Ilustrasi kartun beberapa legislator menyerahkan map tertutup di bawah lampu meja, sementara warga hanya dapat melihat dari balik kaca yang gelap

Ilustrasi. [Foto: Dibuat dengan AI]

Immanuel Kant, dalam Zum ewigen Frieden, merumuskan satu batu uji bagi setiap tindakan kekuasaan: tindakan yang menyangkut hak orang lain adalah tidak adil apabila maksimnya tidak dapat diumumkan. Uji itu bersifat negatif. Keterbukaan tidak menjamin suatu tindakan benar; yang dipastikan hanyalah bahwa tindakan yang baru berhasil bila dirahasiakan tentu keliru. Tidak ada pembentuk undang-undang yang sanggup menyatakan di muka umum bahwa rakyat akan diikat oleh naskah yang tidak dapat dibacanya. Maksim demikian gugur pada saat diucapkan.

Hukum positif Indonesia menerjemahkan batu uji itu menjadi kewajiban. Pasal 5 huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menetapkan keterbukaan sebagai asas. Pasal 96 ayat (4), dalam rumusan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, menentukan bahwa setiap naskah akademik dan/atau rancangan peraturan perundang-undangan dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Mahkamah Konstitusi, dalam Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020, merinci partisipasi bermakna ke dalam tiga hak: didengarkan, dipertimbangkan, dan memperoleh penjelasan. Ketiganya mensyaratkan objek yang sama, yaitu naskah.

Terhadap ukuran itulah Undang-Undang Perampasan Aset patut diperiksa. DPR dan pemerintah memberikan persetujuan bersama pada 19 November 2026, sehari setelah pembicaraan tingkat I selesai dan delapan belas tahun setelah rancangan itu pertama kali diajukan. Ketua Komisi III melaporkan lebih dari 87 rapat dengar pendapat dan kunjungan kerja ke 15 provinsi. Angka itu tidak penulis ragukan. Namun naskah akhirnya tidak diumumkan kepada publik ketika persetujuan diberikan, sebagaimana dilaporkan kantor berita Reuters dan Agence France-Presse. Delapan puluh tujuh rapat itu berakhir pada persetujuan atas naskah yang tidak diumumkan.

Persoalannya menjadi lebih berat karena materi yang diatur. Undang-undang ini memberi negara kewenangan merampas harta tanpa putusan pidana, dan kewenangan demikian hanya sah apabila batas-batasnya diuji secara terbuka. Ketertutupan naskah, karena itu, bukan cacat prosedural yang terpisah dari substansi. Ketertutupan menentukan substansi. Menurut Pasal 20 ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945, rancangan yang telah disetujui bersama sah menjadi undang-undang dalam tiga puluh hari. Analisis berikut bertumpu pada naskah 74 pasal yang beredar sesudah persetujuan dan masih berjudul “Rancangan”. Empat kelemahannya terbaca langsung pada teks.

Pertama, undang-undang ini menyatakan satu konsep dan merumuskan konsep yang lain. Penjelasan Umum menyebut metode in rem. Dalam konstruksi itu yang diperiksa adalah benda dan asal-usulnya, sehingga dapat atau tidaknya pemilik dipidana tidak menentukan. Batang tubuh memakai bentuk tersebut: permohonan diajukan terhadap aset dan diperiksa menurut hukum acara perdata. Syarat pengajuannya, sebaliknya, dilekatkan pada orang. Pasal 6 ayat (1) hanya membukanya apabila tersangka atau terdakwa meninggal dunia, melarikan diri, atau sakit permanen, atau apabila pelaku tidak diketahui atau tidak diketahui keberadaannya.

Dua ketentuan lain mempertegas ketergantungan itu. Pasal 13 ayat (1) mensyaratkan perkara pidananya telah ditemukan dan/atau tersangka telah ditetapkan. Pasal 9 ayat (5) menghentikan pemeriksaan permohonan apabila terdakwa yang tertangkap diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum. Yang terbentuk adalah perampasan in rem yang subsider terhadap proses pidana: benda baru dapat diperiksa setelah proses terhadap orang tidak dapat dilanjutkan. Model subsider sah sebagai pilihan pembentuk undang-undang. Yang tidak tepat adalah penamaannya. Aset yang penuntutannya terhalang sebab lain, misalnya daluwarsa, tetap berada di luar jangkauan.

Kedua, ukuran perampasan dirumuskan secara tidak konsisten. Perampasan hasil kejahatan bertumpu pada asas bahwa tidak seorang pun boleh memperoleh keuntungan dari perbuatannya yang melawan hukum. Pasal 5 ayat (1) huruf a sejalan dengan asas itu karena menjadikan hasil tindak pidana sebagai objek. Penjelasan Pasal 2 huruf e mengukurnya dengan cara lain: perampasan tidak boleh melampaui kerugian yang diakibatkan tindak pidana. Pasal 21 ayat (2) huruf e meneruskannya dengan mensyaratkan kesesuaian nilai aset dengan nilai kerugian.

Kedua ukuran itu tidak selalu bertemu. Delik suap tidak mensyaratkan kerugian keuangan negara, dan peredaran narkotika tidak menimbulkannya. Keduanya menghasilkan harta, dan keduanya tercakup dalam Pasal 4. Hukum positif yang lebih tua lebih konsisten: Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menetapkan uang pengganti sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Undang-undang yang khusus dibentuk untuk mengejar hasil kejahatan justru beralih ke ukuran kerugian.

Baca juga: Menakar Ulang Delik Kerugian Negara

Ketiga, undang-undang ini tidak menentukan kapan negara dianggap berhasil membuktikan. Pasal 33 menunjuk hukum acara perdata. Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur siapa yang wajib membuktikan, bukan seberapa kuat pembuktian harus berdiri. Pasal 36 meletakkan beban pada Jaksa Pengacara Negara; Pasal 37 ayat (2) meletakkannya pada pihak yang mengajukan keberatan. Ketua Komisi III menyebutnya beban pembuktian berimbang. Istilah itu tidak terdapat dalam batang tubuh. Seberapa kuat pembuktian negara harus berdiri sebelum beban beralih tidak diatur, padahal pada titik itulah hak milik dipertaruhkan.

Ilustrasi kartun seorang hakim menimbang rumah, mobil, dan uang pada neraca sambil menatap selembar kertas kosong di mejanya

Ilustrasi. [Foto: Dibuat dengan AI]

Keempat, jangkauan dan keberlakuannya dibatasi dua kali. Pasal 72 membatasi undang-undang ini pada tindak pidana yang dilakukan setelah undang-undang diberlakukan. Bagi perampasan berdasarkan putusan pidana, yang oleh Pasal 8 ayat (2) dinyatakan sebagai pidana tambahan, pembatasan itu merupakan perintah asas legalitas. Bagi perampasan tanpa putusan pidana, yang diperiksa menurut hukum acara perdata, pembatasan itu adalah pilihan pembentuk undang-undang. Konsekuensinya jelas: harta yang kini dipersoalkan publik tetap hanya terjangkau oleh instrumen yang sudah ada.

Pembatasan kedua terdapat dalam Pasal 74. Undang-undang baru berlaku setelah dua belas bulan sejak diundangkan dan setelah badan pengelola serta badan pengawas terbentuk. Pasal 73 memberi tenggat dua belas bulan bagi peraturan pelaksanaan, tetapi pengangkatan lima anggota badan pengawas dengan persetujuan DPR tidak bertenggat. Saat mulai berlakunya undang-undang, dengan demikian, bergantung pada tindakan eksekutif yang waktunya tidak ditentukan. Kepastian hukum menghendaki sebaliknya. Kekayaan pejabat yang tidak dapat dijelaskan asal-usulnya, sementara itu, tidak diatur sama sekali.

Ketidakcermatan juga tampak pada hal yang lebih sederhana. Penjelasan Pasal 5 ayat (1) huruf c mencontohkan kayu gelondongan di hutan, padahal tindak pidana kehutanan tidak tercantum dalam Pasal 4. Pasal 4 ayat (2) menyatakan pelaku korupsi dapat dijatuhi pidana mati. Apabila bersifat deklaratif, ketentuan itu berlebih dalam undang-undang tentang harta. Apabila dimaksudkan sebagai dasar pemidanaan, ketentuan itu tidak memuat rumusan delik dan berhadapan dengan asas legalitas. Konsiderans, pada butir pertamanya, menulis “Neagara”.

Agar adil, kehati-hatian pembentuk undang-undang beralasan. Perampasan tanpa pemidanaan menyentuh hak milik yang dijamin Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945. Naskah ini juga memuat pengaman yang nyata: izin ketua pengadilan negeri untuk pemblokiran dan penyitaan, kewajiban negara membuktikan lebih dahulu, pengecualian alat bukti yang diperoleh secara melawan hukum, serta ganti kerugian bagi pihak ketiga yang beriktikad baik. Pasal 20 Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Antikorupsi pun hanya meminta negara pihak mempertimbangkan kriminalisasi kekayaan pejabat yang tidak dapat dijelaskan.

Kehati-hatian itu, bagaimanapun, ditempatkan pada titik yang keliru. Hak milik dilindungi oleh hakim dan standar pembuktian yang tertulis, bukan oleh penyempitan objek. Pada titik itulah naskah ini paling lemah. Jangka waktu pemblokiran diatur sampai hitungan hari: tujuh hari, dapat diperpanjang tujuh hari. Ukuran yang harus dipenuhi negara untuk merampas tidak diatur sama sekali. Ketimpangan demikian lazimnya ditemukan dalam pembahasan terbuka atas naskah, sebelum persetujuan diberikan.

Koridor hukum untuk memperbaikinya tersedia. Pertama, keterbukaan. DPR dan pemerintah dapat mengumumkan naskah yang disetujui sebelum pengundangan, agar publik dapat mencocokkannya dengan naskah dalam Lembaran Negara. Pasal 4 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik memberi setiap orang hak mendapatkan salinan informasi publik melalui permohonan. Untuk seterusnya, kewajiban mengunggah naskah pada setiap tahap pembahasan patut dimuat dalam Peraturan DPR, sebagaimana didelegasikan Pasal 96 ayat (9).

Kedua, pengujian di Mahkamah Konstitusi. Pengujian formil hanya dapat diajukan dalam 45 hari setelah undang-undang dimuat dalam Lembaran Negara, sesuai Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009. Pemohon perlu membuktikan bahwa naskah memang tidak dapat diakses, bukan sekadar bahwa pembahasan berlangsung cepat. Pengujian materiil tidak bertenggat. Namun Mahkamah, dalam Putusan Nomor 1/PUU-XXI/2023 atas Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru, menyatakan permohonan terhadap norma yang belum berlaku sebagai prematur. Pengujian materiil, karena itu, baru efektif setelah undang-undang ini berlaku.

Ketiga, perubahan undang-undang, yang merupakan koridor paling memadai. Masa tunggu dalam Pasal 74 memberi pembentuk undang-undang setidaknya dua belas bulan untuk memperbaiki sebelum satu aset pun dirampas: merumuskan standar pembuktian, menyelaraskan ukuran perampasan dengan hasil tindak pidana, memberi tenggat pembentukan badan, dan menimbang perampasan atas kekayaan pejabat yang tidak dapat dijelaskan dengan beban awal pada negara. Peraturan pemerintah tidak dapat mengerjakannya. Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menghendaki pembatasan hak ditetapkan dengan undang-undang.

Undang-undang yang hendak membuka asal-usul harta semestinya lebih dahulu membuka naskahnya sendiri.

Tell Your Friends
Arief Paderi
Arief Paderi is the Founder and Managing Director of Pragma Integra Law Firm.

Need legal or tax advice?

Discuss your matter with our lawyers

Facing a tax dispute, a corporate transaction or a business problem? Tell us about it and our team will get back to you.

Let’s Talk on WhatsAppContact Form

Integrated Legal & Business Solutions

Have Tax and Business Problems? Let's Solve Them Together

From complex tax disputes to critical corporate decisions, Pragma Integra is here to guide you with trusted expertise and strategic solutions.