
Ilustrasi. [Source: Unsplash]
Bagian dari Learning Module for Lawyers › Corporate Law › Modul 2 › Bab 10 Pemantauan, Audit Kepatuhan, dan Teknologi Kepatuhan
Pragmaintegra.com – Pengawasan kepatuhan menguji apakah program benar-benar bekerja. Bab-bab sebelumnya membahas bagaimana program kepatuhan dirancang, dibangun, dan diterapkan pada berbagai bidang risiko. Bab ini beralih ke pertanyaan yang lebih sulit: bagaimana korporasi, dan pihak di luar korporasi, mengetahui bahwa program itu benar-benar bekerja? Pertanyaan itu dijawab melalui tiga instrumen yang saling terkait, yaitu pemantauan yang berlangsung terus-menerus, audit yang dilakukan secara berkala oleh pihak yang independen, dan teknologi yang semakin mengambil alih kedua fungsi tersebut. Sub-bab ini meletakkan dasar filosofis dan teoretisnya. Kritik atas audit sebagai ‘ritual kenyamanan’ dan bahaya pemantauan otomatis yang menjauhkan regulator dari lapangan telah diperkenalkan pada Bab 1, sedangkan pengukuran efektivitas program dan kerangka evaluasi penegak hukum telah dibahas pada Bab 3. Fungsi audit internal sebagai lini ketiga dibahas tersendiri pada Bab 7. Sub-bab ini tidak mengulang pembahasan tersebut, melainkan memperdalam satu pertanyaan yang menjadi benang merahnya: siapa yang mengawasi para pengawas, dan apa yang sebenarnya dihasilkan oleh pengawasan?
Landasan Filosofis: Siapa Mengawasi Para Pengawas?
Pertanyaan quis custodiet ipsos custodes, siapa yang menjaga para penjaga, berasal dari satire Juvenal tentang kesia-siaan menempatkan penjaga atas istri yang tidak setia, karena penjaga itu sendiri dapat disuap. Dalam filsafat politik, pertanyaan yang sama muncul dalam bentuk yang lebih serius. Plato, dalam Politeia, menghadapi soal bagaimana para penjaga negara dapat dicegah dari menyalahgunakan kekuasaannya, dan jawabannya bertumpu pada pendidikan dan pembentukan watak, bukan pada lapisan pengawas tambahan. Tradisi konstitusional modern, sebaliknya, menjawabnya dengan pembagian dan saling imbang kekuasaan: tidak ada satu pengawas yang terakhir, melainkan jaringan pengawas yang saling mengawasi.
Paradoks pengawasan terletak pada regresi yang tidak berujung. Setiap pengawas memerlukan pengawas, dan setiap lapisan pengawasan menambah biaya, menambah jarak dari kegiatan yang diawasi, serta menambah peluang bagi kolusi baru. Korporasi modern mewarisi paradoks ini dalam bentuk yang sangat konkret. Direksi diawasi Dewan Komisaris; Dewan Komisaris dibantu Komite Audit; Komite Audit bergantung pada laporan unit audit internal dan auditor eksternal; auditor eksternal diawasi asosiasi profesi dan otoritas; lembaga sertifikasi diawasi badan akreditasi. Pada setiap mata rantai, pertanyaan Juvenal muncul kembali.
Literatur tentang audit atas sistem keputusan otomatis merumuskan paradoks itu dengan pertanyaan yang hampir sama: siapa mengaudit siapa? Kajian tersebut mencatat bahwa struktur kelembagaan yang jelas belum tersedia, bahwa baik audit internal maupun audit oleh penyedia jasa profesional sama-sama dipersoalkan objektivitasnya, dan menyimpulkan bahwa audit hanya akan sebaik lembaga yang menopangnya.[1] Dalam pandangan modul ini, kesimpulan tersebut berlaku jauh melampaui audit algoritma. Mutu pengawasan tidak ditentukan oleh jumlah lapisan pengawasan, melainkan oleh integritas dan kemandirian lembaga yang berada di ujung rantai, serta oleh kesediaan lembaga itu untuk menjatuhkan konsekuensi.
Ada jawaban filosofis kedua atas paradoks tersebut, yang lebih dekat kepada Plato daripada kepada Montesquieu. Pengawasan eksternal tidak pernah dapat sepenuhnya menggantikan pengendalian diri dari dalam. Kajian yang sama menegaskan bahwa audit tidak akan dan tidak boleh menggantikan refleksi dan deliberasi etis yang berkelanjutan di antara para agen moral individual.[2] Dengan kata lain, pengawasan berfungsi paling baik apabila ia memperkuat kapasitas organisasi untuk mengawasi dirinya sendiri, bukan apabila ia menggantikan kapasitas itu. Pandangan ini sejalan dengan konsep kepatuhan sebagai proses belajar yang dibahas pada Bab 1.
Landasan Teoretis: Masyarakat Audit dan Kritik atas Ritual Verifikasi
a. Masyarakat audit dan logika keterauditan. Michael Power memperkenalkan istilah masyarakat audit (audit society) untuk menggambarkan kecenderungan organisasi membentuk dirinya menjadi entitas yang dapat diaudit. Dalam perumusan ulangnya, organisasi kini melaporkan kinerja tidak hanya dalam laporan keuangan, tetapi juga tentang keberagaman, keberlanjutan, mutu, keamanan, mutu data, kepuasan pelanggan, dan keterlibatan karyawan, dengan cakupan yang seolah tidak memiliki batas.[3] Efek merusak dari ledakan akuntansi dan audit itu telah banyak didokumentasikan: pergeseran tujuan dan perhatian, proses ditinggikan di atas tujuan, birokrasi yang bertambah atas nama efisiensi, menurunnya kepercayaan pada pertimbangan profesional, dan krisis tujuan profesi. Meskipun dikritik secara luas, praktik itu justru bertahan dan meluas.[4]
Power kemudian menjelaskan mengapa praktik itu bertahan melalui mekanisme jejak audit (audit trail). Jejak audit bekerja dalam dua tahap: produksi jejak primer kinerja yang reduktif dan terstandar, misalnya daftar periksa dan kuesioner, lalu agregasi jejak itu menjadi laporan organisasi, metrik, dan peringkat. Jejak primer itulah yang membentuk dan mendefinisikan keterauditan kinerja. Proposisi intinya adalah bahwa makin sering aktor organisasi menjalankan proses jejak audit, makin laporan kinerja memperoleh kesan faktual, dan makin aktor cenderung mereproduksi serta memperluas logika itu, meskipun ada bukti bahwa nilai yang hendak dilayani justru tergerus.[5] Dalam bahasa sosiologi klasik, rasionalitas prosedural menyingkirkan rasionalitas substantif, sebuah kecenderungan yang telah dikenali sejak Weber.
Bagi program kepatuhan, teori ini menjelaskan gejala yang sangat dikenal praktisi. Ketika tuntutan pelaporan baru tidak sejalan dengan praktik kerja yang ada, misalnya tuntutan agar bank membuktikan budaya yang baik, aktor organisasi dapat menghasilkan jejak yang diminta tanpa kinerja substantifnya, yaitu sekadar mencentang kotak.[6] Teori yang sama juga menjelaskan dinamika kekuasaan di dalam korporasi: kegagalan kepatuhan memperkuat posisi manajer risiko dan petugas kepatuhan yang menjadikan risiko dapat diaudit, sedangkan fungsi yang jejaknya lemah, misalnya fungsi yang hanya mengandalkan sertifikat kehadiran pelatihan sebagai bukti, tidak memperoleh kekuatan posisional yang sama.[7]
b. Bukan semata patologi. Yang sering terlewat dari teori masyarakat audit adalah sisi konstruktifnya. Power sendiri menegaskan bahwa mekanisme jejak audit tidak secara inheren patologis. Akuntansi dapat menyingkirkan nilai, tetapi juga dapat menarik nilai masuk ke dalam organisasi dengan memberinya visibilitas dan daya ungkit. Contoh yang diberikannya adalah Sarbanes-Oxley Act: korporasi semula meresponsnya secara defensif dengan mengubah persyaratan menjadi latihan mencentang kotak, tetapi dalam perjalanan waktu undang-undang itu menciptakan visibilitas publik bagi nilai pengendalian internal dan melahirkan kelas fakta kinerja baru, yaitu fakta pengendalian. Nilai, dengan demikian, selalu merupakan nilai yang berisiko, tetapi tanpa akuntansi nilai itu tidak memperoleh daya tarik organisasional.[8]
Dalam pandangan modul ini, sisi konstruktif ini penting bagi advokat yang kerap terjebak pada dua sikap ekstrem: memuja dokumentasi sebagai bukti kepatuhan, atau meremehkannya sebagai formalitas. Dokumentasi pemantauan dan audit adalah alat yang dapat membuat kewajiban hukum menjadi nyata dalam keputusan sehari-hari, sepanjang jejak primernya menangkap hal yang penting, bukan hanya hal yang mudah dihitung.
c. Dari audit eksternal ke audit diri. Dalam refleksinya seperempat abad setelah bukunya terbit, Power mencatat bahwa ledakan audit tidak hanya berupa pertumbuhan evaluasi eksternal. Dasawarsa 1980-an dan 1990-an juga ditandai kenaikan dramatis signifikansi pengendalian internal dan audit diri, yang kemudian direkonseptualisasi sebagai manajemen risiko dan fondasi tata kelola korporasi; kerangka pengendalian internal COSO tahun 1992 mempercepat pergeseran itu hingga lahir konsep manajemen risiko perusahaan. Organisasi, menurutnya, ‘dibalik dari dalam ke luar’ dan mengalami ‘riskifikasi’, didorong negara regulator dan pasokan keahlian penasihat yang seolah tak habis.[9] Power juga mengakui bahwa judul yang lebih tepat bagi bukunya adalah masyarakat yang dapat diaudit, karena inti teorinya adalah upaya membuat segala sesuatu dapat diaudit.[10]
Pengakuan lain dalam refleksi itu patut dicatat. Power menyatakan bahwa ia tidak pernah terlalu tertarik pada masalah independensi auditor, karena baginya persoalan yang lebih mendasar adalah memahami audit sebagai jaringan ketergantungan.[11] Dalam pandangan modul ini, pernyataan itu justru relevan bagi paradoks Juvenal: independensi auditor tidak pernah mutlak, karena auditor bergantung pada informasi, akses, dan honorarium dari pihak yang diaudit. Pertanyaan praktisnya bukan apakah ketergantungan itu dapat dihapus, melainkan bagaimana ia dikelola dan diungkapkan.
d. Masyarakat audit 2.0 dan akuntabilitas algoritmik. Digitalisasi mengubah wajah masyarakat audit. Power mempertanyakan apakah data besar, kecerdasan artifisial, dan rantai blok hanya merupakan radikalisasi digital dari kecenderungan masyarakat audit, atau sesuatu yang berbeda. Ia mencatat bahwa penerapan pembelajaran mesin dalam audit menghidupkan kembali perdebatan lama antara struktur dan pertimbangan profesional, bahwa kemampuan mengaudit kode kemungkinan menjadi keahlian penting, dan bahwa jika ini merupakan masyarakat audit versi kedua, maka pemantauan dan evaluasi menjadi tersebar luas, cepat, otomatis, dan melintasi batas organisasi, sehingga batas antara akuntansi, pengendalian, pengawasan, dan keamanan tidak lagi jelas.[12]
Di sinilah teori akuntabilitas algoritmik masuk. Akuntabilitas algoritmik didefinisikan sebagai pertanyaan tentang siapa yang wajib menjustifikasi desain, penggunaan, dan hasil sistem pembelajaran mesin, dan siapa yang memikul tanggung jawab atas konsekuensi negatifnya. Kajian yang merumuskannya menegaskan bahwa sistem pembelajaran mesin sebagai artefak teknis tidak dapat dimintai pertanggungjawaban; yang dapat dimintai pertanggungjawaban adalah organisasi dan pengguna yang mengembangkan atau memakainya, karena sistem itu tidak netral nilai melainkan memuat norma dan niat pembuat serta penggunanya.[13] Kajian yang sama membedakan empat jenis akuntabilitas: sosial (dari pengguna dan pihak terdampak), institusional (dari regulator, auditor, dan lembaga sertifikasi), organisasional (tata kelola internal, audit internal, sistem insiden), dan teknis (transparansi desain, keterauditan, pemantauan, dan pengawasan manusia).[14]
Teori ini juga menjelaskan mengapa pengawasan konvensional gagal ketika keputusan didelegasikan kepada mesin. Kajian tentang audit berbasis etika atas sistem keputusan otomatis mencatat bahwa mekanisme tata kelola yang dirancang untuk keputusan manusia sering gagal diterapkan pada sistem otomatis, karena delegasi tugas kepada mesin mempersempit ruang deliberasi etis: norma yang dahulu ditafsirkan oleh manusia kini tertanam dalam sistem, sehingga fokus etika bergeser dari situasi keputusan tertentu ke cara sistem dirancang dan diterapkan.[15] Kajian itu juga memperingatkan praktik ‘ethics bluewashing’, yaitu klaim tanpa dasar tentang sistem agar tampak lebih etis, dan ‘ethics shopping’, yaitu memilih-milih prinsip dari berbagai sumber untuk membenarkan perilaku yang sudah ada.[16]
Baca juga: Dampak Teknologi pada Struktur Tata Kelola Perusahaan: Dari Rapat Dewan Virtual hingga Blockchain
Konsep: Pemantauan, Audit, dan Pengawasan sebagai Tiga Fungsi yang Berbeda
Dari landasan di atas dapat ditarik tiga konsep yang sering dikacaukan dalam praktik. Pertama, pemantauan (monitoring) adalah kegiatan manajemen dan fungsi kepatuhan untuk mengetahui secara terus-menerus apakah pengendalian bekerja; ia merupakan bagian dari sistem yang diawasi. Kedua, audit adalah pengujian berkala oleh pihak yang relatif independen terhadap kesesuaian dan efektivitas sistem; ia menghasilkan asurans, yaitu tingkat keyakinan tertentu bagi pihak lain. Ketiga, pengawasan (oversight) adalah fungsi organ perseroan, terutama Dewan Komisaris, untuk menilai informasi dari pemantauan dan audit, lalu mengambil keputusan. Dalam pandangan modul ini, kegagalan kepatuhan sering terjadi bukan karena salah satu fungsi tidak ada, melainkan karena ketiganya dipertukarkan: hasil pemantauan manajemen diperlakukan sebagai asurans, atau laporan audit diperlakukan sebagai pengganti pertimbangan pengawas.
Konsep keempat adalah keterlacakan. Kajian audit berbasis etika membedakan keterlacakan dari transparansi: keterbukaan penuh atas isi audit tidak selalu diinginkan, misalnya karena alasan pelindungan data dan hak kekayaan intelektual, sehingga yang terpenting adalah transparansi dan keteraturan prosedural, yaitu jejak yang memungkinkan klaim diverifikasi di kemudian hari.[17] Kajian yang sama merumuskan tujuh kriteria audit yang baik: holistik, dapat ditelusuri, akuntabel dengan mengaitkan perilaku tidak etis pada sanksi yang proporsional, strategis dengan menyelaraskan nilai dengan kebijakan dan insentif, dialektis, berkelanjutan, dan mendorong perbaikan desain.[18] Menurut kajian itu, audit tidak menyediakan lembar jawaban, melainkan buku panduan: tugas auditor adalah memastikan pertanyaan yang tepat diajukan dan dijawab secara memadai.[19]
Konsep kelima adalah pemisahan antara akuntabilitas atas sistem dan akuntabilitas atas keputusan. Karena artefak teknis tidak dapat dimintai pertanggungjawaban, akuntabilitas selalu harus dialamatkan kembali kepada manusia dan organisasi: penyedia sistem, operator sistem, dan pejabat yang memakai keluaran sistem.[20] Dalam pandangan modul ini, prinsip ini memiliki padanan langsung dalam hukum korporasi Indonesia: tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris tidak berpindah kepada konsultan, auditor, atau perangkat lunak, betapapun canggihnya.
Praktik: Arsitektur Pengawasan dalam Hukum Korporasi Indonesia
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana diubah melalui Undang-Undang Cipta Kerja yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, menempatkan pengawasan sebagai fungsi organ tersendiri. Pasal 108 ayat (1) menetapkan bahwa Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, dan memberi nasihat kepada Direksi. Pasal 114 mengaitkan pengawasan itu dengan tanggung jawab pribadi anggota Dewan Komisaris atas kerugian perseroan apabila bersalah atau lalai menjalankan tugasnya, dengan pembebasan apabila ia telah melakukan pengawasan dengan iktikad baik dan kehati-hatian. Pasal 121 memungkinkan Dewan Komisaris membentuk komite. Bagi emiten, Peraturan OJK tentang komite audit mewajibkan pembentukan komite audit, dan pada sektor perbankan peraturan OJK tentang fungsi kepatuhan mengatur pelaporan berkala direktur kepatuhan, sebagaimana diuraikan pada Bab 3. Dalam pandangan modul ini, susunan tersebut adalah jawaban hukum positif Indonesia atas paradoks Juvenal: pengawasan tidak bertumpu pada satu penjaga, melainkan pada rantai organ yang masing-masing memikul tanggung jawab hukum.
Persoalannya, rantai itu hanya sekuat mata rantai informasinya. Dewan Komisaris tidak melihat langsung transaksi dan keputusan sehari-hari; ia melihat jejak audit yang telah diagregasi. Teori jejak audit memperingatkan bahwa agregasi itu selalu reduktif dan bahwa organ pengawas dapat terbiasa menerima laporan sebagai fakta tanpa mempertanyakan cara laporan itu dibuat.[21] Konsekuensi praktisnya, advokat yang mendampingi Dewan Komisaris perlu menanyakan tidak hanya isi laporan kepatuhan, tetapi juga bagaimana jejak primernya dihasilkan: siapa yang mengisi daftar periksa, apa yang tidak masuk ke dalam daftar itu, dan apakah ada saluran informasi yang tidak melewati manajemen.
Pertanggungjawaban pidana korporasi memberi bobot hukum tambahan pada persoalan ini. Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 menjadikan kegagalan korporasi melakukan langkah pencegahan sebagai salah satu ukuran kesalahan korporasi, dan ketentuan pertanggungjawaban korporasi dalam KUHP baru yang berlaku sejak 2 Januari 2026 bergerak ke arah yang sama, sebagaimana dibahas pada Bab 1 dan Bab 2. Dalam pandangan modul ini, di hadapan penegak hukum, laporan pemantauan dan laporan audit akan diperlakukan sebagai bukti tentang apakah korporasi sungguh-sungguh mencegah. Karena itu, kritik masyarakat audit memiliki implikasi pembuktian: dokumen yang dibuat semata untuk memenuhi formalitas dapat menjadi bukti bahwa korporasi mengetahui risiko tetapi tidak menanganinya.
Dimensi algoritmik juga telah masuk ke dalam hukum positif Indonesia, walaupun belum menyeluruh. Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi memberi subjek data hak untuk mengajukan keberatan atas pengambilan keputusan yang hanya didasarkan pada pemrosesan secara otomatis, termasuk pemrofilan, yang menimbulkan akibat hukum atau berdampak signifikan. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2026 sebagai peraturan pelaksana undang-undang tersebut, menurut penelusuran modul ini, baru berlaku pada 16 Januari 2027. Rancangan peraturan presiden tentang etika kecerdasan artifisial dan peta jalan kecerdasan artifisial nasional, sampai penulisan modul ini, belum diundangkan. Sub-bab tentang teknologi kepatuhan membahas lebih rinci implikasi kerangka ini; yang perlu dicatat di sini adalah bahwa akuntabilitas algoritmik bukan lagi sekadar wacana etika, melainkan mulai menjadi kewajiban hukum.
Analisis Kritis
Kritik masyarakat audit memiliki kekuatan diagnostik yang besar, tetapi juga keterbatasan. Pertama, teori itu dikembangkan dalam konteks negara dengan profesi audit yang mapan dan regulator yang relatif berintegritas. Di lingkungan dengan penegakan yang lemah, sebagaimana diuraikan pada Bab 1, masalahnya sering bukan audit yang berlebihan, melainkan audit yang terlalu sedikit atau dapat dinegosiasikan. Dalam pandangan modul ini, bagi banyak korporasi menengah di Indonesia, ancaman yang lebih nyata adalah ketiadaan jejak, bukan banjir jejak. Kedua, teori itu sendiri mengakui bahwa jejak audit dapat menarik nilai masuk ke dalam organisasi;[22] karena itu, kritik terhadap ritual verifikasi tidak boleh berubah menjadi alasan untuk menolak dokumentasi.
Catatan ketiga menyangkut akuntabilitas algoritmik. Literatur akuntabilitas algoritmik mencatat bahwa pendekatan berbasis prinsip, yang digunakan sebagian besar organisasi untuk mengatur sistem pembelajaran mesin, dikritik tidak memadai karena sulit diterjemahkan ke dalam praktik, meskipun tetap merupakan langkah strategis pertama.[23] Kajian audit berbasis etika menambahkan kendala yang lebih mendasar: terdapat lebih dari enam definisi keadilan algoritmik yang sebagian saling meniadakan, sehingga audit dapat memastikan kepatuhan pada suatu kebijakan, tetapi tidak dapat memutuskan nilai mana yang harus didahulukan; kuantifikasi fenomena sosial juga menghapus pengetahuan lokal dan konteks.[24] Kajian itu juga menolak pergeseran kekuasaan dan tanggung jawab akhir dari pengadilan kepada aktor privat, dan berpendapat bahwa regulator harus mempertahankan kewenangan sanksi tertinggi.[25] Dalam pandangan modul ini, peringatan tersebut relevan bagi Indonesia, tempat kerangka pengawasan atas kecerdasan artifisial masih tersebar di berbagai rezim sektoral.
Catatan keempat menyangkut hubungan antara digitalisasi pengawasan dan mutu hubungan pengawasan. Literatur regulasi responsif yang dirujuk pada Bab 1 memperingatkan bahwa audit di meja yang menjadi ritual kenyamanan menumbuhkan ritualisme regulasi, dan bahwa pemantauan otomatis yang membuat pengawas terpaku di balik meja merusak regulasi yang bertumpu pada hubungan langsung dengan pihak yang diatur.[26] Dalam pandangan modul ini, peringatan itu berlaku pula di dalam korporasi: dasbor kepatuhan yang canggih dapat menggantikan percakapan petugas kepatuhan dengan unit bisnis, padahal percakapan itulah yang sering mengungkap risiko yang tidak terekam dalam data.
Catatan kelima menyangkut paradoks Juvenal itu sendiri. Penambahan lapisan pengawas tidak menyelesaikan paradoks, karena setiap lapisan membawa ketergantungannya sendiri. Dalam pandangan modul ini, jalan keluar yang lebih realistis adalah mengombinasikan tiga hal: keragaman sumber informasi sehingga pengawas tidak bergantung pada satu saluran; konsekuensi yang nyata bagi pengawas yang lalai, sebagaimana tercermin dalam Pasal 114 UU PT; dan budaya organisasi yang membuat pengawasan diri bekerja bahkan ketika tidak ada yang melihat.
Kesimpulan dan Implikasi bagi Praktisi Hukum
Pemantauan dan audit kepatuhan berdiri di atas paradoks lama: setiap pengawas memerlukan pengawas, dan setiap lapisan pengawasan membawa ketergantungan serta risiko ritualnya sendiri. Teori masyarakat audit menjelaskan mengapa organisasi terus memproduksi jejak audit meskipun jejak itu dapat menggerus nilai yang hendak dilindungi, tetapi juga menunjukkan bahwa jejak yang dirancang dengan baik dapat memberi nilai itu daya ungkit organisasional. Digitalisasi memperluas logika itu ke wilayah algoritma, sehingga pertanyaan tentang siapa yang bertanggung jawab atas keputusan mesin menjadi bagian dari pengawasan korporasi. Bagi praktisi hukum, rekomendasinya adalah sebagai berikut. Pertama, bedakan secara tegas pemantauan, audit, dan pengawasan dalam dokumen tata kelola klien, sehingga laporan manajemen tidak diperlakukan sebagai asurans independen. Kedua, uji cara jejak primer kepatuhan dihasilkan, bukan hanya isi laporan agregatnya, terutama ketika mendampingi Dewan Komisaris atau Komite Audit. Ketiga, perlakukan setiap dokumen pemantauan dan audit sebagai calon alat bukti, karena dokumen formalitas yang mencatat risiko tanpa tindak lanjut dapat merugikan klien di hadapan penegak hukum. Keempat, pastikan setiap sistem otomatis yang dipakai klien untuk keputusan berdampak signifikan memiliki pemilik yang jelas di tingkat manusia, mengingat hak subjek data atas keputusan otomatis dalam UU PDP. Kelima, rancang rantai pengawasan dengan beragam sumber informasi dan konsekuensi yang nyata bagi pengawas, alih-alih sekadar menambah lapisan pengawas baru.
*Artikel ini merupakan bagian dari ‘Learning Module for Lawyers: Corporate Law’ yang disusun oleh Tim Penulis Firma Pragma Integra.
Referensi
[1] Jakob Mökander and others, ‘Ethics-Based Auditing of Automated Decision-Making Systems: Nature, Scope, and Limitations’, Science and Engineering Ethics, 27.4 (2021), p. 44, https://doi.org/10.1007/s11948-021-00319-4.
[2] Mökander and others, ‘Ethics-Based Auditing of Automated Decision-Making Systems: Nature, Scope, and Limitations’.
[3] Michael Power, ‘Modelling the Micro-Foundations of the Audit Society: Organizations and the Logic of the Audit Trail’, Academy of Management Review, 46.1 (2021), pp. 6–32, https://doi.org/10.5465/amr.2017.0212.
[4] Power, ‘Modelling the Micro-Foundations of the Audit Society: Organizations and the Logic of the Audit Trail’.
[5] Power, ‘Modelling the Micro-Foundations of the Audit Society: Organizations and the Logic of the Audit Trail’.
[6] Power, ‘Modelling the Micro-Foundations of the Audit Society: Organizations and the Logic of the Audit Trail’.
[7] Power, ‘Modelling the Micro-Foundations of the Audit Society: Organizations and the Logic of the Audit Trail’.
[8] Power, ‘Modelling the Micro-Foundations of the Audit Society: Organizations and the Logic of the Audit Trail’.
[9] Michael Power, ‘Afterword: Audit Society 2.0?’, Qualitative Research in Accounting & Management, 21.1 (2024), pp. 2–6, https://doi.org/10.1108/qram-03-2022-0040.
[10] Power, ‘Afterword: Audit Society 2.0?’.
[11] Power, ‘Afterword: Audit Society 2.0?’.
[12] Power, ‘Afterword: Audit Society 2.0?’.
[13] David Horneber and Sven Laumer, ‘Algorithmic Accountability’, Business & Information Systems Engineering, 65.6 (2023), pp. 723–30, https://doi.org/10.1007/s12599-023-00817-8.
[14] Horneber and Laumer, ‘Algorithmic Accountability’.
[15] Mökander and others, ‘Ethics-Based Auditing of Automated Decision-Making Systems: Nature, Scope, and Limitations’.
[16] Mökander and others, ‘Ethics-Based Auditing of Automated Decision-Making Systems: Nature, Scope, and Limitations’.
[17] Mökander and others, ‘Ethics-Based Auditing of Automated Decision-Making Systems: Nature, Scope, and Limitations’.
[18] Mökander and others, ‘Ethics-Based Auditing of Automated Decision-Making Systems: Nature, Scope, and Limitations’.
[19] Mökander and others, ‘Ethics-Based Auditing of Automated Decision-Making Systems: Nature, Scope, and Limitations’.
[20] Horneber and Laumer, ‘Algorithmic Accountability’.
[21] Power, ‘Modelling the Micro-Foundations of the Audit Society: Organizations and the Logic of the Audit Trail’.
[22] Power, ‘Modelling the Micro-Foundations of the Audit Society: Organizations and the Logic of the Audit Trail’.
[23] Horneber and Laumer, ‘Algorithmic Accountability’.
[24] Mökander and others, ‘Ethics-Based Auditing of Automated Decision-Making Systems: Nature, Scope, and Limitations’.
[25] Mökander and others, ‘Ethics-Based Auditing of Automated Decision-Making Systems: Nature, Scope, and Limitations’.
[26] Braithwaite, ‘Street-Level Meta-Strategies: Evidence on Restorative Justice and Responsive Regulation’.
← Artikel sebelumnya
Hubungan dengan Penegak Hukum dan Tindak Lanjut InvestigasiArtikel berikutnya →
Pemantauan Berkelanjutan vs. Audit BerkalaTell Your Friends
Need legal or tax advice?
Discuss your matter with our lawyers
Facing a tax dispute, a corporate transaction or a business problem? Tell us about it and our team will get back to you.
