Ilustrasi Hubungan dengan Penegak Hukum

Ilustrasi. [Source: Unsplash]

Pragmaintegra.com – Tindak lanjut investigasi menentukan hasil akhir setiap investigasi internal. Investigasi yang baik berakhir dengan keputusan, bukan dengan laporan. Ketika fakta telah ditemukan, korporasi harus memutuskan setidaknya empat hal: apakah ada kewajiban melaporkan temuan kepada otoritas; apakah, kapan, dan bagaimana mengungkapkan temuan secara sukarela dan bekerja sama dengan penegak hukum; sanksi apa yang dijatuhkan kepada individu yang terlibat; dan perbaikan apa yang dilakukan agar pelanggaran tidak berulang, termasuk bagaimana semuanya dilaporkan kepada dewan komisaris. Bab 4 telah membahas pilihan pelaporan kepada KPK atau kejaksaan, status saksi pelaku yang bekerja sama, dan perjanjian penundaan penuntutan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP baru) dalam konteks korupsi. Sub-bab ini tidak mengulanginya, tetapi menata arsitektur keputusan setelah investigasi untuk semua jenis pelanggaran, lalu menutup bab dengan sintesis.

Landasan Filosofis: Pertanggungjawaban kepada Tiga Pihak

Setelah investigasi, korporasi berutang jawaban kepada tiga pihak. Kepada negara, ia berutang ketaatan pada hukum, termasuk kewajiban melapor dan larangan merintangi penegakan hukum. Kepada dirinya sendiri sebagai organisasi, termasuk pemegang saham, karyawan, dan pemangku kepentingan lain, ia berutang perbaikan agar pelanggaran tidak berulang. Kepada individu, baik pelapor, pihak yang terbukti bersalah, maupun pihak yang ternyata tidak bersalah, ia berutang keadilan. Ketiga utang itu tidak selalu sejalan. Pengungkapan kepada negara dapat membahayakan individu; perlindungan terhadap individu dapat menghambat pengungkapan; perbaikan organisasi dapat tertunda oleh kekhawatiran bahwa setiap perubahan akan dibaca sebagai pengakuan.

Weber membedakan etika keyakinan, yang menilai tindakan dari kesesuaiannya dengan prinsip, dan etika tanggung jawab, yang menilai tindakan dari akibat-akibat yang dapat diperkirakan. Dalam pandangan modul ini, keputusan setelah investigasi menuntut etika tanggung jawab dalam arti yang ketat: pimpinan korporasi harus menimbang akibat setiap pilihan bagi ketiga pihak tadi, dan harus siap mempertanggungjawabkan pertimbangan itu, bukan berlindung di balik prinsip abstrak seperti ‘kami selalu kooperatif’ atau ‘kami tidak pernah melaporkan karyawan sendiri’. Kajian etika tentang perjanjian penundaan penuntutan menunjukkan betapa tajam ketegangan itu ketika kerja sama korporasi dengan penuntut umum dikhawatirkan menjadikan korporasi ‘agen negara’ terhadap karyawannya sendiri.[1]

Landasan Teoretis

a. Ekonomi penyelesaian dan pengungkapan diri. Penelitian tentang penyelesaian perkara suap korporasi menunjukkan mengapa keputusan untuk mengungkapkan diri tidak dapat dilepaskan dari struktur penegakan. Penelitian itu mencatat bahwa menurut data OECD sekitar dua pertiga perkara suap korporasi di 27 yurisdiksi diselesaikan sebelum persidangan, dan memperkenalkan konsep ‘kesenjangan sanksi’, yaitu selisih antara sanksi yang ditawarkan dalam penyelesaian dan sanksi yang diperkirakan jika perkara dibawa ke pengadilan; ketika kesenjangan itu besar, apalagi ditambah biaya persidangan dan kerugian kolateral, pilihan untuk menolak penyelesaian dan membawa perkara ke pengadilan hanya menjadi ilusi.[2] Penelitian yang sama mencatat bahwa di Amerika Serikat kerja sama tanpa pengungkapan diri dapat memperoleh pengurangan sampai 25 persen dari sanksi, dan pengungkapan diri yang disertai kerja sama sampai 50 persen, sedangkan di Inggris perusahaan yang tidak melaporkan diri tetap dapat memperoleh perjanjian penundaan penuntutan dan pengurangan sanksi apabila kerja samanya mengungkap pelanggaran lain yang tidak akan diketahui penuntut umum, sebagaimana terjadi dalam perkara Rolls-Royce.[3]

Penelitian itu juga menemukan dua dinamika yang perlu dipahami advokat. Pertama, diskresi penuntut umum yang luas memperbesar kesenjangan sanksi dan meningkatkan kemungkinan bahwa korporasi yang sebenarnya tidak bersalah pun menerima penyelesaian. Kedua, penuntut umum memiliki insentif untuk menawarkan penyelesaian yang ringan jika hal itu mengurangi kewajibannya untuk menetapkan fakta material, sehingga ia mungkin menyelidiki hanya sejauh yang diperlukan untuk mencapai penyelesaian.[4] Dalam pandangan modul ini, bagi korporasi yang mempertimbangkan pengungkapan diri, kedua dinamika itu berarti bahwa nilai investigasi internal yang kredibel sangat besar: investigasi itu menjadi dasar posisi tawar korporasi, sekaligus pengaman terhadap penyelesaian yang tidak mencerminkan fakta.

b. Multiplisitas penegak hukum. Kajian tentang hukum antikorupsi dan korupsi sistemik mencatat bahwa keberadaan banyak lembaga penegak hukum memiliki keuntungan, tetapi juga kerugian, antara lain konflik ketika satu lembaga tidak menghormati janji keringanan dari lembaga lain, sanksi kumulatif yang berlebihan, beban bagi terdakwa yang harus menghadapi banyak forum, serta kemungkinan penyelesaian ringan dengan satu lembaga dipakai untuk menutup jalan bagi lembaga lain.[5] Penelitian tentang penyelesaian perkara suap korporasi mencatat pula bahwa prospek penumpukan sanksi dari beberapa yurisdiksi atau beberapa otoritas dapat menghalangi korporasi melaporkan diri dan bekerja sama.[6] Dalam pandangan modul ini, di Indonesia, tempat pelanggaran korporasi dapat sekaligus menjadi urusan penyidik pidana, regulator sektoral, otoritas pajak, dan lembaga pelindungan data, multiplisitas ini harus dipetakan sebelum keputusan pengungkapan diambil.

c. Pembelajaran organisasional. Teori ketiga menyangkut fungsi investigasi bagi organisasi. Kajian tentang investigasi internal menempatkan ‘investigasi nilai’, yaitu investigasi yang menghasilkan pengetahuan baru dan masukan bagi perubahan manajemen, sebagai tingkat tertinggi kematangan investigasi.[7] Kajian model kematangan sistem pelaporan menyebut kontribusi hasil investigasi pada manajemen risiko sebagai salah satu elemen investigasi yang objektif, karena hasil investigasi dapat menegaskan atau mengubah pemahaman organisasi tentang risiko dan pengendaliannya.[8] Dalam pandangan modul ini, korporasi yang menghukum pelaku tetapi tidak memperbaiki kondisi yang memungkinkan pelanggaran sedang menyiapkan pelanggaran berikutnya.

Baca juga: Teori Pemrosesan Informasi (Information Processing Theory) dalam Konteks Teori Tata Kelola Perusahaan Modern

Konsep: Kewajiban, Pilihan, dan Tindak Lanjut

a. Pelaporan wajib. Hukum Indonesia tidak mengenal kewajiban umum bagi korporasi untuk melaporkan setiap tindak pidana yang ditemukannya. Kajian tentang investigasi internal di Polandia mencatat keadaan yang serupa: korporasi pada umumnya tidak wajib melaporkan kejahatan, kecuali kejahatan tertentu yang sangat berat, sehingga keputusan untuk mengungkapkan temuan berada di tangan manajemen.[9] Namun, sejumlah kewajiban sektoral dan tematik dapat terpicu oleh temuan investigasi. Pasal 23 ayat (1) KUHAP baru mewajibkan setiap orang yang mengetahui permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana segera melaporkannya kepada penyelidik atau penyidik. Pihak pelapor dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang wajib melaporkan transaksi keuangan mencurigakan kepada PPATK. Lembaga jasa keuangan wajib menyampaikan laporan kejadian fraud yang berdampak signifikan kepada OJK berdasarkan Peraturan OJK Nomor 12 Tahun 2024. Apabila investigasi menemukan kegagalan pelindungan data pribadi, Pasal 46 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi mewajibkan pemberitahuan tertulis kepada subjek data dan lembaga paling lambat 3 x 24 jam. Bagi emiten, temuan yang merupakan informasi atau fakta material dapat memicu kewajiban keterbukaan informasi kepada OJK dan publik.

b. Pengungkapan sukarela. Di luar kewajiban, korporasi dapat memilih mengungkapkan temuan secara sukarela. Bab 4 telah membahas pilihan ini dalam konteks korupsi, termasuk ketiadaan program keringanan korporasi yang terstruktur, unsur tingkat kerja sama korporasi dalam Pasal 56 KUHP baru, dan perjanjian penundaan penuntutan dalam Pasal 328 KUHAP baru. Di bidang perpajakan, yang memiliki mekanisme pengungkapan sukarela paling terstruktur dalam hukum Indonesia, Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 44A Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan memungkinkan wajib pajak mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya disertai pelunasan pajak dan sanksi administratif, dan Pasal 44B memungkinkan penghentian penyidikan atas permintaan Menteri Keuangan apabila wajib pajak melunasi kerugian pendapatan negara ditambah denda sebesar satu kali untuk delik dalam Pasal 38, tiga kali untuk delik dalam Pasal 39, dan empat kali untuk delik dalam Pasal 39A. Dalam pandangan modul ini, model perpajakan itu menunjukkan bahwa hukum Indonesia sesungguhnya mengenal logika pengungkapan sukarela yang dapat diprediksi, dan dapat menjadi rujukan bagi pengembangan program keringanan korporasi di bidang lain.

c. Kerja sama. Kerja sama dengan penegak hukum tidak identik dengan pengungkapan diri. Kerja sama dapat berarti menyerahkan dokumen yang diminta secara cepat dan lengkap, menghadirkan karyawan untuk diperiksa, berbagi hasil investigasi, atau melepaskan kerahasiaan advokat-klien atas dokumen tertentu. Setiap bentuk kerja sama memiliki harga. Sub-bab sebelumnya telah menjelaskan bahwa pelepasan kerahasiaan tidak dapat ditarik kembali; kajian etika tentang perjanjian penundaan penuntutan juga mencatat kekhawatiran bahwa kerja sama semacam itu menjadikan korporasi ‘agen negara’, sekaligus mencatat bahwa penuntut umum memengaruhi tata kelola korporasi melalui syarat-syarat reformasi yang dimuat dalam perjanjian.[10] Ketika korporasi menyerahkan catatan wawancara karyawannya, hak karyawan untuk tidak memberatkan dirinya sendiri, yang dibahas pada sub-bab tentang protokol investigasi, ikut dipertaruhkan.[11] Dalam pandangan modul ini, korporasi perlu menentukan bentuk dan batas kerja samanya secara sadar dan tertulis, dengan memisahkan kepentingan korporasi dari kepentingan individu yang mungkin memerlukan advokat sendiri.

d. Sanksi disiplin. Sanksi terhadap karyawan yang terbukti melanggar harus dijatuhkan menurut hukum ketenagakerjaan. Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 membedakan pemutusan hubungan kerja karena pelanggaran ketentuan perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama setelah surat peringatan, dari pemutusan hubungan kerja karena pelanggaran bersifat mendesak yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Ketentuan tentang pelanggaran bersifat mendesak dikritik karena dinilai menghidupkan kembali konsep kesalahan berat dalam Pasal 158 Undang-Undang Ketenagakerjaan yang telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 012/PUU-I/2003. Dalam pandangan modul ini, karena itu, pemutusan hubungan kerja atas dasar temuan investigasi harus didukung bukti yang kuat, mengikuti prosedur perundingan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, dan dijatuhkan secara konsisten tanpa memandang jabatan, karena sanksi yang hanya menimpa karyawan tingkat bawah akan dibaca sebagai bukti bahwa sistem melindungi yang berkuasa.

e. Remediasi. Remediasi mencakup penghentian praktik yang melanggar, pemutusan hubungan dengan pihak ketiga yang terlibat, pemulihan kerugian kepada korban, perbaikan pengendalian yang gagal, penyesuaian kebijakan dan pelatihan, serta, apabila perlu, perubahan kepemimpinan unit yang bersangkutan. Remediasi juga mencakup pemulihan bagi pelapor dan bagi pihak yang dilaporkan tetapi ternyata tidak bersalah, yang nama baiknya perlu dipulihkan secara proporsional. Dalam pandangan modul ini, remediasi yang terdokumentasi dengan baik memiliki dua nilai: nilai internal sebagai perbaikan, dan nilai eksternal sebagai bukti kesungguhan korporasi di hadapan penegak hukum, regulator, dan pengadilan.

f. Pelaporan kepada dewan komisaris. Pasal 108 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menugaskan dewan komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan dan jalannya pengurusan serta memberi nasihat kepada direksi, dan Pasal 114 menetapkan tanggung jawab komisaris atas pengawasan itu. Bagi emiten, komite audit yang dibentuk berdasarkan Peraturan OJK Nomor 55/POJK.04/2015 membantu dewan komisaris, termasuk menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan. Kajian model kematangan sistem pelaporan mencatat konsensus bahwa tanggung jawab menyeluruh atas sistem pelaporan berada pada direktur atau komite non-eksekutif yang independen, dan bahwa organisasi perlu memperoleh keyakinan atas sistem pelaporan dari audit internal.[12] Dalam kerangka tiga lini, audit internal dapat memberikan keyakinan atas efektivitas sistem pelaporan dan investigasi, baik melalui survei maupun penilaian mendalam.[13] Dalam pandangan modul ini, dewan komisaris sebaiknya menerima laporan berkala tentang seluruh laporan pelanggaran dan investigasi, bukan hanya perkara besar, karena pola dari banyak perkara kecil sering lebih informatif daripada satu perkara besar.

Praktik: Arsitektur Keputusan setelah Investigasi

a. Matriks keputusan. Dalam pandangan modul ini, keputusan setelah investigasi dapat disusun melalui serangkaian pertanyaan berurutan. Apakah ada kewajiban hukum untuk melapor, dan dalam tenggat berapa lama? Apakah pelanggaran kemungkinan akan diketahui otoritas melalui jalur lain, misalnya pelapor yang melapor ke luar, audit, atau penyidikan atas pihak lain? Yurisdiksi dan otoritas mana saja yang berwenang, dan apakah ada risiko penumpukan sanksi? Apa manfaat yang realistis dari pengungkapan sukarela menurut hukum yang berlaku? Apa akibatnya bagi individu yang terlibat, dan apakah mereka memerlukan advokat sendiri? Apakah remediasi sudah berjalan sehingga dapat dipresentasikan bersama pengungkapan? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu dicatat dalam risalah rapat organ yang memutuskan.

b. Keputusan sebagai pertimbangan bisnis. Keputusan untuk mengungkapkan atau tidak mengungkapkan temuan yang tidak wajib dilaporkan adalah keputusan direksi yang tunduk pada kewajiban kehati-hatian dan iktikad baik. Pasal 97 ayat (5) UU PT membebaskan anggota direksi dari tanggung jawab atas kerugian apabila ia membuktikan bahwa kerugian itu bukan karena kesalahan atau kelalaiannya, ia telah melakukan pengurusan dengan iktikad baik dan kehati-hatian, tidak mempunyai benturan kepentingan, dan telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian. Dalam pandangan modul ini, dokumentasi atas pertimbangan, informasi yang dipakai, nasihat hukum yang diperoleh, dan ketiadaan benturan kepentingan anggota direksi yang memutuskan merupakan perlindungan terbaik bagi direksi, sedangkan anggota direksi yang terlibat dalam pelanggaran harus dikeluarkan dari proses keputusan.

c. Waktu dan cara pengungkapan. Apabila korporasi memutuskan mengungkapkan temuan, penelitian tentang penyelesaian perkara menunjukkan pentingnya posisi informasi korporasi dalam negosiasi dengan penuntut umum.[14] Dalam pandangan modul ini, pengungkapan sebaiknya dilakukan setelah fakta pokok cukup jelas tetapi sebelum otoritas mengetahuinya dari sumber lain, disertai rencana remediasi, dan disampaikan secara konsisten kepada semua otoritas yang berwenang, karena pengungkapan yang berbeda kepada otoritas yang berbeda merusak kredibilitas.

d. Komunikasi kepada pelapor dan organisasi. Tindak lanjut tidak lengkap tanpa komunikasi. Pelapor perlu diberi tahu bahwa laporannya telah ditindaklanjuti, sebagaimana dibahas pada sub-bab tentang sistem pelaporan. Karyawan secara umum perlu mengetahui, dalam bentuk yang menjaga kerahasiaan individu, bahwa pelanggaran ditindak dan sistem diperbaiki. Dalam pandangan modul ini, satu pengumuman internal yang jujur tentang perkara yang ditangani dengan baik dapat memulihkan kepercayaan lebih efektif daripada kampanye kepatuhan bertahun-tahun.

Analisis Kritis

Pertama, insentif pengungkapan diri di Indonesia belum jelas. Kecuali di bidang perpajakan, hukum Indonesia belum menyediakan program keringanan yang dapat diprediksi bagi korporasi yang melaporkan diri, sehingga korporasi harus mengambil keputusan dengan ketidakpastian yang besar. Penelitian tentang penyelesaian perkara suap korporasi mengingatkan bahwa tujuan pencegahan sulit digabungkan dengan tujuan mendorong pengungkapan diri, dan bahwa persepsi bahwa sanksi dapat dinegosiasikan melemahkan efek jera.[15] Dalam pandangan modul ini, Indonesia yang baru mengenal perjanjian penundaan penuntutan perlu belajar dari kedua sisi: insentif yang terlalu kecil membuat korporasi diam, sedangkan insentif yang terlalu besar dan tidak transparan membuat pelanggaran menjadi biaya usaha.

Kedua, penyelesaian korporasi dapat mengorbankan pencarian kebenaran. Penelitian yang sama mencatat bahwa sampai saat penelitian itu ditulis tidak ada individu yang dipidana di Inggris dalam perkara yang korporasinya menerima perjanjian penundaan penuntutan, dan menyimpulkan bahwa pengawasan pengadilan, akses publik atas informasi perkara, dan pembatasan kesenjangan sanksi diperlukan agar korporasi memiliki pilihan nyata untuk membawa perkaranya ke pengadilan.[16] Dalam pandangan modul ini, advokat korporasi harus menjaga agar kepentingan kliennya untuk menyelesaikan perkara tidak berubah menjadi kesediaan menyerahkan individu tingkat bawah sambil melindungi individu senior.

Ketiga, pembalasan dapat terjadi setelah investigasi. Ketika investigasi selesai dan perhatian organisasi beralih, pelapor dan saksi menjadi rentan. Penelitian tentang niat melapor mengingatkan bahwa pembalasan sering bersifat informal, sulit dideteksi, dan kadang bahkan menjadi bagian dari tindakan resmi.[17] Pemantauan keadaan pelapor setelah perkara ditutup karena itu merupakan bagian dari tindak lanjut, bukan tambahan.

Keempat, remediasi sering berhenti pada dokumen. Kebijakan baru, pelatihan tambahan, dan pernyataan komitmen mudah dihasilkan, tetapi perubahan perilaku memerlukan pemantauan dan pengujian. Pertanyaan apakah remediasi benar-benar bekerja hanya dapat dijawab melalui pemantauan berkelanjutan dan audit kepatuhan, yang menjadi pokok bahasan bab berikutnya.

Kesimpulan dan Implikasi bagi Praktisi Hukum

Tindak lanjut investigasi menentukan apakah pelaporan dan investigasi menghasilkan perbaikan atau hanya menghasilkan dokumen. Korporasi harus memetakan kewajiban pelaporannya, menimbang pengungkapan sukarela dan kerja sama dengan memahami struktur insentif dan multiplisitas penegak hukum, menjatuhkan sanksi disiplin secara adil dan konsisten menurut hukum ketenagakerjaan, melakukan remediasi atas akar masalah, dan melaporkan seluruh proses kepada dewan komisaris. Bagi praktisi hukum, rekomendasinya adalah sebagai berikut. Pertama, susun bersama klien daftar kewajiban pelaporan yang dapat terpicu oleh temuan investigasi, termasuk kewajiban kepada PPATK, OJK, lembaga pelindungan data, otoritas pasar modal, dan penyelidik atau penyidik, beserta tenggatnya. Kedua, dampingi direksi dan dewan komisaris dalam mengambil keputusan pengungkapan melalui matriks keputusan yang terdokumentasi, dengan mengeluarkan anggota organ yang berbenturan kepentingan, sehingga keputusan itu terlindungi oleh Pasal 97 ayat (5) UU PT. Ketiga, tentukan bentuk dan batas kerja sama secara tertulis, pisahkan kepentingan korporasi dari kepentingan individu, dan anjurkan individu yang berisiko memperoleh advokat sendiri. Keempat, pastikan sanksi disiplin didukung bukti yang kuat, mengikuti prosedur Pasal 52 PP 35/2021 dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, serta dijatuhkan secara konsisten tanpa memandang jabatan. Kelima, dokumentasikan remediasi atas akar masalah dan jadwalkan pengujian efektivitasnya, serta laporkan seluruh laporan pelanggaran dan investigasi secara berkala kepada dewan komisaris atau komite audit.

Sintesis: Filosofi, Teori, Konsep, dan Praktik Whistleblowing, Investigasi Internal, dan Legal Privilege

Keenam bagian bab ini dapat dirangkai menjadi satu kerangka pemahaman tentang bagaimana korporasi mendengar, menyelidiki, dan menanggapi pelanggaran di dalam dirinya. Kerangka ini merupakan sintesis modul ini atas literatur yang telah dibahas, dan setiap lapis dibaca bersama analisis kritisnya.

Lapis pertama adalah filosofi. Pelaporan pelanggaran adalah pertemuan antara loyalitas, kebenaran, dan kebebasan bersuara; pelapor sering bukan orang yang tidak loyal, melainkan orang yang setia kepada nilai-nilai yang dikhianati sebagian anggota organisasinya.[18] Kebebasan melapor mensyaratkan zona bebas campur tangan dan otonomi pelapor dari diskresi pihak yang dilaporkan.[19] Investigasi internal menempatkan korporasi dalam posisi mencari kebenaran tanpa menjadi negara, sehingga ia harus menghormati martabat orang yang diperiksa.[20] Kerahasiaan advokat-klien adalah syarat agar korporasi dapat menyelidiki dirinya secara jujur, tetapi juga institusi yang dapat disalahgunakan untuk menyembunyikan pelanggaran.[21] Tindak lanjut investigasi menuntut etika tanggung jawab kepada negara, organisasi, dan individu sekaligus.

Lapis kedua adalah teori. Kerangka Hirschman tentang keluar, bersuara, dan loyalitas menjelaskan mengapa pelaporan adalah bentuk suara yang paling mahal.[22] Penelitian tentang suara dan diam menunjukkan bahwa orang diam karena takut, merasa sia-sia, atau mengikuti diamnya orang lain, dan bahwa keterbukaan pemimpin menentukan rasa aman untuk berbicara.[23] Teori pengendalian internal dan kerangka tiga lini menempatkan sistem pelaporan sebagai pengendalian detektif tingkat entitas.[24] Teori wawancara investigatif membedakan pendekatan akusatorial dari pendekatan pengumpulan informasi.[25] Teori instrumental dan teori hak menjelaskan privilese, sedangkan teori penjaga gerbang menjelaskan penyempitannya.[26] Ekonomi penyelesaian perkara menjelaskan mengapa keputusan pengungkapan diri bergantung pada struktur penegakan.[27] Kritik yang menyertainya adalah bahwa teori-teori ini sebagian besar lahir dari konteks Eropa dan Amerika Utara dan perlu diuji pada budaya organisasi Indonesia yang hierarkis.

Lapis ketiga adalah konsep. Konsep-konsep kunci bab ini adalah pelapor dan pembalasan, kanal internal dan eksternal, anonimitas dan kerahasiaan, kepercayaan, ketidakberpihakan, dan perlindungan dalam ISO 37002, mandat dan ruang lingkup investigasi, rantai penguasaan bukti elektronik, hak untuk tidak memberatkan diri sendiri dalam wawancara, privilese nasihat hukum dan privilese litigasi, produk kerja, independensi advokat, serta kesenjangan sanksi dalam penyelesaian perkara. Kritik yang menyertainya adalah kesenjangan antara konsep-konsep itu dan hukum positif Indonesia: definisi pelapor dalam UU PSK terbatas pada pelaporan kepada penegak hukum, kewajiban sistem pelaporan bersifat sektoral, investigasi internal tidak diatur, dan kerahasiaan advokat dalam Pasal 19 UU Advokat belum dilengkapi prosedur pengujian.[28]

Lapis keempat adalah praktik. Praktiknya meliputi kebijakan berbicara yang membingkai pelaporan sebagai loyalitas kepada nilai; sistem pelaporan dengan beberapa kanal, pengelolaan yang independen, dan umpan balik kepada pelapor; kebijakan anti-pembalasan yang menutup celah undang-undang; protokol investigasi yang menjamin independensi, pengamanan bukti, pelindungan data, dan hak karyawan; penataan investigasi di bawah advokat agar hasilnya terlindungi; serta arsitektur keputusan setelah investigasi yang mencakup kewajiban pelaporan, pengungkapan sukarela, sanksi disiplin, remediasi, dan pelaporan kepada dewan komisaris. Bukti dari Indonesia, mulai dari pelapor yang justru menjadi tersangka hingga praktik wawancara yang masih memakai teknik konfrontasi, menunjukkan bahwa praktik ini harus dirancang untuk lingkungan dengan kepercayaan yang rendah terhadap penegak hukum dan budaya organisasi yang menjunjung hierarki.[29]

Keempat lapis ini saling mengoreksi dan bermuara pada satu pelajaran: integritas korporasi diuji bukan oleh ketiadaan pelanggaran, melainkan oleh cara korporasi mendengar, menyelidiki, dan menanggapinya. Namun, bab ini juga memperlihatkan keterbatasan pendekatan reaktif. Sistem pelaporan menunggu orang berbicara, investigasi menunggu dugaan muncul, dan remediasi menunggu investigasi selesai. Korporasi yang hanya mengandalkan ketiganya akan selalu tertinggal satu langkah dari pelanggaran. Diperlukan mekanisme yang secara aktif dan terus-menerus menguji apakah pengendalian bekerja, apakah remediasi benar-benar mengubah perilaku, dan apakah sistem pelaporan dipercaya, termasuk dengan memanfaatkan data dan teknologi yang kini tersedia. Mekanisme itulah yang dibahas pada Bab 10 tentang pemantauan, audit kepatuhan, dan teknologi kepatuhan, yang memindahkan pusat perhatian dari menanggapi pelanggaran ke mendeteksinya sedini mungkin dan membuktikan bahwa program kepatuhan bekerja sebagaimana dijanjikan.


*Artikel ini merupakan bagian dari ‘Learning Module for Lawyers: Corporate Law’ yang disusun oleh Tim Penulis Firma Pragma Integra.

Referensi

[1] De Vita and Vozza, ‘The Ethics of Deferred Prosecution Agreements for MNEs Culpable of Foreign Corruption: Relativistic Pragmatism or Devil’s Pact?’.

[2] Tina Søreide and Kasper Vagle, ‘Settlements in corporate bribery cases: an illusion of choice?’, European Journal of Law and Economics, 53.2 (2022), pp. 261–87, https://doi.org/10.1007/s10657-022-09726-9.

[3] Søreide and Vagle, ‘Settlements in corporate bribery cases: an illusion of choice?’.

[4] Søreide and Vagle, ‘Settlements in corporate bribery cases: an illusion of choice?’.

[5] Davis, ‘Anti-corruption Law and Systemic Corruption: The Role of Direct Responses’.

[6] Søreide and Vagle, ‘Settlements in corporate bribery cases: an illusion of choice?’.

[7] Sakowicz and Zieliński, ‘Unlocking the mystery of internal investigation: the use of information from private internal investigations in the Polish criminal process’.

[8] Kagias and others, ‘Validating the Whistleblowing Maturity Model Using the Delphi Method’.

[9] Sakowicz and Zieliński, ‘Unlocking the mystery of internal investigation: the use of information from private internal investigations in the Polish criminal process’.

[10] De Vita and Vozza, ‘The Ethics of Deferred Prosecution Agreements for MNEs Culpable of Foreign Corruption: Relativistic Pragmatism or Devil’s Pact?’.

[11] Sakowicz and Zieliński, ‘Unlocking the mystery of internal investigation: the use of information from private internal investigations in the Polish criminal process’.

[12] Kagias and others, ‘Validating the Whistleblowing Maturity Model Using the Delphi Method’.

[13] Kagias and others, ‘Whistleblowing Based on the Three Lines Model’.

[14] Søreide and Vagle, ‘Settlements in corporate bribery cases: an illusion of choice?’.

[15] Søreide and Vagle, ‘Settlements in corporate bribery cases: an illusion of choice?’.

[16] Søreide and Vagle, ‘Settlements in corporate bribery cases: an illusion of choice?’.

[17] Iwai, Yeung, and Artes, ‘Voice or silence: antecedents of whistleblowing intentions’.

[18] Olesen, ‘‘Should I Tell?’ Moral Reflexivity in 14 Whistleblower Autobiographies’; Iwai, Yeung, and Artes, ‘Voice or silence: antecedents of whistleblowing intentions’.

[19] Vandekerckhove, ‘Is It Freedom? The Coming About of the EU Directive on Whistleblower Protection’.

[20] Sakowicz and Zieliński, ‘Unlocking the mystery of internal investigation: the use of information from private internal investigations in the Polish criminal process’.

[21] Andersson, ‘The Legal Professional Privilege in Competition Law Cases – A Key Element in Protecting the Proper Administration of Justice’; Hofmann and Lustenberger, ‘Reporting Obligations for Attorneys in Money Laundering Cases: Attorney-Client Privilege Under Pressure?’.

[22] Taggart and Bedwell, ‘Extending Exit, Voice, and Loyalty: Managing Dissent in Public Lands Agencies’.

[23] Morrison, ‘Employee Voice and Silence: Taking Stock a Decade Later’; Iwai, Yeung, and Artes, ‘Voice or silence: antecedents of whistleblowing intentions’.

[24] Kagias and others, ‘Validating the Whistleblowing Maturity Model Using the Delphi Method’; Kagias and others, ‘Whistleblowing Based on the Three Lines Model’.

[25] Chung and others, ‘Investigative interviewing with suspects: Exploring current practices among Malaysian police’.

[26] Hofmann and Lustenberger, ‘Reporting Obligations for Attorneys in Money Laundering Cases: Attorney-Client Privilege Under Pressure?’.

[27] Søreide and Vagle, ‘Settlements in corporate bribery cases: an illusion of choice?’.

[28] Sulastri, ‘The Legal Protection for Whistleblowers on Corruption Crimes in Indonesia’; Fardiansyah, Farid, and Diansyah P, ‘Additional Legal Protection for Corruption Whistleblowers’.

[29] Sulastri, ‘The Legal Protection for Whistleblowers on Corruption Crimes in Indonesia’; Chung and others, ‘Investigative interviewing with suspects: Exploring current practices among Malaysian police’.

Tell Your Friends
Avatar
Pragma Integra is a law firm that combines deep expertise in taxation, corporate and business law, and business development.

Need legal or tax advice?

Discuss your matter with our lawyers

Facing a tax dispute, a corporate transaction or a business problem? Tell us about it and our team will get back to you.

Let’s Talk on WhatsAppContact Form

Integrated Legal & Business Solutions

Have Tax and Business Problems? Let's Solve Them Together

From complex tax disputes to critical corporate decisions, Pragma Integra is here to guide you with trusted expertise and strategic solutions.