Ilustrasi Teori Tanggung Jawab Korporasi

Ilustrasi. [Source: Unsplash]

Pragmaintegra.com – Kepatuhan korporasi pada akhirnya bermuara pada pertanyaan tentang tanggung jawab: siapa yang memikul akibat apabila kepatuhan gagal, atas dasar apa, dan dengan konsekuensi apa bagi desain program kepatuhan. Bagian ini membahas perdebatan filosofis tentang apakah korporasi dapat bersalah, model-model hukum untuk mengatribusikan kesalahan kepada korporasi, tanggung jawab pengurus atas sistem kepatuhan, dan cara hukum Indonesia menjawab persoalan tersebut. Benang merahnya adalah pergeseran dari kesalahan individu ke kesalahan organisasional, dan pergeseran itulah yang memberi program kepatuhan bobot hukum yang nyata.

Landasan Filosofis: Dapatkah Korporasi Bersalah?

Hukum pidana tradisional bertumpu pada asas tiada pidana tanpa kesalahan, dan kesalahan dipahami sebagai keadaan batin. Konsep mens rea menimbulkan masalah dalam pembebanan tanggung jawab pidana kepada korporasi, karena korporasi tidak memiliki pikiran sehingga unsur mens rea tidak dapat dipenuhi secara langsung.[1] Kesulitan yang sama tergambar dalam ungkapan klasik tentang korporasi sebagai konstruksi buatan dengan ‘no body to kick or soul to damn’, yakni tanpa tubuh untuk dihukum dan tanpa jiwa untuk dikutuk.[2] Persoalan filosofisnya bukan sekadar teknis. Apabila korporasi tidak dapat bersalah, maka yang bersalah hanyalah manusia di dalamnya, dan sanksi terhadap korporasi pada hakikatnya adalah sanksi terhadap pemegang saham, karyawan, dan kreditur yang tidak berbuat apa-apa. Sebaliknya, apabila hanya manusia yang dapat bersalah, maka kesalahan yang lahir dari struktur, prosedur, dan budaya organisasi, yang tidak dapat ditimpakan secara adil kepada satu orang pun, akan luput dari pertanggungjawaban.

a. Korporasi sebagai agen moral. Filsafat moral kontemporer memberikan jawaban yang beragam. Pandangan bahwa agen korporasi pada prinsipnya dapat memenuhi syarat agensi moral semakin diterima dalam teori moral dan ontologi sosial; korporasi dengan ‘konstitusi’ dan struktur pengambilan keputusan yang jelas dipandang sebagai agen moral dan sasaran celaan yang tepat, sebagaimana dikembangkan oleh List dan Pettit.[3] Analisis atas kasus Juukan Gorge mendukung pandangan tersebut dengan argumen yang lebih spesifik: korporasi bertanggung jawab atas aspek inti agensi moralnya sendiri, yaitu struktur epistemik internal dan proses pengambilan keputusannya. Struktur epistemik yang cacat dapat melahirkan kesalahan korporasi tanpa niat jahat, yaitu ketika korporasi memiliki informasi yang benar tetapi gagal menggunakannya. Inkonsistensi semacam itu khas korporasi yang kompleks, ketika satu bagian organisasi tidak ‘mengetahui’ apa yang diketahui bagian lain.[4]

Kasus tersebut memperlihatkan mekanisme itu secara konkret. Perusahaan tambang tersebut telah memperoleh izin hukum untuk merusak situs, tetapi survei yang menjadi syarat izin kemudian mengungkap signifikansi situs itu tanpa memicu penilaian ulang rencana; perusahaan sendiri mengakui adanya ‘communications breakdown’ antara unit warisan budaya dan eksekutif, fungsi yang terlalu terkotak-kotak, prosedur yang kurang fleksibel, serta hilangnya pengetahuan akibat pergantian personel.[5] Analisis itu juga menyatakan bahwa keputusan korporasi dibuat oleh individu yang memiliki emosi moral, sehingga masukan emosional semestinya masuk ke dalam keputusan korporasi, dan menutup dengan kesimpulan bahwa konsekuensi yang berat dapat terjadi walaupun semua pihak ‘bermain sesuai aturan’; desain sistem arus informasi dan pengambilan keputusan mencerminkan nilai korporasi, sehingga tanggung jawab sosial korporasi tidak hanya mengarah ke luar, tetapi juga ke dalam.[6]

b. Korporasi sebagai ‘agen zombi’. Posisi yang lebih hati-hati berargumen bahwa korporasi kemungkinan tidak memiliki pengalaman subjektif, sehingga lebih tepat dipandang sebagai ‘agen zombi’ yang meniru agen sejati, bukan agen standar dan bukan pula pasien moral standar. Meski demikian, tetap ada alasan instrumental untuk memasukkan korporasi ke dalam praktik pertanggungjawaban moral. Celaan dan pujian berfungsi sebagai ‘katup tekanan moral’ dan memiliki efek samping yang penting; dengan memperlakukan korporasi seolah-olah agen moral, sebagaimana orang tua memperlakukan anak dalam proses mendidik, korporasi dapat memperoleh fungsi yang mendekati agen moral yang sesungguhnya.[7]

c. Noda moral pada anggota organisasi. Dimensi ketiga dari persoalan ini jarang dibahas dalam literatur hukum, yaitu dampak kesalahan korporasi terhadap anggotanya yang tidak terlibat. Penelitian atas karyawan garis depan dan manajer sebuah bank di Denmark setelah skandal pencucian uang berskala historis menemukan bahwa mereka tetap menghadapi ‘noda moral’ dan dicap bersalah karena keanggotaannya dalam organisasi, sementara eksekutif yang bertanggung jawab secara hukum biasanya keluar pada puncak skandal dan banyak anggota lain tetap tinggal. Penelitian itu juga mencatat bahwa perdebatan tentang apakah suatu kolektif dapat bertanggung jawab masih berlangsung.[8]

Dalam pandangan modul ini, ketiga posisi tersebut, meskipun berangkat dari premis berbeda, berujung pada kesimpulan praktis yang serupa: korporasi layak dimintai pertanggungjawaban, baik karena ia sungguh merupakan pelaku moral maupun karena praktik pertanggungjawaban itu berguna untuk mengarahkan perilaku organisasi. Temuan tentang noda moral menambahkan alasan yang sering dilupakan: kegagalan kepatuhan bukan hanya merugikan korban dan pemegang saham, tetapi juga membebani karyawan yang tidak bersalah. Program kepatuhan karena itu juga merupakan bentuk pelindungan terhadap anggota organisasi sendiri.

Landasan Teoretis: Model Atribusi Kesalahan

a. Model identifikasi dan model pertanggungjawaban pengganti. Norma pertanggungjawaban pidana korporasi terus berkembang, dan semakin banyak negara dengan tradisi hukum sipil yang juga mengakui tanggung jawab badan hukum.[9] Terdapat dua model tradisional. Doktrin identifikasi mensyaratkan pemilihan seorang manusia yang dianggap mempersonifikasikan korporasi, lalu keadaan batin orang itu diatribusikan kepada korporasi; model ini sulit diterapkan dalam struktur korporasi modern yang kompleks. Model pertanggungjawaban pengganti (vicarious liability), yang menjadi standar di tingkat federal Amerika Serikat, memungkinkan korporasi bertanggung jawab atas perbuatan agen atau karyawan mana pun, terlepas dari fungsi, kedudukan dalam hierarki, maupun upaya organisasi untuk mencegah pelanggaran. Kedua model dikritik sekaligus terlalu luas dan terlalu sempit: terlalu luas karena korporasi dapat disalahkan tanpa adanya kesalahan korporasi, dan terlalu sempit karena kesalahan dibatasi pada kesalahan individu, padahal kesalahan korporasi sendiri dapat jauh lebih besar.[10]

b. Model kegagalan mencegah. Model kegagalan mencegah (failure to prevent) memiliki arti penting bagi kepatuhan. Section 7 UK Bribery Act 2010 menjadikan organisasi komersial bertanggung jawab atas kegagalannya mencegah suap oleh orang yang terkait dengannya, sebagai delik pertanggungjawaban mutlak, dengan pembelaan berupa adanya prosedur yang memadai (adequate procedures).[11] Malaysia mengikuti pola serupa melalui Section 17A Malaysian Anti-Corruption Commission Act 2009, yang mengancam organisasi komersial dan orang-orang yang terkait dengannya dengan denda paling banyak sepuluh kali nilai suap atau RM1 juta, mana yang lebih tinggi, atau penjara paling lama dua puluh tahun, atau keduanya, dengan tetap membuka pembelaan prosedur yang memadai.[12]

c. Model budaya korporasi. Australia mengembangkan ketentuan budaya korporasi dalam Criminal Code Act 1995, yang dinilai canggih dan inovatif: korporasi dapat bertanggung jawab apabila terdapat budaya korporasi yang secara aktif mendorong ketidakpatuhan, atau apabila korporasi gagal menciptakan budaya yang mendorong kepatuhan; budaya diartikan sebagai sikap, kebijakan, aturan, rangkaian perilaku, atau praktik dalam badan korporasi atau bagian tempat kegiatan itu berlangsung. Fokusnya adalah kesalahan pada tingkat organisasi, tetapi ketentuan itu belum teruji dalam praktik.[13] Kajian yang sama menilai bahwa model kegagalan mencegah dan model budaya korporasi menarik, tetapi terbuka terhadap kritik dan memiliki keterbatasan praktis, dan menegaskan bahwa tidak ada model yang meniadakan tanggung jawab individu; tanggung jawab individu tidak boleh dikorbankan demi tanggung jawab entitas, karena kompleksitas entitas dapat menjadi tameng.[14]

d. Tanggung jawab pengurus atas sistem kepatuhan. Di samping pertanggungjawaban korporasi, berkembang pula doktrin tanggung jawab pengurus atas keberadaan dan efektivitas sistem kepatuhan. Pembentuk undang-undang di Eropa hanya sporadis mengatur kepatuhan, terutama di sektor keuangan, dan tidak ada kewajiban eksplisit bagi manajer untuk membentuk sistem kepatuhan; namun, pandangan yang berkembang menyatakan bahwa direksi dapat bertanggung jawab atas organisasi sistem kepatuhan yang memadai, yang bersumber dari kewajiban organisasional mereka.[15] Di Amerika Serikat, putusan Caremark pada 1996 menegaskan bahwa direktur memiliki kewajiban fidusia untuk memastikan perusahaan membangun sistem yang menjamin kepatuhan hukum, dan sesudahnya dewan dipandang wajib memastikan fungsi kepatuhan berjalan efektif. Di Jerman, putusan Landgericht München I pada 2013 menyatakan anggota direksi bertanggung jawab atas kerugian karena gagal membangun sistem kepatuhan, dengan dasar ketentuan undang-undang perseroan saham tentang kewajiban direksi; direksi wajib mengambil keputusan mendasar dan memverifikasi efektivitas sistem secara berkala, dan penunjukan pejabat kepatuhan tidak membebaskan direksi dari pengawasan menyeluruh. Pada 2023, Pengadilan Kanselari Delaware dalam perkara In re McDonald’s memperluas kewajiban pengawasan kepada pejabat korporasi di bawah direksi, dengan cakupan yang lebih sempit.[16]

Baca juga: Social Contract Theory dan Bisnis Modern: Perspektif Komprehensif dalam Tata Kelola Perusahaan

Konsep: Kesalahan Organisasional dan Program Kepatuhan sebagai Bukti

Dari perkembangan tersebut lahir konsep kesalahan organisasional: kesalahan korporasi tidak lagi dicari semata pada keadaan batin individu, tetapi pada kebijakan, struktur, prosedur, dan budaya organisasi. Konsep ini sejalan dengan argumen bahwa korporasi bertanggung jawab atas integritas struktur epistemik dan proses keputusannya sendiri.[17] Tanggung jawab korporasi, pada gilirannya, dipandang mendorong pembentukan kebijakan dan praktik pencegahan yang kuat.[18]

Dalam pandangan modul ini, di sinilah program kepatuhan memperoleh makna hukum yang paling langsung. Program kepatuhan adalah bukti, atau ketiadaan bukti, bahwa korporasi telah menjalankan kewajiban organisasionalnya untuk mencegah pelanggaran. Konsep ini memiliki tiga lapis. Pada lapis korporasi, program kepatuhan menentukan apakah korporasi dapat dipersalahkan atas perbuatan orang di dalamnya. Pada lapis pengurus, program kepatuhan menentukan apakah Direksi dan Dewan Komisaris telah menjalankan kewajiban pengurusan dan pengawasan dengan iktikad baik dan penuh tanggung jawab. Pada lapis individu, program kepatuhan menentukan apakah karyawan yang melanggar bertindak di luar kebijakan korporasi atau justru menjalankan kebijakan yang tidak tertulis.

Konsep kedua adalah kesalahan sebagai proses. Kajian atas skandal emisi sebuah produsen otomotif Jerman menunjukkan bahwa korporasi tersebut, setelah pelanggaran terungkap, merasionalisasi kesalahannya sebagai perbuatan ‘sekelompok kecil’ insinyur perangkat lunak dan bukan keputusan korporasi, padahal kesalahan itu tumbuh dari tujuan yang terlalu ambisius, budaya yang hierarkis dan penuh ketakutan, serta pengawasan dewan yang lemah. Penyelesaiannya di Amerika Serikat mencakup denda yang sangat besar dan kewajiban menerima pemantau kepatuhan independen selama tiga tahun, yang menyimpulkan bahwa perubahan terbesar yang diperlukan adalah budaya: lebih sedikit otoritarianisme, kesediaan menerima kabar buruk, dan keberanian profesional.[19] Dalam pandangan modul ini, kasus ini memperlihatkan mengapa model atribusi yang berbasis individu gagal menangkap kesalahan yang sesungguhnya, dan mengapa sanksi yang efektif terhadap korporasi sering berbentuk kewajiban memperbaiki sistem, bukan hanya denda.

Praktik: Pertanggungjawaban Korporasi dan Pengurus dalam Hukum Indonesia

a. Korporasi sebagai subjek hukum pidana. Indonesia telah lama mengakui korporasi sebagai subjek tindak pidana dalam berbagai undang-undang sektoral, dan KUHP baru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023), yang mulai berlaku pada 2 Januari 2026, kini mengakuinya dalam hukum pidana umum. Kajian atas KUHP baru mencatat bahwa undang-undang itu mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana dan memperluas pengaturan pidana tambahan terhadap korporasi, tetapi penerapannya masih menghadapi tantangan penegakan yang konsisten dan efektif, sementara aturan pelaksanaan pidana dan tindakan bagi korporasi akan diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.[20]

Pengakuan dalam KUHP baru tidak berdiri sendiri. Sebelum itu, pertanggungjawaban korporasi telah diatur dalam berbagai undang-undang sektoral, antara lain Pasal 20 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menetapkan bahwa pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda dengan maksimum yang diperberat sepertiga, serta ketentuan pidana korporasi dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam pandangan modul ini, keberagaman rezim sektoral itu menimbulkan persoalan harmonisasi: kriteria kesalahan, subjek yang dapat dipidana bersama korporasi, dan jenis sanksinya tidak selalu sama, sehingga advokat perlu memeriksa rezim mana yang berlaku atas suatu perbuatan dan bagaimana ketentuan peralihan KUHP baru memengaruhinya.

b. Kriteria kesalahan korporasi. Bagi kepatuhan, ketentuan yang paling penting adalah kriteria kesalahan korporasi. Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi memungkinkan hakim menilai kesalahan korporasi, antara lain, apabila korporasi memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana, membiarkan terjadinya tindak pidana, atau tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar, dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana. KUHP baru memuat rumusan serupa dalam ketentuan tentang syarat pertanggungjawaban tindak pidana korporasi. Dalam pandangan modul ini, rumusan tersebut secara fungsional mendekati model kegagalan mencegah: ketiadaan langkah pencegahan dapat menjadi dasar kesalahan korporasi, dan sebaliknya keberadaan langkah pencegahan yang sungguh-sungguh dapat menjadi dasar pembelaan.

c. Standar sebagai tolok ukur langkah pencegahan. Hukum Indonesia belum menetapkan pedoman resmi tentang apa yang dimaksud dengan langkah pencegahan yang memadai. Dalam kekosongan itu, kajian tentang sistem manajemen anti-penyuapan berpendapat bahwa, dengan adanya Perma Nomor 13 Tahun 2016, SNI ISO 37001:2016 dapat diterapkan sebagai ‘adequate procedure’. Standar itu memuat 44 persyaratan wajib dengan siklus rencanakan-laksanakan-periksa-tindaklanjuti, termasuk penilaian risiko penyuapan, uji tuntas, komunikasi, dan komitmen pimpinan, dan diadopsi melalui Keputusan Kepala BSN Nomor 248 Tahun 2016; Kementerian BUMN kemudian mendorong penerapannya melalui Surat Menteri BUMN Nomor S-35/MBU/01/2020. Kajian yang sama juga mencatat bahwa ketentuan tata kelola BUMN telah mengatur sistem pengendalian internal, mekanisme pelaporan penyimpangan, larangan memberi dan menerima, serta pakta integritas, dan mengingatkan bahwa ISO 37001 tidak menjamin suap tidak terjadi.[21]

d. Tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris. UU PT tidak memuat kewajiban eksplisit untuk membangun sistem kepatuhan. Namun, Pasal 97 ayat (2) UU PT mewajibkan setiap anggota Direksi menjalankan pengurusan dengan iktikad baik dan penuh tanggung jawab, dan Pasal 97 ayat (3) menjadikan anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan apabila bersalah atau lalai menjalankan tugasnya. Pasal 97 ayat (5) membuka pembelaan apabila anggota Direksi, antara lain, telah mengambil tindakan untuk mencegah timbulnya atau berlanjutnya kerugian. Ketentuan serupa berlaku bagi Dewan Komisaris dalam menjalankan pengawasan berdasarkan Pasal 114 UU PT. Dalam pandangan modul ini, konstruksi ini membuka jalan bagi penalaran yang serupa dengan doktrin Caremark dan putusan München: Direksi yang tidak pernah membangun atau menguji sistem kepatuhan sulit membuktikan bahwa ia telah bertindak dengan penuh tanggung jawab dan telah mengambil tindakan untuk mencegah kerugian. Penalaran ini belum menjadi doktrin yang mapan dalam yurisprudensi Indonesia dan perlu dibangun melalui argumentasi dalam perkara konkret.

e. Implikasi bagi investigasi internal dan pemulihan. Konsep kesalahan organisasional juga mengubah cara korporasi menanggapi dugaan pelanggaran. Apabila yang dinilai adalah sistem, maka investigasi internal yang hanya mencari pelaku individual tidak memadai; investigasi harus juga menjawab mengapa sistem memungkinkan pelanggaran itu terjadi dan tidak terdeteksi lebih awal. Kajian atas investigasi internal di negara-negara Nordik menyimpulkan bahwa perspektif hukum semata tidak memadai dalam investigasi internal, karena pelanggaran lisensi sosial dapat terjadi tanpa pelanggaran hukum.[22] Temuan tentang noda moral pada karyawan yang tidak terlibat juga mengingatkan bahwa pemulihan pascaskandal memerlukan perhatian pada anggota organisasi, bukan hanya pada regulator dan publik.[23] Dalam pandangan modul ini, advokat yang mendampingi korporasi dalam situasi krisis perlu merancang investigasi dan komunikasi yang tidak sekadar mengisolasi ‘apel busuk’, tetapi menunjukkan perbaikan sistem secara kredibel.

Analisis Kritis

Empat catatan kritis perlu diajukan. Pertama, model kegagalan mencegah mendorong korporasi membangun program kepatuhan, tetapi juga mendorong pembangunan program yang dirancang terutama untuk pembelaan di pengadilan; risiko ini dibahas pada bagian berikut. Kedua, tanpa pedoman resmi tentang langkah pencegahan yang memadai, penilaian atas program kepatuhan di Indonesia sangat bergantung pada pandangan penyidik, penuntut umum, dan hakim, sehingga menimbulkan ketidakpastian bagi korporasi yang beriktikad baik dan membuka ruang bagi penilaian yang tidak konsisten. Penggunaan standar seperti SNI ISO 37001 sebagai tolok ukur membantu, tetapi sertifikat tidak boleh disamakan dengan efektivitas.

Ketiga, pertanggungjawaban korporasi dan pertanggungjawaban individu dapat saling menggantikan secara tidak sehat: korporasi dapat mengorbankan individu tingkat rendah sebagai ‘apel busuk’, atau sebaliknya individu pengambil keputusan berlindung di balik korporasi yang membayar denda. Literatur mengingatkan bahwa kompleksitas entitas dapat menjadi tameng bagi individu,[24] dan bahwa pelanggaran korporasi biasanya merupakan hasil rangkaian faktor yang kompleks dalam jangka panjang.[25] Keempat, kapasitas penegakan menentukan apakah model hukum yang canggih bermakna. Kajian pertanggungjawaban korporasi mencatat bahwa perkara korupsi besar sering gagal menghukum korporasi, sebagaimana dibebaskannya dua perusahaan minyak multinasional dalam perkara suap ladang minyak di Nigeria, bahwa sebagian besar penindakan suap lintas negara bertumpu pada penegakan di Amerika Serikat dan Inggris, dan bahwa banyak negara kekurangan sumber daya dan keahlian untuk menegakkannya.[26] Dalam pandangan modul ini, pelajaran bagi Indonesia adalah bahwa pengakuan korporasi dalam KUHP baru baru merupakan langkah awal; tanpa kapasitas penyidikan dan pedoman penilaian program kepatuhan, ketentuan itu berisiko menjadi norma yang jarang diterapkan atau diterapkan secara selektif.

Kesimpulan dan Implikasi bagi Praktisi Hukum

Perdebatan tentang apakah korporasi dapat bersalah telah bergeser dari pertanyaan metafisik ke pertanyaan praktis tentang bagaimana kesalahan organisasional dinilai. Hukum Indonesia, melalui Perma Nomor 13 Tahun 2016 dan KUHP baru, telah mengadopsi kriteria yang menjadikan ketiadaan langkah pencegahan sebagai dasar kesalahan korporasi, sementara UU PT menyediakan dasar bagi tanggung jawab pribadi pengurus. Bagi praktisi hukum, rekomendasinya adalah sebagai berikut. Pertama, jelaskan kepada klien bahwa ketiadaan langkah pencegahan dapat menjadi dasar kesalahan korporasi dan dapat memperlemah pembelaan pribadi pengurus. Kedua, bantu klien mendokumentasikan langkah pencegahan secara sistematis, termasuk penilaian risiko, kebijakan, pelatihan, uji tuntas, dan tindak lanjut atas pelanggaran. Ketiga, rujuk praktik pembanding seperti pembelaan prosedur yang memadai di Inggris dan Malaysia serta standar SNI ISO 37001 sebagai acuan desain program, sambil menyadari bahwa acuan itu tidak mengikat. Keempat, perhatikan potensi benturan kepentingan antara korporasi dan individu pengurus atau karyawan dalam perkara pidana korporasi, termasuk kebutuhan akan penasihat hukum yang terpisah. Kelima, perhatikan arus informasi di dalam organisasi klien, karena kesalahan korporasi sering lahir bukan dari niat jahat, melainkan dari informasi yang benar yang tidak sampai kepada pengambil keputusan.


*Artikel ini merupakan bagian dari ‘Learning Module for Lawyers: Corporate Law’ yang disusun oleh Tim Penulis Firma Pragma Integra.

Referensi

[1] Nurazlina Abdul Raof, Nadia Omar, and Rozita Othman, ‘Adopting Deferred Prosecution Agreement as a Non-Criminal Alternative in Corporate Criminal Liability for Corruption Offences in Malaysia’, International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 12.9 (2022), https://doi.org/10.6007/ijarbss/v12-i9/14612.

[2] Harris, ‘Corporate Liability within the IACC Framework’.

[3] Schwenkenbecher (2024).

[4] Schwenkenbecher (2024).

[5] Schwenkenbecher (2024).

[6] Schwenkenbecher (2024).

[7] Olof Leffler, ‘Zombies Incorporated’, Theoria, 89.5 (2023), pp. 640–59, https://doi.org/10.1111/theo.12484.

[8] Sanne Frandsen, Marita Svane, and Didde Maria Humle, ‘Who Is Responsible—and for What? An Antenarrative Perspective on Organizational Members’ Crisis Sensemaking of Responsibility during a Corporate Scandal’, Human Relations, 77.11 (2023), pp. 1565–95, https://doi.org/10.1177/00187267231205781.

[9] Harris, ‘Corporate Liability within the IACC Framework’.

[10] Harris, ‘Corporate Liability within the IACC Framework’.

[11] Harris, ‘Corporate Liability within the IACC Framework’.

[12] Abdul Raof, Omar, and Othman, ‘Adopting Deferred Prosecution Agreement as a Non-Criminal Alternative in Corporate Criminal Liability for Corruption Offences in Malaysia’.

[13] Harris, ‘Corporate Liability within the IACC Framework’.

[14] Harris, ‘Corporate Liability within the IACC Framework’.

[15] Mihaela Braut-Filipović and Sara Madžarov-Matijević, ‘Legal Status of Compliance Officers: Open Issues’, Pravo – teorija i praksa, 41.1 (2024), pp. 1–17, https://doi.org/10.5937/ptp2401001b.

[16] Braut-Filipović and Madžarov-Matijević, ‘Legal Status of Compliance Officers: Open Issues’.

[17] Schwenkenbecher (2024).

[18] Harris, ‘Corporate Liability within the IACC Framework’.

[19] Tanner and Mansell, ‘Escalating Deception: A Control-Theoretic Analysis of the Volkswagen Emissions Scandal’.

[20] Firda Faradila and Nur Kholim, ‘Sanksi Pidana Tambahan terhadap Korporasi dalam Praktik Penegakan Hukum di Indonesia’, Action Research Literate, 8.11 (2024), pp. 3174–84, https://doi.org/10.46799/arl.v8i11.2349.

[21] Hanindita, Julaeha, and Soewito, ‘Strengthening Anti-Bribery Governance through Integration of GCG with SNI ISO 37001: 2016 ABMS’.

[22] Gottschalk, ‘Violations of the Social License to Operate: Evidence from Fraud Investigation Reports’.

[23] Frandsen, Svane, and Humle, ‘Who Is Responsible—and for What? An Antenarrative Perspective on Organizational Members’ Crisis Sensemaking of Responsibility during a Corporate Scandal’.

[24] Harris, ‘Corporate Liability within the IACC Framework’.

[25] Korkka-Knuts and Melander, ‘Contours of a Principled Corporate Sanction Policy in the EU: Exploring a Constitutionally Justified Balance between Criminal and Administrative Sanctions’.

[26] Harris, ‘Corporate Liability within the IACC Framework’.

Tell Your Friends
Avatar
Pragma Integra is a law firm that combines deep expertise in taxation, corporate and business law, and business development.

Need legal or tax advice?

Discuss your matter with our lawyers

Facing a tax dispute, a corporate transaction or a business problem? Tell us about it and our team will get back to you.

Let’s Talk on WhatsAppContact Form

Integrated Legal & Business Solutions

Have Tax and Business Problems? Let's Solve Them Together

From complex tax disputes to critical corporate decisions, Pragma Integra is here to guide you with trusted expertise and strategic solutions.