Ilustrasi Filosofi Hukum Pidana Korporasi Indonesia

Ilustrasi. [Source: Unsplash]

Pragmaintegra.com – Bab 1 telah menempatkan kepatuhan korporasi dalam peta teori: mengapa korporasi patuh, mengapa ia melanggar, dan bagaimana kesalahan dapat diatribusikan kepada organisasi. Bab ini bergerak dari peta teori ke medan hukum positif. Pertanyaannya bukan lagi apakah korporasi dapat bersalah, melainkan bagaimana hukum Indonesia dan hukum yang berlaku secara lintas batas memaknai kesalahan itu, kewajiban apa yang dibebankannya, dan bagaimana program kepatuhan diperhitungkan di hadapan penegak hukum. Sub-bab pertama ini menelusuri filosofi yang melandasi hukum pidana korporasi Indonesia, dari penolakan klasik terhadap pemidanaan korporasi sampai rumusan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP baru) yang berlaku sejak 2 Januari 2026, termasuk perdebatan yang menyertai penyusunannya. Perdebatan tentang agensi moral korporasi, sebagaimana dibahas pada Bab 1, tidak diulang di sini; yang diperdalam adalah bagaimana pilihan-pilihan filosofis itu menjelma menjadi pasal, dan apa akibatnya bagi praktisi.

Landasan Filosofis: Dari Societas Delinquere Non Potest ke Korporasi sebagai Pembuat

a. Akar penolakan. Adagium societas delinquere non potest (badan kolektif tidak dapat melakukan tindak pidana) merangkum dua keberatan klasik. Keberatan pertama bersifat ontologis: korporasi tidak memiliki tubuh untuk berbuat dan tidak memiliki batin untuk menghendaki, sehingga unsur perbuatan dan kesalahan tidak dapat dipenuhi. Keberatan kedua bersifat normatif: pidana adalah celaan moral yang hanya pantas dijatuhkan kepada subjek yang dapat memilih secara bebas. Dalam tradisi hukum perdata Eropa kontinental, keberatan pertama berkaitan erat dengan teori fiksi yang dikembangkan Savigny, yang memandang badan hukum sebagai ciptaan hukum yang hanya ada untuk keperluan hubungan harta kekayaan. Teori organ yang dikembangkan Gierke memberikan jawaban sebaliknya: badan hukum adalah realitas sosial yang berkehendak melalui organ-organnya. Perdebatan dua kutub ini, yang pada mulanya lahir dalam hukum perdata, kemudian menentukan sikap hukum pidana terhadap korporasi.

Wetboek van Strafrecht yang diberlakukan di Hindia Belanda sejak 1918 dan menjadi KUHP lama mengambil posisi penolakan. Pasal 59 KUHP lama hanya mengatur pemidanaan pengurus, anggota badan pengurus, atau komisaris, dan bahkan memberi jalan keluar bagi mereka yang terbukti tidak turut campur dalam pelanggaran. Korporasi sendiri tidak dikenal sebagai pembuat. Penolakan itu mulai retak justru di luar KUHP, ketika pembentuk undang-undang menghadapi kejahatan ekonomi yang pelaku riilnya adalah badan usaha. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi menjadi tonggak awal, disusul undang-undang di bidang lingkungan hidup, kehutanan, perikanan, korupsi, pencucian uang, dan berbagai bidang lain. Di tingkat Eropa, pergeseran serupa juga berlangsung; lebih dari dua puluh lima tahun telah berlalu sejak ketentuan pertama Uni Eropa tentang tanggung jawab badan hukum, yang dipandang sebagai peninggalan terhadap adagium societas delinquere non potest.[1]

b. Tiga konsepsi korporasi. Literatur hukum pidana mutakhir menunjukkan bahwa cara hukum memandang korporasi menentukan cara hukum menghukumnya. Sebuah kajian atas reformasi hukum Inggris membedakan konsepsi korporasi sebagai entitas hukum formal, sebagai entitas yang dipimpin oleh otoritas tertinggi, dan sebagai entitas ‘riil’ yang hidup melalui rutinitas, prosedur, dan budayanya. Kajian itu mengingatkan bahwa memandang korporasi sebagai fiksi semata dapat ditafsirkan dua arah: korporasi dianggap tidak layak dipidana karena tidak memiliki agensi moral, atau justru dianggap bebas dari batasan moral pemidanaan sehingga pertanggungjawaban pengganti pun dapat dibenarkan secara instrumental, sebagaimana tampak dalam hukum federal Amerika Serikat.[2] Doktrin identifikasi, menurut kajian yang sama, dapat dipahami sebagai argumen moral ‘melalui perantara’: karena direktur adalah agen moral, mengidentifikasikan perbuatan korporasi dengan perbuatan direktur membuat batasan moral pemidanaan tetap berlaku bagi korporasi.[3]

Dalam pandangan modul ini, ketiga konsepsi tersebut bukan pilihan yang saling meniadakan, melainkan lapisan yang dapat hadir bersamaan dalam satu undang-undang. Sebuah pasal dapat memandang korporasi sebagai fiksi ketika menentukan siapa yang mewakilinya di persidangan, sebagai entitas yang dipimpin otoritas tertinggi ketika menentukan perbuatan siapa yang dapat diatribusikan kepadanya, dan sebagai entitas riil ketika menilai apakah ia telah mengambil langkah pencegahan. Kemampuan membaca lapisan-lapisan ini merupakan kunci untuk memahami KUHP baru.

c. Dari celaan moral ke tujuan pencegahan dan pemulihan. Pembenaran pemidanaan korporasi bergeser dari pertanyaan ‘apakah korporasi patut dicela’ ke pertanyaan ‘apakah pemidanaan korporasi menghasilkan perilaku yang lebih baik’. Kajian atas pertanggungjawaban pidana korporasi di bidang lingkungan hidup di Indonesia mengajukan argumen ekonomi yang relevan: aset individu karyawan cenderung lebih kecil daripada denda optimal, sehingga membebankan tanggung jawab kepada korporasi diperlukan untuk menghindari masalah ketidakmampuan membayar; korporasi juga dapat mendistribusikan beban sanksi finansial secara internal kepada pihak yang bersalah.[4] Argumen yang sama memperlihatkan batas pemidanaan individu: pidana penjara tidak dapat dialihkan melalui pembayaran internal, sehingga ketika pidana itu dijatuhkan kepada pengurus tanpa memperhatikan kontribusinya, fungsi pencegahan justru hilang.[5]

KUHP baru menambahkan dimensi filosofis lain, yaitu keseimbangan antara kepastian dan keadilan. Pasal 53 ayat (2) KUHP baru mewajibkan hakim mengutamakan keadilan apabila dalam penerapan hukum terdapat pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Sebuah kajian tentang pidana pembubaran korporasi menggunakan ketentuan ini untuk berargumen bahwa sanksi terberat bagi korporasi harus mempertimbangkan dampaknya terhadap pekerja, pemasok, penerimaan pajak, dan kepercayaan investor, yang dikaitkan dengan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945.[6] Dalam pandangan modul ini, di sinilah watak khas hukum pidana korporasi Indonesia terbentuk: korporasi dipandang sekaligus sebagai pelaku yang patut dicela dan sebagai institusi sosial yang keberlangsungannya menyangkut kepentingan banyak pihak yang tidak bersalah.

Landasan Teoretis: Pilihan Model dan Jejaknya dalam Legislasi Indonesia

a. Tiga pendekatan atribusi. Model identifikasi, pertanggungjawaban pengganti, dan kesalahan organisasional telah dibahas secara teoretis pada Bab 1. Yang perlu diperdalam di sini adalah bagaimana ketiganya diterjemahkan ke dalam perundang-undangan Indonesia. Kajian atas hukum lingkungan Indonesia menggunakan klasifikasi tiga pendekatan: pertama, korporasi menanggung perbuatan dan kesalahan orang yang bekerja untuk dan atas namanya; kedua, korporasi bertanggung jawab apabila delik dilakukan oleh direktur atau pejabatnya yang merupakan ‘otak pengendali’; ketiga, korporasi bertanggung jawab atas kesalahannya sendiri, misalnya karena gagal mengawasi karyawan atau karena budaya internal yang memungkinkan kejahatan terjadi. Pendekatan ketiga tercermin, antara lain, dalam pedoman pemidanaan federal Amerika Serikat yang mempersoalkan kegagalan mengambil langkah wajar untuk mencegah atau mendeteksi tindak pidana.[7]

b. Kekeliruan subjek dalam undang-undang sektoral. Temuan terpenting kajian tersebut adalah bahwa perundang-undangan sektoral Indonesia sering tidak membedakan antara pertanggungjawaban korporasi dan pertanggungjawaban pengurus. Pasal 116 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) memungkinkan sanksi dijatuhkan kepada badan usaha dan/atau orang yang memberi perintah atau memimpin kegiatan, sementara Pasal 118 beserta penjelasannya mengarahkan sanksi kepada pengurus yang berwenang mewakili korporasi. Kajian itu menilai rumusan tersebut menyalurkan tanggung jawab korporasi kepada pengurus, sehingga dalam praktik melahirkan pertanggungjawaban pengganti individual: pengurus dipidana karena jabatannya, bukan karena kontribusinya. Undang-undang kehutanan dan perikanan yang lebih lama bahkan hanya mengarahkan tuntutan kepada pengurus, sehingga korporasinya sendiri tidak dapat dipidana.[8]

Dalam pandangan modul ini, kekeliruan tersebut berakar pada sisa-sisa logika Pasal 59 KUHP lama. Ketika korporasi belum sepenuhnya diterima sebagai pembuat, pembentuk undang-undang mencari ‘tubuh’ yang dapat dihukum, dan tubuh yang paling mudah ditemukan adalah pengurus. Akibatnya, adagium societas delinquere non potest tidak sepenuhnya ditinggalkan, melainkan dipindahkan: korporasi dinyatakan dapat berbuat, tetapi yang menanggung pidana tetap manusia di puncak struktur.

c. Kritik terhadap identifikasi dan kebangkitan model kegagalan mencegah. Reformasi di Inggris menyediakan pembanding teoretis yang tajam. Kajian atas Economic Crime and Corporate Transparency Act 2023 (ECCTA 2023) menilai perluasan doktrin identifikasi kepada ‘manajer senior’ sebagai reformasi setengah hati yang dilandasi kebingungan konseptual: definisi manajer senior kabur, dan korporasi dapat dianggap dengan sengaja melakukan korupsi melalui tindakan manajer senior pada saat yang sama ketika dewan direksinya dengan sungguh-sungguh menolak perbuatan itu.[9] Kajian yang sama berpendapat bahwa kejahatan korporasi selalu bersifat relasional: pelaku mengikuti atau melanggar perintah orang lain, dan pihak lain yang memiliki tanggung jawab pengawasan gagal menghentikannya. Model kegagalan mencegah menempatkan pertanyaan relasional itu di pusat pembenaran pemidanaan, yaitu apakah dewan, yang bertanggung jawab mencegah kejahatan oleh orang-orang yang terkait dengan korporasi, gagal menjalankan tanggung jawab itu.[10]

d. Budaya korporasi sebagai dasar kesalahan. Teori budaya korporasi menawarkan jalan lain. Kajian tentang pertanggungjawaban korporasi atas pelanggaran hak asasi manusia berat dalam KUHP baru menjelaskan bahwa budaya korporasi merujuk pada sikap, kebijakan, aturan, rangkaian perilaku, atau praktik yang tertanam dalam korporasi atau bagian korporasi tempat kegiatan terjadi; korporasi dapat dimintai tanggung jawab apabila budayanya mendorong atau menoleransi pelanggaran, atau apabila ia gagal membangun budaya yang mencegahnya. Tujuan dasarnya adalah mendorong perbaikan kontrol internal, karena kegagalan melakukannya akan meningkatkan risiko penuntutan.[11] Namun, kajian atas reformasi Inggris mengingatkan keterbatasan teori ini sebagai dasar pemidanaan: sistem, prosedur, dan budaya adalah ‘keadaan’ yang berlangsung terus-menerus, bukan perbuatan yang terjadi pada titik ruang dan waktu tertentu, sehingga lebih tepat berfungsi sebagai bukti yang meringankan atau membebaskan ketimbang sebagai unsur perbuatan pidana.[12]

Baca juga: Kepatuhan Regulasi ESG bagi Pengacara Korporasi: Dari Pengungkapan Wajib hingga Verifikasi

Konsep: Perdebatan dalam Penyusunan UU 1/2023

a. Draf yang condong pada identifikasi. Penyusunan KUHP nasional berlangsung sejak 1964, dan pengaturan korporasi menjadi salah satu titik perdebatan. Kajian atas draf RKUHP September 2019 mencatat bahwa Pasal 46 draf mendefinisikan tindak pidana oleh korporasi sebagai tindak pidana yang dilakukan oleh pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional atau orang yang berdasarkan hubungan kerja atau hubungan lain bertindak untuk dan atas nama atau demi kepentingan korporasi. Penjelasan Umum draf itu menyatakan bahwa kesalahan korporasi diidentifikasikan dari kesalahan pengurus yang memiliki kedudukan fungsional. Kajian tersebut menyimpulkan bahwa draf hanya mengadopsi teori identifikasi dan gagal melihat kemungkinan model pertanggungjawaban pengganti korporasi maupun model organisasional.[13] Kajian yang sama juga mencatat bahwa Naskah Akademik RKUHP 2009 dan 2015 mengakui teori identifikasi dan pertanggungjawaban pengganti tanpa menjelaskan alasan pilihan itu, serta tidak membedakan pertanggungjawaban pengganti korporasi dari pertanggungjawaban pengganti individual.[14]

b. Kekhawatiran atas ‘pengurus saja’. Kritik paling tajam diarahkan pada penjelasan pasal tentang kedudukan pembuat. Penjelasan itu membuka kemungkinan bahwa korporasi menjadi pembuat tindak pidana tetapi pengurusnya yang bertanggung jawab, sehingga penuntutan dapat diarahkan kepada korporasi saja, korporasi dan pengurusnya, atau pengurusnya saja. Kajian tersebut menilai kemungkinan kedua itu sebagai ancaman, karena justru konstruksi semacam itulah yang dalam praktik peradilan lingkungan hidup melahirkan pemidanaan pengurus yang bahkan tidak pernah didakwa.[15]

c. Rumusan akhir: penambahan unsur organisasional. Rumusan yang akhirnya disahkan memperlihatkan pergeseran penting. Pasal 45 ayat (1) KUHP baru menegaskan korporasi sebagai subjek tindak pidana, dan ayat (2) memperluas cakupannya ke perseroan terbatas, yayasan, koperasi, badan usaha milik negara dan daerah, serta badan usaha berbentuk firma, persekutuan komanditer, atau yang dipersamakan, baik berbadan hukum maupun tidak.[16] Pasal 46 mempertahankan rumusan pengurus fungsional dan orang yang berdasarkan hubungan kerja atau hubungan lain bertindak untuk korporasi, sedangkan Pasal 47 memperluas pembuat kepada pemberi perintah, pemegang kendali, dan pemilik manfaat yang berada di luar struktur organisasi.[17] Perubahan terpenting terletak pada Pasal 48. Draf 2019 hanya memuat tiga syarat: perbuatan termasuk lingkup usaha, menguntungkan korporasi secara melawan hukum, dan diterima sebagai kebijakan korporasi.[18] Rumusan akhir menambahkan dua syarat: korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar, dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum guna menghindari terjadinya tindak pidana; dan/atau korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana. Kajian atas KUHP baru menilai penggunaan frasa ‘dan/atau’ memungkinkan syarat-syarat itu dipenuhi secara alternatif maupun kumulatif, berbeda dari rumusan disjungtif Pasal 4 ayat (2) Perma Nomor 13 Tahun 2016.[19]

Dalam pandangan modul ini, penambahan huruf d dan e Pasal 48 merupakan jawaban, setidaknya sebagian, atas kritik bahwa draf hanya mengenal identifikasi. Melalui kedua huruf itu, unsur kesalahan organisasional yang sebelumnya hanya hidup dalam peraturan Mahkamah Agung kini diangkat ke tingkat undang-undang. Namun, jawaban itu belum tuntas. Pasal 48 tetap merujuk pada tindak pidana oleh korporasi ‘sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47’, sehingga pintu masuknya tetap perbuatan orang tertentu. Dengan kata lain, KUHP baru tidak mengadopsi model organisasional murni; ia menggabungkan pintu masuk identifikasi dengan ukuran kesalahan organisasional. Bagi praktisi, kombinasi ini berarti bahwa pembelaan korporasi tidak cukup hanya mempersoalkan siapa pelakunya; pembelaan juga harus menunjukkan apa yang telah dilakukan korporasi untuk mencegahnya.

d. Pertanggungjawaban yang menyebar. Pasal 49 KUHP baru menetapkan bahwa pertanggungjawaban atas tindak pidana oleh korporasi dikenakan terhadap korporasi, pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional, pemberi perintah, pemegang kendali, dan/atau pemilik manfaat korporasi. Pasal 50 membuka ruang bagi korporasi untuk mengajukan alasan pembenar dan alasan pemaaf yang dapat diajukan oleh pengurusnya, sepanjang alasan itu berhubungan langsung dengan tindak pidana yang didakwakan. Dalam pandangan modul ini, Pasal 49 menjawab problem yang selama ini dihadapi penegak hukum, yaitu pengendali sebenarnya yang bersembunyi di balik struktur korporasi atau nominee. Namun, Pasal 49 juga mewarisi risiko yang dikritik literatur: tanpa syarat kesalahan individual yang dirumuskan tegas, pengurus atau pemegang kendali dapat dimintai tanggung jawab semata karena kedudukannya.

Praktik: Membaca Filosofi KUHP dalam Penanganan Perkara

a. Pelajaran dari putusan-putusan lingkungan hidup. Praktik peradilan sebelum KUHP baru memperlihatkan bahaya kekaburan filosofis. Dalam perkara PT Karawang Prima Sejahtera Steel (Putusan Mahkamah Agung Nomor 1450 K/Pid.Sus/2013), yang didakwa adalah korporasinya, tetapi Mahkamah Agung juga menjatuhkan pidana penjara sepuluh bulan kepada direkturnya yang tidak pernah didakwa dan yang peranannya dalam tindak pidana tidak pernah dijelaskan. Dalam perkara lain yang terdakwanya adalah pengurus, pengadilan justru menyatakan korporasi yang bukan terdakwa bersalah.[20] Arah yang lebih benar tampak dalam perkara PT Koyama Casting Indonesia (Putusan Mahkamah Agung Nomor 2560 K/Pid.Sus/LH/2015): pengadilan hanya memidana korporasi dengan denda satu miliar rupiah dan tindakan pengelolaan limbah, serta menolak permintaan penuntut umum untuk memidana direktur yang tidak didakwa.[21] Kajian atas perkara-perkara itu menyimpulkan bahwa pemidanaan pengurus tanpa dakwaan dan tanpa pembuktian kontribusinya tidak hanya bertentangan dengan asas kesalahan, tetapi juga melanggar hak atas peradilan yang adil.[22]

b. Pedoman penegak hukum sebagai jembatan. Sebelum KUHP baru, Kejaksaan dan Mahkamah Agung telah berupaya menjembatani kekosongan itu. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-028/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana dengan Subjek Hukum Korporasi memuat kriteria terpisah untuk korporasi dan untuk pengurus; bagi pengurus, antara lain apabila ia memiliki kendali dan wewenang untuk mengambil langkah pencegahan tetapi tidak mengambilnya padahal menyadari risiko yang cukup besar, atau mengetahui adanya kemungkinan besar korporasi akan melakukan tindak pidana. Pedoman itu juga menyediakan format surat dakwaan yang berbeda untuk terdakwa korporasi, pengurus, atau keduanya.[23] Kajian tersebut menilai pedoman ini sejalan dengan titik tolak teoretis yang benar karena mendasarkan tanggung jawab pengurus pada asas kesalahan dan mensyaratkan pengurus didakwa secara resmi.[24] Dalam pandangan modul ini, kriteria pengurus dalam pedoman Kejaksaan tersebut tetap relevan sebagai alat tafsir Pasal 49 KUHP baru, karena memberikan ukuran kesalahan individual yang tidak dirumuskan dalam undang-undang.

c. Dari pemidanaan ke penyelesaian yang dinegosiasikan. Filosofi hukum pidana korporasi Indonesia juga sedang bergeser di tingkat hukum acara. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP baru), yang berlaku bersamaan dengan KUHP baru pada 2 Januari 2026, memperkenalkan mekanisme perjanjian penundaan penuntutan bagi korporasi dalam Pasal 328. Sebelum mekanisme itu ada, sebuah kajian berargumen bahwa ketiadaan instrumen semacam deferred prosecution agreement (DPA) merupakan hambatan bagi pembentukan budaya korporasi yang lebih baik, karena melalui DPA penuntut umum dapat memaksa korporasi mereformasi budayanya dengan syarat-syarat yang ketat, seperti pengakuan, pembayaran denda dan ganti rugi, penunjukan pemantau independen, dan penerapan program kepatuhan.[25] Dalam pandangan modul ini, kehadiran Pasal 328 KUHAP baru menandai perubahan filosofis yang mendasar: korporasi tidak lagi hanya diperlakukan sebagai objek pemidanaan, tetapi juga sebagai mitra yang diharapkan memperbaiki dirinya di bawah pengawasan negara. Implikasinya bagi program kepatuhan dibahas lebih lanjut pada sub-bab ketiga.

d. Konsekuensi bagi penyusunan strategi pembelaan. Bagi advokat yang mendampingi korporasi, pemahaman filosofis ini memiliki konsekuensi langsung. Pertama, sejak tahap penyelidikan, kedudukan korporasi dan pengurus harus dipisahkan, termasuk soal siapa yang mewakili korporasi dan apakah wakil itu sekaligus berpotensi menjadi tersangka, karena benturan kepentingan di antara keduanya nyata. Kedua, argumentasi pembelaan perlu dibangun pada dua lapis: lapis atribusi (apakah perbuatan orang tertentu dapat diatribusikan kepada korporasi menurut Pasal 46 dan 47) dan lapis kesalahan organisasional (apakah korporasi telah mengambil langkah pencegahan menurut Pasal 48 huruf d dan tidak membiarkan menurut huruf e). Ketiga, karena pidana pembubaran dan pidana tambahan berat lainnya berdampak pada pihak ketiga, pembelaan dapat mengangkat Pasal 53 ayat (2) KUHP baru untuk mendorong hakim menimbang dampak sosial, sebagaimana dianjurkan dalam literatur.[26]

Analisis Kritis

Tiga catatan kritis perlu diajukan. Pertama, KUHP baru meninggalkan adagium societas delinquere non potest secara formal, tetapi belum sepenuhnya meninggalkan kecenderungan untuk mencari ‘tubuh’ yang dapat dihukum. Penjelasan yang membuka kemungkinan korporasi sebagai pembuat sementara pengurus yang bertanggung jawab, yang dikritik tajam dalam literatur atas draf 2019, tetap perlu diwaspadai dalam penerapan rumusan akhir.[27] Dalam pandangan modul ini, tanpa pedoman yang menegaskan syarat kesalahan individual, praktik lama berupa pemidanaan pengurus karena jabatan dapat berlanjut di bawah payung pasal yang baru.

Kedua, penggabungan pintu masuk identifikasi dengan ukuran kesalahan organisasional dalam Pasal 48 menimbulkan pertanyaan yang belum terjawab: apakah korporasi yang telah mengambil semua langkah pencegahan yang wajar tetap dapat dipidana karena perbuatan pengurus fungsionalnya? Kajian atas reformasi Inggris memperlihatkan bahwa ketidakselarasan semacam itu dapat menciptakan insentif terbalik, yaitu dorongan untuk menutupi kejahatan pimpinan senior karena tidak ada pembelaan prosedur yang wajar bagi perbuatan mereka.[28] Dalam pandangan modul ini, karena huruf-huruf Pasal 48 dirumuskan dengan ‘dan/atau’, ruang untuk berargumen bahwa langkah pencegahan yang memadai meniadakan kesalahan korporasi tetap terbuka, tetapi belum ada kepastian sampai pengadilan memberikan tafsir.

Ketiga, literatur mengingatkan bahwa reformasi pertanggungjawaban korporasi tidak dengan sendirinya menghasilkan perubahan perilaku. Kajian atas klausul standar Uni Eropa mencatat bahwa kerangka tanggung jawab yang jarang memuat unsur ‘kesalahan organisasional’ berisiko berubah menjadi pertanggungjawaban mutlak yang justru tidak mendorong korporasi mencegah kejahatan.[29] Indonesia menghadapi risiko serupa dari arah sebaliknya: rumusan yang sudah memuat unsur organisasional dapat kehilangan maknanya apabila penegak hukum tetap menilai kesalahan korporasi semata dari kerugian yang timbul, bukan dari kualitas sistem pencegahannya. Hubungan antara cita-cita dan praktik penegakan inilah yang akan diuji pada sub-bab berikutnya.

Kesimpulan dan Implikasi bagi Praktisi Hukum

Hukum pidana korporasi Indonesia telah bergerak dari penolakan klasik terhadap pemidanaan korporasi ke pengakuan penuh dalam KUHP baru, tetapi perjalanan itu meninggalkan jejak berupa kekaburan antara pertanggungjawaban korporasi dan pertanggungjawaban pengurus. Rumusan akhir UU 1/2023 menggabungkan pintu masuk identifikasi dengan ukuran kesalahan organisasional, sebuah kompromi yang membuka ruang bagi program kepatuhan untuk diperhitungkan, tetapi belum memberikan kepastian tentang bobotnya. Bagi praktisi hukum, rekomendasinya adalah sebagai berikut. Pertama, bacalah Pasal 45 sampai 50 KUHP baru sebagai satu sistem yang berlapis, dan susun strategi pembelaan pada dua lapis sekaligus: atribusi perbuatan dan kesalahan organisasional. Kedua, sejak awal perkara pisahkan kepentingan korporasi dan pengurus, termasuk dalam penunjukan wakil korporasi dan kuasa hukum, untuk menghindari benturan kepentingan dan pemidanaan pengurus tanpa dakwaan. Ketiga, gunakan kriteria tanggung jawab pengurus dalam pedoman Kejaksaan sebagai alat tafsir Pasal 49 KUHP baru, agar pertanggungjawaban pengurus tetap bertumpu pada kesalahan, bukan jabatan. Keempat, dokumentasikan langkah pencegahan klien secara sistematis sejak sekarang, karena Pasal 48 huruf d menjadikan dokumentasi itu bukti utama di persidangan. Kelima, pantau peraturan pelaksana Pasal 124 KUHP baru dan Pasal 328 KUHAP baru, karena keduanya akan menentukan bagaimana filosofi baru ini diterjemahkan ke dalam praktik penuntutan.


*Artikel ini merupakan bagian dari ‘Learning Module for Lawyers: Corporate Law’ yang disusun oleh Tim Penulis Firma Pragma Integra.

Referensi

[1] Federica Zazzaro, ‘Corporate criminal liability in EU Directives: An overview of the EU discipline’, New Journal of European Criminal Law, 16.2 (2025), pp. 197–212, https://doi.org/10.1177/20322844251338625.

[2] Jeremy Horder, ‘Corporate criminal liability under the Economic Crime and Corporate Transparency Act 2023’, Legal Studies, 45.1 (2025), pp. 133–48, https://doi.org/10.1017/lst.2024.46.

[3] Horder, ‘Corporate criminal liability under the Economic Crime and Corporate Transparency Act 2023’.

[4] Andri G. Wibisana, Michael G. Faure, and Raisya Majory, ‘Error in Personam: Confusion in Indonesia’s Environmental Corporate Criminal Liability’, Criminal Law Forum, 32.2 (2021), pp. 247–84, https://doi.org/10.1007/s10609-021-09412-6.

[5] Wibisana, Faure, and Majory, ‘Error in Personam: Confusion in Indonesia’s Environmental Corporate Criminal Liability’.

[6] Alfons Zakaria and others, ‘Imposing Corporate Death Penalty in Indonesia: A Discourse on Penalisation, Corporate Culture, and Deferred Prosecution Agreement’, Udayana Journal of Law and Culture, 8.2 (2024), pp. 211–32, https://doi.org/10.24843/ujlc.2024.v08.i02.p04.

[7] Wibisana, Faure, and Majory, ‘Error in Personam: Confusion in Indonesia’s Environmental Corporate Criminal Liability’.

[8] Wibisana, Faure, and Majory, ‘Error in Personam: Confusion in Indonesia’s Environmental Corporate Criminal Liability’.

[9] Horder, ‘Corporate criminal liability under the Economic Crime and Corporate Transparency Act 2023’.

[10] Horder, ‘Corporate criminal liability under the Economic Crime and Corporate Transparency Act 2023’.

[11] Mia Amiati, Adhryansah, and Iman Prihandono, ‘Human Rights Violations and Corporate Criminal Liability: An Analysis of the New Indonesian Criminal Law’, Sriwijaya Law Review, 8.2 (2024), pp. 230–48, https://doi.org/10.28946/slrev.vol8.iss2.3687.pp230-248.

[12] Horder, ‘Corporate criminal liability under the Economic Crime and Corporate Transparency Act 2023’.

[13] Wibisana, Faure, and Majory, ‘Error in Personam: Confusion in Indonesia’s Environmental Corporate Criminal Liability’.

[14] Wibisana, Faure, and Majory, ‘Error in Personam: Confusion in Indonesia’s Environmental Corporate Criminal Liability’.

[15] Wibisana, Faure, and Majory, ‘Error in Personam: Confusion in Indonesia’s Environmental Corporate Criminal Liability’.

[16] Amiati, Adhryansah, and Prihandono, ‘Human Rights Violations and Corporate Criminal Liability: An Analysis of the New Indonesian Criminal Law’.

[17] Amiati, Adhryansah, and Prihandono, ‘Human Rights Violations and Corporate Criminal Liability: An Analysis of the New Indonesian Criminal Law’.

[18] Wibisana, Faure, and Majory, ‘Error in Personam: Confusion in Indonesia’s Environmental Corporate Criminal Liability’.

[19] Amiati, Adhryansah, and Prihandono, ‘Human Rights Violations and Corporate Criminal Liability: An Analysis of the New Indonesian Criminal Law’.

[20] Wibisana, Faure, and Majory, ‘Error in Personam: Confusion in Indonesia’s Environmental Corporate Criminal Liability’.

[21] Wibisana, Faure, and Majory, ‘Error in Personam: Confusion in Indonesia’s Environmental Corporate Criminal Liability’.

[22] Wibisana, Faure, and Majory, ‘Error in Personam: Confusion in Indonesia’s Environmental Corporate Criminal Liability’.

[23] Wibisana, Faure, and Majory, ‘Error in Personam: Confusion in Indonesia’s Environmental Corporate Criminal Liability’.

[24] Wibisana, Faure, and Majory, ‘Error in Personam: Confusion in Indonesia’s Environmental Corporate Criminal Liability’.

[25] Zakaria and others, ‘Imposing Corporate Death Penalty in Indonesia: A Discourse on Penalisation, Corporate Culture, and Deferred Prosecution Agreement’.

[26] Zakaria and others, ‘Imposing Corporate Death Penalty in Indonesia: A Discourse on Penalisation, Corporate Culture, and Deferred Prosecution Agreement’.

[27] Wibisana, Faure, and Majory, ‘Error in Personam: Confusion in Indonesia’s Environmental Corporate Criminal Liability’.

[28] Horder, ‘Corporate criminal liability under the Economic Crime and Corporate Transparency Act 2023’.

[29] Zazzaro, ‘Corporate criminal liability in EU Directives: An overview of the EU discipline’.

Tell Your Friends
Avatar
Pragma Integra is a law firm that combines deep expertise in taxation, corporate and business law, and business development.

Need legal or tax advice?

Discuss your matter with our lawyers

Facing a tax dispute, a corporate transaction or a business problem? Tell us about it and our team will get back to you.

Let’s Talk on WhatsAppContact Form

Integrated Legal & Business Solutions

Have Tax and Business Problems? Let's Solve Them Together

From complex tax disputes to critical corporate decisions, Pragma Integra is here to guide you with trusted expertise and strategic solutions.