Bayangkan sebuah transaksi bisnis sederhana: sebuah perusahaan menjual hak tagihan (piutang) kepada pihak ketiga. Transaksi yang tampaknya sederhana ini ternyata memicu perdebatan hukum yang kompleks di pengadilan Amerika Serikat. Hal ini terungkap dalam kasus Durham Com. Cap. Corp. v. Ocwen Loan Servicing yang dibahas dalam artikel “Rethinking Commercial Law’s Uncertain Boundaries” karya Steven L. Schwarcz dari Duke University School of Law.

Ketika Transaksi Sederhana Menjadi Rumit

Kasus Durham dimulai ketika sebuah firma hukum sepakat memfaktorkan hak tagihnya kepada Durham. Meskipun Durham telah mengirimkan pemberitahuan resmi kepada Ocwen untuk membayar langsung kepadanya, Ocwen tetap membayar ke firma hukum tersebut. Ketika firma hukum kemudian bangkrut, Durham menuntut Ocwen. Pengadilan Sirkuit Kesebelas memutuskan bahwa ketentuan UCC tentang pengalihan hak tagihan tidak berlaku karena transaksi tersebut dianggap hanya sebagai jaminan, bukan penjualan penuh, seperti dijelaskan Schwarcz dalam artikelnya.

“Kasus ini menunjukkan bagaimana inkonsistensi dalam UCC telah membingungkan hakim,” tulis Schwarcz. Kesalahan interpretasi ini bukan kejadian terisolasi. Sebelumnya, Pengadilan Sirkuit Kesepuluh dalam kasus Octagon Gas Sys., Inc. v. Rimmer juga membuat kesalahan serupa yang mengakibatkan gejolak signifikan di pasar.

Warisan Sejarah yang Kompleks

Menurut Schwarcz, ketidakpastian dalam hukum komersial AS memiliki akar historis yang dalam. Hukum komersial berkembang selama berabad-abad berdasarkan praktik-praktik pedagang yang bersifat ad hoc, membentuk apa yang dikenal sebagai lex mercatoria atau “law merchant”.

“Kurangnya kesepakatan tentang sifat dan sumber lex mercatoria telah memperburuk ketidakpastian ini,” tulis Schwarcz. Beberapa ahli menafsirkan lex mercatoria sebagai hukum umum yang mengatur transaksi komersial di yurisdiksi mereka. Yang lain menganggapnya sebagai hukum komersial transnasional yang mencakup semua sumber hukum komersial lintas batas.

Tumpang Tindih yang Membingungkan

Salah satu masalah utama yang diidentifikasi Schwarcz adalah tumpang tindih antara UCC dengan hukum properti dan kontrak. Sebagai contoh, UCC § 2-401 tumpang tindih dengan hukum properti dengan menetapkan bahwa setiap ketentuan dalam Artikel 2 tentang hak, kewajiban, dan pemulihan berlaku terlepas dari kepemilikan barang.

Lebih rumit lagi, UCC § 2-509 mengalokasikan risiko kehilangan barang dalam pengiriman tidak berdasarkan kepemilikan – seperti dalam hukum properti – tetapi berdasarkan bagaimana barang tersebut dikirim. Schwarcz menunjukkan bahwa UCC § 2-510 bahkan lebih tidak konsisten karena mengalokasikan risiko kehilangan barang cacat dalam pengiriman kepada pihak yang melanggar, meskipun pelanggarannya tidak signifikan.

Dilema UCC Modern

Schwarcz mengidentifikasi beberapa anomali dalam UCC yang menciptakan kebingungan di kalangan praktisi hukum. Artikel 9 UCC, misalnya, mencakup penjualan hak tagihan meskipun judulnya mengacu pada “Secured Transactions” (Transaksi Berjaminan). “Inkonsistensi ini bahkan membingungkan para perancang Komentar Resmi yang menjelaskan penerapan Artikel 9 pada penjualan,” tulis Schwarcz.

Lima Hipotesis Ketidakpastian

Schwarcz mengajukan lima hipotesis untuk menjelaskan mengapa batasan hukum komersial menjadi tidak pasti:

Pertama, perkembangan hukum komersial bersifat path dependent dan ad hoc. Profesor Goode dalam “Is the Lex Mercatoria Autonomous?” menjelaskan bahwa hukum komersial berkembang dari praktik-praktik pedagang informal yang terakumulasi menjadi hukum umum.

Kedua, hukum komersial mencakup tugas-tugas yang luas dan tidak terdefinisi dengan jelas. “Tugas meningkatkan kemajuan dan efisiensi perdagangan ambigu karena, apa pun arti perdagangan, banyak hal yang mungkin berkontribusi pada kemajuan dan efisiensinya,” jelas Schwarcz.

Ketiga, hukum komersial secara arbitrer mencakup perantara non-komersial. UCC mengatur bank sebagai penerbit letter of credit dan depository trust company sebagai kustodian sekuritas investasi, meskipun mereka terutama terlibat dalam perbankan dan keuangan.

Keempat, hukum komersial memberikan peran pembuatan hukum yang tidak terbatas bagi komunitas bisnis. Schwarcz mencatat bahwa peran ini dimaksudkan untuk mendorong ekspansi berkelanjutan praktik dan mekanisme komersial melalui kebiasaan, penggunaan, dan kesepakatan para pihak.

Kelima, hukum komersial kekurangan tujuan normatif yang terdefinisi dengan baik. Scott dan Triantis dalam “Foundations of Commercial Law” mengamati bahwa “fondasi normatif [hukum komersial] kompleks dan tetap tidak jelas.”

Menuju Batasan yang Lebih Jelas

Untuk mengatasi ketidakpastian ini, Schwarcz mengusulkan bahwa hukum komersial seharusnya mencakup semua transfer properti yang terkait bisnis. Transfer terkait bisnis didefinisikan sebagai transfer untuk pertimbangan moneter dimana:

1. Transferor atau transferee adalah pedagang yang bertindak dalam kapasitas tersebut
2. Transfer tersebut secara nyata terkait dengan bisnis

“Konsep ‘bisnis’ memang tidak didefinisikan secara tepat,” tulis Schwarcz, “tetapi pendekatan ini memberikan fleksibilitas yang diperlukan sambil mempertahankan fokus pada transaksi komersial yang sebenarnya.”

Efisiensi Ekonomi sebagai Panduan

Schwarcz berpendapat bahwa ruang lingkup hukum komersial harus mempertimbangkan efisiensi ekonomi. Ini berarti kadang-kadang mengalah pada hukum non-komersial yang telah berkembang secara spesifik, seperti hukum real estate untuk penjualan bangunan atau tanah.

Di sisi lain, hukum komersial kadang perlu mengesampingkan hukum lain untuk melindungi pasar komersial. Contoh klasiknya adalah pengabaian prinsip nemo dat dalam UCC, yang memungkinkan pembeli dengan itikad baik memperoleh hak yang lebih besar dari penjual dalam situasi tertentu.

Implikasi untuk Reformasi UCC

Analisis Schwarcz menunjukkan perlunya beberapa perubahan pada UCC:

1. Artikel 2 perlu diperluas untuk mencakup transfer hak tagihan dan intangibles lainnya. Meskipun ada resistensi terhadap perubahan ini, seperti dilaporkan Profesor Henry Gabriel, perluasan ini akan menyelesaikan banyak ambiguitas dalam UCC.
2. Pembatasan UCC pada transaksi terkait bisnis perlu dipertimbangkan. Meskipun pihak non-bisnis masih dapat memilih menggunakan ketentuan UCC melalui referensi, fokus utama seharusnya pada transaksi komersial sejati.
3. Perlunya kejelasan lebih besar tentang hubungan antara UCC dan bidang hukum lainnya. Schwarcz mencatat bahwa tumpang tindih yurisdiksi saat ini menciptakan kebingungan yang tidak perlu.

Tantangan Implementasi

Perubahan yang diusulkan menghadapi beberapa tantangan. Seperti dijelaskan dalam artikel, upaya sebelumnya untuk merevisi Artikel 2 UCC menghadapi “terlalu banyak oposisi,” menurut Profesor Gabriel. Ini menunjukkan bahwa reformasi hukum komersial memerlukan tidak hanya kerangka teoretis yang kuat tetapi juga dukungan politik dan praktis.

Selain itu, globalisasi perdagangan menciptakan tekanan tambahan pada sistem hukum komersial domestik. Schwarcz mencatat bahwa ketidakpastian tentang sifat lex mercatoria menjadi semakin relevan karena meningkatnya transaksi lintas batas.

Peran Teknologi

Perkembangan teknologi membawa dimensi baru pada ketidakpastian batasan hukum komersial. Schwarcz mencatat bahwa UCC yang ada saat ini perlu beradaptasi dengan bentuk-bentuk properti modern, termasuk aset digital. Artikel 2 UCC, yang dirancang terutama untuk barang berwujud, menghadapi tantangan dalam mengakomodasi transaksi digital modern.

Panduan Praktis untuk Praktisi

Berdasarkan analisis Schwarcz, praktisi hukum dan pelaku bisnis perlu memperhatikan beberapa hal penting:

1. Karakterisasi Transaksi Para praktisi harus sangat berhati-hati dalam mengkarakterisasi transaksi mereka. Kasus Durham menunjukkan bagaimana karakterisasi yang tidak tepat dapat mengakibatkan konsekuensi hukum yang tidak diinginkan.
2. Pertimbangan Multi-Hukum “Transaksi komersial modern sering melibatkan campuran hukum kontrak, penjualan, properti, ekuitas dan trust,” tulis Schwarcz. Praktisi perlu mempertimbangkan interaksi antara berbagai bidang hukum ini.
3. Dokumentasi yang Tepat Mengingat ketidakpastian batasan hukum komersial, dokumentasi transaksi yang cermat dan komprehensif menjadi semakin penting. Schwarcz menekankan pentingnya menyatakan dengan jelas maksud para pihak dan hukum yang mengatur.

Dampak pada Pasar Komersial

Ketidakpastian batasan hukum komersial memiliki dampak nyata pada pasar. Kasus Octagon Gas, seperti dijelaskan Schwarcz, menciptakan gejolak signifikan di pasar keuangan komersial dan berbasis aset. Hal ini menunjukkan bagaimana interpretasi hukum yang tidak konsisten dapat mempengaruhi stabilitas pasar.

Kebutuhan akan Fleksibilitas

Meskipun kejelasan batasan penting, Schwarcz berpendapat bahwa hukum komersial juga memerlukan tingkat fleksibilitas tertentu. Ia mencatat bahwa beberapa ketidakpastian mungkin tak terhindarkan dan bahkan diperlukan untuk mengakomodasi evolusi praktik bisnis.

“Hukum komersial harus cukup fleksibel untuk mengakomodasi inovasi komersial sambil tetap memberikan kepastian hukum yang diperlukan,” tulis Schwarcz. Ini menciptakan keseimbangan yang rumit antara prediktabilitas dan adaptabilitas.

Perspektif Internasional

Ketidakpastian batasan hukum komersial AS memiliki implikasi internasional. Schwarcz menunjukkan bagaimana ketidakjelasan tentang sifat dan sumber lex mercatoria mempengaruhi transaksi lintas batas. Beberapa ahli melihat lex mercatoria sebagai kumpulan prinsip dan aturan kebiasaan yang dirujuk dalam kerangka perdagangan internasional.

Masa Depan Hukum Komersial

Schwarcz menyarankan beberapa arah untuk perkembangan masa depan hukum komersial:

1. Kodifikasi yang Lebih Sistematis Perlu ada pendekatan yang lebih sistematis dalam mengkodifikasi hukum komersial, dengan mempertimbangkan tidak hanya praktik historis tetapi juga kebutuhan modern.
2. Harmonisasi Internasional Mengingat sifat global perdagangan modern, harmonisasi hukum komersial internasional menjadi semakin penting.
3. Adaptasi Teknologi Hukum komersial perlu beradaptasi dengan bentuk-bentuk baru properti dan transaksi yang dimungkinkan oleh teknologi.

Rekomendasi untuk Reformasi

Berdasarkan analisisnya, Schwarcz mengusulkan beberapa rekomendasi spesifik:

1. Revisi UCC untuk mencakup lebih jelas transaksi modern, termasuk penjualan hak tagihan dan aset digital.
2. Klarifikasi hubungan antara UCC dan bidang hukum lainnya, terutama dalam area yang tumpang tindih.
3. Pengembangan prinsip-prinsip yang lebih jelas untuk menentukan kapan hukum komersial harus mengalah pada atau mengesampingkan hukum lainnya.

Peran Komunitas Bisnis

Schwarcz membahas peran penting komunitas bisnis dalam membentuk batasan hukum komersial. Ia mencatat bahwa hukum komersial memberikan peran pembuatan hukum yang tidak terbatas kepada komunitas bisnis untuk mendorong ekspansi praktik dan mekanisme komersial melalui kebiasaan dan penggunaan.

Namun, peran ini juga membawa tantangan. “Ketika perilaku yang paling efisien bergantung pada serangkaian variabel situasional, aturan yang jelas akan sangat berlebihan dan kurang inklusif,” tulis Schwarcz mengutip Richard Craswell dalam “Do Trade Customs Exist?”

Harmonisasi dengan Hukum Lain

Salah satu aspek kunci yang dibahas Schwarcz adalah bagaimana hukum komersial berinteraksi dengan bidang hukum lainnya:

1. Hukum Properti UCC sering mengesampingkan prinsip-prinsip tradisional hukum properti. Contohnya, UCC § 9-320 memungkinkan pembeli dalam kegiatan bisnis biasa mengambil barang bebas dari hak jaminan yang dibuat oleh penjual.
2. Hukum Sekuritas Meskipun UCC mencakup sekuritas investasi, kewajiban pengungkapan diatur oleh hukum sekuritas federal yang telah berkembang secara khusus untuk menangani masalah informasi asimetris.
3. Hukum Perbankan UCC mengatur beberapa aspek operasi perbankan, seperti letter of credit dan transfer dana, tetapi sebagian besar regulasi perbankan berada di bawah hukum federal.

Tantangan Modern

Schwarcz mengidentifikasi beberapa tantangan kontemporer yang mempengaruhi batasan hukum komersial:

1. Globalisasi Meningkatnya transaksi lintas batas menciptakan kebutuhan akan harmonisasi yang lebih besar antara sistem hukum yang berbeda.
2. Inovasi Keuangan Produk dan praktik keuangan baru terus menantang batasan tradisional hukum komersial.
3. Digitalisasi Munculnya aset digital dan smart contracts memerlukan adaptasi dari prinsip-prinsip hukum komersial tradisional.

Solusi yang Diusulkan

Schwarcz mengusulkan beberapa solusi untuk mengatasi ketidakpastian batasan hukum komersial:

1. Definisi yang Lebih Jelas Hukum komersial harus mendefinisikan dengan lebih jelas apa yang dimaksud dengan “transaksi terkait bisnis” dan kriteria untuk menentukan kapan suatu transaksi masuk dalam cakupannya.
2. Fleksibilitas Terkontrol Meskipun fleksibilitas diperlukan, ia harus diimbangi dengan panduan yang jelas tentang bagaimana fleksibilitas tersebut harus diterapkan.
3. Harmonisasi yang Lebih Baik Perlu ada upaya yang lebih terkoordinasi untuk menyelaraskan hukum komersial dengan bidang hukum terkait lainnya.

Implikasi untuk Pembaruan UCC

Analisis Schwarcz menunjukkan beberapa area di mana UCC memerlukan pembaruan:

1. Perluasan Cakupan UCC perlu diperluas untuk mencakup berbagai bentuk properti modern, termasuk aset digital dan hak kekayaan intelektual.
2. Kejelasan Konseptual Beberapa konsep dasar dalam UCC, seperti perbedaan antara penjualan dan jaminan, perlu diperjelas.
3. Integrasi yang Lebih Baik UCC perlu lebih baik dalam mengintegrasikan prinsip-prinsipnya dengan bidang hukum lainnya.

Langkah Menuju Kepastian

Schwarcz menyarankan beberapa langkah konkret untuk meningkatkan kepastian dalam hukum komersial:

1. Pengembangan Panduan Perlu dikembangkan panduan yang lebih jelas tentang bagaimana menentukan apakah suatu transaksi masuk dalam cakupan hukum komersial.
2. Harmonisasi Yurisdiksi Upaya untuk menyelaraskan interpretasi hukum komersial di berbagai yurisdiksi perlu ditingkatkan.
3. Adaptasi Teknologi UCC perlu diperbarui untuk lebih baik mengakomodasi teknologi modern dan praktik bisnis digital.

Pendekatan Praktis untuk Praktisi

Mengacu pada analisis Schwarcz, praktisi hukum komersial perlu mengadopsi beberapa pendekatan praktis:

1. Dokumentasi Komprehensif Praktisi perlu memastikan bahwa dokumentasi transaksi tidak hanya mencakup ketentuan standar tetapi juga secara eksplisit menangani potensi ambiguitas dalam karakterisasi transaksi.
2. Due Diligence yang Diperluas Melihat tumpang tindih antara hukum komersial dan bidang hukum lainnya, praktisi perlu memperluas cakupan due diligence mereka untuk mencakup implikasi dari berbagai rezim hukum.
3. Manajemen Risiko Schwarcz menunjukkan pentingnya mengidentifikasi dan mengelola risiko yang timbul dari ketidakpastian batasan hukum komersial.

Peran Pengadilan

Pengadilan memainkan peran krusial dalam membentuk batasan hukum komersial. Schwarcz menunjukkan bagaimana keputusan pengadilan, seperti dalam kasus Octagon Gas dan Durham, dapat memiliki dampak luas pada praktik komersial.

“Kesalahan interpretasi oleh pengadilan dapat menyebabkan gangguan bisnis yang masif,” tulis Schwarcz, menunjukkan bagaimana keputusan dalam kasus Octagon Gas menciptakan gejolak di pasar keuangan komersial.

Pendekatan Sistematis

Schwarcz mengusulkan pendekatan yang lebih sistematis dalam menentukan batasan hukum komersial:

1. Identifikasi Tujuan Pertama, perlu identifikasi yang jelas tentang tujuan normatif hukum komersial.
2. Analisis Fungsional Kedua, perlu analisis fungsional tentang bagaimana berbagai transaksi komersial beroperasi dalam praktik.
3. Harmonisasi Ketiga, perlu upaya harmonisasi yang lebih besar antara berbagai komponen sistem hukum komersial.

Masa Depan Regulasi

Schwarcz membahas implikasi analisisnya untuk masa depan regulasi komersial:

1. Fleksibilitas Terstruktur Regulasi masa depan perlu memberikan fleksibilitas yang cukup untuk mengakomodasi inovasi sambil mempertahankan struktur yang jelas.
2. Integrasi Teknologi Regulasi perlu mengantisipasi dan mengakomodasi perkembangan teknologi yang terus berlanjut.
3. Koordinasi Internasional Mengingat sifat global perdagangan modern, diperlukan koordinasi yang lebih besar dalam pengembangan regulasi komersial internasional.

Pembelajaran untuk Reformasi

Analisis Schwarcz memberikan beberapa pelajaran penting untuk upaya reformasi di masa depan:

1. Keseimbangan Kepentingan Reformasi harus menyeimbangkan kebutuhan akan kepastian hukum dengan fleksibilitas yang diperlukan untuk inovasi komersial.
2. Pendekatan Holistik Reformasi tidak bisa fokus hanya pada aspek teknis hukum komersial tetapi harus mempertimbangkan konteks yang lebih luas dari sistem hukum dan praktik bisnis.
3. Implementasi Bertahap Perubahan signifikan mungkin perlu diimplementasikan secara bertahap untuk memungkinkan adaptasi pasar.

Tantangan Implementasi

Dalam mengimplementasikan reformasi yang diusulkan, Schwarcz mengidentifikasi beberapa tantangan utama:

1. Resistensi Industri Seperti ditunjukkan dalam upaya sebelumnya untuk merevisi UCC, resistensi dari berbagai kelompok kepentingan dapat menghambat reformasi yang diperlukan.
2. Kompleksitas Teknis Memodernisasi hukum komersial sambil mempertahankan konsistensi dengan prinsip-prinsip yang ada merupakan tantangan teknis yang signifikan.
3. Koordinasi Yurisdiksi Menyelaraskan reformasi di berbagai yurisdiksi memerlukan tingkat koordinasi yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Peluang untuk Perubahan

Meskipun ada tantangan, Schwarcz melihat beberapa peluang untuk perubahan positif:

1. Teknologi sebagai Katalis Perkembangan teknologi dapat menjadi katalis untuk memperbarui dan memperjelas batasan hukum komersial.
2. Tekanan Pasar Kebutuhan akan kepastian hukum dalam transaksi komersial modern menciptakan tekanan untuk reformasi.
3. Pembelajaran Global Pengalaman dari berbagai yurisdiksi dapat memberikan wawasan berharga untuk pengembangan solusi yang efektif.

Dengan analisis komprehensif ini, Schwarcz memberikan kerangka kerja yang berharga untuk memahami dan mengatasi ketidakpastian dalam batasan hukum komersial. Tantangannya sekarang adalah menerjemahkan wawasan ini menjadi reformasi praktis yang dapat meningkatkan efisiensi dan kejelasan dalam transaksi komersial modern.

Kesimpulan

Ketidakpastian batasan hukum komersial Amerika Serikat, seperti dianalisis mendalam oleh Schwarcz, bukan sekadar masalah akademis tetapi memiliki implikasi nyata bagi praktik bisnis dan stabilitas pasar. Dari kasus Durham hingga Octagon Gas, kita telah melihat bagaimana ketidakjelasan ini dapat menciptakan kebingungan dan gangguan signifikan dalam transaksi komersial.

Meski demikian, solusi untuk masalah ini tidak sesederhana membuat batasan yang kaku. Diperlukan keseimbangan antara kepastian hukum dan fleksibilitas untuk mengakomodasi perkembangan praktik bisnis modern. Proposal Schwarcz untuk fokus pada “transaksi terkait bisnis” sambil mempertahankan fleksibilitas tertentu menawarkan kerangka kerja yang menjanjikan untuk reformasi masa depan.

Yang jelas, reformasi hukum komersial memerlukan pendekatan komprehensif yang mempertimbangkan tidak hanya aspek teknis hukum, tetapi juga realitas praktik bisnis, perkembangan teknologi, dan kebutuhan akan harmonisasi internasional. Hanya dengan pendekatan seperti ini, hukum komersial dapat terus melayani fungsi utamanya: memfasilitasi transaksi bisnis secara efisien dan dapat diprediksi.