Ilustrasi Kerahasiaan Advokat dan Klien

Ilustrasi. [Source: Unsplash]

Pragmaintegra.com – Investigasi internal menghasilkan dokumen yang sangat sensitif: catatan wawancara yang memuat pengakuan, analisis hukum tentang kemungkinan tanggung jawab pidana, dan laporan yang menyebut nama-nama. Dokumen itu dibutuhkan korporasi untuk memperbaiki diri, tetapi juga diinginkan oleh penyidik, regulator, dan pihak lawan dalam gugatan. Apakah dokumen itu dapat dilindungi, dan sejauh mana, bergantung pada kerahasiaan hubungan advokat dan klien. Sub-bab ini membahas dasar filosofis dan teoretis kerahasiaan itu, pengaturannya dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat beserta batas-batasnya, perbandingan dengan attorney-client privilege dan work product doctrine di Amerika Serikat, legal professional privilege di Inggris, dan kedudukan in-house counsel dalam hukum Uni Eropa, lalu menarik pelajaran praktis tentang cara menata investigasi agar hasilnya terlindungi.

Landasan Filosofis: Kerahasiaan sebagai Syarat Ketaatan

Kerahasiaan advokat-klien adalah salah satu institusi hukum tertua. Sebuah kajian tentang tekanan terhadap privilese advokat mencatat bahwa bentuk awalnya telah dikenal di Roma kuno melalui Lex Acilia de Repetundis sekitar tahun 123 sebelum Masehi, yang menyatakan bahwa advokat tidak dapat dipanggil sebagai saksi untuk atau terhadap kliennya, dan bahwa privilese modern berkembang di Inggris pada abad keenam belas dan ketujuh belas, semula hanya terkait perkara di pengadilan, lalu meluas pada abad kesembilan belas ke nasihat tentang urusan bisnis dan keuangan.[1] Kajian yang sama mencatat dua penjelasan historis tentang dasar privilese itu: kehormatan dan sumpah advokat yang melarangnya mengkhianati kepercayaan klien, dan kebutuhan praktis sistem peradilan karena klien yang tidak dapat berbicara untuk dirinya sendiri harus memercayakan seluruh informasi kepada advokatnya.[2]

Kajian lain tentang privilese dalam perkara persaingan usaha mencatat pergeseran dari sudut pandang advokat ke sudut pandang klien: privilese kini dipahami sebagai milik klien, yang melindungi kebebasan klien untuk berkonsultasi tanpa rasa takut, karena klien yang menahan informasi tidak dapat dibela secara penuh.[3] Kajian itu mengutip pendapat Advokat Jenderal dalam perkara AM & S di Mahkamah Eropa tahun 1982 bahwa kepentingan publik dan administrasi peradilan yang baik menuntut agar klien dapat berbicara secara bebas, terus terang, dan lengkap kepada advokatnya, dan bahwa masyarakat dengan perundang-undangan yang kompleks memerlukan orang yang dapat mengetahui apa yang boleh, apa yang dilarang, dan di mana mereka harus berhati-hati; kajian itu juga mengutip pernyataan pengadilan Inggris dalam perkara R v Derby Magistrates’ Court, ex parte B bahwa privilese merupakan syarat fundamental tempat administrasi peradilan bertumpu, bukan sekadar aturan pembuktian biasa.[4]

Dalam pandangan modul ini, argumen yang paling relevan bagi kepatuhan korporasi adalah bahwa kerahasiaan merupakan syarat ketaatan. Kajian tentang privilese dalam perkara persaingan usaha mencatat bahwa privilese tidak hanya melindungi hak klien setelah pelanggaran terjadi, tetapi juga mendorong kepatuhan, karena keterusterangan dalam konsultasi sebelum peristiwa membantu orang tetap berada dalam batas hukum.[5] Direksi yang tahu bahwa setiap pertanyaan kepada advokatnya dapat dibaca penyidik akan berhenti bertanya, dan korporasi yang tidak dapat menyelidiki dirinya secara rahasia akan memilih tidak menyelidiki sama sekali. Namun, kerahasiaan yang sama dapat dipakai untuk menyembunyikan pelanggaran. Ketegangan inilah yang membentuk seluruh hukum tentang batas-batas privilese.

Landasan Teoretis

a. Teori instrumental. Kajian tentang tekanan terhadap privilese advokat mengelompokkan rasionalitas privilese ke dalam tiga kepentingan yang saling bertumpang tindih: kepentingan klien, karena privilese memperluas lingkup privasinya kepada advokat dan memungkinkannya mengungkap segala hal tanpa takut informasi itu dipakai untuk melawannya, bahkan dipandang sebagai bagian dari hak untuk tidak memberatkan diri sendiri; kepentingan advokat, karena advokat hanya dapat memberi nasihat yang tepat jika mengetahui semua fakta, yang dikenal sebagai teori efek mengerdilkan (chilling effect); dan kepentingan masyarakat, karena representasi yang memadai mencegah kesesatan peradilan dan advokat yang mengetahui fakta yang tidak menguntungkan kliennya lebih mungkin menyarankan penyelesaian daripada litigasi.[6]

Teori instrumental itu bertumpu pada asumsi empiris bahwa tanpa privilese klien akan mengungkap lebih sedikit. Kajian yang sama mencatat dua penelitian survei klasik yang menemukan bahwa sebagian besar orang awam mengetahui adanya privilese dan sedikit lebih dari separuhnya akan menahan informasi jika privilese tidak ada, tetapi juga bahwa sebagian besar responden menyetujui pengecualian dalam skenario ekstrem dan hanya sampai dua puluh persen yang akan berhenti atau mengurangi konsultasi jika advokat diperbolehkan mengungkapkan informasi dalam skenario itu; kajian itu mengakui keterbatasan kedua penelitian, antara lain sampel yang kecil dan tidak acak.[7]

b. Teori hak. Teori kedua menempatkan privilese sebagai bagian dari hak asasi. Kajian tentang privilese dalam perkara persaingan usaha mencatat bahwa Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa melindungi kerahasiaan komunikasi advokat dan klien melalui Pasal 6 tentang peradilan yang adil dan Pasal 8 tentang penghormatan terhadap kehidupan pribadi dan korespondensi, bahwa perlindungan berdasarkan Pasal 8 mencakup seluruh korespondensi advokat dan klien apa pun tujuannya, tetapi tidak absolut karena dapat dibatasi, dan bahwa Mahkamah Eropa dalam perkara Orde van Vlaamse Balies tahun 2022 menegaskan bahwa Pasal 7 Piagam Hak Fundamental Uni Eropa melindungi kerahasiaan konsultasi hukum, baik isi maupun keberadaannya.[8] Kajian tentang kewajiban pelaporan pencucian uang mencatat bahwa dalam konteks Pasal 6 perlindungan itu absolut selama persidangan, sedangkan dalam konteks Pasal 8 ia dapat dibatasi jika diatur undang-undang, bertujuan sah, dan diperlukan dalam masyarakat demokratis.[9]

c. Teori tanggung jawab penjaga gerbang. Teori ketiga datang dari arah sebaliknya. Kajian tentang kewajiban pelaporan pencucian uang menjelaskan strategi ‘responsibilisasi’, yaitu pelibatan aktor swasta dalam pencegahan kejahatan, yang setelah menjangkau lembaga keuangan kemudian meluas kepada advokat yang dipandang sebagai penjaga gerbang karena pendirian kendaraan korporasi dan trust lintas negara hampir selalu memerlukan bantuan advokat.[10] Kajian itu menyimpulkan bahwa privilese tidak absolut, karena dapat dilepaskan oleh klien dan dikecualikan untuk kejahatan berat, tetapi mengingatkan bahwa supremasi hukum tidak boleh dikorbankan demi semangat zaman politik, dan bahwa privilese adalah pedang bermata dua yang juga melindungi advokat dari kliennya sendiri.[11] Dalam pandangan modul ini, teori penjaga gerbang menjelaskan mengapa ruang lingkup privilese terus menyempit di bidang-bidang yang paling relevan bagi kepatuhan korporasi, yaitu pencucian uang dan perpajakan.

Baca juga: Teori Pemrosesan Informasi (Information Processing Theory) dalam Konteks Teori Tata Kelola Perusahaan Modern

Konsep: Privilese dalam Hukum Indonesia dan Perbandingannya

a. Pasal 19 UU Advokat. Pasal 19 ayat (1) UU Advokat mewajibkan advokat merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari kliennya karena hubungan profesinya, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Pasal 19 ayat (2) memberikan hak kepada advokat atas kerahasiaan hubungannya dengan klien, termasuk perlindungan atas berkas dan dokumennya terhadap penyitaan atau pemeriksaan dan perlindungan terhadap penyadapan atas komunikasi elektroniknya. Kode Etik Advokat Indonesia menambahkan bahwa advokat wajib memegang rahasia jabatan tentang hal-hal yang diberitahukan klien secara kepercayaan, dan tetap menjaganya setelah hubungan dengan klien berakhir. Dalam pandangan modul ini, konstruksi Indonesia berbeda dari tradisi common law dalam dua hal penting. Pertama, ia dirumuskan sebagai kewajiban dan hak advokat, bukan sebagai hak klien, meskipun tujuan akhirnya melindungi klien. Kedua, ia tidak membedakan nasihat hukum dari pekerjaan lain dan tidak mengenal pembedaan antara privilese nasihat hukum dan privilese litigasi, sehingga ruang lingkupnya luas di atas kertas tetapi kabur dalam praktik.

b. Batas-batas Pasal 19. Frasa ‘kecuali ditentukan lain oleh undang-undang’ membuka pengecualian. Di bidang pencucian uang, Pasal 3 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menetapkan advokat sebagai pihak pelapor, dan Pasal 8 ayat (1) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2021 mewajibkan advokat melaporkan transaksi mencurigakan yang dilakukan untuk kepentingan atau atas nama pengguna jasa terkait jual beli properti, pengelolaan uang dan efek, pengelolaan rekening, pengoperasian dan pengelolaan perusahaan, serta pendirian dan jual beli badan hukum; Pasal 8 ayat (3) mengecualikan advokat yang bertindak dalam rangka memastikan posisi hukum pengguna jasa atau menangani perkara, arbitrase, atau alternatif penyelesaian sengketa. Struktur ini sejalan dengan pengecualian dalam direktif antipencucian uang Uni Eropa yang dicatat kajian tentang kewajiban pelaporan advokat, yaitu pengecualian bagi informasi yang diperoleh sebelum, selama, atau sesudah proses peradilan atau dalam menentukan posisi hukum klien.[12] Di bidang perpajakan, Pasal 35 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan memungkinkan Direktorat Jenderal Pajak meminta keterangan atau bukti dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan wajib pajak, termasuk konsultan hukum, dan meniadakan kewajiban merahasiakan untuk keperluan pemeriksaan, penagihan, atau penyidikan pajak. Dalam pandangan modul ini, investigasi internal atas isu perpajakan karena itu memerlukan kehati-hatian khusus dalam memisahkan nasihat hukum advokat dari pekerjaan kepatuhan pajak.

c. Hukum acara. KUHAP lama melalui Pasal 170 memberikan hak kepada orang yang karena pekerjaan, harkat martabat, atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia untuk minta dibebaskan dari kewajiban memberikan keterangan sebagai saksi, dengan penilaian akhir oleh hakim. Dalam KUHAP baru, Pasal 38 ayat (3) mengatur hak serupa bagi ahli, dan Pasal 149 menempatkan advokat sebagai penegak hukum yang tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik. Pada saat modul ini disusun, advokat perlu mencermati bagaimana KUHAP baru mengatur hak saksi yang terikat rahasia jabatan dan tata cara penyitaan dokumen advokat, karena dari ketentuan itulah perlindungan Pasal 19 ayat (2) UU Advokat akan diuji dalam praktik. Kajian tentang investigasi internal di Polandia memperlihatkan mekanisme yang patut dijadikan rujukan: dokumen yang diklaim dilindungi kerahasiaan advokat diserahkan dalam keadaan tersegel tanpa dibaca kepada jaksa atau pengadilan, yang kemudian memutuskan apakah dokumen itu dikembalikan atau disita.[13]

d. Amerika Serikat: Upjohn dan doktrin produk kerja. Di Amerika Serikat, perlindungan hasil investigasi internal bertumpu pada dua doktrin. Pertama, attorney-client privilege dalam konteks korporasi dibentuk oleh putusan Mahkamah Agung dalam Upjohn Co. v. United States (1981), yang menolak uji ‘kelompok pengendali’ dan melindungi komunikasi antara karyawan pada tingkat mana pun dengan advokat korporasi apabila komunikasi itu dilakukan atas arahan atasan untuk memperoleh nasihat hukum bagi korporasi. Putusan itu melahirkan praktik yang dikenal sebagai Upjohn warning: di awal wawancara, advokat menjelaskan bahwa ia mewakili korporasi, bukan karyawan, bahwa privilese atas wawancara itu milik korporasi, dan bahwa korporasi dapat memutuskan untuk melepaskannya dan menyerahkan isinya kepada otoritas. Kedua, work product doctrine, yang berakar pada Hickman v. Taylor (1947), melindungi bahan yang disiapkan dalam rangka mengantisipasi litigasi. Kajian tentang investigasi internal di Polandia mencatat bahwa doktrin produk kerja diakui secara luas sebagai dasar kerahasiaan hasil investigasi internal korporasi di Amerika Serikat.[14]

e. Inggris: SFO v ENRC. Inggris membedakan privilese nasihat hukum dan privilese litigasi. Privilese nasihat hukum ditafsirkan sempit sejak perkara Three Rivers (No 5), sehingga ‘klien’ dalam korporasi hanya mencakup karyawan yang ditugasi mencari dan menerima nasihat hukum, bukan setiap karyawan yang memberikan informasi. Dalam Director of the Serious Fraud Office v Eurasian Natural Resources Corporation Ltd (2018), Court of Appeal memutuskan bahwa dokumen yang dihasilkan dalam investigasi internal, termasuk catatan wawancara advokat dengan karyawan, dapat dilindungi privilese litigasi apabila proses pidana sudah dapat diperkirakan secara wajar ketika dokumen itu dibuat dan dokumen itu dibuat dengan tujuan utama untuk menghadapi atau menghindari proses tersebut. Putusan itu memberi ruang bagi korporasi untuk menyelidiki diri secara rahasia ketika penyidikan negara sudah membayang, tetapi tidak mengubah tafsir sempit privilese nasihat hukum.

f. Uni Eropa: Akzo Nobel dan in-house counsel. Dalam hukum Uni Eropa, perkara AM & S tahun 1982 membatasi privilese pada komunikasi dengan advokat independen yang terdaftar di salah satu negara anggota, dibuat untuk tujuan dan dalam kepentingan hak pembelaan klien.[15] Kajian tentang privilese dalam investigasi persaingan usaha Uni Eropa mencatat bahwa dalam perkara Akzo Nobel tahun 2010, Mahkamah Eropa menegaskan bahwa pengertian advokat independen tidak mencakup advokat internal yang berada dalam hubungan kerja dengan perusahaan, meskipun terdaftar sebagai advokat dan tunduk pada kewajiban profesi, karena hubungan kerja tidak memungkinkannya mengabaikan strategi komersial perusahaan dan tidak memberi jaminan independensi yang setara dengan advokat eksternal.[16] Kajian yang sama mencatat kritik bahwa pembedaan itu artifisial dan diskriminatif karena semua anggota organisasi advokat terikat kewajiban yang sama, tetapi juga mencatat pandangan bahwa perusahaan yang mampu memiliki advokat internal tentu mampu menunjuk advokat independen.[17] Perkara Akzo di tingkat pertama juga melahirkan prosedur amplop tersegel: dokumen yang disengketakan disegel dan disisihkan sampai sengketa diputus, Komisi Eropa tidak boleh membacanya sebelum menolak klaim privilese dengan keputusan yang dapat digugat, dan membaca isinya saja sudah dianggap melanggar hak pembelaan karena kerugiannya tidak dapat dipulihkan.[18] Kajian tentang privilese dalam perkara persaingan usaha juga mengingatkan bahwa Komisi Eropa masih berisiko tidak melindungi korespondensi dengan advokat di luar Uni Eropa.[19]

g. Privilese dalam investigasi internal di yurisdiksi civil law. Pengalaman Polandia relevan bagi Indonesia sebagai sesama negara civil law yang tidak mengatur investigasi internal. Kajian tentang Polandia berpendapat bahwa advokat yang ditunjuk korporasi untuk menjalankan investigasi memiliki hubungan advokat-klien dengan korporasi, bahwa informasi yang diperoleh dari karyawan yang diwawancarai pun sebaiknya tercakup kerahasiaan, dan bahwa laporan atau memorandum hasil investigasi advokat dilindungi; namun, hukum acara pidana Polandia memungkinkan pengadilan memerintahkan advokat bersaksi tentang hal yang dirahasiakan apabila diperlukan demi kepentingan keadilan dan keadaan itu tidak dapat dibuktikan dengan alat bukti lain, sehingga perlindungan itu tidak absolut.[20] Kajian itu juga mencatat bahwa rahasia pembela yang bersifat absolut tidak berlaku dalam investigasi internal, karena kliennya adalah korporasi, bukan orang yang sedang dituntut.[21]

Praktik: Menata Investigasi agar Terlindungi

a. Penunjukan advokat dan tujuan hukum. Dalam pandangan modul ini, karena Pasal 19 UU Advokat melekat pada hubungan profesi advokat, langkah pertama untuk melindungi investigasi adalah memastikan bahwa investigasi dipimpin, atau sekurang-kurangnya diarahkan, oleh advokat berdasarkan surat kuasa atau perjanjian jasa hukum yang menyatakan secara tegas bahwa tujuannya adalah memberikan nasihat hukum kepada korporasi tentang potensi tanggung jawab hukumnya dan mempersiapkan pembelaan dalam proses yang mungkin timbul. Pernyataan tujuan itu penting karena, dengan meminjam logika putusan Inggris dan Amerika Serikat, perlindungan paling kuat ketika investigasi jelas ditujukan untuk nasihat hukum atau antisipasi proses hukum, bukan untuk keperluan bisnis biasa.

b. Ahli lain di bawah arahan advokat. Akuntan forensik, spesialis teknologi informasi, dan penyelidik lain sebaiknya ditunjuk oleh atau melalui advokat dan bekerja di bawah arahannya, dengan kewajiban kerahasiaan yang tertulis. Kajian tentang Polandia mencatat bahwa setiap pihak eksternal yang menjadi anggota tim investigasi perlu diwajibkan menjaga kerahasiaan informasi yang diperolehnya.[22] Dalam pandangan modul ini, karena perlindungan Pasal 19 secara harfiah melekat pada advokat, keterlibatan ahli non-advokat di luar arahan advokat berisiko membuat hasil kerjanya tidak terlindungi.

c. Pemberitahuan dalam wawancara. Advokat korporasi yang mewawancarai karyawan sebaiknya memberikan pemberitahuan yang setara dengan Upjohn warning: ia mewakili korporasi, isi wawancara dirahasiakan untuk kepentingan korporasi, korporasi dapat memutuskan untuk mengungkapkannya kepada otoritas, dan karyawan bebas berkonsultasi dengan advokatnya sendiri. Pemberitahuan ini melindungi korporasi dari klaim bahwa karyawan mengira advokat korporasi adalah advokatnya, melindungi advokat dari benturan kepentingan, dan menghormati hak karyawan. Bab 4 telah mengingatkan bahwa advokat harus jujur sejak awal tentang siapa kliennya; pemberitahuan ini adalah wujud praktis kejujuran itu.

d. Disiplin dokumen. Dokumen investigasi sebaiknya diberi tanda bahwa dokumen itu disusun oleh atau atas arahan advokat untuk tujuan nasihat hukum, distribusinya dibatasi pada orang yang memerlukan, dan fakta dipisahkan dari analisis hukum. Dalam pandangan modul ini, laporan kepada dewan komisaris dapat disampaikan dalam dua bentuk: ringkasan fakta dan tindakan perbaikan yang dapat dibagikan lebih luas, dan memorandum hukum yang dibatasi. Penandaan saja tidak menciptakan perlindungan, tetapi ketiadaannya mempersulit klaim perlindungan.

e. Menghadapi penggeledahan dan permintaan dokumen. Korporasi perlu memiliki prosedur untuk menghadapi penggeledahan, termasuk menunjuk advokat yang segera hadir, mengidentifikasi dokumen yang dilindungi Pasal 19 ayat (2) UU Advokat, menyatakan keberatan secara tertulis, dan meminta agar dokumen yang disengketakan disegel tanpa dibaca sampai ada keputusan pengadilan, dengan merujuk praktik yang dikenal di Uni Eropa dan Polandia.[23] Dalam pandangan modul ini, tanpa prosedur tertulis, perlindungan Pasal 19 ayat (2) mudah hilang di tengah tekanan penggeledahan.

f. In-house counsel. Banyak korporasi Indonesia mengandalkan bagian hukum internal untuk menangani investigasi. Pasal 20 ayat (2) UU Advokat melarang advokat memegang jabatan lain yang meminta pengabdian sedemikian rupa sehingga merugikan profesi advokat atau mengurangi kebebasan dan kemerdekaannya dalam menjalankan tugas profesi. Dalam pandangan modul ini, kedudukan advokat internal dalam hukum Indonesia belum pasti, dan sejauh mana Pasal 19 melindungi komunikasi dengan advokat internal belum diuji secara memadai. Mengingat sikap hukum Uni Eropa dalam perkara Akzo Nobel, korporasi dengan paparan lintas negara sebaiknya melibatkan advokat eksternal yang independen untuk investigasi yang berisiko tinggi.

g. Paparan lintas negara. Dokumen investigasi yang disusun di Indonesia dapat diminta dalam proses di Amerika Serikat, Inggris, atau Uni Eropa, dengan standar privilese yang berbeda. Dalam pandangan modul ini, korporasi dengan paparan semacam itu sebaiknya menata investigasinya menurut standar yang paling ketat di antara yurisdiksi yang relevan, misalnya dengan memastikan keterlibatan advokat eksternal, mendokumentasikan antisipasi proses hukum, dan membatasi peredaran catatan wawancara.

Analisis Kritis

Pertama, kerahasiaan advokat di Indonesia dirumuskan sebagai kewajiban dan hak profesi, bukan sebagai hak klien yang memiliki prosedur penegakan. Tidak ada mekanisme baku untuk menguji klaim kerahasiaan dalam penggeledahan, tidak ada pembedaan antara nasihat hukum dan pekerjaan lain, dan tidak ada yurisprudensi yang memadai tentang dokumen investigasi internal. Dalam pandangan modul ini, keadaan ini merugikan dua pihak: korporasi tidak dapat merencanakan investigasi dengan kepastian, dan penegak hukum tidak memiliki pedoman untuk membedakan klaim yang sah dari penyalahgunaan.

Kedua, ruang lingkup privilese terus menyempit melalui kewajiban pelaporan, terutama di bidang pencucian uang dan perpajakan. Kajian tentang kewajiban pelaporan advokat mencatat bahwa dalam praktik kewajiban semacam itu hampir mustahil dipenuhi karena tidak jelas sejauh mana advokat harus menyelidiki indikasi kejahatan, sehingga advokat yang melihat tanda bahaya cenderung segera mengakhiri mandatnya, yang justru mendorong pelaku mencari advokat yang bersedia bekerja sama.[24] Dalam pandangan modul ini, penyempitan itu tidak dapat dielakkan, tetapi harus diimbangi dengan kejelasan tentang wilayah inti yang tetap dilindungi, yaitu nasihat hukum dan pembelaan.

Ketiga, privilese dapat disalahgunakan sebagai tameng. Investigasi yang ditempatkan di bawah advokat semata-mata agar hasilnya tidak dapat diakses, tanpa niat menindaklanjuti temuannya, merusak legitimasi privilese itu sendiri. Kajian tentang kewajiban pelaporan advokat mengingatkan bahwa tekanan publik setelah kebocoran data besar menggeser perhatian dari pelaku kejahatan kepada para fasilitatornya, terutama advokat.[25] Dalam pandangan modul ini, advokat yang memimpin investigasi internal memikul tanggung jawab untuk memastikan bahwa kerahasiaan dipakai untuk memungkinkan kebenaran ditemukan dan pelanggaran diperbaiki, bukan untuk menguburnya.

Keempat, ketegangan antara privilese dan kerja sama dengan penegak hukum. Korporasi yang ingin memperoleh keringanan melalui kerja sama atau perjanjian penundaan penuntutan sering diharapkan menyerahkan hasil investigasinya. Kajian etika tentang perjanjian penundaan penuntutan mencatat kekhawatiran bahwa kerja sama semacam itu menjadikan korporasi ‘agen negara’ terhadap karyawannya sendiri.[26] Keputusan untuk melepaskan kerahasiaan adalah keputusan strategis korporasi yang harus diambil secara sadar, dengan memahami bahwa sekali dibuka, kerahasiaan tidak dapat dikembalikan, sebagaimana diakui dalam perkara Akzo bahwa akibat pengungkapan dokumen yang dilindungi tidak dapat dipulihkan.[27]

Kesimpulan dan Implikasi bagi Praktisi Hukum

Kerahasiaan advokat-klien adalah syarat agar korporasi dapat menyelidiki dirinya secara jujur, tetapi juga institusi yang dapat disalahgunakan untuk menyembunyikan pelanggaran. Hukum Indonesia melindunginya melalui Pasal 19 UU Advokat dengan rumusan yang luas tetapi kabur, dibatasi oleh kewajiban pelaporan di bidang pencucian uang dan kewenangan otoritas pajak, dan belum dilengkapi prosedur pengujian klaim kerahasiaan. Perbandingan dengan Amerika Serikat, Inggris, dan Uni Eropa menunjukkan bahwa perlindungan paling kuat diperoleh ketika investigasi dipimpin advokat independen, ditujukan untuk nasihat hukum atau antisipasi proses hukum, dan didokumentasikan secara disiplin. Bagi praktisi hukum, rekomendasinya adalah sebagai berikut. Pertama, pastikan investigasi yang berisiko tinggi dipimpin atau diarahkan oleh advokat berdasarkan surat kuasa atau perjanjian jasa hukum yang menyatakan tujuan nasihat hukum dan antisipasi proses hukum. Kedua, tunjuk akuntan forensik dan ahli teknologi informasi melalui advokat dengan kewajiban kerahasiaan tertulis. Ketiga, berikan pemberitahuan yang setara dengan Upjohn warning dalam setiap wawancara karyawan. Keempat, susun prosedur penanganan penggeledahan yang memuat klaim Pasal 19 ayat (2) UU Advokat dan permintaan penyegelan dokumen yang disengketakan. Kelima, untuk klien dengan paparan lintas negara atau isu perpajakan dan pencucian uang, tata investigasi menurut standar privilese yang paling ketat, libatkan advokat eksternal yang independen, dan putuskan pelepasan kerahasiaan hanya sebagai keputusan strategis yang disetujui organ yang berwenang.


*Artikel ini merupakan bagian dari ‘Learning Module for Lawyers: Corporate Law’ yang disusun oleh Tim Penulis Firma Pragma Integra.

Referensi

[1] Robin Hofmann and Livio Lustenberger, ‘Reporting Obligations for Attorneys in Money Laundering Cases: Attorney-Client Privilege Under Pressure?’, German Law Journal, 24.5 (2023), pp. 825–37, https://doi.org/10.1017/glj.2023.50.

[2] Hofmann and Lustenberger, ‘Reporting Obligations for Attorneys in Money Laundering Cases: Attorney-Client Privilege Under Pressure?’.

[3] Andersson, ‘The Legal Professional Privilege in Competition Law Cases – A Key Element in Protecting the Proper Administration of Justice’.

[4] Andersson, ‘The Legal Professional Privilege in Competition Law Cases – A Key Element in Protecting the Proper Administration of Justice’.

[5] Andersson, ‘The Legal Professional Privilege in Competition Law Cases – A Key Element in Protecting the Proper Administration of Justice’.

[6] Hofmann and Lustenberger, ‘Reporting Obligations for Attorneys in Money Laundering Cases: Attorney-Client Privilege Under Pressure?’.

[7] Hofmann and Lustenberger, ‘Reporting Obligations for Attorneys in Money Laundering Cases: Attorney-Client Privilege Under Pressure?’.

[8] Andersson, ‘The Legal Professional Privilege in Competition Law Cases – A Key Element in Protecting the Proper Administration of Justice’.

[9] Hofmann and Lustenberger, ‘Reporting Obligations for Attorneys in Money Laundering Cases: Attorney-Client Privilege Under Pressure?’.

[10] Hofmann and Lustenberger, ‘Reporting Obligations for Attorneys in Money Laundering Cases: Attorney-Client Privilege Under Pressure?’.

[11] Hofmann and Lustenberger, ‘Reporting Obligations for Attorneys in Money Laundering Cases: Attorney-Client Privilege Under Pressure?’.

[12] Hofmann and Lustenberger, ‘Reporting Obligations for Attorneys in Money Laundering Cases: Attorney-Client Privilege Under Pressure?’.

[13] Sakowicz and Zieliński, ‘Unlocking the mystery of internal investigation: the use of information from private internal investigations in the Polish criminal process’.

[14] Sakowicz and Zieliński, ‘Unlocking the mystery of internal investigation: the use of information from private internal investigations in the Polish criminal process’.

[15] Andersson, ‘The Legal Professional Privilege in Competition Law Cases – A Key Element in Protecting the Proper Administration of Justice’.

[16] Adriana Almășan and Horia Banciu, ‘Legal Professional Privilege in EU Competition Investigations: Striking a Balance Between Duty and Protection’, Comenius: Bratislava Legal Forum, 1 (2025), pp. 580–600, https://doi.org/10.46282/bpf.2025.34.

[17] Almășan and Banciu, ‘Legal Professional Privilege in EU Competition Investigations: Striking a Balance Between Duty and Protection’.

[18] Almășan and Banciu, ‘Legal Professional Privilege in EU Competition Investigations: Striking a Balance Between Duty and Protection’.

[19] Andersson, ‘The Legal Professional Privilege in Competition Law Cases – A Key Element in Protecting the Proper Administration of Justice’.

[20] Sakowicz and Zieliński, ‘Unlocking the mystery of internal investigation: the use of information from private internal investigations in the Polish criminal process’.

[21] Sakowicz and Zieliński, ‘Unlocking the mystery of internal investigation: the use of information from private internal investigations in the Polish criminal process’.

[22] Sakowicz and Zieliński, ‘Unlocking the mystery of internal investigation: the use of information from private internal investigations in the Polish criminal process’.

[23] Almășan and Banciu, ‘Legal Professional Privilege in EU Competition Investigations: Striking a Balance Between Duty and Protection’; Sakowicz and Zieliński, ‘Unlocking the mystery of internal investigation: the use of information from private internal investigations in the Polish criminal process’.

[24] Hofmann and Lustenberger, ‘Reporting Obligations for Attorneys in Money Laundering Cases: Attorney-Client Privilege Under Pressure?’.

[25] Hofmann and Lustenberger, ‘Reporting Obligations for Attorneys in Money Laundering Cases: Attorney-Client Privilege Under Pressure?’.

[26] De Vita and Vozza, ‘The Ethics of Deferred Prosecution Agreements for MNEs Culpable of Foreign Corruption: Relativistic Pragmatism or Devil’s Pact?’.

[27] Andersson, ‘The Legal Professional Privilege in Competition Law Cases – A Key Element in Protecting the Proper Administration of Justice’.

Tell Your Friends
Avatar
Pragma Integra is a law firm that combines deep expertise in taxation, corporate and business law, and business development.

Need legal or tax advice?

Discuss your matter with our lawyers

Facing a tax dispute, a corporate transaction or a business problem? Tell us about it and our team will get back to you.

Let’s Talk on WhatsAppContact Form

Integrated Legal & Business Solutions

Have Tax and Business Problems? Let's Solve Them Together

From complex tax disputes to critical corporate decisions, Pragma Integra is here to guide you with trusted expertise and strategic solutions.