Hukum di Indonesia’.

[19] Harris, ‘Corporate Liability within the IACC Framework’.

[20] Harris, ‘Corporate Liability within the IACC Framework’.

[21] Harris, ‘Corporate Liability within the IACC Framework’.

[22] Faradila and Kholim, ‘Sanksi Pidana Tambahan terhadap Korporasi dalam Praktik Penegakan Hukum di Indonesia’.

[23] Korkka-Knuts and Melander, ‘Contours of a Principled Corporate Sanction Policy in the EU: Exploring a Constitutionally Justified Balance between Criminal and Administrative Sanctions’.

[24] Zakaria and others, ‘Imposing Corporate Death Penalty in Indonesia: A Discourse on Penalisation, Corporate Culture, and Deferred Prosecution Agreement’.

[25] Zazzaro, ‘Corporate criminal liability in EU Directives: An overview of the EU discipline’.

Tell Your Friends
Avatar
Pragma Integra is a law firm that combines deep expertise in taxation, corporate and business law, and business development.

Need legal or tax advice?

Discuss your matter with our lawyers

Facing a tax dispute, a corporate transaction or a business problem? Tell us about it and our team will get back to you.

Let’s Talk on WhatsAppContact Form

Integrated Legal & Business Solutions

Have Tax and Business Problems? Let's Solve Them Together

From complex tax disputes to critical corporate decisions, Pragma Integra is here to guide you with trusted expertise and strategic solutions.