Ilustrasi Kritik terhadap Industri Kepatuhan

Ilustrasi. [Source: Unsplash]

Pragmaintegra.com – Kepatuhan korporasi telah berkembang dari kewajiban hukum menjadi industri tersendiri. Perkembangan ini membawa profesionalisasi, tetapi juga melahirkan risiko bahwa kepatuhan berubah menjadi tujuan pada dirinya sendiri, terlepas dari perilaku yang hendak dibentuknya. Bagian ini mengkaji kritik terhadap industri kepatuhan, menilai sejauh mana kritik itu berlaku di Indonesia, dan menarik implikasinya bagi cara praktisi hukum memandang pekerjaannya sendiri. Bagian ini sengaja ditempatkan di akhir bab, karena kritik hanya bermakna setelah fondasi filosofis, teoretis, dan konseptual kepatuhan dipahami.

Landasan Filosofis: Dari Ketaatan ke Ritual

Persoalan filosofis yang mendasari kritik ini adalah pergeseran dari substansi ke bentuk. Kepatuhan semula dimaksudkan sebagai sarana: korporasi patuh agar tidak merugikan pihak lain dan agar tujuan hukum tercapai. Ketika kepatuhan diukur dari keberadaan dokumen, prosedur, dan sertifikat, sarana itu dapat berubah menjadi ritual, yaitu tindakan yang dilakukan karena diharapkan, bukan karena menghasilkan perubahan perilaku. Pembedaan antara kepatuhan substantif dan kepatuhan seremonial ini merupakan kerangka analisis modul ini untuk membaca literatur berikut.

Pergeseran itu juga dapat dibaca melalui pembedaan klasik antara tindakan yang sesuai dengan kewajiban dan tindakan yang dilakukan karena kewajiban, sebagaimana dalam etika Kant. Korporasi yang memiliki seluruh dokumen kepatuhan dapat bertindak sesuai dengan aturan tanpa pernah menginternalisasi alasan aturan itu. Dalam pandangan modul ini, persoalannya bukan bahwa motif murni harus menjadi syarat kepatuhan hukum, sebab hukum pada umumnya puas dengan perilaku lahiriah. Persoalannya adalah bahwa kepatuhan yang hanya lahiriah rapuh: ia bertahan selama pengawasan ada, dan runtuh ketika tekanan bisnis meningkat atau pengawasan melemah.

Landasan Teoretis

a. Kepatuhan sebagai industri. Kepatuhan telah menjadi industri lengkap dengan organisasi profesinya sendiri dan menciptakan lapangan kerja yang terus bertambah. Korporasi tidak hanya mengandalkan ahli hukum untuk menyusun sistem aturan dan kode etik, tetapi juga auditor, konsultan manajemen, ekonom perilaku, psikolog, dan ilmuwan organisasi; perkembangan ini didorong, antara lain, oleh pedoman pemidanaan federal Amerika Serikat sejak 1991 yang mendorong korporasi membangun program kepatuhan, lengkap dengan kode etik, pejabat kepatuhan, pelatihan, dan saluran pelaporan.[1] Fungsi kepatuhan muncul sebagai respons terhadap skandal korporasi besar, terutama di sektor keuangan, untuk memperbaiki praktik tata kelola.[2] Pedoman yang sama memberikan keringanan pidana apabila korporasi memiliki program kepatuhan, dan menyebut jabatan pejabat etika dan kepatuhan.[3] Dalam pandangan modul ini, asal-usul reaktif dan insentif keringanan ini penting: fungsi yang lahir dari skandal dan dihargai karena keberadaannya cenderung dirancang untuk menunjukkan bahwa ‘sesuatu telah dilakukan’, belum tentu untuk mengubah sebab skandal.

b. Ritualisme dan kenyamanan semu. Literatur regulasi, dalam konteks regulator, mengkritik peralihan dari pemeriksaan lapangan ke audit di atas meja. Audit di atas meja murah, tetapi dikritik sebagai ‘ritual kenyamanan’ yang mendorong ritualisme regulasi; setiap kali bencana terjadi, pimpinan lazim menyatakan telah memerintahkan audit atas kepatuhan perusahaan yang bersangkutan. Kritik yang sama mengingatkan bahwa perangkat lunak pemantauan otomatis dapat semakin mengurangi daya tanggap pengawasan dan merusak regulasi yang bersifat relasional.[4] Dalam pandangan modul ini, kritik yang sama berlaku di dalam korporasi: daftar periksa, laporan berkala, dan dasbor dapat memberi rasa aman kepada Direksi dan Dewan Komisaris tanpa menjamin bahwa risiko sungguh terkendali. Semakin canggih sistem pelaporannya, semakin besar godaan untuk mempercayai laporan daripada memeriksa kenyataan.

c. Sanksi netral nilai dan sikap centang kotak. Kritik juga datang dari arah desain sanksi. Kajian atas kebijakan sanksi korporasi di Uni Eropa memperingatkan bahwa sanksi yang netral nilai berisiko membuat korporasi memandang kepatuhan murni sebagai persoalan ekonomi, menimbang biaya dan manfaat, sehingga mendorong sikap ‘centang kotak’ (tick-the-box) dan menggeser fokus dari etika ke kalkulasi profitabilitas langkah kepatuhan.[5] Dalam pandangan modul ini, industri kepatuhan dan desain sanksi saling menguatkan dalam arah yang keliru: sanksi yang hanya menghitung biaya melahirkan program yang hanya menghitung butir.

d. Kepatuhan sebagai penampilan. Bukti yang paling tajam datang dari penelitian lapangan di Kamboja atas investasi Tiongkok. Penelitian itu menemukan bahwa strategi masuk pasar yang paling lazim adalah menyuap untuk memperoleh status dan keamanan hukum, yang melengkapi proses formal dan menghasilkan ‘kepatuhan di atas kertas’, serta beroperasi tanpa status dengan mengandalkan lemahnya penegakan; proses formal menjadi sekadar epifenomena. Di salah satu kota, diperkirakan sembilan dari sepuluh proyek konstruksi tidak mematuhi ketentuan izin, analisis dampak lingkungan, dan keselamatan.[6] Perantara hukum dalam penelitian itu membantu menciptakan penampilan keabsahan meskipun kepatuhan itu palsu. Sebagian perantara mengakui bahwa tugas mereka bukan memastikan klien menaati hukum sepenuhnya, melainkan ‘help the client optimize their risks’ dan menjadi tidak patuh dengan cara yang dapat dikelola perusahaan; mereka merasionalisasi peran itu sebagai keikutsertaan yang terpaksa dalam sistem, pelumas pertumbuhan, sesuatu yang tidak terelakkan, dan sumber dampak ekonomi positif. Menurut penelitian itu, praktik semacam ini menggerus integritas institusi, dan ekonomi informal yang tinggi merugikan pertumbuhan maupun kepatuhan regulasi.[7]

e. Ketidakjelasan kedudukan fungsi kepatuhan. Pembentuk undang-undang hanya sporadis mengatur fungsi kepatuhan, terutama di sektor keuangan, dan belum ada definisi yang seragam; pada umumnya kepatuhan dipahami sebagai sistem kebijakan dan pengendalian agar usaha berjalan sesuai hukum, sementara masih diperdebatkan apakah kepatuhan sekadar kewajiban hukum atau juga mencakup etika dan budaya. Perluasan kewajiban pengawasan kepada pejabat korporasi di bawah direksi dalam perkara In re McDonald’s membuat kedudukan pejabat kepatuhan makin rawan, sementara karena profesi kepatuhan tidak teratur, batas antara fungsi kepatuhan dan fungsi lain menjadi kabur.[8] Dalam pandangan modul ini, ketidakjelasan ini mengandung risiko ganda: pejabat kepatuhan dapat dijadikan kambing hitam ketika pelanggaran terjadi, dan Direksi dapat merasa kewajibannya telah selesai dengan menunjuk pejabat kepatuhan, padahal penunjukan itu tidak membebaskan Direksi dari pengawasan menyeluruh.[9]

f. Jarak antara program dan budaya. Riset budaya etis menunjukkan bahwa elemen program etika, seperti kode etik, pelatihan, saluran saran, saluran pelaporan, mekanisme disiplin, dan evaluasi, berkaitan positif dengan persepsi budaya etis yang kuat dan berkurangnya pelanggaran. Namun, tinjauan atas lebih dari dua dasawarsa riset itu mencatat bahwa belum ada definisi budaya etis yang disepakati dan sangat sedikit studi longitudinal, sementara perilaku tidak etis dalam organisasi tetap prevalen.[10] Survei atas pemerintah daerah di Amerika Serikat juga menemukan bahwa realitas infrastruktur etika jauh dari idealisme literatur.[11] Dalam pandangan modul ini, temuan ini menempatkan kritik terhadap industri kepatuhan dalam proporsi yang tepat: program kepatuhan dapat bekerja, tetapi hanya apabila ia menjadi bagian dari budaya, dan keberadaan program tidak dengan sendirinya menciptakan budaya.

Baca juga: Social Contract Theory dan Bisnis Modern: Perspektif Komprehensif dalam Tata Kelola Perusahaan

Konsep: Kepatuhan Kosmetik, Mentalitas Daftar Periksa, dan Perangkap Legalisme

Dari literatur tersebut, modul ini merumuskan tiga konsep kritis. Kepatuhan kosmetik (cosmetic compliance) adalah program yang ada di atas kertas tetapi tidak memengaruhi keputusan bisnis yang sesungguhnya. Mentalitas daftar periksa (box-ticking) adalah kecenderungan mengukur kepatuhan dari terpenuhinya butir-butir formal, bukan dari berkurangnya risiko. Perangkap legalisme adalah kecenderungan menyamakan kepatuhan dengan pemenuhan bunyi teks aturan, sehingga celah aturan diperlakukan sebagai ruang yang sah untuk dimanfaatkan. Ketiganya saling terkait dan sering muncul bersamaan, terutama ketika program kepatuhan dirancang terutama sebagai sarana pembelaan menghadapi model pertanggungjawaban kegagalan mencegah.[12]

Ketiga konsep itu tidak identik dengan kemunafikan yang disengaja. Penelitian atas manajer keberlanjutan korporasi besar tidak mendukung kesimpulan bahwa program semacam itu sepenuhnya kosmetik, tetapi juga mencatat bahwa nilai yang dinyatakan belum tentu menentukan alokasi sumber daya, dan bahwa motivasi sulit disimpulkan dari pengungkapan publik semata.[13] Dalam pandangan modul ini, kepatuhan kosmetik lebih sering lahir dari kelembaman organisasi daripada dari niat menipu: program dibangun untuk memenuhi tuntutan pada satu saat, lalu tidak pernah diuji terhadap risiko yang berubah. Karena itu, obatnya bukan kecurigaan menyeluruh, melainkan pengujian berkala.

Perangkap legalisme memerlukan perhatian khusus bagi profesi hukum. Kasus koperasi perumahan Norwegia yang dibahas sebelumnya memperlihatkan bahwa investigasi dapat menyimpulkan tidak ada aturan yang dilanggar, sementara anggota tetap memberontak; dalam kasus itu, upaya menegaskan hak hukum justru dipandang arogan.[14] Kasus Juukan Gorge memperlihatkan hal yang sama dengan akibat yang jauh lebih berat: izin hukum telah diperoleh, tetapi tindakan itu luas dipandang tidak etis dan berujung pada pengunduran diri pimpinan puncak.[15] Dalam pandangan modul ini, advokat yang hanya menjawab pertanyaan ‘apakah ini dilarang’ tanpa menanyakan ‘apakah ini dapat dipertahankan di hadapan pemangku kepentingan’ sedang memberikan nasihat yang tidak lengkap.

Praktik: Kritik Industri Kepatuhan dalam Konteks Indonesia

a. Skor tata kelola dan kepatuhan nyata. Kritik terhadap industri kepatuhan memiliki relevansi langsung di Indonesia. Kajian tentang integrasi sistem manajemen anti-penyuapan dengan tata kelola BUMN berangkat dari temuan bahwa upaya pemerintah meningkatkan kualitas BUMN melalui tata kelola perusahaan yang baik belum optimal, karena masih terdapat kasus ketidakpatuhan pada BUMN dengan skor tata kelola yang tinggi.[16] Dalam pandangan modul ini, temuan ini merupakan ilustrasi lokal dari jarak antara skor dan perilaku: penilaian tata kelola yang bertumpu pada kelengkapan dokumen dan struktur dapat menghasilkan skor tinggi tanpa menjamin integritas keputusan.

b. Sertifikasi yang belum merata. Di tingkat daerah, kajian atas BUMD di Sulawesi Selatan mencatat bahwa dari lima BUMD di provinsi itu hanya satu yang telah bersertifikat ISO 37001, berdasarkan penilaian transparansi pelaporan korporasi oleh sebuah organisasi masyarakat sipil antikorupsi atas 47 BUMD di lima provinsi, serta mencatat bahwa rekrutmen direksi BUMD masih dipengaruhi balas jasa politik pemilihan kepala daerah.[17] Dalam pandangan modul ini, temuan ini menunjukkan dua sisi persoalan sekaligus: di satu sisi, sertifikasi belum merata sehingga kritik terhadap ‘kepatuhan kosmetik’ belum relevan bagi banyak badan usaha yang bahkan belum memiliki program; di sisi lain, sertifikasi tidak dapat menyelesaikan masalah yang bersumber dari pengangkatan pengurus yang tidak didasarkan pada kompetensi dan integritas.

c. Pertanyaan penguji. Membedakan program substantif dari program kosmetik tidak mudah, karena pengukuran efektivitas kepatuhan menghadapi kendala metodologis. Pelanggaran hukum sulit diteliti melalui survei karena pelanggar umumnya enggan berbagi informasi; data penegakan sulit ditafsirkan karena tidak memungkinkan kita mengetahui apakah deteksi yang membaik atau pelanggaran yang meningkat; eksperimen laboratorium memiliki validitas eksternal yang rendah; dan etnografi sulit digeneralisasi. Penelitian juga sering hanya mencakup satu sampai tiga titik waktu dan sedikit aturan, sehingga menghasilkan gambaran statis atas sesuatu yang dinamis.[18] Dalam keterbatasan itu, modul ini mengusulkan pertanyaan penguji yang dapat diajukan praktisi hukum: apakah fungsi kepatuhan memiliki sumber daya dan akses langsung kepada Direksi dan Dewan Komisaris; apakah temuan kepatuhan pernah mengubah atau menghentikan keputusan bisnis; apakah pelanggaran oleh pejabat senior ditangani sama tegasnya dengan pelanggaran oleh karyawan biasa; apakah laporan pelanggaran ditindaklanjuti dan pelapornya terlindungi; apakah kabar buruk dapat sampai kepada pimpinan tanpa risiko bagi pembawanya; dan apakah program diperbarui setelah insiden atau perubahan risiko. Pertanyaan-pertanyaan ini tidak menggantikan audit, tetapi mengarahkan perhatian dari dokumen ke perilaku.

d. Budaya sebagai ukuran akhir. Pertanyaan tentang kabar buruk bukan tanpa dasar. Dalam skandal emisi produsen otomotif Jerman, budaya yang hierarkis dan penuh ketakutan, tempat kabar buruk tidak boleh disampaikan, menjadi bagian dari mekanisme pelanggaran, dan pemantau kepatuhan independen yang ditunjuk setelah penyelesaian perkara menyimpulkan bahwa perubahan terbesar yang diperlukan adalah budaya.[19] Dalam pandangan modul ini, sistem kepatuhan yang canggih tidak berarti apa-apa apabila orang di dalamnya takut berbicara.

Analisis Kritis

Kritik terhadap industri kepatuhan juga memiliki batas. Pertama, ketiadaan program kepatuhan jelas lebih buruk daripada program yang tidak sempurna; kritik tidak boleh menjadi alasan sinis untuk meninggalkan kepatuhan. Kedua, bukti tentang efektivitas program kepatuhan memang belum kokoh, tetapi ketidakpastian itu berlaku dua arah: belum terbukti efektif tidak sama dengan terbukti tidak efektif. Ketiga, sebagian kritik lahir dari konteks yurisdiksi dengan industri kepatuhan yang matang; di Indonesia, persoalan yang lebih mendesak bagi banyak badan usaha bukan program yang berlebihan, melainkan program yang belum ada.[20] Keempat, regulasi yang mengubah program sukarela menjadi kewajiban memang dapat menggeser motivasi dari etika ke kepatuhan, tetapi pergeseran itu juga menjaga keberlangsungan fungsi ketika motivasi intrinsik memudar.[21]

Kelima, temuan penelitian di Kamboja membawa pelajaran langsung bagi profesi hukum: advokat dan konsultan kepatuhan dapat berdiri di dua sisi, yaitu membantu klien patuh atau membantu klien tampak patuh.[22] Dalam pandangan modul ini, batas etis profesi terletak pada perbedaan tersebut. Menasihati klien tentang cara memenuhi hukum secara efisien, termasuk memilih di antara beberapa cara yang sah, adalah pekerjaan yang sah. Menasihati klien tentang risiko penegakan juga sah, sepanjang nasihat itu tidak berubah menjadi perencanaan pelanggaran. Merancang penampilan kepatuhan untuk menutupi pelanggaran, atau menjadi perantara yang mengubah pembayaran tidak sah menjadi status hukum, bukan pekerjaan advokat, melainkan keikutsertaan dalam pelanggaran itu sendiri.

Kesimpulan dan Implikasi bagi Praktisi Hukum

Industri kepatuhan membawa profesionalisasi sekaligus risiko ritualisme. Kritik terhadapnya tidak membatalkan perlunya kepatuhan, tetapi menuntut ukuran keberhasilan yang berbeda: bukan kelengkapan dokumen, melainkan pengaruh terhadap keputusan dan perilaku. Bagi praktisi hukum, rekomendasinya adalah sebagai berikut. Pertama, nilai program kepatuhan klien dari pengaruhnya terhadap keputusan bisnis, bukan dari kelengkapan dokumennya. Kedua, ingatkan Direksi dan Dewan Komisaris bahwa tanggung jawab mereka mencakup memastikan fungsi kepatuhan sungguh berjalan, bukan sekadar ada, dan bahwa penunjukan pejabat kepatuhan tidak memindahkan tanggung jawab itu. Ketiga, hindari perangkap legalisme dengan menasihati klien berdasarkan tujuan aturan dan harapan pemangku kepentingan, bukan hanya bunyi teksnya. Keempat, perlakukan sertifikasi dan skor tata kelola sebagai titik awal pemeriksaan, bukan kesimpulan. Kelima, jaga batas etis profesi dengan menolak peran sebagai perancang penampilan kepatuhan.

Sintesis: Filosofi, Teori, Konsep, dan Praktik Kepatuhan Korporasi

Keenam bagian bab ini dapat dirangkai menjadi satu kerangka pemahaman kepatuhan korporasi yang tersusun atas empat lapis. Kerangka ini merupakan sintesis modul ini atas literatur yang telah dibahas, dan setiap lapis dibaca bersama analisis kritisnya.

Lapis pertama adalah filosofi, yang menjawab pertanyaan mengapa korporasi wajib patuh dan dapat dimintai pertanggungjawaban. Jawabannya bertumpu pada tiga argumen: argumen pengakuan, karena korporasi adalah ciptaan tertib hukum; argumen timbal balik, karena korporasi menikmati manfaat tertib sosial dan menerima lisensi sosial yang dapat dicabut; dan argumen agensi, karena korporasi, baik sebagai pelaku moral maupun sebagai sasaran praktik pertanggungjawaban yang berguna, dapat dinilai atas kebijakan, struktur, dan budayanya.[23] Bahkan doktrin keutamaan pemegang saham pun mensyaratkan kepatuhan pada aturan dasar masyarakat, baik yang tertuang dalam hukum maupun dalam kebiasaan etis.[24] Lapis ini menetapkan bahwa kepatuhan merupakan kewajiban, bukan pilihan bisnis semata. Kritik yang menyertainya adalah bahwa argumen filosofis tidak dengan sendirinya menentukan isi kewajiban itu, sehingga perlu diterjemahkan melalui teori dan konsep.

Lapis kedua adalah teori, yang menjelaskan mengapa korporasi melanggar dan mengapa korporasi patuh. Pelanggaran dijelaskan oleh interaksi motif dan kesediaan individu, peluang, sistem organisasi, dan lingkungan kelembagaan, yang berkembang dari waktu ke waktu melalui eskalasi dan rasionalisasi.[25] Kepatuhan dijelaskan oleh pluralisme motivasi: pencegahan, legitimasi, isomorfisme, regulasi responsif, kontrol sosial, dan kapasitas.[26] Lapis ini menunjukkan bahwa tidak ada satu tuas tunggal; kalkulasi rasional bekerja di dalam ruang yang dibatasi moral, dan sanksi dapat menghasilkan kepatuhan maupun perlawanan.[27] Kritik yang menyertainya adalah bahwa sebagian besar teori ini diuji di lingkungan dengan penegakan yang relatif dapat diprediksi, sehingga harus dibaca secara kontekstual sebelum diterapkan di Indonesia.[28]

Lapis ketiga adalah konsep, yang menerjemahkan teori menjadi alat analisis. Konsep-konsep kunci bab ini adalah kepatuhan sebagai interaksi dua arah antara aturan dan perilaku; lisensi legal dan lisensi sosial; kepatuhan sebagai etika, manajemen risiko, dan kapasitas; tiga lapis sebab pelanggaran beserta lingkungan dan dimensi waktunya; pluralisme motivasi; kesalahan organisasional; serta pembedaan antara kepatuhan substantif dan kepatuhan kosmetik. Konsep-konsep ini memungkinkan praktisi hukum bergerak dari pertanyaan ‘apakah klien melanggar’ ke pertanyaan ‘mengapa sistem klien memungkinkan pelanggaran dan bagaimana mencegahnya’. Kritik yang menyertainya adalah bahwa konsep mudah berubah menjadi label; konsep hanya berguna sepanjang ia mengarahkan pemeriksaan atas fakta.

Lapis keempat adalah praktik, yang mewujudkan ketiga lapis sebelumnya dalam keputusan nyata: memetakan kewajiban legal dan harapan sosial klien; mendiagnosis motif dan kapasitas kepatuhan; merancang program yang menggabungkan struktur pengendalian dengan pembentukan nilai; membangun hubungan kooperatif dengan regulator; mendokumentasikan langkah pencegahan sebagai pemenuhan kewajiban organisasional berdasarkan Perma Nomor 13 Tahun 2016, KUHP baru, dan kewajiban pengurus menurut UU PT; serta menguji secara berkala apakah program itu substantif atau kosmetik. Kritik yang menyertainya adalah bahwa praktik selalu menghadapi godaan untuk mengukur yang mudah diukur, yaitu dokumen, daripada yang penting, yaitu perilaku.

Keempat lapis ini saling mengoreksi. Filosofi tanpa teori menghasilkan seruan moral yang tidak memahami perilaku nyata. Teori tanpa konsep sulit diterapkan. Konsep tanpa praktik tetap menjadi abstraksi. Praktik tanpa filosofi berisiko merosot menjadi ritual, karena kehilangan jawaban atas pertanyaan untuk apa kepatuhan itu dijalankan. Bagi praktisi hukum bisnis dan korporasi, kerangka ini menegaskan peran yang lebih luas daripada sekadar penafsir aturan: advokat adalah perancang sistem yang membuat korporasi patuh secara substantif, dan sekaligus penjaga agar kepatuhan tidak berubah menjadi penampilan. Bab-bab berikutnya dalam modul ini membangun di atas kerangka tersebut, dimulai dengan landasan hukum kepatuhan korporasi di Indonesia dan standar global dalam Bab 2.


*Artikel ini merupakan bagian dari ‘Learning Module for Lawyers: Corporate Law’ yang disusun oleh Tim Penulis Firma Pragma Integra.

Referensi

[1] van Rooij and Sokol, ‘Introduction: Compliance as the Interaction between Rules and Behavior’.

[2] Iva Tošić and Jovana Misailović, ‘Compliance Officers in Serbia: Employees or Interim Managers?’, Pravni zapisi, 14.2 (2023), pp. 412–37, https://doi.org/10.5937/pravzap0-46746.

[3] Braut-Filipović and Madžarov-Matijević, ‘Legal Status of Compliance Officers: Open Issues’.

[4] Braithwaite, ‘Street-Level Meta-Strategies: Evidence on Restorative Justice and Responsive Regulation’.

[5] Korkka-Knuts and Melander, ‘Contours of a Principled Corporate Sanction Policy in the EU: Exploring a Constitutionally Justified Balance between Criminal and Administrative Sanctions’.

[6] Erie, Bodurtha, and Young, ‘Legal Brokers of Chinese Investment in Cambodia: Compliance between Contract and Culture’.

[7] Erie, Bodurtha, and Young, ‘Legal Brokers of Chinese Investment in Cambodia: Compliance between Contract and Culture’.

[8] Braut-Filipović and Madžarov-Matijević, ‘Legal Status of Compliance Officers: Open Issues’.

[9] Braut-Filipović and Madžarov-Matijević, ‘Legal Status of Compliance Officers: Open Issues’.

[10] Roy and others, ‘Ethical Culture in Organizations: A Review and Agenda for Future Research’.

[11] Demir, Reddick, and Perlman, ‘In Search of Ethics Infrastructure in U.S. Local Governments: Building Blocks or Dead End?’.

[12] Harris, ‘Corporate Liability within the IACC Framework’.

[13] Bown and others, ‘Motivations Underlying Large Corporate Sustainability Programs: An Analysis of Interviews with Corporate Sustainability Managers’.

[14] Gottschalk, ‘Violations of the Social License to Operate: Evidence from Fraud Investigation Reports’.

[15] Schwenkenbecher (2024).

[16] Hanindita, Julaeha, and Soewito, ‘Strengthening Anti-Bribery Governance through Integration of GCG with SNI ISO 37001: 2016 ABMS’.

[17] Amin, Sulaiman, and Muin, ‘Patron Client in Political Corruption in Circles South Sulawesi BUMD (Regional Owned Enterprises)’.

[18] van Rooij and Sokol, ‘Introduction: Compliance as the Interaction between Rules and Behavior’.

[19] Tanner and Mansell, ‘Escalating Deception: A Control-Theoretic Analysis of the Volkswagen Emissions Scandal’.

[20] Amin, Sulaiman, and Muin, ‘Patron Client in Political Corruption in Circles South Sulawesi BUMD (Regional Owned Enterprises)’.

[21] Bown and others, ‘Motivations Underlying Large Corporate Sustainability Programs: An Analysis of Interviews with Corporate Sustainability Managers’.

[22] Erie, Bodurtha, and Young, ‘Legal Brokers of Chinese Investment in Cambodia: Compliance between Contract and Culture’.

[23] Schwenkenbecher (2024); Leffler, ‘Zombies Incorporated’.

[24] de los Reyes, ‘The All-Stakeholders-Considered Case for Corporate Beneficence’.

[25] Gottschalk and Hamerton, ‘Categories of White-Collar Offenders Based on the Theory of Convenience’; Tanner and Mansell, ‘Escalating Deception: A Control-Theoretic Analysis of the Volkswagen Emissions Scandal’.

[26] van Rooij and Sokol, ‘Introduction: Compliance as the Interaction between Rules and Behavior’; Bown and others, ‘Motivations Underlying Large Corporate Sustainability Programs: An Analysis of Interviews with Corporate Sustainability Managers’.

[27] Korkka-Knuts and Melander, ‘Contours of a Principled Corporate Sanction Policy in the EU: Exploring a Constitutionally Justified Balance between Criminal and Administrative Sanctions’; Braithwaite, ‘Street-Level Meta-Strategies: Evidence on Restorative Justice and Responsive Regulation’.

[28] Erie, Bodurtha, and Young, ‘Legal Brokers of Chinese Investment in Cambodia: Compliance between Contract and Culture’.

Tell Your Friends
Avatar
Pragma Integra is a law firm that combines deep expertise in taxation, corporate and business law, and business development.

Need legal or tax advice?

Discuss your matter with our lawyers

Facing a tax dispute, a corporate transaction or a business problem? Tell us about it and our team will get back to you.

Let’s Talk on WhatsAppContact Form

Integrated Legal & Business Solutions

Have Tax and Business Problems? Let's Solve Them Together

From complex tax disputes to critical corporate decisions, Pragma Integra is here to guide you with trusted expertise and strategic solutions.